PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan implementasi pemajuan Hak Azasi Manusia dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Azasi Manusia, maka perlu menata kembali lembaga Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1980 Nomor 32 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR

TENTANG

BADAN

KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah

Propinsi Jawa Timur;

d. Badan Kesatuan Bangsa, adalah Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur; f. Wakil Kepala Badan, adalah Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.


2

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa, adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang kesatuan bangsa;

(2) Badan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur meialui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan

Pemerintah

Propinsi

di

bidang

kesatuan

bangsa

serta

tugas

dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa, dalam jangka pendek dan

jangka menengah di Jawa Timur;

b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan

dan pengembangan

sistem politik; c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu; d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa; e. pelaksanaan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa ; f. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia; g. pengkoordinasian

kegiatan

kesatuan

bangsa

dengan instansi dan

atau lembaga terkait; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa; i.

pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;


3

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Wakil Kepala Badan ; c. Sekretariat; d. Bidang Hubungan Antar Lembaga; e. Bidang Integrasi Bangsa; f. Bidang Kajian Strategis; g. Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Wakil. Kepala Badan mempunyai tugas : a. mewakili Kepala

Badan dan

memimpin Badan apabila Kepala Badan

berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan intern Badan ; c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


4

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut dalam

Pasal

8, Sekretariat

mempunyai fungsi: a. pengelolaan

urusan

rumah

tanggga,

surat

menyurat, kearsipan, dan

keprotokolan; b. penyusunan

peraturan

perundang-undangan,

penyajian informasi dan

hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor; f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organises! di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. menghimpun penyusunan

data program

dan

menyiapkan

kerja

dan

bahan

dalam rangka

rencana kegiatan kerja Badan

Kesatuan Bangsa;


5

b. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kesatuan bangsa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; d. mengolah dan menyusun serta menyiapkan laporan kegiatan kesatuan bangsa; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. melakukan

pengelolaan

keuangan

termasuk

pengelolaan

dan

pembayaran gaji pegawai; c. menyusun laporan pertahggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;

(3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan

pengelolaan

urusan

surat

menyurat, pengetikan,

penggandaan dan tata usaha kearsipan ; b. mengurus administrasi kepegawaian, perjatanan dinas dan

tugas-tugas

keprotokolan, kehumasan dan pengelolaan perpustakaan ; c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan Kantor, kantor dan

keamanan

mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas;

d. menyajikan informasi dan melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 12

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa di bidang hubungan antar lembaga.


6

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 12, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi: a. penghimpunan data dan penyiapan,.bahan dalam rangka koordinasi

dan

sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga; b. penyusunan program legislatif, politik

lembaga

fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan

umum

dan partai

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya

masyarakat; c. pengkoordinasian tugas dan program hubungan antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program hubungan antar lembaga ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas : a. Seksi Hubungan Lembaga Legislatif; b. Seksi Hubungan Partai Politik; c. Seksi Hubungan Lembaga Penyelenggaran Pemilu ; d. Seksi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga .

Pasal 15

(1) Seksi Hubungan Lembaga Legislatif, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan Lembaga Legislatif; b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Lembaga Legislatif serta Instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;


7

c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan Lembaga Legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur; d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Legislatif; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga ;

(2) Seksi Hubungan Partai Politik, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik; b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan partai politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik; c. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik; d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan partai politik; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

(3) Seksi

Hubungan

Lembaga

Penyelenggara

Pemilu, mempunyai

tugas: a. menghimpun

dan

mengolah

kegiatan hubungan dengan b. melakukan

koordinasi,

data

dalam

rangka menyusun

lembaga penyelenggara

konsultasi dan

pemilu;

kerja sama dengan lembaga

penyelenggara pemilu serta Instansi dan atau

lembaga terkait dalam

rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu; c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

(4) Seksi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;


8

b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infra struktur politik; c. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat; d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan

fasilitasi

hubungan

dengan

organisasi

kemasyarakatan,

organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga ;

Bagian Kelima Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 16

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa di bidang integrasi bangsa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi: a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi

dan

sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa; b. penyusunan

program

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan pembauran

bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; c. pengkoordinasian

tugas

dan program

kegiatan

pembauran bangsa,

ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa .


9

Pasal 18

(1) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri atas : a. Seksi Pembauran Bangsa ; b. Seksi Ketahanan Bangsa ; c. Seksi Wawasan Kebangsaan ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

Pasal 19

(1) Seksi Pembauran Bangsa, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang pembauran bangsa ; b. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan

atau

lembaga terkait di bidang pembauran bangsa; d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang pembauran bangsa ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa ;

(2) Seksi Ketahanan bangsa, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang ketahanan bangsa ; b. melakukan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang ketahanan bangsa ; d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang ketahanan bangsa ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa ;

(3) Seksi Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;


10

b. melakukan

fasilitasi

kebangsaan

bag!

untuk

meningkatkan

segenap

kualitas wawasan

lapisan masyarakat;

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di bidang

atau

wawasan kebangsaan;

d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang wawasan kebangsaan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa ;

Bagian Keenam Bidang Kajian Strategis

Pasal 20

Bidang

Kajian

Strategis

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian

urusan Badan Kesatuan Bangsa di bidang kajian strategis.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 20, Bidang Kajian Strategis, mempunyai fungsi: a. penghimpunan dan penyusunan

penyiapan

program di

bahan koordinasi

bidang

dan sinkronisasi,

kajian strategis;

b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya ; c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan

fasilitasi pengkajian

strategis di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan kajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

(1) Bidang Kajian Strategis, terdiri atas : a. Seksi Politik; b. Seksi Ekonomi; c. Seksi Sosial Budaya ;


11

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Strategis.

Pasal 23

(1) Seksi Politik, mempunyai tugas : a. melakukan kajian strategis di bidang politik; b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang politik; c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang politik; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis ;

(2) Seksi Ekonomi, mempunyai tugas : a. melakukan kajian strategis di bidang ekonomi; b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang ekonomi; c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang ekonomi; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis ;

(3) Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas : a. melakukan kajian strategis di bidang sosial budaya ; b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang sosial budaya ; c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang sosial budaya ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis.

Bagian Ketujuh Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Pasal 24

Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa di bidang Hak Asasi Manusia.


12

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 24, Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, mempunyai fungsi: a. penghimpunan dan

penyiapan

bahan

koordinasi

dan sinkronisasi,

penyusunan program di bidang pemajuan, pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia ; b. penyusunan

program

pemajuan,

pemasyarakatan

dan

pendidikan

penghormatan hak asasi manusia; c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pemajuan, pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan pemajuan, pemasyarakatan dan pendidikan penghormatan hak asasi manusia; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, terdiri atas : a. Seksi Pemasyarakatan ; b. Seksi Pendidikan ; c. Seksi Evaluasi;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27

(1) Seksi Pemasyarakatan, mempunyai tugas : a. menyusun kegiatan pemasyarakatan hak asasi manusia; b. melaksanakan pemasyarakatan hak azasi manusia dilingkungan aparat Pemerintah dan masyarakat; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pemasyarakatan hak asasi manusia; d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang pemasyarakatan hak asasi manusia; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia ;


13

(2) Seksi Pendidikan, mempunyai tugas : a. menyusun kegiatan dalam rangka pendidikan hak asasi manusia; b. memberikan pendidikan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan azasi

manusia

kepada

hak

aparat pemerintah dan rriasyarkat;

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat; d. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pendidikan hak asasi manusia; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan

oleh Kepala Bidang

Pemajuan Hak Asasi Manusia.

(3) Seksi Evaluasi, mempunyai tugas : a. menyusun kegiatan evaluasi di bidang hak azasi manusia; b. melakukan evaluasi pelaksanaan di bidang hak azasi manusia di lingkungan aparat Pemerintah dan masyarakat; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga

terkait

dalam

rangka

atau

evaluasi pelaksanaan hak azasi

manusia ; d. melakukan pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan hak azasi manusia; e. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemajuan Hak Azasi Manusia.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Kesatuan Bangsa sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam Pasal 28, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;


14

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Funsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Dewan Pakar

Pasal 30

(1) Untuk menunjang pemantapan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dibentuk Dewan Pakar oleh Gubernur;

(2) Dewan Pakar mempunyai wewenang dalam hal memberikan pertimbangan untuk merumuskan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa.

Pasal 31

(1) Dewan Pakar tersebut dalam Pasal 30 adalah sejumlah orang yang mempunyai keahlian / kepakaran tertentu, terdiri dari akademisi, praktisi, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan cendekiawan ;

(2) Dewan Pakar tersebut pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD, atas usul Kepala Badan ;

(3) Masa kerja Dewan Pakar tersebut pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali;

(4) Dewan Pakar dikoordinir oleh seorang anggota yang dipilih dalam forum Dewan Pakar;

(5) Jumlah anggota Dewan Pakar tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, kelayakan dan beban kerja serta kemampuan Badan Kesatuan Bangsa.


15

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Semua unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

(1) Setiap

pimpinan

unit

kerja

diljngkungan

Badan

Kesatuan

Bangsa

berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa \waj\b menyampaikan

teporan

pelaksanaan

tugas

secara

berkala

kepada

atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


16

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

(1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usu! Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang rnemenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hal-hsl yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1980 Nomor 32 Tahun 1980 sepanjang menyangkut Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.


17

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


18

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 17 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


19

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents