PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa berdasarkari Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembanguan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. Soerjo serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang dan Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kpts-ll/2002 tanggal 2 April 2002 ; b. bahwa dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi hutan dimaksud, perlu diatur pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang

Nomor

2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah derigan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2945); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Blok Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daarah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 18. Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

80/Kpts-l

1/2001

tentang

Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. SOERJO, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kptsll/2002 ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR PENGELOLAAN

TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur; 4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur; 5. Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya disingkat TAHURA, adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilrnu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jornbang dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur;


3

6. Kawasan Pelestarian Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem

penyangga

kehidupan,

pengawetan

keanekaragaman

jenis

tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ; 7. Pariwisata Alam, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alarn serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 8. Wisata Alam, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk menikrnati gejala keunikan dan keindahan alam di TAHURA; 9. Pengusaha Wisata Alam, adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan didalam blok pemanfaatan TAHURA; 10. Blok Perlindungan, adalah merupakan bagian TAHURA yang tertut.up bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perijinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas bagi bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan ; 11. Blok Pembibitan, adalah merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukari asli sebagai upaya pelestarian plasma nuthfah hutan Indonesia; 12. Blok Pemanfaatan intensif, adalah daerah di dalam kawasan TAHURA yang

dikembangkan

dengan

pertimbangan

potensi

yang

dapat

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas; 13. Blok

Pemanfaatan

Tradisional,

adalah

merupakan

suatu

blok

pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata alani dan atau untuk penanaman tanaman keras sebagai upaya pengalihan yang dlpertukan untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan TAHURA, dalam ber.tuk hutan cadangan pangan atau wana farma atau pola wanatani dengan tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam; 14. Penanaman (Replanting), adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan TAHURA, akibat bencana alam, kebakarari, penjarahan, pembibitan dan atau sebab lainnya ; 15. Pengayaan Tanaman (enrichment planting), adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi TAHURA secara optimal;


4

16. Wisata Terbatas, adalah suatu kegiatan wisata alam dalam kawasan TAHURA dalam blok pemanfaatan intensif, pembibitan dan pemanfaatan tradisional. BAB II MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 Pengelolaan

TAHURA

dimaksudkan

untuk

terciptanya

suatu

sistem

pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsinya. Pasal 3 Pengelolaan TAHURA bertujuan : a. Terjaminnya kelestarian TAHURA serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia ; b. Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi TAHURA ; c. Mengoptimalkan pemanfaatan TAHURA untuk tujuan koleksi tumbuhan dari atau satwa yang dimanfaatkan bag! kepentingan penelitian, khususnya penelitian type vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmii pengetahuan,

latihan

dan

penyuluhan

bagi

generasi

muda

dan

masyarakat, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi; d. Tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam ; e. Memelihara keindahan alam dan mericiptakan iklim yang segar; f. Meningkatkan fungsi hidro-orologi : Daerah Aiiran Sungai (DAS) Brantas, Daerah Aiiran Sungai (DAS) Konto dan Daerah Aiiran Sungai (DAS) Kromong, BAB

III

PENGELOLAAN Pasal 4 Pengelolaan TAHURA mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.


5

Pasal 5 (1) Perencanaan

TAHURA disusun berdasarkan fungsinya, dengan

ketentuan: a. Rencana Pengelolaan TAHURA disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur; b. Rencana Tahunan TAHURA disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo dan disahkan oleh Dinas Kehutanan ; c. Dalam

Penyusunan

Rencana

Pengelolaan

dan Rencana nan

dilakukan koordinasi dengan instansi terkait; (2) Pelaksanaan TAHURA meliputi: a. pemahtapan kawasan; b. pemantapan kelembagaan; c. pengembangan partisipasi serta peranserta masyarakat; (3) Pengendalian TAHURA secara teknis operasional oleh Kepala Dinas Kehutanan dan secara kebijakan umum oleh Gubernur. Pasal 6 (1) Dalam pengelolaan TAHURA dilakukan pembagian kawasan (blok) yaitu : a. Blok Perlindungan ; b. Blok Pembibitan ; c. Blok Pemanfaatan Intensif; d. Blok Pemanfaatan Tradisional; (2) Di dalam biok perlindungan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan : a. Peneiitiari ilmiah ; b. Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas ; (3) Di dalam blok pembibitan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa; b. Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna ; c. Peneiitian flora dan fauna ; (4) Di dalam blok pemanfaatan intensif dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

6

a. Pemanfaatan

kawasan

dan

potensinya bagi

kepentingan

penelitian, pendidikan dan wisata terbatas ; b. Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah ; c. Rehabiiitasi satwa; d. Pengembangan pengusahaan pariwisata alam ; e. Pembinaan cinta alam ; (5) Di dalam blok pemanfaatan tradisional dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penanaman atau pengayaan tanaman hutan ; b. Hutan cadangan pangan ; c. Wana farma ; d. Tanaman semusim ; e. Tanaman buah-buahan oleh masyarakat. BAB IV PERIJINAN Bagian Pertama Pariwisata Alam Pasal 7 (1) Di dalam blok pemanfaatan intensif dapat diberikan ijin pengusahaan pariwisata alam ; (2) Ijin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada : a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD); c. Perusahaan Swasta (PMA dan atau PMDN); d. Perorangan dan e. Yayasan ; (3) Ijin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi oleh Gubernur.


7

Pasal 8 (1) Pengusahaan pariwisata alam di dalam TAHURA dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur; (2) Tata cara dan persyaratan pemberian ijin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 9 (1) Kegiatan pengusahaan pariwisata alam antara lain meliputi usaha : a. Akomodasi, seperti pondok wisata dan bumi perkemahan ; b. Karavan dan penginapan remaja ; c. Sarana wisata budaya ; d. Angkutan wisata ; e. Kios souvenir, pentas pertunjukkan, restoran, lapangan parkir, dan sarana lainnya ; f. Jasa lingkungan; (2) Usaha sararia pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Luas blok pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan pemanfaatan TAHURA; b. Bentuk bangunan, bergaya arsitektur setempat; c. Tidak merubah bentang alam yang ada. Pasal 10 (1) Pemegang ijin hak pengusahaan pariwisata alam di TAHURA berhak mengeloly sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya dan berdasarkan Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ; (2) Kegiatan usaha pariwisata alam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.


8

Pasal 11 Pemegang ijin hak pengueahaan pariwisata alam tidak dibenarkan untuk: a. Mengagunkan kawasan yang diusahakan ; b. Memindah

tangankan

ijin

pengusahaan

tanpa

persetujuan

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ; c. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat ijin. Pasal 12 Pemegang ijin hak pengusahaan pariwisata alam berkewajiban : a. Melaksanakan

secara

nyata

kegiatannya

dalam

waktu

selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin diterbitkan ; b. Mengikutsertakan

masyarakat

setempat

dalam

kegiatan

usahanya; c. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya ; d. Menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung ; e. Turut menjaga kelestarian fungsi kawasan TAHURA. Bagian Kedua Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pasal 13 (1) Di dalam lokasi TAHURA dapat dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan : a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian b. Penangkaran flora dan fauna ; (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada blok pembibitan, blok pemanfaatan intensif serta blok pemanfaatan tradisional; (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua blok yang ada ; (4) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan intensif;


9

(5) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip Pemerintah Propinsi. BAB V PUNGUTAN KARCIS MASUK DAN IURAN OBYEK WISATA ALAM Pasal 14 (1) Pungutan karcis masuk TAHURA sekali masuk sebesar: a. Untuk pengunjung wisata Nusantara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang dan untuk pengunjung wisata manca negara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ; b. Untuk tarif kendaraan roda dua sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan kendaraan roda empat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). (2) Karcis masuk bagi rombongan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ; (3) Jumlah rombongan sedikitnya 25 (dua puluh lima) orang atau lebih setelah mendapat keterangan dari Balai TAHURA ; Pasal 15 (1) Pemegang ijin hak pengusahaan pariwisata akan dikenakan retribusi pemanfaatan lahan dalam TAHURA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar: (2) Pembayaran sebagairnarta dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah ; (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


10

BAB VI PEMBAGIAN PENERIMAAN PUNGUTAN KARCIS Pasal 16 (1) Hasil penenmaan pungutan karcis diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen); (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan kawasan Taman Hutan Raya dan alau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 18 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi cliberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


11

Pasal 19 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah : a. menerima, mencari, mengurnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; e. melakukan

penggeledahan

untuk

mendapatkan

bahan

bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta, jnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas

orang

dan

atau

dokurnen

yang

dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan

tindakan

lain

yang

perlu

untuk

kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; (2) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundarig Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.


