-1-
ESA HILANG DUA TERBILANG
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Tebing Tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang– Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
-27.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. 18.
19.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
-320. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI dan WALIKOTA TEBING TINGGI MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah kerja Kecamatan. 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. 9. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 11. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. 13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
-414. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 15. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 16. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan penduduk yang terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan. 17. Mutasi Biodata Penduduk adalah setiap Perubahan data yang terjadi karena Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, Pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya. 18. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga. 20. Kartu Keluarga Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing dan dapat dipergunakan seperlunya. 21. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu Keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara dan dapat dipergunakan seperlunya. 22. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. 23. Kepala Keluarga adalah: a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya; b. janda/isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannnya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya; c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya; d. kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya; atau e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan. 24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk. 25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 28. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
-529. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 32. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan. 33. Nomor Induk Penduduk selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk. 34. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi kependudukan. 35. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi kependudukan. 36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 37. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 38. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang terhimpun secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 39. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 40. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 41. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. dokumen kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi;
-6d. e. f.
kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat dalam kesalahan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya Kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 4 Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 5 (1)
Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. menerbitkan dokumen kependudukan; d. mendokumentasikan hasil pendaftaran peduduk dan pencatatan sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
-7(2)
(3)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 6 (1)
(2)
Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil. Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat Keterangan Pindah Datang; c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat Tinggal; f. Surat Keterangan Kelahiran; g. Surat Keterangan Lahir Mati; h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. Pasal 7
(1)
(2)
Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. register Akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan Akta Pencatatan Sipil. Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 8
(1)
(2)
Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
-8d. e. f. g.
tempat dan tanggal peristiwa; tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. BAB V RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 9
Dengan nama Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Pergantian Biaya Cetak. Pasal 10 (1)
(2)
Obyek Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan dan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 11
(1)
(2)
Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP, Surat Keterangan dan Akta Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian sarana administrasi dan pemberian KK, KTP dan Surat Keterangan Tinggal dan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasal 12
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya cetak dan kemampuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-9Pasal 13 (1)
Struktur dari besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal dan Akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
No
Jenis Retribusi Biaya Cetak
1 2 3
KK KTP Surat Keterangan Pelaporan WNA a. Kepala Keluarga b. Istri c. Anak Usia 16 Tahun Ke atas d. Anak di bawah 16 Tahun Kutipan Akta Kelahiran bagi yang berusia tidak lebih 60 (enam puluh) hari bagi WNI dan WNA Kutipan Akta Kelahiran bagi yang berusia lebih 60 (enam puluh) hari bagi WNI dan WNA Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta Perkawinan yang Pencatatan Perkawinan dilaksanakan dalam kantor Kutipan Akta Perkawinan yang Pencatatan Perkawinan dilaksanakan di luar kantor Kutipan Akta Perceraian Catatan Pinggir Pengangkatan Anak Catatan Pinggir Pengakuan Anak Catatan Pinggir Pengesahan Anak Catatan Pinggir Perubahan Nama Catatan Pinggir Perubahan Jenis Kelamin Catatan Pinggir Perubahan Kewarganegaraan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Perbaikan Kutipan Akta Perceraian Formulir Biodata Penduduk Orang Asing (F.1-02) Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data / tambahan anggota keluarga (F.1-03) Surat Kuasa Pengisian Biodata (F.1-04) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (F.105) Formulir Permohonan KK (F.1-06) Formulir Permohonan KTP (F.1-07) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI (F.1 08) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (F.1-09) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (F.1-10) Surat Keterangan Pindah Sementara (F.1-11) Surat Keterangan Tinggal Sementara (F.1-13) Formulir Pendaftaran Penduduk Orag Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas) (F.1-16) Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F.1-18)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tarif Untuk WNI (Rp) 4.000 5.000
Tarif Untuk WNA (Rp) 15.000 25.000
0 0 0 0
60.000 50.000 40.000 30.000
0
0
0
0
0
50.000
25.000
150.000
50.000
250.000
75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 8.000 25.000 75.000 0
250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 250.000 150.000 50.000
1.500
50.000
1.500
50.000
1.500
50.000
1.500 1.500
2.750 2.750
1.500
0
0
50.000
0
50.000
0 0
50.000 50.000
0
50.000
0
50.000
- 10 (2) (3)
(4)
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 14
Wilayah pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut di Daerah. Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan Pasal 15 (1) (2) (3)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan. Bagian Keenam Sanksi Administratif Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pasal 17 (1)
(2)
(3)
(4)
Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang. SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan. Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- 11 Bagian Kedelapan Tata Cara Penagihan Pasal 18 (1)
(2)
(3)
(4)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa atau surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa atau surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. surat paksa atau surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kesembilan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 19 (1) (2)
(3)
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan Pasal 20
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- 12 Pasal 21 (1)
(2)
(3)
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesebelas Asuransi Jiwa Pemilik Kartu Tanda Penduduk Pasal 22 (1) (2) (3)
(4)
Setiap WNI yang memiliki KTP SIAK 5 (lima) tahun yang masih berlaku dapat diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa. Premi asuransi jiwa pemilik Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Besarnya pungutan biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. retribusi pengganti biaya cetak KTP sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah); dan b. premi asuransi jiwa sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengurusan dan klaim dana pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) Perusahaan Asuransi dengan Pemerintah Daerah. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 23
(1)
(2)
(3)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- 13 d.
(4)
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
(1)
(2)
Semua jenis dan tarif retribusi Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang telah berlaku atau yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Formulir-formulir dan blanko-blanko yang masih digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan penggantian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan sesudah itu wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 26 Kewajiban mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru berdasarkan Perda ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.
- 14 Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2001 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.
Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 2011 Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. EDDY SYOFIAN Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd. HASBI BUDIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Syaprin Efendi Harahap
