Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea (selanjutnya disebut sebagai para Pihak) ;

PENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA MENGENAI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDAYAAN TAHUN 2007-2009

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Korea (selanjutnya disebut sebagai para Pihak) ;

Rakyat

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan yang telah berlangsung erat antara rakyat Indonesia dan Korea, dan mendorong dan mengembangkan hubungan mereka di bidang budaya dan seni; Berkeyakinan bahwa kerja sama ini akan saling menguntungkan bagi rakyat di kedua negara; Mengacu pada "Kesepakatan Kerja Sarna di bidang Teknik dan Budaya antara Pemerintah Repu blik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea" yang ditandatangani pada 15 November 1963 di Jakarta; Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut;

PASAL1 TUJUAN KERJA SAMA Pengaturan ini bertujuan untuk : 1. Memajukan kerja sama di bidang budaya dan seni dalam rangka memperkuat hubungan kedua belah pihak; 2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang budaya dan seni; 3. Memfasilitasi saling pengertian antara rakyat di kedua negara.

PASAL2 WILAYAH KERJA SAMA Para Pihak menyetujui untuk melaksanakan program kerja sama sebagai berikut:

-

1. Para Pihak akan menawarkan fasilitas kepada delegasi lainnya pada festival seni dan pertunjukan seni budaya bertaraf internal dan internasional yang diadakan di wilayah mereka dengan saling menguntungkan; 2. Para Pihak akan mengundang masing-masing delegasi lainnya pada festival film yang diadakan di kawasan mereka; 3. Mendorong pertukaran kunjungan para ahli film , produser dan seniman, seminar/workshop mengenai film; dan mendorong sebuah produksi film bersama antara kedua negara; 4. Para Pihak akan mendorong penulisan hubungan sejarah budaya antara kedua negara; 5. Para Pihak akan mendorong kerja sama teknis mengenai pelestarian dan penyelenggaraan pusaka budaya antara organisasi-organisasi kebudayaan Pemerintah; 6. Para Pihak akan bertukar informasi seperti publikasi, rekaman musik, video tape, toto, teknik penyulaman, lukisan, dan kerajinan tangan; 7. Para Pihak akan mendorong pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang museum dan dalam pelestarian dan manajemen pusaka budaya;

PASAL3 PELAKSANA PROGRAM PERTUKARAN Untuk tujuan Pengaturan ini, Pemerintah Republik Indonesia akan menunjuk Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Pemerintah Republik Rakyat Korea akan menunjuk Komite Hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri.

PASAL4 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Para Pihak setuju bahwa setiap HKI yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dimiliki secara bersama. a. Para Pihak dengan persetujuan bersama diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, penyesuaian, dan pengembangan; b. Para Pihak membuat suatu persetujuan dalam hal menggunakan hak kekayaan intelektual. 2. Jika salah satu Pihak ingin membuka data dan/atau informasi rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerja sama ini kepada pihak ketiga, Pihak yang membuka rahasia harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum data dan/atau informasi tersebut dibuka.

2

3. Jika salah satu pihak menggunakan HKI untuk tujuan komersial, maka pihak yang menggunakan HKI tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak lainnya. 4. Jika salah satu pihak tidak mampu berpartisipasi saling menguntungkan, maka pihak yang lain dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga diluar wilayah hukum kedua belah pihak untuk tujuan komersial, maka hak didahulukan seharusnya diberikan kepada pihak yang lain dapat dikesampingkan.

PASALS PENGATURAN KEUANGAN 1. Pertukaran delegasi a. Pihak Pengirim akan menanggung biaya perjalanan menuju dan dari ibu kota Pihak Penerima; b. Pihak Penerima akan menyediakan fasilitas akomodasi dengan kualitas yang baik, perjalanan dalam negeri, dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 2. Pameran a. Pihak Pengusul akan menanggung seluruh biaya berkaitan dengan koleksi, dokumentasi, transportasi menuju dan dari ibu kota negara tuan rumah, asuransi, keamanan dan petugas yang bertanggung jawab; b. Negara Tuan Rumah akan menyediakan lokasi pameran yang memadai, menanggung biaya organisasinya dan memastikan keamanan, dengan saling menguntungkan; c. Kerja sama penyelenggaraan pameran koleksi museum seharusnya disediakan dengan sebuah Letter of Intent melalui saluran diplomatik.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA Sengketa atau perbedaan apapun yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi antara kedua belah Pihak.

3

PASAL 7 PERU BAHAN Pengaturan ini dapat diamandemen, jika ini dipandang perlu, dengan saling menguntungkan dalam penulisan, antara kedua belah Pihak. PASAL B MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHI RAN 1. Pengaturan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku hingga akhir Desember 2009. 2. Pengakhiran Pengaturan ini tidak mempengaruhi penyelesaian dari program yang telah berjalan. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Pengaturan ini. Dilaksanakan di Pyongyang pada tanggal Apri l tahun dua ribu tujuh, dalam bahasa Indonesia, Korea dan lnggris, semua teks sama otentik. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dari Pengaturan ini, maka teks berbahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA

Signed

Signed

SAPTA NIRWANDAR Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

JON HYON CHAN Wakil Ketua Kom ite Hubungan Kebudayaan dengan Negara Asing

4

OJ.£t;Jl -Al o}-R-~-=f

-1]-¥-~

oJ oJ if-§:}-=f -1]-!=f~ ~--<J oJ oJ4 oJ.s:_t;Jl -Al o} ~ §:}~1 ~it 0 ~011 . -<1.9.1 ~7-ll ~

~AJ oJ -??.9.1

(o } ~ -¥-PI ~ ((~J-l:iJ-)) ol t=:-} j1. ~t::-},) oJ oJ -A} 0 1.9.1 ~ ~-*J Aj_ .ifr?-11 ~ 7J- ~-8"} i l t:!J-1!-Al 7J;;! ~ \1 ~ "8"}~-A1, ~ ~.A}ll . -<1 ~ 0J ~ ((~AJ oJ ?-?.9.1 oJ oJ %§}-=f -13-¥-~ 0J.£t;Jl -Al 0 }--R-~-=f -13-¥- 7J.9.l 71~ ~ ~§}~ ~011 .ifr ~ ~ -11 )) <>ll -fr .9.1 -8"~ tR . -<1 , -T Y- t=:-}.9.1 ~ 4 -Tf- -11 <>ll ~ -8"} o9 t:-} g 4 ~ 0 l ~ .9.1 -8"~ ~ t:-}. Aill ~ ~~~ *~ ~ .9.1. -<1.9.1 *~ ~

1. ~l:iJ-.A}ol .9.l ~.AJ

t:-} g 4 ~t:-}, .:ifr?-11 t:!J-11 ~ ~ -8-}e>:l

~~~

-Al 7J t:-},

J ~ .A}~7H t:!J ~ ~.AJ-Al7J t:-~ . -T t-1-t=:-} 0J oJ ~ -A}ol.9.l i 1J- t=:-1 ~ij ~ Al Al ~ ~.AJ -Al7J t:-}.

2. ~~~l ~ ~ ~ ~

3.

tr~~l ~it°F<>l1 . -<1.9.1

0

All2~ ~~~ 0 ~

t:-} g 4

t=:-1 ~~ ~Jt:-}. 1. ~J- l:iJ- ~ i 1}- -% .9.1 -8"} <>ll A} 71 t1- t=!-} <>ll . -<1 .AJ ~~ ~ ~ -=f A~1 ~ -=f l-}1 ct!l ~~.AJ~4 -tr:-§:} ct!l~--R-oJ~<>ll..-<1 "'J-t11l:iJ- t11Jtt::-J<>ll711 ~9-l ~ fill %~Jt::-}. 2, ~ l:iJ- ~ A~ 71 t1- t=!-} 011 . -<1 .AJ ~~ -8"} ~ -=f A~1 oa §:}- ~ -1! <>ll 1J- t11 l:iJt11Jt~~ ~~~~ -T Y-~~~ ~'~~ oa~~~~~ ~l:iJ- ~

~ ~ ~ ~7-ll ~ ~ ~

1

l:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=.l.. '

~

~

~

~

z ~ o "Fe%~ ~ l~

~

'to !=o f-i -{~. -n

tY to -!l lo k l~ .fA ~ ~.'=-{g."-ft- fa fo to~~ fa W~ izr.'=-{g."%1o [Y ~~'1:5""TQ [ofR ro Th- 't ·1~ "(k1£ ~ ~~ fc ~ fR ~ ~ -§-1Y Th- &tr ~ fR lb1~ fi11~ :to1o?R ~ to% lo.fR ~1°Y i- ~ ~ ~1~-§-l~ ~ "f-e%~ ~ l~ f01~ l-6- ~ ~-E- ~ fo 1°Y l0ift" [L -=lto Th-1f lf-1 ~ & ttl 0i Rro -=lto .£ ·1~Th- :to l-o ~ ~ lo% lo.fR lbi~ l~ 1-k1Yi- ~ ~ ~1~ ~t% l~-E 8 ~ ~ 1~ ro [£ ~ [£ ~~ tY l~%~ ~ ~ ~ 2 tn ~~ tYll" UL l0 l0.fR ro -=ll-o ·z

Th- Tb

l~

*

0

'1~-Th-to~

[o.fR1W

~ l~

~ 1Y«s.

li:u

~ l~ fc

Th- raik izrfc% ~ ~ l~ (Z

n; *~ -§-[~ ~"Fe%~~~~ ~ 1~ ~0 ~-Eto l~tk tY l <> tL12" ~ 1~ l-o% .fy ~ ~ 1°R1W

'1~

~

1Y ~t

'*- Ht

(l

lb tY [~ «s.l~ tY ll" [t:L lo ~ i 0R1'?v ·I ·1~-Th-%~ ~o%% !=o1~

[~ fc% ~ ~ ~~

fh l-o

T

~ f-ilL~~

Tlf ~-g-~ ~ lle ~

-th- lL «~ l-2 fi11~

~ ~Po-~~ Patg.--t} t-o lb ~

~oik [£ «~ l~

v llr

*& -Etg.--& fa TO

'1~Th- ~0

to~~ fa TY~

Fo -w.:g. ~ -k ~-E{g."it-1o [Y [fl-:5""10 tY [i" l~ ir1!: ~ 8 llr

~ ~~tk

ik lL«a. ~

fo1Y ~ 1~ K ~~~ '2 0 1-- '2 2 '2 LO"S'"-r::::-LO tY [~ l o"fr~R [~ift"{Y%{g."_:g. izr-1ft*-fR ~ fR1W ·9 ·1~Th-~1!: ~ ~ ~ 1le ~ ~ izr% [~%* 'fu T ' l~* '"(k1Y '!r ~~ o [~:t [R '!r l~ ~ ~ '"R ·to izr*ift~ ~ fR1W ·~ ·1~ Th- ~-& ~ 12" ~ ~~ [£ tY [~1 ~ 1~ [y"f-k K1~~"R ~i}%{g."* l~[o 1Y~~~tg.-.:a--tr~ ~i0R1W 't ·1~-Th- ~-& ~ ~ ~ 1~~ ty ~ lt:Lfk1Y ~-w.:a- to [o1Y1'%:!-{4 -k ~ .fRiW '£ ·1~ -Th- ~1~ ~

~-,.._

or~,-

'1~Th- ~i'k ~~~~~{g."~~~

'irK -w ~ 'irK to~ TO~ l~ '1£~ fo '1£*1-k-w ~ fi11~ ~1~

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~

••

£

"+1-{.~ ~% [:t: -{tL .fa f6-

¥t 600Z fo -{.~- &y .fi=t ~ fr: Y ~ -k ~ -Th- 1f ~ ~ ~~ Fa -!} lL i- ~ gy .fit ' lET ~ 8 l~

fo -{.g.~

~

l-o ~ 1h ~Y

llo lo1Y -fR 1~ i- ~ -Th- ""8"" ~

1~ ~

{k~ ~

to [o-{Y-fRi~

fs- &~

~ ~Y ~ l~

lo

L l~

.+::1-Th."fLHg 2o~Ti- Foi-2-% ~to~ [L WY ~Y Uo «~ [-2 lrr fy H g to ~Y ~ l~ [o

to ~ ~ lli lo* ~to

~ [oiY f.c 0

lo ·y

~y ~ l~

'-{~ '(6 ~

ZT

~ 9 l~ ·1~ -Th-l-o~ 2

"fL l~ ~y=f~ l-o

-Th- Feiir -to [y"fk~ ~~-tk-*-tR (8 '-{~ ~ H$1.-t~ R ~ bk-lb ~-{.g.~* ~% lR -Th- Fe-tk -trr ~ ~ ~1~ 1k ~-? ~g% l~ ~ 1~-& 1k llo-{-2- to% 1~T ~ ~ ~-? (Z ·1~-Th-~-k ~-§- [R ;o -Th-f'e-fk iz:r-Etb-krY 'A1~1kfo ·~A '"*~ *1% to [r-{tL~-9- ~ ~-? ' fS--~ -p£~ ~ ~ {g.[L [~r ~ ~-& 1k (T ~ 2 ~ ~-n: lo

Foi-2-%

~~ ~

~~lk

·z

·1~-Th--& A ~ 1f l~~-t:-

Fo ~~~~ H-t~ '1}~ ty~ to~~ -Th-~ ~ ~ ~ r~ ~ ·1~-Th-~* ~ tR Ft!-tt-1% to l:t:itL~~ 1-2+-t ~ 1-2- r~ ~ ~ ~ r.c-r-

(z

o

~1!:~ 1f lf:t

1}: ~ {k ~~ ~ g l~ '-{~Th-[L!!

[o-fR lt:tiY 0

i-~

~ fc Wi-

~~-t:-""8""

[o

-{R

=~~

i- ~ ~-?

~ ~ ~-& fof~ [lo ty-fR

~ fc Wi-

lo~lt:t*

to~~

fo~~

fo ~ [~~

[f-L llo-fR lf:t-fy

~~~~~*

·r

2.

0

1 7-fl ~ Al ~l *i7l {1-ol Al 1.-f .5:.. 0 1 7-fl ~ Al ell

~ ~

7-fl ~ ~ ~~ ell

~

oa -8-J= ~ ?Al

ntt?+

-AJ ~~*ell

~i ~ r:-}.

1 7-Jl ~ Al ~ 2007 ~ 4 ~ 13 OJ_ ~ 0J=ell Al ~ oJ .r.} ~t_~ 0:] 0 J.£L-il Al o}o1 ~ ~ .H o1' oa o1 £ .:q..zr 2 -¥-~ ~-'8 3J .£. ~ ~ ~ 0

% ~ -5.} i

*

~ ~ 7}-AJ t:-}.

OJ _I_ t;ll Al o }if-:§:} -5t 78 lJL ~ ~OJ ell ~ ·&}~

OJ oJ if-:§:}-5t 78 -¥-~ ~ ~ oJl 9.1 -5}~

~..(J oJ -9-?~

Signed

Signed

4

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA CONCERNING CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME 2007-2009

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea (hereinafter referred to as the Parties) Desiring to strengthen the existing friendly relations between the Indonesian and the Korean peoples, and promote and develop their relations in the fields of culture and arts; Affirming that the cooperation would bring further mutual benefit for the people of the two countries; Referring to the "Agreement on Technical and Cultural Cooperation between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea" signed on November 151h, 1963 in Jakarta; Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries; Have agreed as follows;

ARTICLE 1 AIMS OF COOPERATION This Arrangement aims to: 1. Promote the cooperation in the field of culture and art in order to strengthen the relation of the parties. 2. Improve human resources development for culture and arts. 3. Facilitate the mutual understanding and supporting between the peoples of the two countries.

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION The Parties agree to implement the cooperation programs as follows: 1. Parties shall offer facilities to the other delegation in the international and internal art festivals and cultural art performances to be held in their territories with mutual consent. 2. The Parties shall invite each other's delegation to the international film festival to be held in their territories; encourage film festival of the two countries and exchange of visits of film experts, producers, artists, seminar/workshops on films; and encourage a joint film production between the two countries. 3. The Parties shall encourage in writing the cultural history relationship between the two countries. 4. The Parties shall encourage technical cooperation on preservation and exhibition of cultural heritage between the Government's cultural organizations. 5. The Parties shall exchange information such as publications, musical notes and tapes, video tapes, photographs, embroidery, paintings and handicrafts. 6. The Parties shall encourage developing human capacity building in the field of museum and in preservation and management of cultural heritage.

ARTICLE 3 EXECUTING AGENCY OF EXCHANGE PROGRAM For the purpose of this Arrangement, the Government of the Republic of Indonesia shall designate the Ministry of Culture and Tourism (MCTI) and the Government of Democratic People's Republic of Korea shall designate the Committee for Cultural Relations with Foreign Countries.

ARTICLE 4 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this arrangement will be jointly owned. a. The Parties shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving on condition of mutual consent. b. In case of excising intellectual property rights, the agreement should be made between the Parties.

2

2. If either of the Party wishes to disclose confidential data or information resulted from the cooperation activities under this arrangement to any third party must obtain prior consent from the other Party beforehand. 3. In the event the intellectual property is used by one Party or an institution on behalf of its government for commercial purposes, it must get permission from the other Party and other Party is entitled to obtain equitable portion of royalty. 4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside The Republic of Indonesia and The Democratic People's Republic of Korea for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Arrangement, this Party will give first preferences of the cooperation to the other Party under this Arrangement, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.

ARTICLE 5 FINANCIAL PROVISIONS 1. Exchange of delegation a. The Sending Party shall cover the traveling expenses to and from the capital city of the Receiving Party. b. The Receiving Party shall provide boarding and lodging of adequate quality, the internal traveling and the first aid treatment. 2. Exhibition a. Initiator Party shall bear all the expenses related with the collection documentation, transportation to and from the capital city of the host country, insurance, security and officers in charge. b. Host Country shall provide appropriate exhibition venue, cover the expenses for its organization and ensure security, with mutual consent. c. The cooperation on the exhibition of museum collection should be provided with a Letter of Intent through diplomatic channel.

ARTICLE 6 SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute and differences arising in interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through negotiations between the Parties.

3

ARTICLE 7 AMENDMENT This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing, between the Parties.

ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Arrangement shall enter into force from the date of its signing and remains valid until the end of December 2009. 2. The termination of this program shall not affect the completion of any ongoing projects under this Arrangement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Arrangement DONE at Pyongyang on the April in the year two thousand and seven, in Indonesian, Korean and English languages, in case of any divergence on the interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Signed

Signed

SAPTA NmWANDAR Secretary General Ministry of Culture And Tourism

JON HYON CHAN Vice Chairman Committee for Cultural Relations with Foreign Countries

4