Penerimaan negara yang bersumber dari

Fungsi Pajak Penghasilan Sebagai Automatic Stabilizer ... (Suska)

FUNGSI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI AUTOMATIC STABILIZER Suska Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tax revenue has a budgetary function to finance the budget. Another function of tax, which is also important, is as an automatic stabilizer. As an automatic stabilizer, tax influences the economy without changing the size of government. In the crisis period, income tax decreases, the disposable income of people increases and afterward the purchasing power rises to drive economic growth. This paper analyzes the function of income tax as automatic stabilizer in Indonesia. The analysis focuses on the correlation of income tax and gross domestic product (GDP) particularly to find out whether the movement of income tax and GDP has already had in line using the income tax and GDP data for the year of 1970-2010. The result shows that the income tax and GDP are in line so it can be concluded that the income tax could be part of an automatic stabilizer for Indonesia. Keywords: automatic stabilizer, income tax, economic growth

180

PENDAHULUAN

P

enerimaan negara yang bersumber dari pajak, semakin penting dalam membiayai anggaran. Namun ternyata pajak tidak hanya memiliki fungsi untuk membiayai anggaran tetapi juga fungsi lainnya. Salah satu fungsi lainnya adalah sebagai Automatic stabilizer yaitu dapat menyesuaikan secara otomatis bila terjadi perubahan kondisi ekonomi tanpa merubah jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jenis pajak yang terkait pada penelitian automatic stabilizer adalah Pajak Penghasilan(PPh) yang berhubungan langsung dengan besarnya penghasilan wajib pajak. Pada saat terjadi krisis, dimana penghasilan masyarakat menurun, maka pajak penghasilan juga akan turun. Menurunnya pajak penghasilan secara otomatis akan menaikkan disposable income dari masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi inilah yang disebut automatic stabilizer. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1998 maupun krisis keuangan global 2008 bisa menjadi sumber dalam menganalisa apakah pajak penghasilan telah berperan sebagai bagian kebijakan fiscal yang dapat menjadi fungsi automatic stabilizer. Pada tahun 2009 saat terjadi krisis keuangan global,diterbitkan kebijakan terkait stimulus fiskal antara lain berupa pengurangan PPh pasal 21. stimulus fiscal berupa pengurangan PPh pasal 21, menurut kalangan pengusaha kurang efektif. Dari stimulus PPh pasal 21 yang pemerintah memberikan stimulus bidang pajak dengan memberikan pembebasan pajak pengISSN 1410-8623

Finance and Banking Journal, Vol. 13 No. 2 Desember 2011

hasilan (PPh) pasal 21 kepada para pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta selama 2009 dengan jumlah total sebesar 6,5 Triliun yang diumumkan Januari 2009, sampai dengan Oktober 2009 hanya terserap 55 miliar rupiah. Kebijakan stimulus PPh pasal 21 tersebut dapat dikatakan merupakan kebijakan yang bersifat “discretionary policy” yang terbukti untuk kasus Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2009 kurang efektif. Idealnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, anggaran negara bersifat “counter cyclical” dimana pada saat terjadi krisis ekonomi, belanja negara justru harus ditingkatkan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan penerimaan pajak turun untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap sering terjadinya konvergensi hasil dari kebijakan fiskal dan ekonomi dengan rencana pemerintah. Faktor-faktor ini mencakup, misalnya: ketidakpastian mengenai dampak kebijakan fiskal; ketidakpastian mengenai kondisi ekonomi saat ini maupun yang diantisipasi; lag antara keputusan fiskal dan pelaksanaannya; kemungkinan konflik antara tujuan kebijakan politik dan fiskal, dan kompleksitas hubungan keuangan antar pemerintah (Swanepoel and Schoeman, 2002). Pada penelitian ini ingin diketahui bagaimana sebenarnya peran pajak penghasilan di Indonesia dalam kaitannya sebagai automatic stabilizer dimana dengan atau tanpa kebijakan khusus pemerintah tentang pengurangan atau kenaikan tarif pajak, pajak tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik bruto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan Pajak Penghasilan terhadap PDB dalam rangka untuk melihat perannya sebagai automatic stabilizer tanpa melihat besaran pengaISSN 1410-8623

ruhnya karena data yang digunakan hanya PPh dan PDB dan tidak menggunakan variable lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi. TINJAUAN TEORITIS Menurut Mankiw (2009) definisi automatic stabilizer adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya system pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perkonomian mengalami resesi, tanpa perubahan apapun dalam hukum pajak. Beberapa definisi Automatic stabilizer lainnya adalah automatic stabilizer menunjukan penerimaan dan belanja negara yang menyesuaikan secara otomatis dengan perubahan siklus perubahan di ekonomi sebagai contoh terjadi penurunan output maka penerimaan negara akan menurun, dan tunjangan pengangguran akan meningkat. Perubahan ini akan memberi dampak langsung kepada penghasilan perusahaan dan rumah tangga. Efek automatic stabilizer tergantung pada besarnya anggaran pemerintah dan seberapa responsive pajak dan belanja negara terhadap perubahan siklikal (Baunsgaard and Symansky, 2009). Menurut OECD (1993) Automatic stabilizer berbasis pajak memiliki keuntungan karena merespon perubahan aktivitas lebih cepat dan menghasilkan harapan masa depan terhadap perbaikan yang lebih cepat sehingga mungkin membatasi dampak dari pinjaman publik yang lebih besar pada tingkat suku bunga jangka panjang. Jika perekonomian mengalami resesi karena penurunan mendadak dalam konsumsi pajak progresif turun bahkan lebih cepat dari pendapatan,sehingga penurunan pajak memiliki multiplier effect, sebagian mengimbangi penurunan konsumsi, sehingga keseimbangan pendapatan tidak jatuh terlalu cepat 181


Romer and Romer (2007) menyelidiki dampak dari perubahan tingkat pajak atas kegiatan ekonomi di Amerika. Digunakan catatan narasi - pidato presiden, dokumencabang eksekutif, dan laporan Kongres untuk mengidentifikasi ukuran, waktu, dan motivasi utama bagi semua tindakan kebijakan pajak utama sesudah perang. Analisis yang dilakukan memungkinkan untuk melihat lebih lanjut pengaruh perubahan undang-undang lainnya yang terjadi terkait dengan kondisi ekonomi prospektif, seperti kebijakan countercyclical dan perubahan pajak terkait dengan perubahan dalam pengeluaran pemerintah, dan perubahan lain yang diambil untuk alasan eksogen, seperti untuk mengurangi warisan defisit anggaran atau untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. kemudian dikaji perilaku output berikut perubahanperubahan undang-undang lebih eksogen. Perkiraan yang dihasilkan menunjukkan bahwa kenaikan pajak sangat kontraktif dengan pengaruh sangat signifikan, sangat kuat, dan jauh lebih besar daripada yang diperoleh menggunakan variable lain yang lebih besar dari perubahan pajak. Ditemukan bahwa kenaikan pajak yang diundangkan dirancang untuk mengurangi defisit anggaran memiliki konsekuensi biaya pelaksanaan yang jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan pajak jenis lainnya. STUDI EMPIRIS Swanepoel and Schoeman (2002) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran automatic fiscal stabilizer dengan obyek Afrika Selatan. Penentu utama dari ukuran automatic fiscal stabilizer berhubungan dengan sistem pajak termasuk pentingnya sektor pemerintah dalam perekonomian, struktur pajak, progresivitas sistem pajak, dasar pengenaan pajak individu terkaitp siklus bisnis, reformasi tarif pajak dan struktur serta distribusi pendapatan di seluruh individu. Sebagian 182

besar faktor ini menguntungkan dalam konteks Afrika Selatan karena memungkinkan perubahan tarif menjadi lebih efektif. Rasio pajak terhadap PDB rata-rata selama periode sampel adalah 23 persen dan elastisitas penerimaan pajak pemerintah terhadap PDB 1,08. Sensitivitas marjinal penerimaan anggaran diperkirakan mencapai 0,2. Strategi pemerintah Afrika Selatan terhadap Pertumbuhan, Ketenagakerjaan dan Redistribusi (GEAR) berkomitmen untuk meneruskan kebijakan progresivitas dari keseluruhan struktur pajak dan menyatakan bahwa pajak terbaru reformasi pajak tetap progresif. Peningkatan penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap pengurangan defisit tahunan dan saving swasta selama beberapa tahun terakhir. Stabilisator fiskal otomatis menjadi semakin penting sejak tahun 1990-an. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa Automatic stabilizer di Afrika Selatan bekerja secara simetris atas siklus, yaitu stabilisator fiskal otomatis terkait dengan sistem pajak dioperasikan baik di atas dan ke bawah fase siklus. Penerimaan pajak bereaksi sejalan dengan perubahan kesenjangan output dan automatic fiscal stabilizer juga terbukti menjadi relatif kuat terkait dengan alternatif asumsi elastisitas pajak. Penelitian lainnya terkait automatic stabilizer adalah yang dilakukan Darrel Cohen dan Glenn Follette (2000), melakukan penelitian dengan menggunakan data Amerika Serikat sesudah perang dunia ke-2. Dengan menggunakan teknik “frequency- domain” ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pajak dengan frekuensi siklus bisnis. Hasil tersebut menunjukan bahwa pajak menunjukan fungsi sebagai automatic stabilizer yang memegang peranan penting terhadap proses stabilisasi ekonomi. Dalam skala yang lebih luas dengan menggunakan model makro ekonometrik menunjukan bahwa peran pajak sebagai automatic fiskal ISSN 1410-8623


stabilizer berpengaruh dalam jangka pendek terhadap shock yang terjadi pada PDB yaitu mengurangi efek multiplier shock PDB sebesar 10% namun memiliki dampak yang lebih besar terhadap konsumsi individu di PDB. Penelitian lainnya dilakukan Thiess Buettner and Clemens Fuest(2009) yang menganalisa efektifitas pajak penghasilan badan sebagai automatic stabilizer. Dengan menggunakan data perusahaan dari industri di Jerman yaitu data laporan keuangan dan informasi mengenai pembatasan dalam pasar kredit. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat efek stabilisasi secara positif dari Pph Badan terhadap siklus bisnis. Sementara variabel kredit menunjukan pengaruh negatif terhadap siklus bisnis. Efektivitas PPh Badan sebagai automatic stabilizer semakin meningkat saat siklus bisnis menurun. Alan J. Auerbach dan Daniel Feenberg (2000) menggunakan model TAXSIM dengan data Amerika Serikat periode 19621995 untuk mengukur pengaruh sistem pajak federal sebagai automatic stabilizer. Walaupun terdapat banyak perubahan dalam sistem pajak selama periode tersebut, peran pajak sebagai automatic stabilizer tetap tidak banyak terpengaruh. Hasil estimasi menunjukan pajak perorangan mengurangi shock terhadap PDB sebanyak 8%. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat progresif juga membantu dalam stabilisasi output melalui pengaruhnya terhadap supply tenaga kerja dengan besar pengaruh yang sama bila melalui aggregate demand. Thomas J.Kniesner dan James P. Ziliak.(2002) menggunakan data empiris untuk menguji efek dari perubahan aturan pajak penghasilan pada tahun 1980-an di Amerika sebagai automatic stabilization dari konsumsi.Hasil penelitian menunjukan sistem pajak penghasilan yang progresif yang diterapkan pada tahun 1980 berhasil ISSN 1410-8623

menstabilkan konsumsi sebanyak 15% dalam menghadapi shock di penghasilan. Pada kasus tertentu, reformasi pajak di tahun 1980-an telah meningkatkan fungsi automatic stabilization dari pajak penghasilan walaupun terdapat perubahan jenis pajak tertentu yang mengurangi kestabilan total konsumsi sebanyak 50%. Julie Tam dan Heather Kirkham.(2010) melakukan penelitian terhadap New Zealand dengan data tahun 1992-2000. Hasil penelitian menunjukan peran automatic fiscal stabilizer di New Zealand lebih besar daripada rata-rata negara OECD. Hasil kalkulasi menunjukan pengaruh yang berbeda-beda dari automatic stabilizer jika digunakan metode yang berbeda. Namun demikian hasil kalkulasi tersebut menunjukan tren yang sama dalam hal pengaruh automatic stabilizer dan structural balance, sehingga dapat menunjukan kapan posisi fiskal membaik ataupun memburuk. Penelitian Lawrence J Christiano dan Sharon G. Harrison (1999) mengidentifikasikan automatic stabilizer dengan dua ukuran. Pertama, tarif pajak tertentu yang meningkatkan fungsi agregat tenaga kerja. Kedua, penghasilan akan meningkat jika jumlah tenaga kerja pada tingkat efisien. Dengan menggunakan data Amerika Serikat,hasilnya menunjukan automatic stabilizer dari sistem pajak berpengaruh sangat besar, walaupun selain itu hal yang juga sangat penting adalah sistem pajak harus terstruktur secara baik. Model yang digunakan menunjukan sistem pajak memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi namun fungsi stabilisasi dapat menjadi counterproductive bila ekonomi berada di arah pertumbuhan yang salah. Mengacu ke berbagai penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diikhtisarkan bahwa pajak memiliki fungsi automatic stabilizer di negara-negara yang menjadi obyek penelitian yaitu Amerika 183


Serikat, New Zealand, Jerman dan Afrika Selatan. Selain itu hasil beberapa penelitian juga mengilustrasikan pajak juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Aturan mengenai Pajak penghasilan khususnya berupa Undang-undang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu sebagai berikut: UU No. 8 Tahun 1967 tentang Penisbahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan Tahun 1925 yang dalam praktik lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. UU No. 8 Tahun 1970 dengan fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Perubahan tersebut terutama menyangkut obyek pajak, dan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak serta tarif PPh Orang Pribadi dan Badan. Perubahan Undangundang pajak penghasilan dalam kaitan dengan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari perubahan tersebut dalam structural break dalam persamaan yang 184

digunakan. Namun karena perubahan pertama yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1991 tidak merubah secara signifikan mengenai tariff PPh, maka variable dummy perubahan Undang-undang PPh akan mencakup UU PPh tahun 1984, 1994,2000, dan 2008. Besarnya pengaruh jenis perubahan yang lebih mendetail yang dilakukan dalam Undang-undang tersebut seperti tarif maupun obyek pajak tidak menjadi obyek yang dianalisa pada penelitian ini. METODOLOGI Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap data yang ada untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan dari variable yang dianalisis. Selain itu untuk melihat hubungan antara PPh dengan PDB dilakukan metode ekonomotrik dalam pengolahan data dengan mengadopsi pengertian automatic stabilizer menurut Mankiw yaitu sistem pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perkonomian mengalami resesi dengan melakukan regresi terhadap variabel Pajak Penghasilan dan Produk Domestik Bruto tahun 1970-2010 dan juga melihat perubahannya dengan memasukan variable dummy perubahan Undang-undang perpajakan tahun 1984, 1994, 2000 dan 2008. Data Pajak Penghasilan diambil dari Nota Keuangan dan APBN dengan penyesuaian tahun anggaran sedangkan data PDB diambil dari data statistik IMF. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya dapat melihat Pajak Penghasilan secara keseluruhan tanpa melihat per jenis pajak penghasilan yang lebih detil misalnya PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan sebagainya. Begitu juga dengan penggunaan Dummy perubahaan Undang-undang PPh tidak menjelaskan lebih setail tentang jenis perubahan dari undang-undang,melainkan hanya dummy waktu terjadinya perubahan.

ISSN 1410-8623


PEMBAHASAN Penerimaan Pajak dan PDB Sejak minyak bumi tidak lagi menjadi andalan sebagai sumber pendapatan negara, jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Penerimaan pajak telah menjadi andalan terutama pada tahuntahun terakhir ini dimana pemerintah

berusaha menurunkan jumlah utang sehingga penerimaan pajak lah yang menjadi sumber penerimaan utama untuk menjalankan pemerintahan. Bila dibandingkan per jenis pajak porsi terbesar dari penerimaan pajak dalam negeri masih dari pajak penghasilan.

Grafik 1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri, PPh dan PPN Tahun 2005-2010 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2011 diolah

Berdasarkan grafik 1 diketahui penerimaan perpajakan dalam negeri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2010. Dari sekitar 300 triliun di tahun 2005 , menjadi lebih dari 600 triliun di tahun 2008 dan lebih dari 700 triliun pada tahun 2010.Begitu juga Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, pajak penghasilan pada tahun 2005 sebesar kurang dari 200

ISSN 1410-8623

triliun, pada tahun 2010 mencapai lebih dari 350 triliun.. PPh Penghasilan selalu menempati porsi yang lebih besar dari PPN dari tahun ke tahun. Saat terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2009 baiik PPh maupun PPN juga mengalami penurunan seiring mnurunnya penerimaan pajak dalam negeri secara keseluruhan.

185


Grafik 2 Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio Tahun 2005-2010

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2011

Dari grafik tax ratio terlihat bahwa tax ratio Indonesia masih bersifat fluktuatif dimana tahun 2005-2008 menunjukan tren meningkat namun di 2009 terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk kemudian

meningkat lagi pada tahun 2010. Pengaruh krisis keuangan global tahun 2008 baru terlihat pada tahun 2009 yang ikut mempengaruhi penerimaan pajak tahun tersebut.

Grafik 3 Perkembangan PDB dan PPh Tahun 1970-2010 (dalam juta rupiah)

Sumber: PDB: IMF Statistics, PPh: Nota Keuangan dan APBN 1969-2011 diolah.

186

ISSN 1410-8623


Grafik 3 menunjukan perkembangan PDB dan PPh, keduanya dalam current price. PDB mengalami pertumbuhan yang terus meningkat begitu juga PPh, walaupun besarnya pertumbuhan PPh tidak sebesar pertumbuhan PDB dan cenderung berada di level yang sama di akhir periode. Bila dibandingkan PDB di tahun 1998 sekitar

1000 triliun dengan 2010 yang sudah mencapai lebih dari 6000 triliun atau 6 kali lipat, sementara penerimaan PPh masih berkisar 100 pada tahun 1998 dan hanya mencapai sekitar 350 triliun di tahun 2010. Dengan demikian pertumbuhan PPh masih jauh tertinggal dibanding pertumbuhan PDB.

Grafik 4 Perkembangan persentase PPh terhadap PDB Tahun 1970-2010 (dalam %)

Sumber: PDB: IMF Statistics, PPh: Nota Keuangan dan APBN 1969-2011 diolah.

Dari grafik 4 terlihat bahwa presentasi PPh terhadap PDB menunjukan trend meningkat walaupun masih berada di bawah 7%. Kenaikan pesat terjadi setelah tahun 1988 dan puncaknya mencapai hampir 7% pada tahun 2008, sebelum kemudian turun lagi pada tahun 2009. Hasil regresi Untuk melihat hubungan antara PDB dan PPh serta membuktikan apakah PPh telah bersifat sejalan dengan PDB sehingga PPh dapat dikatakan sebagai automatic stabilizer, maka dipilih variable PDB dan PPh dalam model regresi yang digunakan.

Penggunaan regresi pada analisa untuk melihat apakah PDB dan PPh sudah sejalan. Besaran koefisien dari variable endogen tidak akan dibahas lebih lanjut karena disadari dalam membentuk suatu model dapat dipengaruhi oleh berbagai variable sehingga besaran koefisien bila dibahas lebih lanjut dikhawatirkan dapat menimbulkan bias dalam analisa Model yang digunakan adalah regresi dari log natural PDB terhadap Log natural PPh dengan observasi tahunan sebanyak 41 observasi yaitu tahun 1970-2010 dengan persamaan sebagai berikut:

In PDBt = β1+β2 In PPht+1 + et Dimana PDB adalah produk domestik bruto nominal dan PPh adalah jumlah Pajak Penghasilan. ISSN 1410-8623

Berdasarkan hasil regresi didapatkan hasil sebagai berikut:

187


Variabel

Koefisien

Standar Error

t-Statistic

Signifikansi

β1

5.267052

0.068542

76.84397

*

β2

0.798329

0.007444

107.2444

*

*) = signifikan pada derajat 1% R2 = 99%

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa setiap kenaikan 1% PPh menyebabkan kenaikan PDB 0,79% atau terdapat hubungan positif antara kenaikan PPh dengan kenaikan PDB dengan kata lain pertumbuhan PDB dan PPh sejalan. Model tersebut pun dapat menjelaskan 99% hubungan antara PPh dan PDB. Dengan adanya ketentuan pelaporan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dalam bentuk SPT Tahunan, yang diserahkan pada tahun berikutnya, maka dapat terjadi lag antara periode penghasilan yang telah diperoleh dengan saat PPh dibayarkan. Misalnya untuk penghasilan tahun 2007,

akan dilaporkan pada SPT Tahunan 2007 yang paling lambat dilakukan pada bulan Maret 2008 untuk Wajib Pajak orang pribadi atau April 2008 untuk Wajib Pajak berbentuk badan. Demikian juga saat pembayaran PPh pasal 29 yang kurang dibayarkan dari hasil perhitungan PPh tahun 2007, paling lambat dibayarkan pada bulan Maret atau April 2008 tergantung jenis Wajib Pajak, sehingga terjadi lag 1 tahun dalam membayarkan PPh yang terutang. Untuk itu dilakukan analisa regresi dengan melakukan lag 1 periode sesudah periode PDB,terhadap PPh. Persamaan menjadi sebagai berikut:

In PDBt = β1+β2 In PPht+1 + et Hasil regresi menunjukan sebagai berikut: Variabel

Koefisien

Standar Error

t-Statistic

Signifikansi

β1

4.988509

0.093094

53.58546

*

β2

0.809022

0.010008

80.83836

*

Ternyata dengan meregresi lag 1 tahun terhadap PPh hasilnya menunjukan hal yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tanpa melakukan lag. PPh tetap mengalami pergerakan yang sejalan dengan PDB atau sama dengan tanpa melakukan lag pada PPh. Selain hal tersebut di atas, adanya perubahan Undang-undang PPh selama beberapa kali dapat menjadi suatu structural

break yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan PPh. Untuk itu dilakukan pula regresi terhadap variable Dummy perubahan Undang undang PPh yaitu perubahan tahun 1984, perubahan tahun 1994. Perubahan tahun 2000 dan terakhir tahun 2008. Sehingga persamaan model menjadi sebagai berikut:

In PDBt = β1+β2 In PPht + β3 D1 + β4 D2 + β5 D3 + β6 D4 et

188

ISSN 1410-8623


dimana: Variabel D1 = dummy untuk perubahan Undang-undang PPh tahun 1984 Variabel D2 = dummy untuk perubahan Undang-undang PPh tahun 1994 Variabel

β1 β2 β3 β4 β5 β6

Koefisien

Variabel D3 = dummy untuk perubahan Undang-undang PPh tahun 2000 Variabel D4 = dummy untuk perubahan Undang-undang PPh tahun 2008

Standar Error

t-Statistic

Signifikansi

5.187711

0.111979

46.32733

*

0.810048

0.017384

46.59752

*

0.045849

0.062157

0.737636

-0.134386

0.093118

-1.443181

-0.098577

0.111076

-0.887472

0.096143

0.140903

0.682333

*) = signifikan pada derajat 1% R2 = 99%

Hasil tersebut menunjukan bahwa pengaruh PPh masih menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil regresi tanpa variable dummy perubahan aturan pajak.Sedangkan variable dummy perubahan undang-undang PPh tidak menunjukan hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB sedangkan pertumbuhan PPh tetap menunjukan hubungan yang sejalan dengan pertumbuhan PDB secara signifikan. Dengan demikian perubahan Undangundang PPh tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap PDB. KESIMPULAN Fungsi pajak selain sebagai sarana pembiayaan anggaran negara juga dapat menjadi automatic stablilizer yang dapat menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan kondisi ekonomi. Berbagai penelitian tentang automatic stabilizer menunjukan pajak memiliki fungsi automatic stabilizer di negara-negara yang menjadi obyek penelitian yaitu Amerika Serikat, New Zealand, Jerman dan Afrika Selatan. Terdapat juga hasil penelitian yang menunjukan bahwa sisi pendapatan terutama pajak lebih berpengaruh sebagai automatic stabilizer dibanding dengan sisi belanja dari

ISSN 1410-8623

anggaran negara Hasil analisa regresi untuk melihat hubungan antara PPh dengan PDB menunjukan bahwa pergerakan PPh sejalan dengan PDB atau dapat dikatakan PPh telah menunjukan fungsi automatic stabilizer. Pengaruh perubahan Undang-undang PPh selama beberapa kali dari tahun 1984 berdasarkan hasil analisa tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap PDB. Karena pada penelitian ini jenis pajak yang digunakan hanyalah besaran pajak penghasilan, maka untuk melihat lebih mendalam perlu dilakukan analisa terhadap jenis PPh yang lebih mendetil seperti PPh Badan, PPh Orang Pribadi dan sebagainya. Selain itu keterbatasan penggunaan data terkait perubahan Undang-undang PPh yaitu hanya dummy waktu perubahan undang-undang harus diatasi dengan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa jenis dan detail perubahan dari masing-masing perubahan Undang-undang PPh. REFERENSI Aizenman, Joshua and Yothin Jinjarak (2011). The role of fiscal policy in response to the financial crisis,Background paper World Economic Situa-

189


tion and Prospects 2011 Auerbach Alan J. And Daniel Feenberg. (2000). The Significance of Federal Taxes as Automatic stabilizers, NBER Working Paper No. 7662, April 2000 Baunsgaard, Thomas and Steven A. Symansky (2009). SPN/09/23 IMF staff position note, September 28, 2009 Buettner,Thiess and Clemens Fuest (2009). The Role of the Corporate Income Tax as an Automatic stabilizer, Cesifo Working Paper No. 2798 September 2009 Christiano, Lawrence J and Sharon G. Harrison (1999). Chaos, Sunspots And Automatic stabilizers,Journal of Monetary Economics 44 (1999) 3:31 Cohen, Darrel and Glenn Follette (2000). The Automatic Fiscal Stabilizers: Quietly Doing Their Thing, FRBNY Economic Policy Review / April 2000 Fatas ,Antonio and Ilian Mihov (1999). Government Size and Automatic stabilizers:International and Intranational Evidence, conference on “ Lessonsfrom Intranational Economics for International Economics”, Gerzensee, June 11-12, 1999 Kniesner, Thomas J. and James P. Ziliak. (2002) Tax Reform and Automatic Stabilization, The American Economic Review, Vol. 92, No. 3 (Jun., 2002), pp. 590-612 Mankiw, N Gregory (2009). Teori Makroekonomi. Penerbit Erlangga, 2003.

Mathias Dolls, Clemens Fuest and Andreas Peichl (2009). Automatic stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe. Discussion Paper No. 4310, The Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn July 2009 OECD (1993). Automatic stabilizers: their extent and role - public sector deficits of Organization for Economic Cooperation and Development countries, June 1993 Romer, Christina D. and David H. Romer (2007). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. NBER Working Paper No. 13264, July 2007 . Swanepoe, J.A. and N.J. Schoeman (2002). Tax Revenue As An Automatic Fiscal Stabiliser – A South African Perspective, Paper presented at the 58th Congress of the International Institute of Public Finance at Helsinki, Finland 26-29 August 2002. Tam ,Julie and Heather Kirkham. (2010). Automatic Fiscal Stabilisers: Implications for New Zealand, Treasury Working Paper 01/10 h t t p : / / w w w. a n t a r a n e w s . c o m / b e r i t a / 1255100204/baru-rp55-miliar-stimuluspajak-untuk-pekerja, 9 oktober 2009. http://www.econstats.com/weo/CIDN.htm Nota Keuangan dan RAPBN 1969/1970 – 2011 Koran Tempo, Stimulus Fiskal Tidak Efektif, 23 Januari 2009.

***

190

ISSN 1410-8623

Penerimaan negara yang bersumber dari

Recommend Documents