PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT PADA SUKU DAYAK DI DESA KUMPANG KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK
TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Pasca Sarjana
Magister Kenotariatan Disusun oleh : HJ. NANA CU’ ANA, SH NIM : B4B.OO.4117
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006
ABSTRACT MARRIAGE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW OF SUKU DAYAK IN DESA KUMPANG KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK By : HJ. NANA CU'ANA, SH Marriage record keeping play a part very determine in a marriage of since marriage record-keeping represent a condition confessed by and do not it marriage by state. Nevertheless at this time marriage according to customary law and religiously the Islam conducted by society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak of a lot of which is not registered at Kantor Urusan Agama in Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Intention of this tesis research is to know marriage execution of according to customary law at society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, to know cause factors of the happening of marriage of according to customary law at society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak and to know marriage of according to customary law which not yet been registered at society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak of what have given rule of law as couple of the wife husband. Used by approach method is empirical yuridis, that is analyse various law regulation having correlation with marriage of according to customary law and religiously Islam in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak and in the empiric reply problems by studying behavior from custom society in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Pursuant to result of research and the following inferential solution : First, Marriage execution [of] according to customary law in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, is not to bring into contact and firm up second mempelai as wife husband solely, but also mempertautkan of consanquinity second from wife husband; Second, cause factors socialize Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak do not register marriage in KUA Kecamatan Toho, for example : 1.Marriage executed in validate according to Islam according to them have been held true by and in KUA just only have the character of administrative, 2. Existence of expense which is costly according to them, 3.They wishing to avoid circumlocutary bureaucracy and need time which enough lama.4.By own Surat Keterangan Nikah (SKN) from Kepala Desa Kumpang, they can manage their act of birth in Kantor Catatan Sipil in Kabupaten Pontianak; Third, The effect of punish marriage which is not registered at society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, is: 1.The marriege such as this represent marriage of under the hand, 2. A couple by law assumed unattached by marriage string, hence each husband / wife is entitled to marry in validate with the other, 3.Their children is not children validate according to code/law, 4.Can’t conduct the bureaucracy business with state functionary * Keyword : Marriage record-keeping of at society of Suku Dayak in Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.
ABSTRAK PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT PADA SUKU DAYAK DI DESA KUMPANG KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK Oleh : HJ. NANA CU’ANA, SH Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Meskipun demikian pada saat sekarang ini perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak banyak yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak dan untuk mengetahui perkawinan menurut hukum adat yang belum dicatatkan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak apakah sudah memberikan kepastian hukum bagai pasangan suami istri tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak dan secara empiris menjawab permasalahan dengan mengkaji perilaku dari masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata, tetapi juga mempertautkan kedua kerabat dari suami istri, Kedua, Faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Toho, antara lain : 1.Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam menurut mereka telah dianggap sah dan di KUA hanya bersifat administratif saja,2.Adanya biaya yang menurut mereka mahal, 3.Mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama.4.Dengan memiliki Surat Keterangan Nikah SKN) dari Kepala Desa Kumpang, mereka bisa mengurus Akta Kelahiran mereka di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak, Ketiga,Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, adalah:1.Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan,2.Suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain,3.Anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang, 4.Tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara. *Kata Kunci : Pencatatan perkawinan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I PENDAHULUAN 1.1.Latar belakang ………….……………………………………………………………….……1 1.2.Permasalahan……………………………………………………………………………….….6 1.3.Tujuan penelitian………………………………………………………………………….....7 1.4.Kegunaan penelitian………………………………………………………………………….7 1.5.Sistematika penulisan………………………………….…………………………………….8 Bab II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974…..10 2.1.1.Pengertian Perkawinan ….….………………...…….……………………………….10 2.1.2.Syarat-syarat Perkawinan.……………….……………………………………………12 2.1.3.Pencatatan perkawinan…….………..………………..…………….……………….13 2.1.3.1.Sebelum Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974………………………………...15 2.1.3.2.Sesudah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974………………………………….17 2.2.Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat………………..20 2.2.1.Pengertian Perkawinan ……….……………………………………………….……..20 2.2.2.Sistem Kekeluargaan/ Sistem Kekerabatan…………………………………….24 2.2.3.Sistem dan Bentuk Perkawinan…..……………………………………………..…25 2.2.4.Cara Perkawinan………………………………………………………………………….32
Bab III. METODE PENELITIAN 3.1.Metode pendekatan…………………………………………………………………..35 3.2.Spesifikasi penelitian…………………….……………………………………….….36 3.3.Ruang Lingkup Dan Lokasi penelitian………………………….……………….37 3.4.Populasi dan Sampel………….…….………………………………………………..37 3.5.Metode Pengumpulan Data……………………………..………………………….39 3.6.Analisis Data……………………………………………………………………………..40 Bab IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran umum………………….……………………………….………….….41 4.1.1.Deskripsi Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak …………….………………………………….……………47 4.1.2.Sistem Kekeluargaan Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak………………………………………………………51 4.2.Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Sasak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho,
Kabupaten
Pontianak…………………………………………………………………..………….52 4.3. Faktor-faktor Penyebab Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama………………………….. 64 4.4.Akibat Hukum Perkawinan Menurut Adat Yang Tidak Dicatatkan di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak……………………………………………………………………………..67 Bab V. PENUTUP 5.1.Kesimpulan…………………………………………………………………….……….…77 5.2.Saran-saran….……….………………………………………………………..………..79
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka.1 Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di tanah air Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia telah banyak berpindah tempat dari tempat keluarganya ke tempat lain yang tak sesuku dengannya, tetapi adakalanya pegangan hukum adat daerah keturunannya masih kuat, sehingga tetap dipakainya di daerah lain tempat tinggalnya sekarang dan kemungkinan pula warga masyarakat di daerah lain tersebut terpengaruh dengan adat yang
1
Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), hal. 14.
2
dibawanya. Namun demikian ada pula mereka yang telah berpindah dari daerah keluarganya tidak lagi memakai hukum adatnya, tetapi mengikuti hukum adat di daerah yang didatanginya. Keadaan tersebut dialami pula oleh masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Sebagian besar warga masyarakat Suku Dayak tersebut masih memegang adat istiadat
Suku Dayak masih
menerapkannya di dalam hal upacara adat perkawinan. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak sama halnya dengan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bentuk perkawinan yang dilakukan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang bersifat Parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan baik dari pihak keluarga ibu maupun dari pihak keluarga bapak. Di kalangan Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, tujuan perkawinan menurut adat
3
bukan saja mempersatukan kedua calon mempelai sebagai suami istri, melainkan juga mempertautkan kedua kerabat calon suami istri tersebut. Masalah perkawinan juga masalah kerabat. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2
Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.3 Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. 2
Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 453. 3 Soerojo Wignjodipoero, Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1988, halaman 55.
4
Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang
sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh
arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.4 Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya (persembahan untuk leluhur). Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi umat manusia. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut di tengahtengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat. Meskipun demikian pada saat sekarang ini kejadian perkawinan menurut hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak masih saja tetap berlangsung di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Menurut Kepala Desa Kumpang, tercatat tahun 2005 - 2006 ini perkawinan menurut 4
Ibid, hal. 155.
5
hukum adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, lebih kurang sebanyak 35 perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan
dalam
suatu
perkawinan
karena
pencatatan
perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.5 Dengan tetap berlangsungnya perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam tersebut dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal
5
Abdurrahman, Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia”, Alumni, 1978, hal.15-16.
6
perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.”
1.2. Permasalahan 1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak ? 2. Apakah
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
perkawinan
menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak ? 3. Apakah perkawinan menurut hukum adat yang tidak dicatatkan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak sudah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri tersebut ?
7
1.3. Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.
2.
Untuk
mengetahui
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. 3.
Untuk mengetahui kepastian hukum perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri tersebut.
1.4. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut : a.
Kegunaan Secara Teoritis : i.
Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat.
ii.
Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
8
b.
Kegunaan Secara Praktis
yaitu memberikan sumbangan
atau masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islamyang bersifat nasional.
1.5. Sistematika Penulisan Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I
yaitu
Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang
penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan tentang perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, tinjauan tentang perkawinan menurut hukum adat. Bab III yaitu Metode Penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, penelitian sampel dan analisis data. Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan.
9
Kemudian Bab V yaitu Penutup.Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh
dari usaha untuk mencari jawaban terhadap
permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah perkawinan menurut hukum adat pada Suku Dayak
di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten
Pontianak.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 2.1.1. Pengertian Perkawinan Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kekerabatan mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat. Kerabat melalui angkatan (generasi) baru, di mana anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat, sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib klan ataupun suku. Disamping perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat, maka berkumpulnya dua orang sebagai suami isteri atau dalam pergaulan sebagai suami isteri dan dalam suatu rumah tangga adalah urusan yang sangat bersifat perseorangan. Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan untuk selama-lamanya, sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya
11
suami isteri menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi (ninik), yaitu orang tua yang sudah bercucu dan bercicit. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan bila diperinci yaitu : - Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri; - Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera; - Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
12
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 antara lain :6 1.
Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
3.
Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4.
Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
5.
Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.
6
Suryadi, Undang-undang tentang Perkawinan, Aneka Ilmu, Cetakan Pertama, Semarang, 1990, hal. 3.
13
6.
Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.
7.
Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu
perkawinan
dalam
Undang-undang
Perkawinan
adalah
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dalam perumusan tersebut berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan
ketentuan
agama
dan
kepercayaannya,
dengan
14
sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan dalam Pasal 2 berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuanketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.
15
Masyarakat pada umumnya tidak meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara perkawinan menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan demikian sebelum dan sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agama dan dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan dan dilakukan pencatatan perkawinan tersebut, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.
2.1.3. Pencatatan Perkawinan 2.1.3.1. Sebelum Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ada peraturan yang mengatur
16
mengenai pencatatan perkawinan, yaitu Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini sebelum adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, maka Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku juga untuk seluruh luar daerah Jawa dan Madura. Pada masa itu suatu pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan bagi suatu perkawinan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa : “ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.” Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah
itu
hanya
bertugas
mengawasi
terlaksananya
17
perkawinan, agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan –ketentuan agama Islam. 2.1.3.2. Sesudah Berlakunya UU. No.1 Tahun 1974 Pada masa setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Apabila kita lihat dalam peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 nya antara lain menyebutkan bahwa : 7 1.
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat ( KUA daerah di mana perkawinan dilaksanakan ).
7
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.75.
18
2.
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud
dalam
peraturan
perundang-undangan
mengenai pencatatan perkawinan. Jadi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu : 1. Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam. 2. Kantor Catatan Sipil (KCS), bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan
19
wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.8 Menurut Saidus syahar yang menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan perkawinan antara lain :9 a.
agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga ;
b. agar
lebih
terjamin
ketertiban
masyarakat
dalam
hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara ; c.
agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif ;
d. agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.
8 9
Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”, Alumni, 1978, hal.15-16. Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, Alumni, 1981, hal.108.
20
Dengan demikian dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan memudahkan pembuktian adanya perkawinan.
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Hukum Adat 2.2.1. Pengertian Perkawinan Berbicara tentang pengertian perkawinan menurut hukum adat, menurut Surojo Wignjodipoero, adalah sebagai berikut : “Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing”.10 Lebih dari yang telah dikemukakan tersebut di atas, dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para
leluhur
kedua
belah
pihak
serta
keluarganya
mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga mereka 10
Surojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 122.
21
ini setelah menikah dapat hidup bahagia dan rukun sebagai suami isteri. Juga dapat dikemukakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini di dorong oleh kenyataan bahwa setiap orang yang normal memiliki keinginan untuk melaksanakan peristiwa hidup tersebut. Bahkan yang paling istimewa dalam hukum adat.yaitu terdapatnya anggapan bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan yang menyangkut masing-masing pihak saja, tetapi dianggap memiliki hubungan sebagai peristiwa penting yang menyangkut para leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, akan tetapi juga menyangkut mereka yang telah meninggal dunia, yaitu mereka yang memiliki pertalian leluhur dengan para pihak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum adat harus meminta izin kepada leluhur yang telah meninggal dunia sehingga mendapatkan doa restu untuk kelangsungan hidup berkeluarga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan.
22
Adapun pelaksanaannya dapat dilihat pada salah satu upacara perkawinan adat, yaitu dengan mendatangi kuburankuburan nenek moyangnya atau leluhurnya, berdoa dengan khusyu dengan harapan agar perkawinan yang hendak dilaksanakan itu kelak menjadi perkawinan yang kekal abadi. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.11 Di
Indonesia
pada
umumnya
suatu
perkawinan
didahulukan dengan lamaran (nglamar). Akibatnya adanya lamaran itu pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan dahulu. Suatu pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki telah memberi panjer, Paningset (Jawa Tengah, Jawa Timur), Tanda Kong Narit (Aceh), Panyangcang (Jawa Barat), Paweweh (Bali), Di Tenganan Pagringsingan (Bali) namanya Mosawen, artinya meletakkan suatu tanda
11
Ibid, hal 20.
23
larangan dengan memberikan sirih. Teranglah bahwa dasar pemberian penjer adalah suatu perbuatan religio magis.12 Pada jaman sekarang sebagai tanda pengikat tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya mempergunakan cincin serta diberikannya secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan.13 Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. 12 13
Ibid, hal 23.. Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, 1978hal. 99.
24
2.2.2. Sistem Kekeluargaan / Sistem Kekerabatan Sistem keturunan/kekeluargaan dalam hukum adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :14 a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak lakilaki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Q, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian. b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anakanak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya,
14
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49.
25
sedangkan
ayahnya
masih
merupakan
anggota
dari
keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor. c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. 2.2.3. Sistem dan Bentuk Perkawinan 2.2.3.1. Sistem Perkawinan Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat
26
adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental). Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan
demikian
terdiri
dari
masyarakat
patrilateral
(kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilateral. Disamping
masyarakat
unilateral,
dikenal
pula
masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang,
27
pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental). Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan. Di dalam Hukum Adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu :15 1.
Sistem Endogami Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan
kawin
dengan
orang
dari
suku
keluarganya (klennya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu
15
Ibid, hal 70.
28
menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya. 2.
Sistem Exogami Sistem
perkawinan
ini,
melarang
seseorang
melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami
perlunakan,
yaitu
hanya
pada
batas
lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral. 3.
Sistem Eleutherogami Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang
29
tidak
mengenal
larangan-larangan
atau
keharusan-
keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antara masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang
lambat
laun
tidak
membeda-bedakan
sistem
kekerabatan. Sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.16 Larangan-larangan
yang
terdapat
dalam
sistem
eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Pada kenyataannya sistem eleutherogami inilah yang mempunyai kecocokan dengan perkembangan hukum 16
Ibid, hal 73..
30
positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974. Untuk lebih jelasnya mengenai larangan mengadakan perkawinan yang berkaitan dengan apa yang dikenal dalam sistem eleutherogami telah diatur dalam pasal 8. 2.2.3.2. Bentuk Perkawinan Seperti perkawinan juga
halnya
sistem
perkawinan,
bentuk
dipengaruhi oleh cara menarik garis
keturunan. 17 Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat dapat dibedakan antara lain :18 1. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran “jujur”. Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian technis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-
17
Djaren Saregih, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, Tarsito, Bandung, 1982, Hal. 9.
18
Ibid, hal 26.
31
saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya kekeluargaan suaminya.19 Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga lakilaki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur. Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut : 20 1.
Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
2.
Secara
ekonomis
membawa
pergeseran
dalam
kekayaan. 3.
Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.
2. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal, di mana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo laki-laki didatangkan dari luar dan pergi 19 20
Surojo Wignjodipoero, Op. Cit. Hal. 128. Djaren Saregih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984. Hal. 124.
32
ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semendo). Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klennya dan isteri juga tetap menjadi anggota klennya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini. 3. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama. 2.2.4. Cara Perkawinan 2.2.4.1. Dengan lamaran dan dengan pertunangan Pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum dilangsungkan suatu perkawinan.
33
Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (Pihak keluarga bakal suami dan bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran yaitu permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.21 Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak lakilaki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan yang disebut panjer atau peningset di Jawa atau penyancang di daerah Pasundan. 2.2.4.2. Perkawinan Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahulukan oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat parental. Alasan
terjadinya
perkawinan
corak
ini
pada
umumnya adalah membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai terjadinya perkawinan yaitu dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberikan peningset,
21
Ibid, hal 89.
34
hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.
35
BAB III METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini mengambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan22, yaitu tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.
3.1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.23 Pendekatan
yuridis,
digunakan
untuk
menganalisis
berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan (korelasi) dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Sedangkan 22 23
Lexy J. Mooleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988, halaman 6. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.
36
pendekatan empiris, yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum waris adat, akan tetapi juga perilaku dari masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.24
3.2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.25 Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Sedangkan analistis, mengandung arti menggelompokan, menghubungkan, dan memberi makna aspekaspek mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. 24 25
Ibid, halaman 10. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.
37
3.3. Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak,
di mana
terdapat pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat , sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3.4. Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh, gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti26. Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti27.Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. Responden tersebut antara lain : Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : 26 27
Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit. Hal. 44. Ibid, hal. 51
38
a.
Bapak Aman Laman sebagai Kepala Desa Kumpang, dengan pertimbangan beliau mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, sehingga akan dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.
b.
Bapak Benun Taher sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toho dan Bapak Sudarto serta Bapak Paidol sebagai pegawai KUA Kecamatan Toho dengan pertimbangan mereka mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
c.
Bapak Resjo, Bapak Irsan, Bapak Mestori sebagai Ketuaketua Adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, dengan pertimbangan pula mereka mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
d.
10 (sepuluh) orang yang pernah melaksanakan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, tetapi tidak mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho.
39
3.5. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh dengan melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengunakan metode dokumentasi. a.
Metode Wawancara Metode
wawancara,
merupakan
metode
untuk
mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian, untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. b. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah
dan
sebagainya.29
Data
dokumentasi
dalam
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder
29
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 234.
40
sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.
3.6. Analisis Data Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.30
30
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988, halaman 3.
41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu juga fakta dari hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat pada
masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang,
Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, perundang-undangan
maupun
pendapat
dan didukung oleh teori dari
para
ahli
yang
berhubungan dengan materi penelitian ini.
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Toho merupakan salah satu dari kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayahnya terletak di bagian Timur Kabupaten Pontianak.
42
Jarak ibukota Kecamatan Toho dengan Desa Kumpang lebih kurang 40 kilometer.Batas wilayah Kecamatan Toho menurut arah mata angin adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit dan Kabupaten Sambas. - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Mandor dan Kecamatan Sungai Pinyuh. - Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Menjalin. - Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Hilir. Kecamatan Toho memiliki luas wilayah keseluruhan lebih kurang 612 (enam ratus dua belas) kilometer persegi. Keadaan alam sebagian besar merupakan daratan, berupa persawahan dan perkebunan.
43
TABEL 1 KEADAAN JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN TOHO MENURUT GOLONGAN SUKU TAHUN 2005
No
Golongan
Jumlah Penduduk
Prosentase
1
Dayak Kendayan
8.771
79,04%
2
Melayu
1.125
10,14%
3
Jawa
723
6,51%
4
Madura
309
2,79%
5
Lain-lain
169
1,52%
11.097
100%
Total Sumber data : Kantor Kecamatan Toho
Dari tabel diatas dapatlah diketahui jumlah penduduk seluruhnya 11.097 ( sebelas ribu sembilan puluh tujuh ) jiwa. Di mana Suku dayak merupakan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 8.771 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa atau 79,04%, kemudian Suku Melayu sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) jiwa atau 10,14%, Suku Jawa sebanyak 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) jiwa atau 6,51%, Suku Madura sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) jiwa atau 2,79% dan Suku lainnya sebanyak 169 jiwa atau 1,52%.
44
Dari jumlah penduduk 11.097 (sebelas ribu sembilan puluh tujuh) jiwa, jika dibandingkan dengan luas wilayah sekitar 612 (enam ratus dua belas) kilometer persegi, maka dapatlah diketahui rata-rata kepadatan penduduk di setiap kilometer persegi sekitar 18 (delapan belas) jiwa perkilometer persegi.
TABEL 2 JUMLAH DAN LUAS DESA YANG DIDIAMI SUKU DAYAK DI KECAMATAN TOHO TAHUN 2005 No
Nama Desa
Luas Desa (km2)
Jumlah Penduduk
Jumlah K.K
Kepadatan Penduduk/ km2
1
Penyuak
12
168
31
14
2
Titidahan
15
325
62
21
3
Bawing
15
421
70
28
4
Bumbun
10
395
63
39
5
Amawang
8
134
35
16
6
Sekabuk
18
187
31
10
7
Kumpang
14
80
17
5
8
Ansiap
16
178
33
11
9
Bonsoran
10
198
41
19
10
Pak Utan
13
688
115
52
Total
131
2.774
498
215
Sumber data : Kantor Kecamatan Toho
45
Dari tabel di atas dapatlah diketahui desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Sekabuk dengan luas desa 18 (delapan belas) kilometer persegi, sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Amawang yaitu sekitar 8 (delapan) kilometer persegi. Daerah penelitian tesis yaitu Desa Kumpang luas desanya 14 (empat belas) kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 80 (delapan puluh) jiwa dan jumah kepala keluarga 41(empat puluh satu) Kepala Keluarga (KK), yang berarti
kepadatan
penduduknya
rata-rata
5
(lima)
jiwa
perkilometer persegi. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan perempuan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Kecamatan Toho mempunyai desa seluruhnya sebanyak 24 (dua puluh empat) desa, termasuk desa-desa yang di diami oleh masyarakat Suku Dayak sebanyak 10 (sepuluh) desa atau sekitar 41,66% dari jumlah seluruhnya. Data pencaharian penduduk Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak dapat diuraikan seperti pada tabel sebagai berikut :
46
TABEL 3 DATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA KUMPANG No
Uraian
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil
4
2
Karyawan Swasta
4
3
Pedagang
16
4
Petani
34
5
Pertukangan
2
8
Buruh Tani
20
Sumber Data : Data Monografi Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Desember 2005
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pencaharian masyarakat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak adalah bertani, yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat ) orang petani dan 20 (dua puluh ) ornag sebagai buruh tani. Data pendidikan penduduk Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak dapat diuraikan seperti pada tabel sebagai berikut :
47
TABEL 4 PENDIDIKAN PENDUDUK No
Uraian
Jumlah
1
Tidak sekolah
41
2
Tamat SD
18
3
Tamat SLTP
14
4
Tamat SLTA
5
5
Tamat Perguruan Tinggi
2
Sumber Data : Data Monografi Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, Desember 2005
4.1.1. Deskripsi Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak Sebagian besar Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak bekerja sebagai petani yang sulit bisa lepas dari kehidupan sektor agraris daripada ke sektor lain. Namun demikian, tidak berarti Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak
menutup
diri atau berhubungan dengan masyarakat dari luar, akan tetapi sebaliknya mereka berinteraksi atau berhubungan dengan orang luar sangat terbuka.
48
Karateristik masyarakat adat di Desa Kumpang memiliki beberapa kesamaan, baik adat istiadat, hukum adat, tata guna kawasan adat maupun struktur pemerintahan adat. Suku Dayak di Desa Kumpang pada umumnya peramah, ingin bergaul dengan siapa saja. Mereka saling percaya satu sama lain adalah sifat luhurnya. Budi bahasanya yang lembut sangat mempengaruhi hidupnya. Dalam berinteraksi dengan orang lain masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak
tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan
hukum yang berlaku di lingkungannya yaitu mereka sulit menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat adatnya, serta adanya peranan dan pengaruh ketua adat yang sangat besar. Ketua adat tersebut mengurus tentang misalnya perkelahian, perkawinan, perceraian, perzinahan, pencurian dan lain-lain. Apabila ada warga masyarakat persekutuan melanggar aturan-aturan adat yang telah disepakati terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat.
49
Hal ini
dilakukan oleh masyarakat persekutuan adat
Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan nilainilai budaya adat yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang dan untuk menyelesaikan masalah-masalah adat. Mayoritas penduduk Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak memeluk agama Islam, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang. Sebagian besar penduduk Desa Kumpang melakukan perkawinan secara adat dan untuk selanjutnya diteruskan secara agama Islam tanpa melakukan pencatatan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho. Dengan
demikian
di
Desa
Kumpang
sejak
dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata masih banyak warga desa Kumpang yang tetap memilih melaksanakan perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak.
50
Menurut keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bahwa warga desa Kumpang sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang sedikit sekali yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toho. 31 Berdasarkan keterangan dari pegawai KUA Kecamatan Toho bahwa jarang penduduk Desa Kumpang yang melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Toho dibandingkan desa-desa lain. Rata-rata tiap tahun hanya 3 (tiga) pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Toho.32 Pengaturan hukum di bidang perkawinan secara nasional tidak berjalan mulus, dan masalah perkawinan adalah merupakan masalah hukum yang peka karena menyentuh nilainilai budaya dan agama serta kepercayaan, hal ini yang terjadi di Desa Kumpang. Penduduk Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, kurang kesadaran hukum untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 33
31
Wawancara dengan Jubaedi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Toho, 28 agustus 2006. Wawancara dengan Sudarto, pegawai KUA Kecamatan Toho, 28 Agustus 2006. 33 Wawancara dengan Jubaedi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Toho, 28 agustus 2006. 32
51
Padahal kalau kita pahami bahwa prinsip-prinsip, asasasas tujuan serta hakekat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam hukum Islam.
4.1.2.iSistem Kekeluargaan
Suku Dayak di Desa Kumpang,
Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak Pada umumnya sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan keturunan yang ada dalam masyarakat hukum adat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bila dilihat dari segi keturunan atau geneologis yaitu bersistem kekeluargaan Parental, yaitu masyarakat hukum, di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak dan garis ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Hal ini yang mengakibatkan mereka yang telah melakukan perkawinan menurut adat bebas memilih untuk tinggal bersama keluarga pihak ibu atau bapaknya, atau mungkin keluar dari tempat bapak atau ibunya untuk bertempat tinggal sendiri.
52
4.2. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Pada Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak Salah satu adat perkawinan yang masih dilakukan di daerah Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak adalah perkawinan menurut adat yang dinamakan Meliang, yaitu suatu perkawinan adat, di mana calon suami melakukan lamaran pada calon istri. Perkawinan meliang ini
dalam adat Dayak
di Desa
Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, memberikan kebebasan memilih dari kedua belah pihak calon suami dan calon istri. Adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis untuk bertemu agar dapat menentukan pilihan masing-masing.34 Di samping kesempatan bertemu, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk lebih mengenal secara mendalam satu sama lain melalui lembaga adat yang dalam bahasa adatnya disebut macang artinya bertemu dengan gadis yang diidamkannya. Orang tua sama sekali tidak diajak bicara dalam pembicaraan mereka selama macang. Rencana perkawinan diantara keduanya dimatangkan bersama tanpa ikut campur orang tua kedua belah pihak atau pihak ketiga. 34
Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kumpang, tanggal 8 September 2006.
53
Pemuda dan gadis Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, tersebut setuju untuk tetap
setia
bersama
memutuskan
untuk
melangsungkan
perkawinan. Apabila gadis sudah setuju untuk kawin dengan pemuda yang dicintainya, langkah berikutnya adalah penentuan waktu bagi mereka untuk melakukan lamaran. Upacara-upacara adat pada perkawinan di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada dan telah dilakukan sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk di sana. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum perkawinan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara perkawinan. Upacara perkawinan menurut adat di mulai dengan sambutan berupa tari-tarian adat Suku Dayak dari pihak calon pengantin perempuan menyambut kedatangan pihak calon pengantin laki-laki. Sesudah upacara perkawinan secara hukum adat, kedua calon pengantin memasuki upacara makan bersama kedua keluarga pihak calon suami istri tersebut. Upacara ini dilakukan
54
di rumah
pengantin laki-laki dan dipimpin oleh istri kepala
kampung. Setelah itu kedua nya kembali menggunakan pakaian yang bersih dan keduanya siap untuk memasuki akad nikah yang mengantarkan mereka memasuki hidup bersama yang sah menurut ajaran agama Islam yang dianutnya. Rangkaian upacara perkawinan diatas merupakan suatu tatanan prosedur perkawinan adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, yang hingga saat ini masih berlaku di kalangan masyarakat adat setempat. Dengan demikian terlihat bahwa perkawinan menurut adat pada umumnya dilihat dari hukum adat bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata, tetapi juga mempertautkan kedua kerabat dari masing-masing suami istri itu. Kenyataan diatas menggambarkan adanya sikap kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara anggota masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Struktur kemasyarakatan masyarakat adat Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, dominan masih terlihat bersifat Parental yang menarik baik garis
55
keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, di mana penentuan status sebagai anggota kerabat/keluarga dilihat berdasarkan garis hubungan darah (geneologis) pihak bapak dan pihak ibu. Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat yang bercorak Parental, maka setelah perkawinan si istri bebas ikut serta bertempat tinggal di lingkungan kerabat suami maupun ikut suaminya sendiri dengan hidup terpisah dari kedua belah pihak keluarga.
Demikian
pula
masyarakat adat Suku Dayak
keadaannya
dalam
lingkungan
di Desa Kumpang, Kecamatan
Toho, Kabupaten Pontianak, istri bebas masuk kerabat suami dan mengikuti tempat tinggal suami begitu pula sebaliknya. Setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam sistem kekeluargaan Parental pada Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, sebagai akibat perkawinan menurut adat adalah,
bahwa
suami
dan
istri
masing-masing
menjadi
mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan
56
kerabat istri di lain pihak.Begitu seterusnya untuk anak-anak dan keturunannya. Pada masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak yang bersistem kekeluargaan Parental, maka hak dan kedudukan suami dan istri adalah sederajat dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas, tidak mengenal uang jujur dan perkawinan semenda. Setelah perkawinan suami istri bebas memilih apakah akan menetap di temap suami, atau di temapt istrinya atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Kehidupan kehidupan
yang
keluarga ideal
demikian
bagi
ini
keluarga
merupakan Indonesia,
ciri tanpa
meninggalkan asas kekeluargaan, walaupun tidak lagi terikat dalam hubungan kekerabatan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana suami istri bersama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan dalam masyarakat (Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974).
57
Masyarakat adat Suku Dayak
di Desa Kumpang,
Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, mayoritas beragama Islam, maka terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan adatnya. Perkawinan secara Islam tidak memberikan kewenangan turut campur yang begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan dalam adat. Oleh karena itu perkawinan menurut agama Islam pada masyarakat adat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak membuka jalan bagi mereka untuk menghindari
kekuasaan-kekuasaan
kerabat,
keluarga
dan
persekutuan adat. Tetapi menurut kepala desa bahwa kekuatankekuatan tradisional daripada para ketua adat serta para sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan –ketentuan adat. Acara perkawinan menurut agama Islam merupakan bagian dari seluruh upacara-upacara perkawinan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah perkawinan, masih terdapat upacara-upacara perkawinan adat yang pada Suku Dayak di Desa
58
Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, masih dilakukan dengan penuh khidmat. Perkawinan secara Islam di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak ini dilaksanakan menurut hukum Islam merupakan bagian yang menentukan dari keseluruhan acara perkawinan adat. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting baik bagi yang bersangkutan, yaitu suami istri maupun bagi
masyarakat
pada
umumnya,
karena
adanya
suatu
perkawinan merupakan suatu kejadian hukum dengan segala akibat hukum-hukumnya.35 Perkawinan secara agama Islam menurut masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, merupakan suatu perjanjian ataupun suatu akad antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak.36 Perjanjian ini terjadi dengan suatu “ijab” dilakukan oleh wakil bakal istri yang kemudian diikuti dengan suatu “kabul” dari bakal suami, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
35 36
Ibid, hal. 135. Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kumpang, tanggal 7 September 2006.
59
orang muslim laki-laki yang merdeka, sudah dewasa, sehat pikirannya serta baik adat kebiasaannnya. Wakil dari mempelai istri yang melakukan “ijab” pada perkawinan itu disebut “wali”. Wali ini adalah bapak mempelai perempuan. Apabila bapak mempelai perempuan ini sudah meninggal ataupun berhalangan, maka menurut hukum Islam yang harus menjadi wali adalah menurut urutannya (artinya kalau yang tersebut lebih dahulu tidak ada atau berhalangan, maka diganti oleh yang tersebut berikutnya), adalah sebagai berikut :37 a.
Kakek.
b.
Saudara laki-laki yang seibu-sebapak yang tertua.
c.
Saudara laki-laki yang sebapak yang tertua.
d.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak yang tertua.
e.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak yang tertua.
37
f.
Saudara laki-laki dari bapak yang seibu- sebapak.
g.
Saudara laki-laki dari bapak yang sebapak.
Wawancara dengan Bapak Jubaedi Hamid, Kepala KUA Kec. Toho, tanggal 7 September 2006.
60
h.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak yang seibusebapak.
i.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak yang sebapak. Kalau mereka yang tersebut di atas itu semuanya tidak ada
atau berhalangan atau tidak diperbolehkan menjadi wali menurut hukum Islam atau apabila mereka menyatakan keberatannya menjadi wali tanpa alasan yang tepat, maka mereka sebagai wali dapat diganti oleh seorang “hakim”(wali hakim) yang lazim disebut penghulu atau naib. Mas kawin atau mahar biasanya berupa uang, jumlahnya tidak ditentukan, tergantung pada kemampuan pihak mempelai laki-laki. Pada masyarakat Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, mereka jarang memberikan mas kawin berupa barang, karena menurut mereka kurang berguna bagi kehidupan rumah tangga mereka kelak.38 Apabila suatu masyarakat memeluk agama Islam, maka terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuanketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara agma 38
Wawancara dengan Bapak Suharto, warga Desa Kumpang , tanggal 8 September 2006.
61
Islam tidak memberikan kewenangan turut campur yang begitu jauh dan menentukan dalam keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat.39 Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum Islam itu membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama Islam tersebut untuk menghindari kekuasaan kerabat, keluarga dan persekutuan adat, seperti memilih istri dari luar kerabat ( Exogami) atau dari kerabat sendiri (endogami). Pada masyarakat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak yang bersistem kekeluargaan Parental dengan
sistem
perkawinan
Eleutherogami
yaitu
sistem
perkawinan yang memberikan kebebasan seorang laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami. Di
Desa
Kumpang,
Kecamatan
Toho,
Kabupaten
Pontianak ternyata kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan tradisional dari para kepala Adat serta para sesepuh kerabat sangat tidak menyetujui perkawinan yang tidak 39
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 134.
62
memperhatikan ketentuan-ketentuan adat. Mereka menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam, perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan adat keseluruhan.40 Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, adalah sebagai berikut :41 a. Syarat Umum Perkawinan itu dilakukan tidak bertentangan dengan laranganlarangan yang termaksud dalam ketentuan Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama, dengan pengecualiannya dalam Surat Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Surat An. Nisa ayat 22,23, dan 24 yaitu sebagai berikut:
40 41
Wawancara dengan Kepala Desa Kumpang, tanggal 7 September 2006. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Toho, tanggal 9 September 2006.
63
1.
Larangan pertalian darah •
Kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas.
•
Anak, cucu dan seterusnya dalam garis ke bawah.
•
Saudara seibu dan seayah, seayah atau seibu saja.
•
Saudara ibu atau saudara ayah.
•
Anak
saudara
laki-laki
dan
anak
saudara
perempuan. 2.
3.
Larangan pertalian perkawinan •
Mertua.
•
Anak tiri.
•
Menantu.
Larangan pertalian sepersusuan •
Ibu dan ayah tempat menyusu.
•
Saudara sepersusuan.
b. Syarat Khusus 1.
Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan.
2.
Kedua calon mempelai itu haruslah beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
64
c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. d. Harus ada wali nikah. e. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil. f. Membayar mahar (mas kawin). g. Adanya pernyataan Ijab ( suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita untuk mengikatkan diri kepada calon pengantin laki-laki sebagai suaminya secara formil, biasanya diwakili oleh wali) dan Qabul ( penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya atas ijab pihak perempuan).
4.3. Faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan perkawinan secara adat dan secara agama Islam di KUA Kecamatan Toho
Faktor yang menjadi alasan yang mendasar sebagian besar warga masyarakat adat Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak melaksanakan perkawinan secara adat dan secara agama Islam tanpa menghubungi Kantor Urusan
65
Agama Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut :42 a.
Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam menurut mereka telah dianggap sah dan perkawinan yang dicatatkan di KUA hanya bersifat administratif saja.
b.
Adanya biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka mahal dan tidak terjangkau oleh warga masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban para responden, mereka menyebutkan sekitar Rp.300,- – Rp.500,-
c.
Mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama.
d.
Dengan memiliki Surat Keterangan Nikah (SKN) dari Kepala Desa Kumpang, mereka bisa mengurus Akta Kelahiran mereka di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban para responden, sejak tahun 2004, Surat Keterangan Nikah (SKN) sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Kepala Desa Kumpang. Hal ini dilakukan supaya warga Desa Kumpang mau mencatatkan
42
Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kumpang, tanggal 1 September 2006.
66
perkawinan menurut adat yang mereka laksanakan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toho. Faktor- faktor yang menyebabkan warga Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak yang menikah secara adat dan secara agama Islam tetapi tidak mempunyai Surat Keterangan Nikah (SKN) dari Kepala Desa Kumpang enggan mencatatkan pada KUA Kecamatan Toho, antara lain :43 a.
Biayanya 4 (empat) kali lipat dibandingkan mereka yang langsung menikah di KUA Kecamatan Toho.
b.
Waktu pengurusannya lama.
c.
Mereka menghindari birokrasi yang panjang. Mereka menganggap lebih baik bekerja untuk mencari nafkah daripada waktu mereka tersita untuk mengurus keperluan pencatatan kawin di KUA yang sampai berbulan-bulan.
43
Wawancara dengan Ketua Adat Desa Kumpang, tanggal 1 September 2006.
67
4.4. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Adat Dan Secara Agama Islam Yang Belum Dicatatkan Pada Masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak
Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dari negara, selain dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974). Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah sah menurut hukum adat dan perkawinan yang dilakukan secara agama adalah sah menurut agama, namun tidak demikian menurut negara. Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara.44 Perkawinan merupakan masalah keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan
kepercayaan
dari
para
pihak
yang
akan
melaksanakan perkawinan tersebut, tetapi di lain pihak 44
Wawancara dengan Bapak Jubaedi Hamid,Kepala KUA Kecamatan Toho, tanggal 8 September 2006.
68
perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum, karena setiap
perkawinan
harus
dicatat
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) (2)
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa
tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi
bagi
orang
–orang
yang
beragama
Islam,
perkawinannya baru dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dengan adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
69
Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.45 Pencatatan
perkawinan
dapat
dilakukan
dengan
penandatanganan akta perkawinan (Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975). Sebagai bukti otentik dari perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita oleh pemerintah diberikan Akta Nikah ( Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991). Selain itu bagi yang beragama Islam, perkawinan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan wali nikah (Pasal 11 ayat (2) Inpres No. 1 Tahun 1991).
45
Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, 1978, hal.15-16.
70
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar catatan.46 Dengan diadakannya pencatatan ini adalah untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perkawinan serta perkawinan menjadi jelas adanya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat umumnya. Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat adat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, mereka setelah melakukan upacara adat tidak mendaftarkan /mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama tempat domisili mereka. Perkawinan menurut adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak telah memenuhi syarat perkawinan yang sah, karena telah sesuai menurut hukum Islam atau Pasal 2
46
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.8.
71
ayat (1) UU nO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pejabat Pencatat nikah berarti hal ini juga melanggar Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan menurut hukum negara dianggap tidak sah. Perkawinan menurut adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak termasuk perkawinan di bawah tangan karena tidak dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka di KUA, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan tersebut serta berpengaruh juga terhadap : a.
Kedudukan suami / istri dalam perkawinan tersebut.
b.
Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
c.
Kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan
membawa dampak terhadap kedudukan suami istri dalam
72
perkawinan dan kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan serta harta bersama dalam perkawinan. Sahnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami / istri tersebut. Dari suatu perkawinan yang sah maka suami berkedudukan sebagai suami yang sah dan istri berkedudukan sebagai istri yang sah menurut negara. Sebagai pasangan suami istri yang sah maka timbullah yang dinamakan hak dan kewajiban. Tidak sahnya suatu perkawinan akan berakibat sangat luas. Anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah, karena tidak berhak atas warisan ayah mereka, karena suami istri tersebut oleh
undang-undang
dianggap
tidak
terikat
oleh
tali
perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.47 Dalam perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, bahwa ia lahir dari perkawinan orang tuanya. Karena orangtuanya tidak mempunyai bukti surat nikah dari perkawinan tersebut.
47
Victor Situmorang, Kedudukan Wanita di Mata Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.25.
73
Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, setelah ijab kabul dan di tanda tanganinya surat nikah, maka memperoleh bukti otentik berupa Surat Nikah dari sahnya hubungan suami istri tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dari kedudukan anak dari perkawinan orang tuanya, maka kelahiran anak dapat dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Kelahiran yang memuat asal usul anak, dengan bukti Surat Nikah orang tuanya tersebut. Surat Kelahiran ini sangat penting bagi kehidupan anak dalam berpendidikan yaitu untuk mendaftarkan sekolah dan memperoleh ijasah sebagai Surat Tanda Tamat Belajar. Lebih luas lagi adalah untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah dari orang tuanya berupa harta warisan, jika orang tuanya meninggal dunia. Bahkan apabila anak tersebut akan menikah, dia akan sulit mengurus perkawinannya di KUA, karena salah satu syarat bagi orang yang mau menikah adalah adanya identitas orang tua yang dapat di lihat dari Kartu Keluarga, yang tidak hanya dengan ucapan lisan atau pengakuan saja. Dari segi hukum agama Islam, perkawinan di bawah tangan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama Islam
74
adalah sah menurut agama Islam dan anak-anak dari perkawinan orang tuanya tersebut juga merupakan anak sah. Pada masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak yang mayoritas beragama Islam, bukti perkawinan tersebut adalah orang-orang yang ikut hadir dalam upacara perkawinan tersebut, saksi nikah, wali nikah dan orang tua yang menikahkan. Namun jika perkawinan tersebut sudah lama dilangsungkan, dan oarng tua yang menikahkan, wali dan saksi serta penghulunya sudah meninggal dunia, maka bukti perkawinan tersebut juga akan hilang. 48 Karena tidak mempunyai bukti otentik mengenai perkawinan, maka keadaan ini berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan ini. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini, apabila salah satu pihak meninggal, suami atau istri dan anak-anak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua yang meninggal dunia. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-
48
Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Toho, tanggal 8 September 2006.
75
undangan yang berlaku, maka pewarisan suami atau istri dan anak-anak yang ditinggalkan mengenai harta bersama dapat diurus dengan baik. Dari pencatatan perkawinan akan diperoleh Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, untuk kemudian dengan bukti Surat Nikah tersebut akan mendapatkan Akta Kelahiran anak-anaknya di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat, yang merupakan bukti untuk mengurus dan membuat Surat Keterangan Hak Waris di hadapan pejabat yang berwenang. Tanpa adanya Surat Nikah dan Akta Kelahiran anakanak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tidak dapat menjadi milik suami atau istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Dengan
demikian
maka
perkawinan
hendaklah
dicatatkan karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami dan istri serta anak-anak mereka, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, uang pensiun,
76
tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga(suami dan istri) dengan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan suami istri tersebut.
77
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perkawinan menurut adat yang diteruskan dengan secara agama Islam, di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, pada umumnya dilihat dari hukum adat bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai
sebagai
suami
istri
semata-mata,
tetapi
juga
mempertautkan kedua kerabat dari masing-masing suami istri itu. Kenyataan diatas menggambarkan adanya sikap kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara anggota masyarakat adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. 2. Faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan perkawinan secara adat dan secara agama Islam di KUA Kecamatan Toho, antara lain :
78
a.
Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam menurut mereka telah dianggap sah dan di KUA hanya bersifat administratif saja.
b.
Adanya biaya yang menurut mereka mahal dan tidak terjangkau oleh warga masyarakat.
c.
Mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama.
d.
Dengan memiliki Surat Keterangan Nikah SKN) dari Kepala Desa Kumpang, mereka bisa mengurus Akta Kelahiran mereka di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak.
3. Akibat hukum perkawinan menurut hukum adat dan secara agama pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, adalah : a.
Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan dan tidak memperoleh kepastian hukum dari negara.
b.
Suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.
79
c.
Anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang.
Anak-anak
yang
dilahirkan
dalam
perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, bahwa ia lahir dari perkawinan orang tuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai bukti surat nikah dari perkawinan tersebut. d.
Tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara, misalnya mengurus akte kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, uang pensiun, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga(suami dan istri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di dalam masyarakat.
5.2. Saran-saran 1.
Diharapkan bagi warga Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten
Pontianak
yang
telah
melaksanakan
perkawinan secara adat dan secara agama Islam tanpa mempunyai Surat Nikah, untuk segera mencatatkan di KUA Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak guna memperoleh Surat Nikah. Surat Nikah dari KUA tersebut
80
untuk menjamin kepastian hukum bagi suami istri dan anak – anak serta keturunan mereka kelak. 2.
Diharapkan KUA Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, untuk lebih sering lagi mengadakan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, agar kesadaran hukum masyarakat Desa Kumpang untuk mencatatkan perkawinan mereka lebih meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”, Alumni, 1978. Anonim, Adat dan Upacara Perkawinan Suku Dayak di Kalimantan Barat, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980. Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1997. B. Taneko, Soleman, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Predeksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987. Budiono, Rahman, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Masalahmasalah Hukum Perdata Adat, Departemen Kehakiman, 1980. Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988. Haar, Ter, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990. Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Surabaya, 1986. Harahap, Yahya, Kedudukan Janda, Duda dan Anak dalam Hukum Adat, Citra Aditya Bakti, 1985.
Hazairin, Tinjauan Mengenai undang-Undang Perkawinan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Tinta Mas, Jakarta, 1975. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata, Aka Press, Jakarta, 1990. Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. Situmorang, Victor, Kedudukan Wanita di Mata Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988. Saregih, Djaren, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, Tarsito, Bandung, 1982. Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983. ------------------------, Jakarta,1986.
Pengantar
Penelitian
Hukum,
UI
Press,
Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1988. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Soimin, Soedaryo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Sudiyat, Imam, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta, 1990. Suryadi, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977. ---------, Undang-Undang tentang Perkawinan, Aneka Ilmu, Cetakan Ketiga, Semarang, 1990. Suparman, Eman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, 1985. Syahar, Saidus, Undang-undang Pelaksanaannya, Alumni, 1981.
Perkawinan
dan
Masalah
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985. -----------------------------, Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1988.
B. Peraturan Perundang-undangan / Majalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. Majalah Nasehat Perkawinan No. 109, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), Jakarta,Juni 1981.