12

BAB

IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang

dapat

mengetahuinya,

memerintahkan pengundangari

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S


13

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 30 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd. Drs. SOENARJO, Msi LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 4 TAHUN 2002 SERI C.


14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekoturism, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mendorong upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan obyek-obyek wisata baru, antara lain Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, TAHURA adalah kawasan pelesatarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami at.au buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan s/trategi konservasi alam Indonesia, yang rnerupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa suatu upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut: 1. Perlindungan

terhadap

berlangsungnya

proses-proses

ekologi

dan

'sistem

penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lainnya. 2. Pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna dan lain-lain. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungannya. Keberadaan Taman Hutan Raya di Kabupaten Malang, Pasuruan, Jombarig, Mojokerto dan Kota Batu dimaksud diharapkan akan mampu memenuhi fungsi-fungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus sebagai sarana rekreasi alam meliputi : sumber air panas Cangar, Goa Jepang, Arboretum Sumber Brantas, Air terjun Watu Ondo, Air terjun Tretes, Pertapaan Indrokilo dan Ablyoso, puncak Welirang serta pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas untuk menambah penghasilan dan memperluas lapangan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dikelola secara khusus dengan manajemen yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengelolaan TAHURA R. SOERJO yang menyeluruh perlu diatur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4

a. Perencanaan adalah

:

Melaksanakan penyusunan

program pengembangan TAHURA R. Soerjo ; b. Pelaksanaan 1) Melaksanakan

pemangkuan,

perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan kawasan TAHURA R. Soerjo beserta ekosistemnya ; 2) Peningkatan pelatihan

apresiasi/minat

masyarakat,

pengelola,

serta

masyarakat,

pemandu

seminar/work

wisata

dan

shop/lokakarya

tentang pengelolaan TAHURA; 3) Melaksanakan promosi dan informasi; 4) Melaksanakan perlindungan hutan

pengamanan kawasan

dan

surnberdaya

konservasi,

lingkungan, alam

dan

hayati

kawasan

konservasi dan

jenis

bina

wisata

alam ; melalui operas! gabungan, patrol! dan pengamanan swakarsa masyarakat; 5) Penyempurnaan sarana dan prasarana obyek wisata alam, Kantor Balai TAHURA ; 6) Pemantauan pungutan karcis masuk dan ijin pariwisata alam; 7) Penataan batas fungsi kawasan TAHURA ; 8) Inventarisasi potensi obyek wisata alam ; 9) Reboisasi dan rehabilitasi lahan yang rusak di wilayah TAHURA; 10)Melaksanakan terkait

koordinasi

untuk

dengan

kelancaran

Instansi

pelaksanaan

TAHURA. c. Pengendalian 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan TAHURA R. SOERJO ; 2) Melaksanakan

Waskat,

serta

memperhatikan

Wasnal dan Wasmas. Pasal 5 ayat (1) huruf a

:

Yang

dimaksud

dengan

Rencana

Pengelolaan

TAHURA meliputi rencana jangka panjang (Master plan) dan rencana jangka menengah (Management plan). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

huruf b dan c :

Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

:

Cukup jelas.

huruf b

:

Yang

dimaksud

adalah

dalam

dengan

pemantapan

pelaksanaan

kelembagaan

pengelolaannya

Balai

TAHURA R. SOERJO, dapat mengadakan kerjasama teknik antar Instansi terkait dan mitra usaha (stake holders),

antara

Lembaga

lain dengan

Swadaya

: Perguruan Tinggi,

Masyarakat

(LSM),

Organisasi

Kepemudaan (OKP), Organisasi Pencinta Alam dan masyarakat

setempat.

Yang

dimaksud

dengan

Pengembangan Partisipasi serta Peranserta Masyarakat adalah : 1) Perlindungan Sumberdaya alam Peran dan partisipasi masyarakat di dalam upaya perlindungan hutan dapat berupa pembuatan pal batas

hutan,

pemeliharaan

mempertahankan

kelestarian

pal

batas

hutan,

sumberdaya

air,

mencegah penebangan pohon dengan radius tertentu dari mata air, tepi jurang dan sungai, upaya pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman api, larangan penggembalaan ternak ke dalam hutan. Peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya

alam

hayati,

meliputi

pencegahan/

pelarangan pengambilan tumbuhan yang dilindungi, perdagangan tumbuhan yang dilindungi, pengambilan burung, rusa, perdagangan satwa yang dilindungi, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 2) Pemanfaatan secara lestari. Pemanfaatan TAHURA R. SOERJO yang dapat dilakukan

masyarakat

berupa

manfaat

ekonomi

antara lain : pemanfaatan di bidang kepariwisataan, yaitu dengan adanya dampak positif dari penyerapan tenaga kerja dari sektor kepariwisataan, dimana masyarakat dapat ikut serta menjual jasa sebagai pemandu wisata, menyediakan sarana akomodasi, cenderamata atau jasa-jasa lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut dalam kegiatan di bidang kehutanan (reboisasi, penanaman dan pemeliharaan). Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

3

ayat (3) Pasal 6 ayat (1) huruf a

:

Cukup jelas.

:

Yang

dimaksud

merupakan

dengan

bagian

Blok

TAHURA

Perlindungan yang

yaitu

tertutup

bagi

perigunjung, hanya dapat dimasuki melalui perijinan khusus bagi kepentingan penelitian ilmiah dan terbebas dari

bangunan,

kecuali

untuk

beberapa

fasilitas

pengamanan dan perlindungan. Blok Perlindungan ini berada disekitar pegunungan Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 m - 2.700 m dpi (hutan alam cemara dan hutan hujan pegunungan). huruf b

:

Yang

dimaksud

dengan

Blok

Pembibitan

sebagai

kawasan pembinaan Flora dan Fauna yaitu merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari

makan,

tempat

berlindung

dan

tempat

berkembang biak berbagai satwa liar. Jenis satwa yang banyak dijumpai diantaranya Rusa (cervus timorensis), Kijang (muntiacus muntjak), Babi (sus sp) di padang rumput pada lokasi menuju pondok Welirang. Selain itu, Kera abu-abu (macaca fascularis) dan Lutung (presbytis cristata) di hutan campuran. huruf c

:

Yang dimaksud dengan Blok Pemanfaatan Intensif yaitu daerah di dalam kawasan TAHURA yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan-kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas. Di blok ini dikembangkan berbagai kegiatan secara terbatas menyangkut penelitian, hutan wisata, rekreasi

rehabilitasi alam,

satwa,

bumi

pusat-pusat

perkemahan

pengunjung, dan

lainnya

menyangkut pembinaan cinta alam. Blok ini berlokasi disekitar obyek wisata alarn antara lain disekitar: sumber air panas Cangar, Goa Jepang, Arboretum Sumber Brantas, Air terjun Watu Ondo dan Tretes, bumi perkemahan Pacet, pertapaan Indrokilo dan Abiyoso. huruf d

:

Yang dimaksud dengan Blok Pemanfaatan Tradisional yaitu merupakan suatu blok pengalihan yang diperlukan


4

untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan TAHURA Blok ini dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam upaya perlidungan, pelestarian kawasan. Pasal 7 sampai dengan 9

:

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

:

Cukup jelas.

ayat (2)

:

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2),

Pasal 11 sampai dengan 14

:

Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1)

:

Retribusi

pemanfaatan

lahan

sebesar Rp

2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar untuk selama 5 (lima) tahun. ayat (2) dan (3) Pasal 16 ayat (1)

:

Cukup jelas.

:

Hasil penerimaan pungutan karcis berasal dari lokasi loket pungutan pada masing-masing wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota,

yang

meliputi

Kabupaten

Malang,

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Batu. ayat (2) Pasal 17 sampai dengan 21

: Cukup jelas. :

Cukup jelas.


5

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents