PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI Dl PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa dengan semakin maraknya kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C disungai sehingga menimbulkan kerusakan atas kelestarian sungai dan bangunan prasarana sumberdaya air sebagai akibat dari perubahan morfologi dan sifat aliran sungai maka perlu dilakukan usaha pengamanan sungai terhadap dampak dari kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C ; b. sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu diatur pengendalian pengelolaan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 50 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-Undang Noilnor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

1

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377 ); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta I (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202 ); 16. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air; 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ; 19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Air dan atau Sumber Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air Di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur; 21. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 342/KPTS/M/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pemeliharaan prasarana pengairan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

2

22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penekanan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ; 23. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.KR9/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyeleng-garaan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum ; 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (PPNS); 25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kawasan Lindung ; 26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI Dl PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Timur. 4. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur. 5. Dinas PU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur. 7. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air di wilayah kerjanya. 8. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur. 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.


3

10. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C sungai wilayah Propinsi Jawa Timur. 11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 12. Pengangkutan adalah usaha pemindahan Bahan Galian Golongan C dari tempat penampungan/penimbunan ke tempat lain yang pelaksanaannya telah mendapatkan izin dari Koperasi sebagai pemegang izin. 13. Pengawas Lapangan adalah pengawas teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh petugas-petugas lapangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Perum Jasa Tirta I. 14. Pertambangan Bahan Galian Golongan C di sungai dan kantongkantong pasir yang selanjutnya disebut pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian golongan C di sungai. 15. Bahan Galian Golongan C di sungai adalah bahan galian yang berupa pasir, kerikil dan batu yang ditambang dari sungai. 16. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan. 17. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat didayagunakan secara berkelanjutan. 18. Pengendalian sungai adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan umum lain yang terdapat di sekitarnya, terhadap segala bentuk gangguan dan pengerusakan yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di sungai. 19. Penambangan dengan cara manual/tradisional, adalah penggunaan alat-alat sederhana oleh seseorang/kelompok untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.


4

Pasal 3 Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual/tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 4 Wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan meliputi : a. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi

Jawa Timur; b. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I. Pasal 5 (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur. (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan : a. Eksploitasi; b. Pengangkutan. (3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. Pasal 6 (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan ; a. permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy) , peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkutan hasil pertambangan; b. kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur.


5

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan setelah : a. mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan ; b. mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing ; c. mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal. Pasal 7 (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat -alat berat. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh : a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab ,a.tas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ; b. Badan Hukum/Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Izin Pertambangan Daerah yang diberikan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). (2) Masyarakat lain yang berasal dari luar wilayah dan telah melakukan kegiatan penambangan di wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , dapat melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat yang telah mendapatkan SIPD.


6

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 9 Jangka waktu pelaksanaan izin penambangan, ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi Bahan Galian Golongan C, kondisi sungai dan kondisi lingkungan, yang ditetapkan dalam SIPD berdasarkan atas saran teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan Bapedal. Pasal 10 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berakhir dan tidak berlaku lag! karena : a. habis masa berlakunya ; b. cadangan Bahan Galian Golongan C habis dan atau tidak layak lagi untuk ditambang ; c. dikembalikan oleh pemegang izin ; d. pencabutan izin. (2) Untuk kepentingan Negara, kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, Pemerintah Propinsi dapat menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang masih dalam masa izin dengan ketentuan : a. memberitahukan terlebih dahulu rencana kegiatan tersebut; b. memberikan ganti kerugian sesuai dengan kemampuan/ kewajaran berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan. (3) Apabila Izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin. BAB IV HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB, PEMEGANG IZIN Pasal 11 (1) Pemegang Izin berhak: a. melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin; b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan ; c. mengadakan konsultasi teknis dengan Dinas/lnstansi terkait. (2) Pemegang Izin wajib : a. melaksanakan penambangan sesuai syarat syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin ; b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Kepala Dinas ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

7

c. membayar retribusi perizinan ; d. membayar pajak pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; e. membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada Perum Jasa Tirta I; f. membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai; g. memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; h. mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari Instansi yang berwenang; i. menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, apabila terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya ; j. menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. (3) Pemegang Izin dilarang: a. melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin ; b. menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun. (4) Pemegang Izin bertanggung jawab: a. terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam SIPD; b. terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan Eksploitasi; c. didepan hukum sebagai akibat atas kegiatan usaha pertambangan ; d. secara renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai. BAB V RETRIBUSI PERIZINAN Pasal 12 (1) Tarip retribusi perizinan pada sungai yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta I pada wilayah sungai Kali Brantas dan Bengawan Solo beserta anak-anak sungainya ditetapkan berdasarkan panjancj, sarana prasarana pengairan dengan kriteria kondisi normal, kritis dan sangat kritis. (2) Tarip retribusi perizinan pada sungai yang dikelola oleh Dinas

PU Pengairan meliputi Sungai Pekalen Sampeyan dan Sungai di Madura dan anak-anak sungainya ditetapkan berdasarkan luas dan wilayah sungai. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

8

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing- masing. (4) Tarip retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Kondisi normal dengan panjang sampai sampai dengan 1000 (seribu) m sebesar Rp. 500.000,00 ; b. kondisi kritis dengan panjang sampai dengan 1000 (seribu) m sebesar Rp. 1.000.000,00 ; c. kondisi sangat kritis dengan panjang sampai dengan 1000 (seribu) m sebesar Rp. 1.500.000,00. (5) Tarip retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Luas sampai dengan 500 (lima ratus) m2 sebesar Rp. 250.000,00 ; b. Luas diatas 500 (lima ratus) m2 sampai dengan 1000 (seribu) m2 sebesar Rp. 500.000,00 ; c. Luas diatas 1000 (seribu) m2 sampai dengan 2000 (dua ribu) m2 sebesar Rp. 750.000,00 ; d. Luas diatas 2000 (dua ribu) m2 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pasal 13 (1) Besarnya retribusi izin ditetapkan sesuai dengan tarif dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5). (2) Bagi pemohon yang mengajukan permohonan izin di wilayah sungai Kali Brantas, Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, yang melebihi luasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), besarnya retribusi izin ditetapkan 2 (dua) kali lipat. Pasal 14 (1) Terhadap izin yang diterbitkan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan masa izinnya. (2) Tatacara dan mekanisme evaluasi izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


9

BAB VI KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN SUNGAI DAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN Pasal 15 (1) Setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis, sebagai berikut: a. dilaksanakan menurut tahapan dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku ; b. tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan di bawah bangunan, longsoran tebing dan meander yang membahayakan; c. tidak menimbulkan agradasi yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pertambangan ; d. kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum lapisan perisai, sehingga tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan. (2) Jarak antara lokasi penambangan dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan bangunan yang bersangkutan. (3) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan harus dibatasi jumlah, jenis dan kapasitas serta tata cara penggunaannya sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1). Pasal 16 (1) Kendaraan yang diperbolehkan untuk mengangkut . hasil pertambangan di sesuaikan dengan kelas jalan setempat serta mendapatkan rekomendasi dari Koperasi sebagai pemegang SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf d. (2) Pemuatan hasil pertambangan dilakukan pada tempat-tempat penimbunan pasir. (3) Kendaraan pengangkut pasir dilarang menggunakan tangkfs/tanggul/ bantaran sungai sebagai sarana jalan. (4) Kendaraan bermotor pengangkut pasir yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab renteng dengan koperasi yang telah memberikan rekomendasi pengangkutan hasil pertambangan.


10

BAB VII TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 17 (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Dinas PU Pengairan, Perum Jasa Tirta I, Bapedal serta Kabupaten/Kota setempat. (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, Bapedal dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat serta instansi terkait lainnya. (2) Biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Pemerintah Propinsi, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB IX SANKSIADMINISTRASI Pasal 19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi adminisrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan secara tertulis 1,2 dan 3; b. penghentian sementara kegiatan pertambangan ; c. pencabutan atas izin.


11

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

12

i.

mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

menurut

hukum

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 (1) SIPD yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas'waktu masa berlakunya izin. (2) Kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh kelompok masyarakat setempat yang dilakukan secara manual dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib bergabung atau membentuk Koperasi yang mengelola usaha pertambangan ; (3) Bagi kelompok masyarakat/perorangan yang melaksanakan penambangan yang menggunakan alat mekanik dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menghentikan kegiatannya ; (4) Permohonan izin yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S. Diundangkan di Surabaya Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

13

Pada tanggal 28 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI C.


14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI Dl PROPINSI JAWA TIMUR I.

PENJELASAN UMUM Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi. Didalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dehgan •teknologi yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur pengunaan serta teknik penambangannya sehinga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam. Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata fuang masing-masing daerah maKa diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

:

Cukupjelas

Pasal 2

:

Cukupjelas

Pasal 3

:

Cukupjelas

Pasal 4

:

Wilayah izin usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan sungaisungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta I yang perizinannya telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Wilayah sungai yang dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur: 1. Wilayah Sungai Pekalen Sampeyan meliputi Kali Gembong, Kali Rejoso, Kali Tangkil, Kali Deluwang, Kali Banyuputih, Kali Baru, Kali Jatiroto, Kali Pekalen, Kali

Sampean, Kali Bondoyodo ; 2. Wilayah Sungai Madura meliputi Kali Rangko, Kali Baliga, Kali Sampang, Kali saropa, Kali Tarus, Kali Pacung, Kali Rajak, Kali Beca. Wilayah sungai yang wewenang pengelolaannya pada Menteri PU (lintas Propinsi) adalah Wilayah Sungai Bengawan Solo (Jatim dan Jateng) dengan anak sungai sebagai berikut : Kali Grindulu, Kali Lorog, Kali Lamong, Kali Sumawon, Kali .Wungu,' Kali Geneng, Kali Gondang. Wilayah sungai yang wewenang pengelolaannya pada Badan Hukum berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 di Jawa Timur dan Jawa Tengah dilimpahkan kepada Perum Jasa Tirta I untuk sungai Brantas dan anakanak sungainya Pasal 5 ayat (1) Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 6 ayat (1) huruf a huruf b huruf c

ayat(2) ayat(3) Pasal 7 ayat (1) ayat (2)

: Cukupjelas : Yang dimaksud alat mekanik dan alat-alat berat yaitu mesin penyedot pasir, escavator, ladder power, shovel, backhoe, dozel, crassing plaut dan sejenisnya yang dimaksud rekayasa mekanik adalah merubah peralatan/mesin lainnya yaitu yang berupa ponton yang diberi alat penyedot pasir (sandpump) untuk memudahkan pengambilan pasir. : Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa ikut mtmiliki, mengamankan sungai dari kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dengan alat-alat mekanik. Karena selama ini dirasakan sangat sulit mewujudkan pengamanan sungai termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan fasilitas umum : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan kelengkapan lainnya meliputi permohonan bermaterai, foto copy KTP pemohon, foto copy Akte Pendirian, bukti tanda terima tembusan permohonan dari Bupati/Walikota, Dinas ,PU Pengairan, Perum Jasa Tirta I, Camat setempat. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Kantong pasir Gunung Kelud meliputi: 1. Kantong lahar badas kali Konto Kantong lahar Rolak 70 kali Konto 2. Kantong lahar kali Serinjing 3. Kantong lahar Pulo kali ngobo 4. Kantong lahar kali Sukorejo 5. Alur kali Sukorejo 6. Kantong lahar salam kali Badak 7. kali Termas Lama 8. Kantong lahar kali Putin 9. Kantong lahar kali Semut Kantong pasir Gunung Semeru : 1. Kantong pasir Sumber Wuluh 2. Cek Dam Besuk Sat III. 3. Down Stream Jembatan kali Mujur

4. Sungai Pekalen Sampean, : Cukup jelas. : Cukup jelas.

ayat (3) ayat (4) Pasal 8 ayat (1)

: Koperasi yang mengajukan permohonan izin harus bergerak dibidang usaha pertambangan dan apabila sudah ada koperasi lama didesa, bisa ditambah bidang usahanya saja dengan mengetahui Dinas Koperasi setempat : Cukup jelas. : Cukup jelas.

ayat (2) ayat (3) Pasal 9 Pasal 10 ayat (1) ayat (2)

ayat (3) Pasal 11 ayat (1) ayat (2) huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e

huruf f huruf g huruf h huruf i huruf j huruf k ayat(3) ayat(4)

: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Mengganti kerugian sebagai akibat penghentian usaha pertambangan dilakukan waktu dalam izin belum habis masa berlakunya dapat dialakukan karena lokasi akan dibutuhkan oleh Negara / Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana pengairan dan umum. Besarnya ganti kerugian dihitung berdasarkan biaya wajar yang telah dikeluarkan dalam pengajuan izin : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : luran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan Prasarana Pengairan merupakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, termasuk luran jasa penambangan Bahan Galian golongan C pada sumber air yang besaran Taripnya ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sumber daya air. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas. : Cukupjelas.

Pasal 12

: Cukupjelas.

Pasal 13 ayat(1) ayat(2)

: Cukupjelas. : Yang dimaksud dengan Anak Sungai Kali Brantas meliputi : Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Lekso, Kali Labor, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putin, Kali Ewoh, Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, Kali Kedung Soko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali

Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Marmoyo, Kali Watu Dakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali Kedurus. Yang dimaksud dengan Anak Sungai Kali Bengawan Solo meliputi : Sungai Bengawan Solo Hilir, Kali Madiun, Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brankal, Kali Gandong, Kali Trinil, Kali Ketonggo, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Plang Woot/Sedayu Lawas. : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas : Cukupjelas

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents