PENGALIHWUJUDAN DALAM KERANGKA KONSEP HUKUM HAK CIPTA

PENGALIHWUJUDAN DALAM KERANGKA KONSEP HUKUM HAK CIPTA Besar Jurusan Hukum, Fakultas Humaniora, BINUS University Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT Power of human intelligence and reasoning power as God's creation that has such a great ability and accompanied with such advanced technology to create or creation something, make something that is often beyond the limits of existing rules at the level of human life itself. The result of creativity and creations that appear either truly original creation or a form can not be separated from adaptations of copyright law. Copyright laws are made with the intent to regulate and protect the rights, in fact, considered to still have the weakness, therefore this paper tries to lift the adaptations within the framework of copyright law. In this article the author uses qualitative and descriptive methods are based on secondary data. From the results have not been found the regulations or laws that specifically deal about adaptations Keywords: law concept, copyrights, adaptations

ABSTRAK Daya kecerdasan dan daya nalar manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai kemampuan yang begitu hebat dan diiringi dengan teknologi yang begitu canggih untuk menciptakan atau mengkreasikan sesuatu, membuat sesuatu itu sering melewati batas aturan yang ada dalam tataran kehidupan manusia itu sendir. Hasil kreativitas dan kreasi yang nampak asli atau adaptasi pasti berhubungan dengan Undang-undang hak cipta. Tujuan pembentukan Undang-undang hak cipta adalah untuk mengatur dan melindungi hak cipta yang masih dipandang lemah saat ini.Di dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukan regulasi atau undang-undang yang terkait dengan adaptasi. Kata kunci: konsep hukum, hak cipta, adaptasi

10

HUMANIORA Vol.3 No.1 April 2012: 10-22

PENDAHULUAN Daya kecerdasan dan daya nalar manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa tersebut pada awalnya hanya terbatas pada lingkungan social yang dekat yang kemudian semakin melebar. Rasa ingin tahu manusia yang terus berkembang itu membuat ia tidak berhenti dilingkungan yang sempit semata akan tetapi terkait dengan dunia luar dan juga dengan bidang-bidang yang berbeda. Dengan rasa ingin tahu tersebut, manusia kemudian bisa menciptakan atau membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Benda yang diciptakan dengan menggunakan daya kecerdasan dan daya nalarnya itu kemudian diangap sebagai benda yang melekat dan dapat dimiliki dengan segala haknya, dan menganggap bahwa tidak semua orang boleh mengakui barang tersebut miliknya kecuali atas seijin dari sang pembuat. Selain rasa ingin tahu yang memunculkan atau menghasilkan teknologi canggih tersebut, pergaulan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya baik pada lingkup kecil dalam satu Negara maupun dalam lingkungan internasional dengan kondisi social yang komplek, sering memberikan dan membatasi hak dan kewajiban dari yang satu terhadap yang lainnya. Berkenaan dengan masalah pergaulan, masalah hak dan kewajiban, dan masalah kebendaan yang ia miliki, unsur perkembangan perdagangan internasional juga mengangkat HKI sebagai bagian dari instrumen perdagangan dengan memasukkan HKI sebagai bagian tak terpisahkan dalam Perundingan Putaran Uruguay yang ditandai dengan terbentuknya the World Trade Organisation yang dalam Annex atau lampirannya yang memuat TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods). Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari WTO, telah ikut serta meratifikasi perjanjian WTO, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Bern yang merupakan salah satu dari tiga konvensi yang wajib diratifikasi oleh negara peserta WTO pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres no 18 Tahun 1997 yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi Bern. Sebagai bentuk kemajuan dari pelaksanaan konvensi Pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan perundangan seperti: Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yang didahului dengan beberapa Peraturan yang terkait dan yang masih berlaku seperti: (1) Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works; dan (2) Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. Dalam tulisan ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui hukum tentang pengalihwujudan secara lebih mendalam. Tulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

METODE Metode penulisan ini menggunakan tipe deskriptif, dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan. Data diolah secara kualitatif. Sementara sebagai bahan tulisan ini penulis mengambil sumber data dari perpustakaan Universitas Bina Nusantara dan Universitas Padjadjaran.

Pengalihwujudan ….. (Besar)

11

HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Hak Cipta Hak cipta yang ada sekarang ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun konsep hukum tentang hak cipta yang dikenal di Indonesia baru pada awal tahun 80-an. Ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi pertama: Konsep Copyrights yang berkembang di negara Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum Common Law. Kedua adalah konsep Droit d’Auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law. Konsep yang pertama lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku. dapat di telusuri dari berlakunya dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku tersebut. Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of Anne 1709 yang dianggap sebaga peletak dasar konsep modern dalam hak cipta. Konsep droit d’ auteur lebih menekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep yang mendasarkan pada aliran hukum alam ini menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini meletakkan dasar pengakuan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Dalam pasal 1 angka 1 UU 19/2002 dinyatakan bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sementara pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan ciptaan: adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya. Pendaftaran ini diperlukan untuk dijadilan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 12 ayat 1 point (l) UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 bahwa: dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: karya terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampe, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Dalam penjelasan pasal 12 huruf l, bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta adalah pengubahan bentuk , misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama dan novel menjadi film. Penjelasan pasal 12 huruf l tidak memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format CD (compact Disc) menjadi MP3(MPEG1 layer 3),Winamp dan Windows Media Player yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya. UU 19/2002 menyatakan dengan jelas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, memohon penyitaan, gugatan penyerahan kembali penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana hak cipta (Sjahputra, 2009). UU 19/2002 belum mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi yang juga mempermudah terjadinya tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta, melalui pengalihwujudan dan penyebaran karya cipta.

12


Berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai pencipta atau sebagai pemegang hak cipta maka terdapat lima hal, yaitu: (1) jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya; (2) jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu; (3) jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas; (4) jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak; dan (5) jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Masa perlindungan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan; hal ini sama dengan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan dan jika hak cipta atas ciptaan tersebut di atas dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Sementara Hak cipta atas ciptaan, yaitu: (1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; (2) drama atau drama musikal, tari, koreografi; (3) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni pahat; (4) seni batik; (5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (6) arsitektur; (7) ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lain; (8) alat peraga; (9) peta; (10) terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika hak cipta tersebut dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidupnya pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Sedangkan hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh Negara berdasarkan pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu, pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak-hak yang melekat dalam suatu ciptaan adalah Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi adalah hak hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah: (1) sistem pendaftaran hak cipta adalah bersifat negatif deklaratif artinya setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya; dan (2) pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2).


13

Adapun cara yang diakui secara internasional yaitu: (1) untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda © disertai nama pencipta dan tahun penerbitan; (2) untuk karya rekaman (audio dan audiovisual) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan; (3) untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “Todos los derechos reservados” /“All Rights Reversed” (Damian, 2009).

Pengalihwujudan Pengalihwujudan yang kalau dalam bahasa inggrisnya adalah adaptations, atau the transfer form untuk pengertian pengalihan wujud, atau transferor embodiment untuk Pengalih wujudan (dengan pemenggalan kata) atau over form untuk alih wujud. Dalam penjelasan pasal 12 huruf l menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta adalah pengubahan bentuk, misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama dan novel menjadi film. Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah bagaimana alih bentuk karya cipta ke bentuk (format) digital. Terkadang hal ini menimbulkan interpertasi berbeda-beda termasuk pelanggaran hak ciptanya. Ketika lagu atau musik yang sebelumnya didapatkan dalam bentuk kaset atau keping cakram (CD), maka bagaimana statusnya jika telah menjadi format MP3 atau MP5. Apakah tetap dapat dikategorikan karya cipta lagu atau program komputer?. Beberapa hal berkait dengan open source, masalah fair use, masalah copy left dan lain-lain, hal ini tentu diperlukan jalan keluar dimana salah satunya adalah dengan cara penyempurnaan beberapa ketentuan di dalam UUHC. Sebagai gambaran bahwa di Amerika serikat pada akhir 1998, memberlakukan rezim sui generis melalui Digital Millennium Copyright Act (DCMA) sebagai upaya perlindungan HKI khususnya hak cipta di Internet (Corriea, 2000). Pengalihwujudan adalah pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Mengubah karya musik dari format CD (compact Disc) menjadi MP3(MPEG1 layer 3),Winamp dan Windows Media Player yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer. Pada perpustakaan yang sudah terdigitalisasi kita mengenal model dan bentuk yang bisa digolongkan ke dalam bentuk pengalihwujudan yang dikenal antara lain: peraturan deposit, trade-secrecy, copy left, dan doktin fair use. Copy Left Jika copyright umumnya digunakan untuk melarang penggunaan karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak ciptanya, maka copy left justru memastikan bahwa setiap orang yang memperkaya intelektual tersebut dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga meredistribusi baik karya yang asli atau karya turunannya. Dalam copy left, misalnya adalah GNU General Public License. Si pencipta tidak memunculkan atau tidak menuntut hak ekonomisnya namun tetap menuntut hak moralnya, yaitu hak pencantuman nama dalam ciptaannya. Prinsip yang diusung oleh copyleft adalah meniadakan hak ekonomi dan tetap mengusung hak moral. Kandungan copy left yaitu sekumpulan lisensi yang diberikan pada setiap orang yang memiliki kopi suatu karya ilmiah untuk menjamin agar orang tersebut dapat menjalankan hak ekonomi atas karya tersebut (menggandakan, menyebarluaskan, memodifikasi) dengan syarat karya tersebut dan turunannya disebarkan dengan lisensi yang sama. Copyleft lazimnya diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Lisensi dalam copy left menjamin bahwa setiap pemilik dari kopi suatu karya digital dapat melakukan

14


tiga hal yaitu menggunakannya tanpa pembatasan apapun, meredistribusikannya sebanyak apapun yang diinginkan, dan memodifikasinya dengan cara apapun yang dianggap memungkinkan (Pendit, 2007). Undang-undang No.19 Tahun 2002 belum membuka atau belum mengakomodir praktek copy left. Fair use Terdapat pengecualian bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari sipencipta. Pengecualian tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku terhadap apa-apa yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Konsepsi pengecualian ini disebut dengan doktrin penggunaan yang wajar atau fair use doctrine. Inti dari doktrin ini adalah bagaimana agar tindakan dalam pengelolaan karya intelektual tersebut memiliki dasar pembenaran berdasarkan doktrin fair use setelah ada izin untuk mangalihwujudkan dan menyiarkannya di layanan perpustakaan digital. Evans (2000) menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria ciptaan yang masuk dalam kategori peraturan doktrin fair use, antara lain: (1) ciptaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, misalnya untuk pendidikan non-profit dan bukan untuk komersial; (2) bersifat mematuhi peraturan hak cipta; (3) jumlah dan substansi dari bagian ciptaan yang digunakan dalam hubungan kerja secara keseluruhan tetap berpedoman pada aturan hak cipta; dan (4) pengaruh dari penggunaan ciptaan diatas untuk membuka potensi dan nilai pasar yang baik. Menurut Pendit (2007), terdapat beberapa bentuk pengecualian doktrin fair use terhadap koleksi digital seperti yang tersirat dalam Pasal 15 UU No.19 Tahun 2002, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila: (1) penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; (2) pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan ceramah, pertunjukan dan pementasan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta tidak memungut biaya yang merugikan pencipta; (3) perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; (4) pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-semata untuk digunakan sendiri. Peraturan Deposit Menurut Sulistiyo-Basuki (1993), ketika peraturan deposit dikaitkan dengan hak cipta maka dalam menggandakan ciptaan satu kopi harus memiliki izin terlebih dulu. Dalam hal ini sebenarnya yang dipermasalahkan adalah bukan pengalihwujudannya akan tetapi perbanyakan yang dilakukan, namun demikian suatu perpustakaan berperan dalam pengalihwujudan yang nantinya akan digunakan oleh pengguna dengan ketentuan bahwa: (1) kopi tersebut digunakan bukan untuk mencari untung, tetapi dibuat oleh perpustakaan untuk kepentingan umum, serta harus ada tanda copyright © pada kopi ganda; (2) untuk karya yang tidak diterbitkan maka kopi tersebut berlaku sebagai kopi pelestarian atau sebagai substitusi bagi peminjaman ke luar perpustakaan; (3) kopi untuk menggantikan kopi asli yang hilang atau rusak, apabila perpustakaan tidak dapat memperoleh gantinya dengan harga wajar; (4) bagi artikel yang diperoleh dari perpustakaan lain maka kopi artikel tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan pribadi serta harus mencantumkan ketentuan hak cipta. Trade-Secrecy Trade-secrecy (Suprihadi, 2005) adalah pembatasan akses informasi pada sebuah organisasi yang biasanya dilakukan dengan penandatanganan persetujuan sebelumnya. Jelasnya peraturan ini adalah suatu peraturan perjanjian tentang pembatasan hak akses organisasi perpustakaan dalam


15

memanfaatkan hak milik intelektual orang lain. Beberapa cara umum digunakan dalam mengontrol hak cipta pada sebuah akses informasi dalam perpustakaan digital yaitu: (1) menyediakan formulir perjanjian antara lembaga dan penulis. Penulis harus menyetujui hasil karyanya dipublikasikan secara digital oleh perpustakaan sesuai dengan aturan dan perjanjian yang berlaku. Dipublikasikan secara digital ini mengandung arti bahwa adanya persetujuan dari penulis terhadap perubahan bentuk yang tadinya manual atau CD atau VCD menjadi digital, atau dari VHS menjadi DVD atau yang lainnya; (2) mengedit hasil karya dengan menambahkan informasi pencipta karya tersebut, sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan. Menambahkan informasi pencipta ini berarti juga terjadinya pergeseran dari asli menjadi tidak asli yang sering disebut sebagai berubah atau bertambah; dan (3) membatasi akses pengguna terhadap dokumentasi tertentu, misalnya file tertentu hanya bisa dibaca dan tidak bisa di-copy atau diunduh; (4) pengubahan audio visual berbentuk VHS kemudian dirubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi bentuk DVD, dengan alasan karena masyarakat Indonesia pada umumnya (atau anggota perpustakaan) jarang sekali yang mempunyai player VHS; (5) pengalihwujudan cerita atau naskah film yang diubah ke dalam bentuk sinetron Televisi. Banyak sekali proses-proses kerja atau produksi yang melakukan perubahanperubahan yang berakibat pada adanya perubahan terhadap suatu ciptaan. Konsep untuk Pengalihwujudan Ada pepatah nothing new under the sun—apakah ada yang benar-benar baru di dunia ini?. Mungkin itu yang muncul dalam dunia teknologi yang semakin maju khususnya dalam hal atau masalah pengalihwujudan. Konsep HKI awalnya muncul tahun 1710 di Inggris dalam Statute of Anne. Pada Statute tersebut, jangka waktu hak eksklusif penerbitan sebuah karya dibatasi selama 14 tahun. Setelah melewati batas waktu 14 tahun, karya tersebut menjadi akan milik publik. Statute of Anne mengatur hanya hak untuk mencetak dan menerbitkan suatu karya. Pada perkembangannya, saat ini hukum HKI mengatur bukan hanya hak untuk mencetak dan menerbitkan, tapi juga hak untuk menggunakan kembali, mengapropriasi, menerjemahkan atau menyadur. Salah satu permasalahan mendasar disini ialah makna dari menyalin, menggunakan kembali, mengapropriasi. Batas-batas antara menyalin, menggunakan kembali, mengapropriasi. Apa itu makna originalitas dan apa itu konsep baru. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan ciptaan yaitu setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam pasal ini syarat keaslian menjadi syarat utama untuk dapat disebut sebagai ciptaan, sementara digitalisasi (Nashihuddin, 2009) adalah sebagai bentuk karya cipta hasil pengalihwujudan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Girltalk Misal, seorang musisi Amerika dengan nama asli Gregg Gillis yang memproduksi musik dengan cara menggabungkan berbagai macam materi musik dari musisi lain (moda ini disebut mash-up). Apa yang dilakukan olehnya adalah bentuk pengalihwujudan, akantetapi dari sisi keasliannya maka ciptaan dari Gregg adalah asli. Pasal 1 Ayat (5) berbunyi: Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Kalimat di atas mengandung arti bahwa hak cipta di dalam internet dilindungi secara hukum, sehingga ada jaminan untuk melakukan tindakan-tindakan kreasi berupa cipta, karsa dan karya. Karya adalah merupakan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Pada pasal ini tersirat adanya tempat untuk kreativitas dan inovasi anak bangsa yang juga dimungkinkan berkembangnya proses-proses pengalihwujudan.

16


Kalau melihat pada Pasal 30 ayat (1) maka Hak Cipta atas Ciptaan yang berupa karya hasil pengalihwujudan, itu dilindungi oleh undang-undang dengan masa perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Penemuan, inovasi, pengalihwujudan yang didukung oleh dan bersama-sama dengan majunya teknologi ini sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan sebagai sarana untuk memenuhi kesejahteraan seperti yang diharapkan oleh para faunding fathers yakni menuju negara yang sejahtera dan adil serta tegaknya hukum di masyarakat. Tanpa penemuan dan inovasi, kebudayaan dalam masyarakat tidak akan kemana-mana alias mandeg. Disinilah letaknya peranan hukum dalam kehidupan masyarakat yang oleh Mochtar disebutnya sebagai law as a tool of social engineering, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Peraturan yang terkait dengan pengalihwujudan Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, dengan beberapa Peraturan yang mengikutinya yang masih berlaku seperti: (1) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan; (2) Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works; (3) Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty; (4) Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa; (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.O3.01 Tahun 1987, tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Larangan dalam pengalihwujudan Dalam proses pangalihwujudan atau pengalihmediaan menurut Nashihuddin (2010) ada batasan batasan yang bisa dilihat pada Pasal 25 ayat 1 UU Hak Cipta yang disebutkan bahwa: “informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah” hal ini berlaku juga terhadap lembaga pengelola pusdokinfo, termasuk juga perpustakaan menurut Nashihuddin (2010) dengan tujuan untuk melindungi terhadap pelanggaran hak cipta. Larangan yang lainnya adalah: (1) mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa seijin dari pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 2 ayat 1); (2) menyewakan karya sinematografi dan Program Komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial (pasal 2 ayat 2); (3) membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan (pasal 49 ayat 1) Sanksi Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 72 yang bunyinya adalah: (1) Berkaitan dengan Fungsi dan Sifat Hak Cipta dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. atau Pasal 49 ayat (1)


17

yakni pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.dan ayat (2) yakni produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Diancam dengan hukuman pidana yang sama apabila melakukan pelanggaran terhadap pasal 49 ayat (1) larangan bagi pihak lain yang tanpa persetujuan pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya dan ayat (2) larangan pihak lain yang tanpa persetujuan Produser memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlakudipidana dengan pidanan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 19 yaitu memperbanyak atau mengumumkan hasil ciptaan atas Potret, atau Pasal 49 ayat (3) yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (4) Berkaitan dengan Hak Moral, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya,larangan merubah kecuali atas seijin dari pencipta atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi siapa saja yang: (1) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; (2) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; (3) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau (4) mengubah isi Ciptaan. (5) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 yaitu meniadakan atau merubah Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 berupa merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 yaitu tentang kewajiban pemenuhan persyaratan bagi Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan roduksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenangdipidana dengan pidana penjara

18


paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 yaitu tentang kewajiban pemenuhan persyaratan bagi Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan roduksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenangdipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 yaitu tentang kewajiban pemenuhan persyaratan bagi Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan roduksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenangdipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (10) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 yaitu tentang kewajiban pemenuhan persyaratan bagi Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan roduksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pengaruh Teknologi Sebagai Pemicu Berkembangnya Pengalihwujudan Perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi seperti sekarang ini sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak terutama yang bersifat keduniawian. Masyarakat serba dimudahkan hanya dengan meng klik maka akan mendapatkan apa yang ia cari atau bias merubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Perbedaan generasi membawa perbedaan budaya, generasi yang lahir dan hidup di era Internet adalah generasi yang hidup dalam kultur menggunggah dan mengunduh, mengubah yang sudah ada, memperbaiki sesuatu yang belum pas, menambah yang kurang, dan generasi yang kreatif inovatif atau bahkan hanya menjadi generasi yang memakai produk yang sudah jadi saja tanpa perlu repot-repot. Perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format CD (compact Disc) menjadi MP3 (MPEG1 layer 3),Winamp dan Windows Media Player yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya. Digitalisasi adalah sebagai bentuk karya cipta hasil pengalihwujudan yang dilindungi oleh hukum hak cipta (Nashihuddin, 2010). Semakin majunya teknologi di era digital maka permasalahan HKI menjadi lebih rumit. Penyebaran informasi, pengetahuan dan kebudayaan menjadi lebih mudah dan sederhana. Generasi digital natives memproduksi kebudayaannya dengan cara mengunduh dan mengunggah. Para pembuat film dan musisi mengunduh film dan lagu alternatif lain yang CD atau kasetnya tidak diproduksi di Indonesia. Teknologi memunculkan moda penciptaan alternatif. Misal saja Girltalk, seorang musisi Amerika dengan nama asli Gregg Gillis yang memproduksi musik dengan cara menggabungkan berbagai macam materi musik dari musisi lain. Lawrence Lessig, seorang pengacara dan profesor hukum Harvard menciptakan lisensi alternatif berbasis Internet yang disebut Creative Common Lisence (selanjutnya disebut CC). CC memberi beberapa alternatif dalam memproteksi sebuah karya. Dalam perjanjian CC, seorang produsen karya bisa memilih apakah ia ingin memegang hak penuh atas karyanya, mengijinkan seseorang untuk menyalin namun dengan atribusi, atau mengijinkan seseorang untuk menambah atau membuat karya lain berdasarkan karyanya. Kebebasan yang memiliki batas


19

tertentu, kebebasan yang juga menguntungkan para penemu, penulis atau seniman. Liberalisasi perdagangan sebetulnya berdasarkan pada penemuan dan inovasi, tanpa adanya penemuan dan inovasi, liberalisasi akan mandek. Atas dasar argumen ini Lessig menciptakan lisensi yang lebih longgar. Analisis Pengalihwujudan Menurut Hak Cipta Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak begitu paham mengenai hukum yang mengatur tentang pengalihwujudan seperti misalnya cerita atau naskah film yang diubah ke dalam bentuk sinetron TV, walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengalihwujudan yaitu Undang-Undang Hak Cipta khususnya pasal 12 ayat 1 point (l). Penjelasan pasal 12 huruf l tidak memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format CD (compact Disc) menjadi MP3(MPEG1 layer 3),Winamp dan Windows Media Player yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya. Tindakan perbanyakan menurut UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 pasal 1 point 6 adalah tindakan penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun berbeda, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Kalau menurut pasal ini maka pengalihwujudan adalah termasuk dalam tindakan perbanyakan. UU Hak Cipta memberi suatu kelonggaran atas tindakan perbanyakan secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk aktivitasnya dengan tetap menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Suatu kelonggaran diberikan terhadap suatu tindakan perbanyakan/tindakan mengalihkan format VHS menjadi DVD bagi perpustakaan umum atau lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk aktivitasnya dengan tetap menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Lebih lanjut, walaupun tidak secara eksplisit diatur ataupun masih dapat diperdebatkan, apabila tindakan tersebut dianggap merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan/atau tindakan tersebut dipergunakan untuk kegiatan komersil maka tindakan perbanyakan/pengalihwujudan tersebut dilarang. Pada mulanya pencipta tidak begitu mempermasalahkan aspek hukum pengalihwujudan suatu karya menjadi bentuk lainnya oleh pihak lain, yang mengambil keuntungan dari ciptaan itu. Kerelaan berbagi atas suatu ciptaan ini sudah sejak lama sekali ada di masyarakat seperti di Bali, masyarakat pematung akan dengan senang hati dan tanpa mendapatkan keuntungan darinya, dia membagi ilmu dan konsep mematung secara baik dan berkualitas. Hal yang sama juga terjadi di masyarakat jawa atas resep masakan, atau batik tulis. Pada awal perkembangan mengenai konsep HKI, masyarakat Indonesia tidak pernah mempermasalahkan tentang lisensi atau ijin untuk penggunaan hak. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait, kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Terkait dengan lisensi, Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan / atau karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihwujudan dan Hak Derivatif Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggunaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan oleh pencipta (auther), melainkan diberikan kepada pihak penerbit.

20


Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Berkaitan denga itu Djumhana dan Djubaedillah mengatakan: Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini hak cipta bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak yang absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan pemegang hak dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Hak absolut mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal dalam Undang-undang 19 tahun 2002 dapat dijadikan kedalam jenis ciptaan yang bersifat asli (original) dan turunan (derivative), khususnya hak ekonomi memberikan hak-hak turunan kepada siapa saja yang ingin atau akan mengambil bagian dalam penggunaan hak cipta. Hak-hak yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak kepada orang lain sering disebut sebagai Hak Turunan atau Hak Derivatif. Ketentuan mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diatas dapat dijadikan kedalam jenis ciptaan yang bersifat asli (original) dan turunan (derivative). Ciptaan asli adalah ciptaan yang diciptakan penciptanya dalam bentuk atau aslinya. Dalam arti bahwa ciptaan tersebut belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk yang berbeda. Sebagaian dari ciptaan asli tersebut dapat dialihwujudkan. Pengaliwujudkan tersebut melahirkan suatu ciptaan turunan (derivative). Menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) UUHC masing-masing ciptaan dilindungi sendiri-sendiri secara terpisah, yaitu bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagian ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Jadi tidak ada kesulitan dalam melindungi karya-karya pengalihwujudan. Untuk dapat mengalihwujudan ciptaan, maka pencipta turunan (desevative) harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta aslinya. Ciptaan tersebut akan mendapatkan pengakuan hak cipta apabila mendapat persetujuan dari pencipta aslinya.

PENUTUP Perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi seperti sekarang ini sangat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak terutama yang bersifat keduniawian. Teknologi memunculkan moda penciptaan alternatif seperti Creative Common Lisence atau CC. CC memberi beberapa alternatif dalam memproteksi sebuah karya. Dalam perjanjian CC, seorang produsen karya bisa memilih apakah ia ingin memegang hak penuh atas karyanya, mengijinkan seseorang untuk menyalin namun dengan atribusi, atau mengijinkan seseorang untuk menambah atau membuat karya lain (baca: mengalihwujudkan) berdasarkan karyanya. Kebebasan yang memiliki batas tertentu, kebebasan yang juga menguntungkan para penemu, penulis atau seniman. Pepatah nothing new under the sun adalah suatu anggapan yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar baru. Undang-Undang Hak Cipta belum secara lengkap memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat mengalihwujudkan atau merubah suatu karya cipta.


21

DAFTAR PUSTAKA Corriea, C. M. (2000). Intellectual property rights: The WTO and the developing countries. Penang: Third World Network. Damian, E. (2009). Hukum hak cipta. Bandung: Alumni. Evans, G. E. (2000). Developing library and information center collection. Colorado: Libraries Unlimited a Division of Greenwood Publishing Group. Nashihuddin, W. (2009). Pengelolaan Koleksi Digital Menurut UU Hak Cipta: Studi Analisis di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Pendit, P. L. (2007). Perpustakaan digital: Perspektif perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Jakarta: Sagung Seto. Sjahputra, I. (2009). Menggali keadilan, analisis politik hukum dan hak kekayaan intelektual. Bandung: Alumni. Suprihadi, E. (2005). Digitalisasi informasi karya ilmiah dan perlindungan karya intelektual (makalah). Disampaikan dalam seminar “Online Informasi Resource Sharing dan Digitalisasi Karya Ilmiah di Lingkungan Perguruan Tinggi”, Universitas Malang.

22


PENGALIHWUJUDAN DALAM KERANGKA KONSEP HUKUM HAK CIPTA

Recommend Documents