PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2013

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

KATA PENGANTAR Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kakao berkelanjutan melalui pengembangan kakao rakyat pada wilayah sentra kakao dan berpenghasilan relatif rendah. Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2013 dialokasikan dana untuk Perluasan Tanaman Kakao melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra kakao dan daerah pasca bencana alam. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001

Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

Halaman i ii iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan

1 1 3 3

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

4 4 8

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

11 11 12 13 14

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

15

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

17

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

22

VII.

PEMBIAYAAN

23

VIII.

PENUTUP

24

LAMPIRAN Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

ii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 26

Lampiran 1.

Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Perluasan Tanaman Kakao

Lampiran 2.

Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan

27

Lampiran 3.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

28

Lampiran 4.

Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan

29


iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengembangan perkebunan merupakan salah satu program pembangunan di sektor pertanian yang berperan cukup besar dalam rangka perbaikan ekonomi wilayah termasuk ekonomi masyarakat yakni peningkatan pendapatan dan pemerataan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perkebunan agar dapat berkembang secara baik, berkelanjutan dan berkesinambungan, sangat berkaitan dengan segala aspek pendukung seperti potensi sumberdaya lahan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada di wilayah bersangkutan. Salah satu komoditas unggulan perkebunan yang prospektif serta berpeluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar diusahakan melalui perkebunan rakyat (+ 94,5%) adalah kakao. Sampai tahun 2011 areal kakao telah mencapai 1.677.254 Ha dengan produksi 712.231 ton dan tersebar di 32 provinsi. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja petani,


mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri, pengembangan wilayah serta pelestarian lingkungan. Selain areal eksisting, beberapa provinsi di Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi syarat dan SDM yang memadai. Oleh karenanya usaha pengembangan kakao tersebut sangat positif dan akan memberikan dampak yang mampu menggairahkan masyarakat petani pada umumnya. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan perkebunan 2010-2014 yaitu : ”Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan”. Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas kakao yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka dilaksanakan kegiatan Perluasan Tanaman Kakao pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi dimana pendapatan petani relatif rendah (dibawah rata-rata) dan wilayah pasca bencana alam melalui perluasan tanaman yang dialokasikan di pemerintah kabupaten/provinsi melalui dana Tugas Pembantuan (TP).


2

B. Sasaran Nasional Secara nasional sasaran kegiatan perluasan tanaman kakao tahun 2013 adalah terlaksananya perluasan tanaman kakao seluas 1.298 ha dan pada wilayah pasca bencana seluas 68 ha. C. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk : 1. Meningkatkan produksi, produktivitas kakao nasional; 2. Meningkatkan kesempatan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao.


3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN Guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan perluasan tanaman kakao di wilayah pengembangan kakao, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : A. Prinsip Kegiatan

Pendekatan

Pelaksanaan

1. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan tersebut ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. Merupakan daerah sentra produksi kakao atau secara teknis dan agroklimat sesuai untuk pengembangan budidaya kakao. b. Berada dalam satu wilayah/hamparan (skala ekonomi), status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif. c. Merupakan daerah yang terkena dampak dari bencana alam. Wilayah Pasca Bencana : Persyaratan Lokasi a. Merupakan lokasi bencana yang wilayahnya memungkinkan untuk dilakukan pengembangan tanaman kakao. b. Wilayah pengembangan merupakan wilayah yang potensial untuk Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

4

perluasan dan rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat (rempah dan penyegar antara lain yaitu kakao, cengkeh dan lada) dengan kondisi terkena bencana. c. Tersedia sarana dan prasarana serta petugas teknis perkebunan. Petani Sasaran Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan Kelompok Sasaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan. Kriteria Umum calon kelompok sasaran adalah : a. Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman dalam budidaya kakao, dapat dipercaya, jumlah anggota kurang lebih 25 orang. b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari


5

kegiatan lain pada saat yang bersamaan. Wilayah Pasca Bencana: Persyaratan Kelompok Tani Seleksi Kelompok Tani didasarkan atas beberapa pertimbangan, dengan harapan agar bantuan benih tanaman rempah dan penyegar (Kakao, Cengkeh dan Pala) dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah yang benar, efektif dan efisien antara lain meliputi : a. Merupakan kelompok tani (petani) yang terkena bencana. b. Kelompok tani mempunyai struktur organisasi yang jelas (identitas, kelompok, pengurus dan anggota) yang keseluruhannya mempunyai lahan yang akan ditanami. c. Kelompok tani yang bersangkutan tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan kecuali untuk program terpadu dan berkelanjutan. d. Memiliki keterbatasan kemampuan permodalan. e. Mempunyai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan kelengkapan administrasinya. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

6

f. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan bank, kredit atau sumber permodalan lainnya. g. Penetapan Kelompok Sasaran oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah mendapatkan usulan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten yang membidangi perkebunan. Tata Cara Seleksi Kelompok Tani Tatacara seleksi calon kelompok tani, dilakukan secara bertahap: a. Inventarisasi dan kajian terhadap proposal. b. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi terhadap calon kelompok penerima. c. Berdasarkan hasil idenfikasi, Tim Teknis Pusat bersama dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten melakukan verifikasi dan seleksi terhadap calon kelompok penerima. d. Hasil peninjauan lapangan dimusyawarahkan dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten. e. Tim Teknis Pusat melakukan evaluasi akhir untuk selanjutnya menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. f. Atas dasar usulan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

7

Kelompok Penerima Bantuan Benih Tanaman untuk Wilayah Pasca Bencana Rempah dan Penyegar. Standar Teknis Perluasan tanaman kakao adalah kegiatan peningkatan produktivitas melalui tindakan-tindakan pengembangan tanaman kakao di areal baru sesuai standar teknis dengan klon-klon unggul. B. Spesifikasi Teknis Benih Kakao Benih kakao yang digunakan pada kegiatan perluasan tanaman kakao tahun 2013 adalah benih kakao Somatic Embryogenesis (SE) siap salur. Spesifikasi teknis benih kakao SE siap salur dan siap tanam untuk kegiatan perluasan tanaman kakao adalah : a. Asal usul benihnya diproduksi dengan teknik Somatic Embryogenesis (SE) di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka); b. Materi Genetik/Genotipe benih SE adalah klon Sulawesi, Sulawesi 2, Sulawesi 3, ICCRI 03, ICCRI 04, ICCRI 07 serta Scavina 6; c. Kemurnian untuk kelima klon tersebut adalah 100%;


8

d. Lama pembesaran minimal 2 bulan yang dimulai dari sejak penanaman diproses pembesaran, jika planlet yang diterima tinggi 10 – 15 cm; e. Tinggi benih minimal 20 cm, yang diukur dari leher akar sampai titik tumbuh; f. Jumlah daun benih minimal 8 lembar, pada kondisi daun normal; g. Warna daun benih hijau segar; h. Batang benih tidak ada kotiledon maupun bekas duduk kotiledon pada batang; i. Kesehatan benih bebas dari hama dan penyakit; j. Sertifikasi benih yang berasal dari Lembaga Pengawasan dan Pengujian mutu benih perkebunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Wilayah Pasca Bencana : Benih Kakao yang diberikan kepada petani perluasan kakao adalah benih kakao konvensional sebanyak 1.000 batang/ha. Harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut : a. Penggunaan varietas unggul yang dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian. b. Umur benih siap salur 3-5 bulan. c. Tinggi 40-60 cm. d. Jumlah daun minimum 12 lembar. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

9

e. Diameter batang 0,7 – 1,0 cm. f. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan


10

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1. Pemberian bantuan bahan tanam kakao SE siap tanam kepada petani untuk mendukung program perluasan tanaman kakao tahun 2013 dilaksanakan di 4 provinsi dan 9 kabupaten, yaitu Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie (130 ha), Aceh Timur (410 ha), Pidie Jaya (130 ha), dan Bieureun (78 ha); Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat (150 ha); Provinsi D.I. Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul (100 ha) dan Kulon Progo (100 ha); dan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato (100 ha) dan Boalemo (100 ha). 2. Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao Wilayah Pasca Bencana dilaksanakan di 1 Provinsi 1 Kabupaten yaitu di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kep. Mentawai seluas 68 ha. 3. Untuk kegiatan perluasan tanaman kakao bantuan yang diberikan dilakukan secara kontraktual yang terdiri dari: benih kakao SE siap tanam sesuai dengan standar populasi per hektar (1.000 batang), pupuk NPK tidak penuh/terbatas (40 kg per hektar), pestisida sebanyak 1 liter.


11

4. Pada wilayah pasca bencana bantuan yang diberikan juga dilakukan secara kontraktual yang terdiri dari benih kakao konvensional sebanyak 1.000 batang per hektar, pupuk NPK sebanyak 40 kg per ha, dan pestisida sebanyak 1 liter per hektar. 5. Bantuan pada suatu lokasi hanya diberikan satu kali. Pada tahun selanjutnya bantuan akan dialokasikan di wilayah lain. Kegiatan di lokasi yang sama untuk tahap lanjutan tahun kedua dan seterusnya, diharapkan dibiayai dari alokasi anggaran APBD atau petani yang bersangkutan. 6. Pengawalan dan pembinaan serta bantuan lainnya terhadap petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan dukungan dana bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten dan APBN. B. Pelaksana Kegiatan 1. Untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari Pusat (APBN), maka perlu dibentuk Tim Pembina di tingkat provinsi dan Tim Teknis di tingkat kabupaten; 2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan oleh Tim Pembina Provinsi dan pelaksanaan sosialisasi;


12

3. Penyusunan Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis Kabupaten dan pelaksanaan sosialisasi; 4. Penetapan calon petani dan calon lokasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 5. Pengadaan benih kakao, sarana produksi dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh Satker Provinsi/ Kabupaten; 6. Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawalan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), pendanaannya dibiayai oleh APBN; 7. Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota kepada Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi, dan selanjutnya dari provinsi menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat). C. Lokasi, Jenis dan Volume Adapun lokasi, jenis dan volume bantuan dalam kegiatan perluasan tanaman kakao dapat dilihat pada Lampiran 1.


13

D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perluasan kakao rakyat, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Pelaksanaan inventarisasi CP/CL yang tidak sesuai sasaran, antara lain lahan tidak sesuai persyaratan tumbuh, lokasi tersebar/terpencar (tidak hamparan atau satu wilayah). 2. Sosialisasi kegiatan pada umumnya kurang efektif dan kurang detil diterima oleh petani. 3. Proses pengadaan paket bantuan melalui lelang/tender, sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan penyaluran bantuan akibat kegagalan lelang/sanggahan.


14

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Proses Pengadaan Bantuan 1. Kegiatan Pengadaan Barang secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :  Perpres No. 54 tahun 2010 perubahan Perpres No. 70 tahun 2012  Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013. B. Proses Penyaluran Bantuan 1. Barang yang telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang, selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas Yang membidangi Perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan. 2. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.


15

3. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 4. Pemanfaatan/aplikasi bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.


16

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

17

dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masingmasing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota. 2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3. Tahap pengadaan barang secara kontraktual oleh pihak ketiga. Pedoman Teknis Pengembangan Kakao Rakyat Tahun 2013

18

4. Tahap penyaluran bantuan kepada kelompok tani/petani. 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh kelompok tani. Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C. Pengawalan Pengawalan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.


19

D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD. 2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.


20

3. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dicermati 5 tahapan kritis yaitu: (i) tahapan sosialisasi, (ii) persiapan, (iii) proses pengadaan, (iv) penyaluran bantuan, dan (v) kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan.


21

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pelaporan dilakukan untuk mengetahui pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan yang memuat : 1. Perkembangan ”Pelaksanaan keuangan” (per program, kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja); 2. Perkembangan ”Pelaksanaan kegiatan” (berdasarkan indikator, input, output, outcome, benefit dan impact); 3. Perkembangan realisasi fisik per kelompok; 4. Kendala/permasalahan dan upaya serta tindak lanjut penyelesaiannya; 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan sesuai form terlampir (Lampiran 2-4).


22

VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Perluasan Tanaman Kakao tahun 2013 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Provinsi/ Kabupaten sebagai dana Tugas Pembantuan (TP), berupa pengadaan benih kakao SE, pupuk, dan pestisida. Sementara pembiayaan untuk pembinaan, pengawalan dan lain-lain di daerah bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping.


23

VIII. PENUTUP Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan Perluasan Tanaman Kakao bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan. Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten menyusun desain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait. Jakarta, Desember 2012


24

LAMPIRAN


25

Lampiran 1 Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Perluasan Tanaman Kakao Tahun Anggaran 2013 No

1

Provinsi

ACEH

2

SUMBAR

3

D.I YOGYAKARTA

4

GORONTALO

Kabupaten

Areal (Ha)

1

Pidie

2

Aceh Timur

130 410

3

Pidie Jaya

130

4

Bieureun

78

5

Pasaman Barat

6

Kep. Mentawai (WILAYAH PASCA BENCANA)

7

Gunung Kidul

100

8

Kulon Progo

100

9

Pohuwato

100

10

Boalemo

100

JUMLAH


150 68

1.366

26

Lampiran 2 Form – 01 Ditjen Perkebunan RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker

:

Satker

:

Nama KPA

:

Bendaharawan

:

Alamat Kantor

:

Telp. Kantor

:

Fax Kantor

:

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


27

Lampiran 3 Form – 02 Ditjen Perkebunan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN .............. NAMA SATKER LAPORAN BULAN

: ................ : ................ PAGU DIPA

KODE

Fisik

Anggaran

Satuan

(Ribu Rp.)

REALISASI S/D BULAN INI Keuangan

Fisik

KEGIATAN (Ribu Rp.)

%


Satuan

%

Kendala Utama (Masalah)

Solusi

28

Lampiran 4 Form – 03 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. 2013 KABUPATEN ............................. TRIWULAN : No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2013. Laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.


29

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents