PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu membentuk suatu lernbaga Dinas yang secara khusus menangani bidang perhubungan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk

Dinas

Perhubungan

Propinsi

Jawa

Timur

dan

menuangkan ketentuari-ketentuanya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 19(50 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA. TIMUR

TENTANG DINAS

PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; 4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur; 5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur;


2

6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Propisi Jawa Timur; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Jawa Timur di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas

Perhubungan

mempunyai

tugas

membantu

Gubernur

dalam

melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: a. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam

rangka penyusunan

program dan rencana kegiatan Dinas Perhubungan; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi; c. pelaksanaan pemberian fasilitasi bimbingan keselamatan dan ketertiban perhubungan, pos dan telekomunikasi; d. pemberian perizinan dan fasilitasi bimbingan penyelenggaraan angkutan laut, udara dan penyeberangan serta perkeretaapian ; e. pelaksanaan

pengendalian

operasi

bidang

perhubungan,

pos

dan

telekomunikasi;


3

f. penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan teknik di bidang pencarian dan penyelamatan; g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perhubungan serta penyidikan pelanggaran di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi; h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas : a. Kepala Dinas ; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Perhubungan Darat; f. Sub Dinas Perhubungan Laut; g. Sub Dinas Perhubungan Udara ; h. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi ; i.

Kelompok Jabatan Fungsional;

j.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pemantauan

dalam

penyelenggaraan

kegiatan

perhubungan

dan

telekomunikasi.


4

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan, serta tugas-tugas hubungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan urusan rumah tangga; f. pengelolaan

produk

hukum

dan

peraturan

perundang-undangan;

g. pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian ; d. Sub Bagian Perlengkapan ;


5

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan; b. mengurus

administrasi

dan

pengelolaan

arsip

serta mengurus

administrasi kebutuhan rumah tangga ; c. melakukan

kegiatan

keprotokolan

dan

perjalanan

dinas serta

menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor; d. melakukan pemberian dan penyajian informasi serta tugas-tugas di bidang hubungan masyarakat; e. menyiapkan bahan dalam penyusunan produk hukum ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Keuangan. mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan rutin dinas ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ; b. menyiapkan

bahan

dalam

rangka melakukan

upaya peningkatan

disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan pegawai ; c. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;


6

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengelola data perlengkapan barang inventaris kantor; b. menyelenggarakan pengadaan perlengkapan ; c. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barangbarang inventaris ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan di bidang penyusunan program.

Pasal 13

Untuk

menyelenggarakan tugas

sebaimana

dimaksud

dalam Pasal 12,

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan kerja Dinas Perhubungan ; b. pengolahan

data

dalam

rangka penyusunan rencana dan program

kegiatan kerja Dinas Perhubungan ; c. pelaksanaan survei dan penelitian dalam rangka penyusunan rencana dan progran kegiatan kerja Dinas Perhubungan ; d. penyusunan

rencana

dan

program kegiatan kerja serta penyusunan

anggaran kegiatan kerja Dinas Perhubungan ; e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian serta penyusunan laporan program kegiatan kerja Dinas Perhubungan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Perencanaan ; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;


7

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas : a. mengumpulkan

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pengolahan data di bidang perhubungan ; b. melakukan

pengelolaan administrasi pengolahan data di bidang

perhubungan ; c. melakukan penyimpanan dan mensistematisasikan data di bidang perhubungan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(2) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan survei dan penelitian ; b. melakukan kegiatan survei dan penelitian di bidang perhubungan ; c. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

menyusun

rencana program

Dinas ; d. melakukan koordinasi dan kerjasama teknik dengan instansi terkait dalam

rangka

penyusunan

rencana

dan

program

di

bidang

perhubungan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan , mempunyai tugas : a. melakukan

monitoring

kegiatan

pelaksanaan

program di bidang

perhubungan ; b. melakukan evaluasi kegiatan program di bidang perhubungan ; c. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan program di bidang perhubungan ; d. menyusun laporan mengenai kegiatan di bidang perhubungan ; e. melakukan

pengarsipan

dan

dokumentasi

pelaksanaankegiatan

program di bidang perhubungan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.


8

Bagian Kelima Sub Dinas Perhubungan Darat

Pasal 16

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan manajemen dan angkutan, sarana dan prasarana bidang perkeretaapian dan penyeberangan, serta pencarian dan penyelamatan. Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana dan

program

pembangunan

pelayanan angkutan

kereta api dan penyeberangan serta pencarian dan penyelamatan ; b. pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan penyeberangan serta pencarian dan penyelamatan ; c. pemberian

bimbingan

dan

teknik

sarana

perkeretaapian

dan

penyeberangan serta pencarian dan penyelamatan ; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri atas : a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Rel ; c. Seksi Pencarian dan Penyelamatan ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

Pasal 19

(1) Seksi

Lalu

Lintas

Angkutan

Sungai

Danau

dan

Penyeberangan,

mempunyai tugas : a. menyusun dan menetapkan jaringan lintas penyeberangan dalam Propinsi; b. menetapkan jadual perjalanan kapal penyeberangan dalam Propinsi;


9

c. menerbitkan pertimbangan angkutan sungai danau dan penyeberangan lintas antar Propinsi; d. menerbitkan izin operasi kapal penyeberangan dalam Propinsi; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

(2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Rel, mempunyai tugas : a. melaksanakan pemantauan dan analisis kinerja operasional kereta api; b. melakukan pemantauan dan analisis kecelakaan kereta api; c. menerbitkan perizinan pembangunan perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan raya ; d. menetapkan

pembangunan

jaringan

jalan

rel

lintas kabupaten

/ kota ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat;

(3) Seksi Pencarian dan Penyelamatan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program pencarian dan penyelamatan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang, sarana dan prasarana ; b. merumuskan sistem koordinasi operasi pencarian dan penyelamatan ; c. menyusun petunjuk pembinaan peralatan pencarian dan penyelamatan ; d. menyusun dan melaksanakan latihan pencarian dan penyelamatan ; e. merumuskan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/organisasi lain dalam pencarian dan penyelamatan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

Bagian Keenam Sub Dinas Perhubungan Laut

Pasal 20

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi,

pengawasan

kegiatan

angkutan

laut,

kepelabuhan

dan

keselamatan pelayaran serta menyusun rencana angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antar moda.


10

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut; b. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhanan; c. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional perkapalan dan kepelautan; d. pembinaan dan pengawasan kegiatan penjagaan dan penyelamatan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang a'iberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Perhubungan Laut terdiri atas : a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; b. Seksi Kepelabuhan ; c. Seksi Perkapalan dan Kepelautan ; d. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut.

Pasal 23

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan kegiatan dan penunjang angkutan laut; b. menyiapkan bahan bimbingan kepada Pengusaha Angkutan Laut; c. meyiapkan bahan pemberian izin usaha Pelayaran Rakyat dan usaha penunjang angkutan laut; d. melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan laut; e. melakukan pengawasan kegiatan operasional Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), jasa pengurusan transportasi dan perusahaan bongkar muat; f. melakukan pengawasan kegiatan

operasional usaha gudang laut

lainnya ; g. melaksanakan

evaluasi

dan

analisis

data

operasional angkutan

laut dan penunjang angkutan laut;


11

h. melaksanakan evaluasi dan analisis kebutuhan ruang kapal dijalur lintas jaringan trayek pelayaran di Propinsi; i.

melaksanakan pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);

j.

mengusulkan jaringan trayek dan mengevaluasj kegiatan angkutan laut perintis;

k. mengevaluasi tarif angkutan ekonomi dan non ekonomi pada lintas Kabupaten/Kota; l.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut;

(2) Seksi Kepelabuhan, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

penetapan

kebijakan

tatanan

dan perizinan

pelabuhan Propinsi; b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan kegiatan pendalaman kolam dan alur pelayaran di pelabuhan Propinsi; c. mengendalikan dan mengawasi kegiatan pihak ketiga di bidang kepelabuhan,

pemanduan,

pengerukan

dan reklamasi di wilayah

laut; d. penyiapan bahan dalam penentuan batas-batas daerah lingkungan kerja

pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

e. penyiapan bahan dalam rangka penetapan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; f. penyiapan bahan bimbingan kegiatan pemanduan, pengembangan, pemeliharaan

fasilitas

dan

peralatan kepelabuhan ;

g. menyiapkan bahan pemberian izin kegiatan kerja keruk dan reklamasi di wilayah laut yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran; h. memantau i.

kinerja

pelayanan

operasional

pelabuhan Propinsi;

mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan operasional di bidang kepelabuhan secara berkala ;

j.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut;

(3) Seksi Perkapalan dan Kepelautan, mempunyai tugas : a. mengusulkan

penetapan

pernasangan dan

pemeliharaan alat

pengawasan, alat pengaman (Rambu-rambu Laut) Lalu Lintas laut dalam wilayah luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil; b. melakukan terlaksananya

penyiapan peraturan

bahan

pembinaan

kegiatan

dan

pengawasan

perkapalan, pelayaran dan

kepelautan ;


12

c. melakukan pemantauan kelaik lautan dan sertifikasi Kapal, dokumen Awak Kapal; d. menyiapkan

bahan

dan

penanggulangan

darurat pencemaran

laut dari kapal di pelabuhan dalam wilayah Propinsi ; e. menyiapkan

pelaksanaan

pembinaan

pengadaan fasilitas penampungan

atas

terselenggaranya

limbah dari kapal di Pelabuhan

dalam wilayah Propinsi ; f. menyiapkan

bahan

usulan

penetapan

atau

perubahan batas-

pelaksanaan

kegiatan navigasi

batas perairan bandar pada pelabuhan ; g. mengendalikan

dan

mengawasi

dan telekomunikasi pelayaran ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut ;

(4) Seksi Penjagaan dan Penyelamatan, mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan bimbingan penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan laut dan pantai; b. mengkoordinasikan

pelaksanaan

operas!

dan

bantuan pencarian

dan penyelamatan ; c. menyampaikan laporan kondisi dan kerawanan perhubungan bidang perhubungan laut; d. melaksanakan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar, pengusutan kecelakaan kapal; e. melaksanakan

pengolahan

dan

analisa

data

mengenai

kecelakaan kapal; f. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembersihan rintangan bawah air yang mengganggu keselamatan pelayaran dan olah gerak kapal; g. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

memberikan

bimbingan

dan

mengevaluasi pelaksanaan pengawasan di bidang survai teknis salvage dan pekerjaan bawah air; h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut.


13

Bagian Ketujuh Sub Dinas Perhubungan Udara

Pasal 24

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

koordinasi

menyangkut

pengendalian

kegiatan

angkutan

udara,

keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara. penyediaan kesiapan operasi fasilitas bandar udara, elektronika, listrik dan navigasi udara, serta penyusunan rencana angkutan udara dengan memperhatikan keterpaduan antar moda.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24,

Sub Dinas Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan pengawasan kelancaran angkutan udara; b. pembinaan dan pengawasan kegiatan sistem operasi dan keselamatan penerbangan serta kelaikan udara; c. pembinaan dan pengawasan kegiatan penyediaan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta penataan fasilitas elektronika dan listrik; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Perhubungan Udara terdiri atas : a. Seksi Angkutan Udara; b. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara; c. Seksi Teknik Kebandarudaraan; d. Seksi Fasilitas Elektronika dan Listrik ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara.


14

Pasal 27

(1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyelenggaraan penerbangan perintis dalam lingkup Propinsi ; b. memproses bahan pemberian izin/rekomendasi Pengurusan Jasa Transportasi (PJT) ; c. menyiapkan bahan pemberian ijin usaha angkutan udara niaga dan izin angkutan udara bukan niaga yang beroperasi di wilayah Propinsi ; d. menyiapkan bahan pemberian flight approval e. pengawasan

terhadap

pelaksanaan

untuk penerbangan ;

ijin

perusahaan angkutan

udara niaga dan angkutan udara bukan niaga ; f. pengawasan

pelaksanaan traffic light oleh

perusahaan angkutan

udara asing ; g. pengawasan flight approval internasional

berjadwal dan tidak

berjadwal; h. menyiapkan bahan pemberian izin usaha Eksploitasi Muatan Peswat Udara (EMPU) yang dilaksariakan oleh pihak swasta dan koperasi; i.

menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan angkutan udara meliputi rute, jadwal dan frekwensi penerbangan ;

j.

pengawasan kegiatan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan Asing (GSA);

k. pengawasan pe/aksanaan tarif angkutan udara dan mengendalikan pelaksanaan kontrak sewa di bandara ; l.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara ;

(2) Seksi

Keselamatan

Penerbangan

dan

Sertifikasi

Kelaikan Udara

mempunyai tugas: a. menyiapkan

bahan

pelaksanaan

pemberian

sertifikasi peralatan

dan fasilitas penunjang operasi bandara; b. menyiapkan

bahan

pembinaan

pelaksanaan

kegiatan

pemeriksaan barang dan atau bahan berbahaya khusus bagi bandara internasional dan domestik ; c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur lalu lintas udara ; d. mengawasi terselenggara.nya pelaksanaan operasional lalu lintas udara ; e. melaksanakan

pengawasan

terhadap

tanda

kecakapan (licence)

Petugas operasi bandara ;


15

f. menyiapkan program pengamanan penerbangan ; g. menyiapkan

bahan

Penerbangan

pemberian

EMPU

dalam

izin

rangka

permohonan

Perusahaan

pengangkutan

bahan-bahan

berbahaya dengan menggunakan pesawat udara ; h. melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terlaksananya peraturan dan prosedur teknis operasional pelayanan keselamatan penerbangan ; i.

menganalisis

dan

mengevaluasi serta menetapkan kebutuhan

pelayanan keselamatan penerbangan ; j.

memantau kegiatan sertifikasi kelaikan pesawat udara ;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kep Sub Dinas Perhubungan Udara ;

(3) Seksi Teknik Kebandarudaraan mempunyai tugas: a. mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan teknik bandara ; b. memberikan rekomendasi pembangunan bandara lapangan terbang dan heliport ; c. memberikan izin/rekomendasi

pembangunan/penggunaan bandara

lapangan terbang/heliport kapasitas <12.500 Lbs ; d. mengendalikan dan

mengawasi pelaksanaan dampak lingkungan

di bandara ; e. mengendalikan dan mengawasi pembangunan di kawasan operasional keselamatan

penerbangan

dan kawasan kebisingan bandara ;

f. mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan / pengoperasian dan pembangunan bandara ; g. mendayagunakan

dan

mengusulkan

perubahan

fungsi fasilitas

bandara ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara ;

(4) Seksi Fasilitas Elektronik dan Listrik mempunyai tugas: a. mengendalikan dan mengawasi terpenuhinya persyaratan teknis operasional fasilitas telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik bandara ; b. mengendalikan dan mengawasi fasilitas penunjang operasi bandara ; c. memberikan

bantuan

teknis

kegiatan

kalibrasi

fasilitas

telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik ; d. mengawasi dan membina profesi teknisi telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik ;


16

e. monitoring dan evaluasi keandalan / unjuk hasil peralatan fasilitas telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik ; f. membimbing dan menilai kegiatan teknik fasilitas elektronika dan listrik bandara ; g. mengendalikan mengawasi pembangunan fasilitas elektronika dan listrik bandara ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara.

Bagian Kedelapan Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi

Pasal 28

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos, telekomunikasi dan teknologi informatika, telekomunikasi khusus serta standardises! pos dan telekomunikasi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi rnempunyai fungsi : a. penyusunan analisis pelayanan dan kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan teknologi informatika, telekomunikasi khusus; b. penyiapan

dan pemberian pertimbangan

telekomunikasi,

teknologi

Informatika

standardisasi

dan

teknis

telekomunikasi

pos,

khusus.di

Propinsi; c. penyusunan

teknis

pelaksanaan

kegiatan

usaha jasa

pos, filateli,

telekomunikasi dan teknologi informatika, telekomunikasi khusus ; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha pos, filateli, telekomunikasi dan teknologi informatika, telekomunikasi khusus; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri atas : a. Seksi Pos; b. Seksi Telekomunikasi;


17

c. Seksi Teknologi Informatika ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan

tanggung

jawab

oleh

Kepala

Sub

Dinas

Pos

dan

Telekomunikasi.

Pasal 31

(1) Seksi Pos mempunyai tugas : a. menyiapkan ketentuan persyaratan pengusahaan jasa titipan; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jasa titipan; c. menyiapkan bahan penetapan standard peralatan pos; d. melaksanakan pembinaan kegiatan filateli; e. melaksanakan analisis data pelayanan jasa pos dan filateli; f. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa pos; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pos danTelekomunikasi;

(2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pertimbangan pengusahaan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; d. melaksanakan analisis data pelayanan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; e. menyiapkan

bahan

bimbingan

dan

petunjuk

teknis

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi;

(3) Seksi Teknologi Informatika mempunyai tugas : a. menyiapkan data tentang teknologi informatika; b. melaksanakan

analisis

penggunaan dan perkembangan teknologi

informatika; c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan teknologi informatika;


18

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa Informatika; e. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknik kegiatan pelayanan infomatika ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pos danTelekomunikasi.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

(1) UPT Dinas Perhubungan, merupakan unsur pelaksana Dinas yang menyelenggarakan fungsi tertentu ;


19

(2) UPT Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Susunan Organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas : Kepala Balai, Sub Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 36

Nomenklatur dan uraian tugas dan fungsi masing-masing UPT Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

Semua Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 38

(1) Setiap

pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Perhubungan

berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


20

Pasal 39

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

(1) Kepala

Dinas dan Wakil. Kepala Dinas dlahgkat dan diberhentikan oleh

Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan- ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


21

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang

dapat

Daerah

ini

mengetahuinya, dengan

setiap

memerintahkan pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi

Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2001 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO, S Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001 Nomor 26 Tahun 2001 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama NIP 510 040 479


22

BAGAN

SUSUSNAN

ORGANISASI

PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR

DINAS

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

: 6 TAHUN 2001

TANGGAL

: 3 MEI 2001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya permintaan jasa perhubungan di daerah, dituntut pula peningkatan kemampuan, baik sarana maupun prasarana transportasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, aman dan nyaman serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Perkembangan pelayanan sistem transportasi yang mempunyai peranan penting dan strategis baik yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta pengendalian struktur pengembangan wilayah terutama yang menyangkut perwujudan hubungan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dituntut adanya penetapan sistem transportasi wilayah terpadu Jawa Timur yang telah memperhatikan tata ruang baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah No; 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah tentang penetapan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Dengan pertimbangan beban kerja serta kondisi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah wilayah, tingkat perkembangan sektor perhubungan, tingkat kegiatan pelayanan sektor perhubungan terhadap masyarakat serta mobilitas kegiatan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sektor perhubungan, maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur menerapkan organisasi dengan 5 (lima) Subdinas dan 1 (satu) Kepala Bagian yang semuanya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 22 : Cukup jelas. Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b

: Cukup jelas.


1

huruf c

: Pelayaran Rakyat Pelra) adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan Kapal Layar bermotor tradisional dan Kapal Motor dengan

ukuran tertentu

(lebih

kecil

dari

175

(seratus tujuh puluh lima) Gross Ton). Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut (misalnya : usaha bongkar muat barang, ekspedisi muatan kapal laut). huruf d sampai dengan h

: Cukup jelas.

ayat (2) huruf a

: Cukup jelas.

Huruf b

: Pendalaman Kolam adalah kegiatan pengerukan di kolam pelabuhan.

Huruf c

: Cukup jelas.

Huruf d

: Daerah

Lingkungan

wilayah

perairan

yang

dipergunakan

Kerja

dan

Pelabuhan

daratan

(DLKR) adalah

pada pelabuhan

umum

secara langsung untuk kegiatan

pelabuhan. Daerah

Lingkungan

adalah

Huruf e

wilayah

Kepentingan

perairan

di

Pelabuhan (DLKP)

sekeliling daerah

kerja

perairan

pelabuhan umum

yang

untuk

menjamin keselamatan pelayaran.

lingkungan

dipergunakan

: Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Yang

dimaksud

Untuk fasilitas

pelabuhan

Kepentingan

khusus

Sendiri

pendukungnya

mencakup Dermaga

(DDKS) adalah dermaga dan

yang

berada

di

dalam

Daerah

Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan

sendiri

guna

menunjang

kegiatan

tertentu. Huruf f

: Kegiatan Pemanduan adalah kegiatan memandu kapal mulai dari memasuki alur pelabuhan, kolam pelabuhan dan sandar di dermaga atau sebaliknya.


2

huruf g

: Rintangan bawah air adalah sesuatu yang menghalangi dan membahayakan alur pelayaran atau keselamatan pelayaran antara lain : bangkai kapal, kabel laut, ranjau laut dan sebagainya.

huruf h dan i

: Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan 26 : Cukup jelas. Pasal 27 ayat (1) huruf a

: Cukup jelas.

Huruf b

: Yang dimaksud dengan menyiapkan bahan pemberian ijin / rekomendasi JPT di wilayah Propinsi adalah pemberian izin / rekomendasi

bagi

perusahaan

JPT

yang

ingin

mengembangkan usaha/membuka cabang di lain wilayah. huruf c

: Cukup Jelas.

huruf d

: Yang dimaksud menyiapkan bahan pemberikan Flight Appoval ( FA ) untuk penerbangan dalam negeri dalam satu propinsi adalah untuk : −

Kegiatan penerbangan unschedule ;

−

Test flight setelah perbaikan / overhoul;

−

Penerbangan captaincy ( peningkatan reting penerbang ).

huruf e

: Cukup Jelas.

huruf f

: Yang dimaksud dengan traffict light adalah penggunaan hak terbang oleh

perusahaan angkutan udara asing yang telah

disepakati dalam perjanjian antar 2 negara. huruf g

: Flight Approval Internasional dikeluarkan oleh Ditjend. Hubud, maka

pengawasan

di

daerah

dilakukan

oleh

Dinas

Perhubungan Sub Dinas Perhubungan Udara Propinsi Jawa Timur. huruf h dan i

:Cukup Jelas.

Huruf j

: Yang dimaksud dengan pengawasan kegiatan kantor cabang perusahaan asing adalah untuk perlindungan dan pembinaan perusahaan Angkutan Udara Asing.


3

huruf k

: Yang

dimaksud

dengan pengawasan

dan pelaksanaan

tarip angkutan udara adalah : −

Dalam rangka meningkatkan, memajukan dan melindungi kepentingan

perusahaan

serta

penjualan

ticket

penerbangan. −

Melindungi kepentingan para pemakai jasa angkutan udara dari praktek calo ticket penumpang pesawat udara.

−

Yang dimaksud dengan pelaksanaan kontrak sewa di bandar udara adalah kontrak-kontrak yang dilakukan antara pihak Pengelola Bandar Udara dengan para perusahaan yang melakukan kegiatan penunjang bandara atau kegiatan penunujang penerbangan.

huruf l

: Cukup jelas

ayat (2) huruf a

: Yang dimaksud menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi peralatan dan fasilitas penunjang operasi bandar udara adalah meliputi pemberian sertifikasi peralatan antara lain: Garbarata, X-ray, Walk trough, kendaraan PKP-PK, dll

huruf b sampai dengan d

: Cukup jelas.

Huruf e

: Yang dimaksud pengawasan terhadap tanda kecakapan (Licence Petugas Operasi Bandar Udara) adalah antara lain bahwa petugas Pengatur Lalu Lintas Udara wajib mempunyai Licence Air Traffic Controller (ATC), petugas parkir pesawat udara wajib mempunyai Licence Marshaller.

Huruf f

: Yang

dimaksud

penerbangan, penerbangan

program

propinsi

berdasarkan nasional

adalah

tentang

program antara

lain

pengamanan pengamanan pengendalian

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan kawasan kebisingan di daerah bandar udara. huruf g sampaidenganhuruf i : Cukup jelas. Huruf j

: Yang dimaksud memantau kegiatan kelaikan pesawat udara adalah pengawasan terhadap kelaikan terbang pewasat udara berikut kelaikan kelengkapan peralatan/persyaratan lain di dalam pesawat udara.

Huruf k

: Cukup jelas.


4

ayat (3) huruf a

: Yang

dimaksud

mengendalikan

dan

mengawasi

penyelenggaraan Teknik Bandar Udara adalah : 1) Mengendalikan dan mengawasi terpenuhinya standart minimal landasan-pacu dan komponen sesuai jenis pesawat udara yang akan mendarat. 2) Pengendalian

dan

Keselamatan

pengawasan

Operasi

terhadap

Penerbangan

Kawasan

(KKOP)

dan

kawasan kebisingan. 3) Pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

daerah

lingkungan kerja bandar udara. Huruf b sampai dengan f

: Cukup jelas.

huruf g

:Yang

dimaksud

mendayagunakan

dan mengusulkan

perubahan fungsi udara adalah : 1) Mengusulkan perubahan status/klasifikasi bandar udara. 2) Mengusulkan

karena

pertimbangan perkembangan

daerah. huruf h

: Cukup jelas.

ayat (4) huruf a

: Cukup jelas.

huruf b

: Yang dimaksud mengendalikan dan mengawasi fasilitas penunjang oprasi bandar udara adalah mengawasi dan mengendalikan terpenuhinya standart operasional peralatan pemeriksaan barang/penumpang di terminal dan fasilitas penunjang keselamatan penerbangan lainnya di bandar udara.

huruf c

: Kegiatan kalibrasi fasilitas navigasi udara adalah dilaksanakan oleh Direktorat Keselamatan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara, sehingga DinasPerhubungan Propinsi Jawa Timur Sub Dinas

Perhubungan

Udara

memberikan

bantuan

teknis

kegiatan kalibrasi fasilitas navigasi udara dilokasi bandara udara di wilayahnya. huruf d sampai dengan h

: Cukup jelas.

Pasal 28 sampai dengan 29 : Cukup jelas. Pasal 31 ayat (1)

: Penjelasan secara umum dari pasal tersebut adalah : −

Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau


5

menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. −

Yang dimaksud penyelenggara adalah badan hukum yang di bentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki Surat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan.

Ayat(2)

: Penjelasan secara umum dari pasal tersebut adalah : −

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

−

Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi menggunakan

kebutuhan jaringan

bertelekomunikasi telekomunikasi,

dengan

antara

lain

penyelenggaraan wartel, internet dan warnet. −

Penyelenggaraan

Telekomunikasi

Khusus

adalah

penyelenggaraan telekomunikasi yang sifatnya, peruntukan dan

pengoperasiaannya

khusus,

antara

lain

Penyelenggaraan Amatir Radio, Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) Pasal 32 sampai dengan 43 : Cukup jelas


6

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents