PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO BERKELANJUTAN TAHUN 2015

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO BERKELANJUTAN TAHUN 2015

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015

KATA PENGANTAR Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao, berbagai upaya dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kakao berkelanjutan melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, intercroping dan integrasi tanaman kakao, optimalisasi Substasiun serta peningkatan mutu pada wilayah sentra produksi kakao. Agar terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao berkelanjutan tahun 2015, maka perlu disusun Pedoman Teknis kegiatan tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan baik di pusat maupun daerah. Selanjutnya pedoman ini dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan yang tertampung dalam DIPA TA. 2015 dan potensi sumberdaya serta kebutuhan di daerah masing-masing. Semoga pedoman teknis ini dapat menjadi acuan kerja bagi para petugas dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Jakarta, 11 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001

Pedoman Teknis Daerah Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN ............................................... iv BAB I.

PEREMAJAAN KEBUN ...................................

1

BAB II. REHABILITASI KEBUN ................................... 10 BAB III. INTENSIFIKASI KEBUN .................................. 19 BAB IV. INTERCROPPING TANAMAN KAKAO DI BAWAH TANAMAN KELAPA ............................ 28 BAB V. INTEGRASI TANAMAN KAKAO DENGAN TERNAK ................................................. 37 BAB VI. OPTIMALISASI SUBSTASIUN PENELITIAN KAKAO..... 42 BAB VII. PENINGKATAN MUTU ................................... 45 BAB VIII.SATUAN PELAKSANA (SATLAK) ........................ 49 BAB IX. SIMPUL KRITIS .......................................... 54 BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .......... 55 BAB XI. PENUTUP ................................................ 59 LAMPIRAN


ii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Peralatan dan Spesifikasi Teknis Yang Digunakan Pada Kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015................. 60 Lampiran Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015......................... 61 Lampiran Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Rehabilitasi Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015......................... 63 Lampiran Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Intensifikasi Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015......................... 65 Lampiran Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Intercropping Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015......................... 67 Lampiran Paket Bantuan Integrasi Tanaman Kakao dengan Ternak per 1 paket untuk 2 kelompok tani. ...................................... 68 Lampiran Kebutuhan peralatan pengolahan kakao pasca panen beserta spesifikasinya .............. 69 Lampiran Lokasi UPH Berdasarkan Kabupaten.............. 70 Lampiran Organisasi Satuan Pelaksana ...................... 71 Lampiran Form Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ....... 72


iii

BAB I PEREMAJAAN KEBUN 1. Pendahuluan Luas areal kakao nasional pada tahun 2013 mencapai 1.740.612 Ha atau sekitar 95% dikelola oleh rakyat yang melibatkan sekitar 1,66 juta KK petani. Dari areal tersebut seluas 446.265 Ha merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 878.253 Ha Tanaman Menghasilkan (TM) dan 416.095 Ha (24%) Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak (TTM/TR). Kondisi tanaman yang tidak menghasilkan/rusak tersebut cukup luas yang meliputi tanaman tua, tanaman yang terserang hama penyakit dengan kondisi berat dan tidak produktif. Dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu kakao pada tahun 2009 sampai 2013 telah dilaksanakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao seluas 457.963 Ha termasuk di dalamnya kegiatan peremajaan seluas 80.180 Ha. Setelah tahun 2013 pemerintah tetap memperhatikan kakao sebagai komoditas strategis baik untuk petani muapun bagi devisa negara. Untuk itu pada tahun 2015 pemerintah melaksanakan pengembangan kakao disamping melalui APBN Murni juga melalaui APBN-P. Dalam rangka melaksanakan peremajaan kebun perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi Yang Membidangi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

1

Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Tujuan Memperbaiki tanaman yang sudah tua, rusak, tidak produktif, dan terserang berat oleh hama dan penyakit melalui penggantian tanaman. 3. Sasaran Terlaksananya peremajaan kebun kakao yang tanamannya sudah tua, rusak, tidak produktif, dan terserang berat hama dan penyakit seluas 8.650 ha yang tersebar di 20 kabupaten di 7 Provinsi. 4. Ruang Lingkup Peremajaan kebun merupakan upaya penggantian tanaman yang tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru sesuai standar teknis dengan menggunakan bahan tanaman benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif. 4.1. Persyaratan Kebun Kebun kakao yang akan diremajakan adalah kebun dengan kondisi antara lain:

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

2

- Tanamannya sudah tua (umur >20 tahun) atau rusak. - Jumlah tegakan/populasi tanaman < 50 % dari jumlah standar (1.000 pohon/Ha). - Terserang berat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama (hama PBK dan Helopeltis spp.) serta penyakit (Vascular Streak Dieback/VSD dan Busuk Buah). - Lahan berupa hamparan/berkelompok yang memenuhi persyaratan teknis. 4.2. Benih Menggunakan benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao. 4.3. Pestisida Menggunakan insektisida dan fungisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. 4.4. Pupuk - Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk (compound) non subsidi Formula Khusus.


3

- Dikemas dalam karung bertuliskan “Pupuk Pengembangan Kakao APBN-P 2015”, pada karung ditulis nama provinsi, kandungan pupuk, berat bersih pupuk perkemasan 50kg, nama dan alamat penyedia dan produsen. - Berbentuk granule (butiran)/tablet/briket dengan formula khusus. - Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, NTT, dan Maluku Utara menggunakan jenis dan dosis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisa tanah. 4.5. Peralatan - Alat semprot (knapsack sprayer) 0,4 unit per hektar. Spesifikasi knapsack sprayer sebagaimana pada lampiran. - Gergaji pangkas 1 unit per hektar. Spesifikasi gergaji pangkas sebagaimana pada lampiran . 4.6. Bantuan Upah Kerja Penyediaan dana APBN-P untuk bantuan insentif kerja bagi petani peserta untuk pembongkaran/penebangan dan penanaman kakao sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu) per hektar. Bantuan upah kerja diserahkan segera setelah pencairan dana secara tunai kepada petani/kelompok tani atau melalui rekening tabungan kelompok/petani sesuai dengan tahapan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

4

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh petani. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan bersama-sama melakukan sosialisasi kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015 khususnya kegiatan Peremajaan kepada petani kakao dan stakeholder lainnya di lokasi kegiatan. b. Penetapan petani peserta 1) Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi CP/CL. Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: a) Petani - Pemilik kebun - Berdomisili di wilayah kegiatan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) - Bersedia melaksanakan kegiatan peremajaan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, merawat kebun dan tidak mengganti tanaman kakao dengan komoditi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

5

lain (membuat pernyataan tertulis). - Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah - Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran - Jumlah anggota kelompok sasaran 20-30 orang. b) Kebun - Luas kebun yang dapat mengikuti kegiatan maksimal 3 (tiga) hektar per petani peserta. - Lahan harus dapat disertifikasi. - Memenuhi persyaratan kebun seperti pada butir 4.1. 2) Calon petani/ Calon Lahan (CP/CL) peserta hasil inventarisasi ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, untuk ditetapkan sebagai petani peserta. Bagi satker tidak mandiri penetapan CP/CL sebagai petani peserta oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.


6

c. Pemberdayaan Petani Petani peserta yang sudah ditetapkan, diikut sertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Ditjen. Perkebunan. d. Pengadaan Bahan dan Peralatan Pengadaan bahan dan alat kegiatan peremajaan dilaksanakan mengacu kepada Perpres No. 70 Tahun 2012 beserta perubahannya. 1) Benih - Pengadaan benih kakao dilakukan oleh ULP Provinsi. - Benih kakao yang diadakan adalah benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Seritikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao. 2) Pupuk Pengadaan pupuk untuk peremajaan dilaksanakan oleh ULP Provinsi.


7

3) Peralatan Pengadaan peralatan dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan. 4) Pestisida - Pengadaan pestisida untuk kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 5.2. Pra-Tanam a. Pembongkaran/penebangan pohon kakao - Pembongkaran/penebangan pohon kakao dilakukan oleh petani peserta. - Tanaman tua ditebang, kebun dibersihkan dari sisa-sisa tanaman (tidak dengan membakar). b. Pemupukan - Pupuk diberikan 1 (satu) kali, yaitu pada saat tanam/awal musim hujan. - Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk kepada rekomendasi hasil analisa tanah yang telah dilakukan oleh lembaga penelitian. 5.3. Penanaman kakao - Benih kakao yang berasal benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif, ditanam pada lubang tanam yang sudah disiapkan. - Penanaman kakao dilakukan pada awal musim penghujan.


8

- Pengendalian OPT dilakukan dengan menggunakan pestisida yang didasarkan atas hasil pengamatan. 5.4. Aplikasi Pestisida Penggunaan pestisida dilakukan dengan kebutuhan dilapangan.

sesuai

6. Waktu Pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015 melalui kegiatan peremajaan tanaman dilaksanakan pada tahun 2015. 7. Lokasi Peremajaan tanaman kakao dilaksanakan di 20 Kabupaten di 7 Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana pada lampiran.


9

BAB II REHABILITASI KEBUN 1. Pendahuluan Luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun 2013 mencapai 878.253 ha, pada tahun 20092013, melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, telah dilakukan rehabilitasi tanaman seluas 218.793 ha dengan cara sambung samping. Pada tahun 2014 dan 2015 pengembangan kakao tetap dilanjutkan namun tidak dengan kegiatan Gernas Kakao tetapi dilaksanakan dengan Tugas Pembantuanmelalui kegiatan Pengembangan Kakao. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Tujuan Memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebunkebun yang kurang produktif dan terserang hama dan penyakit. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

10

3. Sasaran Terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao yang kurang produktif dan terserang OPT seluas 41.250 ha di 10 provinsi yang tersebar di 36 kabupaten pelaksana kegiatan. 4. Ruang Lingkup Rehabilitasi tanaman adalah upaya perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas) melalui teknologi sambung samping. 4.1. Persyaratan Kebun Tanaman kakao yang akan direhabilitasi merupakan hamparan/ berkelompok dengan kondisi sebagai berikut : - Tanamannya berumur produktif (umur 1520 tahun) dan secara teknis dapat dilakukan sambung samping. - Jumlah tegakan/populasi tanaman antara 70%-90% dari jumlah standar (1.000 pohon/ha). - Terserang OPT utama. - Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian teknis. 4.2. Entres - Entres harus diambil dari cabang plagiotrop. - Stek entres yang digunakan untuk sambung samping minimal terdiri dari 2 mata.


11

- Bahan tanam yang digunakan pada kegiatan Rehabilitasi kakao tahun 2015 adalah entres yang berasal dari kebun entres yang telah ditetapkan sebagai sumber entres oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi. - Entres kakao yang diedarkan harus sudah disertifikasi oleh UPTD/IP2MB/BBP2TP. - Entres pada kegiatan Rehabilitasi Kakao menggunakan klon yang telah dilepas Menteri Pertanian. - Apabila entres tidak tersedia di provinsi/kabupaten yang bersangkutan dapat dipenuhi dari provinsi/kabupaten terdekat. 4.3. Pestisida - Menggunakan insektisida dan fungisida yang efektif, efisien, terdaftar, dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. - Pemilihan pestisida didasarkan terhadap hasil pengamatan/inventarisasi serangan hama dan penyakit yang dilaksanakan oleh kabupaten. 4.4. Pupuk - Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk(compound) non subsidi Formula khusus. - Dikemas dalam karung bertuliskan “Pupuk Pengembangan Kakao APBN-P 2015”, pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

12

karung ditulis nama provinsi, kandungan pupuk, berat bersih pupuk perkemasan 50kg, nama dan alamat penyedia dan produsen. - Berbentuk granule (butiran)/tablet/briket dengan formula khusus. - Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Aceh, NTT, NTB, Maluku Utara dan Gorontalo menggunakan jenis dan dosis berdasarkan hasil analisa tanah. - Diaplikasikan 1 (satu) kali, yaitu sebelum atau setelah dilakukan penyambungan. 4.5. Peralatan - Alat semprot (knapsack sprayer),0,4 unit per hektar. - Knapsack sprayer digunakan untuk aplikasi pestisida (insektisida dan fungisida). - Spesifikasi teknis knapsack sprayer sebagaimana pada Lampiran. - Gergaji pangkas 1 unit per hektar. Spesifikasi gergaji pangkassebagaimana padaLampiran. 4.6. Bantuan Upah Kerja Penyediaan dana APBN sebagai bantuan insentif kerja bagi petani peserta sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu) per hektar.Bantuan upah kerja diserahkan segera setelah pencairan, secara tunai Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

13

kepada petani/kelompok tani atau melalui rekening tabungan kelompok/petani sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh petani. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan bersama-sama melakukan sosialisasi kegiatan kakao berkelanjutan tahun 2015 kepada petani. b. Penetapan petani peserta 1) Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi CP/CL. Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a) Petani - Pemilik kebun. - Berdomisili di wilayah kegiatan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). - Bersedia melaksanakan rehabilitasi dan mengikuti ketentuan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, merawat kebun dan tidak mengganti tanaman kakao ke Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

14

komoditi lain (membuat pernyataan tertulis). - Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah. - Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran. - Jumlah anggota kelompok sasaran adalah lebih kurang 20-30 orang. b) Kebun - Luas kebun yang dapat mengikuti kegiatan maksimal 3 (tiga) hektar per petani peserta. - Lahan harus dapat disertifikasi. - Memenuhi persyaratan kebun seperti pada butir 4.1. 3) Calon petani peserta hasil inventarisasi ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, untuk ditetapkan sebagai petani peserta. Bagi satker tidak mandiri penetapan CP/CL sebagai petani peserta oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

15

c. Pemberdayaan Petani Petani peserta yang sudah ditetapkan, diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Ditjen Perkebunan. d. Pengadaan Bahan dan Peralatan Pengadaan bahan, alat dan jasa untuk rehabilitasi tanaman dilaksanakan mengacu kepada Perpres No. 70 Tahun 2012 beserta perubahannya. 1) Pelaksanaan sambung samping - Pelelangan kegiatan sambung samping dilaksanakan oleh ULP Kabupaten, kecuali Satker non mandiri dilaksanakan oleh ULP Provinsi. - Entres yang diadakan sesuai dengan butir 4.2. 2) Pupuk Pengadaan pupuk untuk kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh ULP Kabupaten, kecuali Satker non mandiri dilaksanakan oleh ULP Provinsi.


16

3) Peralatan Pengadaan peralatan dilaksanakan oleh ULP Kabupaten, kecuali Satker non mandiri dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 4) Pestisida - Pengadaan pestisida untuk kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh ULP Kabupaten kecuali Satker non mandiri dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 5.2. Sambung Samping - Sambung samping dilakukan dengan dua sambungan per pohon pada dua sisi batang bawah dengan ketinggian sekitar 50 cm dari permukaan tanah. - Sambungan/tempelan dinyatakan hidup apabila sudah tumbuh tunas dengan dua daun terbuka. Tunas dengan daun terbuka tersebut harus tampak segar. - Tunas yang baru tumbuh harus dilindungi dari serangan OPT dengan aplikasi pestisida yang didasarkan atas hasil pengamatan. - Cabang batang utama yang menaungi tunas hasil sambung samping dipangkas secara bertahap. - Batang utama dipotong setelah tunas hasil sambung samping tumbuh.


17

- Sambungan/tempelan yang “hidup” yang “dibayar”. 5.3. Pemupukan - Diaplikasikan 1 (satu) kali setahun pada awal musim hujan. - Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk kepada rekomendasi hasil analisa tanah yang dilakukan oleh lembaga penelitian. 5.4. Aplikasi Pestisida - Penggunaan pestisida dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. 6. Waktu Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015. 7. Lokasi Kegiatan rehabilitasi tanaman dilaksanakan di 36 kabupaten di 10 provinsi pelaksana kegiatan kakao berkelanjutan tahun 2015 sebagaimana pada lampiran.


18

BAB III INTENSIFIKASI KEBUN 1. Pendahuluan Luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun 2013 mencapai 878.253 ha, pada tahun 20092013, melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, telah dilakukan intensifikasi tanaman seluas 158.990 ha. Pada tahun 2014 dan 2015 pengembangan kakao tetap dilanjutkan namun tidak dengan kegiatan Gernas Kakao tetapi dilaksanakan dengan Tugas Pembantuanmelalui kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan intensifikasi kebun perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Tujuan Memperbaiki kondisi kebun yang tanamannya kurang terawat dan terserang OPT melalui pemeliharaan tanaman sesuai dengan baku teknis.


19

3. Sasaran Terlaksananya intensifikasi kebun kakao yang tanamannya kurang terawat dan terserang OPT seluas 119.350 ha di 57 Kabupaten di 15 Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015. 4. Ruang Lingkup Intensifikasi tanaman adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui penerapan standar teknis budidaya. 4.1. Persyaratan Kebun Kebun kakao yang mendapat perlakuan intensifikasi adalah kebun yang merupakan hamparan/berkelompok dengan kondisi: a. Tanamannya masih muda (<15 tahun) tetapi kurang terpelihara. b. Jumlah tegakan/populasi tanaman >70% dari jumlah standar (1.000 pohon/Ha) c. Terserang OPT Utama. d. Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian teknis. 4.2. Pestisida e. Menggunakan insektisida dan fungisida yang efektif, efisien, terdaftar, dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. f. Pemilihan pestisida didasarkan terhadap hasil pengamatan/inventarisasi serangan


20

hama dan penyakit yang dilaksanakan oleh kabupaten. - Penggunaan perangkap Feromon untuk pengendalian Hama PBK yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. Pemasangan perangkap harus tepat waktu, kegiatan tersebut sebaiknya dikombinasikan dengan pemangkasan, sanitasi, panen sering dan pemupukan (PSPsP). 4.3. Pupuk - Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk (compound) non subsidi formula khusus. - Dikemas dalam karung bertuliskan “Pupuk Pengembangan Kakao APBN-P 2015”, pada karung ditulis nama provinsi, kandungan pupuk, berat bersih pupuk perkemasan 50kg, nama dan alamat penyedia dan produsen. - Berbentuk granule (butiran)/tablet/briket dengan formula khusus. - Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali, NTT, NTB, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menggunakan jenis dan dosis berdasarkan hasil analisa tanah.


21

- Diaplikasikan 1 (satu) kali, yaitu pada awal musim hujan. 4.4. Peralatan - Alat semprot (knapsack sprayer) 0,4 unit per hektar dan gunting galah 1 unit per hektar. - Knapsack sprayer digunakan untuk aplikasi pestisida. - Gunting galah digunakan untuk memotong batang atau cabang pohon kakao dengan spesifikasi teknis sebagaimana tersaji pada lampiran. 4.5. Bantuan Upah Kerja Penyediaan dana APBN untuk bantuan insentif kerja bagi petani peserta untuk intensifikasi tanaman kakao, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per hektar. Bantuan upah kerja diserahkan segera setelah pencairan, secara tunai kepada petani/kelompok tani atau melalui rekening tabungan kelompok/petani sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh petani. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi Perkebunan bersama-sama melakukan sosialisasi kegiatan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

22

pengembangan kakao tahun 2015 kepada petani. b. Penetapan petani peserta 1) Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi CP/CL. Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a) Petani - Pemilik Kebun. - Berdomisili di wilayah kegiatan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). - Bersedia melaksanakan kegiatan intensifikasi dan mengikuti ketentuan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis). - Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah. - Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran. - Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 20-30 orang.


23

b) Kebun - Luas kebun yang dapat mengikuti kegiatan maksimal 3 (tiga) hektar per petani peserta. - Lahan harus dapat disertifikasi. - Memenuhi persyaratan kebun seperti pada butir 4.1. 2) Calon petani peserta hasil inventarisasi ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, untuk ditetapkan sebagai petani peserta. Bagi satker tidak mandiri penetapan CP/CL sebagai petani peserta oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. c. Pemberdayaan Petani Petani peserta yang sudah ditetapkan, diikut sertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Ditjen Perkebunan.


24

d. Pengadaan Bahan dan Peralatan Pengadaan bahan dan alat intensifikasi dilaksanakan mengacu kepada Perpres No. 70 Tahun 2012. 1) Pupuk Pengadaan pupuk untuk intensifikasi dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 2) Peralatan Pengadaan peralatan dilaksanakan oleh ULP provinsi. 3) Pestisida Pengadaan pestisida untuk kegiatan intensikasi dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 5.2. Pemangkasan - Tunas-tunas air harus selalu dibuang (diwiwil) dengan interval 1-2 minggu. - Pangkas pemeliharaan dilakukan sering dan ringan dengan interval 2-3 bulan. - Target cabang yang dipangkas adalah yang tumbuh meninggi (>3 meter) dan cabang yang tumpang tindih dengan tajuk tanaman di sebelahnya. - Pangkas produksi dilakukan 2 (dua) kali setahun, disesuaikan dengan kondisi setempat. - Pemangkasan dilakukan untuk menurunkan tingkat serangan penyakit Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

25

pembuluh kayu vascular streak dieback (VSD) dengan memotong cabang/ranting yang sudah terserang sampai batas yang sehat (10-20 cm). 5.3. Panen Sering - Panen sering dilakukan setiap 7-10 hari sekali tergantung banyaknya buah yang masak. - Buah yang dipanen adalah buah yang mulai menunjukkan gejala masak, jangan sampai kelewat masak. - Buah dikumpulkan pada satu tempat dalam kebun dan dibelah pada hari yang sama. 5.4. Sanitasi - Sanitasi dilakukan untuk menekan populasi hama PBK dengan memutus siklus hidup serangga hama dan memetik buahbuah yang terserang hama dan penyakit. - Sanitasi dilakukan dengan cara membenamkan kulit-kulit buah sehabis panen dan buah-buah yang terserang penyakit. 5.5. Pemupukan - Diaplikasikan 1 (satu) kali setahun pada awal musim hujan. - Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk kepada rekomendasi hasil analisa tanah yang telah dilakukan. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

26

5.6. Aplikasi Pestisida Penggunaan pestisida kebutuhan di lapangan.

dilakukan

sesuai

6. Waktu Kegiatan pengembangan kakao melalui intensifikasi kebun dilaksanakan pada tahun 2015. 7. Lokasi Intensifikasi kebun dilaksanakan di 57 Kabupaten di 15 Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan sebagaimana pada lampiran.


27

BAB IV INTERCROPPING TANAMAN KAKAO DI BAWAH TANAMAN KELAPA 1. Pendahuluan Tanaman kakao merupakan tanaman yang memerlukan tanaman pelindung. Tanaman kelapa secara teknis dan ekonomis dapat menjadi tanaman pelindung bagi tanaman kakao. Disamping itu masih dimungkinkan pengembangan kakao di bawah tanaman kelapa karena areal nya belum dimanfaatkan secara optimal. Luas tanaman kelapa rakyat di Indonesia mencapai 3,7 juta hektar yang tersebar di sentra produsen kelapa seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, NTB dan Maluku Utara. Pada tahun 2015 dalam rangka optimalisasi lahan dibawah tanaman kelapa serta dalam rangka meningkatkan produksi kakao nasional, maka pemerintah melaksanakan pengembangan kakao dibawah tanaman kelapa seluas 2.150 ha. Dalam rangka melaksanakan kegiatan intercropping kebun perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis


28

disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao melalui optimalisasi lahan di bawah tanaman kelapa. 3. Sasaran Terlaksananya intercropping tanaman kakao dibawah tanaman kelapa seluas 2.150 ha di 8 Kabupaten di 5 Provinsi. 4. Ruang Lingkup Intercropping tanaman kakao dibawah tanaman kelapa merupakan upaya untuk optimalisasi lahan sekaligus meningkatkan produksi kakao nasional. 4.1. Persyaratan Kebun Intercropping dilaksanakan pada kebun kelapa dengan kondisi antara lain : a. Tanaman kelapa produktif (>10 tahun) b. Jumlah tegakan/populasi tanaman kelapa 50-100 pohon per hektar. c. Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian teknis. 4.2. Benih a. Menggunakan benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

29

Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao. 4.3. Pestisida Menggunakan pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran. 4.4. Pupuk - Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk (compound) non subsidi formula khusus. - Dikemas dalam karung bertuliskan “Pupuk Pengembangan Kakao APBN-P 2015”, pada karung ditulis nama provinsi, kandungan pupuk, berat bersih pupuk perkemasan 50kg, nama dan alamat penyedia dan produsen. - Berbentuk granule (butiran)/tablet/briket dengan formula khusus. - Untuk Provinsi Sulawesi Tengah,Sulawesi Utara, Aceh, NTB, dan Maluku Utara menggunakan jenis dan dosis berdasarkan hasil analisa tanah. - Diaplikasikan 1 (satu) kali, yaitu pada awal musim hujan. 4.5. Peralatan - Alat semprot (knapsack sprayer) 0,4 unit per hektar. - Knapsack sprayer digunakan untuk aplikasi pestisida (insektisida dan fungisida). Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

30

4.6. Bantuan Upah Kerja Penyediaan dana APBN untuk bantuan insentif kerja bagi petani peserta untuk pemeliharaan kakao, sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu) per hektar.Bantuan upah kerja diserahkan segera setelah pencairan, secara tunai kepada petani/kelompok tani atau melalui rekening tabungan kelompok/petani sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh petani. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan bersama-sama melakukan sosialisasi kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015 kepada petani. b. Penetapan petani peserta 1) Dinas Kabupatenyang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi CP/CL. Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a) Petani - Pemilik Kebun. - Berdomisili di wilayah kegiatan yang dibuktikan dengan identitas Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

31

-

-

-

lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Bersedia melaksanakan kegiatan intercropping dan mengikuti ketentuan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,merawat kebun dan tidak mengganti tanaman kakao dengan tanaman lain (membuat pernyataan tertulis). Berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah. Tergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran. Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 20-30 orang.

b) Kebun - Luas kebun yang dapat mengikuti kegiatan maksimal 1 (satu) hektar per petani peserta. - Lahan harus dapat disertifikasi. - Memenuhi persyaratan kebun seperti pada butir 5.1. 2) Calon petani peserta hasil inventarisasi ditetapkan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

32

perkebunan, untuk ditetapkan sebagai petani peserta. Bagi satker tidak mandiri penetapan CP/CL sebagai petani peserta oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. c. Pemberdayaan Petani Petani peserta yang sudah ditetapkan, diikutsertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Ditjen Perkebunan. d. Pengadaan Bahan dan Peralatan Pengadaan bahan dan alat intensifikasi dilaksanakan mengacu kepada Perpres No.70 Tahun 2012 beserta perubahannya. 1) Benih - Pengadaan benih kakao dilakukan oleh ULP Provinsi. - Benih kakao yang diadakan adalah benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi


33

Benih dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao. 2) Pupuk Pengadaan pupuk untuk kegiatan intercropping dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 3) Peralatan Pengadaan peralatan dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 4) Pestisida Pengadaan pestisida untuk kegiatan intercropping kebun dilaksanakan oleh ULP Provinsi. 5.2. Pra-Tanam a. Pembersihan kebun kelapa - Pembongkaran/penebangan pohonpohon lain disekitar kebun kelapa dilakukan oleh petani peserta. - Pemotongan pelepah tanaman kelapa yang sudah tua dan pengaturan pelepah kelapa sebagai naungan pohon kakao, sehingga tanaman kakao nantinya memperoleh penaungan yang proposional. - Kebun dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan tunggul-tunggul (tidak dengan membakar).


34

b. Pemupukan - Pupuk diberikan 1 (satu) kali, yaitu pada saat tanam/awal musim hujan. - Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk kepada rekomendasi hasil analisa tanah. 5.3. Penanaman kakao - Benih bina dengan teknik perbanyakan vegetatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.90/Permentan/OT.140/9/2013 ditanam pada lubang tanam yang sudah disiapkan. - Penanaman kakao dilakukan pada awal musim penghujan. 5.4. Aplikasi Pestisida Penggunaan pestisida kebutuhan di lapangan.

dilakukan

sesuai

6. Waktu Pengembangan kakao berkelanjutan melalui kegiatan intercropping tanaman kakao dibawah tanaman kelapa dilaksanakan tahun 2015. 7. Lokasi Intercropping kebun dilaksanakan di 8 Kabupaten di 5 Provinsi pelaksana kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015 dengan rincian sebagaimana pada lampiran.


35


36

BAB V INTEGRASI TANAMAN KAKAO DENGAN TERNAK 1. Pendahuluan Luas areal kakao nasional pada tahun 2013 mencapai 1.740.612 Ha atau sekitar 95% dikelola oleh rakyat yang melibatkan sekitar 1,66 juta KK petani. Dari areal tersebut seluas 446.265 Ha merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 878.253 Ha Tanaman Menghasilkan (TM) dan 416.095 Ha (24%) Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak (TTM/TR). Perkebunan kakao disamping menghasilkan produk utama berupa biji juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai produk samping, antara lain yaitu limbah yang memiliki nilai ekonomi sebagai pakan penguat (konsetrat) ternak serta penaung tanaman kakao dan gulma yang tumbuh di bawahnya, berpotensi pula sebagai hijauan pakan ternak. Untuk memanfaatkan limbah kakao dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan usaha tani kakao dengan pemeliharaan ternak.Dengan pola integrasi tanaman kakao dengan ternak, maka usaha tani akan menjadi lebih efisien dan produktif. Dalam rangka melaksanakan kegiatan integrasi tanaman kakao dengan ternak perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

37

Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 2. Tujuan a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao; b. Melaksanakan pengembangan kakao secara terpadu melalui integrasi tanaman dengan ternak secara berkelanjutan; c. Pemanfaatan limbah kakao untuk pakan ternak dan penyediaan pupuk organik untuk memenuhi unsur hara tanaman; d. Memberikan alternatif sumber pandapatn petani kakao. 3. Sasaran Terlaksananya pengembangan model integrasi tanaman kakao dengan ternak di 4 provinsi sebanyak 8 paket dikelompok tani sasaran. 4. Ruang Lingkup Integrasi tanaman kakao dengan ternak mencakup pengembangan ternak kambing di kebun kakao, pengadaan alat limbah kakao, pembuatan kandang, pemanfaatan limbah kakao sebagai


38

pakan ternak. Kegiatan ini dilakasanakan oleh Dinas provinsi yang membidangi perkebunan. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan a. Sosialisasi Dinas Provinsi bersama-sama Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan sosialisasi kegiatan pengembangan model integrasi tanaman kakao dengan ternak. b. Penetapan kelompok tani peserta Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi calon kelompok tani. Seleksi calon kelompok tani peserta integrasi tanaman kakao dengan ternak dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :  Kelompok tani - Kelompok tani bukan bentukan baru dan kegiatn utama adalah mengelola kebun kakao. - Mampu mengelola dan mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok. - Kelompok tani calon penerima bantuan berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan model integrasi tanaman kakao dengan ternak. - Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

39

tani sasaran yang diseleksi berdasarkan musyawarah dan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk satker mandiri. - Petani penerima bantuan yang dipilih adalah petani yang memiliki kebun kakao yang telah berproduksi. - Bersedia melaksanakan kegiatan integrasi tanaman kakao dengan ternak dan mengikuti ketentuan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, (membuat pernyataan tertulis). - Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 20-30 orang. 5.2. Penyediaan ternak dan kandang a. Ternak Penyediaan ternak kambing spesifikasi teknisnya dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan setempat. b. Kandang Dalam penyediaan kandang ternak kambing berkoordinasi dengan Dinas Peternakan setempat. 5.3. Penyediaan alat pengolah limbah kakao Spesifikasi teknis alat pengolah limbah kakao sesuai kebutuhan dikoordinasikan


40

dengan lembaga penelitian yang berkompeten. 5.4. Penyediaan benih tanaman hijauan pakan ternak Spesifikasi teknis untuk benih tanaman hijauan ternak sesuai kebutuhan dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan setempat. 6. Waktu Pelaksanaan integrasi tanaman kakao dengan ternak dilaksanakan tahun 2015. 7. Lokasi Kegiatan integrasi tanaman kakao dengan ternak kebundilaksanakan di kabupaten 4 Provinsi Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) sentra pengembangan kakao berkelanjutan tahun 2015.


41

BAB VI OPTIMALISASI SUBSTASIUN PENELITIAN KAKAO 1. Pendahuluan Dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao tahun 2015, maka tetap perlu dilakukan pendekatan ilmiah melalui kegiatan penelitian, kajian, pelatihan, dan pendampingan transfer teknologi di bidang perkakaoan. Hal tersebut diharapkan akan dapat membantu menyelesaikan kompleksitas persoalan di bidang perkakaoanseperti umur tanaman yang sudah tua, produktivitas rendah, serangan hama dan penyakit, serta mutu biji yang rendah. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah mulai terlaksana dengan baik di Sulawesi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kakao melalui Substasiun Penelitian Kakao. Untuk mengoptimalkan fungsi Substasiun Penelitian Kakao ini diperlukan biaya operasional berupa honor dan biaya operasional untuk menunjang kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 di lapangan. 2. Tujuan Tujuan kegiatan optimalisasi substasiun penelitian kakao adalah untuk mendukung pengembangan komoditas kakao di wilayah Sulawesi dan sentrasentra produksi kakao nasional melalui riset untuk Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

42

penciptaan/penemuan teknologi adaptif dan sebagai fasilitas diseminasi hasil-hasil penelitian maupun pengembangan kakao bagi petani. Tujuan spesifik operasionalSubstasiun Penelitian Kakao yaitu : - Memperoleh bahan tanaman unggul kakao yang adaptif pada kondisi agroklimat Indonesia Timur khususnya Sulawesi. - Memperoleh metode perbanyakan masal bahan tanam kakao unggul. - Memperoleh teknologi budidaya dan pasca panen yang efektif dan efisien. - Memperoleh teknologi pengendalian OPT utama (PBK dan VSD) yang efektif dan efisien serta sesuai untuk wilayah Indonesia Timur khususnya Sulawesi. - Memperoleh model kelembagaan yang sesuai untuk pengembangan kakao. - Memberikan fasilitas desiminasi dan pelatihan bagi petugas dan petani kakao di Sulawesi. 3. Sasaran Optimalisasi 2unit Substasiun Penelitian Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. 4. Ruang Lingkup Operasional laboratorium substasiun penelitian di 2 provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, meliputi Kajian organik dilahan kakao pada sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara; kajian mutu biji kakao pada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

43

sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara; Kajian tataniaga kakao pada sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 5. Pelaksanaan 5.1. Optimalisasi operasional Substasiun Kegiatan operasional substasiun tahun 2015 terdiri dari: - Kerjasama dengan peneliti Puslitkoka Jember dalam rangka pendampingan opersional substasiun. - Kajian organik dilahan kakao pada sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara; kajian mutu biji kakao pada sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara; Kajian tataniaga kakao pada sentra kakao di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 6. Waktu Kegiatan optimalisasi operasionalSubstasiun Penelitian Kakao dilaksanakan pada tahun 2015. 7. Lokasi Kegiatan optimalisasi operasionalSubstasiun Penelitian Kakao dilaksanakan di 2 provinsi (Sulteng dan Sultra) pelaksana kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015. 8. Pelaksana Pelaksana kegiatan adalah perangkat substasiun penelitian yang terdiri dari koordinator substasiun, pengelola dan pelaksana substasiun. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

44

BAB VII PENINGKATAN MUTU 1. Pendahuluan Potensi produksi kakao Indonesia belum diikuti oleh kualitas yang baik disebabkan karena penanganan pasca panen kakao belum dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan petani tercampur dengan benda-benda asing, pengeringan kurang sempurna sehingga menyebabkan tumbuhnya jamur serta volume biji kakao yang difermentasi relatif masih rendah mengakibatkan biji yang difermentasi tidak layak sesuai stadar. Disamping itu petani enggan melakukan fermentasi karena tidak ada perbedaan harga yang signifikan antara biji kakao asalan dan biji kakao fermentasi. Kegiatan fermentasi umumnya dilakukan oleh petani secara sporadis atau dalam jumlah dan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Dalam rangka peningkatan mutu kakao pada kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015, dilaksanakan pengadaan unit pengolahan pasca panen/peningkatan mutu kakao beserta sarana pendukungnya (kotak fermentasi, alat ukur kadar air, timbangan duduk, terpal, para-para, bangunan penyimpanan biji kakao).


45

2. Tujuan - Mendorong peningkatan mutu biji kakao dengan mengolah biji kakao menjadi biji kakao fermentasi sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. - Menyediakan biji kakao yang terjamin secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahaan dalam negeri. 3. Sasaran - Kualitas biji kakao fermentasi yang lebih baik; - Kontinuitas kebutuhan untuk pasokan industri pengolahaan kakao dalam negeri maupun untuk ekspor dapat terpenuhi. 4. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengadaan sarana pengolahan pasca panen/peningkatan mutu kakao. Operasionalisasi sarana fermentasi perlu dipantau sesuai dengan tujuan pengadaan sarana fermentasi tersebut untuk meningkatkan mutu biji kakao yaitu dari biji kakao non fermentasi menjadi biji kakao fermentasi. Jenis dan spesifikasi peralatan dan bangunan untuk kegiatan peningkatan mutu biji kakao perkelompok tani, adalah sebagai berikut: a. Kotak fermentasi: - 25 set @ 40-50kg/batch tipe bak - jenis kayu meranti atau setara - siku penguat plat almunium2 Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

46

- dimensi 40x40x50 cm3 - 1 set terdiri dari 2 kotak yang dilengkapi satu unit kaki/dudukan sebagai penyangga salah satu kotak dengan tinggi kaki 50 cm. b. Alat ukur kadar air biji kakao tipe digital dengan skala meter 5 – 15% sebanyak 1 unit. c. Terpal ukuran 6 x 5 m2 dengan tipe bahan terpal A12. d. Para-para dengan ukuran 80 x 200 cm2, tinggi kaki 1 m dan sungkup dengan plastik transparan. e. Timbangan duduk 1 unit kapasitas 500 kg f. Bangunan permanen untuk penyimpanan biji kakao seluas 30 m2. Adapun spesifikasi peralatan dan bangunan tersebut di atas sebagaimana lampiran. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perkebunan Kabupaten, Lembaga penelitian yang kompeten); 5.2. Pengelolaaan biji kakao

sarana

peningkatan

mutu

Pengadaan sarana peningkatan mutu biji kakao dilaksanakan sebanyak 69 unit di 43 kabupaten di sentra produksi tanaman kakao.


47

 Pengelolaan sarana peningkatan mutu biji kakao dikelola oleh kelompok tani dibawah bimbingan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dengan persyaratan kelompok tani sebagai berikut: - Kelompok tani yang anggotanya aktif dan mandiri. - Kelompok tani telah terbentuk sebagai kelompok tani kakao dan bukan merupakan kelompok tani bentukan baru. - Kelompok tani terletak pada wilayah kawasan sentra kakao. 6. Waktu Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2015. 7. Lokasi Kegiatan ini dilaksanakan pada 43 kabupaten sentra produksi tanaman kakao, dengan rincian sebagaimana lampiran. 8. Pelaksana Pelaksana kegiatan adalah Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.


48

BAB VIII SATUAN PELAKSANA (SATLAK) 1. Pendahuluan Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kakao akan dibentuk satuan pelaksana di setiap Kabupaten. Satuan pelaksana (Satlak) merupakan unit pelayanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dalam aspek teknis maupun administrasi. Satu unit Satlak terdiri dari seorang Koordinator yang merupakan petugas Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan dan berlatar belakang/pengalaman teknis; dua orang pelaksana kegiatan yang juga merupakan petugas Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan yang terdiri dari seorang dalam bidang teknis,dan seorang dalam bidang administrasi; serta dibantu oleh tenaga pendamping lapangan (termasuk TKP dan PLP-TKP eks Gernas Kakao). 2. Tujuan Tujuan pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) yaitu melaksanakan operasional kegiatan di lapangan baik aspek teknis maupun administrasi. 3. Sasaran Tersedianya Satuan Pelaksana (Satlak) dalam rangka pelaksanaan kegiatan lapangan dalam aspek teknis dan administrasi sebanyak 64 unit di 15 provinsi dan 57 kabupaten. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

49

4. Ruang Lingkup - Operasional Satlak meliputi honor petugas, ATK, biaya pembinaan dan pengawalan serta koordinasi. - Pengawalan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. - Identifikasi, inventarisasi permasalahan teknis, dan administrasi serta mengupayakan pemecahan masalahnya. - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan secara rutin dan berkala. 5. Pelaksanaan 5.1. Persiapan Kegiatan persiapan meliputi: - Penyiapan pengawalan, pembinaan, pendampingan dan monitoring evaluasi kegiatan teknis dan kelembagaan petani. - Menyusun jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan teknis, dan administrasi lapangan mengacu pada jadwal yang disusun oleh Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan. - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis, dan administrasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.


50

5.2. Pelaksanaan Pola pelaksanaan Satlak yaitu : a. Satlak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan. b. Koordinator Satlak dibantu 2 orang pelaksana bidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan bidang teknis, dan bidang administrasi. c. Pelaksana bidang teknis, dan administrasi dibantu tenaga pendamping di lapangan bertanggung jawab kepada Koordinator Satlak. d. Satlak melakukan koordinasi dan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan mengacu pada jadwal yang disusun oleh Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan. e. Satlak melakukan pengawalan, pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. f. Satlak melakukan identifikasi, inventarisasi permasalahan teknis, kelembagaan maupun administrasi dan mengupayakan pemecahannya melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. g. Satlak menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan secara rutin dan berkala Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

51

kepada Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 5.3. Pelaporan Laporan kepada koordinator Satlak dari pelaksana disusun dan disampaikan secara berjenjang. - Pelaksana bidang teknis dibantu petugas pendamping menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan teknis kepada Koordinator Satlak. - Pelaksana bidang administrasi dibantu petugas pendamping menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan administrasi kepada Koordinator Satlak. - Koordinator Satlak menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan teknis, dan administrasi kepada Kepala Dinas Kabupaten yang Membidangi Perkebunan. - Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melaporkan hasil pelaksanaan Satlak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. - Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satlak melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar. Seperti form terlampir.


52

6. Waktu Satuan Pelaksana (Satlak) dilaksanakan selama tahun 2015. 7. Pelaksana a. Pelaksana bidang teknis - Menyusun jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan teknis lapangan mengacu pada jadwal yang disusun oleh Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan. - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis dengan tenaga pendamping. - Melakukan pengawalan, pembinaan, pendampingan dan monitoring evaluasi kegiatan teknis. - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan teknis kepada Koordinator Satlak. b. Pelaksana bidang administrasi - Menyusun jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adminstrasi lapangan mengacu pada jadwal yang disusun oleh Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan. - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan adminstrasi dengan tenaga pendamping. - Melakukan pengawalan, pembinaan, pendampingan dan monitoring evaluasi kegiatan adminstrasi. - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan administrasi kepada Koordinator Satlak. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

53

BAB IX SIMPUL KRITIS Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan, diprediksi adanya simpul kritis sebagai berikut : 1. Tahap sosialisasi yang dilaksanakan oleh pusat, provinsi dan kabupaten bertujuan untuk menyamakan persepsi guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2. Seleksi Calon Petani dan Calon Lahan didasarkan pada persyaratan teknis dan administrasi agar kegiatan dimaksud tepat sasaran; 3. Persiapan dan pelaksanaan lelang seharusnya tepat waktu; 4. Penanaman benih kakao serta pelaksanaan sambung samping harus tepat waktu, sesuai persyaratan teknis/iklim; 5. Benih maupun entres harus disertifikasi oleh lembaga yang kompeten sebelum disalurkan kepada petani; 6. Optimalisasi peran petugas pendamping guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 7. Pengawalan dan pengendalian kegiatan seharusnya dilaksanakan secara ketat dan berjenjang. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

54

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Pendahuluan Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu alat (tools) yang digunakan untuk mengetahui perkembangan/progress pelaksanaan kegiatan pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Sistem ini digunakan pula untuk memantau kendala yang dihadapi baik oleh pelaksana administrasi, keuangan maupun teknis pada suatu titik kegiatan sebagai dasar untuk menindaklanjutinya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada kurun waktu yang telah ditetapkan disetiap tingkatan pelaksana kegiatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Satlak). Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh aparat Pusat maupun Daerah di15provinsi dan 57 kabupatenpelaksana kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015. Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan format bakuyang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta institusi lainnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan Mengetahui perkembangan pelaksanaan dan permasalahaan yang dihadapi termasuk solusinya melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berkelanjutan.


55

3. Sasaran Tersedianya laporan monev kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 di 15provinsi dan 57 kabupaten pelaksana kegiatan. 4. Ruang Lingkup - Pelaksanaan monev, pembinaan pengawalan kegiatan. - Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan.

dan dan

5. Pelaksanaan 5.1. Monitoring dan Evaluasi - Memantau pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan jadual yang sudah ditetapkan. - Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. - Merekomendasikan solusi dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi. - Menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) kepada pihak terkait secara hierarki. - Pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.


56

5.2. Pelaporan Laporan merupakan output dari monitoring dan evaluasi yang disusun dan disampaikan oleh tiap unit pelaksana secara berjenjang. Periode laporan adalah sebagai berikut: - Laporan bulanan disusun dan dilaporkanolehDinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunankepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. - Laporan bulanan disusun dan dilaporkan oleh Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Selain itu Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan menyusun dan melaporkan pada periode triwulan, semester dan tahunan. - Pusat (Ditjenbun) mengkompilasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengembagan kakao kepada instansi terkait lainnya. 6. Waktu Kegiatan monitoring, evaluasi dilaksanakan selama tahun 2015.

dan

pelaporan

7. Pelaksana Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Pusat (Ditjenbun), Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

57

Satlakdi 15 provinsi dan 57 kabupaten pelaksana kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015. 8. Pelaporan monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan monev khususnya terkait dengan pelaporan hasil pelaksanaan dilapangan yang berdasarkan DIPA/POK, pada tahun 2015 akan disampaikan secara berjenjang dan berkala. - Laporan bulanan disusun dan dilaporkan oleh Satlak kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan; - Laporan bulanan disusun dan dilaporkan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; - Laporan bulanan disusun dan dilaporkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan. - Selain itu Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan menyusn dan melaporkan secara periodik triwulanan, semester dan tahunan; - Pusat (Ditjen Perkebunan) mengkompilasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengembangan kakao 2015 kepada instansi terkait.


58

BAB XI PENUTUP Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan sumber dana APBN-P Tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan pengembangan tanaman kakao. Pedoman Teknis ini akan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh petugas yang menangani kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2015 baik di Pusat maupun di Daerah dengan tetap memberi ruang yang cukup memadai untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam mengikuti perubahan yang akan dihadapi baik yang bersifat internal maupun eksternal di lapangan. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh petugas yang menangani kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh secara proposional dan profesional sesuai dengan kewenangan, tugas dan


59

fungsi serta peran dari semua petugas di semua lini baik Pusat maupun Daerah. Jakarta,


Maret 2015

60

LAMPIRAN

Lampiran 1.

No

Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

Provinsi

1

Sulsel (2.050 Ha)

2

Sulbar (1.950 Ha)

3

Sulteng (2.200 Ha)

4

Sultra (1.700 Ha)

5

Sulawesi Utara (150 Ha) 6 NTT (500 Ha) 7 Maluku Utara (100 Ha) TOTAL

No

Kabupaten

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Luwu Utara Luwu Bone Soppeng Bulukumba Mamuju Mamuju Tengah Polman Majene Sigi Donggala Parigi Moutong Banggai Kolaka Utara Kolaka Konawe Konawe Selatan Bolaang Mongondow

21

Sikka

22 23

Halmahera Barat Halmahera Utara


Luas (Ha) 200 550 550 200 550 350 200 800 600 550 550 550 550 550 450 350 350 150 500 100 8.650

62

Lampiran 2. Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Rehabilitasi Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 No

Provinsi

1

Sulsel (8.000 Ha)

2

Sulbar (10.700 Ha)

3

Sulteng (7.000 Ha)

4 Sultra (12.000 Ha)

5

Sulawesi Utara (700 Ha)

No

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Luwu Utara Luwu Bone Soppeng Bulukumba Wajo Pinrang Mamuju Mamuju Tengah Polman Mamasa Majene Mamuju Utara Sigi Donggala Parigi Moutong Poso Banggai Toli-Toli

23 24 25 26 27 28 29 30

Kolaka Timur Kolaka Utara Kolaka Konawe Konawe Selatan Bombana Muna Bolaang Mongondow BolMong Utara

31


Luas (Ha) 1.700 1.000 1.200 1.500 850 900 850 3.000 2.000 2.700 1.000 1.000 1.000 2.200 1.200 1.200 700 700 1.000

2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 2.500 500 350 350

63

Lanjutan… No 6

Provinsi

No

Kabupaten

Luas (Ha) 500 100

Aceh (600 Ha)

32 33

Pidie Jaya Biereun

NTT (400 Ha) 8 Gorontalo (1.050 Ha) 9 NTB (500 Ha) 10 Maluku Utara (300 Ha) TOTAL

34 35 36 37 38

Ende Sikka Pohuwato Boalemo Lombok Utara

200 200 750 300 500

39

Halmahera Utara

300

7

41.250


64

Lampiran 3. Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Intensifikasi Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 No

Provinsi

1

Sulsel (31.000 Ha)

2

Sulbar (28.500 Ha)

3

Sulteng (23.700 Ha)

4

Sultra (21.550 Ha)

5

Sulawesi Utara (1.400 Ha)

No

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luwu Utara Luwu Bone Soppeng Bulukumba Wajo Pinrang Mamuju Mamuju Tengah Polman Mamasa Majene Mamuju Utara Sigi Donggala Parigi Moutong Poso Banggai Toli-Toli Buol Tojo Una-Una Morowali Utara Kolaka Timur Kolaka Utara Kolaka Konawe Konawe Selatan Bombana Muna Bolaang Mongondow BolMong Utara

31

Luas (Ha) 7.000 6.000 3.000 4.000 3.000 4.000 4.000 5.500 4.500 6.000 4.500 5.000 3.000 7.000 4.000 4.400 4.000 2.000 1.000 500 500 300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000 550 700


700 65

Lanjutan… No 6 7

Provinsi Sumatera Utara (1500 Ha) Aceh (1.500 Ha)

8

Sumatera Barat (3.000 Ha)

9

NTT (1.400 Ha) Bali 1.400 Ha)

10

11 12 13 14 15

No 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Papua (900 Ha) Gorontalo (1.400 Ha) NTB (1.000 Ha) Kalimantan Utara (500 Ha) Maluku Utara 56 (300 Ha) 57 TOTAL

Luas (Ha) 500 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000

Kabupaten Deli Serdang Simalungun Asahan Pidie Jaya Aceh Timur Biereun Padang Pariaman Pasaman Lima Puluh Kota/ Payakumbuh Ende Sikka Tabanan Jembrana Badung Karangasem Buleleng Gianyar Nabire Jayapura Pohuwato Boalemo Lombok Timur Lombok Utara Nunukan Halmahera Barat Halmahera Utara

700 700 350 350 200 100 200 200 500 400 700 700 500 500 500 300 300 119.350


66

Lampiran 4. Daftar Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Intercropping Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015 No 1

Provinsi Sulteng

No

Kabupaten

Luas (Ha) 450

1

Sigi

Sulawesi Utara

2

Bolaang Mongondow

300

(500 Ha)

3

BolMong Utara

200

NTB

4

Lombok Timur

150

(300 Ha)

5

Lombok Utara

150

Maluku Utara

6

Halmahera Barat

300

(600 Ha)

7

Halmahera Utara

300

Aceh (300 ha)

8

Biereun

300

(450 Ha) 2 3 4 5

TOTAL

2.150


67

Lampiran 5.

