PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI) Oleh Intihanah dan Nur Afifa Muthia S Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.
ABSTRACT This study aimed to examine the effect of the Budget Participation and Good Governance on the Performance of Local Government in the Health Department Kendari. The population are used in this study that all employees at the Department of Health Kendari amounted to 93 people, where the number of samples amounted to 32 people. The samples in this study using purposive sampling technique. Data analysis method used is multiple linear regression test such as t test and F test with used computer program SPSS 20 for windows. The result of this study show that in partially, budgetary participation and good governance have a positive and significant effect on the performance of local government on Health Department Kendari. In simultaneously, independent variables namely budgetary participation and good governance have a significant effect on the performance of local government on Health Department Kendari. Coefficient determination test showed the value of R Square of 0.391, this shows that the ability of independent variables in explaining the dependent variable is quite good with the coefficient of determination of 39.1%, while the remaining 60.9% is explained by other variables not examined. Keywords: Budgetary Participation, Good Governance, and Performance of Local Government. I.
PENDAHULUAN Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah hampir keseluruh aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan dari yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris yang dimana memberikan kebebasan serta keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Terjadi perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa perubahan di bidang ini diperlukan, antara lain: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (Good Governance) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Gustika, 2013) Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 67
pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi good governance. Organsiasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika terakutalisasikan dalam kinerja organisasi dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu kinerja merupakan the ultimate goals dalam setiap organisasi publik, (Anggraeni, 2009: 1). Organisasi pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya wajib untuk mempunyai perencanaan yang telah disusun dalam bentuk anggaran. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut (Anggraeni, 2013). Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam hal ini instansi pemerintah daerah. Faktor lain yang mendukung peningkatan kinerja organisasi selain partisipasi anggaran adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal penggunaan wewenang, administrasi, ekonomi, politik untuk mengelola masalah negara dalam semua tingkatan berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan tanggap terhadap kebutuhan/masalah masyarakat dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya penerapan good governance. Seperti suap-menyuap, kolusi, korupsi,dan nepotisme (KKN) yang masih mewarnai praktik bisnis di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari? (2) Apakah Good Governance berpengaruh signifikan Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari? (3) Apakah Partisipasi Anggaran dan Good Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti secara empiris mengenai (1) pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 68
Kota Kendari, (2) pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari, (3) pengaruh partisipasi anggaran dan good governance secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. II. 1.
KAJIAN TEORI Pengertian Anggaran Menurut Mardiasmo (2009:61) :”Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.” Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi,(6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2009:63-66). Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja. (Bangun, 2009:12-13) Ridwan (2011:24) menjelaskan bahwa secara garis besar, pendekatan dalam penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga, yakni : 1. Pendekatan top-down 2. Pendekatan bottom-up 3. Kombinasi top-down dan bottom-up Dalam pendekatan top-down, proses penyusunan anggaran dimulai dari manajer puncak. Anggaran diturunkan dari manajer puncak kepada bawahannya dan bawahan tersebut dituntut untuk melaksanakan anggaran tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunannya. Dalam pendekatan bottom-up, anggaran disusun sepenuhnya oleh bawahan dan disahkan oleh manajer puncak sebagai anggaran perusahaan. Hal yang menonjol dari pendekatan ini adalah adanya negosiasi usulan anggaran antara penyusun anggaran dengan komite anggaran. Pendekatan yang paling banyak dianut adalah gabungan pendekatan top- down dan bottom-up. Dalam pendekataan ini anggaran disusun oleh setiap manajer pusat pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan dengan berpedoman pada tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Partisipasi anggaran secara terperinci terdiri atas 3 indikator. Berikut indikator dari partisipasi anggaran yang dikemukakan oleh Brownell adalah : 1. Keterlibatan. Menggambarkan keterlibatan individu-individu dalam menyusun anggaran baik itu dalam memberikan alasan, masukan informasi, serta keikutsertaan seseorang dalam penyusunan anggaran, dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran tersebut.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 69
2. Pengaruh. Anggaran partisipasi diharapkan dapat mencegah perilaku disfungsional, sehingga partisipasi anggaran dapat memberikan pengaruh baik bagi kinerja pegawai, pimpinan, maupun bawahan. 3. Kontribusi. Menggambarkan kontribusi dari pegawai baik bawahan maupun atasan yaitu dalam memberikan pendapat, usulan informasi dan motivasi untuk turut serta dalam penyusunan anggaran. 2.
Good Governance Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian Good Governance sebagai berikut “the exersice of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels” (Mardiasmo, 2009:17). Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. menjelaskan pengertian kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu : kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benarbenar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara. 3.
Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Chabib (2011:3) kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian dalam Halim dan Iqbal, 2010: 203). Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2001:337). Indikator kinerja yang akan ditetapkan dikategorikan sebagai berikut: a) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. misalnya sumber daya manusia, dana, material , kebijakan atau peraturan perundang-undang yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan meninjau distribusi sumber daya suatu lembaga.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 70
b) c) d)
e)
Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan nonfisik. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Menggambarkan manfaat yang diperoleh baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator kinerja ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.
4.
Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Fendi Ardinata (2015) yang meneliti tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Kota Gorontalo (Studi pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)”. Penelitian ini memberikan bukti bahwa secara simultan partisipasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Kota Gorontalo. Selanjutnya, secara parsial partispasi anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD Kota Gorontalo. Penelitian yang sama dilakukan oleh Rafika Anggraeni (2009) yang meneliti tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Kab. Labuhan Batu”. Penelitian ini memberikan bukti bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintah Kab. Labuhan Batu, sedangkan komitmen organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kab. Labuhan Batu. Penelitian Adiputra, dkk (2014) yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behavior dan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif Balance Scorecard (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)”. Penelitian ini memberikan bukti bahwa Secara simultan, system pengendalian internal, organizational citizenship behaviour, dan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif balanced scorecard. Secara parsial Good governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng berdasarkan perspektif balanced scorecard. 5. Paradigma Penelitian Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini bahwa adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari. Selain itu, dengan baiknya penerapan good governance pada Dinas Kesehatan Kota Kendari diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja yang akan dihasilkan.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 71
Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut: Skema 1. Paradigma Penelitian
ε Partisipasi Anggaran
H1 H2 H3
Kinerja Pemerintah Daerah
Good Governance
6.
Hipotesis penelitian Adapun model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah H2 : Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah H3 : Partisipasi Anggaran dan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah III.
METODE PENELITIAN Objek dalam penelitian adalah Partisipasi Anggaran dan Good Governance sebagai variabel independen dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen pada Dinas Kesehatan Kota Kendari yang beralamat di Jalan. Brigjend Z.A. Sugianto No. 37 samping RSUD Abunawas Kota Kendari. Jenis data dalam penelitian ini, adalah: (1) Data Kualitatif, dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Kendari berupa penjelasan yang memberikan keterangan baik secara tertulis maupun lisan berupa sejarah singkat Dinas Kesehatan Kota Kendari, struktur organisasi, visi dan misi, dan keterangan lainnya. (2) Data Kuantitatif, dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan kuisioner yang diukur menggunakan skor dari skala Likert. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2009:42). Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Kendari yang dikumpulkan melalui kuesioner. (2) Data Sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 72
pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2009:42). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa profil dan sejarah Dinas Kesehatan Kota Kendari , serta data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku referensi dari berbagai sumber. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah: (1) Kuesioner (Quisionaire), membagikan daftar pernyataaan kepada responden di Dinas Kesehatan Kota Kendari, yang dibuat berdasarkan indikator, melihat dari penelitian terdahulu serta menyesuaikan dengan keadaan objek penelitian. (2) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari yang relevan dengan penelitian. (3) Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi Anggaran (X1), merupakan proses dimana individu-individu, baik atasan maupun bawahan, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam menentukan target anggaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi anggaran, yaitu : (a) Keterlibatan, (b) Pengaruh, (c) Kontribusi. 2. Good Governance (X2), adalah Suatu suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal penggunaan wewenang, administrasi, ekonomi dan politik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan pelayanan publik berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel good governance, yaitu : (a) Partisipasi, (b) Aturan Hukum, (c)Transparansi, (d) Daya Tanggap, (e) Berorientasi Konsensus, (f) Berkeadilan, (g) Efektivitas dan Efisiensi, (h) Akuntabilitas, (i) Bervisi Strategi 3. Kinerja Pemerintah Daerah (Y), merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuantujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja pemerintah daerah, yaitu : (a) masukan (input), (b) keluaran (output), (c) hasil (outcomes), (d) manfaat (benefit), (e) dampak (impact). IV. 1. a.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Deskripsi Variabel Penelitian Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran (X1). Variabel ini diukur dengan 3 indikator terdiri dari 6 item pernyataan. Adapun distribusi frekuensi jawaban untuk variabel partisipasi anggaran dikategorikan kuat dengan persentase kecenderungan skor jawaban adalah sebesar 78,17%. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 73
Kemudian variabel good governance (X2). Variabel ini diukur dengan 9 indikator terdiri dari 18 item pernyataan. Adapun hasil distribusi frekuensi jawaban untuk variabel good governance dikategorikan sangat kuat, dengan persentase kecenderungan skor jawaban sebesar 84,12%. Selanjutnya variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah (Y). Variabel ini diukur berdasarkan 5 indikator terdiri dari 11 item pernyataan. Adapun hasil distribusi frekuensi jawaban untuk variabel kinerja pemerintah daerah dikategorikan kuat, dengan persentase kecenderungan skor jawaban adalah sebesar 80,41%. Adapun distribusi frekuensi jawaban responden masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut : Tabel 1. Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Frekuensi jawaban responden Variabel Partisipasi Anggaran (X1)
TS (2)
STS (1)
F 1 0 1
% 1,8 0 1,8
F 0 0 0
5,5
0
0
X2.2 19 35,2 35 64,8 0 0 X2.3 22 40,7 31 57,4 1 1,8 X2.4 17 31,5 32 59,3 4 7,4 X2.5 7 13 39 72,2 8 14,8 X2.6 16 29,6 36 66,7 2 3,7 X2.7 16 29,6 27 50 10 18,5 X2.8 18 33,3 35 64,8 1 1,8 X2.9 19 35,2 26 48,1 9 16,7 Rata-rata variabel Good Governance (X2)
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1,8 0 0 1,8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1
1,2
0 0
X2.2 8 14,8 29 53,7 14 25,9 3 X2.3 14 25,9 30 55,5 9 16,7 1 X2.4 15 27,8 29 53,7 9 16,7 1 X2.5 10 18,5 35 64,8 8 14,8 1 Rata-rata variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
5,5 1,8 1,8 1,8
0 0 0 0
Indikator
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
S (4)
N (3)
F % F % F % X1.1 11 20,4 42 77,8 0 0 X1.2 6 11,1 43 79,6 5 9,3 X1.3 17 31,5 32 59,3 4 7,4 Rata-rata variabel Partisipasi Anggaran (X1) X2.1
Good Governance (X2)
SS (5)
X2.1
16
18
29,6
22,2
35
52
64,8
64,2
3
6
7,4
% 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Rata -rata skor
%
225 181 227 633 229
4,17 3,36 4,21 3,91
83,3 67,1 84,1 78,17
4,24
84,8
235 237 227 215 230 220 233 226 2.052 330
4,36 4,40 4,20 3,98 4,26 4,08 4,32 4,2 4,23
87,2 88 84 79,6 85,2 81,6 86,3 83,7 84,12
4,07
81,47
204 219 219 216 1.188
3,78 4,06 4,06 4,00 3,99
75,6 81,2 81,2 80 80,41
Total Skor
Sumber: Data Primer (diolah), 2016.
Selanjutnya dilakukan uji kualitas data atas kuesioner yang digunakan, dimana berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas, diperoleh bahwa keseluruhan item dan indikator dari variabel penelitian ini menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Keputusan ini diambil karena nilai koefisien Pearson di atas 0.30, dan nilai koefisien korelasi dari hasil Cronbach’s Alpha di atas 0.60, dengan tingkat signifikansi < 0,05. Hasil uji analisis faktor menunjukkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing variabel sangat signifikan membentuk variabel tersebut dengan nilai signifikan < 0,05. Hasil analisis faktor untuk variabel partisipasi anggaran terlihat bahwa indikator kontribusi (X1.3) paling dominan membentuk variabel dengan loading factor sebesar 0,843. Untuk Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 74
variabel good governance terlihat bahwa indikator aturan hukum (X2.2) paling dominan membentuk variabel dengan loading factor sebesar 0,823. Sedangkan, untuk variabel kinerja pemerintah daerah, indikator hasil (Y1.3) adalah faktor paling dominan membentuk kinerja pemerintah daerah dengan loading factor sebesar 0,672. b.
Deskripsi Analisis Linier Berganda Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antar variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang digunakan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Model B (Constant)
Std. Error
T
Sig.
.000
1.000
Beta
3,357
.194
Partisipasi Anggaran
.440
.201
.440
2.194
.002
Good Governance
.492
.201
.492
2.092
.008
f-tabel
3,40
t-tabel
1,711
Sumber: Hasil output IBM SPSS 21
Berdasarkan tabel 2, maka rumus regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
2.
Y = 3,357 + 0,440X1 + 0,492X2 + ɛ Koefisien regresi untuk variabel Partisipasi anggaran adalah 0,440 kali, dapat diartikan bahwa terdapat hubungan posistif antara Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah . Sehingga apabila variabel Partisipasi Anggaran terjadi kenaikan 1 kali dan variabel Good Governance diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,440 kali. Koefisien regresi untuk variabel Good Governance adalah 0,492 kali, dapat diartikan bahwa terhadap hubungan posistif antara Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga apabila variabel Good Governance terjadi kenaikan 1 kali dan variabel Partisipasi Anggaran diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,492 kali.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 75
c. 1.
Pengujian Hipotesis Uji t (Parsial) Hipotesis pertama yaitu Partisipasi Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel 2, diperoleh thitung untuk partisipasi anggaran yaitu sebesar 2,194 dengan nilai t-tabel sebesar 1,711 (t-hitung = 2,194 > t-tabel = 1,711) atau dengan tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,002 < α = 0,05, maka H1 diterima atau tolak H0. Hal ini menjelaskan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua yaitu Good Governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel 2, diperoleh thitung untuk Good governance yaitu sebesar 2,092 dengan nilai t-tabel sebesar 1,711 (t-hitung = 2,092 > t-tabel = 1,711) atau dengan tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,008 < α = 0,05, maka H2 diterima dan tolak H0. Hal ini menjelaskan bahwa good governance berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. 2.
Uji F (Simultan) Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan (bersama-sama) diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut : Tabel 3. Hasil Uji Simultan a
ANOVA Model
Sum of Squares
Regression 1
Df
Mean Square
1,613
2
,807
Residual
24,387
24
1,016
Total
26,000
26
F
12,794
Sig.
,000
b
Sumber : Hasil output IBM SPSS 20, data primer diolah tahun 2016
Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS pada tabel 3 diperoleh nilai f-hitung sebesar 12,794 yang lebih besar dari sebesar 3.40 (12,794 > 3,44) dengan nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dinyatakan variabel Partisipasi Anggaran dan Good Governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. 3.
Uji Koefisien Determinasi Berdasarkan uji regresi diperoleh Nilai R Square (R determinan) sebesar 0,391 atau 39,1% memberikan arti bahwa Variabel Independen (Partisipasi Anggaran dan Good Governance) mempunyai pengaruh sebesar 39,1%
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 76
terhadap Variabel Dependen (Kinerja Pemerintah Daerah). Sedangkan, sisanya sebesar 60,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 2.
Pembahasan a. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Artinya, semakin tinggi partisipasi pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja yang akan dihasilkan. Pengaruh signifikan ini dikarenakan pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Kendari yang ikut dalam penyusunan anggaran selalu memberikan pendapat dalam penyusunan program-program kerja unit. Dana yang dianggarkan oleh atasan pada unit kerjanya didasarkan pada prinsip rasional kinerja. Selain itu, atasan selalu meminta usulan kepada pegawai ketika anggaran sedang disusun. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi anggaran tidak dapat diragukan lagi karena merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan kerja dari suatu instansi dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fendi Ardinata (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial partisipasi anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD. Hal ini juga sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Tri Uci Mustika (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Supomo dan Indrianto (1998) dalam Irfan (2010) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu terlibat dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran. Partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja organisasi. Apabila aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran maka tujuan sasaran anggaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa good governance berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari akan meningkat jika penerapan good governance pada Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah baik. Pengaruh signifikan ini dikarenakan penerapan good governance pada Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah baik dimana dalam penerapannya pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Kendari memiliki kesempatan berpartisipasi untuk meningkatkan kinerjanya dan terdapat mekanisme reward apabila pegawai bekerja dengan baik. Adanya kerangka hukum serta aturan yang kuat yakni adanya sanksi yang diberikan keapda pegawai yang melanggar peraturan. Adanya kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi kepada kepentingan b.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 77
masyarakat. Adanya pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitasnya berupa laporan realisasi anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Kesehatan Kota Kendari memiliki visi yang jauh kedepan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, dkk (2014) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh system pengendalian intern, OCB dan good governance terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Hal ini juga sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Amelia, dkk (2013) yang menemukan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa partisipasi anggaran dan good governance berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Semua variabel independen (partisipasi anggaran dan good governance) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi dari atasan maupun bawahan dalam penyusunan anggaran, program/kegiatan yang telah diprogramkan dapat terealisasi sesuai dengan yang ditetapkan, dimana semakin tinggi realisasi dari anggaran yang ditargetkan maka kinerja akan semakin baik dan penerapan good governance yang baik dengan adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsive, berorientasi consensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas serta bervisi strategis akan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Kendari. Menurut Halim dan Iqbal (2010:203), kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fendi Ardinata (2013) yang menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan partisipasi anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Adiputra (2013) yang menyatakan bahwa good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. c.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. (2) Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. (3) Partisipasi Anggaran dan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Saran dan rekomendasi yang diajukan oleh penulis berdasarkan simpulan dan hasil penelitian ini yaitu (1) Bagi kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari agar Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 78
partisipasi para pegawai baik atasan maupun bawahan tetap dijaga, dan dipertahankan serta memperhatikan indikator-indikator yang terdapat pada faktor-faktor terkait dengan Kinerja Pemerintah Daerah, karena dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak dapat menciptakan anggaran yang lebih baik sehingga dapat terealisasi sesuai yang ditetapkan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Kendari diharapkan dapat meningkatkan good governance karena good governance dapat meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Kendari. (2) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja pemerintah daerah bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, dan lain-lain. DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behaviour Dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No:1 Tahun 2014). Universitas Pendidikan Ganesha. Anggraeni, Rafika. 2009. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhu Batu”. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Ardinata, Fendi. 2015. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Kota Gorontalo (Studi pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)”. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo. Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis Sekolah Pasca Sarjana Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fitri Anggraeni, Anisa. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada PT Telkomunikasi Indonesia. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. --------------. 2006. “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006 --------------. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Ridwan. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Makasar). Skripsi Universitas Hasanuddin. Umar, Husein. 2009. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO
Page 79
