PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG NIKAH SIRRI
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
DISUSUN OLEH: MUHAMMAD ABDUH NIM: 08350057
PEMBIMBING: 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si 2. Hj. FATMA AMILIA, M.Si
AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012
ABSTRAK M. Quraish Shihab mengungkapkan satu pola pernikahan sirri yaitu pernikahan tidak direstui oleh agama, tidak juga dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan, di samping itu, Nabi menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta walimah walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing. Beliau adalah ulama Indonesia yang kecenderungan berpikirnya pada bidang tafsir dan ilmu Al-Qur’an. Namun dalam perkembangannya, M. Quraish Shihab mulai memasuki ranah hukum Islam dengan menjawab permasalahan hukum Islam dan kemudian dibukukan oleh penerbit dengan karakter al-as’ilah wa al-jawab (Tanya jawab). Di dalam buku-buku tersebut, beliau mencoba untuk mengkontektualisasikan pemikiran madzhab (baik qauli maupun manhaji) dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan dengan pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila Islamic law as a tool of social engineering, dengan Negara sebagai actor pengelolanya. Dalam meneliti tentang M, Quraish Shihab ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang berupa karya-karya beliau dengan menggunakan pendekatan content analisis, yaitu berusaha memahami dan menganalisa data-data yang berhubungan dengan nikah sirri, dengan pendekatan ini penulis berharap dapat menemukan sebuah simpulan tentang pemikiran M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab berpendapat perkawinan tanpa pencatatan ( di bawah tangan/nikah sirri, dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan ole pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Beliau mengambil dasar istinbat hukum tentang nikah sirri dengan menggunakan kontekstualisai pemikiran mazhab, serta menggunakan metode qiya>s pada surat Al-Baqarah, kaidah us}ul fiqh sad az|-zari>'ah, serta undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI. Salah satu bentuk pelecean terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah sirri, yakni melaksanakan pernikahan rahasia, bahkan tidak jarang terjadi hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah sirri kemudian melahirkan istilah lelaki dan perempuan piaraan. Pendapat beliau mempunyai relevansi dengan peraturan Undang-undang di Indonesia khususnya pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan. Hal ini juga sama di atur dalam KHI.
ii
MOTTO Setiap usaha tidak akan sia-sia bila selalu dalam lindungan Allah, tetap lah berjuang dan jangan menyerah .
vi
PERSEMBAHAN
Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do’anya.
Kakakku dan adikku sisi kebahagian yang selalu mensuportku Kepada guru-guru ku dari yang mengenalkan hurup hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
Kepada bapak Syamsul Anwar dan Oman Fathurahman yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya.
Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkaya.
Kepada sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia. Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
vii
KATA PENGANTAR
ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﳊﻤﺪﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎ ﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎﻭﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺍﺷﻬﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ. ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ . ﺍﻣﺎﺑﻌﺪ. ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﲨﻌﻦ Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemikiran M .Quraish Shihab tentang Nikah Sirri. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad saw. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin biasa terselesaikan apabila serta bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: 1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
viii
3.
Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan bapak Malik Ibrahim Ketua dan Sekertaris
Jurusan
AS,
yang
telah
memberikan
kemudahan
administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. 4. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, ibu Hj Fatma Amilia, M.Si selaku pembimbing II yang telah
banyak
memberi
masukan
dalam
penyelesaian
dan
penyempurnaan skripsi ini. 5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan. 6. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari’ah. Kepada semua guru dan ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti. 7. Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bp M.Nurman, dan Ibu Imas Hendarsih), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih
ix
sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakaku (Asas Mubarok) dan adikku (Hayatunufus) tempat becanda dan berbagi di waktu luang maupun sempit. 8. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat penyusun (Radea Nasri, Astri Nur Faizah, Wibowo Suryo, Afnan Zakaria, Aditiya Nugraha, Taqia Rahman, Hanifah, Valent, Ana, Mazia alumni Darul Arqam angkatan 2008) 9. Juga teman AS 2008 (Bukhori, Liga, Zaenal, Zaenul, Nano, Widarko, Kuli, Rifki, Ufi, Rohayah, Ulin, Nia, Tyo, Dhobit, Habibi) dan lain sebagainya tak ada kata yang bias kuucapkan selain thank for all and keep our friendship. 10. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman IMM Fak Syari’ah (Ifa, Shirhi, Lely, Surya, Arif, Erik, Tyo, Fahmi, Habibi, Anwar. 11. Dan kepada teman-teman Ikadam Yogyakarta (Nugraha, Lalu, Lina, Isti, Idun, Kemal, Fadil, Ucok, Rizki Ahmad, Putri Dea, Shidik, Farid, Andrian, Hilaman, Rizwan, Shobar, Gesi).
Yogyakarta, 10 Shafar 1433 H 04 Januari 2012 M Penyusun
Muhammad Abduh NIM: 08350057 x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
alif
tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
ب
ba>‘
b
be
ت
ta>‘
t
te
ث
sa>
s\
es (dengan titik di atas)
ج
ji>m
j
je
ح
h{a>‘
h{
ha (dengan titik di bawah)
خ
kha>‘
kh
ka dan ha
د
da>l
d
de
ذ
za>l
z\
zet (dengan titik di atas)
ر
ra>‘
r
er
ز
zai
z
zet
س
si>n
s
es
ش
syi>n
sy
es dan ye
ص
s{a>d
s}
es (dengan titik di bawah)
ض
d{a>d
d{
de (dengan titik di bawah)
xi
ط
t{a>‘
t}
te (dengan titik di bawah)
ظ
z{a>‘
z}
zet (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
koma terbalik di atas
غ
gain
g
-
ف
fa>‘
f
-
ق
qa>f
q
-
ك
ka>f
k
-
ل
la>m
l
-
م
mi>m
m
-
ن
nu>n
n
-
و
wa>wu
w
-
هـ
h>a>
h
-
ء
hamzah
’
apostrof
ي
ya>‘
y
-
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
!"#$%& ("ة
Muta’aqqidain ‘Iddah
3. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata a. Bila mati ditulis
)*ه
Hibah
)!,-
Jizyah
xii
b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.
.) ا/$0
Ni’matulla>h
1234ة ا5زآ
Zaka>tul-fitri
4. Vokal Tunggal Tanda Vokal
Nama
Huruf Latin
Nama
َ
Fath}ah
a
A
ِ
Kasrah
i
I
ُ
D{ammah
u
U
5. Vokal Panjang a. Fath}ah dan alif ditulis a>
)78ه5-
Ja>hiliyyah
b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a>
9$:!
Yas’a>
c. Kasrah dan ya> mati ditulis i>
"7;&
Maji>d
d. D{ammah dan wa>wu mati u>
وض1<
Furu>d
6. VokalVokal-vokal Rangkap a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai
=>?7@
Bainakum
xiii
b. Fath}ah dan wa>wu mati au
لAB
Qaul
7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
=%0أأ
A’antum
=D1>E0F
Lain syakartum
8. Kata sandang alif dan lam a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
ان1#4ا
Al-Qur'a>n
س57#4ا
Al-Qiya>s
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
ء5/:4ا
As-sama>’
G/E4ا
Asy-syams
9. Huruf Besar Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. xiv
10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Dapat ditulis menurut penulisannya.
وض134ذوى ا
Z|awi al-fur>ud
)?:4 اIاه
Ahl as-sunnah
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
ABSTRAK...................................................................................................
ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .........................................................
iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................
v
MOTTO ......................................................................................................
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................
vii
KATA PENGANTAR .................................................................................
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN........................................
xi
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xvi
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Pokok Masalah .........................................................................
9
C. Tujuan dan Kegunaan ...............................................................
9
D. Telaah Pustaka..........................................................................
10
E. Kerangka Teoritik.....................................................................
13
F. Metode Penelitian .....................................................................
20
G. Sistematika Pembahasan ...........................................................
23
BAB II GAMBARAN UMUM NIKAH SIRRI ........................................
25
A. Pengertian Nikah Sirri ..............................................................
25
B. Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama........................................
30
C. Pandangan Nahdlatul ‘Ulama terhadap Nikah Sirri ...................
36
D. Pandangan Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri......................
40
xvi
E. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia terhadap Nikah Sirri ................................................................................
43
F. Akta Nikah ...............................................................................
46
BAB III PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG NIKAH SIRRI ............................................................................................
51
A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab .........................................
51
B. Aktifitas M. Quraish Shihab .....................................................
56
C. Karya-karya M. Quraish Shihab ................................................
58
D. Pemikiran dan Metode Istinbat tentang Nikah Sirri ...................
60
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN DAN METODE ISTINBAT M. QURAISH
SHIHAB
TENTANG
NIKAH
SIRRI
DAN
PENCATATAN NIKAH .............................................................
66
A. Analisis Mengenai Pemikiran Dan Metode Istinbat Hukum ......
68
B. Analisis relevansi pendapat M Quraish Shihab Mengenai Pencatatan Nikah ......................................................................
73
BAB V PENUTUP.....................................................................................
77
A. Kesimpulan ..............................................................................
77
B. Saran-Saran ..............................................................................
78
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
79
LAMPIRAN: I. TERJEMAHAN ..........................................................................
I
II. BIOGRAFI ULAMA ...................................................................
III
III. CURRICULUM VITAE ..............................................................
V
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kata nikah (kawin) berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan peraturan Agama dan Negara.1 Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolongmenolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah juga bisa didefinisikan salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan yang satu dengan yang lainnya.2 3
."! ا & ة#ا ب ا ء و ور ن أ
1
Peter Salim dan Yeni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 34. 2
H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994),
hlm 374. 3
An-Nisa> (4) : 3.
1
2
Kesengajaan menyingkiri nikah termasuk pembangkangan. Nikah itu pintu membangun sebuah rumah tangga untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dalam arti luas. Nikah itu suci, terbuka, bukan urusan pribadi, berkaitan dengan masyarakat, karenanya harus dilindungi jangan sampai para pihak lain mengganggu sebuah rumah tangga, itu sebabnya Rasulullah mengajarkan agar nikah itu diumumkan, dipublikasikan.4 Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.5 Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:
دة. 1!( و-. ن * ا ازوا( ا إ+ ," 'و ا 6
. ون4 ' م6 ' ت8 9 ان ذ23&ور
Di dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu
4
Muhammad Zuhri,“Hadis Tentang Anjuran Muhammadiyah, No. 8, Th. Ke-95 (April 2010), hlm.20.
Menikah,
dalam
”Suara
5
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000),
6
Ar-Rum (30) : 21.
hlm.1.
3
terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.7 Di antara manfaat perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih saying suami istri yang dihalalkan.8 Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatif dan sebagainya.9 Rukun Perkawinan ada lima 1. Mempelai laki-laki 2. Mempelai perempuan 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. ijab qabul
7
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128, lihat juga Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, diterjemahkan: Ida Mursida (Bandung: al- Bayan, 1995), hlm .128. 8 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, edisi ke-2, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 11 9
Ibid., hlm.1.
4
Dari lima rukun itu yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.10 Kata nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah dipahami dan digunakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya digunakan lafad| an-nika>h (nikah) as-sirri (rahasia). Kata nikah
berarti
perkawinan
dan
sirri
berarti rahasia,
menutupi
dan
menyembunyikan sesuatu yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.11 Istilah nikah sirri juga ditemukan dalam as|ar sahabat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Malik.
ا @? ب أ"< ح43= < ان3 ا4.> = ا < ا9 = < & ,. H 6" H و آG>.(أ#و4 ا ح اFه: ل6 .أة4 وا1(ر# إ,.= -B' 12 .H3(4 As|ar ini marfu, semua rawinya s|iqah. Karena itu as|ar ini dapat dijadikan sebagai hujjah bahwa istilah nikah sirri telah dikenal oleh umat Islam sejak generasi pertama. As|ar Umar bin Khattab tersebut, jika dilihat dari sudut pandang fiqih, yang disebut nikah sirri adalah pernikahan yang saksinya tidak memenuhi persyaratan saksi minimal. Kasus pernikahan yang
10
Agus Salim, Risalah Nikah, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 22.
11 Ahmad Warsoni Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 625.
As|ar ini bersumber dari Abi al-Zabir, dalam Imam Malik, al-Muwatta, "Kitab alNikah", hadis no.982,(ttp: al-Mabsu>t, th), V: 31. 12
5
disampaikan kepada Umar di atas hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu mereka merahasiakan pernikahannya. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Persoalan nikah sirri sangat berhubungan dengan kedudukan saksi dalam pernikahan pada zaman dahulu. Padahal kedudukan saksi dalam pernikahan ini berkaitan dengan hadis Rasul yang memerintahkan agar umat Islam mengumumkan pernikahannya sehingga disaksikan oleh masyarakat luas.13 Istilah Nikah Sirri yang muncul di Indonesia ini sering dikenal dengan istilah "nikah di bawah tangan" adalah aktifitas pernikahan yang tidak melibatkan Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan dalam dokumen Negara. Perbincangan nikah sirri ini mulai menguat ketika muncul rencana dari pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-undang yang melarang nikah sirri. Dalam RUU tersebut, pelaku nikah sirri dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan akan dikenakan hukuman penjara. Berbeda halnya dengan kedudukan saksi sebagai bukti hukum, adanya perubahan struktur dan sistem sosial, dari model masyarakat kesukuan ke sistem Negara modern, memiliki implikasi yang sangat berarti bagi kedudukan saksi hukum. Sebagaimana diketahui bahwa struktur sosial pada masa awal dakwah Islam adalah masa transisi dari struktur kesukuan menuju struktur semi modern. Meskipun demikian cirri struktur kesukuan belum hilang sepenuhnya dari struktur masyarakat muslim. Kesaksian personal dinilai sangat lemah. Negara 11
Bagus Mustakim, "Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis Nabi, dalam " Suara Muammadiyah, No. 6, Th. Ke-95 (Maret 2010), hlm. 20.
6
modern ditopang oleh sistem administrasi dan dokumen tertulis. Karena itulah keabsahan hukum di Negara modern ditentukan oleh catatan administrasi dan dokumen negara.14 15
.2. 4.J - ' ا ' اJK ا
Adapun berkaitan hukum mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar’i (bayyinah syari’ah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang biasa dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga sah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar’i.16
14
Ibid., hlm. 21.
15
Abu Isa Muhammad, Al- Jami As-Sahih Wa Huwa Sunan At-Turmidzi, bab Ma Ja'ala Nikaha bi Bayyinah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1958), III: 411. 16
.
www.google.com "nikah sirri ditinjau dari UU no. 1 tahun 1974", 25 Januari 2012
7
Dalam Undang-undang No 1/1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.17 Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".18 Pasal 7 ayat (1) menyatakan: "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah."19 Pada mulanya pernikahan tidak dicatatkan oleh pemerintah. Maka banyak orang generasi tua beranggapan bahwa nikah tidak perlu dicatatkan ke KUA dengan alasan tidak ada sunnahnya. Yang perlu dicermati adalah, dengan i’lan tanpa pencatatan tempo dulu, rumah tangga sudah terlindungi oleh hukum maupun masyarakat karena zamannya, begitu pula dengan perceraian. Bila terjadi sengketa keluarga atau kebutuhan akte lahir bagi anak serta pembagian warisan maka pihak administrasi pemerintah tidak dapat memproses penyelesaian karena tidak ada dokumen (akta nikah).20 M. Quraish Shihab berpendapat Perkawinan sirri (rahasia) tidak direstui oleh agama, tidak juga dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan Negara. Perkawinan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain, terdapat dua orang saksi dan wali dan dicatatkan di catatan sipil (PPN). Di
17
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
18
Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor1 Tahun 1991.
19
Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor1 Tahun 1991.
20
M. Zuhri, Menikah Juga Tanggung Jawab Sosial, dalam "Suara Muhammadiyah",No. 6, Th. ke-95 (April 2010), hlm. 21.
8
samping itu, Nabi saw, menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing. Kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga,21 Penyebarluasan berita perkawinan, sepanjang suami-istri, masingmasing, akan memperhatikan dan memelihara pasangannya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, paling sedikit di mata mereka yang telah mengetahui tentang Perkawinannya. 22 Pada dasarnya, mengenai nikah sirri di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Di kalangan Nahdlatul ‘Ulama memutuskan fatwa nikah sirri boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syaratnya hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahu terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai dan tanpa dicatatkan oleh petugas pencatat nikah pernikahan sirri itu sendiri sah.23 Pandangan Muhammadiyah dalam Majlis Tarjih dan Tajdid tentang fatwa nikah sirri, bahwasanya Muhammadiyah mewajibkan nikah itu dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah dan melarang nikah sirri..24
21 M. Quraish Shihab, Menjawab 1001 Soal Yang Patut Anda Ketahui, cet ke-9, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2010), hlm .558. 22
H.SA. Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 34.
23 Hasil keputusan Bahsul Masa’il FMPP XXI Sejawa-Madura Abad PP. Lirboyo. 02-03 Juni 2010. 24
" Fatwa Tarjih, Hukum Nikah Sirri", dalam "Suara Muhammadiyah", No,. 12 Th. ke-92 (Juni 2007).
9
B. Pokok Masalah 1.
Bagaimana pandangan nikah sirri menurut M. Quraish Shihab ?
2.
Bagaimana metode istinbat hukum nikah sirri M. Quraish Shihab?
3.
Bagaimana relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan peraturan hukum di Indonesia tentang aturan pencatatan nikah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab tentang nikah sirri. b. Untuk menggambarkan dasar istinbat hukum status hukum perkawinan sirri dalam kajian hukum Islam menurut M. Quraish Shihab. c. Untuk mengetahui relevansi pendapat M. Quraish Shihab dengan aturan pencatatan nikah. 2. Kegunaan Penelitian a. Menambah wawasan tentang pemikiran tokoh Islam dalam hal ini adalah pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum perkawinan Islam (nikah sirri). b. Memberikan kontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan keilmuan tentang hukum perkawinan Islam (perkawinan sirri). c. Menembah wawasan tentang hukum postif dalam hal pencatatan nikah.
10
D. Telaah Pustaka
Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah ditemukan karya-karya yang membahas persoalan nikah sirri. Hal ini tentu saja karena tema nikah sirri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Dalam mencari referensi yang membicarakan tentang larangan nikah sirri, mayoritas dampaknya ada pada perempuan dan anak karena pernikahan sirri tersebut tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Skripsi tentang "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)," yang disusun oleh Ni’matuzzahroh. Hasil kesimpulan dari penelitiannya menyatakan bahwa kecenderungan praktek nikah sirri yang dilakukan masyarakat Kuta melihat kepada alasan dan diagnosa mereka melakukan nikah sirri tersebut. Menyimpulkan faktor penyebab masyarakat Kuta melakukan nikah sirri, di antaranya ketika nikah sirri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah sirri, aspek status pelaku nikah sirri.25 Skripsi tentang "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY dalam Perspektif Hukum Islam," yang disusun oleh Ratna Sari. Kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa ada empat faktor terjadinya pernikahan sirri keluarga salaf di DIY: Pertama, faktor agama (keyakinan), 25
Ni’matuzzahroh,"Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)," Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011), hlm. 70.
11
kedua : faktor situasi, ketiga :faktor orang tua, keempat: faktor lingkungan. Keluarga Salaf memahami bahwa hakekat dan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan selama hukum itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah seperti yang di yakini maka mereka mau mengikuti hukum negara yang mengharuskan pernikahan dicatatkan di KUA agar kehidupan rumah tangga yang akan mereka bina kelak tidak terusik kebahagiaannya.26 Skripsi tentang "Posisi Perempuan dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," yang disusun oleh Mustofa Afifi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa akibat yang bisa timbul dari peraktek nikah sirri terhadap perempuan di antaranya adalah: Pertama: secara hukum istri tidak mempunyai status hukum formal yang sah sehingga berakibat pada hak kewarisan, nafkah, harta, kedua: secara sosial keluarga yang dibangun kurang mendapatkan tempat di masyarakat sehingga, mengakibatkan fungsi perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban tidak bisa terpenuhi sebagai mana mestinya. Perempuan mempunyai tugas-tugas reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Adanya Undang-undang pencatatan nikah di Indonesia merupakan usaha negara untuk menjamin kepastian hukum warga Negara serta memperoleh kemaslahatan bagi umat.
26
Ratna Sari,"Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam,"Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 76.
12
Praktik nikah sirri telah mengakibatkan lemah dan tidak jelasnya kedudukan seorang perempuan di mata hukum dan masyarakat.27 Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia" yang disusun oleh Abdul Basith. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam konteks keIndonesiaan terdapat dua bentuk nikah sirri, yaitu: Pertama, nikah sirri yang sudah sempurna syarat dan rukunnya menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan dalam catatan resmi atau di KUA. Nikah sirri bentuk, Kedua yaitu nikah sirri yang menggunakan wali tapi bukan wali nasab dan tanpa dicatatkan.28 Buku-buku, skripsi maupun hasil penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang perkawinan. Nikah sirri ataupun hal-hal yang terkait dengannya, setelah penyusun telusuri penelitian-penelitian yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang nikah sirri menurut pemikiran M. Quraish Shihab dan metode istinbat hukumnya. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dengan harapan dapat menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perkawinan khususnya terkait tentang nikah sirri.
27
Mustofa Afifi, "Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),"Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 60. 28
Abdul Basith, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia," Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2002), hlm. 166.
13
E. Kerangka Teoretik Kerangka teori yang dimaksudkan disini adalah landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai problem solving tentang pemikiran dan metode istinbat M. Quraish Shihab tentang nikah sirri. Islam adalah agama fitrah, artinya agama yang wajar sesuai bagi manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu syarat yang termasuk hukum adalah sesuai dengan fitrah manusia. Hukum adalah bagian dari syariat dan syariat adalah program implemenentasi dari ad-din. Demikian konsep hukum dalam pandangan Islam.29 Hukum Islam dianggap hukum Allah,yaitu hukum berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dalam kegiatan sehari-hari (muamalah).30 Pengertian nikah sirri dalam istilah fiqh ialah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa menghadirkan dua orang saksi dan nikah sirri itu sendiri dalam kajian para ulama terdahulu membahas seputar keberadaan kedua saksi. Pada masa kontemporer perkembangan pemahaman terhadap nikah sirri mulai berubah. Nikah itu bukan urusan agama saja, akan tetapi juga menjadi urusan Negara. Dalam menjamin sebuah pernikahan yang adil, aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Negara ikut 29 Bustanul Arifin, Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hlm.24. 30
hlm. 43.
Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia),
14
andil dalam menjaganya. Apabila tindakan pencatatan perkawinan sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah nikah sirri harus dilarang sesuai dengan kaidah ushul. 31
.N
O3 اL( اوM 3 د ر ء ا
Pencatatan nikah sebagai suatu hal yang baru dan belum ada ketentuannya dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi telah diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemerintah (ulil amri) sebagai sistem hukum di Indonesia (hukum positif). Peraturan yang telah dibuat pemerintah sebagai ulil amri yang berdasarkan kepada asas maslahah maka harus dipatuhi sesuai dengan kaidah ushul. 32
.
2&O3 ط2K= 4 م = اP ف ا4O"
Ulama Jumhur sepakat bahwa perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak di depan kedua saksi. Beberapa ulama berbeda pendapat posisi saksi dalam perkawinan, sebagaimana yang penyusun uraikan di latar belakang. Imam asy-Syafi’i membolehkan merahasiakan perkawinan dengan meminta saksi untuk tidak mempublikasikan terjadinya akad perkawinan. Dalam pandangan Malik perkawinan tersebut dikategorikan sebagai sirri, sebab fungsi saksi, menurut Malik, sebagai media publikasi. Sebuah perkawinan
31
Taj Ad-Din Ibnu Abd al-Kafi as-Subki, Al-Asybah wa An Nazair, (Beirut: Da>r alKutub al-Ilmiyyyah, 1411/1991 M), hlm.105. 32
As-Syuti, Al-Asybah wa An-Naza'ir, Qawaid wal Furu Fiqh Asy-Safi'iyah, edisi Muhammad al-Mu tasim bi Allah al-Baqdadi, (Beirut: Da>r al- Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 233.
15
tidak dihadiri dua orang saksi menurut pendapat Malik hukumnya sah, asal perkawinan tersebut diumumkan ke khalayak umum.33 Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan hutangpiutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Qiya>s mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas} hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas} hukumnya, dalam hukum yang ada nas}, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.34 Seperti disebutkan dalam firman Allah : 35
.GK ّ آ3ّ 1( إذا " ا ' ' إ أ+ ' أFّ ا-ّ'T'
Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syaratnya, dikatakan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-undang yang berlaku (hukum positif). Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya tidak mendapatkan perlindungan hukum.36
33
Mahmud Syaltut, Islam Aqidah, (ttp.: Da>r al-Qala>m, tt.), hlm.12.
34
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang : Toha Putra Grup, 1994), hlm. 66. 35
36
Al-Baqarah (2) : 282.
Syahrini Ridwan, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm .8.
16
Walaupun pernikahan yang demikian dinilai sah menurut agama, namun menurut M. Quraish Shihab pernikahan sirri dalam konteks ke Indonesiaan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, (Ulil Amri). 37
. 4 W ل واو اM 4 !ا ا. واV!ا ا. ' ا ا اF ا-' '
Problematika yang muncul dari nikah sirri itu sendiri mengenai bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan nikah sirri, dalam perundang-undangan, perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, bagaimana tentang kewarisan. Nikah sirri lahir setelah adanya keharusan pencatatan dalam perkawinan. Sebelum adanya ketentuan tersebut, nikah sirri tidak menjadi masalah di kalangan masyarakat. Pengaturan pencatatan perkawinan merupakan interventasi negara terhadap warganya guna ketertiban hukum di masyarakat.38 Apapun yang dilahirkan oleh manusia harus berporos kepada kemaslahatan dan juga penegakan amar ma'ruf nahi munkar hal ini sejalan dengan kaidah ushul. 39
37
.2( ا4 ا2O3 اNK ' ا
An- Nisa> (4) : 59.
38
M. Quraish Shihab,"Poligami di Mata Kita," yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini.
39
Asmuni A. Rahman, Qoidah-qoidah Fiqh: Qowaidul Fiqhiyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.
17
Kaidah di atas menerangkan bahwa hukum harus memperhatikan kemaslahatan yang bersangkutan. Selama kemaslahatan tersebut dapat terwujud maka suatu hukum dapat diterapkan dalam sebuah masyarakat. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang. Ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sah akad nikah, yang dengan demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan terlaksananya akad nikah. Semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah sirri.40 Pernikahan yang diumumkan yang tidak akan melahirkan prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Hak-hak masing-masing tidak akan hilang jika seandainya terjadi perceraian baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya. Hak anak yang dilahirkan pun akan menjadi jelas siapa orang tuanya. Maka dapat dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti pernikahan dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris istri yang sah dan anaknya akan hilang. Terjadi perceraian hidup, sang suami mengingkari hak-hak istri menyangkut nafkah atau harta bersama mereka. Demikianlah agama menetapkan perlunya saksi
40
M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 238.
18
dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut.41 Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatatan pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini berlaku hampir di seluruh Negara berpenduduk mayoritas Muslim.42 Bahkan tidak jarang lahir hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah sirri. Inilah yang kemudian melahirkan istilah lelaki dan perempuan piaraan. Kitab suci Al-Qur’an telah menegaskan larangan piaraan itu dalam surat An-Nisa ayat 25:
H 4.X HO وف4!3 وا" ه ا(ر ه- ه ذ ن اه 43
. ت ا انF@ #و
Ayat diatas menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk mengambil lelaki sebagai piaraannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5:
اذاKZ L ' او "ا اF اHO3 واH Y3 اHO3 وا 44
.
ا نF ي اF@ # و. 4.X .O ه ا( ره3 ."ا
41
Dalam pandangan Mazhab Syafi’i, kesaksian dua orang harus terlaksana pada saat akad nikah, sedangkan Maliki, kesaksian tersebut minimal harus terlaksana sebelum terjadinya percampuran antara suami istri. 42
Ibid.,hlm. 240.
43
An-Nisa> (4) :25.
19
Ayat diatas menjelakan larang lelaki mengambil perempuanperempuan sebagai piaraan, walaupun yang diambilnya itu seorang lelaki tertentu atau perempuan tertentu karena “memelihara” seorang lelaki sebagai teman berkencan dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakekatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan
yang
sah,
yang
melarang
kerahasiaan
serta
menuntun
penyebarluasan beritanya.45 Apabila ditarik benang merahnya, uraian ini akan berujung upaya untuk mencari standar kemaslahatan bagi masyarakat. Karena perkawinan janganlah hanya dilihat dari sisi normatif (tafsir agama) tapi harus dikaitkan secara sosiologis serta melihat berbagai akibat hukum dan tujuan yang ingin dicapai dari proses pencatatan tersebut.46 Artinya penafsiran integral (tafsiran kedua) di atas sangatlah relevan untuk melindungi dan menjaga lembaga perkawinan serta tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi.47. Oleh Karena itu, langkah yang tepat diambil oleh negara dalam realitas seperti itu adalah perkawinan harus melalui prosedur (undang-undang yang berlaku dalam negara). Lebih khusus lagi pencatatan nikah merupakan langkah yang sangat tepat strategis untuk mencapai kemaslahatan masyarakat 44
Al-Ma'idah (5) : 5.
45
Ibid.
47
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Perkawinan Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke- 7 (Jakarta Balai Pustaka, 1986), hlm. 62 dan 63.
20
yaitu dengan terlindungnya setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak.
F. Metode Penelitian Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan jenis penelitian yang penyusun lakukan sebagai berikut. 1. Jenis penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu.48 Suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka dengan cara mengadakan penelusuran atas buku-buku dan karya ilmiah. penelusuran atas buku dan karyakarya ilmiah M. Quraish Shihab, 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat deskriptifAnalitik,
yaitu
suatu
penelitian
yang
menggambarkan
dan
mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian menganalisany.49dengan mendeskripsikan hukum nikah sirri dan
48
49
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.
Winarto Surakmad, Penelitian Metode Tehnik, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 129-130.
21
pandangan M. Quraish Shihab terhadap nikah sirri dan pencatatan nikah. Kemudian dilakukan analisis-interpretatif, dari pengertian nikah sirri itu sendiri dan pencatatan nikah.
3. Objek Penelitian Objek penelitian penulis adalah M. Quraish Shihab akan tetapi yang menjadi bidikan penelitian penyusun mengangkat pemikiran dan metode istinbat M. Quraish Shihab tentang nikah sirri itu sendiri dari segi keilmuannya.
4. Pengumpulan Data Kajian ini adalah kajian pustaka, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literer yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya primer ataupun yang sekunder.50 a. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari hasil karya buku-buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, yaitu: Tafsir al-Misbah, Wawasan al-Qur’an, Perempuan, Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat, serta tulisan
50
Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, UI Pers, 1986), hlm. 52.
22
M.Quraish Shihab yang terdapat dalam karya tulis yang lainnya. b.
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi yang tidak ditulis oleh M. Quraish Shihab dan data sekunder gunanya untuk melengkapi sumber data primer.
5. Analisis Data Analisis data adalah usaha konkrit untuk memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah tersedia. Metode Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: a. Metode deduktif yaitu penggunaan dari data yang bersifat umum menuju ke data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan. b. Metode Deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis. Dan metode ini digunakan untuk memperoleh data yang jelas dan sistematis berkaitan dengan pemikiran M. Quraish Shihab tentang nikah sirri.
23
6. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.51 Mendekatkan masalah yang diteliti dengan pendekatan normatif yang mencakup segala sumber hukum Islam yang sudah diakui dan di antaranya adalah Al-Qur’an, hadis},
qiya>s serta pendapat para ulama. Pendekatan yuridis itu meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan menguraikan pendekatan dengan norma-norma, pasal-pasal perundangan serta pandangan para ahli serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 dengan signifikansi penelitian pada pencatatan dan sahnya perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan dalam penetapan hukum dan mengkaji tentang nikah sirri. G. Sistematika Pembahasan Sebagai upaya memudahkan pemahaman beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulis skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan secara sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab dengan kerangka penulisan sebagaimana berikut:
51
Mudjia Raharjo, “Penelitian Sosiologis Hukum Islam,” http://www mudjiarahardjo.com/component/content/134. html?task=view, akses 24 April 2012.
24
Bab pertama adalah pendahuluan, di dalamnya diuraikan garis besar penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya. Sementara bab kedua menjelaskan wacana nikah sirri secara umum, berbagai teori serta latar belakang kemunculannya. Pembahasan nikah sirri dilihat dari berbagai segi, yaitu dari hukum Islam, pandangan para ulama, organisasi dan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia serta tinjauan pemikiran terkini terhadap sirri. Bab ketiga memberikan bahasan tentang M. Quraish Shihab yang meliputi sejarah tokoh, aktivitas M. Quraish Shihab, karya-karya yang dihasilkan oleh beliau,serta bagaimana pandangan M Quraish Shihab tentang nikah sirri dan metode istinbath hukum tentang nikah sirri. Bab keempat adalah analisis pemikiran dan metode istinbath hukum M. Quraish Shihab dalam memandang nikah sirri
dan analisis relevansi
pendapat M.Quraish Shihab dengan aturan pencatatan nikah.. Bab kelima, adalah bagian penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengamatan, maka dapat penyusun kemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1.
M. Quraish berpendapat bahwa perkawinan tanpa pencatatan (di bawah tangan/nikah sirri), dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri).
2.
M. Quraish Shihab mengambil dasar istinbath tentang nikah sirri dengan menggunakan kontektualisasi pemikiran mazhab, serta menggunakan metode qiyas pada surat Al- Baqarah ayat 282, kaidah ushul fiqh sad az\-
z\ari>’ah, serta dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. M. Quraish Shihab menjelaskan walaupun pernikahan sirri dinilai sah menurut Agama, Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah sirri, yakni melaksanakan pernikahan rahasia, bahkan tidak jarang terjadi lahir hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah sirri yang kemudian melahirkan istilah lelaki dan perempuan piaraan. 3.
Pendapat M.Quraish Shihab mempunyai relevansi dengan peraturan Undang-undang di Indonesia khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang
77
78
No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini juga sama di atur dalam KHI. B. Saran 1. Kepada calon pasangan suami istri
bahwa pernikahan sebaiknya di
daftarkan di petugas pencatat nikah untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri seperti hak waris, anak tidak bisa membuat akta kelahiran. 2. Kendala pernikahan yang dicatatakan ada dikalangan masyarakat kurang mampu. Dalam registrasi untuk dicatatkan di petugas pencatat nikah, sebaiknya kepada pemerintah ada dispensasi dalam registrasi untuk masyarakat kurang mampu sehingga bisa terdaftar.
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an dan Tafsir Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Bandung: CV. J-Art, 2005. Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2003. - - - -, Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994. - - - -, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996.
B. Hadis Abu Isa Muhammad Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad, Al Jami as-Sahi wa Huwa Sunan at-Turmiz|i, Beirut: Da>r al-Kutu al- Ilmiyyah, 1958. At-Tirmiz|i, Sunan at-Tirmiz|i, Beirut: Da>r al-Ma'rufah, 1409/1989.
C. Fiqh dan Ushul Fiqh Arifin, Bustanul, Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000. Fatwa Tarjih, "Hukum Nikah Sirri", dalam "Suara Muhammadiyah", no. 12, Th. Ke-92,2007. Hasbul, Wannimaq, Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994. Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Kasani, Al-, Badi>'u as-Sana>i fi< Tarti
79
80
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Us}u>l al-Fiqh, cet. ke-12, Kuwait: Da>r al-Ilmi, 1398 h/1978. Al-K>>hinn, Mus}t}afa Sa’id,Asaru al-Ikhtila>f al-Qawa’id al-Usu>liyyah Fi> alIkhtila>f al-Fuqaha, Kairo: Mu’assisat al-Risala>t, 1969. Muhdhar, M. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan ,(Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk) MenurutHukum Islam UU No. 7 tahun 1989, dan KHI di Indonesia. Bandung: Al-Bayan, 2000. Mustakim, Bagus, "Nikah Sirri dalam Perspektif Hadis Nabi," dalam "Suara Muammadiyah", No. 6, Th. Ke-95, Maret 2010. Rahman, Asmuni, Qowaidul Fiqhiyah, Jakarta, Bulan Bintang, 1976. Ramulyo, Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IHC, 1986. Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan 2007. Rasid, Sulaiman,Fiqh Islam, cet, ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994. Rusyd,Ibnu, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas{id, Surabaya: Hidayah, t.t. Sahnun, Al-Imam Muhammad, al-Mudawwanah al-Kubra, Beirut: Da>r as Sadir, 1323 H. Salim, Agus, Risalah Nikah, Pekalongan: Raja Murah, 1980.. Shihab, M Quraish,Menjawab 1001 Soal Yang Patut Anda Ketahui, cet, ke-9, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2010. - - - -, "Poligami di Mata Kita," yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada 26 Mei 2007 Suyuti, as, Al- Asybah Wa an-naza'ir, Qawa>id wal Furu> Fiqh Asy-Safi'iyah, edisi
Muhammad al-Mu tasim bi Allah al-Baqdadi, (Beirut: Da>r al- Kitab al-Arabi, 1987.
Syaltut, Mahmud, al-Fatwa, cet. ke-8, Kairo: Da>r asy-Syauruq, 1421H/2001M Zein, Satria Efendi, M., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisi Yurisprudensi denganPendekatan Ushuliyah,Yogyakarta: Prenada Media, 2004.
81
Zuhri,
Muhammad, “Hadits Tentang Anjuran Muhammadiyah, No. 8, Th. Ke-95, April 2010.
Menikah,”
Suara
D. Lain-lain Shihab, M Quraish ,Perempuan, Jakarta: Lentera Hati,2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1990. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. Haq, Hamka, Islam Rahmah Untuk Bangsa, Jakarta: Wahana Semesta, 2009. Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984. - - - -, Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia, cet, ke-2, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002. Salim, Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991. Surakmad, Winarto, Penelitian Metode Tenik, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994. Soerkarto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Lampiran I DAFTAR TERJEMAHAN
No Hlm.
Fn.
1
1
3
2
2
6
3
15
35
4
16
37
5
18
43
Terjemahan BAB I Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka kawinilah seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekatkepada tidak berbuat aniaya. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan jadikanlah diantaramu rasa kasih sayang Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaiman Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlkan ( apa yangakan ditulis) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
i
6
42
30
7
61
10
8
62
11
9
69
11
10
71
13
BAB II Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaiman Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlkan ( apa yangakan ditulis) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya BAB III Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaiman Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlkan ( apa yangakan ditulis) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya Diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundikgundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. BAB IV Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaiman Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlkan ( apa yangakan ditulis) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya
ii
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA/SARJANA
Imam Asy-Syafi’i Nama lengkapnya Abi Abdullah Muhammad Idris asy-Syafi’i (150-224 H) yang pemikirannya sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fiqh yang moderat. Hal ini dikarenakan ia pernah tinggal di Hijaj dan belajar pada Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fiqh yang moderat. Imam Malik meninggal dunia pada 179 H dan kemudian mengembara ke Irak. Imam Hanafi seperti Muhammad bin Hasan. Diantaranya kitab karyanya yang monumental adalah al-Umm di bidang fiqh dan ar-Risalah di bidang Ushul Fiqh. Imam Malik Imam Malik dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Ashbah, yang terletak di dekat Kota Himyar jajahan Yaman. Nama aslinya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashabally. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Madinah serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dunia Islam.Ketika Imam Malik berusia 54 tahun, pemerintahan berada di tangan baginda Al-Mansur yang berpusat di Bagdad. Ketika itu di Madinah dipimpin oleh seorang gabenor bernama Jaafar bin Sulaiman Al-Hasymi. Sementara itu Imam Malik juga menjabat sebagai mufti di Madinah. Di saat timbulnya masalah penceraian atau talak, maka Imam Malik telah menyampaikan fatwanya, bahawa talak yang dipaksakan tidak sah, ertinya talak suami terhadap isteri tidak jatuh. Fatwa ini sungguh berlawanan dengan kehendak gabenor, kerana ia tidak mahu hadith yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut diketahui oleh masyarakat, sehingga akhirnya Imam Malik dipanggil untuk mengadap kepada gubernur. Mahmud Syaltut Mahmood Shaltout (Mahmud Syaltut) lahir di Mesir tahun 1297 H (1851 M). Ia lulus ujian sarjana jurusan Ilmu Agama Islam pada Universitas Alexandria (Mesir) sebagai juara nomor wahid tahun 1296 H (1876 M).Pada tahun 1286 H (1877 M), Mahmud Syaltut diangkat sebagai mahaguru pada Universitas Alexandria. Ia termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih. Usahanya banyak dipusatkan pada tujuan untuk mempersatukan ummat Islam yang terus bertengkar dan berselisih sehingga menjadi lemah, dan karenanya mudah menjadi permainan lawan. Ia bekerja keras menghilangkan salah faham dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin.
iii
M. Quraish Shihab Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1994. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (S1) pada fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas AlAzhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA. Pada tahun 1980 ia melanjutkan pendidikan almaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah. Sejak tahun 1984, beliau ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Beliau menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) pada tahun 1985-1988, anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002, dan pada tahun 1999, dipercaya menjadi Mentri Agama RI, Anggota Lajnah pentashih Al-Qur’an Departemen Agama (sejak tahun 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan.. Selain itu dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Ulumul Qur’an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu Tafsir Al-Manar, Keistimewaan Dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987), dan Mahkota Tuntutan Illahi (Tafsir Surat Al-Fatihah), (Jakarta: Untagama, 1988.Pengabdiannya di bidang pendidikan mengantarkanya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
iv
Lampiran III CURRICULUM VITAE
Nama
: Muhammad Abduh
Tempat/tgl. Lahir
: Ciamis, 08 November 1989
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat asal
: Jln. Rancapetir No 76 Kec. Ciamis Kab Ciamis Jawa Barat
Telepon
: 0265 (772741) / 08977787488
Orang tua Bapak Nama Bapak
: M. Nurman
Pekerjaan
: Pegawai Negri Sipil (PNS)
Ibu Nama Ibu
: Imas Hendarsih
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan
SDN Ciamis 10, Ciamis, Lulus Tahun 2002
MTS Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Lulus Tahun 2005
MA Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Lulus Tahun 2008
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyyah masuk tahun 2008.
Bidang Pendidikan Non-Formal •
Ketua Bidang Hikmah IMM Komisariat Syariah dan Hukum 2009-2010
•
Sekertaris Bidang Organisasi IMM Komisariat Syariah dan Hukum 2010-2011
•
Ikatan Mahasiswa Abituren Darul Arqam Muhammadiyah Yogyakarta (IKADAM)
v
