PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENGUJIAN TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dan. untuk lebih meningkatkari pelayanan, masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan, diperlukan langkahlangkah pembinaan, pengawasan dan pengendalian ; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen

Perhubungan

tanggal

5

Pebruari

2003

Nomor

SE.02/AJ.402/DRJD/2003, Propins; Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan uji tipe ; c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur pelaksanaan uji tipe, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3528);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);


2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya ;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA.H PROPINSI JAWATIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGUJIAN TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Propinsi adaiah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.


3

4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur. 6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Propinsi untuk kepentingan pribadi atau badan. 7. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan. 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 9. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor roda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. 10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 11. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa

bagian-bagian

kendaraan

dalam

rangka

pemenuhan

persyaratan teknis dan laik jalan. 12. Uji tipe adaiah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal. 13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. 14. Resume Hasil Pengujian Tipe adalah resume hasil pengujian yang dilakukan terhadap tiap unit/tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sebelum diterbitkan sertifikasi uji tipe oleh Direktur Jenderal Psrhubungan Darat. 15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu adalah surai keterangan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi kendaraan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 16. Ubah spesifikasi adalah perubahan konstruksi, karoseri dan ganti mesin. 17. Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor adalah pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi dan spesifikasi teknis kendaraan berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu atau Surat Rekomendasi Teknis Kendaraan Bermotor sebagai rekomendasi teknis dan peruntukan kendaraan bermotor.


4

BAB II KETENTUAN UJI TIPE DAN SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 2

(1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib diuji; (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji tipe dan atau uji berkala ; (3) Pelaksanaan uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas ; (4) Setiap unit/tipe kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Resume Hasil Pengujian tipe.

Pasal 3

(1) Kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe, adalah kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit; (2) Bagi kendaraan yang dibebaskan uji tipe wajib melaksanakan sertifikasi spesifikasi teknis dan diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu ; (3) Surat Keterangan Hasi! Pemeriksaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

(1) Kendaraan yang melakukan ubah spesifikasi teknis adalah kendaraan yang melakukan penggantian mesin dan/atau perubahan jenis dan/atau perubahan sifat dan/atau perubahan karoseri/konstruksi; (2) Kendaraan

yang

melakukan

ubah

spesifikasi

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikasi spesifikasi teknis berupa surat rekomendasi teknis kendaraan ; (3) Surat rekomendasi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.


5

Pasal 5

(1) Setiap pendaftaran kendaraan harus dilengkapi rekomendasi teknis dari Kepala Dinas ; (2) Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi harus dilengkapi rekomendasi teknis dari Kepala Dinas sebelum diterbitkan STNKB.

Pasal 6

Pelayanan uji tipe setiap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor diajukan dengan permohonan tertulis. BAB III KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama Retribusi Uji Tipe dan Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan

Pasal 7

Setiap pelaksanaan pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan pemberian sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan dipungut retribusi. Pasal 8

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut: a. Pelaksanaan pengujian tipe sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk setiap tipe ;

b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan. 1. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah); 2. Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); 3. Kereta gandengan, kereia tempelan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).


6

c. Surat Rekomendasi Teknis Kendaraan Bermotor: 1. Untuk setiap Sepeda Motor a) Ganti mesin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); b) Rekomendasi teknis untuk penerbitan STNKB sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk setiap mobil penumpang, mobil bis, rnobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan : a) Ubah konstruksi dan atau karoseri sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ; b) Ganti

mesin atau rubah sifat sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh

ribu rupiah); c) Rekomendasi teknis

untuk

penerbitan

STNKB sebesar Rp.

3.500,00 (tiga ribu limaratus rupiah).

Bagian Kedua Setoran Hasil Pemungutan Retribusi

Pasal 9

(1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas ; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


7

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 12

(1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah : a. melakukan

pemeriksaan

atas

kebenaran keterangan

berkenaan

dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; c. miminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; d. melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah ; e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum ;

f. melakukan

pemeriksaan terhadap

berat kendaraan

beserta

muatannya ; g. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis

dan

laik

jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum ;

(2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


8

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan

penempatannya

dalam

Daerah

Lembaran Daerah Propinsi Jawa

Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


9

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 13 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 5 TAHUN 2003 SERI C,


10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG UJI TIPE, SERTIFIKASI SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN

I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirnaksudkan untuk lebih mengefektifkan pungutan, untuk itu jenisjenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan Kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan peiayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Disamping itu dalam penyelenggaraan otonomi ada sebagian urusan propinsi yang diserahkan ke kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, namun demikian ada beberapa tugas-tugas yang harus dilaksanakan, akan tetapi belum dikenakan retribusi.

Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan peiayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran para pengusaha khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dipandang perlu mengatur pelaksanaan uji tipe, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 angka 1 sampai dengan 11 : Cukup jelas.

angka 12

: yang dimaksud dengan dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara rnasal adalah kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan atau diimpor iebih dari 10 (sepuluh) unit.

angka 13 sampai dengan 15

: Cukup jelas.

angka 16

: yang dimaksud dengan perubahan karoseri adalah perubahan rumah-rumah kendaraan, termasuk perubahan bentuk kendaraan dimaksud.


1

angka 17

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

ayat (3)

: Untuk sernentara pelaksanaan uji tipe dimaksud adalah uji tipe bagi kendaraan impor (CBU) bukan baru.

Pasal 3 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: yang

dimaksud

dengan

sertifikasi

spesifikasi

teknis

adalah

pelaksanaan pengujian yang menghasilkan surat keterangan yang berupa : −

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (SKHP);

−

Surat keterangan rekomendasi teknis kendaraan. Cukup jelas.

ayat (3) dan (4)

: Cukup Jelas

Pasal 4

: cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

: yang dimaksud dengan pendaftaran kendaraan bermotor adalah kendaraan baru yang didaftarkan pertama kali untuk mendapatkan nomor kendaraan

bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

bermotor.

ayat (2)

:

Cukup Jelas.

:

Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengna 14


2

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents