PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2002 KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Kas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan kernbali Organisasi Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2000 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022); 5. Peraturan Pemerintah Nomop 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peruridang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Adminfstrasi Keuangan Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002

tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban

dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

DAFRAH

PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG KANTOR

KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yahg dimaksud dengan : 1. Pemeriritah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

2. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur ; 3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ; 5. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur; 6. Kepala Kantor Kas Daerah, adalah Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kantor Kas Daerah, adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang Pengelolaan Kas Daerah ;

(2) Kantor Kas Daerah dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertariggunp jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kas Daerah mempunyai tugas menerima, menyimpan, mernbayar, atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat berharga milik Pemerintah Propinsi.

Pasal 4

Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimama

dimaksud

dalam Pasal 3,

Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijaksanaan

teknik

pengelolaan

keuangan daerah,

sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur; b. pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait; c. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan kas dan bank ; d. pelaksanaan pembukuan ; e. pelaksanaan pengendalian keuangan dan evaluasi; f. pengkajian dan analisis pemberdayaan uang daerah; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.


3

BAB III ORGAN IS AS I

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah terdiri atas : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Program ; d. Seksi Penerimaan ; e. Seksi Pengeluaran ; f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kas Daerah.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pemantauan serta pengawasan dalam pengelolaan Kantor Kas Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. melaksanakan

pengelolaan

kearsipan

hubungan

dan

b. melaksanakan

urusan

rumah

masyarakat

pengelolaan

tangga,

surat menyurat,

serta keprotokolan ;

administrasi

kepegawaian

dan

kesejahteraan pegawai ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai ; d. melaksanakan

pengelolaan

dan

pengadministrasian

terhadap

perlengkapan kantor; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 8

Seksi Program, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengumpulan pengolahan data ; b. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran Kantor Kas Daerah;


4

c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur serta organisasi; d. melaksanakan,

mengkaji

dan

mengembangkan

sistem

komputerisasi; e. melaksanakan

analisis

pemberdayaan

kas

daerah

dalam rangka

peningkatan penerimaan daerah ; f. melaksanakan pengendalian dan penyusunan laporan ; g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 9

Seksi Penerimaan mempunyai tugas : a. melaksanakan penerimaan setoran uang Daerah dan Pusat; b. melaksanakan

penelitian

berkas -

berkas

atau

bukti penerimaan

uang Daerah dan Pusat; c. melaksanakan pembukuan atau pengadministrasian terhadap semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga; d. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan uang Daerah dan Pusat dengan Instansi terkait dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pendapatan daerah; e. melaksanakan pembukuan dalam bentuk buku kas ; f. melaksanakan

penyusunan

laporan

rekapitulasi seluruh penerimaan

uang Daerah dan Pusat; g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Seksi Pengeluaran mempunyai tugas : a. Melaksanakan

penelitian

berkas

Surat

Perintah

Membayar (SPM)

dengan daftar penguji; b. melaksanakan

pembukuan

pengeluaran

SPM

dana

rutin

dan

pembangunan ; c c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Negara dan Jamsostek; d. melaksanakan pembayaran atas dana rutin dan pembangunan serta belanja pegawai; e. melaksanakan rekonsiliasi data pengeluaran uang Daerah dan Pusat dengan Biro Keuangan dan Bank yang ditunjuk dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pengeluaran uang ; f. melaksanakan

penyusunan

laporan

rekapitulasi

seluruh

pengeluaran uang daerah;


5

g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Kolompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Kas Daerah sesuai bidang keahlian dan ketentuan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri sejunlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Semua Unit Kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Kas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;


6

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit keija dan bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pedoman bawahannya ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan rnengarnbil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16.

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undarigan yang berlaku ;

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


7

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2000, tentang Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang bajupri diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelpksanaannya akan dltetapkan lebih lanjut oleh Gubernur,

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang

mengetahuiriya,

supaya

memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


8

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 10 TAHUN 2002 SERI D.


9


10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG KANTOR KAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, maka Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank Jatim) yang semula melaksanakan fungsi Kas Daerah dicabut sebagai konsekuensi tersebut maka dibentuk Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2000. Namun dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Kas Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tirnur, serta dalam rangka pelaksanaan Undang - Uridang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, rnaka perlu diadakan penataan kembali Organisasi Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 8

: Cukup jelas

Pasal 9 huruf a sampai dengan c

: Cukup jelas

huruf d

: Yang

dimaksud

instansi

terkait

adalah

Pembantu

Pemegang Kas Daerah (PPKD), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Bank yang ditunjuk, Dirjen Lembaga Keuangan

Departemen

Keuangan,

Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara serta Dinas Penghasil.

huruf f dan g

: Cukup jelas

Pasal 10 sampai dengan 20

:

Cukup jelas


1

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents