PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN TEH TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas teh berkelanjutan melalui intensifikasi dan rehabilitasi tanaman teh rakyat pada wilayah sentra produksi teh. Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra teh. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Teh Tahun 2014 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

i ii iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Sasaran Nasional C. Tujuan

1 1 4 5

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Spesifikasi Teknis

6 6 9

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup B. Pelaksana Kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis

13 13 19 22 24

IV.

PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

26

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

29

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

33

VII.

PEMBIAYAAN

34

VIII. PENUTUP LAMPIRAN Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

35

ii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 36

Lampiran 1.

Lokasi Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

Lampiran 2.

Rencana Usaha Kelompok (RUK)

37

Lampiran 3.

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok **)

38

Lampiran 4.

Kuitansi Dana Bantuan Sosial

40

Lampiran 5.

Surat Perjanjian Kerjasama

41

Lampiran 6.

Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan

46

Lampiran 7.

Berita Acara Serah Terima Barang

47

Lampiran 8.

Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan

48

Lampiran 9.

Form – 01 Ditjen Perkebunan

49

Lampiran 10.

Form – 02 Ditjen Perkebunan

50


iii


iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komoditas teh memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, mendorong agroindustri pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan. Dari luas areal 123.537 ha pada tahun 2012, diusahakan dalam bentuk Perkebunan Rakyat (PR) seluas 56.572 ha (45,79%), Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 39.149 ha (31,69%) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 27.815 (22,52%). Perkebunan teh tersebar di sepuluh (10) provinsi dan sebagai penghasil utama teh adalah Provinsi Jawa Barat dengan luas areal 96.859 ha atau 77,75 % dari total areal teh di Indonesia. Produksi teh Indonesia pada tahun 2012 mencapai 152.219 ton, yang terdiri dari produksi Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 49.520 ton (32,53%), Perkebunan Besar Negara (PBN) 71.465 ton (46,95%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) 31.233 ton (20,52%). Dari aspek lingkungan, agribisnis industri teh termasuk jenis usaha yang mendukung konservasi tanah dan air, bahkan memberikan dampak terhadap Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

1

lingkungan antara lain : mempertahankan hidroorologis, mencegah erosi pada tanaman teh yang telah produktif (tajuk sudah menutup), menyerap CO2 (carbon dioxide), menyediakan O2 (oxygen) dan dapat menjadi alternatif pilihan fasilitas rekreasi (agrowisata). Pada umumnya tanaman teh nasional dikembangkan di Indonesia sejak jaman Belanda. Khusus untuk teh rakyat mulai dikembangkan sekitar tahun 1980-an sehingga kondisi tanaman pada umumnya merupakan tanaman tua/rusak dengan produktivitas yang sudah menurun dan sudah saatnya dilakukan perbaikan budidaya melalui rehabilitasi dan intensifikasi tanaman. Beberapa permasalahan utama pada subsistem usaha tani antara lain : 60% areal perkebunan merupakan tanaman tua/rusak sehingga produktivitas tanaman rendah (56% dari potensi) serta kenaikan biaya produksi sebesar 13% per tahun yang lebih besar dari peningkatan harga jual hanya 4,5% per tahun. dan terjadinya penurunan areal yang tajam sebesar 19% dari tahun 2000 ke 2012 atau seluas 2.500 ha/tahun. Disamping itu kondisi perkebunan teh rakyat pada umumnya populasi tanamannya tidak sesuai dengan jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

2

standar teknis yaitu minimum 10.000 pohon teh per hektar. Kondisi yang ada saat ini hanya sekitar 65% dari kondisi minimum atau 6.500 pohon per hektar. Untuk itu perlu dilakukan pengutuhan jumlah populasi dengan menggunakan klon-klon unggul. Agribisnis teh Indonesia masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki dan dikembangkan. Potensi agribisnis teh nasional terletak pada keunggulan komparatif dalam hal lahan, agroklimat, tenaga kerja, dan kebijakan nasional dalam upaya pemerataan kesejahteraan serta peluang pasar dalam negeri yang masih terbuka. Secara ringkas potensi tersebut terletak pada aspek-aspek: masih tersedia lahan seluas 50.000 ha, produktivitas dapat ditingkatkan dari rata-rata 1.400 kg/ha/tahun menjadi 2.500 kg/ha/tahun dan pasar dalam negeri dapat dikembangkan dari konsumsi 330 gram/kapita/tahun ditingkatkan menjadi 600 gram/kapita/tahun dalam 5 tahun mendatang. Agroindustri teh masih tumbuh dengan laju penyerapan bahan baku 29,4% per tahun dan laju nilai produksinya 10,4% per tahun selama 5 tahun terakhir, serta mampu menyediakan lapangan kerja di tengahtengah maraknya PHK akibat krisis


3

finansial, karena rasio penyerapan tenaga kerja di perkebunan teh mencapai 3 orang/ha. Agribisnis teh telah menyediakan penghidupan bagi 103.971 KK petani teh yang masih berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, telah dilakukan berbagai pertemuan bersama instansi terkait antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan stakeholders lainnya yang akhirnya disepakati perlu segera pembangunan agribisnis teh secara terpadu dan berkelanjutan khususnya yang menyangkut perbaikan tanaman melalui rehabilitasi dan intensifikasi tanaman untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu teh nasional. Tanpa adanya upaya yang serius dan signifikan dari pemerintah, maka teh nasional akan mengalami penurunan luas areal dan produksi secara nyata dan peningkatan impor teh secara signifikan serta memperbesar tingkat kemiskinan di wilayah sentra teh. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan intensifikasi rehabilitasi teh rakyat adalah: Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

dan

4

- Perbaikan pertanaman teh rakyat seluas 3.200 ha yang terdiri dari:  Intensifikasi teh rakyat seluas 1.700 ha  Rehabilitasi teh rakyat seluas 1.500 ha - Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan kepada 2.618 petani. C. Tujuan Tujuan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat adalah : 1. Meningkatkan keragaan pertanaman dan pengutuhan kawasan teh. 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu teh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran. 3. Meningkatkan pendapatan petani teh yang sekaligus mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di daerah sentra produksi teh. 4. Mempercepat peningkatan perekonomian dan pembangunan wilayah.


5

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Kegiatan

Pendekatan

Pelaksanaan

a) Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:  Merupakan daerah sentra produksi teh atau secara teknis dan agroklimat memenuhi syarat untuk pengembangan budidaya teh.  Berada dalam satu kesatuan ekonomi, wilayah atau hamparan, menguasai lahan tidak dalam sengketa, tersedianya dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif. b) Petani Sasaran Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok tani yang telah diseleksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Petani (CP) penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten setempat yang membidangi perkebunan. Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan kelompok sasaran Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

6

dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi setempat atas usulan Kepala Dinas yang membidangi perkbunan. Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah :  Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota lebih kurang 20 orang.  Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat bantuan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain yang sejenis pada saat yang bersamaan.  Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran. c) Standar Teknis 1. Intensifikasi Teh Rakyat Intensifikasi teh rakyat adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh melalui penerapan standar teknis budidaya yaitu dengan pemberian pupuk,


7

obat-obatan dan agens pengendali hayati. Persyaratan kebun yang mendapat perlakuan intensifikasi adalah kebun yang merupakan hamparan/ berkelompok dengan kondisi : a) Tanaman masih produktif tetapi kurang terpelihara; b) Jumlah tegakan atau populasi >60% dari jumlah standar; c) Produktivitas rendah di bawah standar tetapi masih memungkin kan untuk ditingkatkan; d) Kesuburan tanah rendah dan sedang. 2. Rehabilitasi Teh Rakyat Rehabilitasi teh rakyat adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh melalui penerapan standar teknis budidaya dan pengutuhan tanaman yaitu dengan pemberian bibit, pupuk, obat-obatan dan agens pengendali hayati. Persyaratan kebun yang mendapat perlakuan rehabilitasi adalah kebun yang merupakan hamparan/ berkelompok dengan kondisi : a) Jumlah tegakan atau populasi <60% dari jumlah standar; Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

8

b) Produktivitas rendah di bawah standar tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan; c) Kesuburan tanah rendah dan sedang. B. Spesifikasi Teknis 1. Intensifikasi Teh Rakyat a. Pupuk Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dan organik non subsidi yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. b. Herbisida Herbisida yang digunakan adalah herbisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. c. Handsprayer Handsprayer 0.5 unit/ha digunakan untuk aplikasi herbisida. d. Gunting Panen Gunting panen 1 unit/ha digunakan untuk memetik daun teh waktu


9

e. Tempat Penampungan Hasil (THP) Tempat penampungan hasil (TPH) 1/100 ha digunakan untuk tempat menampung daun hasil petik petani. g. Agens Pengendali Hayati Agens pengendali hayati yang digunakan adalah agens pengendali hayati untuk pengendalian hama pada tanaman teh yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. 2. Rehabilitasi Teh Rakyat a. Benih Teh Benih teh yang digunakan adalah benih dalam polybag dengan kriteria sebagai berikut : 1) Menggunakan varietas unggul seri GMB yang telah dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian 2) Perbanyakan bahan tanam dilakukan dengan cara cutting atau setek tanaman induk yang berasal dari sumber benih legal/sudah ditetapkan instansi yang berwenang. 3) Spesifikasi teknis benih teh siap


10

tanam adalah : a. Ukuran polybag : panjang 25 cm, lebar 12 cm dan tebal 0,08 mm b. Umur benih : 8 bulan c. Tinggi benih : 25-40 cm d. Jumlah daun : min 5 helai e. Warna daun : hijau f. Telah teradaptasi terhadap sinar matahari langsung. 4) Benih yang disalurkan harus sudah disertifikasi oleh Institusi yang berwenang (BBP2TP, BP2MB, IP2MB atau UPTD Perbenihan). b. Pupuk Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dan organik non subsidi yang efektif, terdaftar dan mendapatkan izin dari Manteri Pertanian. c. Herbisida Menggunakan herbisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. d. Handsprayer


11

Handsprayer 0.5 unit/ha digunakan untuk aplikasi herbisida. e. Mesin Pangkas Mesin pangkas 0.1 unit/ha digunakan untuk memangkas batang teh. f. Agens Pengendali Hayati Agens pengendali hayati yang digunakan adalah agens pengendali hayati untuk pengendalian hama dan penyakit, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. C. Bantuan Upah Kerja 1) Penyediaan dana APBN untuk bantuan insentif kerja bagi petani peserta untuk kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi masing-masing sebesar Rp. 754.000/ha. 2) Bantuan upah kerja melalui rekening kelompok/petani.


diserahkan tabungan

12

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat melalui anggaran APBN adalah sebagai berikut: 1. Persiapan a. Sosialisasi Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dewan Teh Indonesia dan PPTK Gambung melakukan sosialisasi kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten mengenai kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat 2014. Setelah sosialisasi dari Pusat, dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten bersamasama melakukan sosialisasi kepada kelompok tani/petani, petugas lapang mengenai kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat 2014. b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Berdasarkan Pedoman Teknis yang disusun oleh Pusat, maka dinas yang membidangi perkebunan


13

provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat tahun 2014. Dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat tahun 2014. c. Pembentukan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat 2014, Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi membentuk Tim Pembina dan Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten membentuk Tim Teknis 2. Penetapan Petani Peserta Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL). Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :  Petani  Pemilik kebun  Berdomisili di wilayah kegiatan intensifikasi atau rehabilitasi teh rakyat yang dibuktikan dengan Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

14

identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).  Bersedia melaksanakan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi serta mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis).  Tergabung dalam kelompok tani teh yang telah ada (bukan bentukan baru) dan merupakan kelompok sasaran.  Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 25 orang.  Kebun  Luas pemilikan lahan kebun maksimal 1 (satu) hektar.  Memenuhi persyaratan kebun untuk intensifikasi teh rakyat seperti pada butir II.A.c).1 Dan untuk rehabilitasi teh rakyat seperti pada butir II.A.c).2.


15

3. Pengadaan benih Pengadaan benih dilaksanakan oleh penangkar benih yang telah memiliki TRUP dan bekerja sama dengan kelompok tani dengan sumber bahan tanam cutting/setek dari sumber benih legal/sudah ditetapkan instansi yang berwenang. Kegiatan ini di bawah pengawasan Instansi terkait (BBP2TP, BP2MB, IP2MB, UPTD Perbenihan) secara berkala. Pengantian bibit yang mati di penangkaran dilakukan dengan cara mengambil benih dengan cutting atau setek bersumber dari sumber benih legal tersebut. 4. Pengadaan Sarana Produksi Pengadaan pupuk, herbisida, handsprayer, gunting panen, mesin pangkas, agens pengendali hayati dilaksanakan oleh kelompok tani dengan bimbingan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten 5. Pemberdayaan petani Petani peserta yang sudah ditetapkan, sebagian besar diikut sertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

16

Provinsi/Kabupaten yang membidangi perkebunan dengan Pola Kebersamaan Ekonomi (SKE) sesuai kurikulum yang ditetapkan Ditjen Perkebunan. Pelatihan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap I selama 3 hari untuk Dinamika Kelompok dan tahap II selama 4 hari untuk penguatan kelembangaan petani termasuk teknis budidaya, pasca panen dan pemasaran. Pelatihan tahap pertama dilaksanakan pada awal kegiatan tahun 2014. Narasumber adalah tim Fasilitator Provinsi, Kabupaten dan dari lembaga yang berkompeten. Materi pelatihan: 1. Pelatihan merupakan Kelompok.

tahap Pelatihan

pertama Dinamika

2. Pelatihan tahap kedua antara lain: a. Strategi pengembangan kelembagaan b. Manajemen kemitraan budidaya c. Teknis budidaya d. Panen dan penanganan pasca panen e. Pemasaran


17

f. Administrasi pembukuan g. Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga 6. Pelatihan petugas Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dengan metoda pendekatan sekolah lapang oleh lembaga yang berkompeten. 7. Kajian pengembangan agribisnis teh rakyat

kawasan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan bertujuan untuk menyusun dan mendesign model kawasan agribisnis teh. 8. Penyusunan database Kegiatan ini dilaksanakan Pusat Penelitian komoditas terkait bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sebelum dan setelah kegiatan, meliputi aspek budidaya, ekonomi, dan sosial. 9. Penanggung jawab kegiatan pada kabupaten non mandiri Pada kabupaten non mandiri yaitu Kabupaten Garut, Bandung, Majalengka, Purwakarta, Tasikmalaya dan Bandung Barat ditunjuk 2 orang Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

18

staf Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan. Tugas penanggung jawab kegiatan adalah mengkoordinasikan kegiatan baik teknis maupun administrasi dan mengawal kelancaran pelaksanaan kegiatan. 10. Pengawalan Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan PPTK Gambung yang masing-masing dibiayai oleh sebagian APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan pengawalan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dewan Teh Indonesia pendanaannya dibiayai oleh APBN. 11. Pelaporan Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).


19

B. Pelaksana Kegiatan 1. Direktorat Jenderal Perkebunan a) Menyusun Pedoman Teknis ; b) Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat 2014; c) Melakukan konsultasi kepada PPTK Gambung d) Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat 2014; e) Melakukan monitoring dan evaluasi; f) Menyusun laporan akhir kegiatan. 2. Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi a) Menetapkan Tim Pembina dan Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b) Melakukan sosialisasi bersama-sama Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang tentang kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat 2014 c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d) Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e) Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) untuk Kabupaten Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

20

non mandiri berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan f) Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat; g) Melakukan monitoring dan evaluasi; h) Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan. 3. Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten a) Menetapkan Tim Teknis dan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis); b) Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang mengenai Kegiatan Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat; c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d) Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e) Melakukan konsultasi bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan Rehabilitasi Teh Rakyat; f) Melakukan monitoring dan evaluasi; g) Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat.


21

4. PPTK Gambung a) Melakukan pembinaan, pengawalan dan pengawasan kepada penangkar benih yang melaksanakan pembibitan untuk kegiatan rehabilitasi terhadap teh rakyat secara berkala; b) Melakukan pengawalan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman teh. 5. Dewan Teh Indonesia a) Bersama-sama Ditjen Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kebupaten yang membidangi perkebunan melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat; C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat TA. 2014 seluas 3.200 ha tersebar di 1 (satu) provinsi) dan 8 (delapan) kabupaten terdiri dari : Provinsi Jawa Barat: - Kabupaten Cianjur Intensifikasi seluas 250 ha Rehabilitasi seluas 300 ha - Kabupaten Sukabumi Intensifikasi seluas 250 ha Rehabilitasi seluas 300 ha - Kabupaten Garut Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

22

-

-

-

Intensifikasi seluas 250 ha Rehabilitasi seluas 300 ha Kabupaten Bandung Intensifikasi seluas 250 ha Rehabilitasi seluas 300 ha Kabupaten Majalengka Intensifikasi seluas 100 ha Kabupaten Purwakarta Intensifikasi seluas 150 ha Kabupaten Tasikmalaya Intensifikasi seluas 250 ha Rehabilitasi seluas 300 ha Kabupaten Bandung Barat Intensifikasi seluas 100 ha

2. Jenis dan Volume Jenis dan volume bantuan langsung yang diberikan kepada petani melalui wadah kelompok dilakukan dengan pola Bantuan Sosial. Untuk kegiatan intensifikasi teh rakyat tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah pupuk NPK 350 kg/ha, pupuk organik 350 kg/ha, herbisida 4 liter/ha, handsprayer 0.5 unit/ha, gunting panen 1 unit/ha, agens pengendali hayati 20 paket/ha, bantuan upah Rp. 745.000/ha. Untuk kegiatan rehabilitasi teh rakyat tahun anggaran 2014 jenis dan volume Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

23

bantuan yang diberikan adalah benih teh siap salur 5.000 batang/ha, pupuk NPK 275 kg/ha, pupuk organik 275 kg/ha, herbisida 3 liter/ha, handsprayer 0.5 unit/ha, mesin pangkas 0,1 unit/ha, agens pengendali hayati 20 paket/ha, bantuan upah Rp.745.000/ha. D. Simpul Kritis Dalam rangka pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut: 1. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang intensif dan kurang detil sehingga petani/kelompok tani kurang memahami kewajiban dan hak sebagai penerima bantuan. 2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai persyaratan. 3. Penyediaan setek/cutting dari bibit siap tanam. Penyediaan setek/cutting harus tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga bibit siap tanam dapat disalurkan kepada petani sebelum batas akhir kegiatan tahun anggaran 2014 (Desember 2014) 4. Penyaluran dana bantuan sosial ke rekening kelompok tani/petani dan Pedoman Teknis Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2014

24

tahap pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan kelompok dapat terjadi tidak sesuai dengan nilai yang telah ditentukan atau tidak tepat waktu. Dengan demikian akan mempengaruhi kualitas bantuan yang diberikan.