No 1 2 3 4

Paket Bantuan Integrasi Tanaman Kakao dengan Ternak per 1 paket untuk 2 kelompok tani.

Uraian Ternak Kambing - (13 orang a’5 ekor, 2 kelompok) Alat pengolah limbah kakao Kandang (13 orang 2 kelompok) Benih tanaman hijauan pakan ternak (13 orang, 2 kelompok)

Volume 130 ekor 2 set 26 kandang 26 paket


68

Lampiran 6. Standar Mutu Benih Kakao Siap Tanam (Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.).

No

Kriteria

Standar Mutu Benih

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Benih dalam polibeg (Seedling) Umur Benih 3 sd 6 bulan Tinggi Benih 40 sd 50 cm Warna Daun Hijau segar Jumlah Daun Minimal 10 lembar Diameter Batang Minimal 5 mm Kesehatan Bebas OPT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Benih dalam polibeg (Okulasi) Umur Benih 3 sd 6 bulan (setelah sambung) Tinggi Benih 30 sd 40 cm Warna Daun Hijau segar Jumlah Daun Minimal 6 lembar Diameter Batang Minimal 0,3 mm Kesehatan Bebas OPT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Benih dalam polibeg (Sambung Pucuk) Umur Benih 3 sd 6 bulan (setelah sambung) Tinggi Benih 40 sd 50 cm Warna Daun Hijau segar Jumlah Daun Minimal 6 lembar Diameter Batang Minimal 0,4 mm Kesehatan Bebas OPT


69

Lampiran 7. Standar Mutu Benih Kakao (Entres) (Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.))

No

Tolok Ukur

Standar Entres kakao

A. Standar mutu benih kakao dalam bentuk entres 1

Klon/Varietas

Bina/Anjuran

2

Kebun Benih Bersertifikat

4

Asal Usul Entres Bukti asal usul benih No. Faktur pengiriman tanggal Tanggal pengambilan

5

Kemasan

6

Perlakuan

3

Ada Maksimal 5 Hari Kontak karton/peti kayu/gabus/batang pisang Bekas potongan diberi paraffin/lilin

B. Keragaan Entres 1 2

3

Mutu Genetik Kemurnian

100 %

Mutu Fisik a. Kesegaran Fisik

Tidak Keriput/Segar

b. Panjang Entres

15 sd 20 cm

c. Mata Entres

3 sd 4 mata tunas

d. Warna Batang

Hijau kecoklatan

e. Daya Simpan Kesehatan

± 5 Hari setelah panen Bebas VSD


70

4

Isi Kemasan

5

Perlakuan

Sesuai dengan ukuran kemasan Bekas potongan diberi parafin/lilin


71

Lampiran 8. Kebutuhan peralatan pengolahan kakao pasca panen beserta spesifikasinya Jenis Peralatan No. 1 Kotak fermentasi (dua kotak) Tipe bak kayu

Spesifikasi  Kapasitas 40-50 kg/batch tipe bak kayu  Jenis kayu: meranti  Ketebalan papan kayu : 20 -30 cm  Siku penguat: plat aluminium  Dimnensi : 40x40x50 cm3  1 set terdari dari 2 kotak kayu yang dilengkapi dengan 1 unit kaki/dudukan sebagai penyangga salah satu kotak

Jml unit 3

2

Para-para

 Ukuran 80x200 m2  Tinggi kaki 1 m  Sungkup dengan plastik transparan

1

3

Terpal

 Ukuran 6 x 5 m2  Type bahan terpal A12

1

4

Alat ukur kadar air Biji kakao

 Skala meter : 5 – 15 %  Tipe digital

1

5

Timbangan duduk

 Kapasitas : 500 kg  Ukuran 48 x 62 cm

1

6

Bangunan

 Luas 96 m2  Tipe : Permanen

1

Keterangan : *) Harus ada test report oleh Balai Pengujian Mutu Alsintan Kementerian Pertanian. Pedoman Teknis Daerah Pengembangan Kakao Berkelanjutan Tahun 2015

72

Lampiran 9. Lokasi UPH Berdasarkan Kabupaten No

Provinsi

1. Sulsel

2. Sulbar

3. Sulteng

4. Sultra

No

Kabupaten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Luwu Utara Luwu Bone Soppeng Bulukumba Wajo Pinrang Mamuju Mamuju Tengah Polman Mamasa Majene Mamuju Utara Sigi Donggala Parigi Moutong Poso Banggai Toli-Toli Buol Tojo Una-Una Morowali Utara Kolaka Timur Kolaka Utara Kolaka Konawe Konawe Selatan Bombana Muna

Jlh (Unit) 3 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1


73

No

Provinsi

5.

Sulawesi Utara

6.

Sumatera Utara

7.

Aceh

8.

Sumatera Barat

9.

NTT

No 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 10. Bali 43. 44. 45. 46. 47. 48. 11. Papua 49. 50. 12. Gorontalo 51. 52. 13. NTB 53. 54. 14. Kalimantan Utara 55. 15. Maluku Utara 56. 57. TOTAL

Lanjutan… Luas Kabupaten (Ha) Bolaang 1 Mongondow BolMong Utara 1 Deli Serdang 1 Simalungun 1 Asahan 1 Pidie Jaya 1 Aceh Timur 1 Biereun 1 Padang Pariaman 2 Pasaman 2 Lima Puluh Kota/Payakumbuh 2 Ende 1 Sikka 1 Tabanan 1 Jembrana 1 Badung 1 Karangasem 1 Buleleng 1 Gianyar 1 Nabire 1 Jayapura 1 Pohuwato 1 Boalemo 1 Lombok Timur 1 Lombok Utara 1 Nunukan 1 Halmahera Barat 1 Halmahera Utara 1 82


74

Lampiran 10. Organisasi Satuan Pelaksana Kepala Dinas Kabupaten Yang Membidangi Perkebunan

Badan Penyuluhan

Koordinator Satuan Pelaksana (Satlak)

Pelaksana Bidang Teknis

Tenaga Pendamping

Pelaksana Bidang Administrasi

Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping


75

Lampiran 11. Form Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Form – 01 Ditjen Perkebunan RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA.2015 KABUPATEN ............................. DATA UMUM : Nomor Satker

:

Satker

:

Nama KPA

:

Bendaharawan

:

Alamat Kantor

:

Telp. Kantor

:

Fax Kantor

:

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA No. KEGIATAN INPUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT


76

Form – 02 Ditjen Perkebunan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 DI KABUPATEN ..............

NAMA SATKER LAPORAN BULAN

: ................ : ................

PAGU DIPA KODE KEGIATAN

Fisik Satuan

Anggaran (Ribu Rp.)

REALISASI S/D BULAN INI Keuangan (Ribu Rp.)

%

Fisik Satuan

%

Kendala Utama (Masalah)


Solusi

77

Form – 03 Ditjen Perkebunan LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. 2015 KABUPATEN ............................. TRIWULAN : No. KEGIATAN

INPUT

OUTPUT

OUTCOME

BENEFIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2015. Laporan melalui faximile nomor (021) – 7815681 dan email ke [email protected], ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.


78

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO BERKELANJUTAN TAHUN 2015

Recommend Documents