Kuliah 2
Pengertian, Batasan dan Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara) Marlan Hutahaean
1
Istilah Administrasi Publik (Negara) (1) Istilah Adm. Publik tidak dipergunakan pada UUD 1945
demikian halnya di USA. Absennya istilah Adm. Publik dlm konstitusi tdk berarti bhw Adm. Publik tdk penting, ttp karena Adm. Publik merupakan seluruh penyelenggaraan atau pelaksanaan dari apa yg ditentukan dlm konstitusi tsb. Suatu konstitusi berkenaan dgn keputusan tentang “apa” yg harus diselenggarakan atau yg diberikan kpd rakyat (tujuan), sedangkan Adm.Publik merupakan “proses penyelenggaraan dari apa yg diputuskan (cara merealisasikan tujuan).
Marlan Hutahaean
2
Istilah Administrasi Publik (Negara) (2) Chandler dan Plano, 1988:29 menyatakan bhw Adm.
Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keduanya jg menjelaskan bhw Adm. Publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yg ditujukan utk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yg telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, Adm. Publik bertujuan memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.Marlan Hutahaean 3
Istilah Administrasi Publik (Negara) (3) Mc Curdy, 1986, dalam survei literaturnya menyatakan bhw Ad.
Publik merupakan suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yg prinsipil utk melakukan berbagai fungsi negara. Dgn kata lain Adm. Publik bukan hanya sekedar persoalan administratif, tetapi jg persoalan politik. Anggapan yg beragam di atas bisa membingungkan pendefinisian Adm. Publik, termasuk ruang lingkupnya, ttp disisi lain justru menunjukkan bahwa dunia Adm. Publik sulit dipisahkan dari dunia politik. Istilah Adm. Publik seringkali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan “birokrasi” (Kettl, 1993). Hal ini dapat dipahami karena birokrasi lebih mudah diamati secara nyata oleh orang awam daripada istilah Adm. Publik.
Marlan Hutahaean
4
Persepsi tentang Administrasi Publik (Negara) Variasi makna Adm. Publik dpt dilihat jg dari persepsi orang ttg kata
“Adm. Publik” itu sendiri. Ada tiga persepsi, yaitu : (1) administration of public, yg mempersepsikan bahwa pemerintah adalah agen tunggal yg berkuasa (regulator), masyarakat dianggap sbg orang yg pasif, kurang mampu dan tunduk serta menerima apa saja yg dilakukan pemerintah. (2) administration for public, yg mempersepsikan bhw pemerintah berperan mengemban misi pelayanan publik . Pemerintah sdh lbh responsif ttp belum berusaha menolong publik dan malah sebaliknya masih memperdaya publik, dan (3) administration by public, yg mempersepsikan bhw pemerintah bororientasi pada pemberdayaan masyarakat, lbh mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam rangka empowerment. Marlan Hutahaean
5
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (1) Kesepakatan ttg batasan Adm. Publik hingga saat ini tidak ada. Fesler (1980) Adm. Publik : the administration of governmental
affairs. Stillman II (1990) menyatakan bahwa batasan Adm. Publik sangat bervariasi sbgmn dikutipnya : 1. Dimock, Dimock dan Fox, Adm. Publik merupakan produk barang-barang dan jasa yg direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen 2. Barton dan Chappel, Adm. Publik sebagai the work of government atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Penekanannya adalah keterlibatan personel dalam memberikan pelayanan publik.
Marlan Hutahaean
6
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (2) 3. Starling, Adm. Publik : semua yg dicapai pemerintah atau dilakukan sesuai dgn pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. 4. Nigro dan Nigro, Adm. Publik : usaha kerjasama kelompok dlm suatu lingkungan publik, yg mencakup ketiga cabang, yaitu judikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dlm memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik; sangat berbeda dgn cara-cara yg ditempuh oleh organisasi swasta dan berkaitan erat dgn beberapa kelompok swasta dan individu dlm pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini menekankan proses kelembagaan yg melibatkan usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yg berbeda dari kegiatan swasta.
Marlan Hutahaean
7
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (3) Rosenbloom, Adm. Publik : pemanfaatan teori-teori dan proses-
proses manajemen, politik dan hukum utk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan judikatif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Penekanan pd aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan LEY. Nicholas Henry, Adm. Publik : suatu kombinasi yg kompleks antara teori dan praktek, dgn tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dlm hubungannya dgn masyarakat yg diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Adm. Publik berusaha melembagakan praktek2 manajemen agar sesuai dgn nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
Marlan Hutahaean
8
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (4) Shafritz dan Russel (1997:5-41) empat kategori definisi
Adm. Publik, yaitu kategori politik, legal/hukum, manajerial dan mata pencaharian. Kategori politik….> Adm. Publik sebagai what government does, baik langsung maupun tdk langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yg dilakukan secara kolektif karena tdk dapat dikerjakan secara individu. Kategori hukum….> adm. publik sebagai penerapan hukum (law in action), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa atau “raja” kpd rakyatnya dan sebagai bentuk “pencurian” dari pihak yg kaya utk dibagikan ke yg miskin, dimana pihak yg dirugikan harus tunduk Marlan danHutahaean mentaatinya. 9
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (5) Kategori manajerial, adm. publik adalah fungsi eksekutif
dlm pemerintahan, sbg bentuk spesialisasi dalam manajemen, sebagai mickey mouse, dan sebagai suatu seni dan bukan sebagai ilmu. Kategori matapencaharian, adm. publik suatu bentuk profesi (okupasi) mulai dari tukang sapu sampai ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tdk sadar bahwa mereka adalah administrator publik, sebagai kontes cerita essai utk memperebutkan atau mendapatkan program dan proyek yg dapat didanai pemerintah, sebagai suatu penerapan idealisme dimana orang2 yang bekerja ingin mewujudkan impian atau idealismenya, dan sebagai suatu bidang akademik yg akan terus mempelajari seni dan ilmu manajemen utk diterapkan di sektor publik. Marlan Hutahaean
10
Defenisi/Batasan Administrasi Publik (Negara) (6) Berdasarkan definisi di atas, beberapa hal yg harus diingat sebagai
hakekat adm. publik adalah : 1. bidang tersebut lebih berkaitan dgn dunia eksekutif, meskipun berkaitan dgn bidang legislatif dan judikatif. 2. bidang tsb berkaitan dgn formulasi dan implementasi kebijakan publik. 3. bidang tsb berkaiatn dgn masalah manusiawi dan usaha kerja sama utk mengerjakan tugas2 pemerintah. 4. meskipun berbeda dgn adm. swasta ttp ia overlapping dgn adm. swasta. 5. bidang tsb diarahkan utk menghasilkan public goods dan services. 6. bidang tsb memiliki aspek teoritis dan praktis.
Marlan Hutahaean
11
Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara) (1) Dua cara utk melihat lingkup adm. publik, yaitu kementrian
yang ada di suatu negara dan isi buku-buku teks adm. publik. Dari isi buku teks, kita bisa melihat yg ditulis oleh Nicholas Henry (1995), yg memuat topik : 1. organisasi publik…>model org. dan perilaku birokrasi. 2. manajemen publik…>sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, manajemen SDM. 3. Implementasi, pendekatan thdp kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, adm. antar pemerintahan dan etika birokrasi.
Marlan Hutahaean
12
Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara) (2) James L. Perry,”Handbook of Public Administration” (1989) Berbagai tantangan bagi adm.publik dan bagaimana adm. publik seharusnya menyesuaikan diri. Sistem adm. dan organisasi yang efekif. Usaha memperkuat hub. Badan legislatif, badan2 yg diangkat atau dipilih, dan dgn masy. Bagaimana menyusun kebijakan dan program2 secara sukses. Adm. perpajakan dan anggaran efektif. Manajemen SDM Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik Bagaimana praktek adm. publik yang profesional dan etis.
Marlan Hutahaean
13
Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara) (3) Shafirtz dan Russel, “Introducing Public Administration,” (1997):
Lingkungan politik dan budaya Penerapan lanjutan dari ajaran reinventing government Hubungan antar kelembagaan pemerintahan Perkembangan teori manajemen dan organisasi Perilaku organisasi Manajerialisme dan manajemen kinerja Manajemen strategis di sektor publik Kepemimpinan dan akuntabilitas Manajemen personalia dan hubungan kerja Keadilan sosial Manajemen keuangan Auditing, akunting dan evaluasi Penghargaan dan etika. Marlan Hutahaean
14
Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara) (4) Berdasarkan uraian sebelumnya, ruang lingkup
adm. publik meliputi dimensi-dimensi strategis, yaitu : 1. dimensi kebijakan 2. dimensi organisasi 3. dimensi manajemen 4. dimensi moral dan etika 5. dimensi lingkungan 6. dimensi akuntabilitas kinerja Marlan Hutahaean
15
Saling Hubungan antar Dimensi Strategis Administrasi Publik Dimensi Moral/Etika
Dimensi Lingkungan
Dimensi Kebijakan
Dimensi Manajemen
Dimensi Kinerja
Dimensi organisasi
Sumber : Keban , 2008, hal. 13. Marlan Hutahaean
16
