PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undarig Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinteh dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Surat Menteri Pertanian tanggal 5 Desember 2000 Nomor : OT.210/05/B/XII/2000, telah diserahkan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Nganjuk kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maka perlu diadakan penataan kembali Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2000 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan perubahan organisasi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kev/enangan Pernerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pernerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pernerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ; 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR. Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 5 Tahun 2001 Seri D, diubah sebagai berikut:


2

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; 4. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; 5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; 6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; 7. Pertanian,

adalah

semua

macam/jenis

tanaman

padi, palawija,

hortikultura dan segala rnacam aspeknya ; 8. Tanaman Padi, adalah meliputi jenis tanaman padi di sawah dan di tegal; 9. Tanaman Palawija, adalah meliputi jenis tanaman jagung, tanaman kacang-kacangan dan tanaman umbi-umbian ; 10. Tanaman Hortikultura, adalah meliputi jenis tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat.

B. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur; b. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data,

identifikasi dan

perumusan program, evaluasi dan pengendalian serta penyiapan dan pelayanan informasi: c. penyusunan

perencanaan

kebutuhan

alat

dan

mesin

pertanian, sarana produksi, permodalan, tata guna air dan rehabiiitasi pengembangan lahan ; d. penyusunan pengelolaan

pengembangan lingkungan,

pengolahan

pemasaran

dan

hasil

dan

pengembangan usaha

serta pengembangan Penyuluhan Pertanian ;


3

e. penyusunan rencana produksi dan pengembangan tanaman serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian melalui penyiapan paket teknologi yang tepat, perlindungan tanaman pangan dan pengembangan pembenihan tanaman pangan ; f. penyiapan bahan pembinaan "peningkatan produksi tanaman buah, tanaman sayurari, tanaman hias dan tanaman obat, perlindungan hortikultura serta pengembangan pembenihan hortikultura ; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; h. pelaksaanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas .

C. Pada ayat (1) dari Pasal 5 berbunyi: a. Kepala Dirias; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian ; f. Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian ; g. Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan ; h. Sub Dinas Produksi Hortikultura ; i.

Kelompok Jabatan Fungsional;

j.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

D. Bagian kelima berbunyi:

Bagian kelima Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 16

Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyusun perencariaan kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, permodalan, tata guna air dan rehabilitasi pengembangan lahan.

Pasal 17

Untuk menyeleriggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal

16,

Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi : a. penyiapan

bahan

pembinaan,

pendayagunaan,

menetapkan

standart teknis dan uji coba serta usaha pengelolaan alat dan mesin pertanian ;


4

b. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peredaran, pengawasan, penggunaan, penyimpanan, pemusnahan pupuk dan pestisida serta perencanaan kebutuhan benih, pupuk dan sarana pengendalian organisms pengganggu tumbuhan. c. penyiapan

bahan

penetapan.,

pembinaan,

peningkatan,

pengembangan, permodalan dan perkreditan serta pengelolaan lahan basah dan kering ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian terdiri atas : a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian ; b. Seksi Sarana Produksi dan Permodalan ; c. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Pengembangan Lahan ;

(2) Masing-rnasing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 19

(1) Seksi Alat dari Mesin Pertanian, mempunyai tugas : a. menyusun pedoman inventarisasi jenis dan merek alat dan mesin ; b. menyusun perencanaan kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk peningkatan produksi; c. menyiapkan pertanian

bahan serta

pembinaan,

bimbingan

peridayagunaan

teknis

alat dan mesin

pengembangan perbengkelan

dan pengrajin; d. menetapkan standard teknis, monitoring, evaluasi serta uji coba alat dan mesin pertanian ; e. menyiapkan pola pembinaan

usaha pengelolaan alat dan mesin

pertanian; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian.

(2) Seksi Sarana Produksi dan Permodalan, mempunyai tugas : a. menyiapkan pengendalian

perencanaan organisme

kebutuhan

benih,

pengganggu

pupuk dan sarana

tumbuhan (OPT) serta

pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida ;


5

b. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan melaksanakan proses perizinan serta penyebarluasan informasi jenis pupuk yang terdaftar; c. melakukan

kerjasama

pengembangan

dengan

sumber

permodalan

dan

melakukan

sosialisasi

agribisnis

untuk sumber

permodalan serta- terhadap pemantauan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian.

(3) Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Pengembangan Lahan, mernpunyai tugas : a. memfasilitasi

bimbingan

pemanfaatan

air

irigasi

dan rehabilitasi

pengembangan lahan; b. memfasilitasi

bimbingan

teknis

perancangan

kebutuhan

dan

pengembangan

dan

ketersediaan air irigasi dan lahan pertanian ; c. memfasilitasi

bimbingan,

penumbuhan,

pemberdayaan petani pemakai air; d. memonitoring dan

mengevaluasi di bidang optimasi air irigasi dan

lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan usahatani

dan

irigasi ditingkat

rehabilitasi pengembangan lahan serta pengkajian

iklim ; e. memfasilitasi bimbingan, pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan sumber-sumber air di tingkat usahatani; f. menyiapkan

bahan

pengembangan

penyusunan

teknologi

perancangan

dibidang

rehabilitasi

pengembangan lahan; g. memfasilitasi bimbingan pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi tanah/air di lahan usaha tani dan lahan marginal; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian.

E.

Bagian ke enam berhunyi:

Bagian Keenam Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 20

Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian mernpunyai tugas


6

melaksanakan pengembangan pengolahan nasil dan pengelolaan lingkungan, pemasaran dan pengembangan usaha serta penyuluhan pertanian.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian mernpunyai fungsi a. penyiapan

bahan

pengembangan

penetapan,

pengolahan

hasil

pembinaan, dan

membina

peningkatan pengelolaan

lingkungan ; b. peningkatan daya saing

pemasaran produk hasil baik dalam bentuk

produk primer maupun produk olahan di pasar domestik dan pemasaran global; c. peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis lainya serta pengembangan usaha pertanian ; d. persiapan bahan pelaksanaan pengkajian, metodologi dan sistem kerja penyuluhan ; e. penyiapan

bahan

identifikasi

dan

penyusunan

program

penyuluhan pertanian; f. penyiapan bahan dan pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian ; g. penyiapan bahan, pengadaan, penyebai'an dan pengembangan materi penyuluhan serta

pengadaan

sarana

penyuluhan pertanian;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas : a. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengelolaan Lingkungan ; b. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian ; c. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian ; d. Seksi Pengembangan Penyuluhan Pertanian ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 23

(1) Seksi

Pengolahan

Hasil dan

Pengelolaan

Lingkungan, mempunyai

tugas :


7

a. menyusun perencanaan kebutuhan alat dan mesin pengolahan hasil; b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil baik untuk usaha skala kecil, menengah serta usaha skala besar; c. menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan kehilangan hasil panen; d. meningkatkan daya saing produk segar dan olahan hasil pertanian

di

pasar domestik dan pasar global melalui perierapan sistem jaminan mutu ; e. rnengembangkan sistim informasi lingkungan dan agribisnis yang berwawasan lingkungan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian ;.

(2) Seksi Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

pembinaan,

penetapan

petunjuk

operasional bimbingan, pemantauan dan analisis harga hasil pertanian; b. rnengembangkan sistem pelayanan informasi pasar; c. menyiapkan dan melaksanakan promosi dan pameran produk pertanian di pasar dornestik maupun pasar internasional; d. menyiapkan dan rnengembangkan jaringan / kelembagaan pemasaran hasil pertanian; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian.

(3) Seksi Pengembangan Usaha Pertanian, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha serta kelembagaan usaha agribisnis ; b. rnelakukan pembinaan kemitraan usaha dan mendorong investasi di bidang agribisnis ; c. menyiapkan

pola

pembinaan

dan

pengembangan

jaringan

/

kelembagaan usaha agribisnis; d. menyiapkan bahan bimbingan dan pelaksanaan monitoring kegiatan analisa usahatani; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian.

(4) Seksi Pengembangan

Penyuluhan Pertanian,

mempunyai tugas :

a. merietapkan standart dan evaluasi metodologi serta sistem kerja penyuluhan pertanian ;


8

b. menyiapkan

bahan

identifikasi

dan

penyusunan

program

penyuluhan pertanian ; c. menyiapkan dan melaksanakan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian ; d. menyiapkan

bahan

identifikasi,

penyusunan,

penggadaan

dan

penyebaran materi penyuluhan pertanian ; e. menyiapkan

bahan,

penggadaan

dan

pengalokasian

sarana

penyuluhan pertanian ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Usaha Tani dan Penyuluhan Pertanian.

F. Pada Pasal 35 ditambah huruh g yang berbunyi: g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Balong Gebang Nganjuk Propinsi Jawa Timur.

G. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1(satu) pasal "Pasal 38 A" (baru) yang berbunyi:

Pasal 38 A

Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Nganjuk, sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 35 huruf g terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ; d. Seksi Sarana/Prasarana ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


9

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 4 TAHUN 2002 SERI D.


10


11

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

: 16 TAHUN 2002

TANGGAL

: 14 OKTOBER 2002

A. BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd.

IMAM UTOMO

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS. PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. Dengan ditetapkannya Surat Menteri Pertanian tanggal 5 Desember 2000 Nomor OT.210/05/B/XII/2000 UPT Departemen Pertanian berupa Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Salonggebang Nganjuk diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sebagai konsekwensi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Balonggebang Nganjuk menjadi UPT Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, maka kewenangan yang ada pada Sub Dirias Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian mengalami perubahan, dimana fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia rnenjadi tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Balonggebang Nganjuk. Dengan demikian yang tersisa hanya fungsi penyuluhan pertanian. Dipihak lain terdapat Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian dimana kewenangannya terlalu luas dan berat karena menyangkut aspek hulu dan hilir dari system agribisriis. Untuk itu pula penataan kembali Organisasi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tirnur Nomor 31 Tahun 2000, khususnya pada Sub Dinas Sarana Prasarana dan Usaha Pertanian dan Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I

: Cukup jelas.

Pasal II

: Cukup jelas


1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents