PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang
: a. bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis merupakan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; b. bahwa
memberikan
pelayanan
publik
yang
dilakukan
oleh
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
secara
berkesinambungan,
seiring
dengan
perkembangan harapan publik yang menunfut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik; c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
maka
perlu
ditetapkan
standar
dan
kriteria
dari
penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima
pelayanan
publik
serta
pihak-pihak
lain
yang
berkepentingan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak publik dalam mendapatkan pelayanan puhlik dalam peraturan daerah. Mengingat
-1-
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (2), ayat (6) , Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28i ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125); 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286; 8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4437); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175); 12. Peraturan
-2-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PELAYANAN PUBLIK DI PROPINSI JAWA TlMUR.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. 5. Komisi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 6. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dennan publik. 7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, 8. Penerima
-3-
8. Penerima layanan publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. 9. Standar pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan dan pihak yang berkepentingan. 10. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan ditetapkan. 11. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah Perwujudan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencanaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik. 12. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayaran yang telah ditentukan. 13. Sengketa pelayanan publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang
pelayanan
publik
antara
penerima
layanan
dengan
penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanon yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 14. Media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan elektronik. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Asas Pasal 2 Asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : a. Asas Kepastian Hukum ; b. Asas Keterbukaan ; c. Asas Partisipatif ; d. Asas Akuntabilitas ; e. Asas Kepentingan Umum
-4-
e. Asas Kepentingan Umum ; f. Asas Profesionalisme ; g. Asas Kesamaan Hak ; h. Asas Keseimbangan Kewajiban ; i. Asas Efisiensi ; j. Asas Efektivitas ; k. Asas Imparsial. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan Pelayanan Publik adalah : a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan
seluruh
pihak
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur. b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang balk, sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Propinsi Jawa Timur, c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. d. mewujudkan partisipasi
dan
ketaatan
masyarakat
dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur. BAB III
-5-
BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Pertama Hak Penerima Layanan Publik Pasal 5 Penerima layanan publik mempunyai hak : a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asasasas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan b.
c. d.
f.
public yang telah ditentukan. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan public. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan
publik dan atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penyelesaian. g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. h. mendapatkan pembelaan, perlindungan, dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik, Bagian Kedua Kewajiban Penerima Layanan Publik Pasal 6 Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk : a. mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. b. memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik. c. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan publik. Bagian Ketiga
-6-
Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat Pasal 7 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan public. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan publik; b. meningkatkan
kemandirian,
keberdayaan
masyarakat
dan
kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ; c. menumbuhkembangkan
kemampuan
dari
kepeloporan
masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik ; d. menumbuhkan
ketanggapsegeraan
masyarakat
untuk
melakukan pengawasan dalam penyelenggaran pelayanan publik ; e. memberikan
saran
dan
atau
pendapat
dalam
rangka
penyelenggaraan pelayanan publik menyampaikan informasi dan atau memperoleh informasi bidang penyelenggaraan pelayanan publik. BAB IV TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 8 Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban : a. mengundang
penerima
layanan
dan
pihak-pihak
yang
berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk merumuskan skandar pelayanan dan melakukan pengawasan atas kinerja pelayanan publik. b. menyelenggarakan
-7-
b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. c. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku. d. menyampaikan
pertanggungjawaban
secara
periodik
atas
penyelenggaraan pelayanan public yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. e. memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatKan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang tejah ditetapkan. f. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, g.
mematuhi peraturan perundang-undargan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 9
(1) Setiap penyelenggara pelayanan Publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 10 (1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagi masyarakat. (2) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan n)asyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelengggara pelayanan publik yang mempunyai kompetensi. (3) Masing-masing
-8-
(3) Masing-masing unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan masyarakat membantu
penyelenggara pelayanan publik dalam
menjalankan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan standar pelayanan publik. (4) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pad pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
Bagian Kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Pasal 11
(1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. (2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai
dengan
standar
pelayanan
publik
masing-masing
penyelenggara pelayanan publik. (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan masyarakat
dengan
standar
dilakukan
pembinaan
pelayanan
dan
publik,
pengembangan
maka
akan
kapasitas
penyelenggaraan pelayanan publik. (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga
-9-
Bagian Ketiga Pelayanan Khusus
Pasal 12
(1) Penyelenggara pelayanan publlk wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan wanita hamil. (2) Penyediaan sarana dan prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib
menjamin
aksesibilitas
pengguna
layanan
yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Tata Perilaku Penyelenggara
Pasal 13 . Penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut: a.
bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional.
b.
bertindak adil dan tidak diskriminatif.
c.
peduli, teliti dan cermat.
d.
bersikap ramah dan bersahabat.
e.
bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelitbelit.
f.
bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun.
g.
transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah langkah yang kreatif dan inovatif.
Bagian Kelima
- 10 -
Bagian Kelima Standar Pelayanan Publik
Pasal 14
(1) Standar pelayanan publik disusun sesuai daogan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang meliputi prosedur dan produk pelayanan publik. (2) Penyelenggara pelayanan
pelayanan
sebagaimana
publik
wajib
dimaksud
menetapkan
pada
ayat
(1)
standar meliputi
penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu. (3) Masing-masing
penyelenggara
pelayanan
public
wajib
menginformasikan standar pelayanan publik kepada masyarakat.
Bagian Keenam Pengaduan Pelayanan Publik
Pasal 15
Tata cara pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut : a.
pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik.
b,
paling
lama
5
(Iima)
hari
setelah
diterimanya
pengaduan
penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti pengaduan tersebut. c.
apabila
penyelenggara
sebagaimana
mestinya
pelayanan atau
publik
tidak
tidak
menanggapi
menerima
pengaduan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengaduan diajukan kepada Komisi Pelayanan Publik. d.
mekanisme pengaduan pelayanan publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
- 11 -
BAB V KOMISI PELAYANAN PUBLIK Bagian Pertama Penetapan dan Kedudukan
Pasal 16
(1) Komisi Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, berkedudukan
nonstruktural,
mempertanqgungjawabkan
bersifat
kinerjanya
independent
kcpada
publik
dan
dengan
menyampaikan laporan kinerjanya kepada DPRD. (2) Komisi Pelayanan Publik berfungsi menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik. (3) Memberikan saran atau masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Daerah dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya melalui DPRD.
Bagian Kedua Pertanggungjawaban
Pasal 17
(1) Komisi Pelayanan Publik menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) secara periodik setiap 4 (empat) bulan, setiap akhir tahun, dan karena khusus serta pada akhir masa jabatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.
Bagian Ketiga
- 12 -
Bagian Ketiga Keanggotaan
Pasal 18
(1) Anggota
Komisi
Pelayanan
Publik
dipilih
melalui
proses
penjaringan, uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang
dilakukan
oleh
DPRD
bersama-sama
dengan
Tim
Independen. (2) Komisi Pelayanan Pubiik terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang tenaga profesional di bidang pelayanan publik, informasi dan komunikasi, kebijakan
publik, politik, hukum dan advokasi
masyarakat. (3) Komisi Pelayanan Publik terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota yang dipilih secara musyawarah dari dan oleh para anggota Komisi. (4) Dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya
Komisi
Pelayanan Publik dibantu oleh Staf Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah.
