PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penajaman tugas pokok dan fungsi serta kelancaran pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dan

pembinaan

di

bidang

Sosial

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta adanya pengelornpokan beberapa UPT di lingkungan Dinas Sosial dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan penataan (cembali Organisasi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Organisasi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2000, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 11 Tahun 2000, Seri D, perlu diadakan perubahan dan merietapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dari hal Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1532) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan

Pemerintah

dan

Rancangan

Keputusan

Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan

Daerah

Propinsi

Jawa

Timur

Nomor

12 Tahun 2000 tentang

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR. Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Din-as Sosial Propinsi Jawa Timur, yang telah diuridangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 11 Tahun 2000 Seri D diuljah sebagai berikut : A. Pasal 1 berbunyi :


2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; 4. Dinas Sosial, adalah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur ; 5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur; 6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur; 7. Kesejahteraan Sosial, adalah suatu tata kehidupan dengan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan - kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik - baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak - hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila; 8. Usaha - usaha Kesejahteraan Sosial, adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, merrtulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial; 9. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, adalah kegiatan penumbuhan dan pembinaan pengertian, kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat terhadap masalah-masalah sosial dan usaha - usaha kesejahteraan sosial kearah terwujudnya fungsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 10. Rehabilitasi Sosial, adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang -orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan ; 11. Pelayanan Sosial, adalah kegiatan berupa asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada orang seorang, keluarga dan golongan - golongan masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan; 12. Klien, adalah orang yang menerima bantuan atau pelayanan di bidang usaha kesejahteraan sosial; 13. Bantuan, adalah pemberian berupa barang - barang atau uang kepada seseorang, keluarga, golongan - golongan masyarakat dan badan - badan sosial swasta yang memerlukannya guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan ; 14. Asuhan Keluarga, adalah suatu sistem asuhan anak - anak terlantar yang dititipkan kepada keluarga - keluarganya ;


3

15. Badan Sosial, adalah Badan - badan yang diusahakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan usaha - usaha kesejahteraan sosial; 16. Perlindungan Sosial, adalah layanan sosial bagi individu dan keluarga yang mengalami kegagalan dan kehilangan hak dan perannya akibat pengaruh dari luar; 17. Advokasi Sosial, adalah kegiatan bersama yang terkoordinasi untuk membela kepentingan klien yang terganggu hak - hak asasinya; 18. Jaminan

Sosial,

adalah

suatu

sistem

perlindungan

daji

pemeliharaan

kesejahteraan sosial khusus dalam hal ini adalah yang dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya dan gotong royong untuk kalangan mereka sendiri; 19. Potensi, adalah segala sesuatu baik berupa Sumber Daya Manusia, kekuatan sosial, maupun alam yang dapat dikembangkan untuk usaha - usaha kesejahteraan sosial; 20. Profesi, adalah profesi pekerjaan sosial.

B. Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Pengembangan Swadaya Sosial, rnempunyai fungsi: a. penyiapan dan pengumpulan bahari dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan

dan

pembinaan

keswadayaan

masyarakat

di

bidang-

kesejahteraan sosial ; b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial; c. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pembinaan keswadayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja, lanjut usia, keluarga dan masyarakat serta karang taruna ; d. penyiapan pemberian rekomendasi pendirian Pant! Sosial Asuhan Bayi, Anak dari Anak Terlantar serta rekomendasi

pengangkatan

anak

sesuai

ketentuan perundang-undangan yang belaku ; e. pemberian penghargaan terhadap keluarga pahlawan dan perintis pejuang kemerdekaan ; f. pelaksanaan keperintisan

usaha dan

pelestarian

kejuangan

nilai

-

nilai kepahlawanan,

serta kesetiakawanan sosial ;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.


4

C. Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

(1) Sub Dinas Pengembangan Swadaya Sosial terdiri atas : a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; b. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang Taruna ; c. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga dan Lanjut Usia; d. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.

D. Ayat (2) dan (4) dari Pasal 19 berbunyi: (2) Seksi Pengembarigan Kesejahteraan Anak, Remaja, dan Karang Taruna mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

dan

sarana

dalam

rangka pelaksanaan

pembinaan kesejahteraan anak dan rernaja ; b. melakukan

koordinasi

pelaksanaan

dengan

pembinaan

instansi di

terkait

dalam

rarigka

bidang kesejahteraan anak dan

remaja ; c. melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis serta

upaya

d. melakukan

kegiatari

meningkatkan kesejahteraan anak dan remaja ;

pembinaan

dan

peningkatan

manajemen

serta

Usaha

Kesejahteraan Scsial (UKS) dan karang taruna ; e. meneliti

dan

memproses.

pemberian

rekomendasi pendirian Panti

Sosial Asuhan bayi, anak dan anak terlantar; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan Swadaya Sosial.

(4) Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan

dan

Kejuangan, mempunyai

tugas: a. menghimpun data, menyiapkan bahan dan menyusun kebijaksanaan dalam

rangka

pembinaan

serta

usaha

pelestarian

nilai

-

nilai

kepahlawanan dan kejuangan ; b. melakukan pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawan

dan

keluarga

/

ahli

warisnya

serta

pembinaan

nilai

kepahlawanan ; c. menyiapkan

bahan

dan

memproses

usulan

pemberian tanda kehormatan / tunjangan pahlawan serta pemeliharaan

/ rekomendasi melakukan

taman makam pahlawan Propinsi;

d. menggali, merumuskan, mengembangkan nilai – nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan ;


5

e. mensosialisasikan

nilai - nilai

keperintisan, kepahlawanan dan

kejuangan dalam masyarakat; f. melaksanakan motivasi dan bimbingan penerapan nilai – nilai keperintisin, kepahlawanan

dan

kejunagan

serta pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan; g. mengevaluasi

pelaksanaan

nilai-nilai

keperintisan, kepahlawanan

dan kejuangan; h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan Swadaya Sosial.

E. Pasal 25 berbunyi: Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial, mempunyai fungsi: a. penyimpanan sosial

advokasi

b. pelaksanaan bantuan

bahan

dan

dalam

sosial

rangka

perencanaan program

dan perlindungan sosial ;

koordinasi

dalam

perlindungan

sosial terhadap korban

kerusuhan massa,

bantuan

rangka

pembinaan, pemberian bencana

alam,

masalah kemiskinan dan tindak kekerasan ;

c. pelaksanaan urusan pemberdayaan organisasi sosial / LSM bidang UKS ; d. pelaksanaan

koordinasi dalam

rangka

advokasi sosial dalam bentuk

perlindungan dan dukungan sosial melalui penggolongan partisipasi sosial masyarakat; e. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis di bidang bantuan

korban

bencana dan advokasi perlindungan sosial; f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan ; g. pelaksanaan rekomendasi

pengawasan, perijinan

pengendalian,

terhadap

koordinasi memberikan

usaha

G. Dalarn ayat (2) dari Pasal 27 berbunyi: (2) Seksi Bantuan Pemberdayaan Organises! Sosial, mempunyai tugas: a. menyiapkan

bahan

pembinaan,

pemberdayaan

dan

pendayagunaan serta penge.ndalian usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh orgahisasi sosial; b. melaksanakan akreditasi, pendaftaran dan pendaftaran ulang organisasi sosial setelah 5 (lima) tahun ; c. melaksanakan pelatihan manajemen organisasi / LSM bidang UKS ;


6

d. memberikan bantuari stimulan pemberdayaan dan sarana prasarana bag! organisasi7 LSM bidang UKS ; e. melaksanakan

pengawasan

terhadap

penempatan

dan

pendayagunaan kinerja pekerja sosial profesional dan fungsional pada panti - panti, orgariisasi-organisasi serta komunitas sosial; f. melaksanakan

tugas - tugas

lain

yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial.

H. Dalam ayat (1) dan (4) dari Pasal 30 berbunyi: (1) Sub Dinas Perigembangan Potensi dan Profesi terdiri atas : a. Seksi Kajian Masalah Sosial; b. Seksi Pengembangan Potensi dan Profesi Pekerja Sosial; c. Seksi Pengembangan Model Usaha Kesejahteraan Sosial ; d. Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial Masyarakat.

I. Dalam ayat (4) dari Pasal 31 berbunyi: (4) Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas: a. menginventarisasi sumber-sumber kesejahteraan sosial; b. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.

(2) Panti - Panti Sosial tersebut pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a Panti yang

tidak membawahi Unit - Unit Kerja Pelayanan Sosial

; b Panti yang membawahi Unit - Unit Kerja Pelayanan Sosial di Daerah.

(3) Nama, lokasi dan jenis pelayanan Panti Sosial yang tidak membawahi Unitunit Kerja Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas : a. Panti

Rehabilitasi

Sosial

Bina

Daksa

Suryatama

di Bangil -

Pasuruan, (pelayanan rehabilitasi sosial cacat tubuh) ; b. Panti Rehailitasi Sosial Bina Cacat Netra Budi Mulya di Malang, (pelayanan rehabilitasi sosial cacat netra / mata) ; c. Panti Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra Teratai di Tandes Surabaya, (pelayanan rehabilitasi sosial korban narkotik) ; d. Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Adika di Surabaya, (pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal) ; e. Panti Rehabilitasi Sosial Eks Penderita Kusta di Nganget - Tuban, (pelayanan rehabilitasi sosial eks penderita kusta) ;


7

f. Panti Sosial Petirahan Anak Bima Sakti di Batu, (pelayanan sosial anak usia SD bermasalah) ; g. Panti Sosial Bina Remaja Sumbangsih di Pamekasan, (pelayanan sosial remaja putus sekolah terlantar); h. Panti Sosial Asuhan Anak Taman Harapan di Sumenep (pelayanan sosial anak usia SD terlantar) ; i.

Panti Sosial Bina Remaja Mardi Utomo di Blitar, (pelayanan sosial remaja putus sekolah terlantar) ;

j.

Panti Sosial Bina Remaja Mardi Waluyo di Bojonegoro, (pelayanan sosiai remaja putus sekolah terlantar) ;

k. Panti

Sosial

Bina

Remaja

Mardi

Karya

Utama

di Jombang,

(pelayanan sosial rernaja putus sekolah terlantar) ; l.

Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Mardi Mulyo di Sidoarjo, (pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar);

m. Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wira Bhakti Keras di Kediri, (pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar); n. Panti Sosial Tresna Werdha Bahagia di Magetan, (pelayanan sosial lanjut -usia terlantar); o. Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Ngudi Rahayu di Kediri, (pelayanan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila).

(4) Nama,

lokasi dan jenis pelayanan Panti Sosial yang membawahi Unit-unit

Kerja Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : 1. Panti Asuhan Anak di

Pasuruan,

(pelayanan sosial anak usia SD

terlantar) membawahi : a. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Bangil - Pasuruan ; b. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Banyuwangi ; c. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Situbondo.

2. Panti Asuhan Anak di Kediri, (pelayanan sosial anak usia SD terlantar) membawahi : a. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Kediri; b. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Ariak di Nganjuk ; c. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Ponorogo ; d. Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak di Tuban.


8

3. Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya di Pasuruan, (pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan prang terlantar) membawahi: a. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Pasuruan ; b. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Bondowoso ; c. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Banyuwangi ; d. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Jember.

4. Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya di Madiun, (pelayanan rehabilitasi sosia! gelandangan, pengemis dan orang terlantar) membawahi : a. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Madiun ; b. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Trenggalek ; c. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Ponorogo ; d. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Nganjuk ; e. Unit Pelayanan Sosial Bina Karya di Tuban.

5. Panti Sosial Tresna Werdha di Jember, (pelayanan sosial lanjut usia terlantar) membawahi : a. Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Jember ; b. Unit

6. Panti

Pelayanan

Sosial

SosiaL

Tresna

Tresna

Werdha

Werdha

Sejahtera

di Bondowoso ;

di

Pandaan Pasuruan

(pelayanan sosial lanjut usia terlantar) : a. Unit Pelayanan, Sosial Tresna Werdha di Pandaan Pasuruan , b. Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Bangkalan;

7. Panti Sosial Tresna Werdha di Blitar, (pelayanan sosial ianjut usia terlantar) membawahi: a. Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Blitar; b. Unit

Pelayanan

Sosial

Tresna

Werdha

di Tulungagung.

8. Panti Sosial Tresna Werdha di Jombang, (pelayanan sosial lanjut usia terlantar) membawahi: a. Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Jombang ; b. Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Pare - Kediri ; c. Unit

Pelayanan

Sosial

Tresna

Werdha

di Lamongan.

9. Panti Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik di Pasuruan, (pelayanan rehabilitasi sosial eks psikotik penyakit kronis) membawahi : a. Unit Pelayanan Sosial Eks Psikotik di Pasuruan ; b. Unit Pelayanan Sosial Eks Psikotik di Madiun ;


9

c. Unit Pelayanan Sosial Eks Psikotik di Banyuwangi.

(5) Nama, lokasi dan jenis pelayanan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Balai Pengembangan Manajemen Kesejahteraan Sosial di Malang (pelayanan pelatihan pengembangan profesi pekerja sosial dan manajemen kesejahteraan sosial serta pengembangan informasi kesejahteraan sosial) ;

(6) Masing - masing Panti / Balai dipimpin oleh seorang Kepala Panti / Balai yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(7) Panti-panti

Sosial

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dengan

memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada lebih lanjut dapat diserahkan pengelolsarmya kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.

K. Pasal 34 berbunyi :

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial yang tidak mernbawahi Unit -Unit Kerja Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (3), terdiri

atas : a. Kepala Panti ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Penyantunan dan Rehabilitasi ; d. Seksi Penyaluran dan Pembinaan Lanjut ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Panti Sosial yang membawahi Unit -Unit Kerja Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 33 ayat (4), terdiri atas: a. Kepala Panti ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Unit Pelayanan Sosial ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan

Organisasi

Balai

Pengembangan

Manajemen dan

Kesejahteraan Sosial dl Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), terdiri atas: a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ;


10

c. Seksi

Pengembangan

Profesi

dan

Manajemen Kesejahteraan

Sosial ; d. Seksi Pengembangan Informasi Kesejahteraan Sosial ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam rnelaksanakan tugasnya b era da dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti / Balai.

L. Pasal 35 berbunyi :

Pasal 35

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Panti atau Balai akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

M. Dalam ayat (2) dari Pasal 41 perkataan "Serta Kepala Sub Seksi" dihapus.

N. Pasal 42 berbunyi : Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran A dan B Peraturan Daerah ini.

Pasal

Peraturan Agar

Daerah

setiap

ini

orang

rnulai

II

berlaku

mengetahuinya,

pada

tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO.S


11

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 2 TAHUN 2002 SERI D.


12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

: 14 TAHUN 2002

TANGGAL

: 14 OKTOBER 2002

A. BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR


13

B. BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR 1. BAGAN ORGANISASI PANTI SOSIAL YANG TIDAK MEMBAWAHI UNIT-UNIT KERJA PELAYANAN SOSIAL


14

2. BAGAN ORGANISASI PANTI SOSIAL YANG MEMBAWAHI UNIT-UNIT KERJA PELAYANAN SOSIAL


15

3. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL ( BPMKS ) DI MALANG


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR I.

PENJELASAN UMUM. Dengan dilakukan perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dikandung maksud untuk peningkatan serta penajaman tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan kait-mengkait, rnaka perlu pembenahan Struktur Organisasi Dinas. Selain itu pula dalam rangka efisiensi dan pemantapan tugas-tugas UPT Dinas, perlu melakukan penataan kembali organisasi dinas dan Pengelompokan UPT yang berdasarkan pada tingkat layanan dan berdasarkan kedaerahan (wilayah). Sehubungan dengan penataan organisasi dan pengelompokan UPT Dinas dimaksud, perlu menetapkan dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

:

Cukup jelas.

Pasal II

:

Cukup jelas.


1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents