PENGORGANISASIAN RAKYAT
Pengalaman Belajar Praktek
Pengorganisasian Rakyat
di Simpul Belajar
Achmad Wazir Wicaksono dan Taryono Darusman
Puter Indonesia 2014
Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Rakyat di Simpul Belajar Dikumpulkan dan ditulis ulang oleh Achmad Wazir Wicaksono danTaryono Darusman Cetakan Pertama: April 2001 Cetakan Kedua: Januari 2014 ISBN 979-96419-0-X Editor: Rakhmat K, Ilustrasi Gambar dan Perwajahan: Donnie Ariesta, Pam, Bez dan Rakhmat K, Foto halaman muka: Hendri Saleh Disain halaman muka: Rakhmat K
Penerbit Yayasan Puter Indonesia Jl. A Yani II No. 11A, Bogor, 16161 Telepon/fax 0251 8312836 email
[email protected] Didukung oleh: Yayasan Bina Usaha Lingkungan, GEF-SGP, UNDP
Copy left. Dipersilahkan untuk mengutip, memperbanyak dan mendistribusikan seluruh atau sebagian isi buku dengan bebas tanpa seijin penerbit dengan syarat mencantumkan sumbernya demi kepentingan rakyat dan ilmu pengetahuan
iii
KATA PENGANTAR Konteks dalam tema besar pengorganisasian rakyat tidak bisa mengabaikan sejarah pembangunan di Indonesia. Istilah “pembangunan” muncul pertama kali pada manifesto presiden Harry S. Truman pada tanggal 20 Januari 1949 bahwa AS akan melaksanakan suatu program baru yang tangguh berupa bantuan teknis dan keuangan bagi negara-negara miskin di dunia dan negara-negara sekutunya yang hancur akibat Perang Dunia I dan II. Kata ‘underdeveloped’ (terbelakang) digunakan Truman sebagai cap masyarakat dunia yang terbelakang, maka kata development menjadi acuan orientasi gerakan dunia.1 Konsep “pembangunan” terkini muncul pada Deklarasi Milenium (MDGs) hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsabangsa (PBB)—termasuk Indonesia—dimulai pada 1
Perlu dicermati juga bahwa pada bulan Juli 1944 negaranegara kapitalis-imperialis mengadakan pertemuan di Bretton Wood untuk merumuskan strategi baru menghadapi negaranegara yang baru dan akan merdeka. Lebih lanjut lagi, presiden Truman menyusun strategi membendung komunisme pada tahun 1948 yang berlanjut pada situasi perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Menurut Faqih, Mansour (1996) developmentalisme sebenarnya adalah bentuk dari kapitalismemodernisme-imperalisme yang disamping sebagai propaganda politis juga sebagai alat penangkal ideologi komunis.
iv
tahun 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan MDG’s melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri2 dengan memiliki prinsip yang diusungnya yaitu pembangunan berbasis masyarakat dengan:
Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.
Indonesia sendiri memiliki sejarah pembangunan yang panjang mulai dari orientasi kolonialis, orientasi jadi-diri bangsa, orientasi ekonomis dan seterusnya. Benang merah yang bisa diambil dari sejarah bahwa pilihan tujuan dan cara pembangunan yang dipilih merupakan hasil adopsi (Baca; tekanan) dari luar. Negara ditempatkan sebagai penerima mandat dari rakyat dan pemegang kendali atas sumber daya pembangunan termasuk cara bagaimana mengimplementasikannya seperti dalam manifesto PNPM di atas. 2
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PNPMMandiri.pdf; http://www.menkokesra.go.id/content/menkokesrapenanggulangan-kemiskinan-upaya-bersama-pemangkukepentingan. Diunduh Januari 2014.
v
Pendekatan “Pembangunan Berbasis Masyarakat” versi PNPM dengan tujuan dan seperangkat prinsip dengan otonomi daerahnya menunjuk aktor utamanya adalah masyarakat. Bila kita berselancar di internet dengan menggunakan pencarian kata kunci: “kritik terhadap pnpm mandiri perdesaan” maka akan mudah didapat kajian kegagalan PNPM. Mulai dari isu aktor pelaksana, sumber dana, ideologi, bahkan dikatakan PNPM gagal. Bagaimana bisa terjadi bukankan dilaksanakan dengan “berbasis masyarakat”? Tuduhan-tuduhan ini bisa saja salah dengan argumen; PNPM berhasil dengan bukti seperangkat data statistik dan negara sudah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan pilihan bentuk pembangunan dan melaksanakannnya. Bila tidak sesuai dengan harapan, masyarakat sendiri lah yang salah (victime blame)3 karena tidak mampu, tidak dilaksanakannya mekanisme monitoring, keterbatasan kemampuan mengelola proyek, tidak dilaksanakan mekanisme pengawasan swakarsa sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan pagu dst. Kembali lagi ke soal pembangunan, seperti halnya sebuah ‘kata’ (lexiology: studi kata) memiliki pemaknaan tersendiri bagi—katakanlah negara, pemodal dan rakyat karena setiap kata biasanya memiliki arti lebih dari satu. Sebagai contoh, bagi negara pembangunan adalah sesuatu yang baik dan 3
Social science makes legitimate the displacement of blame for political an technological failures from those who have the power to prevent them to those who fall victim to them. We call this the person-blame bias of social science—the tendency to hold individuals responsible for their problems, irrespective of other evidence. This bias arises not from the results of impartial, empirical research, but from the ways behavioral scientists define, or allow other to define, the problems they study (Caplan dan Nelson 1974:101).
vi
akan memberikan keuntungan tapi bagi rakyat yang tinggal di bantaran sungai memiliki makna, rumah saya akan digusur tanpa ganti rugi dan harus cari tempat tinggal baru. Melihat sejarah pembangunan di Indonesia kata pembangunan dianggap baik saat berada di tangan “yang memiliki kuasa ‘pembangunan’”. Maka demikian pula dengan “pembangunan berbasis masyarakat” versi PNPM apakah pada pemaknaannya sebagai upaya untuk melakukan distribusi kekuaasaan untuk mencapai tujuan pembangunan atau praktek untuk mencapai keuntungan elit, bila demikian di mata masyarakat maka PNPM akan sulit mendapat partisipasi masyarakat. Versi lain “pembangunan berbasis masyarakat” melalui pengorganisasian komunitas (community organizing) berangkat dari postulat; pembangunan dilakukan bila masyarakat (baca: rakyat) terorganisir, memiliki konsensus tujuan dari pembangunan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengetahuan kolektif mengenai sumber daya sebagai sumberdaya pembangunan (swadaya) dan kekuasaan dalam melaksanakannya. Lebih lanjut lagi, arti penting masyarakat terorganisir atau mengapa pengorganisasian menjadi penting: “...because social change takes place, and is more effective, when people work together in an organized way. This gives us the power we need to achieve the changes we want. There is more than one way to organize [....]. People choose the methods that make the most sense to them and seem most likely to achieve their goals.”4 Sedangkan pengorganisasian komunitas adalah “a process where people who live in proximity to each other come together into an organization that acts in their shared self-interest. Unlike those who promote more4
http://www.abilitymaine.org/rosc/cogcomm.html
vii
consensual community building, community organizers generally assume that social change necessarily involves conflict and social struggle in order to generate collective power for the powerless. A core goal of community organizing is to generate durable power for an organization representing the community, allowing it to influence key decision-makers on a range of issues over time. In the ideal, for example, this can get community organizing groups a place at the table before important decisions are made. Community organizers work with and develop new local leaders, facilitating coalitions and assisting in the development of campaigns.5 Pengorganisasian komunitas dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan kolektif melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai khususnya kekuasaan yang menyanding dengan kekuasaan yang dimiliki negara, pemodal dan mungkin institusi lainnya. Seperti umum diketahui bahwa kuasa rakyat di negeri ini masih sangat lemah dengan fenomena banyaknya pejabat publik yang korupsi dan bila mereka diadili kebanyakan diganjar kurungan di bawah 5 tahun, meningkatnya konflik horizontal, kriminalitas terhadap layanan publik, penyelesaian masalah dengan pendekatan kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik (transformasi kekerasan), runtuhnya kreadibilitas lembaga hukum dst. Maka dengan demikian asumsi dasar rakyat ditindas karena kuasa rakyat tidak bisa mengimbangi kekuasaan negara, pemodal dan institusi lainnya, pengorganisasian rakyat menjadi relevan untuk menjadi pendekatan yang harus terus dikembangkan. Buku ini ditulis untuk ditujukan kepada para pengorganisir rakyat dan para simpatisan organisasi rakyat. Isi dari buku ini adalah konsep simpul belajar, 5
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_organizing.
viii
latar belakang pengorganisasian masyarakat dan beberapa pengalaman belajar praktek pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh partisipan simpul belajar. Sudah tentu isi dari buku bukanlah merupakan sebuah kebenaran yang mutlak, hanya menuliskan kembali pengalaman dan hasil proses belajar dalam simpul belajar. Sehingga, masih harus terus diuji kembali dalam kenyataan sebenarnya. Mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan sekedar perbandingan proses belajar oleh para pengorganisir yang sedang dan akan melakukan pengorganisasian masyarakat karena proses belajar sebenarnya adalah melakukan pengorganisasian masyarakat itu sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan proses belajar tersebut selain melakukannya sendiri. Harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan sumbangan kepada proses belajar pengorganisasian masyarakat bagi para pengorganisir untuk mewujudkan sebuah organisasi rakyat yang kuat dimanapun. Kemudian mudah-mudahan buku ini dapat menambah keyakinan bagi kawan-kawan pengorganisir. Penerbit
ix
UCAPAN TERIMA KASIH Penulisan buku ini tidak akan pernah terlaksana tanpa bantuan dan sumbangan kawan-kawan dalam simpulbelajar pengorganisasian masyarakat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan simpul-belajar Yayasan Leuser Lestari (Radjit, sidik) PLASMA (Herry Romadhon), Forum Petauan Kataupan (Petrus Polli, Lily), Yayasan Tanah Merdeka (Anto, Angky) dan LPPMA-Papua (Om Edy, Robby). Kemudian, kepada Armin Sallasa, Mas Wazir, Bang Eliakim, Mas Arief Wicaksono dan Kang Ichsan Malik yang selama ini mendukung simpul belajar melalui saran-saran dan kritik yang membangunkan kami dari hibernasi–kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada kawan dan sahabat yang tak pernah terlupakan, Ibu Ete yang bersemangat, Pak Muzamil yang selalu berpikir, Pak Kyai Azis, Yohanes Suka yang pendiam, Ismail dan Hadijah yang suka humor, Pak Hanock Rollo yang tegas dan kepada semua kawan partisipan simpul belajar lainnya, kami hanya bisa katakan “terus berjuang”. Tanpa dukungan kawan-kawan semua kami bukanlah apa-apa. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada BSP Kemala yang telah mendukung pembuatan buku ini. Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat.
x
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI
iv x xi
CATATAN Cetakan Pertama
xiii
CATATAN Cetakan Kedua
xiv
Bab I PENDAHULUAN A. Pengorganisasian Masyarakat B. Model-Model dan Strategi Pengorganisasian Masyarakat C. Relevansi Pengorganisasian Masyarakat di Indonesia D. Pengorganisasian Masyarakat di Indonesia E. Pengorganisasian Masyarakat dalam Buku Ini Bab II Sumbangan Simpul Belajar Terhadap Proses Pembelajaran Praktek Pengorganisasian Masyarakat A. Siapa yang Dapat Terlibat dalam Simpul Belajar?
1 1 1 5 11 20 27 29 29 31
xi
B. Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat Berbasis Kampung
32
Bab III Beberapa pengalaman Praktek Pengorganisasian di Indonesia A. Pertemanan B. Analisa Sosial C. Perancangan Kegiatan Awal D. Implementasi Kegiatan E. Refleksi – Aksi F. Pengorganisasiaan Masyarakat: Sebuah Laporan
37
Bab IV “Pelajaran“ (kendala bagi pengorganisir) dan Saran A. Pelajaran B. Saran
87
Bab V Penutup
91 91
Daftar Pustaka
92
xii
37 37 47 54 64 66 68
87 87 90
CATATAN CETAKAN PERTAMA Buku ini ditujukan kepada para pengorganisir masyarakat, baik lokal ataupun bukan, baik yang baru maupun yang sudah lama “malang-melintang” di dunia pengorganisasian masyarakat. Sehingga bila ada catatan-catatan atau tulisan yang berbau teori menggurui mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sungguh bukan maksud kami untuk menggurui kawan-kawan semua, tetapi sebagai catatan pertama kami pikir merasa perlu memasukan beberapa catatan yang dianggap sudah usang. Setelah kawankawan membaca catatan pertama ini, kami mengharapkan masukan, kritik atau catatan tambahan dari kawan-kawan semua. Semua masukan, kritik dan catatan tambahan tersebut dapat dikirimkan ke; Yayasan PUTER Jl. Cimandiri No.1 Blok A III Komplek Bogor Baru Bogor-Jawa Barat Indonesia 16152.
xiii
CATATAN CETAKAN KEDUA Pengorganisasian masyarakat (baca: rakyat) belakangan ini mulai dibicarakan kembali disaat beberapa pendekatan seperti praktek-praktek pengembangan masyarakat (community development), tidak bisa menjawab akar masalah: ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi termasuk kerusakan lingkungan. Cetak ulang buku yang dewan pembaca pegang saat ini dirasa masih relevan pasca jatuhnya Orde Baru dan dinamika desentralisasi yang ada saat ini, dimana acapkali dimunculkan mobilisasi massa rakyat atas nama kepentingan penguasa (yang bersembunyi) atau ingin berkuasa (bersinergi dengan pemodal) dengan menggunakan tenaga rakyat untuk kemudian dicampakkan saat kekuasaan didapatkannya. Cetakan kedua buku ditambah pasal Laporan Pengalaman pada Bab III, mengkoreksi beberapa salah ketik dan mengkalimatisasi kembali serta menambahkan hal-hal yang mungkin dirasa kurang jelas, termasuk beberapa catatan kaki dan perwajahan yang baru. Selamat membaca.
xiv
...kami beranikan diri untuk menulis walaupun belum sempurna. Daripada kami menunggu kesempurnaan yang tidak akan pernah datang… “The theory without the practice becomes ‘verbosity’, as well as the practice without theory, turns activism. However, when it joins the practice with the theory has been the praxis, the creative and modifier action of reality.” –Paulo Freire
xv
BAB I
PENDAHULUAN A. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT Pengorganisasian masyarakat (community organizing) sesungguhnya adalah sebuah pemikiran dan pola kerja yang telah ada dan berlangsung sejak berabad-abad yang lampau yaitu, serangkaian upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Sebagai suatu rumusan konsep pemikiran dan pola kerja paling tidak sudah dikenal pada masa kehidupan Lao Tse di dataran Cina, pada abad 7 sebelum Masehi. Konsep dan pola kerja pengorganisasian masyarakat kembali populer pada abad keduapuluh, sebagai reaksi terhadap gagasan dan praktek-praktek pembangunan atau “modernisasi” yang ternyata berujung pada terinjak-injaknya harkat kemanusiaan dan pengurasan secara dahsyat berbagai sumber daya alam untuk kepentingan sekelompok kecil manusia di bumi ini.
Saul Alinsky dan Paulo Freire adalah sebagian dari tokoh-tokoh yang mengangkat kembali dan mempraktekkan pemikiran dan pola kerja pengorganisasian masyarakat seiring dengan konsep yang telah dirumuskan oleh Lao Tse, walaupun terjadi perubahan-perubahan (tepatnya: penyesuaian) di tingkat teknis karena latar belakang dan kondisi masyarakat maupun jaman yang berbeda. Sampai sekarang yang telah dikenal oleh para aktivis Ornop (organisasi non-pemerintah) mengenai intisari pemikiran dalam Pengorganisasian Masyarakat adalah, bahwa: a) Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri; b) masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami; c) upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan serta; d) masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran-peran pembangunan mereka. Semangat yang mendasari pilihan atas paradigma Lao-Tse tersebut pada dasarnya adalah mengembalikan harkat dan martabat manusia seutuhnya dalam berbagai gagasan dan proses pembangunan. Untuk itu strategi dasarnya adalah dengan jalan: 1. Menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, baik dalam proses maupun pencapaian hasil pembangunan.
2
2. Gagasan suatu pembangunan masyarakat harus mengacu pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta 3. Pembangunan harus bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat, yang banyak terfokus pada lingkungan masyarakat marjinal, bekerja dengan mengajak komunitas atau masyarakat untuk membongkar bungkus alienasi (keterasingan) dan marjinalisasi (penyisihan) dengan jalan memerdekakan, melepaskan diri dari proses pembodohan dan pemiskinan yang sudah terjadi secara sistematis dan terstruktur. Jadi, sebuah proses pengorganisasian masyarakat yang benar harus mampu memberikan pencerahan dan penyadaran kepada komunitas bahwa kehidupan adalah milik bersama. Pengorganisasian masyarakat juga harus dapat mengingatkan orang terhadap kecenderungan konsumtif, selalu mencari kemudahan dan pragmatis. Sehingga tidak lagi memiliki daya kreasi dan kemandirian dalam menjalani dan mensikapi kehidupan ini. 1. Definisi Pengorganisasian Masyarakat Secara umum pengorganisasian masyarakat didefinisikan sebagai “Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaianpenyelesaian yang diinginkan terhadap ancamanancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai;
3
dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada” 6. Jadi pengorganisasian masyarakat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif massa kritis untuk mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik. 2. Prinsip-prinsip Pengorganisir Masyarakat Menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasi masyarakat adalah
6
Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat. Bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan. Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut. Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunitas tersebut. Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.
Dave Beckwith, Cristina Lopez: Community Organizing: People Power from the Grassroots, Center for Community Change.
4
Prinsip tersebut dirumuskan dari satu cuplikan ajaran Lao Tse (700 sm) yang lebih kurang berbunyi sebagai berikut: Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu; bangunlah dari apa yang mereka punya; tetapi pedamping yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata: “Kami sendirilah yang mengerjakannya”.
B. MODEL-MODEL DAN STRATEGI PENGORGANISASIAN MASYARAKAT Pembahasan mengenai masyarakat bisa dilakukan dengan beranjak dari beberapa sisi pengamatan dan pemahaman, seperti dari sisi stratifikasi (pelapisan) masyarakat, sisi pengelompokan masyarakat, sisi ras dan etnis, sisi geografi, dan lain sebagainya. Dalam konteks memahami model dan strategi Pengorganisasian Masyarakat maka fokus pembahasan hanya dari sisi karakter dan mobilitas masyarakat, yakni dari sisi masyarakat perkotaan (industri) yang ‘maju’ dan sisi masyarakat pedesaan (agraris) yang ‘tradisional’. Saul Alinsky dan Paulo Freire dapat disebutkan sebagai perwakilan dari masing-masing model dan strategi pengorganisasian masyarakat tersebut. 1. Model dan Strategi Freire Nama lengkapnya adalah Paulo Reglus Neves Freire, pendidik dan filosof dari Brazilia. Karya tulis spektakulernya adalah Pedagogy of the Oppressed yang berisi kritik terhadap pendidikan yang ada.
5
Freire memberikan pengaruh yang signifikan bagi para pegiat pendidikan, pembangunan masyarakat, masyarakat kesehatan dan berbagai kalangan lainnya. Freire mengembangkan model pendekatan dalam pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana merubah sebuah permasalahan menjadi aksi-aksi positif dalam konteks perubahan dan pembangunan. Freire melakukan pendidikan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa dengan pendekatan mendorong untuk berpikir mengenai bagaimana kita bisa “membaca” masyarakatnya sendiri. Menurut Freire, proses pendidikan tidak pernah netral dalam artian, pendidikan sebagai instrumen untuk mencapai praktek kebebasan dengan mengkritisi kenyataan dan menemukan bagaimana berpartisipasi dalam mentransformasikan perubahan dunianya atau pendidikan sebagai instrumen yang membuat kita mengamini atau melanggengkan sistem yang menindas. Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Paulo Freire menunjukkan model pengorganisasian masyarakat tradisional agraris (pedesaan dan indegenous people). Salah satu ciri hidup masyarakat tradisional adalah lebih mementingkan keharmonisan hubungan dengan alam. Sehingga wajar apabila mereka menjadi terdidik dan terlatih
6
Gambar 1. Paulo Friere
untuk bisa berpikir positif terhadap berbagai fenomena dan pengalaman hidup dan secara sosial punya kecenderungan kuat untuk tunduk dan patuh kepada orang atau pihak yang mereka anggap berlebih termasuk kepada penguasa. Karena hormatnya terhadap penguasa, mereka menjadi kurang peka terhadap gejala-gejala kehidupan di luar yang sangat dinamis dan tidak jarang disertai dengan kelicikan-kelicikan. Sehingga seringkali mereka menjadi obyek penyalahgunaan kekuasaan tanpa mereka sadari kerugiannya. Freire terhadap masyarakat tradisional ini menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan pendidikan yang dialogis, yang bertujuan membangun pemahaman baru namun masih dalam konteks setempat. Sehingga kelak bisa dihasilkan isi dan bentuk ekspresi budaya baru sebagai instrumen penting dalam mencapai kemajuan hidup7. Dari berbagai kasus, masalah yang dialami masyarakat tradisional sudah hampir mencapai klimaks dalam arti, penderitaan mereka sudah terendapkan, tertumpuk dalam kehidupan sehariharinya. Namun mereka belum terlalu merasakannya atau kalaupun sudah dirasakannya, sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana cara dan dari mana mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
7
Freire, Paulo, Pendidikan Sebagai Proses: Surat Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea-bissau, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000.
7
Tabel 1. Model Praksis dan Strategi Paulo Freire Pengenalan kebutuhan, potensi, dan sumber daya
Aksi penyelesaian bersama
Pengenalan masalah bersama
Penggalangan potensi dan sumber daya
Melihat kondisi tersebut, strategi utama yang digunakan untuk mencapai penyelesaian masalah adalah proses pembelajaran harus dimulai dari menemu-kenali masalah terlebih dahulu. Strategi ini dapat dijadikan sebagai pondasi bagi penentuan aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masyarakat menemu-kenali permasalahan yang dihadapi dan memutuskan untuk melakukan penyelesaian. Tahap selanjutnya adalah pengenalan potensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi penyelesaian masalah tersebut, baik yang sudah dimiliki oleh komunitas ataupun yang belum. 2. Model dan Strategi Alinsky Saul David Alinsky (1909 – 1972) mengarahkan perhatiannya kepada pengorganisasian warga masyarakat etnis Afro-Amerika untuk memperbaiki kehidupan dari keterpurukan dan kemiskinan.
8
Pergumulan di ghetto (daerah kumuh yang dihuni kelompok minoritas) dijalaninya bukan hanya di Chicago saja tetapi berkembang kegiatannya sampai ke California, Michigan dan New York City, serta berbagai daerah dengan kekerasan sosial khas yang disebut “trouble spots”. Barack Obama dan Hillary Clinton cukup terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Alinsky. Clinton menuliskan “Banyak hal dari Alinsky bukan sebagai sebuah radikalisme. Pemikiran Alinsky kami gunakan di sekolah maupun gereja dimana kami belajar, digunakan oleh para orang tua kami maupun temanteman mereka, teman-teman sebaya kami. Alinsky sesungguhnya percaya bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam berbagai perubahan struktur kehidupan kita sekarang.” Buku ketiganya, Rules for Radicals, A Pragmatic Primer for Realistic Radicals, (1971) dibuka dengan kalimat: “what follows is for those who want to change the world from what it is to what they believe it should be”
Gambar 2. Saul Alinsky
(yang akan terjadi bagi mereka yang ingin merubah dunia saat ini adalah apa yang diyakini akan terjadi)
Lebih ditegaskan lagi dalam konteks pengorganisasian: As an organizer I start from where the
9
world is, as it is, not as I would like it to be. That we accept the world as it is does not in any sense weaken our desire to change it into what we believe it should be — it is necessary to begin where the world is if we are going to change it to what we think it should be. That means working in the system. - Rule for Radicals
Di sini Alinsky menyarankan pengorganisiran harus berangkat dari “realitas yang ada”, bukan berangkat dari “realitas yang diinginkan” pengorganisir maka dengan demikian untuk mencapai perubahan, pengorganisasian bekerja di dalam sistem yang ada. Pemikiran dan pengalaman Saul Alinsky dalam melakukan pengorganisasian masyarakat di perkotaan dipenuhi dengan aksi-aksi yang bersifat konfrontasi konflik. Pilihan aksi tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial komunitas dimana Saul Alinsky bekerja yaitu, para buruh industri, penduduk di perkampungan padat, serta mereka yang disingkirkan dari akses fasilitas kehidupan yang layak dan manusiawi. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau komunitas perkotaan biasanya demikian jelas dan eksplisit yang umumnya berujung pada ketidakadilan. Sehingga, tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh komunitas ini lebih bersifat nyata seperti misalnya pelayanan kesehatan dan akses terhadap air bersih. Kondisi sosial komunitas masyarakat urban ini menyebabkan tuntutan-tuntutan yang diajukan harus dapat segera bisa diselesaikan secara tepat dan cepat. Sementara, pola dan irama kehidupan sehari-hari demikian kuat diwarnai oleh pola dan irama industri yang cenderung menindas, menghisap dan menjajah.
10
Alinsky berangkat dari keyakinan rasa percaya pada orang lain8 untuk melakukan perubahan strategi utamanya adalah mengajak komunitas untuk membangun organisasi yang kuat dan mampu menjalankan aksi-aksi umum (public action), termasuk kalau harus melakukan konfrontasi terhadap pelaku penindasan. Bahkan bila dibutuhkan, organisasi komunitas/rakyat ini bisa mengambil peran langsung dalam pekerjaanpekerjaan politik, seperti terlibat dalam kepanitiaan pemilihan umum, menjadi pendukung calon partai tertentu dalam suatu pemilihan9. Semua ini didasari oleh pemikiran bahwa kerja politik tersebut suatu saat bisa menghasilkan penyelesaian atas masalah ketidakadilan yang terjadi dan bagaimana masyarakat miskin bisa ikut dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang mempengaruhi dan berkaitan dengan nasib mereka.
C. RELEVANSI PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DI INDONESIA Dalam analisa sosial selalu digambarkan adanya tiga kekuatan besar dalam proses kehidupan yaitu, “My only fixed truth is a belief in people, a conviction that if people have the opportunity to act freely and the power to control their own destinies, they’ll generally reach the right decisions.” – Saul Alinsky to Playboy, 1972. (Saya hanya meyakini untuk percaya pada orang lain, suatu keniscayaan bila orang mempunyai kesempatan bertindak bebas dan kuasa mengendalikan takdirnya, pada umumnya mereka akan tiba pada keputusan yang tepat) 9 Alinsky, 1971; Delgado, 1986, 1994; Khan, 1991 dalam Douglas R. Hess, Community Organizing, Building and Developing: Their Relationship to Comprehensive Community Initiatives, 1999. 8
11
negara, pemodal dan rakyat. Kekuatan10 dari ketiga aktor besar tersebut tidak seimbang sehingga terjadi pengumpulan dan penumpukan kekuatan hanya pada negara dan pemodal saja, sementara rakyat selalu dalam kondisi “apa adanya”. Pertemuan kekuatan antara negara dan pemodal bermuara pada terciptanya kompromi yang menghasilkan pengaturan-pengaturan baru dalam pemanfaatan berbagai fasilitas kehidupan, seperti pengelolaan hasil hutan, penguasaan lahan, penguasaan laut, pertambangan, bentuk-bentuk pembangunan, dll. yang ternyata hanya mengutamakan kepentingan negara dan pemodal saja. Sementara rakyat terpinggirkan dan hanya menjadi korban dari ketimpangan perimbangan kekuatan ini. Pada kondisi yang lebih praktis, demikian jelas terlihat gejala dan peristiwa dimana posisi rakyat semata-mata hanyalah sebagai obyek dari gagasan dan kebijakan yang dibuat oleh kekuatan negara dan modal, baik keduanya bersatu maupun sendiri-sendiri. Praktek-praktek dan pola hubungan tidak seimbang seperti di atas jelas mendatangkan banyak kerugian bagi rakyat dalam rupa kesenjangan sosial-ekonomi yang parah antara rakyat dan dua aktor lainnya, juga terjadi proses pembodohan dan pemiskinan secara struktural. Lebih lanjut, analisa sosial juga menghasilkan asumsi bahwa negara dan pemodal adalah sebuah kesatuan komunitas, kesatuan kepentingan yang saling bekerja-sama. Walaupun di
10
Kekuatan disini didefinisikan sebagai gabungan tiga elemen: organisasi, teknik dan informasi.
12
dalam masing-masing sub komunitas itu sendiri terdiri dari beberapa komponen seperti: 1) Sub komunitas Negara merepresentasikan militer, departemen-departeman, birokrat dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. 2) Sub komunitas Pemodal merepresentasikan investor, perusahaan-perusahaan transnasional dan/atau multinasional, tuan tanah, bahkan tengkulak tingkat kampung masuk kelompok ini. Sehingga, perencanaan strategi dan taktik untuk melakukan perjuangan yang selalu dijalani oleh organisasi rakyat dan Ornop hanya terfokus pada menghitung dua kekuatan saja yaitu negara dan pemodal. Penyederhanaan kelompok seperti di atas sesuai dengan kondisi pemerintahan Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Saat itu, berbeda pendapat bisa disebut sebagai sebuah kejahatan, apalagi jika berbeda pendapat dengan penguasa. Tetapi saat ini, kita harus melihat secara realistis. Negara bukan lagi merupakan suatu entitas, begitu pula pemodal bukan lagi merupakan suatu kesatuan kepentingan tersendiri yang mempunyai hubungan jelas dengan negara. Saat ini, semua analisis sosial seperti di atas harus dirubah. Dalam komunitas yang disebut negara, saat ini banyak aktor-aktor yang bermain sendiri-sendiri. Begitu pula komunitas modal, mereka sudah sangat terbagi-bagi. Hubungan pemodal dengan negara sudah tidak dapat disebut mesra lagi. Terkadang saat ini, mereka saling bersaing untuk mendapatkan
13
keuntungan. Sehingga skema pada Gambar 3 harus berubah seperti pada Gambar 4. Gambar 3. Tiga kelompok dalam analisa sosial.
Negara
Pemodal
Rakyat
Kekuatan yang dulu dimiliki oleh entitas komunitas negara dan pemodal saat ini sudah tercerai-berai. Mereka bermain sendiri-sendiri, dengan aturan sendiri-sendiri pula. Semua komponen dalam negara—pada berbagai tingkatan dan sektor—ingin Gambar 4. Analisa sosial pasca rezim Orde Baru Beberapa kelompok kepentingan yang mengatasnamakan negara
Rakyat terfragmentasi/terpolarisasi berdasarkan pengaruh kelompok negara dan pemodal
14
Kelompok pemodal yang bersaing untuk menguasai sumber daya
menjadi penguasa, begitu pula pemodal, semua ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, pertikaian antar kepentingan politik dan persaingan antar pemilik modal sering terjadi. Pertikaian dan persaingan ini membutuhkan arena dan manifestasinya secara nyata di lapangan, arena yang digunakan adalah rakyat. Kenapa harus rakyat? Karena rakyat lah yang memiliki kekuatan nyata. Rakyat dapat memberikan atau dapat tidak memberikan dukungan kepada para politikus oportunis11. Rakyat juga yang dapat dijadikan rantai produksi dan konsumsi oleh para pemilik modal, terlebih lagi rakyat secara struktur sudah dilemahkan. Peta kekuatan yang telah berubah ini maka aktivitas analisis sosial menjadi semakin rumit karena ada banyak fokus perhatian yang masing-masing membutuhkan energi tersendiri. Paling terasa adalah bagaimana memahami dampak perubahan tersebut pada tingkat desa atau kampung yang bersinggungan dan bersangkutan langsung dengan keseharian rakyat. Komunitas kampung atau desa adalah komunitas pertama yang bersinggungan langsung dengan sumber dayanya, sehingga akan sangat merasakan dampak dari pertikaian dan persaingan yang dilakukan oleh kedua kelompok aktor pemodal dan negara. Kekuatan (baca: kuasa) yang sangat kecil yang dimiliki rakyat harus terbagi-bagi lagi menjadi beberapa kekuatan yang lebih kecil akibat pengaruh 11
Politikus yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.
15
dari pertikaian dan persaingan kekuatan di tingkat atas. Keadaan demikian akan mengakibatkan rakyat di kampung-kampung dan desa-desa semakin tidak akan pernah dapat mengelola sumber dayanya sendiri dengan sebaik-baiknya, baik hutan, air dan tanah. Rakyat tidak akan pernah sempat untuk memikirkan agendanya sendiri, karena selalu dipengaruhi oleh dua kelompok aktor besar lainnya. Sehingga pada akhirnya rakyat tidak akan pernah menjadi pemenang, baik dalam penentuan agenda politiknya maupun dalam pengelolaan sumbersumber daya alam. Peristiwa rudapaksa politik tahun 1965-66 merupakan satu contoh nyata bahwa kepercayaan rakyat disalah gunakan oleh segelintir orang yang haus kekuasaan. Demikian pula peristiwa gerakan rakyat lain, seperti gerakan rakyat kelaparan yang awalnya merupakan gerakan murni petani-petani miskin di Gunung Kidul, Yogyakarta, kemudian ditunggangi menjadi manuver politik partai tertentu. Posisi rakyat yang terdiri dari buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota pada masa transisi seperti saat ini, masih rentan terhadap berbagai manipulasi yang berakibat sama dengan yang dilakukan oleh rezim represif Orde Baru yakni, proses pembodohan dan pemiskinan terstruktur dan sistemik oleh elite penguasa negara maupun pemodal. Sejarah telah menunjukan bahwa suara-suara dan gerakan rakyat selalu dimanfaatkan untuk kepentingan elite penguasa (negara maupun pemodal). Organisasiorganisasi rakyat yang ada dimanfaatkan untuk
16
kepentingan pemilik modal dan kepentingan politikus oportunis. Pertikaian-pertikaian etnis dan agama yang terjadi saat ini, merupakan manifestasi dari pertikaian di antara para politikus oportunis dan para pemilik modal. Mereka membangun opini publik, menciptakan massa kritis untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan. Jadi, meskipun dua kelompok kekuatan yang mengobyek-kan rakyat tersebut sudah tercerai-berai, nyata terlihat bahwa rakyat masih tidak memiliki kekuatan yang setara dengan dua kelompok lainnya. Kekuatan negara dan pemodal ditunjang oleh adanya organisasi, teknologi dan informasi yang kuat. Sementara rakyat masih jauh tertinggal, belum menguasai dengan baik tiga komponen kekuatan tersebut, walaupun pada tataran kualitas minimal memadai. Fakta menunjukkan bahwa kemampuan berorganisasi rakyat kurang, pemahaman teknologi tidak cukup. Walaupun mungkin saat ini rakyat sudah mendapatkan informasi yang relatif cukup, namun kemampuan untuk mengkonfirmasi keakuratan dan kesahihan informasi tersebut juga masih lemah. Sehingga hal ini bisa menjadi potensi baru munculnya konflik horizontal. Memang harus diakui, bahwa rakyat telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi itupun pada umumnya sebatas konteks hubungan langsung dengan sumber daya alam dan kehidupan sosial yang berskala lokal. Jadinya tetap saja tanpa organisasi, teknologi dan informasi yang kuat dan benar rakyat akan mudah dihancurkan. Rakyat tidak akan pernah menjadi
17
pemenang atas kehidupannya sendiri, di tanahnya sendiri. Rakyat tidak akan pernah dapat mengambil keputusan mandiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber hutan, air dan tanah di komunitasnya sendiri serta atas segala hal yang berkaitan dengan penghidupannya. Kenyataan-kenyataan di atas telah mendorong munculnya aktor ke-empat yang sering disebut organisasi non-pemerintah (Ornop). Dimana, aktor ke-empat ini menempatkan diri pada posisi dan fungsi untuk memperjuangkan, membela dan menyuarakan aspirasi rakyat. Tetapi sampai Orde Baru bangkrut, rakyat masih belum menjadi aktor yang setara dengan dua aktor lainnya. Tetapi sampai saat ini perjuanganperjuangan tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Beberapa bukti lapangan menggambarkan bahwa kegagalan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dan Ornop ini dalam menuntut
Rakyat seringkali disalahgunakan kepercayaannya oleh segelintir orang yang haus kekuasaan dan kekayaan
18
hak-haknya adalah diakibatkan strategi perjuangan yang kurang memberikan perhatian kepada pentingnya usaha membangun dan memperkuat komponen kekuatan (organisasi, tekonologi dan informasi) pada sisi rakyat. Semakin dicermati semakin nyata bahwa kelemahan rakyat adalah dalam hal organisasi, berikutnya baru teknologi dan informasi. Artinya, rakyat masih belum memiliki organisasi yang kuat dan mandiri sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Kalaupun ada organisasi rakyat yang cukup memiliki kekuatan, jumlahnya mungkin dapat dihitung dengan jari tangan. Satu contoh adalah masyarakat adat Bali yang hingga kini masih mampu mempertahankan dengan baik kekhasan nilai-nilai dan tradisinya, baik dari sisi budaya, politik, perekonomian maupun dalam bidang pertanian. Kekuasaan adat masyarakat Bali di tingkat akar rumput (grass root), yang dipimpin oleh Kelian, dipecah menjadi dua sehingga ada Kelian Adat dan Kelian Dinas untuk mencegah kooptasi oleh penguasa saat itu (baca: Orde Baru). Kelian Adat adalah pimpinan masyarakat yang dipilih secara adat, yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai nilai-nilai dan ketentuan adat yang telah mereka anut sejak berabad-abad. Sedangkan Kelian Dinas adalah figur yang dipilih, atas dasar kompromi dengan penguasa (pemerintah Orde Baru) untuk menjalankan mandat penguasa yakni, tugastugas pemerintahan tetapi tidak berhak mencampuri urusan adat masyarakat.
19
Jadi untuk bisa melawan kumpulan penindas yang terorganisir harus dilakukan dengan membangun dan memperkuat organisasi rakyat. Organisasi lawan organisasi. Dan jelas bahwa jika kita mengabaikan fakta-fakta di atas maka masalah yang akan timbul dikemudian hari adalah melemahnya rakyat dalam memilih, menentukan dan mempertahankan kualitas hidup dan kualitas lingkungannya sendiri, hal ini juga berarti gagalnya proses demokratisasi yang saat ini sedang kita perjuangkan.
D. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DI INDONESIA Organisasi rakyat pada jaman pergerakan nasional merupakan saluran utama perjuangan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, organisasi rakyat ini mengalami degradasi fungsi, hanya menjadi alat propaganda politik dan kepentingan segelintir orang. Arti organisasi sangat besar bagi rakyat pada masa transisi ini sebagai simbol perlawanan, simbol perjuangan kaum kecil. Organisasi rakyat harus mempunyai anggota yang banyak dan struktur kerja yang mangkus. Organisasi rakyat ini bukan hanya sekedar bentuk saja tetapi merupakan jiwa, semangat dan simbol pergerakan rakyat. Organisasi rakyat adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Pemahaman terhadap organisasi rakyat berarti pemahaman pula terhadap hak-hak yang dibela dan/atau dituntut oleh rakyat itu sendiri. Organisasi rakyat adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, organisasi yang membebaskan anggotanya untuk berinisiatif
20
dan mengeluarkan pikirannya sendiri. Organisasi rakyat bukanlah organisasi yang anarkis. Seperti yang dikatakan oleh Karl Kautsky (1854 – 1938) diterjemahkan oleh Sutan Sjahrir12 dalam Daulat Rakjat13: “ Kerakyatan sama sekali bukan berarti tidak adanya pemerintahan, bukan anarki, memajukan dengan pembangunan lainnya, dimana yang memakan budak-budak rakyat sebenarnya adalah raja-rajanya”.
Sudah jelas bahwa rakyat jelata juga mempunyai kemampuan dan potensi untuk dapat menjalankan organisasi, dapat melakukan strategi dan taktik. Ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab untuk melakukan pendidikan, transformasi untuk memperkuat organisasi-organisasi gerakan yang tengah dan sudah dibangun oleh rakyat agar kemampuan dan potensi mereka dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupannya sendiri. Pada masa transisi ini, Bangsa Indonesia sedang belajar kembali bagaimana caranya berdemokrasi, tepatnya berorganisasi. Yang berarti pula, adanya peluang bagi rakyat jelata untuk memulai perjuangannya dalam memperoleh hak-haknya kembali. Inilah saatnya bagi rakyat untuk mengorganisasikan gerakannya, bahkan hingga sampai pada tataran membuka ruang-ruang politik agar dapat menguasai teknologi14 dan ekonomi. 12
Salah seorang tokoh pergerakan nasional, pernah menjabat perdana menteri pada zamanya Presiden Soekarno. 13 Sebuah terbitan yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sekitar tahun 1926. 14 Technology is the making, modification, usage, and
21
Saatnya juga bagi para pengorganisasi masyarakat untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian yang lebih menyeluruh ke segala sektor kehidupan rakyat. Proses pengorganisasiaan masyarakat ini mengalami proses pasang surutnya dan juga kemungkinankemungkinan distorsi makna dan tujuan dari pengorganisasian masyarakat ini. Pada awalnya, para aktivis Ornop menggunakan istilah CO (Community Organizing) bagi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka transformasi sosial bersama masyarakat. Dalam perkembangannya, untuk mengurangi prasangka yang selalu ada pada penguasa saat itu, serta untuk memudahkan komunikasi dengan rakyat banyak maka istilah CO dirubah menjadi “pendampingan” tanpa mengurangi, apalagi menghilangkan makna pengorganisasian itu sendiri. Peng-Indonesia-an istilah CO menjadi pendampingan tersebut kemudian digunakan secara meluas dalam berbagai program pembangunan masyarakat, baik yang dilakukan oleh Ornop, maupun oleh organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Hingga suatu saat, mulai sekitar tahun 1997, para aktivis Ornop mulai melihat dan merasakan terjadinya distorsi dan penyimpangan arti “pendampingan”, sehingga pendampingan yang banyak dilakukan kemudian tidak lagi mencerminkan adanya semangat knowledge of tools, machines, techniques, crafts, systems, and methods of organization, in order to solve a problem, improve a pre-existing solution to a problem, achieve a goal, handle an applied input/output relation or perform a specific function.
22
transformasi.Yang dijumpai adalah pendampinganpendampingan yang merupakan pesanan proyekproyek sosial saja. Mulai saat inilah Ornop berpikir untuk kembali menggunakan istilah CO agar semangat transformasi dan ruh gerakan pemberdayaan rakyat tidak terdistorsi lagi. Sudah tentu proses pengorganisasian masyarakat di Indonesia ini dipengaruhi juga oleh dua model/strategi pengorganisasian yang telah dituliskan pada pada bagian sebelumnya. Kemudian, pada awal tahun 2000, tepatnya bulan Februari di Makasar, beberapa Ornop berkumpul merumuskan kembali konsep-konsep dasar dari praktek-praktek pengorganisasisan masyarakat yang ada di Indonesia. Hingga saat-saat menjelang runtuhnya kekuasaan pemerintahan Soeharto diperoleh sejumlah temuan menarik berupa “bolongbolong” pada kinerja dan pelayanan yang telah dilakukan Ornop selama ini kepada rakyat Indonesia. Upaya peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat belum dilakukan secara serius. Akibatnya, proses transformasi sosial melalui kegiatan pengorganisasian masyarakat tidak berdampak sebagaimana diharapkan semula. Refleksinya adalah bahwa ternyata upaya pengorganisasian masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran dan perbaikan bersama, transformasi sosial, sebagai proses penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat belum dilakukan secara optimal. Indikatornya adalah: 1) Banyaknya keluhan dan keraguan masyarakat terhadap kinerja Ornop, meskipun Ornop
23
bersangkutan sudah bergaul cukup lama dan akrab dengan masyarakat. 2) Masyarakat lokal yang sesungguhnya menjadi penerima dan penikmat manfaat langsung kegiatan-kegiatan Ornop ternyata belum merasakan hasil yang berarti. Temuan di atas membangunkan kesadaran baru sejumlah aktivis Ornop, sehingga kemudian muncul lah alternatif pemikiran dan gagasan untuk bisa saling belajar secara sistematis, tertata dan bisa melibatkan lebih banyak pihak, baik sesama Ornop maupun dengan masyarakat langsung. Inisiatif pertama adalah menyelenggarakan Sekolah Perencanaan Kampung. Untuk memulai gagasan ini maka dilaksanakanlah sebuah lokakarya yang melibatkan sejumlah Ornop di Makassar, pada Februari 2000, dengan materi bahasan utama mengenai pemikiran dan aktivitas pengorganisasian masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh Ornop di Indonesia. Disamping menghasilkan draft rumusan konsep tentang pengorganisasian masyarakat dan upaya perbaikannya secara terus menerus, pada akhir lokakarya di atas diperoleh sejumlah kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh masingmasing peserta setelah itu. Diskusi dalam lokakarya ini menghasilkan sejumlah rumusan berkaitan dengan gagasan Sekolah Perencanaan Kampung. Pertama adalah berkenaan dengan visi dan misi apa yang hendak dijalankan dari Sekolah Perencanaan Kampung. Ternyata ditemukan beberapa kejanggalan semantik yang
24
dianggap akan berdampak pada persoalan teknis dan operasionalisasinya, maka kemudian istilah Sekolah Perencanaan Kampung direformulasikan menjadi Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat Berbasis Kampung (SBPMBK). Istilah ini kemudian lebih sering disebut sebagai Simpul Belajar. Ornop yang secara terus-menerus berdiskusi mengenai Simpul belajar ini adalah: Yayasan Leuser Lestari (YLL) Medan, Plasma - Samarinda, Yayasan Tanah Merdeka(YTM) - Palu, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA) Jayapura, Yayasan PUTER - Bogor, dan Forum Petauan Kataupan (FPK) - Manado. Keenam lembaga ini pada proses komunikasi selanjutnya disebut Simpul-Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat dimana simpul belajar ini telah bersepakat untuk selalu mematangkan konsep dan kinerja dari simpul belajar. Beberapa hasil yang dapat dirumuskan dalam lokakarya pertama di Makassar dan selanjutnya lokakarya di setiap simpul belajar, dituliskan di bawah ini: 1. Strategi & Pendekatan Pengorganisasian Menggunakan pendekatan proses yang partisipatif; Pendampingan yang intensif dan berkelanjutan; Mengembangkan media komunikasi yang murah, mudah, bisa dimanfaatkan; Penguatan simpul belajar, untuk mengembangkan masyarakat sipil yang dinamis;
25
Mengutamakan potensi masyarakat setempat. 2. Kriteria Proses Pengorganisasian Berakar pada sosio kultural; Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring bersama dengan masyarakat secara partisipatif; Adanya penghormatan/pengakuan hak-hak martabat orang kampung; Fungsi dan manfaat SDA yang berkelanjutan; Mengutamakan pra-karsa masyarakat untuk transformasi; Upaya bertahap dan konsisten. 3. Prinsip Dasar Pengorganisasian Berpihak dan mementingkan komunitas; Pendekatan holistik tidak kasuistik; Bersikap independent & mengembangkan rasa empati; Adanya pertanggung jawaban pada rakyat; Ada proses saling belajar; Kesetaraan; Anti kekerasan; Mendorong komunitas untuk berinisiatif; Musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi; Berwawasan ekosistem; Praxis. 4. Tahapan Kegiatan proses pengorganisasian Melebur dengan masyarakat - Informasi awal - Membangun kontak person - Menjalin pertemanan - Memberitahukan kedatangan 26
- Terlibat sebagai pendengar - Terlibat aktif dalam diskusi - Ikut bekerja bersama-sama - Monitoring & Evaluasi Penyidikan Sosial - Survey: Data primer & sekunder - Analisis sosial - Dokumentasi - Publikasi - Monitoring & Evaluasi Merancang Kegiatan Awal - Mengumpulkan Isu - Musyawarah bersama - Indentifikasi masalah dan potensi - Menentukan agenda bersama - Dokumentasi proses - Monitoring & Evaluasi Implementasi Kegiatan (sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pada tahap sebelumnya) contoh kegiatan: Dialog; Pelatihan; Unjuk Rasa; Negosiasi; dll. Pembentukan Organisasi Rakyat Monitoring & Evaluasi Refleksi-aksi
E. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DALAM BUKU INI Tulisan-tulisan di atas merupakan awalan untuk tulisan selanjutnya yang lebih lengkap tentang pemahaman dan pengalaman pekerjaan pengorganisasian masyarakat yang telah dan sedang dilakukan oleh sejumlah Ornop yang tergabung dalam Forum Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat Berbasis Kampung.
27
Pada bab II menguraikan apa dan bagaimana gagasan yang muncul dalam forum-forum diskusi Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat BerbasisKampung untuk mendukung dan memperkuat proses pengorganisasian masyarakat, baik di kalangan partisipan Simpul Belajar sendiri maupun kalangan aktivis lebih luas lainnya. Bab III diuraikan seperti apa proses pengorganisasian masyarakat yang telah dilakukan, yang dibagi dalam empat tahap proses atau kegiatan; yaitu tahap pertemanan, tahap analisis sosial, tahap perancangan kegiatan awal, implementasi kegiatan dan tahap refleksi – aksi. Dalam bab III ini juga disajikan refleksi umum terhadap proses atau aksi pengorganisasian masyarakat tersebut dan tambahan sebuah Laporan Pengorganisiran. Terakhir, bab IV menyajikan pelajaran apa saja yang bisa diperoleh dari kegiatan Simpul Belajar, baik yang spesifik berkaitan dengan proses pengorganisasian masyarakat maupun hal-hal umum lainnya. Bab ini diakhiri dengan sajian sejumlah tips untuk memperbaiki proses pengorganisasian masyarakat.
28
BAB II
SUMBANGAN SIMPUL BELAJAR TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN PRAKTEK PENGORGANISASIAN MASYARAKAT Sudah sangat jelas bahwa praktek pengorganisasian yang berlangsung di Indonesia sedikit banyak telah dipengaruhi oleh dua haluan besar strategi atau metode pengorganisasian yang dikemukakan oleh Saul Alinsky dan Paulo Freire. Pengaruh itu sendiri terjadi karena ada interaksi antara aktivis-aktivis Indonesia dengan aktivis lain terutama Amerika latin, khususnya Brasil dan Philipina di Asia, pengaruhpengaruh tersebut masuk biasanya melalui pelatihan, lokakarya, studi banding dan buku-buku. Walaupun begitu, ternyata Indonesia, khususnya partisipan simpul belajar memiliki beberapa keunikan tersendiri terutama dalam melakukan proses pengorganisasian masyarakat tersebut. Selain karena perbedaan budaya, mungkin juga dipengaruhi oleh sejarah perkembangan manusia-manusia Indonesia itu sendiri. Dalam gambar 5 dapat dilihat
sebuah bagan yang menggambarkan perbedaan cara masuk yang dilakukan oleh aktivis kepada sebuah komunitas, cara masuk tersebut terbagi menjadi 3, yaitu: penyelesaian kasus-kasus, pendidikan dan penyadaran dan proyek bantuan ekonomi. Ketiga cara masuk ini, ternyata telah memberikan keunikan dan kekayaan tersendiri bagi proses pengorganisasian masyarakat yang terjadi di Indonesia, lebih rumit dan kompleks. Pendekatan cara masuk yang diperlihatkan pada gambar 5 tidak terbatas pada satuan wilayah atau teritorial seperti yang telah dilakukan oleh Saul Alinsky untuk kawasan industri dan Paulo Freire pada kawasan pertanian. Pendekatan ini dapat dan telah dilakukan di seluruh Indonesia – khususnya partisipan simpul belajar. Disinilah peran simpul belajar, mencoba untuk melakukan proses bagitukar pelajaran dan pengalaman dengan pendekatanBantuan Ekonomi Penyelesaian Kasus-kasus
Pendidkan dan Penyadaran
(Mengembangkan sumber penghasilan alternatif)
Prose belajar-praktek pengorganisasian Masyarakat
Organisasi dan atau gerakan rakyat
Fokus Simpul Belajar
Gambar 5. Cara masuk/pendekatan untuk melakukan proses pengorganisasian
30
pendekatan dalam belajar-praktek pengorganisasian ini. Sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa tujuan akhir dari proses pengorganisasian masyarakat adalah sebuah organisasi rakyat, sebuah gerakan rakyat. Bagaimanapun caranya, apapun alatnya, fokus simpul belajar pengorganisasian masyarakat, berbagi pelajaran dan pengalaman tentang bagaimana proses pengorganisasian masyarakat walaupun dengan awal yang berbeda tetapi tetap dengan tujuan yang sama, organisasi rakyat. Simpul belajar harus digunakan sebagai alat dan media untuk berbagi pelajaran dan pengalaman dalam proses pengorganisasian masyarakat walaupun tempatnya berbeda, budayanya berbeda selama tujuannya masih sama, yaitu organisasi rakyat/gerakan rakyat. Diharapkan, dengan menetapkan fungsi sebagai media dan alat untuk bagitukar pelajaran dan pengalaman, simpul belajar pengorganisasian masyarakat telah memberikan kontribusi yang jelas dalam pengembangan strategi dan metode pengorganisasian masyarakat yang berkembang di Indonesia ini. Kumpulan pelajaran dan pengalaman tentang praktek pengorganisasian akan menjadi sumbangan besar bukan saja untuk aktivis yang melakukan praktek pengorganisasian tetapi juga bagi rakyat-rakyat yang akan diorganisir.
A. SIAPA YANG DAPAT TERLIBAT DALAM SIMPUL BELAJAR? Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat adalah merupakan sebuah wadah untuk bagitukar informasi
31
dan pengalaman tentang proses pengorganisasian masyarakat. Wadah ini disediakan bagi individuindividu yang mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi kampung dan rakyatnya ke arah yang lebih baik. Melibatkan diri dalam Simpul belajar ini berarti mendorong terwujudnya sebuah proses belajar yang praksis dalam pengorganisasian masyarakat.
B. SIMPUL BELAJAR PENGORGANISASIAN MASYARAKAT BERBASIS KAMPUNG Definisi Dasar: Lokakarya Makasar dan lokakarya regional simpul belajar pengorganisasian masyarakat telah meletakan beberapa definisi dan prinsip-prinsip dasar dari Simpul belajar. Hasil rumusan definisidefinisi tersebut berbeda-beda setiap simpul tetapi secara umum dapat ditarik sebuah benang merahnya. Definisi-definisi tersebut diuraikan di bawah ini. 1. Simpul Belajar Adalah sebuah wadah bagi pihak-pihak yang bekerja sama, sesetujuan dan bersepakat untuk saling memperkuat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas bersama secara partisipatip, transparan dan demokratis. Dalam konteks ini, simpul belajar akan dan telah digunakan untuk saling bagitukar pelajaran dan pengalaman mengenai pengorganisasian masyarakat. Walaupun pendekatan cara masuk yang diterapkan oleh setiap partisipan berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu, organisasi rakyat maka proses bagitukar pelajaran dan pengalaman dapat berjalan dalam simpul belajar pengorganisasian masyarakat.
32
2. Pengorganisasian Masyarakat Dibagian sebelumnya, telah dituliskan beberapa definisi tentang pengorganisasian masyarakat. Beberapa rumusan yang telah dihasilkan dalam simpul belajar pun secara prinsip tidaklah berbeda. Simpul belajar sendiri telah merumuskan definisi pengorganisasian masyarakat itu adalah sebuah proses terencana yang demokratis guna membangkitkan, mendorong, memperkuat, sumberdaya masyarakat untuk kebaikan kualitas hidup dan lingkungannya. 3. Berbasis Kampung Kegiatan-kegiatan pedampingan atau pengorganisasian disesuaikan dengan agenda lokal, berorientasi dan bertitik tolak pada nilai-nilai pengetahuan dan sumber daya lokal. Simpul belajar pengorganisasian masyarakat ini sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:
Dalam pengorganisasian masyarakat kampung harus diperhatikan pola kehidupan mereka. 33
Dilihat sebagai wadah. Sebagai wadah untuk berkumpulnya individu-individu (Community organizers/People organizers) simpul belajar ini mempunyai hubungan yang tidak mengikat dan tidak sentralistik. Selain itu, simpul belajar ini berfungsi untuk melakukan bagitukar informasi dan pengalaman secara demokratis, transparan dan sejajar. Walaupun tidak mengikat tetapi partisipan yang bergabung dalam simpul belajar ini haruslah mempunyai tujuan yang sama yaitu, terbentuknya sebuah organisasi/gerakan rakyat. Dilihat sebagai proses. Simpul belajar merupakan sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti, belajar mengenai praktek-praktek pengorganisasian masyarakat Proses belajar yang menjadi katalis bagi para individu untuk mengambil tindakan di lapangan dan merefleksikannya kembali untuk memperoleh tindakan yang lebih baik. Secara singkat proses yang ada dalam simpul belajar ini bersifat praxis. Dilihat sebagai Pola/Model Pendekatan. Simpul belajar merupakan sebuah alternatif pendekatan untuk meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan dan membangun wilayahnya sendiri. Strategi utama dalam melakukan pendekatan ini adalah proses pengorganisasian masyarakat pada satuan unit terkecil, dimana setiap unit terkecil ini berkewajiban mendokumentasikan seluruh proses belajar-praktek yang dialaminya, yang kemudian dibagitukarkan kepada simpul-simpul lainnya. Satuan unit terkecil ini dapat komunitas adat, kampung, sekelompok buruh atau petani. Satuan-satuan unit terkecil inilah nantinya yang akan menjadi simpulsimpul belajar bagi individu yang ada di dalamnya, dimana mereka berkewajiban untuk membentuk
34
putaran-putaran diskusi, dari mulai keluarga, kampung, desa, kecamatan, kota hingga propinsi. Hubungan ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada gambar 6. 4. Ikatan dalam Simpul Belajar Hubungan yang ada dalam simpul belajar bersifat longgar dan tidak sentralistik. Semua individu atau lembaga yang berpartisipasi dalam simpul belajar adalah sebagai penyedia dan penerima informasi. Tidak sentralistik berarti tidak ada pusat (Sekertariat) yang mengatur segala urusan simpul belajar ini. Setiap partisipan mempunyai ruang yang luas untuk mengatur segala bentuk implementasi di lapangan. Setiap partisipan adalah sumber informasi dan penerima informasi. Suara-suara yang menyerukan agar proses ini tidak sentralistik tidak pernah berhenti, tetapi dalam beberapa hal, terutama untuk tahap awal kebiasaan berbagi informasi ini sangat sulit sekali sehingga mungkin juga diperlukan sebuah langkah yang tersistematisasi, dilaksanakan dan dikontrol oleh satu lembaga sebelumnya
Wadah
Proses
Model
SBPMBK
Gambar 6. Hubungan 3 Aspek dalam Simpul Belajar sebagai satu kesatuan proses belajar.
35
mencapai kebiasaan baru bagi komunitas dan lingkungan tersebut. Bersifat Longgar berarti setiap partisipan memiliki kebebasan dalam menerapkan konsep-konsep hasil rekontruksi proses belajar. Tidak ada keseragaman metode ataupun pendekatan. Walaupun bersifat longgar, simpul belajar masih memiliki ikatan, yaitu ikatan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.
36
BAB III
BEBERAPA PENGALAMAN PRAKTEK PENGORGANISASIAN DI INDONESIA Tulisan dalam bagian ini berisi beberapa pengalaman dari tahap-tahap dalam proses pengorganisasian yang dilakukan oleh partisipan simpul belajar. Sudah tentu banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan mengingat proses yang dilakukan baru hanya satu tahun saja dalam melakukan pendokumentasian dari proses belajarpraktek pengorganisasian masyarakat yang telah dilakukan.
A. PERTEMANAN Pertemanan adalah proses awal dimana seorang pengorganisir yang berasal dari luar komunitas orang kampung akan memulai kerja-kerja pengorganisasian masyarakat dalam komunitas tertentu15. Istilah “pertemanan” sendiri dalam 15
Tahap dan proses pertemanan ini diperdebatkan cukup menarik dalam pertemuan-pertemuan Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat. Perwakilan pengorganisir dari
beberapa buku panduan disebut juga tahap integrasi atau melebur dengan masyarakat, tetapi pada intinya, tahap awal ini adalah sebuah proses dimana seorang pengorganisir berupaya untuk dapat lebih mengenal dan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Dalam proses ini ada tiga agenda utama kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengorganisir yaitu: 1. Membangun kontak person. 2. Memperluas/mempererat pertemanan. 3. Pengumpulan informasi awal. Dari beberapa praktek di lapangan tentang proses pertemanan ini, ada beberapa variasi yang menarik, perbedaan yang jelas terutama pada saat membangun kontak person memperluas/memperat dan pertemanan. Variasi ini selain disebabkan oleh latar belakang kondisi sosial, budaya dan geografi yang berbeda, penyebab yang paling utama adalah adanya variasi dalam taktik cara masuk atau dapat juga dikatakan “atas dasar apa sang pengorganisir datang ke komunitas tersebut” (baca: agenda). Variasi dalam cara masuk ini sangat jelas sekali berpengaruh terhadap tahapan dalam proses-proses pengorganisasian yang sedang dilakukan. Dalam dokumentasi dan laporan-laporan yang dikirimkan oleh para pengorganisir dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam proses pertemanan tersebut, ada dua taktik yang biasa dilakukan yaitu, kunjungan rutin dan tinggal bersama. kampung menganggap bahwa proses pertemanan tidak perlu dilakukan lagi karena merupakan bagian dari komunitas tersebut. Laporan diskusi Simpul Belajar, 2000.
38
Kedua taktik ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pengorganisasian yang sedang dilakukan. Pilihan taktik tersebut akan mempengaruhi agenda utama dalam proses pertemanan yaitu, membangun kontak person dan perluasan/pereratan pertemanan. 1. Membangun Kontak Person Dalam membangun kontak person hal pertama yang dilakukan adalah perkenalan atau mencari kenalan. Proses ini dilakukan oleh para pengorganisir baik yang menggunakan taktik kunjungan intensif maupun tinggal bersama. Perbedaannya terjadi pada tingkat siasat16 dalam mengutarakan maksud kedatangan keberadaannya di komunitas tersebut. Salah seorang pengorganisir melaporkan: “Pertama-tama saya masuk ke kampung sebagai pencari kerja dan menemui tokoh pemuda yang berhasil dalam usahanya
16
Dalam/Siasat diskusi-diskusi simpul belajar tentang langkahlangkah pengorganisasian masyarakat, mengutarakan maksud kedatangan secara jujur dalam artian akan mengorganisir komunitas tersebut dianggap terlalu sulit dan masyarakat akan Membangun pertemanan lebih mudah dilakukan apabila menilai langsung negatif atau curiga, atau masyarakat mengira/mengharapkan proyek-proyek bantuan yang akan pengorganisir masuk kedalam aktifitas mereka sehari-hari. idbawa pengorganisir tersebut.
39
sebagai tengkulak (pembeli) ikan para nelayan bernama Muhamad Ali…….. Dari perkenalan tersebut dia menjanjikan akan memberi pekerjaan bila nantinya ada.” “Kemudian, ketika saya datang untuk melapor kedatangan saya kepada Kepala Kampung, Dia curiga dan menganggap bahwa saya adalah sebagai wartawan yang akan menyelidiki kasus-kasus kepala kampung. Saya mengantisipasinya dengan menjelaskan bahwa saya datang untuk mencari pekerjaan”.
Pengorganisir yang lain melaporkan: “Saat saya ditanya mengenai maksud dan tujuan kedatangan, saya mengutarakan bahwa saya datang untuk melakukan sebuah penelitian guna keperluan tugas sekolah.”
Sudah sangat jelas bahwa ada kesulitan-kesulitan tersendiri bagi pengorganisir yang datang ke kampung atau sebuah komunitas jika tanpa alasan yang kuat. Sedangkan untuk mengutarakan maksud dan tujuan secara jujur dalam arti akan mengorganisir komunitas di sana, itu pun mempunyai masalah-masalah yang lebih rumit yang akan dihadapi oleh pengorganisir tersebut17. Lain halnya 17
Dalam diskusi-diskusi Simpul Belajar tentang langkahlangkah pengorganisasian masyarakat, mengutarakan maksud kedatangan secara jujur dalam artian akan mengorganisir komunitas tersebut dianggap terlalu sulit dan masyarakat akan menilai langsung negatif atau curiga atau masyarakat mengira/mengharapkan proyek-proyek bantuan yang akan dibawa pengorganisir tersebut.
40
jika kedatangan mereka ke kampung sudah merujuk kepada kasus yang ada di masyarakat, seperti konflik tanah, penggusuran atau masuk sudah membawa proyek tertentu. Sambutan dari warga akan langsung terlihat, berpihak atau tidak berpihak. Apalagi, jika proyek yang ada di dukung oleh pemerintah. Bagi pengorganisir yang menggunakan taktik tinggal bersama, alasan-alasan yang diambil pun harus sesuai. Salah seorang pengorganisir buruh yang juga seorang mahasiswa melakukan taktik “tinggal bersama” dengan menyewa sebuah kamar sebagai tempat tinggalnya. Setelah pulang dari kuliahnya pengorganisir tersebut melakukan proses pertemanan. Cara ini lebih mudah dan kecurigaan agak kurang. Taktik tinggal bersama akan lebih mudah dilakukan jika pengorganisir berperan sebagai warga setempat dan tetap melakukan aktivitas sehari-hari misal, bekerja di tempat lain atau sebagai pelajar. Jika pengorganisir tersebut tinggal di sebuah kampung apalagi terpencil, taktik ini perlu pengorbanan dari pengorganisir untuk menjadi warga setempat dan bekerja di tempat tersebut, hal ini cukup sulit jika dilihat dari kondisi para aktivis sekarang yang cenderung masih muda-muda. 2. Perluasan/Mempererat Pertemanan Perluasan dan mempererat pertemanan merupakan langkah selanjutnya setelah membangun kontak person. Pengorganisir yang melakukan taktik kunjungan intensif, biasanya akan datang pada saat ada acara tertentu di kampung tersebut, seperti rapat kampung, pengajian, kerja bakti dll. Sudah tentu,
41
pengorganisir juga memiliki jadwal kunjungan rutin tersendiri selain menghadiri peristiwa-peristiwa penting di kampung tersebut. Akibat dari pilihan taktik kunjungan intensif ini, sudah tentu banyak hal yang terlewatkan oleh pengorganisir tersebut. Salah seorang pengorganisir melaporkan: “Saya menyesal tidak dapat mengikuti musyawarah kampung tentang BPD dan juga tidak dapat mengikuti dialog perwakilan masyarakat dengan Kepala Desa tentang penebangan pohon-pohon bakau.”
Pengorganisir tersebut hanya mendapatkan laporanlaporan lisan dari sebagian warga tentang pertemuan tersebut, sudah tentu simpang-siur dan kurang jelas. Kemudian, kunjungan-kunjungan terhadap warga pun memiliki waktu yang terbatas. Sebagai contoh, seorang pengorganisir melaporkan: “Dalam kunjungan selama 4 hari, saya paling banyak bertamu ke 12 kepala keluarga, itu pun dengan waktu yang terbatas. Sore dan malam hari. Obrolan menjadi agak kaku awalnya dan butuh beberapa hari untuk orbolan yang lebih santai dan mendalam.”
Jelas sudah bahwa dengan kunjungan intensif selain banyak peristiwa-peristiwa terlewatkan, juga proses mempererat lebih lambat dilihat dari segi lamanya waktu. Lain halnya jika pengorganisir melakukan taktik tinggal di tempat, pengorganisir dapat bekerja bersama masyarakat seperti, mencari ikan, ke sawah
42
dll. Di saat-saat bersama itulah pertemanan semakin erat dan kepercayaan masyarakat muncul. Kadangkadang masyarakat mempunyai permasalahanpermasalahan yang sangat sensitif, hanya karena sudah saling percaya saja sehingga masyarakat mau berbagi permasalahan tersebut dan biasanya mereka akan berbagi cerita pada waktu malam hari, menjelang tidur malam. Seorang pengorganisir melaporkan: “Di kampung, kita harus tahan untuk tidur sampai jam 02:00 [dini hari] atau sampai menjelang pagi hari, suasana sepi dan hanya berdua membuat pembicaraan lebih serius dan mengarah kepada hal-hal yang lebih sensitif, seperti masalah tengkulak [utang-piutang], keburukan kepala desa, permusuhan atau konflik keluarga yang mana akan memperjelas kita kepada permasalahan yang ada di kampung tersebut.”
Kunjungan dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk memperluas pertemanan dan memperkuat pertemanan
43
Pengalaman pengorganisir yang lain menuliskan seperti ini: “Banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba diadakan di kampung, seperti pada suatu pagi saya diajak beberapa orang kampung menebang pohon yang akan digunakan sebagai bedug18. Saya diajari cara menebang pohon dan sudah tentu ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menggali berbagai cerita dan ini sangat membantu dalam proses pertemanan.”
3. Penggalian Informasi awal Penggalian informasi awal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengorganisir dimulai sejak dalam tahap pertemanan. Dari mulai membangun kontak dan sampai memperkuat pertemanan, pengorganisir harus sudah mulai menggali informasi dan mencatatnya (sudah tentu dalam ingatan terlebih dahulu tentunya). Kegiatan penggalian informasi awal ini dilakukan untuk melengkapi seorang pengorganisir dalam melakukan analisa sosial nantinya dan juga untuk memahami permasalahan yang ada di kampung tersebut. Sehingga keputusankeputusan yang akan diambil seorang pengorganisir tidak terlalu jauh melenceng. Sudah sangat jelas bahwa kegiatan penggalian informasi awal ini sejalan dengan kegiatan membangun kontak person dan penguatan pertemanan. Hasil dari penggalian informasi ini pun 18
Alat yang digunakan untuk memanggil orang bersembahyang atau tanda waktunya bersembahyang. Biasa terdapat di Masjid, terbuat dari batang pohon atau drum kaleng besar dan kulit kerbau atau sapi.
44
akan sebanding dengan taktik-taktik yang digunakan pada kegiatan membangun kontak person dan penguatan pertemanan. Metode atau teknik penggalian informasi pun harus mendapatkan perhatian juga. Metode-mtode penggalian seperti sensus, survey atau metodemetode penelitian lainnya mungkin kurang begitu cocok diterapkan untuk tujuan pengorganisasian masyarakat ini. Metode atau teknik ini jika kita tidak sangat berhati-hati melakukannya hanya akan menambah keyakinan masyarakat tentang kesenjangan pengetahuan dan ketidakmandirian mereka. Laporan dari seorang pengorganisir menuliskan begini: “…..setelah mempersiapkan informasi yang akan didapat dan menyusun beberapa pertanyan dasar, saya berangkat ke kampung. Di kampung bertemu dengan beberapa orang kampung dan saya baru sadar untuk mulai mengajukan pertanyaan saja butuh waktu hampir 30 menit untuk pembicaraan awal. Setelah pertanyaan awal tersebut, pertanyaan selanjutnya seolah-olah tidak berguna lagi karena dinamika obrolan membutuhkan perhatian lebih. Hasilnya ternyata jauh lebih luas dan kita makin merasa banyak tidak tahu…..”
Jelas sudah bahwa cara bertanya dengan metode seperti orang melakukan sensus tidak begitu tepat jika dipergunakan dalam proses pengorganisasian. Proses dialog akan terhenti, orang kampung akan merasa diinterogasi. Praktek semacam ini akan
45
menambah daftar keyakinan orang kampung akan ketidakberdayaan dan kecurigaan mereka. Bagian tersulit dalam penggalian informasi awal adalah rajin membuat catatan lapangan yang berisikan apa-apa yang telah ditemukan dan didiskusikan bersama orang kampung yang disampaikan secara lisan. Banyak informasi tercatat hanya dihasilkan dari data atau sumber tercatat pula seperti dari kantor desa, kantor kecamatan atau dari tengkulak-tengkulak yang ada. Padahal, informasi konflik antar keluarga, informasi sistem pembayaran utang dan pinjaman, informasi sebaran keluarga, keluhan-keluhan mendalam dari ibu rumah tangga, pemuda dan posisi dalam lingkaran sosial atau politik dalam kampung tersebut akan sangat membantu pengorganisir dalam mengidentifikasi isu dan melakukan tugas-tugas pengorganisasian masyarakat. Dalam sebuah pengalaman refleksi–aksi, diceritakan seperti di bawah ini: “…Kami mengadakan refleksi-aksi setelah pengorganisir kembali ke lembaga. Pada saat ditanya laporan tertulis tidak banyak informasi yang dicatatkan pada laporan tersebut, selain jumlah keluarga, luas wilayah, mata pencaharian, infrastruktur desa dll., yang mana informasi tersebut mudah didapatkan di Kantor Desa dan sudah tercatat pula. Tidak ada tulisan mengenai konflik, masalah, keluhan warga atau laporan khusus lainnya, justru informasi ini didapatkan setelah kita melakukan diskusi mengenai taktik dengan pengorganisir tersebut…”
46
Cuplikan di atas menggambarkan dengan jelas bahwa masih banyak pengorganisir mengalami kesulitan dalam mencatatkan kembali informasi yang didapatkannya kecuali informasi tersebut sudah dalam bentuk tulisan juga sehingga banyak informasi penting dan berguna hanya tertanam sepanjang ingatan pengorganisir tersebut.
B. ANALISA SOSIAL
Tahap analisa sosial19 adalah proses yang dilakukan kemudian setelah pengorganisir mempunyai keyakinan bahwa proses pertemanan yang sedang dilakukan telah dirasa mencukupi untuk melakukan penggalian informasi yang lebih lengkap, mendalam dan peka. Analisa sosial yang dimaksud di sini adalah sebuah proses dimana seorang pengorganisir mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan kajian-kajian terhadap masalah tersebut mulai dari struktural, kultural dan historis20. Dalam proses ini juga, orang kampung atau komunitas dibangkitkan arti penting untuk
19
Ada beberapa orang memasukan tahap ini ke dalam tahap penyidikan sosial, dalam konsep simpul belajar pun, tahap ini dimasukan ke dalam penyidikan sosial. 20 Sistem sosial perlu dianalisis baik menurut waktu (analisis historis) maupun menurut ruang (analisis struktural). Analisis historis adalah studi tentang perubahan-perubahan sistem sosial dalam kurun waktu, sedang analisis stuktural menyajikan bagian yang representatif dari kerangka kerja sebuah sistem dalam momen waktu tertentu. Pengertian tentang kedua dimensi tersebut (historis dan struktural) sungguh penting bagi suatu analisis yang menyeluruh.
47
mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang ada secara berkelompok21. Misi utama analisis adalah mencermati dan menemukan realitas ketidak-adilan di masyarakat, sehingga hasil kajiannya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penemuan langkahlangkah jalan keluar menyelesaikan masalah ketidakadilan tersebut secara tepat. Perlu diingat bahwa banyak pihak yang memahami secara salah mengenai tugas Analisis Sosial yang dianggap untuk mencari penyelesaian masalah. Tugas demikian adalah beban dari komunitas bersangkutan dalam sebuah sesi perencanaan strategis. Tugas Analisis Sosial (AnSos) hanyalah memberikan potret kehidupan komunitas dengan kerangka historis dan struktural berlandaskan semangat keadilan untuk sesama mahluk. Secara garis besar ada dua agenda pokok dalam tahap analisa sosial ini yaitu: a. Identifikasi masalah-masalah yang ada. Mendiskusikan bersama masalah-masalah yang ada (pengkritisian isu). 1. Identifikasi Masalah Agenda ini walaupun sudah dapat dilakukan dalam tahap pertemanan tetapi sebaiknya dilakukan dalam waktu tersendiri. Karena seorang pengorganisir akan banyak sekali membutuhkan informasi-informasi yang peka. Jika proses pertemanan belum diyakini
21 Seringkali disebut juga memotivasi. Dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh simpul-belajar, memotivasi dijadikan salah satu fungsi terpenting dalam pengorganisasian.
48
selesai, maka penggalian informasi lebih mendalam sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Proses identifikasi masalah-masalah ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan sederhana dan mudah ditangkap oleh orang kampung tetapi juga membutuhkan kepekaan yang tinggi maksudnya adalah bukan tidak mungkin dari jawaban-jawaban yang diucapkan oleh orang kampung tersebut terselip informasi penting yang perlu digali lebih dalam atau dikembangkan lebih jauh. Dalam identifikasi masalah ini ada tiga pekerjaan yang dilakukan oleh pengorganisir secara paralel, yaitu: a. Mengamati peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada. Melakukan obrolan santai dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kemudian, dilakukan juga pemeriksaan ulang terhadap masalah-masalah yang didapat kepada orang-orang lebih mengetahuinya. Seorang pengorganisir menuliskan pengalamannya: “…setelah mendengar permasalahan, saya kemudian memeriksa permasalahan yang ada kepada tokoh-tokoh kampung, kemudian juga melakukan pengamatan sendiri. Setelah semua itu, saya memberanikan diri untuk mengundang tokoh-tokoh kampung untuk berdialog. Ternyata hasil dari dialog tersebut adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk tim non-formal yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan memeriksa
49
ulang seluruh permasalan yang telah ada….”
Jelas dalam laporan di atas pengorganisir melakukan tiga hal sekaligus secara paralel. Taktik yang lain dilakukan pula oleh pengorganisir-pengorganisir yang datang ke kampung bukan atas dasar permasalahan yang telah ada, biasanya prosesnya memerlukan waktu yang lebih panjang. Seorang pengorganisir menceritakan: “Setelah melakukan proses pertemanan, sedikit banyak saya telah mengetahui beberapa permasalahan yang ada walaupun hanya luarnya saja. Kemudian selanjutnya, dari informasi yang terbatas tersebut saya mempersiapkan pertanyaanpertanyaan sederhana pada kunjungan berikutnya. Kemudian dari informasi yang dikumpulkan yang didapat saat orbrolan santai saya persatukan untuk dianalisa. Setelah yakin akan permasalahan tersebut, mulailah saya beranikan diri untuk berdiskusi dengan orang kampung.”
Banyak sekali kendala yang dilaporkan oleh para pengorganisir untuk memulai sebuah diskusi atau dialog tersebut, selain orang kampung yang masih takut, acuh tak acuh, juga anggapan dari orang kampung tentang posisi kita sebagai orang luar walaupun sudah menjalankan proses pertemanan. 2. Diskusi Bersama Diskusi bersama hanyalah bungkusnya saja. Inti dari kegiatan ini adalah melakukan proses pengkritisan isu bagi orang kampung melalui obrolan dua arah
50
untuk membahas masalah-masalah lokal yang muncul. Pembahasan ini sendiri harus dapat mencakup faktor-faktor struktural, kultural dan historis. Banyak pengorganisir yang menyebutkan bahwa proses ini adalah proses analisa sosial. Variasi diskusi bersama muncul dalam praktek proses analisa sosial di komunitas tersebut. a. Diskusi informal tanpa perijinan resmi, dari rumah ke rumah b. Pertemuan resmi seijin aparat setempat. Jelas kedua taktik ini tidak timbul begitu saja tetapi karena ada hubungan yang jelas antara masalah yang akan dibahas dengan kondisi-kondisi sosial lokal yang mengharuskan memilih atau mengunakan kedua taktik di atas. Seorang pengorganisir menceritakan pengalamannya: “…sebelum memulai diskusi bersama mengenai masalah kerusakan lingkungan, saya menanyakan ke beberapa orang kampung, bagaimana sebaiknya acara diskusi tersebut dimulai..ternyata untuk acara diskusi ini tidak perlu lapor kepala desa…”
Jika materi diskusi bersama tersebut adalah mengenai kesewenang-wenangan kepala desa, sudah tentu tidak perlu bertanya lagi atau izin apapun kecuali kesepakatan dari kelompok yang akan berdiskusi. Pilihan menggunakan taktik jelas akan ada perbedaan terutama pada proses pelibatan atau jumlah orang kampung yang terlibat. Akan lebih sulit
51
jika melakukan taktik yang pertama yaitu, diskusi informal. Pengorganisir akan kesulitan dalam upayanya mengajak orang kampung untuk melakukan diskusi-diskusi informal disaat orang kampung sendiri masih takut-takut atau belum muncul keberaniannya untuk membahas materi diskusi yang sensitif. Jika pertemuan ini resmi dalam artian, diketahui oleh kepala desa dan diselenggarkan di masjid atau balai desa maka akan banyak orang kampung yang hadir. Tetapi permasalahanya, apakah datang karena kesadaran sendiri atau karena terpaksa itu perlu dipertanyakan juga termasuk pihak-pihak yang hadir dari lingkaran kelompok tertentu. Seperti dituliskan di atas, sebelum melangkah ke arah diskusi atau dialog terbuka ada satu perkejaan yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu, mengidentifikansi para orang kampung yang akan Jelas ini pun terlibat dalam diskusi tersebut22. Jelas ini pun tergantung dari taktik yang digunakan oleh pengorganisir tersebut. Jika dari awal saat melakukan identifikasi masalah sudah membentuk tim informal yang terdiri dari orang kampung, proses ini tidak terlalu rumit karena tinggal berkumpul kembali dan membahas masalah-masalah yang ada. Seorang pengorganisir melaporkan seperti ini: “…setelah tim informal melakukan identifikasi masalah yang ada, kemudian 22
Dalam proses ini, pengorganisir sudah dapat melakukan proses rekrutmen dengan mengamati keterlibatan, keaktifan, kesungguhan dari orang kampung tersebut. Karena kontak person awal belum tentu adalah orang yang tepat untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian ini.
52
diadakan pertemuan atau musyawarah kembali untuk membicarakan dan menindaklanjuti hasil identifikasi masalah yang ada dalam masyarakat…”
Hal ini akan berbeda sekali jika dari awal pengorganisir memulainya dengan identifikasi isu tanpa sepengetahuan orang kampung. Sehingga setelah pengorganisir yakin dengan permasalahan yang ada dia harus berusaha mengajak orang kampung duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut. Hal ini juga telah dilaporkan oleh pengorganisir: “…untuk memulai diskusi tentang masalahmasalah orang kampung, saya mendatangi beberapa orang dan mulai membicarakan masalah tersebut. Ketika saya ajukan permintaan untuk melakukan diskusi bersama, saya merasa ada keengganan di
Pertemuan diskusi resmi di kampung akan dihadiri oleh banyak orang.
53
antara mereka. Sampai saat ini saya belum tahu sebabnya….”
Sudah tentu kejadian di atas tidak terlepas dari pekerjaan pengorganisir tersebut pada awalnya, bagaimana memulai pertemanan dan bagaimana memperkenalkan diri di hadapan orang kampung. Dalam proses analisa sosial ini seorang pengorganisir membutuhkan wawasan-wawasan umum atau informasi tentang regional, nasional atau internasional selain dari informasi-informasi lokal. Hal ini akan berguna untuk menghubungkan masalahmasalah lokal secara struktural, kultural dan historis dari lokal ke nasional atau bahkan internasional. Ternyata disinilah titik kelemahan kebanyakan pengorganisir. Padahal dalam proses analisa sosial merupakan proses terpenting dimana sang pengorganisir dapat mendorong dan mengajak orang kampung untuk memahami akar masalah, duduk perkara dan bahkan solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Memang seorang pengorganisir tidak harus tahu segalanya, tetapi pengetahuan umum tentang topik/masalah yang akan dibahas haruslah tahu. Percepatan seorang pengorganisir dalam memotivasi atau mengagitasi masalah dipengaruhi pula oleh kemampuan pengorganisir tersebut terhadap penguasan informasi dari lokal sampai internasional.
C. PERANCANGAN KEGIATAN AWAL Setelah komunitas mengenali masalah dan memutuskan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang ada, maka seorang pengorganisir
54
harus sudah mulai mengajak orang-orang untuk melakukan perancangan kegiatan awal. Jelas, dalam tahap perancangan kegiatan awal ini harus sudah ada komitmen dari orang kampung untuk melakukan perubahan, untuk menyelesaikan solusi yang ada secara berkelompok. Perlu diingat juga bahwa kegiatan awal ini dapat juga digunakan untuk menguji komitmen, baik pengorganisir maupun orang kampung yang terlibat. Dalam proses ini ada dua hal pokok yaitu: 1. Penguatan komunitas dan penyebaran masalah bersama 2. Proses perencanaan (pembagian tugas dan peran) Perlu ditekankan di sini bahwa tahap perancangan kegiatan awal ini sudah masuk kedalam kegiatan kelompok, bukan lagi hanya kegiatan pengorganisir semata. 1. Penguatan Komunitas dan Penyebaran Masalah. Setelah melakukan analisa sosial secara bersamasama, maka mulailah dilakukan penguatan komunitas dengan menjalankan pertemuanpertemuan rutin dan penyebaran masalah yang sudah lengkap sebaba-kibatnya. Pertemuan rutin ini dibantu oleh orang kampung yang telah direkrut sebelumnya. Tujuan dari pertemuan-pertemuan rutin ini adalah menyebarluaskan masalah yang ada untuk membangkitkan daya kritis dan juga mengajak orang kampung sebanyak-banyaknya untuk terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Pengorganisir beserta orang kampung melakukan penyebaran masalah bersama, membangkitkan
55
solidaritas dan dukungan dari orang kampung, seperti tokoh-tokoh desa, orang-orang tua, ibu-ibu, pemuda dan yang lainnya. Dalam proses penguatan komunitas ini, pengorganisir seringkali harus membawakan informasi-informasi atau literatur baru mengenai permasalahan yang dihadapi oleh orang kampung tersebut. Dalam laporan seorang pengorganisir menuliskan begini: “…untuk membukan wawasan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada, saya mengadakan pertemuanpertemuan kecil yang tempatnya selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah untuk memberi masukan kepada masyarakat, selain itu saya juga memberikan literatur dan peraturan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.”
Selain itu dalam penguatan komunitas melalui pertemuan rutin ini, pengorganisir sebaiknya dapat meyakinkan orang kampung atau komunitas akan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Contoh di bawah menggambarkan sifat orang kampung yang awalnya takut-takut untuk melaporkan kerusakan atau masalah yang ada. “..kampung X makin hari makin asin saja rasa air-sumurnya. Setelah dilakukan analisa bersama, ternyata salah-satu penyebabnya adalah pengambilan dan penebangan hutan bakau yang ada di sekitar kampung X tersebut, awalnya masyarakat takut dan enggan untuk
56
melaporkan masalah ini kepada Kepala Desa (ada kecurigaan bahwa pengambilan pohon bakau ini disetujui oleh Kepala Desa), setelah beberapa kali pertemuan dan dibahas masalah tersebut pada suatu hari Minggu, 3 orang perwakilan dari kampung melaporkan masalah tersebut kepada kepala desa.”
Jelas, bahwa penguatan komunitas ini perlu dilakukan kepada orang kampung walaupun mereka telah mengetahui duduk-perkara dari suatu masalah yang menimpa dirinya dan kampungnya. Tetapi kemauan dan keberanian untuk melakukan sesuatu masih membutuhkan proses. Latihan-latihan ini pun akan berguna untuk menimbulkan kembali rasa percaya diri orang kampung yang telah hilang. Memang awalnya banyak orang kampung yang takut-takut terhadap aparat dan orangorang yang dianggap lebih hebat darinya tetapi setelah mereka sering berbicara, bertukar pikiran dan mengetahui permasalahan dengan jelas dan benar mereka mulai
Membuka wawasan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan literatur dan membahas-nya bersama.
57
menunjukan sikap kritisnya terhadap hal-hal yang tidak benar yang terjadi disekelilingnya. Seorang pengorganisir sering mengatakan seperti ini di depan orang kampung untuk menambah keberanian orang kampung: “…..mengapa mesti takut, kita semua samasama makan nasi, tidak ada yang berbeda. Kalau takut sendiri bisa berdua, kalau takut berdua bisa bertiga, dan seterusnya, maka dari itu kita harus berkelompok. Tetapi kalau kita malu, itu baru tidak ada obatnya..tetapi apa kita harus malu berjuang demi anak kita, ibu kita, saudara kita dan bahkan diri kita sendiri…?”
Mungkin terkesan agak kasar atau keras tetapi sekali-kali seorang pengorganisir harus melakukan itu. 2. Proses Perencanaan Pada proses ini pengorganisir dan orang kampung yang sudah berkomitmen duduk bersama untuk mencari penyelesaian-penyelesaian yang mungkin terhadap persoalan yang ada. Dalam proses perencanaan ini sedapat mungkin pengorganisir membatasi keterlibatannya. Tidak lebih hanya sebagai fasilitator atau pencatat proses saja. Dari beberapa laporan pengorganisir tidak ada perbedaan dalam proses perencanaan ini. Semua dilakukan bersama-sama dengan orang kampung, membiarkan berdiskusi dan berdebat tentang ide dan solusi yang dikeluarkan. Hal terpenting dari proses perencanaan ini adalah adanya:
58
• Inisiatif kegiatan • Kesepakatan aksi bersama • Latihan aksi (bermain peran) a. Inisiatif Kegiatan Saat ini, inisiatif kegiatan untuk mengatasi masalahmasalah masyarakat kebanyakan hampir selalu datang dari pengorganisir, hal ini terjadi karena adanya ketidaksabaran dari pengorganisir dalam menjalankan proses, dimana orang kampung membutuhkan waktu untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya. Inisiatif kegiatan yang diusulkan oleh orang kampung akan sangat terpengaruh oleh proses analisa sosial sebelumnya. Jika proses analisa sosial yang dilakukan masih mengandung kelemahan-kelemahan23 maka inisiatif kegiatan pun akan sangat dangkal, tidak menuju sasaran dan boleh dikata tidak akan berdampak apapun. Padahal perlu dicermati bahwa inisiatif kegiatan ini juga mencerminkan tingkat partisipasi dari orang kampung tersebut. Dalam proses perencanaan, jika muncul beberapa inisiatif kegiatan atau aksi, maka tugas pengorganisir hanya membantu orang kampung dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan dan mendukung kepada kegiatan yang diusulkan tersebut. Pada intinya pengorganisir berkewajiban mengajak dan mendorong orang kampung untuk memikirkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh orang kampung untuk 23
Dalam pertemuan simpul belajar di Makasar telah teridentifikasi bahwa kelemahan utama pengorganisir kita adalah dalam analisa sosial. Sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk para pengorganisir.
59
menjalankan aksi tersebut. Jelas bahwa kemampuan tersebut dapat dilihat dari kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh orang kampung tersebut. Dalam analisa kelemahan dan kekuatan perlu juga diidentifikasi siapa yang bakal menjadi kawan kita dalam melakukan aksi ini dan siapa yang akan mendukung atau lawan kita dalam melakukan aksi ini, baik pemerintah maupun swasta. Pengorganisir jangan juga terjebak dengan jumlah orang kampung yang terlibat dalam kegiatan ini, hanya karena mengatasnamakan sebuah kampung atau komunitas, seperti misalnya “Forum Petani Reog Ponorogo”. Ini bukan berarti seluruh petani yang ada di Ponorogo terlibat. Setelah diidentifikasi ternyata hanya ada sekitar 300 petani yang terlibat berasal dari beberapa Desa dan Kecamatan, ini belum seluruh petani yang ada di Ponorogo. Selain itu, perlu juga dianalisa (dalam proses perencanaan) kesempatan dan kendala yang ada jika orang kampung akan melaksanakan aksi tersebut. Apakah memang saat itu adalah waktu yang tepat untuk datang ke kantor kepala desa atau kantor camat. Perlu dipastikan, mungkin pengorganisir dapat memberikan pertanyaanpertanyaan yang mengacu kepada analisis tersebut. b. Kesepakatan Aksi Bersama Setelah usulan-usulan kegiatan diperiksa dan diberi catatan-catatan pertimbangan, maka tindakan selanjutnya adalah menyepakati aksi yang dipilih. Diusahakan penyepakatan aksi ini berdasarkan kepada pertimbangan yang rasional, bukan kepada sebuah proses, seperti pemilihan suara terbanyak atau politik dagang sapi. Perlu kesabaran
60
Aksi tanpa kekerasan seperti demonstrasi dan dialog dapat dilakukan terhadap wakil-wakil pemerintah atau pengusaha. pengorganisir untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi, kemudian juga perlu kesabaran pengorganisir untuk mempertemukan kepentingankepentingan orang kampung terhadap prioritas bersama. Bentuk aksi seperti apa yang dapat dilakukan oleh rakyat? Jenis dari kegiatan atau aksi sangat banyak, tergantung dari kebutuhan dan keperluannya. Tetapi yang perlu diingat adalah sebuah aksi haruslah berada dalam jangkauan pengalaman atau kerangka berpikir rakyat dan diusahakan di luar pengalaman pengusaha atau pemerintah yang akan dilawan24. Para penindas seringkali menghindar dibelakang hukum dan aturan, hal ini akan menguras tenaga dan mental orang kampung. Kemudian, penindas juga seringkali menggunakan perantara-perantara komunikasi untuk berdialog dengan orang kampung. 24
Aksi-aksi yang saat ini sering dilakukan adalah mogok, unjuk rasa, blokade dan dialog. Aksi-aksi ini sudah sering dilakukan dan jelas sudah dikenal secara umum. Pengorganisir sebisa mungkin mengajak rakyat untuk melakukan hal lain.
61
Oleh karena itu, pengorganisir dituntut kreatif dalam mencari alternatif taktik-taktik untuk aksi. c. Latihan Aksi (Bermain Peran) Bermain peran (role playing) adalah salah satu bentuk permainan yang sangat sering dipergunakan oleh pengorganisir untuk mempersiapkan komunitas atau orang kampung dlaam melakukan aksinya. Dalam proses ini pengorganisir dapat terlibat langsung dan memberikan masukan atau arahanarahan melalui pertanyaan selama latihan ini dimainkan. Permainan ini sangat menguntungkan dibandingkan dengan metode persiapan lainnya. Dalam proses ini komunitas atau orang kampung dapat secara langsung melakukan apa yang hendak dilakukan pada saat aksi, dimana setiap komunitas dapat langsung memerankan posisinya, melakukan tanya-jawab dengan wakil-wakil pemerintah atau perusahaan yang dalam hal ini diperankan oleh tokoh-tokoh kampung atau pengorganisir itu sendiri. Proses latihan ini tidak tidak begitu menyulitkan dan dapat melatih orang kampung yang baru pertama kali melakukan aksi agar tidak canggung. Di bawah ini adalah sebuah cuplikan-cuplikan dialog dalam proses perencanaan mengenai pengrusakan hutan bakau di bawah ini: Pengorganisir: “Kemana kita akan membawa masalah ini?” Masyarakat: “Kecamatan” Pengorganisir: “Siapa yang akan ditemui dikantor kecamatan?” Masyarakat: “Jelas Pak Camat, karena menurut kepala desa, dia yang mengijinkan
62
Pengorganisir: Masyarakat:
Pengorganisir:
penebangan dan pengambilan kayu bakau itu.” “Bagaimana kalau Pak Camat tidak ada, atau dia tidak mau menemui bapak-bapak dan ibu-ibu semua?” “Kita akan temui wakilnya dan mengatakan kita akan menunggu sampai Pak Camat datang. Kita akan dudukduduk di ruang kecamatan.” “Bagaimana kalau tidak boleh, misal disuruh keluar oleh petugas karena mengganggu pekerjaan mereka?”
Masyarakat diam dan bingung juga, beberapa orang mengusulkan kalau keadaannya begitu kita pulang saja dan datang lagi esok harinya. Apa yang akan anda lakukan jika melihat kondisi seperti itu? Pengorganisir: “Baik, bapak dan ibu-ibu mungkin saja pulang, tetapi sebelum pulang sebaiknya bapak dan ibu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini, juga menggangu kehidupan bapakbapak dan ibu-ibu semua. Bilang juga bahwa kita hanya menggangu pekerjaan tetapi tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya, rumahnya, tanahnya. Jadi yakinkan mereka agar pada saat besok kita datang kita dapat bertemu dengan Pak Camat…” Jelas masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain, kita harus dapat mempersiapkan sebanyak mungkin alternatif-alternatif agar dapat menghindari aksi kekerasan.
63
D. IMPLEMENTASI KEGIATAN Tahap ini adalah sebuah proses dimana sesungguhnya sebuah komunitas, baik rakyat atau orang kampung dimana pun berada akan mengalami dan menentukan sebuah proses perubahan. Sebuah Proses perjuangan yang akan dilakukan sendiri oleh sebuah komunitas dan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari rakyat tersebut. Hal ini sangat penting karena pengalaman dan pelajaran pertama ini akan juga menentukan gerakan selanjutnya. Implementasi kegiatan adalah sebuah titik yang sangat menentukan, dimana keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan ini akan mempengaruhi semangat komunitas. Dengan melakukan sebuah aksi, kita akan segera mengetahui tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok kita sendiri atau lawan kita. Bagaimana kelompok kita menghadapi tantangan sesungguhnya yang mungkin akan membuat frustasi dan juga kita akan segera mengetahui bagaimana penindas rakyat tersebut merespon aksi kita. Berhubungan dengan konteks di atas, dimana ini merupakan ujian bagi seluruh orang kampung yang terlibat, maka dalam tahap implementasi kegiatan ada dua faktor penting yang akan sangat mempengaruhi kegiatan tersebut, yaitu:
Pembagian tugas dan peran dalam kelompok Tanggung jawab yang diambil oleh pengorganisir
1. Pembagian Tugas dan Peran dalam Kelompok Aksi-aksi yang dilakukan sudah tentu melibatkan banyak orang kampung dan mereka semuanya harus berkontribusi dalam aksi tersebut. Jika sebagian dari
64
orang kampung atau komunitas merasa bahwa mereka tidak berkontribusi, jelas mereka tidak akan mengikuti aksi tersebut atau kalaupun mengikuti hanya setengah hati. Tidak akan merasa memiliki dari perjuangan itu sendiri. Pengorganisir harus memberikan saran-saran kepada setiap orang kampung terhadap kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dihadapi dalam aksi. Sehingga, orang kampung dapat mendaftar seluruh kebutuhan dan aktivitas yang diperlukan dalam aksi. Kemudian orang kampung yang ada dapat membagi tugas dan peran sesuai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan. Perlu ditekankan di sini bahwa sebaiknya setiap orang kampung yang diidentifikasi dan dijelaskan perannya sehingga kegagalan dan keberhasilan merupakan kemenangan bersama. 2. Tanggung Jawab yang Diambil oleh Pengorganisir Dalam setiap melakukan aksi, merupakan pengalaman dan pelajaran berharga bagi orang kampung atau komunitas yang diorganisir, peran pengorganisir perlu sekali diperhatikan. Jangan sampai seorang pengorganisir mengambil peran dan tanggung jawab yang begitu besar sehingga mengurangi jatah belajar orang kampung atau komunitas yang diorganisir tersebut. Tetapi walaupun begitu, pengorganisir tidak harus lepas tangan begitu saja terhadap aksi yang sedang berlangsung. Pengorganisir wajib mendampingi orang kampung dalam menjalankan aksi tersebut,
65
memberi dukungan moral dan saran-saran bila diperlukan.
E. REFLEKSI – AKSI Secara teoritis, refleksi bisa merupakan bagian dari evaluasi tetapi refleksi menyangkut keprihatinankeprihatinan yang berlangsung secara lebih mendalam dan membutuhkan suasana yang lebih tenang. Refleksi merupakan saat yang tepat untuk melihat nilai-nilai positif yang sedang diupayakan dibangun dalam organisasi. Refleksi ini menyangkut dengan soal pengorbanan, pembangunan masyarakat, peran pimpinan, kekuasan, harkat kemerdekaan dan demokrasi.25 Dalam buku ini kita sengaja menggabungkan tahap evaluasi dan refleksi. Fakta penting dalam tahap ini adalah proses evaluasi dan refleksi itu sendiri, bagaimana proses itu dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Refleksi aksi sendiri harus dilakukan, baik terhadap komunitas maupun terhadap pengorganisirnya. 1. Refleksi-aksi Terhadap Komunitas. Proses refleksi dijalankan biasanya setelah melakukan aksi. Pengorganisir menfasilitasi orang kampung yang telah melakukan aksi untuk melihat kembali kejadian-kejadian yang telah dialaminya, mengundang orang-orang yang berperan atau bahkan mereka yang tidak pernah terlibat sekalipun dalam aksi yang telah dilakukan. Orang kampung harus merenungkan dan memikirkan kembali aksiaksi yang telah dilakukan, karena tanpa melakukan pemikiran dan perenungan kembali proses aksi Murphy, Denis, Building People’s Organizations, ACPO-57, Peking Rd., 5/F Kowloon, Hong Kong. 25
66
semacam ini tidak akan pernah menjadi sebuah pelajaran yang lengkap dan tidak akan pernah dapat membangkitkan kesadaran bersama. Aksi yang telah dilakukan harus dianalisa kembali, mana yang baik dan buruk atau mana yang berhasil dan gagal. Refleksi dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menukik, sebagai contoh: Pengorganisir: “Bagaimana respon dari ‘pihak penindas’ terhadap tuntutan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian?” Jika ada jawaban dari orang kampung, pengorganisir dapat melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Atau pertanyaan lain seperti: Pengorganisir: “Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu, apakah aksi yang kita lakukan berhasil?” Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaanpertanyaan berikut, seperti: Pengorganisir: “Apa yang menjadi dasar bahwa aksi tersebut kurang berhasil?” “Apa yang menjadi dasar bahwa aksi tersebut dikatakan sudah berhasil?” Atau, “Adakah kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilakukan dalam aksi tersebut? Mengapa demikian?” “Adakah kawan kita yang lupa atau lalai melakukan
67
sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya?”
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam orang kampung dapat melihat kembali apa yang telah dilakukannya dan bagaimana memperbaikinya untuk melaksanakan aksi yang lain. 2. Refleksi-Aksi Terhadap Pengorganisir Refleksi-aksi yang dilakukan terhadap pengorganisir biasanya dilakukan di kantor lembaga dimana pengorganisir tersebut berada atau dimana saja pada saat berkumpul dengan para pengorganisir lain. Berbeda dengan proses refleksi-aksi orang kampung, refleksi-aksi untuk organisir dapat dilakukan setiap saat, dalam setiap tahapan. Mulai dari tahap pertemanan sampai saat mendampingi tahap refleksi-aksi orang kampung. Bagi pengorganisir hal ini sangat penting dan wajib dilakukan. Dimana makna dari refleksi-aksi itu sendiri tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang kampung, setiap pengorganisir dapat merenungi kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukannya apakah itu berkaitan dengan siasat, taktik ataupun strategi. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip yang diterapkan oleh simpul belajar yaitu: praxis.
F. PENGORGANISASIAAN MASYARAKAT: SEBUAH LAPORAN
Ide “Membangun Kampung Tangguh Nahdliyah” di tepi hutan di kaki Gunung Ringgit dan Gunung Arjuno wilayah kabupaten Pasuruan berangkat dari kesadaran warga yang telah melakukan kesalahan kehidupan yang berdampak kehilangan tanah pekarangan maupun kebun. Kesadaran tersebut
68
disambung dengan pemikiran bagaimana mereka bisa “mempunyai" kembali sumber-sumber penghidupan bertani. Diawali oleh komunitas yang berinisiatif menjalin kerjasama usaha pemanfaatan lahan pekarangan/kebun disana yang sudah jadi milik “orang kota” dengan sistem bagi hasil meski masih ada batasan-batasan hak-kepemilikan dengan konsekuensi logisnya yang harus mereka taati. Situasi dan kondisi di atas menjadi pintu masuk untuk mengajak membangun idealisasi sebuah komunitas yang memiliki ciri-ciri keutamaan dalam kehidupan: “Memiliki ketangguhan dalam membangun perekonomian komunitas dengan bertumpu pada pengetahuan dengan acuan nilai-nilai dan spiritualitas kerahmatan bagi seluruh alam.” Strategi besar yang dijalankan adalah 1) menyambungkan fasilitas pembangunanpengembangan dengan prinsip berkesinambungan dan ramah lingkungan, 2) mengangkat harkat dan martabat komunitas sebagai warga negara yang berdaulat melalui upaya peningkatan kapasitas SDM dan kehidupan sosial setempat yakni: a] mempraktekkan pertanian ramah lingkungan; b] penguatan daya sosial dengan berorganisasi yang baik; c] pembekalan pengetahuan dan keterampilan pertanian organik; dan 4] membantu pengembangan jejaring. Pada pelaksanaannya sangat kondusif namun dinamika perpolitikan lokal ikut mempengaruhi sustainabilitas ide pembangunan komunitas. Belakangan sebagian warga menjaga jarak dan sebagian yang lain kalau hendak berbicara tentang sesuatu yang dianggap strategis akan berbisik-bisik
69
sambil tolah-toleh mencermati sekeliling. Dengan demikian, pendampingan ini masih membutuhkan jalan panjang agar kebangkitan tersebut tidak berubah menjadi kebangkitan semu. 1. Profile Jeruk Kelurahan Ledug (600 – 700 meter dpl) berada di lereng Gunung Arjuno dan Gunung Ringgit yang bentangan lahannya berbukit-bukit seluas + 714,628 Ha, dengan tingkat kesuburan tanah level sedang – sangat subur. Terdiri dari 6 lingkungan setingkat dusun atau RW, yaitu: 1) Jeruk, 2) Paras atau Kebon Gede, 3) Tulang, 4) Ledok, 5) Geneng, dan 6) Alam Indah (Kebon). Jeruk terletak di wilayah paling timur Kelurahan Ledug, berbatasan dengan desa Dayurejo kecamatan Prigen. Ada 2 sungai yang kering melintas di barat dan timur Jeruk. Jumlah penduduk Jeruk mencapai 456 jiwa dengan mayoritas mata pencarian sebagai petani komoditas kopi dan cengkih, sedikit jagung, mulai banyak yang menanam coklat. Ternak yang mudah dijumpai: sapi, kambing dan ayam. Penduduknya yang ada sekarang adalah keturunan dari komunitas yang semula menghuni Rumah Gunung di wilayah pedalaman Gunung Kekep. Kejadian migrasi total (bedhol deso) komunitas Rumah Gunung untuk menetap di areal kebun jeruk ini diperkirakan pada tahun 1950-an, karena alasan untuk mendekat pada fasilitas administrasi pemerintahan. Karena lokasi tinggal yang baru terpilih awalnya adalah areal kebun jeruk yang sangat luas, maka kemudian wilayah baru ini diberi nama lingkungan Jeruk. Fasilitas umum yang ada: masjid, balai pertemuan/ RW yang sekaligus sebagai POSYANDU. Fasilitas
70
pendidikan, semua berada di luar Jeruk, yang terdekat ada di Ledug yang berjarak + 2 Km. Fasilitas angkutan umum hanya ada pada pagi hari, antara jam 7 – 10. Sesudah itu untuk datang ke Jeruk, hanya bisa menggunakan jasa ojek. Organisasi masyarakat yang ada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang memiliki hubungan kerjasama erat dengan Perum Perhutani; dan Kelompok Tani Mulyo Rejo. Kondisi alam setempat memiliki sejumlah potensi kerawanan dan kerentanan bencana yang dinilai sudah pada taraf memprihatinkan yaitu: pertama, setiap musim kemarau terancam kebakaran hutan yang bisa menghabiskan tanaman warga; kedua, daya resap dan simpan air tanah yang semakin miskin mengakibatkan rentan longsor dan banjir yang menimpa daerah bawah; ketiga, kualitas panen komoditas dan sistem penjualan komoditas merupakan faktor kuat dalam situasi subsisten. 2. Konsep dan Paradigma Kampung Tangguh Nahdliyyah Konsep Kampung Tangguh Nahdliyah mengacu pernyataan KH. Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, bahwa “Mewarisi bumi ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman dan makmur, yang di dalamnya berisi keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi”; serta pemikiran dari KH. Achmad Siddiq bahwa upaya pembangunan masyarakat harusnya berlandaskan pada “cita-cita menciptakan kemaslahatan (kebaikan dan kemanfaatan) masyarakat, kemajuan bangsa serta ketinggian harta dan martabat manusia, dengan semangat dan nilai dasar kerahmatan bagi seluruh isi alam”. Maka
71
Kampung Tangguh Nahdliyyah didefinisikan sebagai suatu lingkungan komunitas yang mampu mempertahankan keberadaannya dan bangkit melawan keterpurukan kehidupannya secara mandiri. Secara teknis, pendampingan memperhatikan persoalan-persoalan material pembangunan dan upaya menata batin para pelaku. Penataan batin ini adalah upaya holistik yang berwujud pemberian pengetahuan-pengetahuan tentang pentingnya memelihara kelestarian alam lingkungan, membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dengan seluruh alam dan seisinya. Selanjutnya sebagai dukungan teknisnya, diberikan pembekalan keterampilan bercocok tanam yang ramah lingkungan serta keterampilan pembangunan relevan lainnya. Pemikiran dasar yang dikembangkan untuk dijadikan sebagai landasan strategis operasionalisasi pembangunan Kampung Tangguh Nahdliyyah adalah: a. Ciri satu rumpun komunitas yang mau dan mampu bangkit melawan dengan tangguh kemalangan, kemiskinan dan kebodohan yang menimpa mereka dengan tumpuan sumber daya dan potensi yang ada. Ketangguhan yang dimaksud meliputi segala aspek kehidupan masyarakat seutuhnya, meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. b. Mengadopsi berbagai pendekatan metodologis dan teknik operasional yang berorientasi keberlanjutan, berkeadilan serta mengindahkan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. c. Pengelolaan usaha hidup mengacu pada landasan pengetahuan ilmiah dan dengan
72
menerapkan landasan spiritualitas dalam arti mempertimbangkan konsep kerahmatan dalam saling hubungan antara sesama mahluk (manusia dan semua isi alam) serta hubungan antara mahluk dengan Sang Pencipta. Dipadukan dengan dasar nilai-nilai kehidupan: 1) siddiq (selalu berkata benar), 2) amanah (tepat janji, bisa dipercaya), 3) saling tolong, 4) perilaku adil, dan 5) berkesinambungan atau konsisten; maka bangunan komunitas Kampung Tangguh Nahdliyyah diarahkan untuk menjadi suatu komunitas yang: a. Memiliki kemampuan membangun dan memelihara segala aset lokal yang bernilai strategis bagi setiap upaya pembangunan kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya) setempat. b. Memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan pencegahan bencana bagi lingkungan. c. Mampu memelihara budaya lama yang baik dan mengembangkan budaya baru yang lebih baik dan secara sosial harmonis dengan landasan tauhid dan sesuai dengan butir-butir Pancasila. d. Memiliki ketangguhan dalam membangun perekonomian komunitas dengan bertumpu pada pengetahuan dan spiritualitas sesuai dengan nilai kerahmatan bagi seluruh isi alam (Rahmatan Lil Alamin). 3. Langkah-Langkah Pendampingan a. Membangun Hubungan Pertemanan. Sebagaimana umumnya kegiatan pendampingan diawali dengan membangun hubungan pertemanan dengan masyarakat Jeruk meski pada awalnya kami sulit
73
menghindar dari hubungan yang bersifat struktural karena posisi kami sebagai aparat departementasi Nahdlatul Ulama Jawa Timur memang agak membingungkan dalam menentukan pola pertemanan seperti apa yang efektif diterapkan. Namun dengan entry point ajakan partisipasi langsung dalam mengelola fasilitas DIKLAT26 yang berada di wilayah Jeruk dan pertemuan dialogis27 dengan intensitas yang cukup maka kebingungan ini pada akhirnya hilang dengan sendirinya. Yang kami rasakan hingga saat ini, meski masyarakat Jeruk tetap menghormati posisi struktural kami, mereka bisa dan biasa bicara terbuka kepada kami jika ada hal-hal yang dirasa memang harus disampaikan termasuk berhasil memberikan nilai politis bagi mereka sehingga dalam kancah pergaulan yang lebih luas warga Jeruk cukup disegani dan menjadi referensi bagi banyak komunitas lainnya. Satu ungkapan seorang tokoh muda Jeruk dari pengalaman pergaulan dengan kami adalah ”Kami ini seperti ‘cecek nguntal klopo’ 26
PWNU Jawa Timur memiliki gedung DIKLAT yang mapan dan permanen di Jeruk, namun sebelum kami diberi amanat mengelolanya, masyarakat setempat tidak pernah mendekat ke gedung tersebut karena memang belum diajak oleh pengelola sebelumnya. Kami memberikan kesempatan mereka berpartisipasi secara leluasa dan langsung dalam mengelola aset tersebut. 27 “Dialogue of life” yakni, satu langkah integrasi yang lebur dengan masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap aktivis sebagaimana diajarkan oleh Pater John Dijkstra (alm). Dialogue of life ini tidak berhenti pada tahap awal pergaulan dengan masyarakat saja, sebaliknya harus menjadi sikap dan perilaku seorang pendamping dalam memperlakukan warga dampingan sepanjang pertemanannya.
74
(bahasa Jawa = Cecak menelan buah kelapa)” untuk menggambarkan betapa citra mereka melejit ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. b. Analisis Sosial. Untuk memahami lebih baik apa yang menjadi kehendak/cita-cita masyarakat Jeruk maupun kendalanya, fokus analisis diarahkan pada mengungkap situasi dan kondisi warga Jeruk dalam konteks berikut: 1. Bagaimana masyarakat mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan materinya. 2. Bagaimana dinamika politik setempat dan kaitannya dengan hajat ekonomi warga. 3. Bagaimana sistem pembuatan keputusan publik setempat. Hasilnya diperoleh gambaran sebagai berikut: Latar belakang sejarah sebagai migran dari wilayah pedalaman tidak memberikan ciri perilaku yang negatif kepada generasi sekarang warga Jeruk akan tetapi sebagaimana halnya masyarakat awam lainnya di Indonesia yang sejak dekade 1970-an setiap hari selalu mengkonsumsi kampanye konsumerisme dan materialisme yang ditayangkan oleh berbagai bentuk media publik, maka warga Jeruk pun sempat tertular keinginan bersama untuk tampil “modern atau maju”. Ukuran modern/kemajuan yang dianut adalah yang berorientasi materialisme dan bahkan hedonisme yang harus ditebus dengan uang, tidak bisa dibarter dengan hasil pekarangan. Mudah ditebak bahwa pada tahap berikutnya terpaksa melepaskan tanah pekarangan bahkan kebunnya. Karena tidak adanya sumber penghidupan sendiri itu, ditambah dengan sudah terbangunnya tradisi kehidupan hedon maka
75
komunitas Jeruk sempat memperoleh stempel sebagai masyarakat hitam. Alhamdulillah, “kehidupan gelap” ini ternyata lebih dari satu dasa warsa yang lalu bisa mulai hilang, yang dimulai oleh sadarnya seorang figur jagoan setempat yang diikuti oleh banyak warga. Dari keadaan inilah mulai terjadi pencarian-pencarian, baik secara individual maupun bersama-sama yang hasilnya menjadi gerbang capaian kehidupan seperti yang bisa kita lihat sekarang. Namun kesalahan masa lalu masih nampak sedikit orang yang masih memiliki lahan pekarangan dan sisanya tergantung pada kerja sama dengan pihak Perhutani atau orang kota pemilik lahan disana dengan sistem bagi hasil. Kondisi geografinya yang berbukit-berlembah andalan sumber nafkah secara umum adalah tanaman kopi dan cengkeh yang terbanyak ditanam di lahan milik Perhutani. Sedangkan sumber nafkah pendukung: a. Ternak: sapi, kambing dan ayam; b. Tanaman pangan: jagung; c. Tanaman buah: rambutan, kelengkeng, alpukat, pisang; Dagang: pracangan, tengkulak hasil bumi, perantara (makelar); d. Sedikit orang memiliki keterampilan bertukang dan atau yang lainnya. Sistem penjualan kopi dan cengkeh masih dilakukan secara individual dan menjualnya secara ijon karena tuntutan makan setiap hari. Selain itu, mutu kopi yang dijual pun masih apa adanya, belum terpilih sesuai dengan standar kualitas panenan. Hal demikian yang masih jadi kendala untuk membawa masyarakat keluar dari situasi subsisten.
76
Kelompok Tani yang ada belum berani menerapkan sistem yang ditawarkan (cooperative farming) dalam proses pendampingan karena belum bisa dilihat hasilnya yang sesuai dengan kondisi lokal. Petani belum berani merubah pola-pola yang sudah dijalani secara turun-temurun meskipun banyak warga menguasai pengetahuan teknis bercocok tanam kopi dan cengkih yang sesuai kaidah ilmu berkebun, namun tidak ada yang mengingatkan manfaat nyatanya secara intensif, apalagi memberikan contoh maka tidak ada yang mempraktekkan pengetahuan tersebut sehingga hasil panen belum bisa optimal. Masih cukup kuat ketergantungan pada sosok tertentu, termasuk dalam pemanfaatan pengetahuan dan teknologi bertani maupun olah hasil panen. Politik praktis pemilihan pemimpin formal setempat, menggunakan mekanisme musyawarah, meskipun bersifat sesuai kebutuhan misalnya, menjelang pergantian Ketua RW maka masyarakat dalam kelompok-kelompok yang terbangun secara alami mengadakan musyawarah--resmi maupun tidak resmi--untuk menentukan calon Ketua RW. Ketika pada akhirnya yang terpilih tidak mengantongi suara mutlak, masyarakat yang tidak memilihnya tetap saja ikut hasil pemilihan yang disepakati artinya, tidak ada gejolak penolakan terbuka dan kasar; demokrasinya sederhana namun mampu memelihara harmoni sosial, ketenteraman kampung. Sistem pengambilan keputusan publik meski ada ketergantungan pada figur-figur tertentu namun musyawarah warga masih efektif. Siapapun Pimpinan Formal setempat, kegiatan ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana biasa, tidak ada gangguan berarti. Bahkan menjelang
77
pemilihan umum tahun 2014 warga masyarakat Jeruk tetap utuh meski ada pemihakan atau pilihan partai yang berbeda. Bahkan nampaknya sejumlah tokoh setempat mampu memanfaatkan peluang untuk kepentingan pembangunan kampung/ masyarakat. Pada sisi lain, komunitas Jeruk sekarang memiliki nilai politik yang baik. Kedekatan secara geografis dengan pusat wisata Tretes28, beberapa tokoh masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap moral dan etika hidup masyarakat Jeruk. c. Perancangan Kegiatan Awal. Dalam konteks pendampingan, kegiatan awal yang menjadi perhatian adalah rencana kerja Kelompok Tani untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi yang menjadi andalan mereka melalui proses diskusi baik yang bersifat kelompok maupun yang bersifat individual (khususnya dengan tokoh setempat); serta dengan kunjungan ke kebun kopi. Beberapa kali diskusi berlangsung cukup panas saat membahas bagaimana merubah pola bertani kopi dari yang “sesukanya” menuju tani kopi yang berdasarkan pengetahuan ilmiah. Polemik yang muncul: Secara teori warga sudah banyak yang paham tentang cara bertani kopi namun secara praktek bertani masih dengan cara sesukanya. Perdebatan berlangsung tanpa nuansa emosional, sebaliknya yang terjadi saling ledek. Kira-kira redaksi 28
Tretes merupakan salah satu daerah wisata pegunungan tua yang berjarak sekitar 50 Km dari Surabaya. Banyak vila yang disewakan bebas setiap hari libur, dan fakta yang tidak bisa ditutupi adalah bisnis sahwat menjadi salah satu komoditas wisata yang mudah dijumpai di Tretes.
78
keren ledekan termaksud seperti ini: “... mau maju tapi yang dijalani masih primitif ..., padahal ilmunya sudah dimiliki”. Diskusi panjang menghasilkan kesepakatan kelompok akan memperbaiki sistem berorganisasinya dan menggunakan pola tanam pertanian organik. d. Implementasi Kegiatan. 1) Pembenahan Organisasi. Pembenahan organisasi kelompok dilakukan dalam bentuk diskusi berkala yang kadang mengundang narasumber yang relevan. Peserta diskusi diperluas, dengan mengundang kelompok tani lain yang memiliki “visi” sama. Acuan model yang dipilih adalah cooperative farming yang dinilai memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan karakter budaya dan cita-cita kebersamaan kelompok. Diskusi-diskusi yang bersifat teori, dengan metode pendekatan seperti apapun, menjadi kurang efektif untuk merubah kebiasaan petani. Sementara contoh hal yang bisa dilihat dengan mudah hingga saat ini masih belum dijumpai, sehingga proses perbaikan sistem berorganisasi tani berjalan dengan sangat lamban. Persepsi berorganisasi warga Jeruk dibayangbayangi gagal pengalaman koperasi ternak sapi susu di lingkungan tetangga yang sempat menjadi andalan banyak pihak namun ambruk sebelum mencapai puncak kejayaan karena perilaku elite pengurus yang mengutamakan kepentingan dirinya dengan mencurangi para anggota koperasi dan konsumen tetap susu mereka. Jadi upaya pembenahan keberorganisasian komunitas Jeruk masih butuh tambahan waktu lagi untuk masuk fase perbaikan yang sesungguhnya.
79
2) Peningkatan keterampilan (life-skill). Implementasi pertanian organik dilaksanakan anggota kelompok dalam bentuk teori serta praktek pembuatan pupuk dan pakan ternak. Pendamping mencarikan dan mengundang narasumber yang relevan. Dari 3 nara sumber hanya satu yang materinya betul-betul aplikabel, sesuai dengan kemampuan dan kemauan petani. Materi narasumber kedua tidak bisa diterapkan karena diberikan kepada petani dengan menggunakan istilah-istilah textbook, sedangkan dari narasumber pertama ternyata ketika hendak diaplikasikan terdapat satu atau beberapa bahan yang misterius alias masih ada rumus yang dirahasiakan. Narasumber ketiga seorang praktisi pengorganisasian petani dan ahli pertanian organik yang bukan akademisi dan bukan pula pebisnis, petani bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan memproduksi pupuk organik padat maupun cair dan agens hayati (obat tanaman organik dari bahan dasar hayati tumbuhan) dengan teknologi yang murah dan mudah. Dikemudian hari warga menemukan bahwa pupuk organik dan agens hayati yang sangat mirip dengan yang pernah mereka produksi itu dijual dengan harga lebih dari 300%500% dari nilai modal yang mereka belanjakan dan aspek kualitas, pupuk organik dan agens hayati produk warga ini tidak di bawah produk pabrikan. Bahkan lebih efektif dan efisien. Disamping itu, kepada masyarakat jeruk juga diberikan pelatihan pembuatan pakan ternak yang juga dengan teknologi organik dan ekonomis, dengan memanfaatkan potensi setempat. Hanya saja aplikasi pembuatan pakan ternak dalam kehidupan sehari-hari kurang terlihat. Mungkin hal ini disebabkan belum adanya peternakan yang lebih
80
masif milik warga Jeruk, atau karena memang konsentrasi warga lebih kuat ke penanganan pertaniannya. 3) Pembagian Peran. Pembagian Peran dan Tugas yang dimaksud adalah antara pihak pendamping dengan komunitas. Sebagaimana disebut di atas, bahwa kami LPPNU Jawa Timur berketetapan sekedar menyambungkan kepada akses-akses pembangunan yang dibutuhkan dan kami berniat menggembirakan masyarakat yang (saat itu) belum bisa menikmati kue pembangunan sebagaimana seharusnya sebagai hadiah karena mereka mampu menemu-kenali kesalahan yang pernah dibuat dengan langkah-langkah yang produktif. Secara langsung maupun tidak langsung pendampingan dalam waktu hampir dua tahun terakhir berhasil menaikan posisi tawar politik kepada warga Jeruk. Komunitas Jeruk sering disapa, ditawari, diberi, dan diajak “menikmati” berbagai fasilitas pembangunan misalnya, beberapa SKPD tingkat provinsi sering mengundang dan membagikan fasilitas kepada Kelompok Tani Jeruk; beberapa SKPD tingkat kabupaten malah yang berani mengandalkan komunitas Jeruk sebagai “warga binaan” mereka untuk mengikuti lomba-lomba tertentu. Dan, salah satu hasil yang membanggakan baik bagi warga Jeruk, Kelompok Taninya maupun kami sebagai pendamping Kelompok Tani Mulyo Rejo berhasil meraih predikat Juara Satu Lomba Cita Rasa Kopi Bubuk tingkat Provinsi Jawa Timur 2012 yang diselenggarakan Dinas Perkebunan provinsi Jawa Timur. Prestasi lainnya, Ketua Kelompok Tani Mulyo Rejo sekaligus
81
Ketua LMDH jeruk terpilih menjadi Koordinator Gabungan LMDH yang anggotanya adalah para LMDH yang ada di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto. Jadi cukup rasional apabila salah seorang tokoh muda Jeruk sampai mengeluarkan ungkapan “seperti cicak menelan buah kelapa” sebagai ekspresi kagumnya pada capaian spektakuler komunitasnya sendiri dalam waktu yang diluar dugaan atau diluar jangkauan impian pada masa sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa dari sisi tanggungjawab, kami LPPNU Jawa Timur mengambil tanggungjawab pada aspek politik dan memfasilitasi kepada akses-akses pembangunan apabila komunitas Jeruk mengalami kesulitan. e. Refleksi-Aksi. Istilah “refleksi-aksi” kita pahami saja sebagai proses perenungan terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan. Idealisasi misi pendampingan menjadi rumusan Kampung Tangguh Nahdliyyah tak lebih hanyalah sebuah ikhtiar untuk memberikan arah dan warna pendampingan agar bisa mencapai suatu ciri-ciri komunitas utama dalam kehidupannya. Dari pengalaman aktivitas pembangunan masyarakat sejak 1988, kami menemukan bahwa idealisasi seperti ini menjadi hal yang penting dalam proses pembangunan masyarakat. Jika aktivitas pembangunan masyarakat dilandasi oleh idealisme tertentu yang memiliki dimensi spiritual maka pada komunitas pelaku pembangunan tersebut akan dijumpai suatu militansi dalam pembangunan. Dengan militansi ini maka semangat membangun masyarakat akan sulit untuk dipatahkan, sebaliknya “semangat tempur” mereka melawan kemiskinan dan kebodohan serasa “hilang satu tumbuh seribu”. Walau pada aras aktual kadang
82
terjadi kemandekan pembangunan, tapi ini pun biasanya bersifat sementara dan biasanya terjadinya karena dinamika internal yang mempengaruhi semangat mereka. Pada dasarnya, semangat tersebut tidak padam dan hilang, sebaliknya semangat itu hanya mereda dan bersembunyi, sementara pada saat bersamaan komunitas kehilangan primus interpares29, tokoh panutan yang mampu membawa mereka keluar dari kepungan gelombang kehidupan yang sangat dinamis itu. Pendekatan yang dipilih dalam membuka dialog atau diskusi pembangunan setempat adalah Appreciative Inquiry yaitu, model pendekatan perencanaan dan perancangan pembangunan masyarakat yang berangkat dari cita-cita masyarakat bersangkutan. Berbeda dengan model pendekatan yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan selama ini, yang berangkat dari permasalahan masyarakat bersangkutan. Kami merasa cocok dengan model pendekatan Appresiative Inquiry ini karena kami rasa sangat manusiawi, dan selalu mengedepankan penghargaan atas segala capaian komunitas. Dengan pendekatan ini persahabatan kita lebih cepat terbangun, dialog-dialog yang berlangsung banyak diwarnai nuansa intimacy, keakrabakan karena selalu ada saling penghargaan terhadap inisiatif, gagasan, pengalaman dan praktek satu sama lain. Pendekatan Appreciative Inquiry dibagi dalam tahaptahap: satu, mengungkap fakta positif komunitas dan memberikan penghargaan terhadap capaian yang 29 primus interpares (Latin) sistem pemilihan pemimpin melalui musyawarah diantara sesamanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik ataupun spiritual.
83
ada sekecil apapun capaian itu. Dua, mengajak komunitas merumuskan apa saja yang menjadi citacita bersama serta cita-cita individual yang memiliki keterkaitan erat dengan cita-cita bersama. Tiga, mengajak komunitas merancang langkah aksi apa saja yang bisa mereka kerjakan untuk meraih citacita tersebut. Meskipun demikian bukan berarti proses pendampingan mengabaikan dan meninggalkan kegiatan analisa atas berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Analisa-analisa yang terjadi dalam dialog pendampingan adalah dalam konteks membangun pemahaman utuh terhadap suatu permasalahan, baik permasalahan lokal maupun permasalahan pada level yang lebih luas. Hasil spektakuler yang kami rasakan dengan model pendekatan ini, tokoh komunitas lebih agresif dalam menjalankan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kualitas kehidupan warganya dengan bahasa sederhana, ayunan gerak langkahnya demikian cepat dan luas diluar perkiraan kami. Sehingga jejaring mereka di luar desa berkembang demikian pesat dan cukup signifikan. Dan dalam pergaulan tersebut tidak terlihat sikap canggung ataupun rendah diri, sebaliknya semangat belajarnya tampak nyata. Meskipun demikian, ada juga kekhawatiran kami, sekaligus menjadi tantang yang perlu dijawab dengan langkah aksi yang tepat, yakni tidak imbangnya progresivitas tokoh Jeruk membangun jejaring keluar dengan langkah penguatan organisasi yang berjalan demikian lamban. Untuk itu, langkah pendampingan harus memutar ulang dan kembali ke siklus analisis kekuatan komunitas, agar langkah progresif yang sudah dilakukan itu tidak kebablasan: kuat di luar namun keropos di dalam.
84
Pengulangan-pengulangan demikian bukanlah suatu langkah mundur atau kontra produktif dalam pembangunan masyarakat, namun merupakan bentuk aksi-refleksi-aksi yang terus menerus atau konsisten dengan tujuan mengontrol proses pembangunan agar jalannya betul-betul mengarah pada cita-cita yang telah ditetapkan. Pengulangan ini dimaksudkan untuk merevisi, meluruskan kembali apabila terjadi pembelokan atau penyimpangan proses pembangunan masyarakat. Sebagai acuan, alur berpikir kegiatan pendampingan yang kami terapkan seperti pada Gambar 7.
Pengenalan Kekuatan Komunitas
Pelaksanaan Aksi Pembangunan
Pembuatan Tanca Pencapaian CitaCita
Pengenalan Peluang Pembangunan Bersama
Pembuatan CitaCita Bersama
Gambar 7. Alur berfikir kegiatan pendampingan.
85
Akhirnya, sebagai penutup kami sampaikan bahwa segala uraian diatas masih belum mampu memberikan gambaran seutuhnya dari aktivitas pendampingan yang terjadi maupun hasil-hasil yang berkembang di masyarakat dampingan. Ketidaksempurnaan paparan ini tak lain adalah karena banyaknya kelemahan penulis. Semoga sajian ini bermanfaat.
86
BAB IV
“PELAJARAN“ (KENDALA BAGI PENGORGANISIR) DAN SARAN A. PELAJARAN
Tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar mengorganisir masyarakat selain praktek langsung di lapangan. Dalam bab ini akan dituliskan beberapa pelajaran atau kendala yang telah ada sehingga dapat dijadikan perbandingan pada saat melakukan praktek di lapangan. a. Kejujuran mengaku sebagai pengorganisir. Banyak pengorganisir merasa kesulitan untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya pada saat pertama kali masuk ke sebuah komunitas. Beberapa pengorganisir mengatakan sedang melakukan penelitian dengan mengaku sebagai pelajar atau hanya sekedar berkunjung. Padahal dalam prinsip seorang pengorganisir bersifat jujur merupakan keharusan. Seorang melaporkan: Pada saat di kampung saya mengaku sedang melakukan penelitian..”
b. Keberpihakan di tingkat lokal. Banyak pengorganisir merasa kesulitan dengan konflikkonflik yang telah ada di antara orang kampung, seperti masalah warisan, kecemburuan keluarga dan masalah-maslah sensitif lainnya. Jarang sekali pengorganisir mau terlibat dalam konflik semacam ini. Salah satu cara yang paling aman adalah berusaha bersikap netral di antara orang kampung tersebut dengan cara tetap berkawan dengan setiap orang yang sedang berkonflik. Salah seorang pengorganisir menceritakan: “Menghadapi masalah seperti saya selalu menginap berputar-putar selama berada di kampung, sampai akhirnya orang kampung tahu bahwa walaupun saya menginap di si A bukan berarti saya mendukung atau membela si A…”
c. Pemilihan masalah dan aksi bersama. Banyak alat atau metode dapat digunakan untuk memilih sebuah masalah tetapi pada kenyataanya selalu saja ada sebagian orang yang tidak puas dengan masalah terpilih tersebut. Pengorganisir dituntut untuk selalu demokratis tetapi jika tidak hati-hati penggunaan metode yang dianggap “demokratis” dapat menimbulkan masalah. Beberapa pengorganisir malah sebisa mungkin menghindari metode-metode seperti: pemilihan suara terbanyak, dagang sapi dan mencari ratarata terbanyak. d. Pendokumentasian proses. Bahkan dalam simpul belajar pun masih banyak pengorganisir yang merasa enggan untuk menuliskan proses yang telah dialaminya, padahal sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pendokumentasian
88
proses belajar pengorganisasian masyarakat. Merasa tidak pandai menulis, tidak enak dengan orang kampung atau bingung untuk menuliskan apa, adalah alasan yang sering dikemukakan. Beberapa pengorganisir belajar menuliskan proses yang dijalaninya secara sembunyisembunyi—maksudnya pada saat sendiri tidak terlihat oleh orang kampung. Seorang pengorganisir melaporkan: “..berada di kampung, saya disuruh mencatat proses-proses yang dilakukan dan informasi yang didapat…untuk menulis secara langsung di depan mereka tidak mungkin, karena saya merasa itu perbuatan tidak sopan dan proses pertemanan terganggu, tetapi mencatatkan di lain waktu pada saat sedang sendiri kadang-kadang kita sering lupa karena..banyak yang ditemui dan dibicarakan..”
e. Pengorganisasian sebagai proses yang berkelanjutan. Dalam diskusi yang dilakukan oleh simpul belajar sering disebutkan pengorganisasian masyarakat yang berkelanjutan. Kalimat ini sering ditafsirkan secara dangkal, yaitu melakukan menciptakan ketergantungan dari orang kampung terhadap Ornop atau seorang pengorganisir. Padahal, maksud sebenarnya adalah sebagai sebuah proses pengorganisasian haruslah berjalan terusmenerus, bukan pengorganisirnya, bukan lembaganya tetapi prosesnya yang berkelanjutan. Diturunkan dari pengorganisir tua ke yang muda, dari sebuah kampung ke sebuah
89
desa, dari sebuah desa ke sebuah kecamatan atau kota dan seterusnya.
B. SARAN
Ada beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi para aktivis yang mulai bergairah untuk melakukan pengorganisiran yaitu: a. b. c. d. e. f.
Menjaga sopan santun Selalu kreatif Gigih dan ulet Bersikap luwes Memiliki rasa humor yang tinggi Memulai pekerjaan dan aksi dari yang kecil-kecil terdahulu g. Mempunyai target yang jelas kepada siapa pengorganisiran akan dilakukan h. Membentuk dan menyiapkan tim kecil lokal yang nantinya akan berfungsi sebagai pengorganisir lokal.
90
BAB V
PENUTUP Buku ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak taktik-taktik atau metode mengorganisir masyarakat yang belum tertuang dalam buku ini. Masih banyak pengalaman-pengalaman pengorganisasian masyarakat yang belum terjangkau dan tertuliskan dalam buku ini. Sehingga, tidak dapat disangkal lagi bahwa catatan lapangan seorang pengorganisir sangatlah penting dan akan berguna bagi pengorganisir lainnya. Kejadian dan dinamika proses pengorganisiran di satu lokasi akan memperkaya dan mempercepat proses pengorganisiran masyarakat di lokasi lainnya. Isi dalam buku ini masih perlu diperiksa kembali, ditambah atau dikurangi. Sudah menjadi tugas seorang pengorganisirlah untuk memeriksa kembali buku ini dan memperbaikinya melalui praktek-praktek pengorganisasian masyarakat dimanapun adanya.
DAFTAR PUSTAKA Beckwith, Dave dan Lopez, Christina, 1998, People Power from the Grassroots, Center for Community Change. Freire, Paulo, 2000, Pendidikan Sebagai Proses: Surat Menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-bissau, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hess, Douglas. R., 1999, Community Organizing, Building and Developing: Their Relationship To Comprehensive Community initiative. Dapat diunduh di commorg.wisc.edu/papers99/hesscontents.htm Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat, 2000, Laporan Pendokumentasian Proses Belajar Pengorganisasian Masyarakat, Yayasan Puter, Bogor. Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat, 2000, Konsep Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat, Yayasan Puter, Bogor.
Sallasa, Armin, 2000. Simpul Belajar Keputusan yang Terabaikan: Sebuah Laporan Monitoring dan Evaluasi, Yayasan Puter, Bogor. Asian Commite for People’s Organization, 1989, Mengorganisir Kekuatan Rakyat, Edisi bahasa Indonesia, Kowloon, Hongkong. Roberts, Bryan R., 1973, Organizing Strangers: Poor Families in Guatemala City, University Of Texas Press. Cunaman, Jose, P.M., 1994, JESUS: the Organizer, Christian Conference of Asia, Urban Rural Mission.
93