Pasal 19
Syarat-syarat uhtuk menjadi anggota Komisi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : a.
warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jawa Timur;
b.
bertaqwa kepada Tuhan Yang Mana Esa.
c.
mampu secara jasmani dan rohani;
d,
profesional komunikasi,
dalam
bidang
Kebijakan
pelayanan
publik,
politik,
publik,
informasi
hukum
dan
dan
advokasi
masyarakat; e.
independen dan nonpartisan, serta bukan merupakan pengurus partai politik ataupun organisasi yang berafiliasi pada partai politik;
f.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; g. tidak boleh
- 13 -
g.
tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Bagian Keempat Masa Jabatan
Pasal 20
(1) Komisi Pelayanan Publiks bertugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa Jabatan satu periode berikutnya apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik selama bertugas pada periode sebelumnya. (2) Setelah masa jabatan kedua secara berturut-turut anggota Komisi Pelayunan Publik tidak dapat dipilih kembali, (3) Masing-masing anggota Komisi Pelayanan Publik harus saling berkerjasama dan kinerjanya dievaluasi setiap tahun oleh DPRD. (4) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan masukan Tim Independen terhadap kinerja Komisi Pelayanan Publik dipandang tidak
memadai
maka
dapat
dilakukan
penggantian
secara
perorangan maupun keseluruhan.`
Pasal 21
Anggota Komisi Pelayanan Pubiik dapat diberhentikan, diberhentikan sementara maupun diganti antar waktu karena : a.
masa jabatannya berakhir.
b.
mengundurkan diri secara sukarela.
c.
meninggal dunia.
d.
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau bagi anggota Komisi Pelayanan Publik yang sedang menjalani proses hukum diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. e. tidak lagi
- 14 -
e.
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Tugas dan Kewajiban Pasal 22
(1) Komisi Pelayanan Publik mempunyai tugas: a. menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik yang memenuhi syarat. b. membuat
pengaturan
mengenai
makanisme,
teknis
dan
prosedur penyelesaian sengketa pelayanan publik. c. melakukan verifikasi dan mediasi antara para pihak yang bersengketa dalam pelayanan publik. d. menindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat kepada komisi. (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya Komisi Pelayanan Publik berkewajiban untuk: a. meminta informasi dari pejabat penyelenggara pelayanan public. b. meminta catatan atau bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang ditangani. c. menghadirkan
pihak-pihak
untuk
kepentingan
konsultasi
maupun mediasi. d, meminta informasi pada penyelenggara pelayanan publik tentang pengajuan keberatan dari masyarakat dan tindak lanjut yang telah di lakukan. e. memberikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik dan melaporkannya kepada DPRD dan masyarakat secara terbuka. (3) Penyelenggara
pelayanan
publik
yang
dimintai
keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi permintaan Komisi Pelayanan Publik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI
- 15 -
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 23 (1) Semua anggaran pelayanan publik pada instansi pemerintah dibebankan pada masing-masing penyelenggara pelayanan publik. (2) Anggaran untuk pembiayaan Komisi Pelayanan Publik di bebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi JawaTimur.
BAB VII KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Pelanggaran
Pasal 24
(1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi,
Bagian Kedua Sanksi Administrasi
Pasal 25
(1) Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dikenakan sanksi administrasi. (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan list;
- 16 -
a. peringatan list; b. peringatan tertulis; c. penundaan kenaikan pangkat; d, penurunan pangkat; e. mutasi jabatan; f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu; g. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Sanksi Pidana
Pasal 26
(1) Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
.
(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4) Tindak pidana sebag-aimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.
Bagian Keempat
- 17 -
Bagian Keempat Penyidikan Pasal 27 (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di instansi penyelenggara pelayanan publik yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayanan publik, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan keterangan
pemeriksaan berkenaan
atas
dengan
kebenaran tindak
laporan
pidana
di
atau bidang
pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diduga melakukan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan usaha sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pelayanan publik; d. melakukan,
pemeriksaan
atas
pembukuan,
catatan,
dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan publik; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pelayanan publik; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan publik; (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. (4) Penyidik pegawai
- 18 -
(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 9 (sembilan) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Desember 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
- 19 -
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 6 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd. Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum Sesuai dengan aslinya, A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
INDRA WIRAGANA, SH. Pembina Utama Muda NIP. 510 090 148
- 20 -
