PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 32

TAHUN 2000

TENTANG DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkunpan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai kewenangan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu adanya penataan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran Menimbang ini, maka penataan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam hal Undangundang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32 ); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antnra Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1979 tentang Badan Koordinasi. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ; 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Pertmdang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI I PROPINSI JAWA TIMUR, MEMUTUSKA N : Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi , adalah

Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

b. Gubernur , adalah Gubernur Jawa Timur ; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Dinas

Kepemudaan

dan

Keolahragaan,

adalah

Dinas

Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur; e. Kepala

Dinas,

adalah

Kepala Dinas Kepemudaan

dan

Keolahragaan Propinsi Jawa Timur ;


2

f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur ; g. Kepemudaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan generasi muda ; h. Keolahragaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan olahraga, prasarana dan sarana serta penunjang lainnya. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas

Kepemudaan dan Keolahragaan, adalah unsur pelaksana

Pemerintah Propinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan ; (2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seonmg Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas

Kepemudaan

dan

Keolahragaan

mempunyai

tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan fasilitasi dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; b. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan ; c. pelaksanaan

kebijaksanaan

fasilitasi

dan

pengembangan

kepemudaan yang meliput koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;


3

d. pelaksanaan

kebijaksanaan

keolahragaan pembibitan,

yang

fasilitasi

meliputi

peningkatan

dan

pengembangan

penyelenggaraan

prestasi

dan

pemassalan,

koordinasi

kegiatan

keolahragaan ; e. perumusan

pedoman

dan

pelaksanaan

pemberian

izin/

rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ; f. pemantauan,

evaluasi,

pengendalian

terhadap

kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Generasi Muda ; f. Sub Dinas Keolahragaan; g. Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga; h. Kelompok Jabatan Fungsional ; (2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian dan

Kepala

Sub

Dinas

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


4

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyaitugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan

dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

kegiatan

...

Pasal 7 Wakil Kepala Dinas, mempunyui tugas : a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan; b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian ; b. pengelolaan urusan keuangun ; c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas serta hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan ; e. pengelolaan barang kelengkapan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

5

f. pengelolaan urusan organisasi ketatalaksanaan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas. Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Umum ; d. Sub Bagian Perlengkapan ; (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 11 (1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ; b. menyusun tbrmasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai ; d. mengurus kesejahteraan pegawai ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ; (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai ; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ; (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ; b. melakukan tata usaha kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

6

d. menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ; e. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ; (4) Sub Bagian Perlengkapan , mempunyai tugas : a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran; b. melaksanakan pengelolaan inventarisasi kantor; c. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris kantor; e. melaksanakan

tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha. Bagian Keempat Sub Dinas Penyusunan Program Pasal 12 Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program ,evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan keolahragaan . Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mernpunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan data, analisis, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaandokumentasi; b. pelaksanaan, koordinasi penyusunan program pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan ; c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


7

Pasal 14 (1) Sub Dinas Penyusunan Program , terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Perencanaan ; c. Seksi Evaluasi dan Pelajaran ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program. Pasal 15 (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data , mernpunyai tugas: a. menghimpu

dan

mengolah

data

kepemudaan

dan

keolahragaan; b. menganalisis

dan

mengevaluasi

data

dalam

rangka

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ; c. menyajikan data kepemudaan dan keolahragaan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ; (2) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan program; b. mengkoordinasikan penyusunan

program

pengembangan

kepemudaan dan keolahragaan ; c. menyusun

rencana

kegiatan

bidang

kepemudaan

dan

keolahragaan ; d. mempersiapkan penyusunan anggaran ; e. melaksanakan

tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Penyusunan Program ; (3) Seksi evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program ; b. Melaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan program;


8

c. Menyusunan laporan pertanggung jawaban program dan anggaran ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program. Bagian Kelirna Sub Dinas Generasi Muda Pasal 16 Sub

Dinas

Generasi

Muda

mempunyai

tugas

melaksanakan

pemberdayaan anak, remaja serta produktivitas kewirausahaan dan lembaga kepemudaan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 16, Sub Dinas Bina Generasi Muda mempunyai fungsi: a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan; b. pelaksanaan

pemberdayaan

anak,

remaja,

produktivitas,kewirausahaan dan lembaga kepemudaan ; c. pelaksanaan

koordinasi

dnlam

rangka

pemberdayaan

kepemudaan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Sub Dinas Generasi Muda, terdiri atas: a. Seksi Anak dan Remaja ; b. Seksi Produktivitas Kepemutlaan ; c. Seksi Lembaga Kepemudaan ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Generasi Muda.


9

Pasal 19 (1) Seksi Anak dan Remaja , mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang pengembangan wawasan, potensi dan kreativitas anak dan remaja ; b. menyusun rencana kegiatan pengembangan partisipasi dan apresiasi anak dan remaja ; c. melaksanakan fasilitasi kegintan pengembangan wawasan, potensi dan kreativitas anak dan remaja ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Generasi Muda ; (2) Seksi Produktivitas Kepemudaan , mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda; b. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas pemuda; c. melaksanakan pemberdayaan, perintisan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan ; d. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewirausahan pemuda ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Generasi Muda ; (3) Seksi Lembaga Kepemudaan, mempunyai tugas : a. menyusun

dan

mengkoordinasikan/

fasilitasi

dan

pengembangan lembaga kepemudaan ; b. menyusun

rencana

kegiaian

pengembangan

lembaga

kepemudaan ; c. menyelenggarakan

kegiatan

pengembangan

lembaga

kepemudaan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Generasi Muda.


10

Bagian Keenam Sub Dinas Keolahragaan Pasal 20 Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah / kampus serta pembinaon olahraga masyarakat. Pasal 21 Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga Ierhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus sorla pembinaan olahraga masyarakat. Pasal 22 menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Sub Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencanan kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta masyarakat; b. penyusunan

pedoman

pemberdayaan

olahraga

bagi

anak

prasekolah. pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta masyarakat ; c. pelaksanaan

fasilitasi

pemberdayaan

olahraga

bagi

anak

prasekolah. pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta masyarakat ; d. pelaksanaan lasililasi pemberdavaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan ; e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit. official dan pembina olahraga ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan.oleh Kepala Dinas.


11

Pasal 23 (1) Sub Dinas Koolahragaan Ierdiri atas : a. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa ; b. Seksi Olahraga Masyarakat ; c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Keolahragaan. Pasal 24 (1) Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas : a. menyusun

rencana kegi.itan pemberdayaan Olahraga untuk

taman kanak-kanok, Pelajar dan Mahasiswa melalui pemasalan dan pernbibitan ; b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis dan ketrampilan bagi pelatih olahraga, pelajar dan mahasiswa ; c. melaksanakan atau

memfasilitasi kegiatan Pekan Olahraga

Sekolah Dasar, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Propinsi, Pekan Olahraga

Pelajar

Nasional

maupun

Pekan

Olahraga

Mahasiswa; d. melaksanakan

kerjasama

dengan

instansi

terkait

dalam

penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kesenian Sekolah Dasar; e. melaksanakan Pemusatan Pembinaan Latihan Pelajar; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keolahragaan ; (2) Seksi Olahraga Masyarakat, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga karyawan dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan ; b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis dan ketrampilan ; c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasalan olahraga karyawan dan masyarakat; d. menyiapkan bahan sarana informasi olahraga ; e. melaksanakan

melaksanakan

kegiatan

Pekan

Olahraga

Masyarakat Tingkat Propinsi ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

12

f. melaksanakan

tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Keolahragaan ; (3) Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga mempunyai Tugas: a. melakukan pendataan dan penyusunan program pembinaan terhadap organisasi olahraga. b. menyusun rencana kegiatan pembinaan prestasi olahraga karyawan dan masyarakat : c. memfasilitasi peningkatan manajemen

organisasi olahraga ;

d. melakukan kerjasama dengan organisasi olahraga, dalam rangka meningkatan prestasi olahraga ; e. melakukan fasilitasi kegiatan pembinaan prestasi olahraga; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keolahragaan. Bagian Ketujuh Sub Dinas Prasana dan Sarana Pemuda serta Olahraga Pasal 25 Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan rekomendasi pembangunan, pengadaan, pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan serta keolahragaan Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga rnempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pembangunan dan perawatan prasarana dan sarana kepemudaan serta keolahragaan ; b. pelaksanaan pembnngunan dan pengadaan prasarana dan sarana kepemudaan serta keolahragaan ; c. pengelolaan

prasarana

dan

sarana

kepemudaan

serta

keolahragaan : d. pemberian irekomendasi pembangunan prasarana kepemudaan dan keolahragaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


13

Pasal 27 (1) Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga, terdiri atas : a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga; b. Seksi Sarana Pemuda dun Olahraga ; c. Seksi Pengendalian dan Perawatan ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga. Pasal 28 (1) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

menyusun

rencana

pembangunan prasarana kepemudaan dan keolahragaan ; b. menyusun

petunjuk

tekms

standardisasi

pembangunan

prasarana kepemudaan dan keolahragaan ; c. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi pembangunan prasarana dan

sarana kepemudaan serta

keolahragaan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga ; (2) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas : a. menyusun

rencana

kebutuhan

sarana

kepemudaan

dan

keolahragaan ; b. menyusun petunjuk teknis standardisasi sarana olahraga ; c. melakukan pengadaan dan pendistribusian sarana pemuda serta olahraga; d. melaksanakan tugas-tugns lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga. (3) Seksi Pengendalian dan Perawatan, mempunyai tugas : a. menyusun

pedoman

penggunaan

prasarana

dan

sarana

kepemudaan serta keolahragaan ; b. melaksanakan perawatan prasarana dan sarana ; c. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan penibangunan prasarana dan sarana ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

14

d. melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

teknis

Dinas

Kepemudaan

dan

Keolahragaan

sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 30 (1) Kelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya berlanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATAKERJA Pasal 31 Semua

Unit

Kerja

di

lingkungan

Dinas

Kepemudaan

dan

Keolahragaan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, inegrasi dan sinkronisasi.


15

Pasal 32 (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkimgan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ; (3) Setiap laporan yang dileriina oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ; (4) Setiap laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 33 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada Bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ; (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-lanukah yang diperlukan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 34 (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekreiaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


16

(2) Kepala Bagian. Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku . Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


17

Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000 GUBERNUR JAWA TMUR ttd IMAM UTOMO. S


18

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 6 Talvin 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


19


20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR I.

PENJELASAN UMUM Dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah utamanya yang menyangkut tugas-tugas desentralisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Timur perlu melakukan penyempurnaan dan pengembangan dari Peraturan Daerah terdahulu yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan semakin berkembangnya kegiatan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan ditengah-tengah masyarakat, maka bidang Kepemudaan dan Keolahragaan akan mengalami tambahan tugas dan fungsi sehingga pemerintah Daerah lebih dapat melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, pengembangan evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya untuk melengkapi tugas Kepemudaan dan Keolahragaan, akan lebih nyata dalam melaksanakan tugas apnbila didukung oleh sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan sarana adalah sogala bentuk dan jenis peralatan yang dapat dipergunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya Sarana olahraga (matras, meja, bola, raket dsb), Sarana pemuda (komputer, mesin jahit, mesin ketik, mesin bubut, dsb). Sedangkan yang dinaksud dengan prasarana adalah wahana atau tempat melakukan kegiatan dalam bentuk bangunan, ruangan atau lahan/ tanah yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya (gedung olahraga, lapangan sepak bola, tempat pendidikan dan pembibitan, kantor/ sekretariat/ sanggar, padepokan, youth centre suatu organisasi keolahragaan/kepemudaan).


1

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18

: Cukupjelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Cukupjelas.

ayat (2)

: Peningkatan

produktivitas

dan

kewirausahaan

pemuda

diarahkan pada : a. Pengembangan etos kerja

dan kemampuan berprestasi

didasarkan pada kreativitas dan produktivitas. Menumbuhkan dan mengembangkan kemauan dan kemapuan untuk maju, mandiri dan kreatif. Menumbuhkan sikap dan perilaku kewirausahaan b. Mengembangkan wawasan Iptek dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi dikalangan generas' muda. c. Mengembangkan dan memantapkan kemitraan usaha antar kelompok produktif pemuda. d. Meningkatkan aksos kelompok produktif pemuda untuk mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk kredit ringan yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah melalui jasa bank atau lembaga keuangan lainnya. ayat (3)

:

–

Pengembangan

kelembagaan

pemuda

dengan upaya

meningkatkan fungsi dan peran wadah-wadah kelembagaan untuk mendorong, menggerakkan serta mengembangkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan. –

Pengembangan kelembagaann pemuda yang meliputi jaringan data dan informasi, pusat studi, lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi pemuda.

–

Pengembangan aparatur dan sumber daya pengelolanya.

Pasal 20

: Cukup Jelas

Pasal 21

: Pelajar adalah siswa Sekolah Dasar, SLIP. SLTA baik negeri maupun swasta, yang dimaksud mahasiswa adalah mereka ynng 'stuudi baik di PTS maupun PTN, sedangkan yong dimaksud masyarakat cukup jelas.

Pasal 22 anmpai dengan Pasal 23

: Cukup Jelas


2

Pasal 24 ayal (1) huruf a dan b : Cukup Jelas huruf c : PORSENI adalah kegiatan berupa Pekan Olahraga dan Seni Sekolah Dasar. POPNAS adalah kegiatan olahraga berupa Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional. POMNAS adalah kegiatan olahraga berupa Kejuaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. huruf d : PPLP

adalah Pemusatan Pembinaan Latihan Pelajar, khusus

cabang

olahraga

tertentu

dan

dikelola

secara

terpusat

(sentralisasi). ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c

: Cukup jelas.

huruf d

: PORDA

adalah

Pekan

Olahraga

Daerah

dalam

rangka

meningkatkan dan rmengevaluasi pembinaan olahraga di daerah. huruf e ayat (3)

: Cukup jelas. : Yang

dimaksud

olahraga

yang

dengan

Olahraga

memiliki

aturan

Prestasi tertentu

adalah dan

jenis

berupaya

meningkatkan kemampuan secara optimal. Pasal 25 sampai dengan Pasal 38

: Cukup jelas


3

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents