PENDIDIKAN NASIONAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM Oleh : Rosita Baiti *)
Abstract : Education can not be separated from human life , society , and nation in order to ensure the survival and life . So the essence of education is a continuous process in accordance with the conditions , growth , and development of man himself . Many considered that the quality of education in Indonesia is far behind in education that exist in other countries , among which there are the drawbacks associated with the output of education at all levels of the character is weak , where the learning process that is likely to only strengthen intelligence . While other intelligence in the form of spiritual and emotional neglect , akibanya competence and competitiveness of education output to be weak , especially in relation to the global community association . Islamic education is an important part in developing the concept of national education , in an effort to strengthen the promotion of quality education that is capable of generating output character education that not only has the intellectual, but also spiritual and emotional intelligence , so that the state goal of building a complete Indonesian man can quickly be realized Key Word : Thinking, Education, Islamic, and national.
Pendahuluan. Tingkat pendidikan merupakan aspek penting yang mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang, masyarakat, dan bangsa. Bahkan Prof. Proopert Lodge (dalam Suyanto, 2006:ix) pernah mengatakan, life is education, and education is life. Pernyataan Lodge itu mengisyaratkan bahwa, antara pendidikan dan kehidupan hampir-hampir tidak dapat dibedakan sama sekali. Kedua pengertian (pendidikan dan kehidupan) telah menyatu dalam sebuah kerangka filosofis, bahwa proses dalam pendidikan tidak lain adalah proses bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan, begitu juga sebaliknya. Secara filosofis, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan yang nyata ini. Ketika mendefinisikan hakikat pendidikan sebagai proses bagi manusia dalam mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya serta memahami realitas yang dihadapinya, maka secara tidak langsung pendidikan itu hendak dikonstruksi sebagai model “pendidikan hadap masalah” (problem posing education). Dalam konteks sistem pendidikan nasional, usaha mendekonstruksi dasar-dasar filosofi pendidikan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sistem dalam pendidikan nasional masih
*) Penulis: Dosen Tetap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
15
16
menggunakan kerangka filosofis lama sebagai warisan kolonial Belanda, sehingga dalam perekembangannya selalu menuai kendala-kendala yang cukup serius. Memang, sistem pendidikan nasional sedang beranjak menuju perubahan. Akan tetapi, perubahan itu jelas tidak bisa dalam sekali waktu yang langsung memperlihatkan hasil secara maksimal. Sebab mengelola sistem pendidikan nasional ibarat seseorang sedang menanam modal (investasi) untuk jangka panjang, tetapi wujud keberhasilannya bukan dalam bentuk nyata, karena investasi pendidikan biasanya dalam bentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang nyata bagi generasi penerus pembangunan bangsa, sebagaimana tujuan nasional pendidikan untuk membangun mentalitas yang berkarakter. Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala serius. Apalagi ketika membicarakan konteks pendidikan nasional sebagai bagian dari pergumulan ideologi dan politik penguasa. Sehingga problem-problem yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kebijakan-kebijakan (policies) yang sangat strategis.
Menyoroti Realitas Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah. Pasca Reformasi tahun 1998, telah membawa perubahan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perubahan fundamental sistem pendidikan nasional. Setelah sistem pemerintahan berubah dari sistem sentralistik menuju ke arah desentralistik atau sekarang lebih dikenal otonomi pendidikan yang secara otomatis mempengaruhi sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional pun harus menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan sistem pendidikan nasional. Namun, karena kebijakan tersebut dapat dikatakan baru, maka belum dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Bahkan, beberapa kalangan pakar dan praktisi pendidikan, kebijakan otonomi pendidikan justru dipahami sebagai indikasi ke arah “liberalisasi” atau lebih parah lagi dikatakan sebagai indikasi ke arah “komersialisasi pendidikan”. Apalagi setelah terbentuknya Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang oleh beberapa pengamat dianggap sebagai pengejawantahan dari sistem yang mengarah pada “liberalisasi pendidikan”. Sebab salah satu point penting dalam BHP itu menyatakan bahwa, pendidikan di daerah diselenggarakan oleh badan hukum yang menggunakan manajemen koperatif. Berbagai problem fundamental yang dihadapi oleh pendidikan nasional saat ini tercermin dalam realitas pendidikan yang ada. Dalam konteks metode dan strategi pembelajaran di sekolah-sekolah, misalnya, kebanyakan tenaga pengajar pada semua level pendidikan masih kurang kreatif. Bahkan dapat dikatakan mereka kurang inovatif, mengingat metode pembelajaran yang dipakai masih sangat konservatif. Metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah telah membuka jurang pemisah antara pendidik dan peserta didik. Akibatnya, output pendidikan yang ada masih sangat rendah kualitasnya. Sebab, dengan model pembelajaran konservatif macam itu, peserta didik hanya menjadi objek statis yang tidak bisa berfikir kritis, kreatif, dan mandiri. Peserta didik telah dicekoki Wardah: No. XXVI/ Th. XIV/ Juni 2013
17
dengan teori-teori klasik dari para pendidik yang kadang sangat anti terhadap persoalan-persoalan realitas. Pendidikan akhirnya menjelma sebagai “proses utopia yang mengajarkan teori-teori anti realitas”. Padahal, semestinya, proses pendidikan itu harus dapat menciptakan mental-mental manusia Indonesia yang siap menghadapi berbagai macam tantangan terutama ketika turun ke masyarakat. Problem-problem pendidikan yang bersifat metodik dan strategik itu akhirnya membuahkan output yang memprihatinkan. Karena metode dan strategi pembelajaran di sekolah-sekolah sangat konservatif, akhirnya output pendidikan yang ada memiliki mental yang selalu tergantung kepada orang lain, tidak memiliki mental yang bersifat mandiri, karena memang lemah daya kritik dan kreatifnya. Akhirnya, mereka yang pernah mengenyam pendidikan malah menjadi “pengangguran terselubung”. Setiap tahunnya, pendidikan nasional telah memproduksi pengangguran terselubung yang umumnya mereka adalah lulusan-lulusan pendidikan akademik. Apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan global, pergaulan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses globalisasi disemua lini kehidupan manusia tidak akan pernah ada satupun kekuatan yang mampu mencegahnya. Oleh karena itu pada akhirnya batas-batas Negara secara geografis menjadi tidak penting, dan bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi dilihat dari keluar masuknya suatu informasi, pengetahuan, dan teknologi yang mampu mempengaruhi global manusia secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, konsep negara bangsa menjadi tidak penting lagi, karena secara empiric suatu bangsa tidak akan mampu mengisolasi negara dan pemerintahannya dari pengaruh-pengaruh kehidupan global. Indonesia sebagai bangsa telah memiliki sebuah system pendidikan. Paling tidak dapat dilihat dengan telah disahkannya UU No.20 tahun 2003. Hanya persoalannya adalah apakah system pendidikan yang ada saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain? Jawabannya tentu saja belum. Bidang pendidikan memang menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi proses globalisasi dihampir semua aspek kehidupan. Meskipun demikian system pendidikan yang ada masih melahirkan mismatch terhadap tuntutan dunia kerja, baik secara nasional maupun regional. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa daya saing SDM yang ada secara global masih rendah. Padahal tugas utama pendidikan nasional ialah melahirkan SDM yang memiliki kualitas yang berstandar global. Sistem pendidikan nasional telah memasuki era baru seiring dengan perubahan sistem pemerintahan yakni sistem desentralisasi atau yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, dimana pendidikan menjadi bagian penting dalam otonomi tersebut. Memang, pendidikan memiliki fungsi penting bagi daerah, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di daerah terutama sumber daya alamnya sangat tergantung dari ketersediaan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu harapan akan terwujudnya pendidikan yang berkualitas menjadi tuntutan yang harus direspons secara serius oleh pemerintah daerah. Rosita Baiti, Pendidikan Nasional Perspestif Pemikiran .....
18
Pemerintah daerah harus lebih bersifat kreatif, mandiri, dan mampu mengembangkan daerahnya demi untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pendidikan di daerahnya. Karena itu, dalam era otonomi pendidikan, daerah perlu membangun sektor pendidikan secara baik agar sektor ini mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerah. Meskipun demikian, membangun sektor pendidikan tidak akan pernah mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal tersebut disebabkan oleh konteks pendidikan yang selalu dinamis, berubah dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terlebih lagi dalam era informasi seperti saat ini keterbukaan di hampir semua aspek dan sistem kehidupan manusia tidak dapat dicegah lagi oleh kekuatan apapun. Hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun lingkungan praktis pendidikan. Begitu pula parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi input, process, product, maupun outcome selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, pemerintah daerah secara terus menerus perlu meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, melalui sebuah pembaruan system pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders agar dari sektor pendidikan itu daerah mampu mempersiapkan generasi penerus yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menjawab dan memecahkan tantangan masa depan daerahnya sendiri. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, pembaruan pendidikan harus segera dilakukan agar masyarakat secara luas, keluarga, sektor swasta, politisi, dan juga unit-unit pemerintahan di semua tingkatan, akhirnya mampu memahami bahwa pendidikan merupakan human investment penting yang harus dirancang dan dibiayai secara lebih memadai daerah dan bangsa mampu tumbuh dan bersaing dengan bangsa lain seiring dengan pertumbuhan dan proses demokratisasi dalam berbagai sistem kehidupan di Indonesia. Dalam pembaruan pendidikan, daerah otonom perlu membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman sejak dari pra-sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jika demikian halnya, maka pembaruan pendidikan di daerah perlu mencari rumusan, model, sistem, dan juga kebijakan yang mampu memberi peluang bagi berseminya motivasi, kreativitas, etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, toleransi di tengah-tengah pluralitas etnis, agama, sosial, ekonomi, dan sebagainya bagi semua peserta didik. Pembaruan pendidikan pada level daerah otonom, dengan demikian, menjadi bersifat imperatif bagi setiap upaya daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar pendidikan di daerah dapat berkembang dengan baik serta berdampak positif bagi pengembangan potensi daerah, maka pendidikan harus diberi kesempatan berkembang yang seluas-luasnya tanpa ada kebijakan satupun yang menghambatnya. Proses pendidikan sebenarnya memiliki multiplier effect secara ekonomik. Jika pendidikan di daerah menjadi maju, memiliki kualitas yang unggul, secara tidak langsung daerah yang bersangkutan akan diuntungkan secara ekonomik. Jika hal ini dicapai, berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terdongkrak. Jadi jika dilihat dari strategi peningkatan PAD, pendidikan sungguh merupakan sektor yang cukup strategis bagi daerah untuk dijadikan
Wardah: No. XXVI/ Th. XIV/ Juni 2013
19
pilihan investasi ekonomi dalam jangka panjang, di samping pendidikan itu juga merupakan human investmen yang nyata.
Hakikat Pendidikan Islam. Agama merupakan bagian penting dalam perkembangan kehidupan manusia, masyarakat, dan juga negara. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang ajarannya mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia diantaranya berkaitan dengan masalah pendidikan. Menurut Dr. Al-Rasyidin, M.A dan Dr. H. Samsul Nizar, M.A bahwa, istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term altarbiyah, al-ta’dib, dan al-ta’lim. Dari ketiga istilah tersebut, term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term al-tarbiyah, sedangkan term al-ta’dib dan al-ta’lim jarang sekali digunakan. Meskipun menurut Ahmad Syalabi kedua istilah tersebut telah lama digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Istilah al-Tarbiayah berasal dari kata rabb. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya (Abdullah Muhammad, tt:120). Kata rabb sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Fatihah (alhamdulillaahi rabb al-‘alamin) mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah al-Tarbiyah. Sebab kata rabb (Tuhan) dan murabbi (pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta. Uraian tersebut secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “pendidik” seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. Dalam arti yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: (1) memelihara dan menjaga fithrah anak didik menjelang dewasa (baligh). (2) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. (3) mengarahkan seluruh fithrah menuju kesempurnaan. (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap. Selanjutnya, istilah ta’lim telah dipergunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta’dib. Rasyid Ridha, misalnya mengartikan al-Ta’lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu (Rasyid Ridha, tt:262). Pendapat tersebut didasarkan pada QS Al-Baqarah ayat 151:
“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu Rosita Baiti, Pendidikan Nasional Perspestif Pemikiran .....
20
yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”. Kalimat yu’allimu hum al-kitab wa al-hikmah dalam ayat tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan tilawat al-Qur’an kepada kaum muslimin. Menurut Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar membuat umat Islam dapat membaca, melainkan juga membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan tazkiyah an-nafs (pensucian diri) dari segala kotoran, sehingga memungkinnya menerima alhikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Oleh karena itu, makna al-ta’lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku. Menurut al-Attas, istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta’dib. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi: “Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku” (HR.al‘Askary). Kata addaba dalam hadis tersebut dimaknai al-Attas sebagai “mendidik”. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa hadis tersebut dapat dimaknai kepada “Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan adab yang dilkaukan secara berangsur-angsur ditanamkan-Nya ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-Nya yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta sebagai dampaknya Ia telah membuat pendidikanku yang paling baik. Berdasarkan batasan tersebut, maka al-ta’dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya. Uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan istilah al-tarbiyah terlalu luas untuk mengungkapkan hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab, kata al-tarbiyah yang meiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang tidak hanya digunakan untuk manusia, akan tetapi juga digunakan untuk melatih dan memelihara binatang atau makhluk Allah lainnya. Oleh karenanya, penggunaan istilah al-tarbiyah tidak memiliki akar yang kuat dalam khazanah bahasa Arab. Timbulnya istilah ini dalam dunia Islam merupakan terjemahan dari bahasa Latin “educatio” atau bahasa Inggris “education”. Kedua kata tersebut dalam batasan pendidikan Barat lebih banyak menekankan pada aspek pisik dan material. Sementara pendidikan Islam, penekanannya tidak hanya aspek tersebut, akan tetapi juga pada aspek psikis dan immaterial. Dengan demikian, istilah al-Ta’dib merupakan terma yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab karena mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yanga baik sehingga makna al-Tarbiyah dan al-Ta’lim sudah tercakup dalam terma al-Ta’dib.
Wardah: No. XXVI/ Th. XIV/ Juni 2013
21
Relevansi Pendidikan Islam dengan Pendidikan Nasional. Hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinu dan berkesinamabungan, oleh karena itu, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya. Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Uraian tersebut sejalan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surat Al-Dzariyat ayat 56: “Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali kecuali untuk menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktifitasnya sebagai pengabdian kepada-Ku”. Berdasarkan uraian Quraish Shihab menulis bahwa tujuan pendidikan Al-Qur’an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh Al-Qur’an yakni untuk bertaqwa kepada-Nya. Tugas kekhalifahan tersebut tidak akan dinilai berhasil apabila materi penugasan tidak dilaksanakan atau apabila kaitan antara penerima tugas dan lingkungannya tidak diperhatikan. Khususnya menyangkut kaitan antara penerima tugas dan lingkungannya, harus digarisbawahi bahwa corak hubungan tersebut dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dan karena itu, penjabaran tugas kekhalifahan harus sejalan dan diangkat dari dalam masyarakat itu masing-masing. Atas dasar ini, para pakar pendidikan sepakat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Ia harus timbul dari dalam masyarakat itu sendiri sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai luhur dalam dasar negara yakni pancasila yang memang digali dari nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia sebagai rujukan tujuan bernegara termasuk tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Selanjutnya Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, pembinaan dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya melalui pendidikan harus dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu, pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan ketrampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwidimensi dalam satu kesimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itulah sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah adab al-adin dan adab al-dunya. Oleh sebab itu, tugas pendidikan Islam setidaknya dapat dilihat dari tiga pendekatan, yakni; pendidikan Islam sebagai pengembangan potensi, proses pewarisan budaya, serta interaksi antara potensi dan budaya. Sebagai pengembangan potensi, tugas pendidikan Islam adalah menemukan dan
Rosita Baiti, Pendidikan Nasional Perspestif Pemikiran .....
22
mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sebagai pewaris budaya tugas pendidikan Islam adalah alat transmisi unsur-unsur pokok budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga identitas umat tetap terpelihara dan terjamin dalam tuntutan zaman. Adapun sebagai interaksi antara potensi dan budaya, tugas pendidikan Islam adalah sebagai proses transaksi (memberi dan mengadopsi) antara manusia dan lingkungannya. Dengan proses ini, peserta didik (manusia) akan dapat menciptakan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah atau memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan lingkungannya. Untuk menjamin terlaksananya tugas pendidikan Islam secara baik, hendanya terlebih dahulu dipersiapkan situasi-kondisi pendidikan yang bernuansa elastis, dinamis, dan kondusif yang memungkinkan bagi pencapaian tugas tersebut. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya, baik secara struktural maupun institusional. Secara struktural, pendidikan Islam menuntut adanya struktur organisasi yang mengatur jalannya proses pendidikan, baik pada dimensi vertikal maupun horizontal. Sementara secara institusional, ia mengandung implikasi bahwa proses pendidikan yang berjalan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Untuk itu, diperlukan kerjasama berbagai jalur dan jenis pendidikan , mulai dari sistem pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Secara praktis, Muhammad Athiyah al-Abrasyi, menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu: (1) memebentuk akhlak mulia (2) mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat (3) persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya (4) menumbuhkan semangat ilmiyah di kalangan peserta didik (5) mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Hasan Langgulung mencatat hasil kongres se-Dunia tentang pendidikan Islam tahun 1980, menyatakan bahwa, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional; perasaan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fithrah peserta didik; aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif; dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Mencermati uraian di atas, secara tegas dapat dikatakan memiliki relevansi dengan tujuan pendndikan nasional. Pembukaan UUD 1945 jelas menegaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas serta berkeadilan sehingga tercipta manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan sesuai dengan karakteristiknya. Secara lebih jelas Undangundang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan Wardah: No. XXVI/ Th. XIV/ Juni 2013
23
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang dirumuskan di atas akan menghadapi tantangan yang sangat besar terutama yang terkait dengan dinamika tuntutan kehidupan masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Abudin Nata menulis bahwa, kemajuan dalam bidang informasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Menurutnya, yang sanggup bertahan hanyalah mereka yang berorientasi ke depan, yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan dan ciri-ciri lain sebagaimana yang dimiliki masyarakat modern. Kondisi tersebut masyarakat suatu bangsa dengan bangsa lain menjadi satu baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Menghadapi kondisi seperti yang diuraikan di atas, pendidikan seperti yang diungkapkan Amir Faisal, harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya sekedar sebagai penerima arus informasi global, tetapi harus memberikan bekal kepada mereka agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan apa yang diterima melalui arus informasi itu, yaitu manusia yang kreatif dan produktif. Selanjutnya harus mampu menyoroti data empiris yang diperoleh dari masyarakat, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang dibutuhkan guna lebih memantapkan keberhasilan yang telah dicapai. Setiap penyajian materi pendidikan harus mampu menyentuh jiwa dan akal peserta didik, sehingga dapat mewujudkan nilai etis atau kesucian, yang merupakan nilai dasar bagi seluruh aktivitas manusia, sehingga harus mampu melahirkan keterampilan dalam materi yang diterimanya. Hal ini menjadi keharusan karena ia merupakan tujuan pendidikan menurut konsep Islam dan pendidikan nasional itu sendiri. Tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai melalui dogma, atau tutur kata dan nasehat semata, tanpa panutan. Ia hanya dapat dicapai antara lain melalui diskusi yang melibatkan akal pikiran, , tutur kata yang menyentuh jiwa, serta kisah manusia yang baik dan yang buruk disertai dengan panutan yang baik dari para pendidik dan pemimpin.
Penutup Dari uraian tentang konsepsi pendidikan Islam dalam lingkup pendidikan nasional di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hakikat pendidikan Islam adalah proses yang kontinu dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan tujuan penciptaanya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan. 2. Rumusan pendidikan Islam memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan yang ada dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni Rosita Baiti, Pendidikan Nasional Perspestif Pemikiran .....
24
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ditegaskan dalam Undangundang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Referensi
An-Nahlawi, Abdurrahman., Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, CV.Diponegoro, Bandung. 1992. Athiyah al-Abrasyi, Muhammad., Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Terj. Bustami A.Gani dan Djohar Bahry), Bulan Bintang, Jakarta. 1984. Al-Rasyidin dan H. Samsul Nizar., Filsafat Pendidikan Islam, Ciputat Press, Jakarta. 2005. Al-Attas, Muhammad Naquib., Konsep Pendidikan dalam Islam (Terj), Mizan, Bandung. 1994. Feisal, Jusuf Amir., Reorientasi Pendidikan Islam, Gema Insani Press, Jakarta. 1995. Langgulung, Hasan., Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21, Pustaka AlHusna, Jakarta. 1988. Mulkhan, Abdul Munir., Yogyakarta. 1993.
Paradigma
Intelektual
Muslim,
Sipress,
Maarif, A.Syafii dkk., Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991. M.Arifin., Filsafat Pendidikan Islam, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Nata, H.Abudin., Paradigma Pendidikan Islam, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2001. Rasyid Ridha, Muhammad., Tafsir al-Qur’an al-Hakim; Tafsir al-Manar, Juz.VII, Dar al-Fikr, Beirut. tt. Shihab, Quraish., Membumikan Al-Qur’an, Mizan, Bandung. 1994. Suyanto., Dinamika Pendidikan Nasional, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta. 2006. Syalabi, Ahmad.,Tarikh al-Tarbiyat al-Islamiyat, al-Kasyaf, Kairo. 1954.
Wardah: No. XXVI/ Th. XIV/ Juni 2013
