PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM RENCANA PENYERAPAN TENAGA KERJA MASYARAKAT PESISIR (Studi pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan) Wenny Rahmawati, Agus Suryono, Siswidiyanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang E-mail:
[email protected]
Abstract: The Development of Fishing Port for The Coastal Community Worker Absorption Plan (Study of Brondong Nusantara Fishing Port in Kabupaten Lamongan). Brondong Nusantara Fishing Port is playing strategic roles to improve the welfare of coastal community at Brondong region and around, one role is the absorption of workers. The objectives of research are to describe and to analyze the development of Brondong Nusantara Fishing Port for the coastal community worker absorption plan, and also to understand the factors supporting and constraining Research type is qualitative descriptive. Result of research indicates that the development of Brondong Nusantara Fishing Port involves two kinds of development which are physical and non-physical. This part is called as development area. Indeed, the development area is supported by the facilities supporting the captured fishery ventures and also by the forthcoming business units or industries. The reliable facilities and industries will truly empower the absorption of workers. but the development Brondong Nusantara Fishing Port not distrub the surrounding water conditions, it shall be eqquipped with EIA (Enviromental Impact Assessment). Keywords: development, Brondong Nusantara Fishing Port Abstrak: Pengembangan Pelabuhan Perikanan dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan). Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memilki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Brondong dan sekitarnya, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir serta untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi dua jenis pengembangan yaitu pengembangan fisik dan pengembangan nonfisik. Di Area pengembangan selain didukung dengan fasilitas–fasilitas yang memadai juga akan dibangun unit–unit usaha maupun dalam bentuk industri. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan beroperasinya industri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja didalamnya. Namun agar pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak menganggu kondisi perairan sekitar, maka wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kata kunci: pengembangan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Pendahuluan Pada hakikatnya administrasi publik mempunyai peran penting dalam suatu negara. Semua kegiatan di dalam dunia administrasi publik dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan negara, baik dalam hal pelayanan publik atau dalam program–program pengembangan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraahn umum. Dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan terwujudnya kesejahteraan
umum. Salah satu fokus yang ingin dicapai dalam memajukan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik (Karl Polanyi dikutip Keban, 2008, h.15). Hal ini berarti administrator publik dituntut untuk dapat menciptakan dinamika administrasi publik yang kondusif, agar kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat dicapai. Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 367
terbesar ketiga di dunia mempunyai berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Wilayah Indonesia dengan laut yang begitu luas, menjadikan laut mempunyai potensi yang sangat besar. Salah satunya Kabupaten Lamongan yang berada di Provinsi Jawa Timur, dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, yang berbatasan dengan Laut Jawa di Utara. Letak geografis Kabupaten Lamongan ini menjadikan laut mempunyai potensi yang sangat besar. Salah satu potensi sumber daya laut yang dimanfaatkan di Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong adalah sumberdaya perikanan tangkap. Dalam menunjang aktivitas masyarakat perikanan, khususnya nelayan di daerah Brondong dan sekitarnya, Kecamatan Brondong ditunjang dengan adanya Pelabuhan Perikana Nusantara Brondong (PPNB). Pelabuhan ini merupakan leading sector pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir Lamongan khususnya daerah Brondong. PPNB merupakan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya nelayan saja yang memanfaatkan adanya PPNB tetapi juga tenaga kerja lain. Hal ini karena selain aktivitas penangkapan ikan, PPNB juga merupakan pusat jual beli hasil perikanan dan industri perikanan. Sehingga keberadaan PPNB memiliki peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Namun mulai tahun 20092011 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di PPNB. Dengan terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja di PPNB, diperlukan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Pengembangan dan pengelolahan pelabuhan yang baik akan menunjang kelancaran aktivitas perikanan yang nantinya akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sektor lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui menyediaan lapangan kerja. Pengembangan sendiri dapat diartikan sebagai adanya suatu perubahan dari apa yang sudah ada untuk menuju ke arah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rangka rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir serta Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rangka rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir.
Tinjauan Pustaka 1. Pembangunan Menurut Siagian dalam Suryono (2004, h.21), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo dalam Suryono (2010, h.3) menyatakan, bahwa pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Pengembangan Wilayah Wilayah adalah daerah yang memiliki karakteristik yang sama baik secara alam maupun manusia yang memiliki batas administrasi yang jelas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang–undang yang berlaku. Menurut Susantono (2009, h.5) terdapat beberapa konsep pengembangan wilayah, diantaranya: 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya yang dimiliki Konsep ini menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun internasional. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis pusat pertumbuhan Konsep pusat–pusat pertumbuhan atau yang dikenal juga dengan sebutan “kutub pertumbuhan”. Dimana pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi secara merata disemua wilayah, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa pusat pertumbuhan tertentu dengan variabel dan intensitas kekuatan dorong keluar (push factor) dan kekuatan tarikan ke dalam (pull factor) yang lebih besar dibandingkan wilayah sekitarnya. 3. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dengan bata–batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang berfungsi sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh kapal, bongkar muat ikan, maupun tempat pemasaranya yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang penunjang
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 368
perikanan lainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/ MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan Perikanan diklasifikasikan 4 (empat) kelas, yaitu sebagai berikut: Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS/Tipe A), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP/Tipe C), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D). Beberapa kriteria daya dukung pengembangan pelabuhan perikanan menurut Lubis dan Pane (2010) dalam Lubis (2012, h.104), berupa: (1) sistem dan kualitas pendataan; (2) aspirasi dari pemerintah pusat dan daerah; (3) kualitas Sumber daya manusia; (4) kondisi prasarana jalan menuju PP atau PPI; (5) kondisi sarana transportasi ke dan dari PP atau PPI; (6)fasilitas PP atau PPI (7) ketersediaan lahan. Dengan ketujuh kriteria tersebut, akan dapat disimpulkan apakah pengembangan suatu pelabuhan perikanan dapat direkomendasikan atau tidak. Rekomendasi dapat diarahkan pada 2 alternatif, yaitu “pengembangan penuh” atau “pengembangan terbatas”. Pengorganisasian dan pengelolaan suatu pelabuhan perikanan sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi suatu negara khusunya terhadap kepentingan publik. Menurut Lubis (2012, h.7781) ada 4 tipe pengelolaan pelabuhan, masingmasing tipe mempunyai pola yang berbeda–beda, yaitu: (1) pengelolaan oleh pemerintah daerah; (2) pengelolaan oleh perusahaan umum (semi publik); (3) pengelolaan oleh pemerintah pusat; (4) pengelolaan oleh swasta.
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari kesempatan kerja yang terjadi di tengah–tengah masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan publik bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pasal 39 ayat 3 menyebutkan bahwa semua kebiijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
4. Kerjasama Menurut Pamudji (1985, h.12) Kerjasama pada hakikatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan–hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu : unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Menurut Sjamsuddin (2005, h.26) Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan dan pembangunan, karena peranya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.
Metode Penelitian Berdasarkan permasalah yang ditulis, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti bertujuan ingin mendiskripsikan atau mengambarkan situasi dan kondisi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir. Fokus penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir Brondong Kabupaten Lamongan, meliputi: (a) Peningkatan produksi perikanan tangkap (b) Peningkatan fasilitas operasional pelabuhan perikanan (c) Kerjasama dengan lembaga/instansi yang terkait pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (d) Kerjasama dengan Swasta; (2) Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir
5. Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
6. Masyarakat Pesisir Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Menurut Dahuri dkk dalam Kusnadi (2006, h.26) menyebutkan Wilayah pesisir merupakan wilayah transisi, yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya. Di wilayah ini, sebagain besar masyarakanya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikawasan pesisir yang sebagain besar penduduknya bekerja menangkap ikan, kelompok masyarakat nelayan merupakan unsur terpenting bagi eksistensi masyarakat pesisir (Kusnadi, 2006, h.27). Sekalipun masyarakat nelayan memiliki kedudukan dan peranan sosial penting, tetapi hal ini tidak lepas dari kontribusi kelompok–kelompok masyarakat lain yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat nelayan.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 369
Brondong Kabupaten Lamongan, meliputi faktor Internal dan faktor Eksternal. Penelitian ini berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan dan situs penelitian di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 alur kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Usman dan Akbar, 2009 h.85). Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti meliputi 4 standar, yaitu: standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas (Lincoln dan Guba dikutip Bugin, 2007, h.59). Pembahasan 1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong masuk dalam kategori Pelabuhan tipe B, yangmana Pelabuhan Perikanan ini melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI; memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT; mempunyai panjang dermaga sekurang-kurangnya 161 m’ di PPNB I dan 364,5 m’ di PPNB II (area pengembangan pelabuhan), dengan kedalaman kolam sekurangkurangnya minus 3 m; mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran dengan hasil perikanan rata-rata 100 ton per hari; dan terdapat industri pengolahan ikan maupun industri penunjang lainnya. Pengembangan PPNB meliputi dua jenis pengembangan yaitu pengembangan fisik dan non fisik. Pengembangan fisik berpacu Master Plan. Master Plan yang dibuat PPNB sudah mengalami beberapa perubahan. Pertama kali disusun pada tahun 1997, kemudian tahun 2006 ada perubahan dan yang terakhir tahun 2012. Perubahan Master Plan ini karena disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tuntutan masyarakat. Sedangkan pengembangan non fisik dengan memberikan, pelatihan-pelatihan kepada nelayan dan juga Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada di lembaga. Pelatihan–pelatihan untuk Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga bisa dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah
Pusat. Kegiatan–kegiatan nonfisik yang ada di PPNB meliputi: Laporan Produktivitas Kapal penangkapan ikan; Pemantauan Mutu Hasil Perikanan; Pendataan logbook Penangkapan Ikan; Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP); Pengusahaan Fasilitas Pelabuhan; Pelaksanaan Minapolitan; Operasional Kebersihan; Outbond. Pengembangan PPNB termasuk dalam kategori pengembangan penuh, dimana pelabuahan perikanan selain dikembangkan aktivitas dan sumberdaya manusianya, juga melakukan perbaikan fasilitas yang rusak dan pengembangan fasilitas yang ada. 2. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir a. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap di PPNB sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di dalamnya. Hal ini dapat dilihat jika di tahun–tahun produksi ikanya tinggi maka penyerapan tenaga kerjanya juga meningkat dan sebaliknya jika di tahun–tahun produksi ikanya rendah maka penyerapan tenaganya juga akan rendah. Jumlah produksi ikan di PPNB selain hasil tangkapan nelayan yang fishing base di PPNB juga di dukung ikan dari luar baik dari jalur darat (truk) maupun dari jalur laut (kapal collecting). Peningkatan produksi perikanan tangkap tidak terlepas dari peran para nelayan. Para nelayan yang membawa ikan hasil tangkapanya kemudian berlabuh di PPNB, sehingga peran nelayan sangat mempengaruhi jumlah produksi ikan. Untuk itu PPNB melakukan pembinaan terhadap nelayan, baik melalui pelatihan–pelatihan maupun perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pelabuhan. Jika semua pengembangan berjalan dengan baik maka akan memberikan kemudahan bagi para nelayan dan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas perikanan dengan lancar, yang pada giliranya dapat menambah penyerapan tenaga kerja didalamnya. Setiap kapal yang bongkar ikan hasil tangkapan para nelayan ada banyak tenaga kerja yang terlibat, seperti: ABK kapal, tukang sortir ikan, tukang pikul ikan, bakul– bakul ikan, kuli/juri. Jika dalam 1 hari ada sekitar 20 kapal yang bongkar, maka ada
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 370
sekitar 943 tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Selain tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan bongkar ikan, ada juga tenaga kerja dalam bidang transportasi seperti: tukang becak, sopir tossa, sopir pick up, dan sopir truk. Dari pengelola pelabuhan ada petugas yang terlibat di dalam lapangan seperti: petugas air, petugas keranjang, petugas tambat labuh, petugas kesyahbandaran, petugas WASDI, maupun petugas security. b.
Peningkatan Operasional Pelabuhan PPNB sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, dalam menjalankan fungsinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas perikanan tangkap. Fasilitas tersebut terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar dalam menunjang kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan atau dapat disebut sebagai infrastruktur utama di pelabuhan. Fasilitas ini diperlukan dalam menjamin keamanan dan kelancaran kapal sewaktu keluar masuk pelabuhan dan selama berlabuh di area pelabuhan. Fasilitas fungsional merupakan failitas yang berfungsi untuk menigkatkan nilai guna dari fasilitas pokok yang juga sering disebut dengan fasilitas suprastruktur. Fasilitas ini mendukung pengembangan usaha perikanan tangkap yang ada di PPNB. Fasilitas Penunjang merupakan fasilitas sekunder yangmana secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan dan memberikan kenyamanan kepada para pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas di area pelabuhan perikanan. c.
Kerjasama terkait pengelolaan pelabuhan PPNB dalam pengelolaanya berkerja sama dengan beberapa lembaga/instansi terkait pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan. Lembaga/ instansi tersebut adalah Perum PPS Cabang Brondong dan KUD sedangkan untuk malakukan penyuluhan-penyuluhan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Setiap lembaga /instansi itu mempunyai tugas dan fungsinya masing–masing. d.
Kerjasama dengan swasta Kerjasama dilakukan PPNB dengan unit–unit usaha, dimana unit usaha ini akan
memanfaatkan fasilitas (lahan atau bangunan) di area pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPNB II). Unit usaha yang nantinya akan beroperasi di area pengembangan PPNB tidak hanya unit usaha dalam sekala besar (industri) terdapat juga unit-unit usaha kecil yang menyediakan kebutuhan nelayan seperti kios–kios maupun warung–warung makan. Kerjasama ini akan dapat memotong rantai dingin ikan dan juga akan menyerap tenaga kerja baru diluar pekerjaan sebagai nelayan atau bisa dikatakan tenaga kerja yang tergabung dalam unit usaha. Kebanyakan industri yang nantinya akan beroperasi di PPNB adalah unit pengelolaan ikan. Selain unit pengelolaan ikan terdapat juga penyedia layanan seperti pabrik es, dooking kapal maupun kios–kios yang ada di area pelabuhan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan unit usaha/industri di PPNB II ini sudah berjalan, maka PPNB ini nantinya akan dapat menyerap tenaga kerja berjumlah 535 orang 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir a. Faktor Pendukung Faktor pendukung yang memperlancar pengembangan PPNB adalah masyarakat nelayan, letak geografis (kondisi sekitar pelabuhan), dan pemerintah. Masyarakat pesisir umumya dan masyarakat nelayan khususnya senbagai pengguna PPNB sangat mendukung pengembangan pelabuhan. Di mana konsultan yang ditunjuk dalam pembuatan Master Plan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengembangan pelabuhan. Masyarakat melalui Rukun Nelayan (RN) diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi terkait pengembangan. Letak geografis PPNB yang berada di jalur Utara laut Jawa memberikan kemudahan dalam melakukan distribusi maupun pemasaran hasil perikanan tangkap. Dimana dengan tempat–tempat strategis tidak begitu jauh baik dengan kantor–kantor pemerintahan maupun pelabuhan dan bandara. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pendistribusian lewat laut maupun lewat udara. Selain itu PPNB juga didukung adanya 7 industri pengolahan ikan yang sudah beroperasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan beberapa jenis usaha yang dikelola oleh peroranngan seperti pemin-
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 371
dangan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan olahan makanan. Pemerintah sendiri sebagai personil publik memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan PPNB, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan melalui pemberian dana dan dipilihnya PPNB sebagai uji coba pertama program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan kawasan minapolitan. Sedangkan Pemerintah daerah lebih banyak pada pengembangan nonfisiknya, yaitu melalui program bantuan kepada masyarakat langsung. b.
Faktor Penghambat Faktor yang penghambat pengembangan PPNB adalah masalah dana serta kondisi alam dan cuaca. Dana untuk Pengembangan PPNB sangat bergantung dari pusat. Sedangkan dana yang turun sangat terbatas sehingga pengembangnya dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dan memerlukan waktu yang lama. Pengembangan PPNB memerlukan dana yang sangat mahal, hal ini karena pengembanganya meliputi pekerjaan di darat dan di laut serta terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. Kondisi perairan yang berlumpur dan berkarang menyebabkan kolam pelabuhan berlumpur pasir dan berkarang. Karangnya bertebaran dan tidak pada satu spot sehingga menyulitkan dalam melakukan pengerukan. Adanya karang ini menyebabkan terbatasnya gerak armada dan dalam kondisi surut akan menyebabkan rusaknya badan kapal. PPNB yang letaknya di tengah-tengah masyarakat
menyebabkan lahan untuk pengembangan terbatas, sehingga dengan terpaksa dilakukan reklamasi. Dalam memanfaatkan potensi alam, salah satu yang menjadi kelamahanya adalah sangat bergantung pada cuaca. Jika cuacanya musim angin barat, maka produksi ikan dari laut akan menurun karena terjadi perubahan pola ikan dan waktu reproduksi ikan, ditambah lagi gelombang yang tinggi serta angin yang kencang akan menghambat para nelayan untuk pergi melaut. Sehingga produksi ikan di PPNB juga akan menurun, hal ini akan mempengaruhi aktivitas perikanan tangkap di PPNB karena pasokan ikan yang lebih sedikit. Kesimpulan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi dua jenis pengembangan, yaitu pengembangan fisik dan pengembangan nonfisik. Pengembangan fisik berpacu pada Master Plan dan pengembangan nonfisiknya dengan melakukan pelatihanpelatihan terhadap nelayan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam lembaganya. Jika pengembangan PPNB berjalan dengan lancar dan industri didalamnya sudah berjalan maka nantinya akan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja didalam maupun diluar hubungan kerja. Faktor pendukung pengembangan PPNB yaitu letak geografisnya, masyarakat nelayan, dan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu masalah dana, kondisi alam, dan cuaca. Agar pengembangan PPNB tidak merusak lingkungan perairan di sekitarnya, maka wajib dilengkapi dengan AMDAL..
Daftar Pustaka Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Keban, T Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta, Gavamedia Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung, Humaniora. Lubis, Ernani. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor, IPB Press. Pamudji. 1985. Kerjasama Antar Daerah: Jakarta, Bina Aksara. Sjamsuddin, Sjamsiar. 2005. Kepemerintahan dan Kemitraan. Malang, Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang, UM Press. Suryono, Agus. 2010. Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang, UB Press. Susantono, Bambang. 2009. Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Jakarta, Kata Hasta. Usman, Husaini dan Akbar, Purnamo Setiady. 2008. Metodologi Penelitian Sosial ed.2. Jakarta, Bumi Aksara. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2008–2012. Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, (2013). Kabupaten Lamongan.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 372
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 367-373| 373