25

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kepada Petani : 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan oleh ketua kelompok serta dua anggota kelompok. 2. Kelompok tani membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI atau bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) kabupaten/kota. 3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada P2K Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/Petugas Lapang dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis. 4. P2K meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian. KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) dengan lampiran sebagai berikut : a. SK Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten tentang Penetapan Kelompok Tani/Petani. b. Rekapitulasi RUK sesuai format lampiran dan secara umum mencantumkan : 1) Nama kelompok;


26

2) Nama ketua kelompok; 3) Nama petani anggota kelompok; 4) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok tani 5) Nama cabang/unit BRI atau bank lain terdekat; 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani. c. Kuitansi harus ditanda tangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh P2K Kabupaten (sesuai format Lampiran 4). d. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dengan format sebagaimana Lampiran 5. Dan membuat surat pernyataan penerimaan paket bantuan sosial seperti lampiran 6. 5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya KPA menyampaikan SPP-LS ke KPPN setempat. 6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kelompok tani sasaran sesuai ketentuan.


27

Dalam penyerahan Bansos kepada petani perlu membuat berita acara serah terima barang seperti pada lampiran.


28

V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsipprinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui


29

jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota.


30

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3. Tahap penyaluran dana bantuan sosial ke rekening kelompok tani/petani. 4. Tahap pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok tani. Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait. C. Pengawalan Pengawalan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat


31

setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh sebagian dana APBN dan APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN. D. Pendampingan Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/ gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.


32

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja. 2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan. 5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (Lampiran 10).


33

VII. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat TA. 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2014 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan melalui sebagian dana APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014. Tata cara pengelolaan anggaran kepada masing-masing tingkatan unit dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan belanja bantuan sosial, pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 129/PERMENTAN/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2014.


34

VIII. PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis Intensifikasi dan Rehabilitasi Teh Rakyat TA. 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat. Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi teh rakyat TA. 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, Desember 2013


35

Lampiran 1 Lokasi Pengembangan Teh Rakyat Tahun 2013 No

I

Provinsi/ Kabupaten

Intensifikasi (Ha)

Rehabilitasi (Ha)

1. Cianjur

250

300

2. Sukabumi

250

300

3. Garut

250

300

4. Bandung

250

300

5. Tasikmalaya

250

300

6. Majalengka

100

7. Purwakarta

150

8. Bandung Barat

200

Jawa Barat

Jumlah

1.700

1.500

37

Lampiran 2 Rencana Usaha Kelompok (RUK) RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) TAHUN ANGGARAN 2014 Provinsi Kabupaten Kecamatan D e s a/Kelurahan Nama Kelompok Tani Nama Ketua Kelompok Tani No

Petani

Luas (ha)

: : : : : :

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

Paket Bantuan Bibit ............... Vol. Rp. Vol. Rp.

Tanda Tangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst Menyetujui, Manbun/PPL/ Petugas lapang (...................)

Mengetahui, Kepala Desa

(................)

Ketua Kelompok Tani,

(....................)

38

Lampiran 3 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok **) Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK ............................. Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran .... Kab/Kota .................. Sesuai dengan Surat Keputusan *) .......... No.......... tanggal............ tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan......... dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada petani sebesar Rp......... (terbilang......) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. 1 1 2 dst

Kegiatan 2

Jumlah Biaya (Rupiah) 3

Jumlah

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ... tanggal...,

39

Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok ......... No. Rekening.... pada cabang/unit Bank...... di......... MENYETUJUI Ketua Tim Teknis, ..................... NIP.

Ketua Kelompok, ....................

MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ......................... NIP. .................................. *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang menangani perkebunan atau pejabat yang ditunjuk. **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Provinsi.

40

Lampiran 4 Kuitansi Dana Bantuan Sosial NPWP : ...................... MAK : ...................... T.A : ...................... KUITANSI No. .........................

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran .............. Kabupaten/Kota ...................... Uang sebanyak : Untuk pembayaran: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian.......di Desa/Kelurahan .......... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. ...... tanggal ....... Terbilang Rp. .............., ............... 2014 Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ............. ......................... NIP. Setuju dibayar, ......................... Kuasa Pengguna Anggaran ........................ NIP.

Yang Menerima, Petani/Ketua Kelompok Materai Rp. 6000 .......................... Tgl. Bendaharawan, .......................... NIP.

41

Lampiran 5 Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : Antara PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN .................. KABUPATEN /KOTA............................... Dengan KELOMPOK ................................... Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN Pada hari ini ....... tanggal ......... bulan ....... tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor ...... Jalan ......., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. ......... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ........ DIPA Tahun Anggaran 2014 No. ......... tanggal ........ yang berkedudukan di Jalan ........ yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. ........ : Ketua Kelompok ........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ......... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ......... Kecamatan .......... Kabupaten/Kota ............ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

42

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No. ......... Tahun ........, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan .... Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan ...... Kementerian Pertanian. 3. DIPA ........, Nomor : ......... tanggal ..... 2014. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ........... tanggal .........., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2012. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE ........... tanggal ......... tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2014. 6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk .......... Nomor : ........... tanggal ....... tentang Penetapan Kelompok Sasaran. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Sosial untuk Pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

43

Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) ..... Nomor : ...... tanggal ........ 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp...... (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ........., dengan cara pembayaran langsung ke rekening petani .......... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .... Kabupaten/Kota ..... pada Bank .......... No. Rek. .......... Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

44

Pasal 6 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ............., sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA. 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA. b. Peperangan. c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

45

Pasal 8 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA. 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 9 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota .............

Materai Rp.6.000,........................

.................................... NIP. MENGETAHUI/ MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota..........

........................................ NIP.

46

Lampiran 6 Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan SURAT PERNYATAAN PENERIMA PAKET BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Ketua Kelompok Tani Desa Kecamatan Kabupaten

: : ………………… : ………………… : ………………… : ………………… : …………………

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Uang bantuan yang diterima akan digunakan untuk pembelian paket bantuan sesuai RUK dengan anggaran yang kami terima. 2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman bibit tersebut di areal yang sudah ditetapkan. 3. Kami sanggup mengembalikan dana apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………… 2014 Menyetujui, Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota……………… (………………………) NIP………………………

Ketua Kelompok Tani, Materai Rp 6.000,(………………………)

Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Pejabat yang menangani Perkebunan ………………… (…………………………) NIP…………………………

47

Lampiran 7 Berita Acara Serah Terima Barang BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ............. tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. ........... : Ketua Kelompok Tani .............. sebagai Penanggung Jawab Kegiatan ................ sebagai Kegiatan Bantuan Sosial yang berkedudukan di ................ selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . 2. ...........

: Penangkar/Penyedia Jasa .............. yang berkedudukan di .............. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan benih/bibit/barang ............ Kelompok Tani ......... Nomor ....... Tanggal ......... 2012, kedua belah pihak menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan penyediaan benih/bibit/barang ....... sesuai pesanan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan benih/bibit/barang ............ dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan .......... dimaksud dalam keadaan baik lengkap dan cukup. PIHAK KEDUA : .....................

PIHAK PERTAMA: .......................

.....................

.......................

48

Lampiran 8 Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2014 Provinsi : Kabupaten : Kecamatan : Desa : Nama Kelompok Tani : Nama Ketua Kelompok Tani : Komoditi : Paket Luas No Petani Bibit (ha) Vol. Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... Bantuan Tanda ................ Tangan Vol. Rp.

dst Menyetujui, Manbun/KCD/PPL

Mengetahui, Kepala Desa

Penerima Bantuan Ketua Kelompok Tani,

(…………………)

(…………………)

(…………………)

49

Lampiran 9 Form – 01 Ditjen Perkebunan RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker

:

Satker

:

Nama KPA

:

Nama PPK

:

Bendaharawan

:

Alamat Kantor

:

Telp. Kantor

:

Fax Kantor

:

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA No.

KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50

Lampiran 10 Form – 02 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ........ DI KABUPATEN .......................... NAMA SATKER LAPORAN BULAN

: ............................... : ............................... PAGU DIPA

KODE

Fisik

Anggaran

Satuan

(Ribu Rp.)

REALISASI S/D BULAN INI Keuangan

Fisik

KEGIATAN (Ribu Rp.)

%

Satuan

%

Kendala Utama (Masalah)

51

Solusi

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Recommend Documents