ESA HILANG DUA TERBILANG
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di bentuk Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengamanahkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka perlu membentuk Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
-22.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-312. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI dan WALIKOTA TEBING TINGGI MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI.
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. 7. Otonomi Daerah adalah hak wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 11. Peraturan Walikota adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi dan sifatnya mengatur. 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
-515. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan keterbebanan dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Satuan jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi B. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) BPBD merupakan sebagai bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
-6(2) BPBD adalah Lembaga non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Walikota. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 BPBD mempunyai tugas: a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mangendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. (2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-7Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7 (1)
(2)
(3)
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Masa jabatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat professional selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, terdiri atas: a. Ketua, dijabat oleh Kepala BPBD; dan b. Anggota, berasal dari: 1. instansi/lembaga pemerintah daerah yakni dari perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana; dan 2. masyarakat professional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di daerah. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat professional. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat professional dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD. Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 9
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
-8Pasal 10 (1)
(2)
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana. Pasal 11
(1)
(2)
(3)
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana. Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12
Susunan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas: a. Kepala Pelaksana; b. Sektretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f. Kelompok jabatan fungsional. BAB V ESELON JABATAN Pasal 13 (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Sektretariat dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV.a.
-9BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14 (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sektretariat, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu melalui pembahasan pada Baperjakat BAB VII TATA KERJA Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.
- 11 -
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TEBING TINGGI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 7 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 Mei 2011
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI KEPALA
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI - PROFESIONAL / AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT
SEKSI
SEKSI
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. EDDY SYOFIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Syaprin Efendi Harahap
