-1-
ESA HILANG DUA TERBILANG
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEBING TINGGI, Menimbang :
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menindaklanjuti standar pelayanan minimal bidang pelayanan dokumen kependudukan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan; Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
-2-
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI dan WALIKOTA TEBING TINGGI MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai tugas mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi adalah tolak ukur kinerja pelayanan Dokumen Kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 10. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah kerja Kecamatan. 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. 12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 14. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. 15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
-4-
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 2 (1)
(2)
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menyelenggarakan pelayanan Dokumen Kependudukan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Dokumen Kependudukan. SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan yang meliputi: a. jenis pelayanan dasar; b. indikator kinerja; c. nilai SPM; dan d. batas waktu pencapaian.
BAB III TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 3 Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan bidang Dokumen Kependudukan.
Pasal 4 Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan cakupan penerbitan akta kelahiran.
Pasal 5 Nilai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah 100% (seratus persen) untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 100% (seratus persen) untuk cakupan penerbitan akta kelahiran.
Pasal 6 Batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah Tahun 2011 (dua ribu sebelas) baik untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk maupun untuk cakupan penerbitan akta kelahiran.
-5-
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 (1)
(2)
(3)
Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Dokumen Kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan. Penyelenggaraan pelayanan Dokumen Kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyelenggaraan pelayanan Dokumen Kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB V PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 8 Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standar Pelayanan 5 (lima) hari harus selesai diterbitkan KTP.
Pasal 9 Rumus cara perhitungan indikator persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK adalah jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dikalikan100%, dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP yang berusia 17 tahun keatas dan atau telah menikah.
Bagian Kedua Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Pasal 10 Setiap kelahiran yang terjadi di Kota Tebing Tinggi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
Pasal 11 Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi Kependudukan dengan standar waktu pelayanan 7 (tujuh) hari harus selesai diterbitkan.
-6-
Pasal 12 Rumus cara perhitungan indikator cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dikalikan 100%, dibagi dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.
BAB VI PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 13 (1)
(2)
(3)
Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan. Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan; b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan, termasuk kesenjangan pembiayaan; c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan; d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan; dan e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14 (1)
(2)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada Walikota untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan.
Pasal 15 Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-7-
Pasal 16 Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam: a. penerapan SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan; b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; c. pemberian penghargaan bagi aparatur Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik; dan d. pemberian sanksi bagi aparatur Pemerintah Daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1)
(2)
Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan. Walikota melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
BAB IX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah di bebankan kepada APBD Kota Tebing Tinggi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.
-8-
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.
Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 2 November 2011 WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 2 November 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd. HADI WINARNO LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Syaprin Efendi Harahap
-9-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN I.
UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.
- 10 -
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 9
