PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DI PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan dan pelestarian lingkungan sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya secara optimal; b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Taya, Taman Wisata (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
1
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Jahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Turnbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207); 18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; 19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur; 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Rencana Strat.ejik Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 - 2005 ; 23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo. Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PENGELOLAAN HUTAN DI PROPINSI JAWA TIMUR.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi JawaTimur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19.
20.
21. 22.
Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Menteri adalah Menteri yang membidangi Kehutanan. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dilapangan. Polisi Kehutanan adalah Pejabat Kehutanan tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang untuk menjamin terselenggaranya perlindungari hutan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrust air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memepengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lainnya. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (single outlet). Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
3
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, meyeiuruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 24. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air (mengalami degradasi fisik dan kimia). 25. Rehabilitasi Lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. 26. Rehabilitasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumberdaya hutan agar mampu berperan sebagai system penyangga kehidupan. 27. Reboisasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan negara. 28. Penghijauan adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di tanah milik atau luar kawasan hutan negara. 29. Masyarakat Desa Hutan adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang penghidupannya banyak tergantung kepada pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan kehutanan. 30. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan hutan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat; (2) Tujuan pengelolaan hutan agar kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, rehabilitasi dan reklamasi serta perlindungan dan pengamanan hutan dapat diselenggarakan dengan baik dan terintegrasi. BAB III PERENCANAAN HUTAN Bagian Pertama Inventarisasi Pasal 3 (1) Inventarisasi Hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potcnsi kekayaan alam hutan, sosial ekonomi serta lingkungannya secara lengkap pada jangka waktu tertentu ; (2) Inventarisasi hutan terdiri dari: a. inventarisasi hutan tingkat wilayah ; b. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai; dan c. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan ; (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survey mengenai: a. status dan keadaan fisik hutan ; b. flora, fauna dan ekosistemnya ;
4
c. sumber daya manusia ; dan d. kondisi sosial ekonomi masyarakat didalam dan sekitar hutan. Bagian Kedua Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 4 Pengukuhan Kawasan Hutan meliputi kegiatan : a. penunjukkan kawasan hutan ; b. penataan batas kawasan hutan ; c. pemetaan kawasan hutan ; d. penetapan kawasan hutan. Pasal 5 Penunjukkan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan berdasarkan inventarisasi hutan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 6 (1) Penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan penunjukkan kawasan hutan ; (2) Untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Tata Batas dengan Keputusan Gubernur; (3) Penataan batas kawasan hutan terdiri dari: a. Peta trayek penataan batas kawasan hutan; b. Peta pemancangan batas sementara kawasan hutan; c. Peta batas kawasan hutan definitif; (4) Hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas ; (5) Pembuatan peta tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas. Pasal 7 (1) Peta dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Kawasan Hutan ; (2) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat. Pasal 8 Tata cara pengukuhan kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Bagian Ketiga Penatagunaan Kawasan Hutan Pasal 9 (1) Penatagunaan kawasan hutan yang meliputi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan status hutan, berdasarkan hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
5
(2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan hutan ; (3) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsinya ; (4) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perubahan dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung dan atau konservasi ; (5) Status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hutan negara dan hutan hak ; (6) Tata cara penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis Bupati / Walikota setempat. Pasal 10 (1) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan ; (2) Hasil penetapan penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat. Pasal 11 (1) Perubahan fungsi dan status kawasan hutan atas hasil penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri sesuai rekomendasi dari Tim Terpadu Daerah ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tirn Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Keempat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pasal 12 (1) Wilayah pengelolaan hutan dibentuk untuk menjamin terwujudnya kelestarian rnanfaat ekonomi, ekologi, dan sosial secara serasi; (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat Unit Pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai, sosial budaya, ekonomi, kelernbagaan masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Pasal 13 (1) Unit pengelolaan hutan rnerupakan kesatuan pengelolaan hutan yang didasarkan pacla fungsi hutan dan Daerah Aliran Sungai; (2) Pedoman Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 14 Pembentukan wilayah pengelolaan hutan perlu ditetapkan dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan rnanfaat ekonomi masyarakat setempat.
