PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

: a. bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

kegiatan

ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kewonangan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan penataan

organisasi

Dinas

Tenaga

Kerja

Propinsi

Jawa

Timur

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1978 juncto Nomor 25 Tahun 1994 ; b. bahwa

penataan

organisasi

Dinas

Tenaga

Kerja

merupakan

penggabungan kewenangan antara urusan/kewenangan yang ditamjani Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menata kembali Organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa

Timur

dengan

menuangkan

ketentuan-ketentuannya

dalam

Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930) (Stbl. Nornor 225 Tahun 1930); 2. Ordonantie Jalan Rel Industri (Stbl. Nomor 595 Tahun 1938); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2); 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negera Tahun 1951 Nomor 4); 6. Undang-uri'King Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhai antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69); 7. Undang-untiang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dan hak unluk berorganisasi dan untuk berundmg bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42); 8. Undang-undang

Nomor

22

Tahun

1957

tentang

Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42); 9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 lentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8); 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93); 11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55); 12. Undoing -undancj Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Th.1970 Nomor 1); 13. Undancj-undancj

Nomor

7

Tahun

1981

tentang

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39); 14. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negera Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); 15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 16. Undang-undang Nomor 25 Tahun. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 17. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pokerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Nomor 131, Tcirnbfihnn Lombaran Negara Nomor 3989);


2

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 22. Peratuian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tnhun 1991 tentang Wajib Latin Tenaga Kerja Bagi Perusahaan dan luran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN :PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur, ad.jiah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daorah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Dinas Tenagu Kerja, adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; g. Ketenagakerjaun, adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;


3

h. Tenaga kerja, adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mernenuhi kebutuhan masyarakat; i.

Pekerja, adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah ;

j.

Perjanjian

kerja,

adalah

suatu

perjanjian

antara

pekerja dan

pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak ; k. Hubungan

Industrial,

adalah

suatu

sistem

hubungan

yang

terbentuk antura para pelaku proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah ; l.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, adalah suatu lembaga yang menangani masalah perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta dalam wilayah kewenangan tata laksana pemerintah daerah ;

m. Perselisihan Perburuhan, adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung

dengan

tidak

adanya

persesuaian

paham

mengenai

hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan ; n. Pemutusan Hubungan Kerja, adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu nal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha ; o. Kesejahteraan Pekerja, adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun diluaf hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja ; p. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disingkat JAMSOSTEK, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan borupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia ; q. Pelatihan

Kerja,

adalah

keseluruhan

kegiatan

untuk

memberi,

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun di sektor informal ;


4

r. Pemagangan,

adalah

bagian

dari

sistem

pelatihan

kerja

yang

diselenggarakjn secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan demjan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan,
Ketenagakerjaan, pelaksanaan

adalah

peraturan

kegiatan

mengawasi

perundang-undangan

dan

bidang

ketenagakerja an ; t. Wajib Latih Tenaga Kerja bagi perusahaan selanjutnya disingkat WLTKP, adalah suatu sistem pengelolaan pelatihan kerja yang wajib diiikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu; u. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi perusahaan selanjutnya disingkat IWLTKP, adalah suatu sistem pengelolaan pendanaan pelaksanaan pelatihan kerja di Jawa Timur; v. Angkatan Kerja Lokal selanjutnya disingkat AKL, adalah penempatan tenaga

kerja

pada

suatu

wilayah

kerja

Dinas

Tenaga

Kerja

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja; w. Angkatan Kerja Antar Daerah selanjutnya disingkat AKAD, adalah penempatan tenaga kerja dari daerah kerja yang satu ke daerah kerja yang lain dalam wilayah Republik Indonesia ; x.

Angkatan Kerja Antar Negara selanjutnya disingkat AKAN, adalah penempatan tenaga kerja dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Negen;

y. Standar Latihan Kerja selanjutnya disingkat SLK, adalah patokan yang ditetapkan mengenai jenis, tingkatan, komponen dan unsur dari program pendidikan dan latihan, dengan pengertian bahwa komponen suatu program pendidikan dan latihan, mencakup peserta, program pengajaran, personil, organisasi, penyelenggaraan, sarana dan prasrana, pembinaan tamatan serta partisipasi konsumen dan masyarakat; z. Materi Uji Ketrampilan/Kompetensi selanjutnya disingkat MUK, adalah bahan ujian yang akan diujikan baik teori maupun praktek kepada peserta uji ketrampilan guna meningkatkan kemampuannya; aa. Standar Kualifikasi Ketrampilan selanjutnya disingkat SKK, adalah patokan yang ditetapkan mengenai uraian ketrampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan, yang harus dikuasai oleh seseorang tonaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasriya secara efisieu dan efektif;


5

bb. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki ijin usaha untuk melaksanakan jasa penempatan tenaga kerja ke dalam dan ke luar negeri; cc. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan organisasi

yang

melaksanakan

tugas

teknis

dalam

rangka

menghitung/menunjang tugas pokok Dinas Tenaga Kerja ; dd. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat TKWNAP, adalah warga negara asing yang merniliki visa tinggal terbatas/ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia ; ee. Tenaga Kerja Mandiri Terdidik selanjutnya disingkat TKMT, adalah angkntan kerja lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau D I yang mumiliki jiwa kewirausahaan, mempunyai sikap mental ulet dan paniang menyerah serta memiliki etos kerja tinggi dan berorientasi Kupada produktifitas dan kualitas hasil kerja guna memanfaatk.iM peluang usaha sehingga mampu mengisi dan menciptakan lapangan kerja/kesempatan berusaha yang berkesinambungan ; ff. Tehnologi Padat Karya selanjutnya disingkat TPK, adalah suatu tehnologi yang bersifat sederhana artinya mampu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang relatif kurang berpendidikan dan relatif murah. sehingga dapat membantu meningkatkan produksi dan produktifitas kerja, memperluas kesempatan kerja serta dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Tenaga Kerja, adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang ketenagakerjaan ;

(2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaks.makan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


6

Pasal 3

Dinas

Tenaga

Kerja

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. penyusunan program ketenagakerjaan ; b. pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui sistem Informasi; c. pembinaan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ; d. pembinaan polaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja baik sektor formal maupun informal; e. pembinaan dan Pengarahan Pelaksana Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri dalam rangka program AKAN ; f. penyusunan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja ; g. pembinaan dan kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Ketenagakerjaan Daerah ; h. penyelenggaraan fasilitasi kepada organisasi ketenagakerjaan ; i.

pembinaan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja termasuk upah minimum ;

j.

pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas : a. Kepala Dinas ; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Pdatihan dan Pemagangan ; f. Sub Dinas Ponempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri; g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja ; h. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan ;


7

i.

Kelompok Jiibatan Fungsional;

j.

Unit Pelaksaua Teknis Dinas ;

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh ssorang Kepala Bagian

dan

Kepala

Sub

Dinas

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala

Dinas,

mempunyai

tugas

memimpin,

melakukan

koordinasi,

pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan b. memimpin kegiatan intern Dinas ; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pertengkapan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;


8

d. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; e. pejaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagi.in Umum ; b. Sub Bagum Kepegawaian ; c. Sub Bagmn Keuangan ; d. Sub Bagiun Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan

pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggahdaan dan tata usaha kearsipan ; b. mengurus administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan ; c. melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

keamanan

kantor

dan

penyelenggaraan rapat dinas ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. msnyelenggarakan tata usaha kepegawaian ; b. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun

data

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;


9

c. menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas : a. merencaiukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ; b. melaksanakan pengelolaan inventarisasi kantor; c. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor; d. menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

barang-barang

inventaris kantor; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub

Dinas

Penyusunan

Program,

mempunyai

tugas

melaksanakan

pendataan, koordinasi penyusunan program dan perencanaan, melakukan evaluasi, pengelolaan data serta pengendalian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program, mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dan perencanaan ; b. penyusunan perencanaan dan program ; c. penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah ; d. pengkajian, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Punyusunan Program, terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Perencanaan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10

c. Seksi Informasi Ketenagakerjaan ; d. Seksi Evaluasi dan Laporan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bowah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; b. menyusun rencana dan program pembinaan serta pengembangan ketenagakerjaan ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(2) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; b. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(3) Seksi Informasi Ketenagakerjaan, mempunyai tugas : a. melakukan pengumpulan pengolahan dan

penyajian data dalam

rangka menyusun informasi ketenagakerjaan ; b. menganalisis data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan bahan sajian informasi ketenagakerjaan kopada masyarakat; c. pengembangan sistem perangkat keras

dan lunak informasi

ketenagakerjuan ; d. menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat baik melalui loket informasi, lembar informasi, media cetak maupun media elektronik ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11

(4) Seksi Evaluasi dan Laporan, mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; b. menganalisis hasil pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; c. menyusun laporan seluruh kegiatan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja

Pasal 16

Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Ter.aga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memberikan fasilitas di bidang peningkatan Instruktur Pelatihan Kerja dan pengelola pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standardisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja ; b. pelaksanaan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja ; c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan tenaga kerja ; d. pelaksanaan fasilitasi dibidang perizinan lembaga pelatihan kerja ; e. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Pekii :ian dan Pemagangan Tenaga Kerja. terdiri atas: a. Seksi Instruktur Pelatihan Kerja ; b. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja ; c. Seksi Pembinaan Pemagangan ; d. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan ;


(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

Pasal 19

(1) Seksi Instruktur Pelatihan Kerja, mempunyai tugas : a. menginventarisir data dan menyiapkan database instruktur dan tenaga pelatihan yang mencakup jumlah, jenis. kualiflkasi dan kompetensi; b. menyiapkan pedoman teknis pembinaan terhadap instruktur dan tenaga pelatihan c. memberikan

fasilitasi

pelatihan

lembaga

pembinaan pelatihan

instruktur

dan

pemerintah,

tenaga

swasta

dan

perusahaan ; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman pembinaan instruktur pelatihan kerja ; e. menyiapkan bahan penilaian/penetapan angka kredit instruktur BLK/LLK/BPPTK ; f. membenkan

fasilitasi

pelaksanaan

pelatihan

pengelola

pelatihan (Training Officer) dan pelatihan instruktur (Training of Trainer); g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

(2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja, mempunyai tugas : a. menginventarisir Sertifikat

dan

menyiapkan

Keterampilan/Kompetensi

SKK,

SLK,

Nasional

MUK yang

dan telah

ditetapkan ; b. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan

SKK,

SLK dan

MUK; c. mengkoordinir

pelaksanaan

penyusunan,

perumusan

dan

pengembangan SKK, SLK dan MUK ; d. menginventarisir dan mengkoordinir pelaksanaan pembinaan asosiasi profesi; e. memberikan fasilitasi pelaksanaan uji ketrampilan/kompetensi tenaga kerja ; f. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi program standardisasi dari sertifikasi tenaga kerja ;


g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

(3) Seksi Pembinaan Pemagangan, mempunyai tugas : a. Mengidentifikasi dan mendata peserta pemagangan menurut jumlah, jenis dan kualifikasi kompetensi pemagangan ; b. Menginventarisir

kelembagaan

tenaga

pelatihan,

program

dan

kegiatan pemagangan ; c. Memberikan fasilitasi pelaksanaan pemagangan di dalam dan di luar negeri; d. Memberikan fasilitasi pelaksanaan program WLTKP dan IWLTKP ; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemagangan dan pelaksanaan WLTKP dan IWLTKP. f. Melaksanakan fasilitasi pembmaan produktititas tenaga kerja; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

(4) Seksi Pemti.naan Lembaga Latihan, mempunyai tugas : a. Menginventarisir data izin lembaga yang mencakup jumlah lokasi jenis kejuruan, status kelembagaan, fasilitas lembaga, kualifikasi instruktur dan standar kualifikasi lulusan ; b. Menyiapkan

bahan

pembinaan

program

pelatihan

untuk

meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan ; c. Memberikan

fasilitasi

pelaksanaan

akreditasi

pemantauan

status/tingkat/jenjang kelembagaan dan perizinan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan ; d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan akreditasi

dan

perizinan

lembaga pelatihan swasta dan

perusahaan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepal Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

Bagian Keenam Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri

Pasal 20

Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri, mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14

fasilitasi dibidang tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri dan teknologi padat karya.

Pasal 21

Untuk menyelengyarakan tugas dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri, mempunyai fungsi : a. penyiapan

dan

penyusunan

program

surta

fasilitasi

pembinaan

penetapan PKM ; b. penyelenggaraan fasiltasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL. AKAD dan AKAN ; c. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja ; d. penyiapan pedoman penyuluhan bimbingan jabatan dan analisa jabatan ; e. Penyusunan pedoman pemberian izin TKWNAP ; f. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan teknologi padat karya ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri, terdiri atas : a. Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja ; b. Seksi Peni.'mpatan Tenaga Kerja ; c. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri; d. Seksi Pengembangan Teknologi Padat Karya.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kopala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.

Pasal 23

(1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun Standard Informasi Pasar Kerja untuk Bursa Kerja Pemerintah dan Khusus;


b. mengumpulkan dan menganalisa data Informasi Pasar Kerja hasil kegiatan antar kerja Bursa Kerja Pemerintah dan Khusus; c. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja ; d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis perizinan dan pembuntukan Bursa Kerja Khusus dan swasta; e. menyeleny jarakan fasilitasi pembinaan Bursa

Kerja Pemerintar

Khusus dan Swasta ; f. menyusun pedoman perijinan PJTKI ; g. menyusun pedoman teknis untuk perizinan praktek psikolog ; h. menyusun dan pengembangan analisis Jabatan dan penyuluhan bimbingan Jabatan ; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.

(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun

pedoman

permohonan

dan

rekomendasi

Rencana

Penempatan Tenaga Kerja (RPTK) AKAD ; b. menyelenggarakan fasilitasi penempatan tenaga kerja AKL dan AKAD serta AKAN ; c. menyusun pedoman penempatan tenaga kerja AKL ; d. menyusun pedoman pelaksanaan kliring penempatan tenaga kerja AKL dun AKAD ; e. menyusun

pedoman

pembinaan

penempatan

tenaga

kerja

pemuda dan wanita, penyandang cacat dan lansia ; f. menyiapkan

bahan

penyusunan dan

pedoman

pembinaan

tenaga kerja Khusus dalam rangka penciptaan usaha mandiri; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.

(3) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri, mempunyai tugas : a. menyiapkan oahan penyusunan sistem dan perangkat lunak serta bahan kerja

pembinaan dengan

perluasan

pembentukan

lapangan usaha

kerja

mandiri

dan kesempatan di perdesaan dan

perkotaan ; b. mengumpulkan data informasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan usaha mandiri dan pembinaan tenaga kerja sektor informal dalam rangka perluasan kerja ; c. melaksanakan fasiltasi dibidang bimbingan dan pemanduan serta pembinaan usaha mandiri bagi lulusan SLTA dan Sarjana ;


d. melaksanakan

fasilitasi

dibidang

bimbingan

dan

pemanduan

pengembangan usaha bagi pengusaha mandiri sektor informal; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.

(4) Seksi Pengembangan Teknologi Padat Karya, mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan mengianalisa data untuk penyusunan profil Terapan Teknologi Padat Karya; b. menyebarluaskan profil dan pemanfaatan TPK dalam rangka menunjang pengembangan sumberdaya alam; c. melaksanakan

fasilitasi

pelatihan

TPK

bagi

Pemandu

Lapangan TPK dan Pemandu Perluasan Kerja sistem Padat Karya; d. melaksanakm fasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan teknologi padat karya bagi masyarakat pencari kerja untuk perluasan lapangan kerja ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

Pasal 24

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, mempunyai tugas

menetapkan

kesejahteraan

pedoman

pekerja,

pembinaan

melaksanakan

hubungan

fasilitasi

dan

industrial

dan

pengembangan

kelembagaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan, penyelesaiaan

perselisihan

hubungan

industrial

serta

pembinaan

Kesejahteraan pekerja dan purna kerja.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, mempunyai fungsi : a. penyusunan

podoman

pengembangan

kelembagaan

Hubungan

Industrial; b. penyusunan pedoman syarat-syarat kerjn dan pengupahan ; c. penyusunan pedoman Pembinaan Kesejahteraan Pekerja dan purna kerja; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kolembngaan Hubungan Industrial; e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja ; f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; b. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan ; c. Seksi Kesujahteraan Pekerja dan Purna Kerja ; d. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 27

(1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial, mempunyai tugas : a. menyusun pedoman pendaftaran organisasi ketenagakerjaan ; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bagi kelembagaan yang beranggotakan unsur bipartit dan tripartit; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pendidikan hubungan industrial ; d. menetapkan dan mengembangkan konsep pendidikan hubungan industrial ; e. melaksanakan pendidikan hubungan industrial; f. melaksanakan pembentukan dan pemberdayaaan Kader Penyuluh Hubungan Industrial; g. mendata dan menginventarisir organisasi ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota ; h. melakukan Koordinasi dengan lembaga/organisasl/instansi terkait dalam rangka pembuatan produk LKS Tripartit; i.

melaksanaKan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

(2) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan, mempunyai tugas : a. menyusun Pedoman persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja, Poraturan

Perusahaan

dan


Kesepakatan

Kerja Bersama;

b. menyusun pedoman penetapan upah minimum ; c. melaksanaKan

inventarisasi

perjanjian

kerja,

peraturan

perusahaan dan kesepakatan kerja bersama yang mencakup lintas Kabupaten/Kota ; d. memantau

dan

peraturan

membina

perusahaan,

pelaksanaan

kesepakatan

perjanjian

kerja

bersama

kerja, dan

pengupahan yang mencakup lintas kabupaten/kota ; e. meneliti dan mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) yang mencakup lintas kabupaten/kota ; f. mendata Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang mencakup lintas kabupaten/kota ; g. menganai sa data Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Regional (UMR); h. menyusun pedoman struktur dan skala upah; i.

melaksan.iKan tugas-tugas lain yancj diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja ;

(3) Seksi Kesejuhteraan Pekerja dan Purna Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja ; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kesejahturaan pekerja ; c. melaksanakan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja ; d. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan sosial; e. melaksanakan pembinaan persiapan purna kerja ; f. melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan purna kerja di perusahaan ; g. mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi

pemerintah

dalam

bidang

penyelenggaraan

usaha

kesejahteraan purna kerja ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

(4) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas : a. menetapkun pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial; b. menetapkan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk msa/pemogokan pekerja bagi Pegawai Perantara ;


c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan

industrial,

rasa/pemogokan

pemutusan

pekerja

hubungan

serta

kerja

lock

out

dan

unjuk

(penutupan

perusahaan); d. membuat sebagai

dan

menetapkan

bahan

pembinaan

peta ke

kerawanan

perusahaan

perusahaan dalam

rangka

deteksi dim masalah ketenagakerjaan ; e. memberikan

fasilitasi

kasus

perselisihan

hubungan

industrial,

pemutusan hubungan kerja dan unjukrasa pekerja serta lock out (penutupan perusahaan) lintas kabupaten/kota ; f. menindaklanjuti

kasus-kasus pengaduan

masyarakat berkaitan

dengan masalah ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota ; g. memantau pelaksanaan putusan P4 Daerah dan P4 Pusat; h. melaksanakan

koordinasi

dengan

organisasi

pekerja,

organisasi pengusaha dan pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencugahan masalah ketenagakerjaan ; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yanci diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Bagian Kedelapan Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 28

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dibidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norna jamman sosial tenaga kerja, norma keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja

serta

penyidikan

terhadap

pelanggaran

norma

di

bidang

ketenagakerjaan

Pasal 29

Untuk

menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi : a. penyusunan

petunjuk

teknis

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan norma kesehatan kerja dan lingkungan kerja ; b. pelaksanaan

fasilitasi dibidang pembinaan dan

kerja ;


pengawasan tenaga

c. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja,

norma

jaminan

sosial

tenaga

kerja,

norma keselamatan

dan kesehatan kerja serta linykungan kerja ; d. pelaksanaan

koordinasi dengan

instansi terkait,

dalam rangka

menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) SubUmas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas : a. Seksi Norma Kerja ; b. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; c. Seksi Keset .itan Kerja dan Lingkungan Kerja ; d. Seksi Keseumatan Kerja.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 31

(1) Seksi Norma Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus ; b. melaksanakan inventarisasi data laporan ketenagakerjaan ; c. menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ; d. melaksanakan pengawasan norma kerja serta putusan P4D/P4P ke perusahaan ; e. melaksanakan evaluasi terhadap semua hasil pemeriksaan untuk bahan penyusunan norma ; f. melaksannKan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Seksi Jaminnn Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun

petunjuk

teknis

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan JAMSOSTEK di perusahaan ; b. menyusun petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan tenaga kerja ;


c. melaksanakan kecelakaan

monitoring kerja

dan

pada

pemeriksaan

terhadap

laporan

perusahaan-perusahaan

lintas

kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggaraan JAMSOSTEK di daerah tentang pelaksanaan JAMSOSTEK di perusahaan serta menyusun

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

JAMSOSTEK

perusahaan ; e. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara preventif dan represif terhadap perusahaan yang belum mengikuti program JAMSOSTEK lintas Kabupaten/Kota ; f. melakukan ovaluasi tentang pelaksanaan JAMSOSTEK ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

(3) Seksi Kesehalan Kerja dan Lingkungan Kerja, mempunyai tugas : a. menyusun

petunjuk

teknis

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan peraturan kesehatan dan lingkunyan kerja ; b. melaksanakan

pengawasan

dan

pemeriksaan

pelayanan

kesehatan kerja di perusahaan lintas Kabupaten/Kota ; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap

pemakaian

alat

pelindung

diri

bagi

pekerja

lintas

Kabupaten/Kota ; d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang

memproduksi/menyalurkan/menggunakan/menyimpan

bahan

berbahaya lintas Kabupaten/Kota ; e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengujian kesehatan tenaga kerja

dan lingkungan kerja lintas

Kabupaten/Kota ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

(4) Seksi Keselamatan Kerja, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja ; b. melaksanakan

pengawasan

norma

keselamatan

kerja

lintas

Kabupaten/Kota ; c. menyelenggarakan fasilitasi penyuluhan dan pembinaan dalam rangka

pembentukan

Panitia

Kesehatan Kerja ;


Pembina

Keselamatan

dan

d. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik, listrik, instalasi kebakaran, konstruksi bangunan lief, instalasi pengukur petir

serta

alat keselamatan kerja lainnya lintas Kabupaten/Kota ; e. membantu pelaksanaan tugas komisi keselamatan dan kesehatan kerja di daerah ; f. melaksanakan pembinaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ; g. melaksanakan seleksi dan sertifikasi operator bloiler, alat berat, pes.iwat angkat/angkut, juru las, juru loko dan dapur (furnish) lintas Kabupaten/Kota ; h. melaksannkan pengawasan pengujian tidak merusak (nondestructive tost) lintas Kabupaten/Kota ; i.

melakukan

audit dalam rangka pemberian penghargaan nihil

kecelakaan. j.

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan rel dalam lingkungan industri lintas Kabupaten Kota ;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordmasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;


(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

UPT Dinas Tenaga Kerja, merupakan unsur pelaksana Dinas di lapangan.

Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yang rneliputi 19 (sembilan belas) Balai dan 1 (satu) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ;

(2) Balai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Balai Latihan Kerja Industri di Singosari (Malang), Jember, Pasuruan, Mojokerto, Jombang dan Tuban ; b. Balai Laihan Kerja Usaha Kecil Menengah di Sumenep, Situbondo, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo dan Bojonegoro ; c. Balai Latihan Kerja Instruktur

dan

Pengembangan

di Surabaya

d. Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri Wonojati Malang ; e. Balai Latihan Kerja Industri dan Pertanian di Nganjuk ; f. Balai Penyembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya ; g. Balai

Pelayanan

Penetapan

Tenaga

Kerja

Indonesia

di

Surabaya; h. Balai Tuperkes di Surabaya.

(3) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dirruiksud pada ayat (1) berkedudukan di Surabaya ;


Pasal 36

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelatihan dan Pemasaran ; d. Kelompok Instruktur.

Pasal 37

Susunan Organisasi

Balai Latihan

Kerja

Usaha

Kecil

Menengah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas : a. Kepala Balai b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelatihan dan Pemasaran ; d. Kelompok Instruktur.

Pasal 38

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Kepala balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi; d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ; e. Seksi Pelatihan ILK Pemerintah/Swasta ; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Uita Usaha ; c. Seksi Program dan Pengembangan ; d. Seksi

Pemasaran

dan

Produksi

Indonesia ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 25

dan

Jasa

Tenaga

Kerja

e. Seksi Pelatihan Purtanian ; f. Seksi UJK dan Sertifikasi; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri dan Pertanian di wilayah Nganjuk bebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf e terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelatihan dan Pemasaran ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf f terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produksi vitas ; d. Seksi Pengukuran analisis Produktivitas ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

Susunan Organiasi

Balai

Pelayanan

Penempatan Tenaga

Kerja

Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf g terdiri atas : a. Kepala Balai b. Sub Bagian Tnta Usaha ; c. Seksi Penyiapan dan Bimbingan ; d. Seksi Perlindungan dan Evaluasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Susunan Organisasi Balai Hyperkes di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf h terdiri dari: a. Kepala Balai Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 26

b. Sub Bagian lata Usaha ; c. Seksi Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja ; d. Seksi Ergonomi dan Keselamatan Kerja ; e. Seksi Keselamatan Kerja.

Pasal 44

Susunan Organisasi

Kopaniteraan Panitia Penyelenggara Perselisihan

Perburuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian tata Usaha ; c. Seksi Pengadaan ; d. Seksi Persidangan.

Pasal 45

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 47

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja bertanygung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi polaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpman unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;


(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimimpin unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, sutiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila benentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 49

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Balai dan Kepala Kepaniteraan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah serta jabatn-jabatan lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 50

Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum cJalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Dengan beilakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tinykat I Jawa Timur Nomor 25 tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 9 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM. Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakam bagian integral pembangunan

nasionnl maupun daerah untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak deminsi dan keterkaitan tidak hanya dengan kupentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi ju<ja dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara luas.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan menciptakari perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja melalui penyebarun informasi

dan

perencanaan

tenaga

kerja,

penempatan

tenaga

kerja,

kesempu.an

berusaha.pembinaan manajemen dan produktivitas, pemagangan, pelatihan, kelembagaan dan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja. Adapun sasaran pokoknya adalah penyerapan tambahan angkatan kerja baru cKi i pengurangan pengangguran secara bertahap dengan menciptakan perluasan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan kedudukan propinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan propinsi dibidang ketenagakerjaan meliputi penetapan pedoman kesejahteraan purnakerja serta penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum. Disamping melaksanakan dua kowenangan pokok tersebut, Pemerintah Propinsi juga mempunyai tugas dekonsentrasi.

Sehubungan dejngan hal tersebut, dan dengan adanya penggabungan kewenangan antara unsur/kewenangan yang ditangani Kantor Wilayah Departemen. Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1978 juncto Nomor 25 Tahun 1994 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.


1

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2

:

Cukup jelas.

Pasal 3

:

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup pembangunan informasi dan perencanaan tenaga kerja,

pengembangan

sumber

daya

manusia

melalui

pelatihan, pemagangan, pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, perlindungan dalam semua aspek termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah dan jaminan sosial , sehingga menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir batin.

Pasal 4 huruf a

:

Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan.

huruf b

:

Yang dimaksud dengan sistem informasi adalah rnerupakan gabungan, rangkuman dan analisis data yang telah diolah dan mempunyai arti, nilai dan makna tertentu, sedangkan data rnerupakan fakta yang dapat berbentuk angka, naskah, dokumen dan lain-lain yang mewakili diskripsi tertentu.

huruf c sampai

Cukup jelas.

dengan j Pasal 5 sampai dengan Pasal 16

:

Cukup jelas.

Pasal 17 huruf a

:

Yang dimaksud dengan peningkatan instrumen peralatan karya adalah peningkatan kualitas instruktur pelatihan korja pemerintah, swasta dan perusahaan melalui up grading pelatihan methodology maupun teknis serta bimbingan teknis sesuai dengan bidangkejuruan.


2

huruf b

:

Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja dimaksudkan adalah menyusun dan mengembangan standar kualitfikasi keterampilan/ kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan internasional. Sedangkan sertifikasi tenaga kerja adalah proses pemberian sertifikat melalui pelatihan maupun uji kompetensi/ ketrampilan kerja.

huruf c

:

Pemagangan

tenaga

kerja

perlu

dilaksanakan

oleh

pemerintah propinsi, karena pemagangan tenaga kerja dapat dilakukan lintas wilayah dan bahkan lintas negara.

huruf d

:

Perizinan lembaga pelatihan diberikan kepada lembaga pelatihan swasta dan perusahaan yang memenuhi standar akreditasi sesuai pedoman yang berlaku.


:

Cukup jelas.

Pasal 21 huruf a

:

Dalam

upaya

pemerataan

kesempatan

kerja

memberi

kesempatan yang sama bagi seluruh tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya

serta

dapat

mengisi

kebutuhan

pembangunan diseluruh sektor dan daerah.

huruf b

:

Pelaksanaan informsi pasar kerja dan bursa kerja dilakukan oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

propinsi,

lembaga

pendidikan dan pelatihan pemerintah maupun swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya.

huruf c

:

Cukup jelas.

huruf d

:

Penempatan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) lokal/daerah,

berarti maka

mengurangi diperlukan

peluang

tenaga

kerja

pengaturan/pembatasan.

Domisili tenaga kerja asing pendatang dengan perusahaan tidak selalu sama atau lokasi pabrik/perusahaan berada pada beberapa Kabupaten/Kota.


3

huruf e

:

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan pendidikan dan petatihan dengan penerapan tehnologi tepat guna dan padat karya.


:

Cukup jelas.

Pasal 25 huruf a

:

Pengembangan kelembagaan hubungan industrial, termasuk peraturan perusahaan, kesempatan kerja bersama, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartite, Tripartite,

lembaga

penyuluhan

dan

penyelesaian pemasyarakatan

perselisian

industrial,

Hubungan

Industrial

Pancasila (HIP).

huruf b sampai dengan e

huruf f

:

Cukup jelas.

:

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan sesuai

ketentuan

yang

berlaku,

antara

lain

melalui

perundingan bipartit antara pekerja/ serikat pekerja dengan pengusaha,

pegawai

perantara,

lembaga

P4D/P4P,

perselisihan hubungan industrial dapat berkembang menjadi pernogokan/unjuk

rasa

dan

mengadu

pada

instansi

pemerintah pada tingkat propinsi.

huruf g

:

Cukup jelas.

Pasal 26 dan Pasal 27

:

Cukup jelas.

Pasal 28

:

Melaksanakan

fasilitasi

dibidang

pembinaan

dan

pengawasan; Norma kerja yang meliputi perlindungi terhadap tenaga kerja

yang

berkaitan

dengan

waktu

kerja,

sistem

pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang muda, tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesosilaan, ibadah,

kewajiban

sosial/

kemasyarakatan

dan

pelaksanaan pengawasan semua peraturan perundangundangan dibidang ketenaga-kerjaan ;


4

Norma jaminan sosial tenaga kerja meliputi perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagai penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan

yang

dialami

oleh

tenaga

kerja

berupa

kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Lingkup yang diatur meliputi jaminan kecelakaan, jaminan

kematian,

jaminan

hari

tua

dan

jaminan

pemeliharaan kesehatan ; Norma keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, instalasi, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan cara-cara melakukan pekerjaan ; Norma kesehatan kerja dan lingkungan kerja meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja

serta

kondisi

dari

lingkungan

tempat

kerja.

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka terhadap pelanggaran norma dibidang ketenagakerjaan. Pasal 29 huruf a

:

Penyusunan dalam rangka penyempurnaan atau pembuatan norma-norma baru dibidang ketenagakerjaan.

huruf b

:

Pembinaan dalam hal ini untuk memberikan catatan koreksi yang bersifat represif non yustisial.

huruf c

:

Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja sangat besar dipengaruhi oleh tingkat tehnologi yang dipergunakan

dan

bahan

baku/

penolong

yang

berbahaya/mengandung resiko tinggi, makin tinggi tehnologi yang dipergunakan dan bahan baku/penolong yang sangat berbahaya menuntut tingkat keahlian yang tinggi bagi petugas pengawas ketenagakerjaan dan jumlahnya sangat terbatas serta peralatan serta peralartan yang memadai.


5

huruf d

:

Pelanggaran

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan termasuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana ringan dan prosesnya dimulai penyidikan oleh Penyidik Pegawai

Negeri

Sipil

(PPNS)

bidang

ketenagakerjaan,

kemudian ke Penyidik Umum (POLRI), ke Penuntut Umum (Jaksa).

Pasal 30 dan Pasal 31

:

Cukup jelas.

Pasal 32

:

Jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan

huruf f

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara meliputi Jabatan fungsional

peneliti

dan

perekayasa

(LITKAYASA).

perekayasa, instruktur latihan kerja, pegawai pengawas ketenagakerjaan, pengantar kerja. Jabatan fungsional pegawai pengantar masih dalam proses penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 33

:

Cukup jelas.

Pasal 44

:

Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan tugas pada : Bidang Pelatihan Teknis dan Instruktur; Bidang

Pelatihan

Manajemen

dan

Pengukuran

Produktivitas Tenaga Kerja ; Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; Bidang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial; Bidang

Hiegine

Perusahaan

dan

Kesehatan Kerja

(HIPPERKES).


:

Cukup jelas.


6

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents