Pendahuluan. Bagian Pertama

1

Bagian Pertama

Pendahuluan

L

aporan tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 ini memberikan

gambaran

umum

tentang

pelaksanaan

sistem

manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Muara Tebo. Laporan tahunan ini akan dijadikan tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung “Reformasi Birokrasi” yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. A. Kebijakan Umum peradilan Kebijakan “Satu Atap” yang diterapkan membawa

sejak banyak

tahun

2004

perubahan

dilingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah

Agung

(MA)

sebagai

puncak dari kekuasaan kehakiman mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

2

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengemukakan bahwa1 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan. lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 1

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2)


3

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan dan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan

pelayanan

administrasi umum

kepada semua unsur

dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo yang telah diubah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

2

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


4

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, menetapkan hisab rukyat untuk hilal dalam penentuan awal pada tahun hijriyah apabila diminta. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama kewenangannya bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. B.

Visi dan Misi Untuk mendukung perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung RI yang

terwujud dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 – 2035, maka Pengadilan Agama Muara Tebo merumuskan visi dan misinya sebagai jalan guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. VISI “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” MISI 1. Memaksimalkan peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo agar lebih mampu dalam memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan. 2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 3. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan professional. 4. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo. 5. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.


5

C. Rencana Strategis Perencanaan

strategis

pada

hakekatnya

adalah

suatu

proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan, strategi, arahan serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2011 di Kabupaten Tebo tentang Manajemen Peradilan point yang kedua bahwa perencanaan Pengadilan Agama disusun berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 1999 melalui analisis SWOT dengan memuat indikator kinerja yang dituangkan dalam program kerja berbasis kinerja dalam pencapaian target dengan berpedoman kepada Buku IV. Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Tebo ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi yang efektif. Faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) yang dihimpun dari lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Muara Tebo. Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai berikut: 1)

Meningkatkan kerjasama antar instansi terutama dengan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2)

Peningkatan Pelayanan Peradilan Agama yang berbasis pada Teknologi Informasi.

3)

Peningkatan pelayanan sidang keliling bagi masyarakat pencari keadilan yang jauh tempat tinggalnya dari Pengadilan Agama Muara Tebo dan prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

4)

Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan professional.


6

5)

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi hakim, kepaniteraan dan juru sita di bidang ekonomi syariah.

6)

Peningkatan Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

7)

Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran, wewenang dan kedudukan PA Muara Tebo.

8)

Mengusulkan rehab atap gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang bocor, disertai faktor pendukung.

9)

Mengusulkan pembangunan gedung baru PA Muara Tebo yang sesuai dengan Prototype MA.RI

Gambaran umum analisis lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Agama Muara Tebo serta strategi yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 1.1


7

Tabel 1.1 Matriks SWOT Pengadilan Agama Muara Tebo

Lingkungan Internal

Lingkungan Eksternal

Peluang(O): 1. Akses layanan informasi melalui internet yang semakin meluas menuntut PA Muara Tebo untuk terus mengembangkan system informasi berbasis web. 2. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syari’ah memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syari’ah. 3. Dukungan dari Pemkab Tebo terhadap kedudukan PA Muara Tebo yang semakin kuat. Ancaman (T) : 1. Pencitraan masyarakat terhadap dunia peradilan masih kurang baik. 2. Pemahaman masyarakat tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama belum maksimal. 3. Karena faktor usia atap gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo saat ini terdapat kebocoran.

Kekuatan (S): 1. Sistem Administrasi Kepaniteraan (SIADPA) yang mendukung dalam kecepatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 2. Sistem informasi yang berbasis web di PA Muara Tebo memudahkan akses informasi oleh setiap masyarakat. 3. Komitmen PA Muara Tebo terhadap peningkatan pelayanan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 4. Pelayanan sidang keliling yang diterapkan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari PA Muara Tebo.

Kelemahan (W): 1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi jumlahnya terutama untuk Panitera Pengganti 2. Pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi yang belum maksimal. 3. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syariah, belum dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya. 4. Sarana dan Prasarana terutama gedung yang belum memadai dan belum susuai dengan prototype MA.

Strategi SO; Strategi WO; 1. Meningkatkan kerjasama antar 1. Peningkatan Tenaga tekhnis instansi terutama dengan Pemkab yang berkualitas dan Tebo. professional. 2. Peningkatan Pelayanan Peradilan 2. Peningkatan kemampuan dan Agama yang berbasis Teknologi pengetahuan bagi hakim, Informasi kepaniteraan dan juru sita di 3. Peningkatan pelayanan sidang bidang ekonomi syariah. keliling bagi masyarakat pencari 3. Peningkatan Tenaga tekhnis keadilan yang jauh tempat yang berkualitas dan tinggalnya dari Pengadilan Agama professional; Muara Tebo dan prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Strategi ST 1. Peningkatan Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran, wewenang dan kedudukan PA Muara Tebo. 3. Mengusulkan rehab atap gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang bocor, disertai faktor pendukung.

Strategi WT 1. Mengusulkan pembangunan gedung baru PA Muara Tebo yang sesuai dengan Prototype MA.RI


8

Bagian Kedua

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

A. Penyusunan Alur (TUPOKSI)

D

alam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai susunan

organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

1.

Ketua Pengadilan Agama Tugas pokok dan fungsinya dalam manajerial/ kepemimpinan adalah pemimpin, perencana, pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Tebo, mengawasi, mengevaluasi, memerintahkan sita eksekusi, memimpin eksekusi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsionalnya memimpin jalannya persidangan, memerintahkan sita dan tugas-tugas fungsional hakim lainnya.

2.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas pokok dan fungsinya manajerial/ kepemimpinan adalah mewakili

Ketua

Pengadilan

Agama

Muara

Tebo

dalam

hal

merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai


9

Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara

Tebo

koordinator

sebagai

dari

pengawas

hakim

bidang

dan

melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua. Sedangkan tugas pokok

dan

fungsi

jabatan

fungsionalnya memimpin jalannya persidangan, memerintahkan sita dan tugas-tugas fungsional hakim lainnya. 3.

Hakim Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan menyidangkan berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara baik dalam proses

maupun

peneyelesaiannya

sampai

dengan

minutasi,

memerintahkan sita dan tugas fungsional lainnya. Mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dalam hal-hal yang perlu diusulkan untuk menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek Pengadilan Agama Muara Tebo. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan bidang yang dibebankan kepadanya. 4.

Panitera/Sekretaris Tugas

pokok

dan

fungsi

manajerial/

kepemimpinan

adalah

berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, administarsi umum dan administrasi lainya, memimpin pelaksanaan tugas-tugas bidang keuangan baik keuangan perkara maupun pengelolaan DIPA, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya.


10

5.

Wakil Panitera Tugas pokok dan fungsi manajerialnya/ kepemimpinannya adalah membantu Panitera dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II meja, III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan

perundangundangan

yang

berlaku.

Tugas

pokok

fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugastugas panitera lainnya. 6.

Wakil Sekretaris Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Sekretaris dalam memimpin dan melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas-tugas dikesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggugjawab kegiatan, menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang

Kesekretariatan

serta

bertanggungjawab

kepada

Panitera/Sekretaris. 7.

Kaur Umum Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi, membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. Membuat laporan SIMAK BMN dan laporan lain yang berkaitan dengan rumah tangga kantor.

8.

Kaur Kepegawaian Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian kepegawaian serta menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.


11

9.

Kaur Keuangan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan menyiapkan

seluruh konsep

aktivitas rumusan

pada

bagian

kebijakan

keuangan

dalam

serta

pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris. 10. Panitera Muda Gugatan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya. 11. Panitera Muda Permohonan Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya. 12. Panitera Muda Hukum Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera. Tugas pokok fungsionalnya mendampingi majalis dalam persidangan dan tugas-tugas panitera lainnya. 13. Panitera Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat


12

instrument sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum/meja III melalui Panitera Muda Gugatan/ Meja II serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris. 14. Jurusita dan Jurusita Pengganti Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera. B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Secara umum, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Standar Operasional Prosedur sebagai suatu dokumen/ instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan

instrumen

manajemen

tersebut

dimaksudkan

untuk

memastikan bahwa proses pelayanan di Pengadilan Agama Muara Tebo dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur Pengadilan Agama Muara Tebo adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 1.

Analisis sistem dan prosedur kerja Mengidentifikasikan fungsi - fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan


13

yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 2. Analisis Tugas Penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Analisa tugas ini diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat di Pengadilan Agama Muara Tebo. Melalui analisa tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. 3. Analisis prosedur kerja Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacammacam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.


14

Bagian Ketiga

KEADAAN PERKARA

S

esuai dengan tugas dan fungsi suatu lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara - perkara yang diajukan kepadanya, maka Pengadilan Agama

Muara Tebo selama tahun 2011 telah menerima perkara sebanyak 294 perkara, yang terdiri dari 289 perkara contentious dan 5 perkara voluntair. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 43 perkara. Jadi dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara sebanyak 337 perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rekapitulasi perkara di bawah ini ; A. Perkara sisa tahun 2010 dan perkara yang diterima tahun 2011. 1. Sisa perkara tahun 2010 Adapun sisa perkara tahun 2010 berjumlah sebanyak 43 perkara dengan rincian sebagaimana pada table berikut: Tabel 3.1 Perkara Sisa Tahun 2010 pada Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

7

2.

Cerai Gugat

32

3.

Harta Bersama

2

4.

Penetapan Ahli waris

2

Jumlah

43


15

2. Perkara yang diterima tahun 2011 Selama tahun 2011 perkara yang diterima berjumlah 294

perkara

dengan rincian sebagai berikut : a.

Perkara Gugatan (Contentius) sebanyak 289 perkara terdiri dari: Tabel 3.2 Perkara Gugatan (Contentius) yang diterima tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

1.

Cerai Talak

93

2.

Cerai Gugat

193

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

3

Jumlah

b.

Jumlah Perkara

289

Perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 5 perkara terdiri dari : Tabel. 3.3 Perkara Permohonan (Voluntair) yang diterima tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Isbat Nikah

-

2.

Wali Adhol

1

3.

Dispensasi Kawin

2

4.

Penetapan Ahli Waris

2

Jumlah

5

Jumlah perkara yang diterima ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 adalah sebanyak 337 perkara. Dan dari jumlah perkara yang diterima dalam tahun berjalan 2011, 12 (dua belas) perkara diantaranya diterima secara


16

prodeo (miskin). Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Tebo menerima perkara sebanyak 277 sedangkan pada tahun 2011 menerima perkara sebanyak 294. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo, tahun 2011 ini mengalami peningkatan penerimaan sebesar 6 persen.

B. Perkara yang Diputus Dari 337 perkara yang diterima dan diperiksa tahun 2011, maka Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengadili serta memutus perkara sebanyak 291 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut: 1. Perkara Gugatan (Contentius) : Tabel. 3.4 Perkara Gugatan (Contentius) yang diputus tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

85

2.

Cerai Gugat

196

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

3

Jumlah

284

2. Perkara Permohonan (Voluntair): Tabel. 3.5 Perkara Permohonan (Voluntair) yang diputus tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Isbat Nikah

-

2.

Wali Adhol

1

3.

Dispensasi Kawin

2

4.


4

Jumlah

7


17

C.

Perkara yang dikabulkan, dicoret, digugurkan, ditolak dan dicabut Dari jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan tersebut, ada yang dikabulkan, ada yang dicoret dari register, ada yang digugurkan, ditolak, tidak diterima serta ada yang dicabut dengan rincian sebagai berikut :

1. Dikabulkan Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011, yang dikabulkan / diputus sebanyak 280 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut : Tabel. 3.6 Perkara yang dikabulkan tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

1.

Cerai Talak

82

2.

Cerai Gugat

189

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

3

5.

Isbat Nikah

-

6.

Wali Addhol

1

7.

Dispensasi Kawin

2

8.


3

Jumlah

2.

Jumlah Perkara

280

Dicoret Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011, yang dicoret / diputus sebanyak 4 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut :


18

Tabel. 3.7 Perkara yang dicoret tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

1

2.

Cerai Gugat

2

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

-

5.

Isbat Nikah

-

6.

Wali Addhol

-

7.

Dispensasi Kawin

-

8.


1

Jumlah

4

3. Digugurkan Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011, yang digugurkan / diputus sebanyak 5 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut : Tabel. 3.8 Perkara yang digugurkan tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

1

2.

Cerai Gugat

4

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

-

5.

Isbat Nikah

-

6.

Wali Addhol

-

7.

Dispensasi Kawin

-

8.


-

Jumlah

5


19

4. Ditolak Adapun perkara yang ditolak PA Muara Tebo tahun 2011 sebanyak 1 Perkara, yaitu sebagai berikut: Tabel. 3.9 Perkara yang ditolak tahun 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Harta Bersama Isbat Nikah Wali Addhol Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris

1 -

Jumlah

1

5. Tidak Diterima Adapun Perkara yang diterima PA Muara Tebo tahun 2011, yang tidak diterima sebanyak 1 Perkara, yang terdiri dari sebagai berikut : Tabel. 3.10 Perkara yang tidak diterima tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

-

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cerai Gugat Izin Poligami Harta Bersama Isbat Nikah Wali Addhol Dispensasi Kawin Penetapan Ahli Waris

1 -

Jumlah

1


20

6. Dicabut Adapun Perkara yang telah diterima Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011, yang dicabut

sebanyak 10 Perkara, yang terdiri dari

sebagai berikut ; Tabel.3.11 Perkara yang dicabut tahun 2011 No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

6

2.

Cerai Gugat

4

3.

Izin Poligami

-

4.

Harta Bersama

-

5.

Isbat Nikah

-

6.

Wali Addhol

-

7.

Dispensasi Kawin

-

8.


-

Jumlah

10

Dari jumlah perkara yang diputus tersebut di atas, pelaksanaan sidangnya dilakukan bertempat sebagai berikut: No 1 2

Tempat Sidang Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Tebo Sidang Keliling di Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Jumlah Perkara

Jumlah 275 26 301

D. Data Perkara Masuk Per - Kecamatan Khusus mengenai perkara perceraian yang masuk terdiri dari perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat pada tahun 2011, berjumlah 286 perkara dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

21

berdasarkan pendataan perkara yang masuk dari berbagai Kecamatan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka pada laporan ini disusun menurut urutan jumlah perkara per-kecamatan, dari yang teratas sampai terbawah sebagaimana tercantum dalam data sebagai berikut : Tabel. 3.12 Perkara yang masuk Per - Kecamatan tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No.

Nama Kecamatan

Jenis perkara

Jumlah

Posisi

1

Rimbo Bujang

Cerai Talak 31

Cerai Gugat 48

79

I

2

Rimbo Ulu

25

42

65

II

3

Tebo Tengah

12

30

41

III

4

Rimbo Ilir

9

18

27

IV

5

Tebo Ulu

3

15

18

V

6

Sumay

4

10

14

VI

7

Muara Tabir

3

11

14

VII

8

VII Koto Ilir

4

8

12

VIII

9

Tebo Ilir

-

7

7

IX

10

Tengah Ilir

2

1

3

X

11

Serai Serumpun

-

2

2

XI

12

VII Koto

-

1

1

XII

JUMLAH

93

193

286

Adapun perkara Permohonan yang terdiri dari perkara Wali Adhol, Dispensasi Kawin dan Penetapan Ahli Waris pada tahun 2011 berjumlah 5 perkara menurut data per-Kecamatan sebagai berikut ;


22

Tabel. 3.13 Perkara Permohonan yang masuk Per – Kecamatan Tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No.

Nama Kecamatan

Wali Adhol

Jenis perkara Dispensasi Penetap Kawin an Ahli Waris 2 2

Jumlah

Posisi

4

I II

1

Rimbo Ulu

-

2

Tebo Tengah

1

-

-

1

JUMLAH

1

2

2

5

Dari data perkara Harta bersama yang masuk pada tahun 2011 berjumlah 3 perkara yang terdiri dari perkara Gono-gini, menurut data per-kecamatan sebagai berikut ; Tabel. 3.14 Perkara Harta Bersama yang masuk Per – Kecamatan Tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No.

Nama Kecamatan

Jenis perkara

Jumlah

Posisi

Gono - Gini 1.

Tebo Tengah

1

1

I

2.

Semabu

1

1

II

3.

Tebo Ulu

1

1

III

3

3

JUMLAH

Secara

menyeluruh,

grafik

keadaan

perkara

yang

diterima

perkecamatan dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dapat dilihat pada gambar 3.1


23

Grafik 3.1 Grafik Keadaan Perkara Per Kecamatan 7%

Rimbo Bujang 5%

9%

5% 15%

Rimbo Ulu Tebo Tengah 4% 2% 1% 1% 0%

Rimbo Ilir Tebo Ulu Sumay Muara Tabir VII Koto Ilir

24%

27%

Tebo Ilir Tengah Ilir Serai Serumpun

E.

Faktor Penyebab Dari jumlah perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut, faktor penyebabnya adalah sebagaimana tertera pada Tabel dibawah ini : Tabel. 3.15 Faktor Penyebab Perceraian yang diputus tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Faktor Penyebab

Jumlah Perkara

1.

Poligami tidak sehat

-

2.

Krisis Akhlak

2

3.

Cemburu

-

4.

Ekonomi

3

5.

Penganiayaan

-

6.

Gangguan pihak ketiga

2

7.

Tidak ada Keharmonisan (Perselisihan)

84

8.

Tidak ada tanggung jawab (Meninggalkan kewajiban)

180

Jumlah

271


24

F.

Perkara Tabayun (Bantuan Panggilan) Perkara Tabayun (bantuan panggilan) Pengadilan Agama Muara Tebo ke Pengadilan Agama dalam Wilayah PTA Jambi sebanyak 4 (empat) Pengadilan Agama dengan jumlah perkara

sebanyak 13 (tiga belas)

perkara. Adapun rincian perkara tabayun (Mohon bantuan panggilan) ke Pengadilan Agama dalam Wilayah PTA Jambi adalah sebagai berikut: Tabel. 3.16 Perkara Tabayun (Bantuan panggilan) ke PA wilayah PTA Jambi tahun 2011 No

Nama Wilayah

Jumlah Perkara

1.

PA. Bungo

4

2.

PA. Bangko

2

3.

PA. Sabak

1

4.

PA. Jambi

6 Jumlah

13

Perkara Tabayun (bantuan panggilan) Pengadilan Agama Muara Tebo ke Pengadilan Agama diluar Wilayah PTA Jambi sebanyak 11 (sebelas) Pengadilan Agama dengan jumlah perkara sebanyak 12 (dua belas) perkara. Adapun rincian perkara tabayun (mohon bantuan panggilan) ke Pengadilan Agama diluar Wilayah PTA Jambi adalah sebagai berikut:


25

Tabel. 3.17 Perkara Tabayun (Bantuan panggilan) ke PA diluar Wilayah PTA Jambi tahun 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Wilayah PA. Bengkulu PA. Lubuk Linggau PA. Babel PA. Binjai PA. Padang Panjang PA. Purwodadi PA. Pandeglang PA. Bengkalis PA. Sukoharjo PA. Batang PA. Blitar Jumlah

F.

Jumlah Perkara 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12

Sisa perkara Akhir Tahun 2011 Dengan telah diselesaikannya 291 perkara dan dicabut 10 perkara sampai 30 Desember 2011 oleh Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sisa perkara akhir tahun 2011 sebanyak 36 perkara, atau sekitar 10,6 persen. Tabel. 3.18 Sisa Perkara Akhir Tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Cerai Talak

9

2.

Cerai Gugat

25

3.

Harta Bersama

2

4.

Penetapan Ahli waris

-

Jumlah

36


26

G.

Perkara yang mengalami upaya Hukum Perkara yang mengalami upaya hukum sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini : Tabel. 3.19 Perkara Yang Mengalami Upaya Hukum Tahun 2011 di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

1.

Verzet

-

2.

Banding

-

3.

Kasasi

-

4.

Peninjauan Kembali

-

Jumlah

-

H. Pengeluaran Akta Cerai Pengeluaran Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Muara Tebo sampai dengan akhir tahun 2011 berjumlah 263 Akta Cerai dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 3.20 Pengeluaran Akta Cerai Pengadilan Agama Muara Tebo No

Jenis

Jumlah

1

Akta Cerai Gugat

182

2

Akta Cerai Talak

79

Jumlah

263

Keterangan Salah cetak 2 eks antara lain: No Seri E/001337 dan E/001624 dan 1 eks nomor akta cerai doble yaitu nomor 92/AC/2011/PA dengan nomor seri E/001633 dan


27

I.

Sita dan Eksekusi Dalam tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sita jaminan sebanyak 1 (satu) kali yaitu sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) dengan nomor perkara : 176/Pdt.G/2010/PA.Mto. Sita jaminan harta bersama tersebut telah berhasil dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo.

J.

Mediasi Sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka diPengadilan Agama Muara Tebo dalam setiap perkara yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator para hakim yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang tidak mengadili atau menyidangkan perkara tersebut. Mediator tersebut dipilih dan ditunjuk sendiri oleh para pihak. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menentukan mediator atau tidak mau menunjuk siapa yang menjadi mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator dan memerintahkan para pihak berperkara untuk mengikuti proses mediasi. Dalam tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan mediasi untuk pihak berperkara sebanyak 29 perkara, namun dari proses mediasi tersebut tidak satu pun pihak berperkara yang berhasil didamaikan.

K. Grafik Perkara dari Tahun 2003 s/d Tahun 2011 Sebagai gambaran untuk melihat kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo, berikut disajikan statistik perkara dari tahun 2003 s/d 2011:


28

Grafik 3.2 Grafik Perkara dari Tahun 2003 s.d 2011 350 300 250 200 150 100 50 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TERIMA

53

93

118

146

127

166

174

277

294

PUTUS

38

76

92

131

105

132

134

247

291

CABUT

1

3

5

4

4

16

14

13

10

18

26

43

36

SISA


29

Bagian Keempat

Pengawasan Internal

P

engawasan

internal

merupakan

pengawasan

yang dilakukan oleh orang

atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Pada

dasarnya

pengawasan

internal

diarahkan

sepenuhnya

untuk

menghindari

Pengawasan dari PTA Jambi

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan Keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.


30

4.1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut: “Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” . Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo berada pada: Pimpinan, Hakim Pengawas Bidang, pejabat kepaniteraan, dan pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo. Adapun Hakim Pengawas Bidang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan Surat Keputusan tanggal 24 Februari 2011 Nomor: W5A9/88/Kp.04.5/II/2011 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Sebagai penanggung jawab hakim pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya. Selain itu, hasil pengawasan juga dilaporkan secara berkala kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan rutin setiap 2 (dua) Bulan sekali. Adapun Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo yaitu sebagai berikut:


31

Tabel 4.1 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo

NO 1

2

Pengawas Bidang Kepaniteraan

Kesekretariatan

SIADPA/Regi ster Perkara Arsip Perkara Keuangan Perkara Kepegawaian dan Umum Keuangan/ Website

Nama/NIP

Ket

RONI FAHMI, S.Ag.,MA/ 19770221 200502 1 001 SUSPAWATI, S.ag/ 19760710 200112 2 003 Drs. ASLI NASUTION/ 19620924 199202 1 001 SENEN, S.Ag/ 19700515 199703 1 002 ZAKARIA A, S.H.I.,MH/ 19780706 200604 1 005

C2 C4 C1 C3 C5

Sumber: Surat Keputusan Ketua PA Muara Tebo tanggal 24 Februari 2011 Nomor: W5A9/88/Kp.04.5/II/2011 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

4.2

Pengawasan Fungsional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewengangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ayat (3). “Kewengangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan peradilan”.


32

Foto Bersama Tim Pengawas PTA Jambi dengan Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada pengadilan Agama Muara Tebo, pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi setiap semesternya. Pada tahun 2011 pengawasan ini dilaksanakan pada 27 s/d 29 Juli 2011 dan 2 s/d 4 November 2011. Adapun hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan fungsional ini di Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pengawasan Semester Pertama a) Drs. H.M. Yamin Awie

:Waka PTA Jambi/ Ketua Tim Pengawas

b) Drs.H.Salahuddin Mahmud : Hakim Tinggi Pengawas Daerah c) Drs.H.Endang Kusnadi

: Hakim Tinggi Pengawas Daerah

d) Rizal Sayuthi, BA

: Anggota Tim Pengawas

e) Drs. H.M. Saman H. Anwar



33

2) Pelaksanaan Pengawasan Semester Kedua a) Drs. H.M. Yamin Awie

: Waka PTA Jambi/ Ketua Tim Pengawas

b) Drs. A. Bahri Adnan, MH


c) Drs.H.Endang Kusnadi


d) Mawardi, SH


e) Drs. H.M. Saman H. Anwar



34

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengelolaan

5.1 Sumber Daya Manusia

K

edudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun sangatlah penting dan menentukan karena SDM adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama didalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan kesempurnaan. Untuk itu diperlukan SDM yang dapat bekerjasama, berintegrasi tinggi, berdaya guna, cakap, profesional dan bertanggungjawab dalam menggerakan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Peranan SDM bila dikaitkan dengan lembaga peradilan sebagai lembaga yang dalam sistem kenegaraan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undangundang No. 4 tahun 2004 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisatoris tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, Sumber Daya Manusia Peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok yaitu: 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial seperti hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, seperti sekretaris, wakil sekretaris, kaur umum, kaur keuangan, kaur kepegawaian dan para pegawai pada umumnya.


35

5.1.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial merupakan Sumber Daya Manusia yang menjalankan tugas pokok dari Pengadilan Agama yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Muara Tebo sampai

dengan bulan akhir bulan Desember 2011 (setelah adanya

mutasi dan sebagainya) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 5 (lima) orang Hakim, 1(satu) orang Panitera/Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita, dan 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti. Seluruh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo berjumlah 16 orang. Formasi jabatan pegawai teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo belum sepenuhnya terisi karena terdapat kekosongan jabatan pada Panitera Muda Permohonan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo mengangkat Jek Laymar Putra, SH (Panitera Pengganti) sebagai Pelaksana Harian Panitera Muda Permohonan. Penerapan hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2010 tentang larangan rangkap jabatan, maka Pengadilan

Agama Muara Tebo telah

menonaktifkan

pejabat

kesekretariatan yang selama ini merangkap jabatan sebagai Jurusita Pengganti. Saat ini di Pengadilan Agama Muara Tebo bidang kejurusitaan terdapat 1 orang jurusita dan 3 orang jurusita pengganti. Gambaran Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo dapat dilihat pada tabel 5.1


36

Tabel 5.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nama/ NIP

Pangkat

Drs. SUHAIMI 196407071994031008 Dra. EMANELI 196307251994032001 Drs. ASLI NASUTION 196209241992021001 MASTUHI, S.Ag., MH 197704102011121004 SENEN, S.Ag 197005151997031002 SUSPAWATI, S.Ag 197607102001122003 ZAKARIA A, S.HI, MH 197807062006041005 Drs. YUSRAN MP 196307061991031005 HUDORI, S.Ag 196712211998031005 H. HASYIMI, BA 195803091992031001 NUR AMRI, SH 196309231989022001 JEK LAYMAR PUTRA, SH 197706202003121004 FAHRIZAL 196103031987031002 IMRAN, A.Md 197812142008051002 KAMAL SHAPUTRA, SH 198207062009041002 AHMAD KHUMAIDI, S.HI 19860408200912105

Gol.

Pendidikan

Jabatan

Pembina TK.I Pembina

(IV/b)

S.1

Ketua

(IV/a)

S.1

Pembina

(IV/a)

S.1

Wakil Ketua Hakim

Penata

(III/c)

S.2

Hakim

Penata Tk. I

(III/d)

S.1

Hakim

Penata

(III/c)

S.1

Hakim

Penata Muda Tk. I Pembina

(III/b)

S.2

Hakim

(IV/a)

S.1

Pansek

Penata Tk. I

(III/d)

S.1

Penata

(III/c)

D.3

Penata Muda Tk. I Penata Muda Tk. I Penata Muda Tk. I Pengatur

(III/b)

S.1

(III/b)

S.1

(III/b)

SMA

Wakil Panitera Panmud Gugatan Panmud Hukum Panitera Pengganti Jurusita

(II/c)

D.3

Penata Muda Penata Muda

(III/a)

S.1

(III/a)

S.1

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu beberapa pegawai tenaga teknis yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengikutkan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.


37

Tabel 5.2 Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Yudisial No

Nama/ NIP/Jabatan

Waktu

Nama Pelatihan

Tempat

1

Dra. Emaneli 196307251994032001 Hakim Senen, S.Ag 197005151997031002 Hakim Suspawati, S.Ag 197607102001122003 Hakim Zakaria A, S.HI.,MH 197807062006041005 Hakim Roni Fahmi, S.Ag.,MA 197702212005021001 Hakim Drs. Yusran Marpaung 196307061991031005 Panitera/ Sekretaris Hudori, S.Ag 196712211998031005 Wakil Panitera Jek Laymar Putra, SH 197706202003121004 Panitera Pengganti Fahrizal 196103031987031002 Jurusita Suspawati, S.Ag 197607102001122003 Hakim Hudori, S.Ag 196712211998031005 Wakil Panitera Kamal Shaputra 198207062009041002 Jurusita Pengganti

2-4 Mei

13-17 Juni

Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Peradilan Agama Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Peradilan Agama Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Peradilan Agama Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Peradilan Agama Bimbingan pelaksanaan pola Bindalmin dan SIADPA PLUS Bimbingan pelaksanaan pola Bindalmin dan SIADPA PLUS Bimbingan pelaksanaan pola Bindalmin dan SIADPA PLUS Bimbingan pelaksanaan pola Bindalmin dan SIADPA PLUS Pelatihan Teknis Fungsional jurusita

Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Hotel Wiltop, Jambi Megamendu ng, Bogor

11-15 Juli

Diklat Hakim Berkelanjutan

Megamendu ng, Bogor

Sosialisasi konsinyering penyampaian putusan melalui elektronik Sosialisasi konsinyering penyampaian putusan melalui elektronik

PTA Jambi

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

12

2-4 Mei 2-4 Mei 2-4 Mei 23-25 Mei 23-25 Mei 23-25 Mei 23-25 Mei

24 Oktober 24 Oktober

PTA Jambi


38

5.1.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Tenaga Teknis Non Yudisial adalah Pegawai Negeri Sipil pada kesekretariatan yang terdiri dari pejabat struktural

dan tenaga staf/

administrasi. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Muara Tebo sampai dengan bulan akhir bulan Desember 2011 (setelah adanya mutasi dan sebagainya) berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Urusam, dan 3 (empat) orang staf kesekretariatan. Tabel 5.3 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial No

Nama/ NIP/Jabatan

1

RAJANI, S.Ag 197404282003121004

2

AZHAR AMIR, SH 198410132006041004

3

MUHAMMADIYAH, S.ThI, M.HI 198008162003121004 ABDUL MUTHALIB, SH 19840126200312 1003 RIDUANSYAH 198403252009121005 AHMAD GHUFRAN, SE 19840311201101005 AGUSTIAR, A.Md 198310292011011006

4

5 6

7

Pangkat

Golongan

Pendidikan

Jabatan

Penata Muda Tk. I Penata Muda

(III/b)

S.1

Wakil Sekretaris

(III/a)

S.1

Penata Muda Tk. I Penata Muda

(III/b)

S.2

Kaur Kepegawaian & Ortala Kaur Umum

(III/a)

S.1

Pengatur Muda Penata Muda

(II/a)

STM

(III/a)

S.1

Pengatur

(II/c)

D.3

Kaur Keuangan & Perencanaan Staf Keuangan Staf Umum

Staf Kepegawaian

Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga non teknis yudisial peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu beberapa pegawai tenaga non teknis yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengikutkan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

39

No 1

2

3

4

6

7

8

9

10

Tabel 5.4 Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Agama Muara Tebo Nama/ Waktu Nama Pelatihan NIP/Jabatan

Tempat

Azhar Amir, SH 198410132006041004 Kaur Kepegawaian Ahmad Ghufran, SE 198403112011011005 Staf Drs.Yusran Marpaung 196307061991031005 Panitera/ Sekretaris Rajani, S.Ag 197404282003121004 Panitera/ Sekretaris Agustiar, A.Md 198310292011011006 Operator IT

13-14 Oktober

Verifikasi dan Validasi SIMKEP

PTA Jambi

13-14 Oktober

Verifikasi dan Validasi SIMKEP

PTA Jambi

13-14 Oktober

PTA Jambi

Muhammadiyah, S.Th.I., M.H.I 198008162003121004 Ahmad Ghufran, SE 198403112011011005 Staf Abdul Muthalib, SH 198401262003121003 Kaur Keuangan dan Perencanaan

2 Desember

Ahmad Ghufran, SE 19840311 2011011 005 Staf

7-9 Desember

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Sosialisasi konsinyering penyampaian putusan melalui elektronik Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan Pembukuan Bendahara, Perpustakaan dan Pengahapusan Barang Inventaris Pengelolaan Pembukuan Bendahara, Perpustakaan dan Pengahapusan Barang Inventaris

13-14 Oktober 24 Oktober

2 Desember 2009 7-9 Desember

PTA Jambi

PTA Jambi

PTA Jambi

PTA Jambi

Hotel Wiltop Jambi

Hotel Wiltop Jambi

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Tebo, maka pada tahun 2011 sesuai dengan anggaran yang tersedia di dalam DIPA, Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengangkat 8


40

(delapan) orang tenaga honorer yang bersifat tidak mengikat dan dapat ditinjau setiap saat bila tidak sesuai dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun. Berikut ini adalah nama-nama tenaga honorer di Pengadilan Agama Muara Tebo. Tabel 5.5 Daftar Tenaga Honorer di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Nama

Status

Tingkat Pendidikan

1

Rico Subroto

Honorer

SMA

2

Endra Cipta

Honorer

SMA

3

Ibnu Aiman

Honorer

SMA

4

Yuli Hartini, A.Md

Honorer

D.3

5

Supangat

Honorer

SMP

6

Juariah

Honorer

SMP

7

Suryanto, SE

Honorer

S.1

8

Fauzana, SE.

Honorer

S.1

Secara umum, komposisi pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo sampai dengan 31 Desember 2011 berjumlah 31 orang yaitu terdiri dari 7 orang Hakim, 5 Panitera, 4 orang Jurusita/ Pengganti, 7 orang pegawai dan 8 orang tenaga honorer. Gambaran dari Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Tebo secara keseluruhan dapat dilihat dari statistik sebagai berikut.


41

a) Statistik SDM PA Muara Tebo Gambar 5.1 Keadaan SDM PA Muara Tebo 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hakim Hakim

Panitera Panitera

JS/ JSP JS/ JSP

Pegawai

Honorer

Pegawai

Honorer

b) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pangkat dan Golongan. Gambar 5.2 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pangkat dan Golongan


42

c) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pendidikan. Gambar 5.3 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pendidikan

16 14 12 10 8 6 4 2 0 SLTA

D3

S1

S2

d) Statistik SDM PA Muara Tebo berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 5.4 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 13%

Laki-Laki 87%


43

5.1.3 Promosi dan Mutasi Secara Teknis Promosi dan Mutasi bagi pegawai di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 20093. Promosi dan Mutasi merupakan bagian dari pengembangan karir seseorang yang ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya serta bagian dari program penyegaran yang dilakukan Mahkamah Agung.

Promosi dan Mutasi di lingkungan

Mahkamah Agung dilakukan melalui kajian sebuah tim yang disebut Tim Promosi dan Mutasi.

Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo

Promosi dan Mutasi bisa dilakukan dari pengadilan tingkat pertama ke tingkat banding. Seorang hakim bisa saja dimutasikan dan dipromosikan menjadi hakim biasa, atau langsung menjadi ketua pengadilan. Seseorang yang mendapatkan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi disebut promosi. Sedangkan 3

KMA 125 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

44

mutasi adalah perpindahan wilayah kerja yang belum tentu dalam rangka promosi. Pada tahun 2011, pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo yang mendapatkan promosi sebanyak 3 (tiga) orang pegawai. Sedangkan pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo mutasi ke daerah lain pada tahun 2011 adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

No

Tabel 5.6 Pegawai PA Muara Tebo yang Mendapatkan Promosi Nama Jabatan Lama Jabatan Baru TMT

1

Azhar Amir, SH

Staf Keuangan PA. Sungai Penuh

2

Hudori, S.Ag

3

Ahmad Khumaidi, S.HI

Panitera Pengganti PA. Jambi Staf PA. Muara Tebo

No 1 2 3 4

Kaur Kepegawaian & Ortala PA. Muara Tebo Wakil Panitera PA. Muara Tebo

26-01-2011

Jurusita Pengganti PA. Muara Tebo

26-10-2011

Tabel 5.6 Pegawai PA Muara Tebo yang Mutasi Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Drs. Aidil Mujahid Nur Amri, SH

21-04-2011

TMT

Wakil Panitera PA. Muara Tebo Panmud Permohonan PA. Muara Tebo Roni Fahmi, Hakim S.Ag, MA PA. Muara Tebo

Wakil Panitera PA. Sengeti Panmud Hukum PA. Muara Tebo

19-04-2011

Hakim PA. Muara Bulian

27-10-2011

Mastuhi, S.Ag

Hakim PA. Muara Tebo

28-12-2011

Hakim Msy. Idi

21-04-2011

5.1.4 Pengisian Jabatan Pengisian jabatan struktural didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Selama tahun 2011, pengisian jabatan struktural di


45

Pengadilan Agama sebayak 3 formasi yaitu untuk formasi Wakil Panitera, Panmud Hukum dan Kepala Urusan Kepegawaian. Tabel 5.7 Pengisian Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Muara Tebo No

Nama

Jabatan Lama

Jabatan Baru

TMT

1

Azhar Amir, SH

Staf Keuangan PA. Sungai Penuh

Kaur Kepegawaian & Ortala PA. Muara Tebo

26-01-2011

2

Nur Amri, SH

Panmud Hukum PA. Muara Tebo

21-04-2011

2

Hudori, S.Ag

Wakil Panitera PA. Muara Tebo

21-04-2011

Panmud Permohonan PA. Muara Tebo Panitera Pengganti PA. Jambi

5.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembenahan pengelolaan sarana dan prasarana yang merupakan asset Negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang subtansial di tengah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik melalui LKPP yang wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Perubahan paradigma baru pengelolaan Asset Negara atau biasa disebut dengan Barang Milik Negara ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diharapkan akan membuat pengelolaan Asset Negara menjadi lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya. Pengelolaan Asset Negara yang professional dan


46

modern dengan mengedepankan good governance akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 yang dimaksud Pengelolaan Asset Negara tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani Asset Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan asset Negara mencakup perencanaan dan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan serta penghapusan ketika Asset Negara tersebut tidak dapat digunakan lagi. 5.2.1 Sarana dan Prasarana Gedung A. Pengadaan Sesuai dengan RKA-KL yang telah disususun, pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo membangun Rumah Dinas untuk Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo di Komplek Perumahan Hakim Jl. Lintas TeboBungo Km.7. Dana untuk pembangunan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada APBN tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama

Muara

realisasi

Rp

Tebo

dengan

192.624.000

nilai

(Seratus

Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua

Puluh

Empat

Ribu

Rupiah).

Pembangunan rumah dinas ini pada awalnya

terkendala

pemblokiran

anggaran yang tersedia di dalam DIPA PA

Muara

Tebo.

Kondisi

ini

mengakibatkan pembangunan rumah dinas Ketua PA Muara Tebo menjadi terlambat dilaksanakan. PA Muara Tebo telah

berupaya

untuk

mengangkat

blokir anggaran rumah dinas ke Dirjen

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Dinas oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo


47

Anggaran dan baru terealisasi pada bulan September 2011. Pembangunan rumah dinas sendiri di mulai pada tanggal 14 Oktober 2011 dan selesai pada tanggal 12 Desember 2011. Selain itu, pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo juga melakukan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan gedung. Adapun pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan gapura dan melanjutkan pembangunan pagar kantor. Dana untuk pembangunan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada APBN tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nilai realisasi Rp 180.524.355 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Pembangunan pagar Pengadilan Agama Muara Tebo dimulai pada

11 April 2011 dan selesai 9 Juni 2011. Sedangkan untuk gapura,

pembangunan dimulai pada 27 Mei 2011 dan selesai 24 Juli 2011. Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo untuk pembangunan Musholla. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Tebo selama ini. Lokasi pembangunan mushola terletak di halaman belakang kantor Pengadilan Agama Muara Tebo. B. Pemeliharaan Selama

tahun

2011,

Pengadilan

Agama

Muara

Tebo

telah

melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung berupa perawatan gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo, parawatan halaman kantor dan pemeliharaan jaringan daya dan jasa. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a) Perawatan Gedung

: Rp. 8.000.000,-

b) Pemeliharaan halaman kantor

: Rp. 7.500.000,-


48

C. Penghapusan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 tidak melaksanakan penghapusan gedung karena sarana dan prasarana gedung yang tersedia saat ini masih dalam kondisi baik.

5.2.2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung A. Pengadaan Sesuai dengan RKA-KL yang telah disususun, pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo melaksanakan pengadaan fasilitas gedung berupa penambahan barang inventaris baru seperti meubelair (meja, kursi, lemari), air conditioning (AC) dan alat pengolah data (laptop). Dana untuk barang inventaris tersebut dibebankan kepada APBN tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nilai realisasi Rp. 61.831.000 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun rincian pembelian barang inventaris tersebut adalah : 1. Meubelair

: Rp. 24.750.000,-

2. Alat Pengolat Data

: Rp. 22.440.000,-

3. Air Conditioning

: Rp. 6.974.000,Rp. 61.831.000,-

B. Pemeliharaan Selama

tahun

2011,

Pengadilan

Agama

Muara

Tebo

telah

melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang inventaris sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan barang inventaris Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebesar Rp 53.250.000 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a) Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Rp.

8.000.000,-

b) Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

Rp. 32.000.000,-

c) Pemeliharaan Peralatan komputer

Rp. 13.250.000,Rp. 53.250.000,-


49

C. Penghapusan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 tidak melaksanakan penghapusan fasilitas barang inventaris. Rencana penghapusan barang inventaris akan dilakukan pada bulan Februari 2012.

5.3 Pengelolaan Keuangan A. Pengelolaan Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo mengelola keuangan rutin sebesar Rp. 1.990.591.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Satu Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.825.916.520,- (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupih) dengan persentase serapan Anggaran sebesar 91,73 %(Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Tiga Persen), dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 164.674.480 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah atau 8,27 % (Delapan Koma Dua Puluh Tujuh Persen). Anggaran Pengeluaran Pengadilan Agama Muara Tebo adalah digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Anggaran

Belanja Pegawai Pengadilan

Agama Muara Tebo

sebagaimana dalam DIPA 2011 adalah Rp. 1.252.674.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.098.839.165,-(Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan persentase Serapan 87.72% (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dan sisa Anggaran Sebesar Rp. 153.807.835,-( Seratus Lima Puluh Tiga Juta Drlapan Ratush Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 12.28 % (Dua Belas Koma Dua Puluh Delapan Persen). Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja pegawai


50

Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.8. Tabel 5.8 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA.Muara Tebo KODE

URAIAN

PAGU

REALISASI

%

SISA ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

Gaji pokok pegawai Pembulatan gaji PNS Tunjangan suami/isteri Tunjangan anak PNS Tunjangan struktural PNS Tunjangan fungsional PNS Tunjangan PPh PNS Tunjangan beras PNS Belanja Uang Makan PNS Uang Tunjangan Umum PNS Uang lembur PNS

757.490.000 20.000 56.325.000

668,546,440 18,649 50,737,364

88.26 93.25 90.08

88.943.560 1.351 5.587.636

19.339.000 14.040.000

16,603,744 18,000,000

85.86 128.2

2.735.256 (3.960.000)

168.480.000

161,255,000

95.71

7.225.000

36.953.000 29.390.000

24,678,528 48,084,440

66.78 163.6

12.274.472 (18.694.440)

121.440.000 46.596.000

99,953,000 8,395,000

82.31 18.02

21.487.000 38.201.000

2.574.000

2,567,000

99.73

7.000

1.098.839.165

87.72

153.870.835

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211

Jumlah 1,252,647,00 0

2. Belanja Barang Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana dalam DIPA 2011 adalah Rp. 264.444.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang telah dikelola dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 263.610.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan persentase serapan Anggaran sebesar

99.68% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Delapan

Persen) dan sisa Anggaran sebesar Rp. 834.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 0.32% (Nol Koma Tiga Puluh Dua Persen). Rincian


51

realisasi dan penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.9 Tabel 5.9 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA.Muara Tebo KODE

URAIAN

PAGU

PELAKSANAA N / REALISASI

1

2

3

4

521119 521119 521119 521119 523111 523121 522114 523121 523121 522111 521114 521111 521111 521115 524111 524219

Pelantikan / Pengambilan Sumpah Pengadaan pakaian dinas Pegawai Pengadaan Pakaian/ Pramubakti/sopir/satpam Pertemuan/jamuan tamu Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Sewa Peralatan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa Jasa Pos/Giro/Sertifikat Oprasional Perkantoran dan Pimpinan Jasa Keamanan dan Kebersihan Honor yang terkait dengan oprasional satuan kerja Belanja Perjalan Biasa Penyusunan Program dan Rencana Kerja RKAKL Jumlah

%

SISA ANGGA RAN

5

6

1.800.000

1.800.000

100

-

7.500.000

7.200.000

96

300.000

1.525.000

1.525.000

100

-

3.200.000 15.500.000 32.000.000

3.200.000 15.500.000 32.000.000

100 100 100

-

2.219.000 8.000.000

1.685.000 8.000.000

75.9 100

534.000 -

13.250.000 27.480.000 2.400.000 31.350.000

13.250.000 27.480.000 2.400.000 31.350.000

100 100 100 100

-

71.400.000

71.400.000

100

-

20.940.000

20.940.000

100

-

24.200.000 1.680.000

24.200.000 1.680.000

100 100

-

264.444.000

263.610.000

0.32

834.000

3. Belanja Modal Anggaran

Belanja

Modal

Pengadilan

Agama

Muara

Tebo

sebagaimana dalam DIPA 2010 adalah sebesar Rp. 444.000.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.

434.979.355,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan persentase


52

serapan sebanyak 97.97% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen). Rincian realisasi dan penyerapan anggaran belanja modal Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.10. Tabel 5.10 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal PA. Muara Tebo. KODE

URAIAN

PAGU

PELAKSANAAN / REALISASI

%

SISA ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

533111 533111 533111 533111 533111

533111

Rumah Negara Pengadaan Meubelair Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan AC Pembuatan Perlengkapan Sarana Gedung Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Jumlah

196.000.000 25.000.000

192.624.000 24.750.000

98.28 99

3.376.000 250.000

22.500.000

22.440.000

99.73

60.000

7.000.000 7.900.000

6.974.000 7.667.000

99.63 97.05

26.000 233.000

185.600.000

180.524.355

97.27

5.075.645

97.97

9.020.645

444.000.000

434.979.355

5.4 Pengelolaan Adminstrasi A. Administrasi Perkara Dalam rangka tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi peradilan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah berupaya maksimal untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi peradilan sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara (pola Bindalmin) yang meliputi 5 bidang: 1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).


53

Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo telah menerapkan Sistem Meja (Meja I, Meja II dan Meja III), dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 2 Januari 2011 Nomor: W5-A9/03/Kp.04.5/I/2011. Sebagai koordinator dan pengawas sistem meja ini yaitu Wakil Panitera. Tugas-tugas Meja I, Meja II dan Meja III secara umum yaitu sebagai berikut:  Tugas Meja I adalah menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan permohonan pihak ketiga (derden verzet) permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Petugas Meja I sedang menerima gugatan pihak berperkara

 Tugas Meja II yaitu mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara dan mencatat semua hal tentang perkara tersebut ke dalam kolom-kolom register sesuai perjalanan perkara tersebut.  Tugas Meja III yaitu menyerahkan salinan putusan kepada yang bersangkutan dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh Panitera Pengganti, menyimpan berkas perkara kedalam box untuk keperluan arsip, serta menyiapkan data, pembuatan statistik dan laporan perkara. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

54

2. Pola Register Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan tertib pencatatan dalam Buku Register Perkara yang jumlahnya sebanyak 11 jenis, yaitu: a) Register Induk Perkara Gugatan (C1A) b) Register Induk Perkara Permohonan Volunteer (C1B) c) Register Permohonan Banding (C1C) d) Register Permohonan Kasasi (C1D) e) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) C1E f)

Register Permohonan Perkara Prodeo (RIPA 8)

g) Register Akta Cerai (C6) h) Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah (R1PA 11) i)

Buku Jurnal Keuangan Perkara Tk. Pertama (KIPA 1)

j)

Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (KIPA 2)

k) Buku Induk Keuangan Perkara 3. Laporan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo secara rutin membuat laporan perkara setiap bulan, empat bulanan, semester dan tahunan. Laporan perkara yang dibuat yaitu: a) Laporan Bulanan (Januari s/d Desember 2011)  Laporan Keadaan Perkara (LI-PA 1)  Laporan Keuangan Perkara (LI-PA 7)  Laporan Jenis Perkara (LI-PA 8)  Laporan Hasil Mediasi (LI-PA 9)  Laporan Penggunaan Formulir Akta Cerai (LI-PA 10)  Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadl (LI-PA 11)  Laporan Sebab-sebab Terjadinya Perceraian (LI-PA 12)  Laporan Perkara Prodeo  Laporan Sidang Keliling  Laporan Perkara Lewat 6 Bulan  Laporan Khusus Pegawai Negeri Sipil.


55

b) Laporan 4 (Empat) Bulanan ( April, Agustus dan Desember)  Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-PA 2)  Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (LI-PA 3)  Laporan Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (LI-PA 4)  Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (LI-PA 5) c) Laporan 6 Bulanan (Juli dan Desember)  Laporan Kegiatan Hakim (LI-PA 6) d) Laporan Tahunan (Desember) 4. Pola Kearsipan Perkara Kegiatan pengarsipan perkara di Pengadilan Agama Muara Tebo dilakukan setelah perkara diminutasi dan ditata dalam box file serta disimpan pada ruang arsip. Kegiatan dan tanggung jawab kearsipan perkara ini berada pada panmud Hukum dan ditempatkan pada satu ruangan tertentu. 5.

Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan perkara Pengadilan Agama Muara Tebo dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 termuat sebagai berikut:

1 2

Saldo Akhir Desember 2010 Penerimaan Kas Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Penerimaan Kas 2011

Rp

10,692,000

Rp 21,903,000 Rp 19,193,000 Rp 14,175,000 Rp 18,374,000 Rp 16,415,000 Rp 14,343,000 Rp 8,994,000 Rp 9,675,000 Rp 14,113,000 Rp 17,295,000 Rp 14,597,000 Rp 22,432,000 Rp 191,509,000


56

3

Pengeluaran Kas Biaya panggilan pihak berperkara Rp 97,160,000 Biaya pemeriksaan setempat Rp 2,910,000 Biaya pemberitahuan isi putusan Rp 22,590,000 Biaya pengiriman Biaya hak-hak kepaniteraan Rp 8,460,000 Redaksi Rp 1,455,000 Materai Rp 1,788,000 Pengembalian sisa panjar kepada pihak berperkara Rp 22,374,000 Biaya proses Rp 14,100,000 Biaya sita Rp 2,490,000 Jumlah Pengeluaran Kas 2011 Saldo Akhir Keuangan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2011

(Rp 173,327,000 ) Rp

28,874,000

6. Pengelolaan Uang Proses Adapun uang proses yang diterima Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 14.100.000,- , ditambah dengan saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp. 3.530.000,- . Sehingga jumlah penerimaan uang proses pada tahun 2011 adalah Rp. 17.630.000,- Sedangkan pengeluaran uang proses pada Pengadilan Agama Muara Tebo sebesar Rp. 14.487.350,- sehingga saldo akhir uang proses Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2011 berjumlah Rp. 3.142.650. Pengeluaran biaya proses ini dikelola oleh Tim pengelola biaya proses. Pengelolaan biaya proses untuk Alat Tulis Kantor (ATK) perkara dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mengindari duplikasi dengan ATK yang tersedia dari DIPA. Saldo Uang Proses 2010

Rp

3,530,000

Penerimaan Uang Proses 2011

Rp

14,100,000

Jumlah Penerimaan Uang Proses 2011 Pengeluaran Uang Proses 2011 Saldo Akhir Uang Proses 2011

Rp

17,630,000

Rp

(14,487,350)

Rp

3,142,650


57

7. Pemamfaatan Teknologi Informasi Sesuai dengan 7 program prioritas pembaharuan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dimana salah satu poin pentingnya yaitu Pamanfaatan Teknologi Informasi dan Implentasi SIADPA, maka di Pengadilan Agama Muara Tebo mulai dari penerimaan perkara sampai dengan perkara putus telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) Plus.

Tim pengelola SIADPA Plus di

Pengadilan Agama Muara Tebo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo nomor: W5-A9/230/Kp.04.6 /V/2011 tanggal 31 Mei 2011. Untuk keterbukaan informasi, Pengadilan Agama Muara Tebo telah telah memasukkan berbagai kegiatan ke portal Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo baik kegiatan kesekretariatan, seperti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pelaksanan DIPA maupun kegiatan kepaniteraan, seperti kegiatan persidangan, penundaan sidang, panggilan sidang, dan putusan serta kegiatan yang bersifat kedinasan maupun non kedinasan, seperti PTWP, DYK, yang dapat diakses pada situs Pengadilan Agama Muara Tebo (www.pa-muaratebo.go.id). Disamping itu Pengadilan Agama Muara Tebo, telah mengupload Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada situs www.mahkamahagung.go,id. Dari 296 perkara Pengadilan Agama Muara Tebo, putusan yang telah diupload ke direktori Mahkamah Agung berjumlah 113 perkara.

8. Meja Informasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka di Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengimplementasikan pelayanan publik melalui Meja Informasi pada tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua


58

Pengadilan Agama Muara Tebo nomor W5-A9/316.a/Kp.04.3/ VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Kebutuhan meja informasi di Pengadilan Agama Muara

Tebo

bertujuan

untuk

memudahkan

pihak

berperkara

mendapatkan infomasi baik tentang perkara, biaya perkara maupun informasi tentang lembaga peradilan.

B. Administerasi Umum Yang dimaksud dengan administrasi umum adalah sistem administrasi yang berlaku di pengadilan yang tidak termasuk kedalam administrasi keperkaraan. Administrasi umum di dalam dunia peradilan dikelola oleh bidang kesekretariatan yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan. 1. Pengelolaan Administrasi Bidang Kepegawaian Sesuai dengan tugas pokok, Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain : 1) Penataan Arsip surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. 2) Penataan file kepegawaian. 3) Pembuatan DUK, Bezetting Formasi, Daftar urut senioritas Hakim dan Panitera Pengganti. 4) Memperbarui Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Tebo 5) Membuat usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. 6) Pengisian biodata pegawai untuk kelengkapan data SIMPEG Pengadilan Agama Muara Tebo. 7) Membuat data pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo. 2. Administrasi Umum Sesuai dengan tugas pokok, Urusan Umum Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain: 1) Menertibkan dan mengadendakan surat masuk dan keluar. 2) Penyusunan rencana dan program kerja.


59

3) Mengelola dan membuat perencanaan kebutuhan ATK kantor bersama dengan bagian keuangan 4) Menyiapkan bahan pelayanan adminitrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan pearsipan. 5) Melaksanakan pemeliharaan barang milik negara yang dikelola PA Muara Tebo 6) Menertibkan pendaftaran barang milik Negara ke dalam SIMAK BMN dan memberikan nomor registerasinya serta memeliharanya dengan baik. 7) Melakukan rekonsiliasi untuk Barang Milik Negara dengan KPKNL per semester dan membuat laporannya. Pelaksanaan penertiban seluruh surat-surat yang masuk dan keluar diterapkan dengan sistem arsip dinamis dalam rangka meningkatkan tertib administrasi tata persuratan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007. Sedangkan surat-surat berhubungan dengan kepaniteraan didistribusikan dan dikelola oleh Panitera Muda Hukum. Dengan dibedakanya penangan surat masuk dan keluar pada sekretariat dan kepanitraan, akan mempercepat proses penanganan suatu masalah. 3. Bagian Keuangan dan Perencanaan Sesuai dengan tugas pokok, Urusan Keuangan Pengadilan Agama Muara

Tebo

telah

melakukan

berbagai kegiatan, antara lain: 1. Kegiatan rutin setiap bulannya dilaksanakan

Keuangan

dan

Perencanaan Pengadilan Agama Muara Tebo adalah sebagai berikut :

Kaur Keuangan konsultasi dengan Panitera Sekretaris


60

a.

Tanggal 01 s/d 03 setiap bulannya dilakukan kegiatan Pencairan dana cek giro di BRI Muara Bungo, mempersiapkan semua yang berhubungan dengan pembayaran gaji pegawai Memasukkan SPM Honor, SPM gaji bulan berikutnya, SPM GU-UP, input sp2d aplikasi SAKPA dan rekonsiliasi SAI di KPPN Muara Bungo

b. Setiap tanggal 04 s/d 10 setiap bulanya Pengambilan SP2D GUP, honor Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, memasukkan SPM yang sipatnya LS (Pengadaan dan SPPD), Pencairan dana untuk SP2D yang sudah keluar dari KPPN di BRI Muara Bungo. Mempersiapkan berkas Laporan ke KORWIL (Pengadilan Tinggi Jambi), Mempersiapkan tanda terima honor untuk pegawai honor dan pengolah keuangan. c.

Tanggal 16 s/d 22 setiap bulannya Membuat daftar permintaan kekurangan gaji (rapel)

d. Tanggal 27 s/d tanggal 31 setiap bulan berupa kegiatan Membuat daftar permintaan gaji (amprah gaji) bulan berikutnya Mempersiapkan semua yang berhubungan dengan pembayaran gaji pegawai ( slip gaji, potongan-potongan gaji). Semua kegiatan diatas disusun bertujuan untuk efisiensi waktu dan biaya, mengingat jarak antara Kabupaten Tebo ke KPPN Muara Bungo cukup jauh yaitu + 50 KM. serta merancang waktu pelaksanaan belanja barang atau pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemeliharaan inventaris. 2. Kegiatan Tahunan. a.

Pada bulan Januari dilaksanakan Pembahasan DIPA dan membuat rencana Anggaran Belanja DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo merancang waktu pelaksanaan belanja barang atau pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemeliharaan inventaris .

b. Pada bulan Januari dan Februari Pengadilan Agama Muara Tebo melalui program kegiatan yang disusun, menyusun perencanaan Anggaran Tahun yang akan datang (RKA-KL 2011).


61

c.

Rencana pembentukan panitia pengadaan, panitia pembangunan/ pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

kantor

serta

waktu

pelaksanaannya. d. Monitoring realisasi anggaran Tahun 2011 dan evaluasi terhadap masa anggaran kegiatan pelaksanaan pada bulan Oktober dan November 2011. e.

Persiapan untuk laporan tahunan khusus bagian keuangan Pengadilan Agama Muara Tebo.

5.5 Pembinaan Organisasi Non Kedinasan A. Koperasi Kebersamaan adalah modal utama yang selalu dipelihara dan dipegang teguh Pengadilan Agama Muara Tebo, tak terkecuali dalam permasalahan ekonomi kekeluargaan. Untuk itu, Pengadilan Agama Muara Tebo terus berusaha mempertahankan dan mengembangakan jaringan ekonomi melalui lembaga koperasi warga peradilan yang berdiri sejak tahun 2004 dengan nama Koperasi “Syariah Al-Qadha”. Hingga akhir tahun 2011 Koperasi tersebut memiliki anggota berjumlah 30 orang, serta bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam.

B. Dharmayukti Karini Sejak kelahirannya tahun 2003, organisasi ini di Pengadilan Agama Muara Tebo terus aktif melakukan kegiatan, baik secara internal yaitu terbatas pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo maupun eksternal pada tingkat cabang Dharmayukti Karini Kabupaten Tebo dan Dharmayukti Provinsi Jambi yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan, dan menjalin hubungan silaturrahmi antara isteri-iasteri pegawai dan antara pegawai dengan isteri-isteri para pegawai. Hingga akhir tahun 2011 keanggotaan DYK Pengadilan Agama Muara Tebo berjumlah 21 orang.


62

C. Persatuan Tenis Warga Peradilan Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: W5-A9/ 270b/Kp.05.3/ VI/ 2010 tanggal 16 Juni 2011, telah dibentuk kepengurusan Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Cabang Pengadilan Agama Muara Tebo yang diketuai oleh Drs. Asli Nasution. Program-program yang telah dijalankan PTWP Cabang Pengadilan Agama Muara Tebo selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1) Latihan

tenis

rutin

Pertandingan PA Jambi vs PA Muara Tebo di Lapangan Tenis PA Jambi

dilaksanakan pada Selasa sore pukul 16.30 dan Jumat pagi pukul 06.00 s.d 08.00 di lapangan tenis Rumah Dinas Bupati Tebo. Latihan langsung dipimpin dan dilatih oleh Drs. Asli Nasution. 2) Sparing Partner dengan PTWP Cabang Pengadilan Agama Jambi yang dilaksanakan pada April 2011 di lapangan tenis Rumah Dinas Bupati Tebo. 3) Sparing Partner dengan PTWP Cabang Pengadilan Agama Jambi yang dilaksanakan pada 2 Juli 2011 di lapangan Pengadilan Agama Jambi. 4) Sparing Partner antara PTWP Gabungan dengan Pemkab Tebo yang dilaksanakan pada saat Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi pada tanggal 25 November 2011 di lapangan Tenis Rumah dinas Bupati Tebo. 5) Mengikuti PORTAS PTA Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2011, di Jambi


63

Bagian Keenam

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan Dengan menganalisa tugas-tugas Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Muara Tebo telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011, meskipun masih dapat beberapa hambatan. 2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dala DIPA 2011 Pengadilan Agama Muara Tebo, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku. 4. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011 sebanyak 294 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 43 perkara. 6.2 Rekomendasi Untuk menghadapi berbagai

permasalahan

dan

hambatan

yang

diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo dan untuk peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Agama Muara Tebo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Anggaran DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo untuk tahun yang akan datang agar dapat ditingkatkan. 2. Mengusulkan rehab atap gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang bocor, disertai faktor pendukung. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo 2011

64

3. Mengusulkan pembangunan gedung Pengadilan Agama susuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Demikian Laporan Tahunan ini dibuat sebagai gambaran kegiatan dan program yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2011. Semoga apa yang telah dilakukan di tahun 2011 dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha keras lebih baik di tahun yang akan datang. Amin.

Muara Tebo, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

Drs. SUHAIMI NIP.196407071994031008


Pendahuluan. Bagian Pertama

Recommend Documents