6
Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kehutanan Pasal 15 (1) Rencana Kehutanan disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan ; (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan rnemportimbangkan penilaian terhadap sumber daya yang dilakukan secara periodik ; (3) Rencana kehutanan meliputi rencana kehutanan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek /operasional untuk seluruh fungsi hutan ; (4) Tata cara Penyusunan Rencana Kehutanan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB IV PEMANFAATAN HUTAN Bagian Pertama Jenis Usaha Pemanfaatan Pasal 16 (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan1 tetap menjaga kelestariannya ; (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang sesuai dengan fungsi kawasan hutan ; (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman Nasional, blok perlindungan dan blok koleksi tanaman pada taman hutan raya. Pasal 17 (1) Pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi; (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah : a. budidaya jamur; b. budidaya tanaman obat (herba); c. budidaya tanaman hias; d. budidaya tanaman pangan; e. budidaya perlebahan; f. budidaya persuteraan alam; g. budidaya hijauan pakan ternak; h. budidaya payau; i. budidaya penangkaran satwa dan tumbuhan; j. budidaya rotan; k. budidaya lainnya yang tidak merusak ekosistem sumber daya alam hutan. Pasal 18 (1) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat diiakukan pada hutan lindung dan hutan produksi ; (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan adalah : a. usaha pemanfaatan air ;
7
b. c. d. e.
usaha wisata alam/rekreasi; usaha olahraga tantangan ; perdagangan karbon ; usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. Pasal 19
(1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diiakukan pada hutan produksi; (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan ; (3) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, adalah : a. pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil; b. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji meliputi kegiatan pemanenan, pemelihataan pengolahan dan pemasaran hasil; (4) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. mengikuti aturan teknis yang berlaku; b. setiap produksi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas; c. setiap yang diproduksi dan atau yang akan diangkut wajib dilakukan pemeriksaan berupa pengukuran dan atau pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang; d. terhadap setiap hasil hutan yang diangkut, dimiliki, dan atau dikuasai wajib disertai dengan bukti legalitas hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa (SATS); e. khusus bagi Pengusaha Industri Pengolahan Hasil Hutan wajib mendaftarkan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas mengenai keberadaannya serta penerimaan hasil hutan sebagai bahan baku, hasil produksi, dan pemasaran serta hasil hutan yang diterima berasal dari sumber-sumberyang sah. (5) Tata cara pemanfaatan hasil hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 20 (1) Pemungutan hasil hutan koyu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi alam yang berupa pengambilan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan individu dan atau fasilitas umum penduduk sekitar hutan ; (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan kawasan lindung ; (3) Jenis usaha dalam rangka pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah: a. mengambil madu ; b. mengambil rotan ; c. mengambil buah dan aneka hasil hutan lain ; d. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional. Pasal 21 Pemanfaatan hutan khusus untuk kawasan konservasi selain yang ditetapkan dalam Pasal 16, 18, dan 19, dapat dimanfaatkan atau dilakukan pula kegiatan sebagai berikut: a. pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, pengelolaannya diarahkan untuk terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan hidup ; b. pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, pengelolaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan :
8
1. sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ; 2. sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya ; 3. untuk pemanfaatan secara lestari sumberdaya aiarn hayati dan ekosistemnya. c. pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan : 1. penelitian dan pengembangan; 2. ilmu pengetahuan; 3. pendidikan, pelatihan, penerangan, penyuluhan; 4. kegiatan penunjang budidaya dan budaya. d. pada kawasan Pelestarian Alam dapat pula dilakukan kegiatan Wisata Alam/Rekreasi. Bagian Kedua Perizinan Pasal 22 (1) Dalam rangka Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memiliki izin usaha yang dikeluarKan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur; (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Rencana Karya dan menjaga, memelihara, serta melestarikan tempat usahanya ; (3) Rencana Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Dinas atas nama Gubernur; (4) Dalam pelaksanaan kegiatannya setiap pemegang izin usaha wajib mengikutsertakan masyarakat disekitar hutan. Pasal 23 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat; (2) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada: a. Perorangan ; b. Koperasi; (3) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia ; d. Badan Usaha Milik Negara ; e. Badan Usaha Milik Daerah ; (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia ; d. Badan Usaha Milik Negara ; e. Badan Usaha Milik Daerah ; (5) Izin pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan lindung diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi. Pasal 24 Tata cara pemanfaatan hasil hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
9
Bagian Ketiga Industri Primer Hasil Hutan Pasal 25 (1) Industri primer hasil hutan terdiri dari: a. Industri primer hasil hutan kayu ; b. Industri primer hasil hutan bukan kayu ; (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, dan hasil dari perkebunan berupa kayu ; (3) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin usaha industri atau izin perbuatan industri primer hasil hutan kayu ; (4) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Pasal 26 (1) Terhadap permohonan izin industri primer hasil hutan kayu atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) harus dilengkapi dengan jaminan pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan ; (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik dan tanda daftar industry primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, skala menengah dan skala besar diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran atau pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/Kota dan persetujuan Menteri; (3) Izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan izin perluasannya yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu (chip wood), veneer dan kayu lapis (plywood), laminating veneer lumber dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran atau pertimbangan teknis instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/Kota, dan persetujuan Menteri; (4) Izin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan kapasitas produksi lebih dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, Gubernur memberikan pertimbangan kepada Menteri. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut izin industri primer hasil hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB V PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pasal 28 Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pasal 29 Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
10
Pasal 30 (1) Dalam rangka menunjang kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga penelitian pemerintah maupun swasta melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan hutan secara lestari, dapat ditetapkan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian ; (2) Tujuan ditetapkan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan, pelatihan dan penelitian secara optimal; b. mengembangkan program dan sarana pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional; c. menyediakan pusat informasi dan memacu perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; d. mendorong percepatan pengembangan wilayah ; (3) Penetapan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayai (1), dapat diberikan atas : a. kawasan hutan lindung ; b. zona pemanfaatan Taman Nasional, blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya, dan zona Pemanfaatan Taman Wisata Alam ; (4) Tata cara penetapan dan pelaksanaan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian diatur lebih lanjut oleh Gubernur. BAB VI PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR Pasal 31 (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistemnya ; (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dalam bentuk : a. pengkajian, penelitian dan pengembangan ; b. penangkaran ; c. perburuan ; d. perdagangan ; e. peragaan ; f. pertukaran ; g. budidaya tanaman ; h. pemeliharaan untuk kesenangan ; (4) Pengangkutan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka pemanfaatan diwajibkan memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS); (5) Tata cara pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BAB VII REHABILITASI DAN REKLAMASI
11
Pasal 32 Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di dalam dan diluar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pasal 33 (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan : a. reboisasi; b. penghijauan; c. penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman; atau d. penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif; (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan di semua hutan dan kawasan hutan, kecuali pada suaka alam dan zona inti Taman Nasional; (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur. Pasal 34 (1) Reklamasi hutan meliputi usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukkannya ; (2) Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi; (3) Ketentuan lebih lanjut reklamasi hutan diatur dengan Keputusan Gubernur. Pasal 35 (1) Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib diiakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah Propins: sebuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan ; (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Gubernur. BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pasal 36 (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan usaha untuk :
12
a. mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disehabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama serta penyakit; b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan huian, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan ; (2) Perlindungan dan pengamanan hutan rnerupakan sistem yang meliputi: a. pengembangan sistem pengamanan hutan secara terpadu dengan memberdayakan peran serta masyarakat, kelembagaan, sarana dan prasarana, dan program penunjang lainnya ; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Perlindungan Hutan ; c. pengembangan teknologi terapan dan fisik lingkungan uNtuk penanggulangan hama dan penyakit. (3) Pedoman penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal 37 (1) Perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan terhadap hutan Negara dan hutan hak, serta dilakukan terhadap : a. keberadaan kawasan hutan ; b. potensi dan fungsi hutan ; c. hasil hutan ; d. lahan hutan ; (2) Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan oleh : a. Pejabat instansi kehutanan pusat dan daerah ; b. Polisi Kehutanan ; c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; d. Masyarakat. Bagian Kedua Perlindungan Hutan Pasal 38 (1) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan bencana alam terhadap hutan dilaksanakan kegiatan : a. pemantauan biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam ; b. pembuatan bangunan yang bersifat sipil teknis ; c. pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat; d. penjagaan kelestarian nilai, dan fungsi hutan serta lingkungannya ; e. penjagaan mutu, nilai, dan kegunaan hutan ; (2) Dalam rangka mencegah gangguan hama dan penyakit pada hutan dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. penyelenggaran penelitian ; b. penyelenggaraan karantina tumbuhan dan satwa ; c. pemeliharaan terhadap pohon dan tegakan hutan serta tempat tumbuhnya ; d. pengendalian hama dan penyakit. Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Hutan Pasal 39
13
(1) Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan lahan hutan dalam kawasan hutan, setiap pemanfaatan kawasan hutan tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai kondisi lahan dan lapangan atau melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan ; (2) Setiap pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis peralatan dan metoda penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan lapangan. Bagian Keempat Perlindungan Sumber Air Pasal 40 (1) Sumber air didalam kawasan hutan negara, hutan hak dan hutan lainnya harus dipertahankan (2) Dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, danau, waduk, sungai, anak sungai dan pantai yang terletak didalam kawasan hutan tidak dibenarkan dilakukan penebangan pohon. Bagian Kelima Pengamanan Hutan Pasal 41 (1) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan manusia terhadap hutan dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. perencanaan pengamanan hutan ; b. penyusunan organisasi pengamanan hutan ; c. penyediaan sarana dan prasarana ; d. pengamanan secara preventif dan atau represif; e. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ; f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan ; g. melakukan pengawasan dan pengendalian ; (2) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan ternak terhadap hutan dilakukan : a. penunjukan lokasi penggembalaan ; b. pencarian lokasi penggembalaan ternak yang lebih menguntungkan masyarakat; c. pencarian alternatif mata pencaharian masyarakat; (3) Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dilakukan dengan perencanaan, penetapan organisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pengawasan dan pengendalian. Bagian Keenam Pengamanan Hasil Hutan Pasal 42 (1) Pengamanan hasil hutan dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan, pemungutan dan pengangkutan hasil hutan yang tidak sah ; (2) Setiap hasil hutan yang cliangkut, dikuasai atau dimiliki oleh perorangan, badan hukum atau badan usaha lainnya termasuk koperasi, wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
14
Pasal 43 Dalam rangka melindungi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh undang-undang untuk penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya, dan pemeliharaan, pemanfaatannya harus rnemiliki ijin dan disertai dokumen sesuai dengan peratauran perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Polisi Kehutanan Pasal 44 (1) Dinas bertanggung jawab atas perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lintas Kabupaten/Kota ; (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas diberikan wewenang kepolisian khusus ; (3) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk : a. melakukan kegiatan dan tindakan dibidang kehutanan yang bersifat preventif dan represif; b. mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; c. memeriksa surat-surat atau dok.umen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan; e. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; f. dalam hal tertangkap tangan, berwenang menangkap dan menahan tersangka beserta barang bukti dan dalam waktu yang secepatnya menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; g. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pasal 45 (1) Polisi Kehutanan terdiri dari pejabat struktural dan fungsional kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Dalam rangka mencapai hasil optimal dari pelaksanaan tugas polisi kehutanan, diperlukan pengorganisasian dan peralatan polisi kehutanan yang memadai. Bagian Kedelapan Penyuluhan Kehutanan Pasal 46 (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia ; (2) Penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku, berwenang sebagai pejabat fungsional dengan tugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan ;
15
(3) Pemerintah Propinsi mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan dengan sarana dan prasarana yang memadai; (4) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan melalui penerapan metoda dan materi yang sesuai dengan daerah setempat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, dunia usaha dan masyarakat; (5) Pedoman penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kesembilan Larangan Pasal 47 Setiap orang dilarang : a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya ; b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ; c. merambah kawasan hutan ; d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : • 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ; • 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ; • 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; • 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; • 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ; • 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. e. membakar hutan ; f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ; g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ; h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterarigan sahnya hasil hutan ; j. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang ; k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang ; l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ; m. membuang benda-benda yang dapat rnenyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan ; n. menangkap, mengambil dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. BAB IX ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
16
Pasal 48 (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang menggunakan kawasan hutan maupun pengguna hasil hutan oleh pemrakarsa yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri atas Kerangka Acuan (KA), Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); (2) Bagi pemrakarsa yang tidak menimbulkan dampak penting diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum kegiatan pembangunan dilakukan. Pasal 49 (1) Bagi kegiatan pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan penilaian AMDAL, UKL dan UPL diajukan kepada Dinas ; (2) Bagi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan penilaian AMDAL, UKL, dan UPL diajukan dinas kepada instansi terkait. Pasal 50 (1) Penilaian dokumen AMDAL, UKL, dan UPL bagi kegiatan pemrakarsa pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan dilakukan oleh instansi yang berwenang ; (2) Penilaian dokumen AMDAL, UKL, dan UPL bagi pemrakarsa kegiatan bukan kehutanan pengguna kawasan hutan dan pongguna hasil hutan dilakukan oleh instansi terkait dengan memperhatikan pertimbangan Dinas ; (3) Pemantauan RKL, RPL, UKL, dan UPL kegiatan penggunaan kawasan hutan dan hasil hutan dilakukan oleh Dinas baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan ; (4) Pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh Dinas ; (5) Pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh Instansi terkait dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas ; (6) Pengawasan dan Pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan oleh Instansi terkait dengan pertimbangan dari Dinas. BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 51 (1) Pemerintah Propinsi dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan daerah ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Gubernur. BAB XI SISTEM INFORMASI KEHUTANAN Pasal 52 Pemerintah Propinsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat.
17
Pasal 53 Pelaksanaan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan oleh Dinas. Pasal 54 Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial, perorangan dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas. BAB XII PENGAWASAN Pasal 55 (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisl Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya ; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pasal 56 Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2), dilakukan antara lain, meliputi: a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana ; c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan. Pasal 57 Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) meliputi: a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ; b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan ; c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah. Pasal 58 Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 59 Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan upaya pengelolaan hutan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam program dan pelaksanaan sebagai satu kesatuan.
18
Pasal 60 Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan memperhatikan kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 61 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; (3) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 62 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ; (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkonaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ; c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan , dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ; f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; g. membuat dan menandatangani berita acara ; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitao Undarig-Undang in ukurn Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
19
Pasal 63 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 64 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peiaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal 65 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2003 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 13 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd. H. SOEKARWO, SH, M.Hum LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI E.
20
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 4TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DL PROPINSI JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri, Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai arnanah, karenanya hutan harus diolah dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan dengan kegiatan lainnya sangat jelas dukungannya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Propinsi menunjuk dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaat hutan dilakukan dengan memberikan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumberdaya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutan yang berkisinambungan. Namun melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakatdan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung rnaupun tidak langsung sehingga
21
masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaaian hasil hutan dan informasi kehutanan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 3 Pasal 4
: :
Pasal 5 Pasal 6 Ayat (1) Ayat (2)
: : :
Ayat (3)
:
Ayat (4)
:
Cukup jelas. − Sepanjang hasil inventarisasi hutan beium tersedia, maka penunjukan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah yang ada. − Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal dari suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan keputusan Gubernur. Sedangkan penunjukan kawasan hutan selain hutan produksi dan hutan lindung, Gubernur mengusulkan kepada Menteri. − Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hakhak pihak ketiga, pemancangan batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas definitif. − Pemetaan kawasaan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan berupa peta tata batas yng merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas. Cukup jelas Cukup jelas Panitia Tata Batas adalah Panitia yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penataan batas hutan dimana unsurunsurnya terdiri dari Instansi terkait baik tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Peta penataan batas kawasan yang terdiri dari peta trayek, pada pemancangan batas sementara dan peta batas kawasan definitif dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah Berita Acara tentang hasil penataan kawasan hutan yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri Berita Acara Pengakuan Hasil pembuatan Batas, berita Acara-berita acara lainnya
22
Ayat (5)
:
Pasal 7 Ayat (1) Ayat (2)
: :
Pasal 8 Pasal 9 Ayat (1) sampai dengan (3) Ayat (4)
: : :
Ayat (5) Pasal 10 Pasal 11 Ayat (1)
: : :
Ayat (2) Pasal 12 Ayat (1)
: :
sebagai hasil penataan batas, notulen rapat-rapat Panitia Tata Batas (PTB), dan surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan. Pembuatan peta tata batas kawasan hutan dapat dilaksanakan secara swakelola dan atau dikerjakan oleh pihak ketiga tergantung kapada besarnya dana pembuatan dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup jelas Untuk menjamin keberadaan pihak ketiga, maka sebelum dilakukan tata batas secara definitif diumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tata batas kawasan hutan, apabila masyarakat dcpat menunjukkan tanda bukti hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan maka hak atas tanah tersebut diakui menjadi Enclave. Pengumuman atas pelaksanaan tata batas kawasan hutan dapat dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Cukup jelas Cukup jelas Hutan Konservasi terdiri dari: − Kawasan Suaka Alam ; a. Kawasan Pelestarian Alam ; b. Taman Buru ; − Kawasan Suaka Alam terdiri dari : a. Cagar Alam ; b. Suaka Margasatwa ; − Kawasan Pelestarian terdiri dari: a. Taman Nasional; b. Taman Hutan Raya ; c. Taman Wisata Alam. Cukup jelas Cukup jelas Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang memiliki otoritas ilmiah. Cukup jelas − Wilayah pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan yang ditetapkan untuk wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota, unit pengelolaan yang dikelola secara lestari.
23
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi (bioregion) meletakkan manfaat ekologi berupa perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa sebagai bobot utama yang kemudian baru diikuti oleh pemanfaatan ekologi dan manfaat sosial. − Pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi meletakkan manfaat ekonomi sebagai bobot utama yang kemudian diikuti oleh pemanfaatan ekologi dan manfaat sosial. − Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung meletakkan manfaat perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan sebagai bobot utama kemudian baru diikuti oleh pemanfaatan ekonomi dan sosial Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Rencana jangka panjang adalah rencana kegiatan untuk jangka waktu 10 tahun Rencana jangka menengah adalah rencana kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun Rencana jangka pendek adalah rencana kegiatan operasional yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud zona inti pada Taman Nasional yaitu bagian kawasan taman nasional yang rnutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Yang dimaksud dengan zona rimba pada Taman Nasional yaitu bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti. Yang dimaksud dengan blok perlindungan dan blok koleksi −
Ayat (2) Pasal 13 dan 14 Pasal 15 ayat (1) dan (2) Ayat (3)
: : : :
Ayat (4) Pasal 16 Pasal 17 Ayat (1)
: : :
24
Ayat (2) Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) huruf a huruf b
: : : :
huruf c huruf d
: :
huruf e Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan (3) Ayat 3 huruf a dan b huruf c
: : : :
Ayat (4) huruf a huruf b
: :
Huruf d dan e Ayat 4 Pasal 20 Ayat (1) Ayat (2)
: : : :
tanaman pada Tahura seperti yang dimaksud pada Perda Nomor: 8 Tahun2002 Pasal 1. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pengukuran dan atau pengujian hasil hutan adalah suatu kegiatan dalam pemeriksaan hasil hutan dalam rangka melindungi hak-hak negara yang berkaitan dengan hasil hutan menyangkut jenis, volume dan kualitas hasil hutan. Hasil pengukuran dan pengujian tersebut merupakan dasar penetapan kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi kepada negara. Cukup jelas Perdagangan Karbon adalah usaha yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan seperti pemanfaatan oksigen (Protokol Kyoto). Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pengukuran dan atau pengujian hasil hutan adalah suatu kegiatan dalam pemeriksaan hasil hutan dalam rangka melindungi hak-hak negara yang berkaitan dengan hasil hutan menyangkut jenis, volume dan kualitas hasil hutan. Hasil pengukuran dan pengujian tersebut merupakan dasar penetapan kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi kepada negara. Cukup jelas Yang dimaksud dengan petugas berwenang adalah Petugas Pengawas Penguji Kayu Bulat (P3KB) dan Petugas Pengawas Penguji Kayu Olahan (P3KO). Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud hasil hutan non kayu pada hutan lindung adalah mengambil rotan, mengambil madu dan mengambil buah serta aneka hasil hutan lainnya. Yang dimaksud hasil hutan non kayu pada hutan
25
Pasal 21 Pasal 22 Ayat (1) Ayat (2)
: : :
Ayat (3) dan (4) Pasal 23 dan 24 Pasal 25 ayat (1)
: : :
Ayat (2) sampai dengan (4) Pasal 26 sampai dengan 28 Pasal 29
: : :
Pasal 30 sampai dengan 41 Pasal 42 Ayat (1)
: :
produksi adalah rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, kayu putih dan buah/biji hasil pengayaan lainnya. Cukup jelas Cukup jelas Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat diberikan apabila telah mempertimbangkan kelesiarian hutan dan kesejahteraan masyarakat antara lain, meliputi: a. Kepastian dan keamanan sumber daya hutan ; b. Kepastian potensial; c. Upaya konservasi; d. Sosial ekonomi masyarakat. Cukup jelas Cukup jelas − Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi − Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Cukup jelas Cukup jelas − Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk tujuan strategis dan atau kepentingan umum terbatas ; − Tujuan strategis meliputi kegitan pembangunan untuk kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air. − Kepentingan umum terbatas meliputi kegiatan pembangunan untuk jalan umum dan jalan (rel) kereta api, saluran air bersih atau air lembah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater, telekomunikasi, atasiun pemancar radio atau stasiun relay televisi. Cukup jelas Yang dimaksud dengan tidak sah yaitu pemanfaatan dan pemungutan
26
Ayat (2)
:
Pasal 43 sampai dengan 45 Pasal 46 ayat (1) Pasal 47 Pasal 48 ayat (1)
: : : :
Ayat (2)
:
hasil hutan yang melampaui daya dukung mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai barang bukti. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas − Yang dimaksud dengan dampak besar dan penting di dalam kegiatan AMDAL adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. − Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup studi analis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan. − Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. − Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dad rencana dan/ atau kegiatan. − Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana asaha dan/atau kegiatan. − Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan
27
Pasal 49 Pasal 50 sampai dengan 64
: :
lingkungan yang harus oleh pemrakarsa. Upaya pemantauan (UPL) adalah uraian mengenai upaya lingkungan yang harus oleh pemrakarsa. Cukup jelas Cukup jelas
dilaksanakan lingkungan secara rinci pemantauan dilaksanakan
28
