PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2020 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 sebagai pendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016 – 2020. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Bumbu (RPJMD) Tahun 2016-2020, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.
DAFTAR ISI
Cover ................................................................................................................................................. Kata Pengantar .............................................................................................................................
i
Daftar Isi .........................................................................................................................................
ii
BAB I : PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang ............................................................................................................
I-1
1.2.
Landasan Hukum .......................................................................................................
I-1
1.3.
Maksud dan Tujuan ...................................................................................................
I-4
1.4.
Sistematika Penulisan ..............................................................................................
I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.................................................
II - 1
2.2.
Sumber Daya SKPD ...................................................................................................
II - 17
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD .........................................................................................
II - 20
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................
II - 26
BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...............................................................................
III - 1
3.2.
Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi ...................................
III - 3
3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ...........................................................
III - 7
3.4.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.5.
Pelayanan SKPD..........................................................................................................
III - 7
Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................................
III - 8
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .......................................................................................
4.2 4.3
IV - 1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu ......................................................................................
IV - 1
Strategi dan Kebijakan SKPD ................................................................................
IV - 3
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPO SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.......................
V-1
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................................... BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN ...........................................................................
VI - 1 VII - 1
BAB I PENDAHULUAN RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidupbersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.
1.2
Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Dinas Lingkungan Hidup, mencakup:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3
Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra DLH minimal mencakup:
1.4
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja DLH
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja DLH
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I
Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Organisasi SKPD,
Sumber
Daya
Tugas, SKPD,
Fungsi,
Kinerja
dan
Pelayanan
Struktur SKPD,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan
Isu-isu
Strategis Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan
dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan Draf Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. ……. ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. a.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat 2. Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup 3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 6. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan) Sedangkan
Fungsi
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Tanah
Bumbu
dalam
menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan; 6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup; 7. Pelaksanaan pelayanan umum; 8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.; b.
Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup 2. Sekretariat Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan 3. Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan dan pengkajian lingkungan hidup. Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup; dan
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan 4. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 terdiri dari : a. Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan; dan b. Seksi Pengelolaan Limbah B3 5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Seksi Identifikasi Dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan b. Penanggulangan dan Pemulihan 6. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup, yang terdiri dari : a. Seksi Pengaduan dan penegakan Hukum b. Seksi Peningkatan Kapasitas LH 7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel di bawah ini : KEPALA DINAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL TERTENTU
SEKRETARIS
Fungsional Pengendali Dampak Lingk. Fungsional Pengawas LH / PPLH KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Fungsional Analis Laboratorium
KEPALA BIDANG BIDANG PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN
KEPALA SUB BAGIAN INFORMASI & PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI TATA RENCANA LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PEMBERSIHAN FASUM DAN PERSAMPAHAN
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH
KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH
Berikut penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu : I.
KEPALA DINAS Tugas Pokok: Membantu Bupati Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran; e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup; g. pelaksanaan pelayanan umum; h. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.
SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi badan lingkungan hidup daerah. Sekretariat menyelengarakan fungsi ; a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja badan; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan urusan kepegawaian; d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; dan f. pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. b. c.
melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggandaan; menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;
d.
menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan; e. menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; f. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; g. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan BLHD (RKA); i. menyiapkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan sistem informasi lingkungan; j. menyiapkan bahan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan BLHD; k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan; l. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan; m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumetasi kegiatan badan; n. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan badan; o. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan; p. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. II.1
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); c. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan barang/ aset unit; f. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; g. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensii pegawai; h. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; i. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. k. Monitoring dan evaluasi pelaporan
II.2
Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.Untuk menjabarkan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara; f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung badan; g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor; i. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; j. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan
II.3
SUB BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan rencana evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pengembangan kinerja pada satuan kerja masing-masing; b. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas; c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan dinas; d. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas; e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekapan hasil evaluasi kegiatan; f. melaksanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan badan; g. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan badan secara periodik; h. melaksanakanpenyediandanpengelolaan data/informasilingkunganhidup; i. memberikanpelayananinformasi data; j. melaksanakanpublikasiinformasilingkunganhidupmelalui website dan/atau media lainya;
k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; l. melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan dinas; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan III.
BIDANG TATA LINGKUNGAN Bidang Perencanaan dan kajian lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkajian lingkungan hidup, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 2. Penyusunan dokumen RPPLH; 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 7. Penyusunan instrumen ekonom lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup); 8. Sinkronisasi RLPLH NasionaL Ekoregion; 9. Penyusunan NSDA dan LH; 10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 12. Sosialisasi kepada pemangku RPPLH; 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi; 14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS; 16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ; 17. Pemantauan dan evaluasi KLHS; 18. Koordinasi penyusunaninstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) 19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL); 20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 21. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; 28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati; 31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan 32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati. 33. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL 34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 35. Monitoring dan evaluasi pelaporan
III.1 SEKSI TATA RENCANA LH Tugas Pokok Seksi tata rencana lingkungan hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dampak lingkungan Fungsi 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 2. Penyusunan dokumen RPPLH; 3. KoordinasidansinkronisasipemuatanRPPLHdalam RPJP dan RPJM; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; 9. Penyusunan NSDA dan LH; 10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11. Penyusunan IndeksKualitas Lingkungan Hidup; 12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi; 14. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Menuju Indonesia Hijau 15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 16. Fasilitasiketerlibatanmasyarakatdalampelaksanaan KLHS; 17. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 19. Monitoring dan evaluasi pelaporan III.2 SEKSI KAJIAN DAMPAK PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP Tugas Pokok : Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi mengenai kajian dampak lingkungan Fungsi : 1. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); 2. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); 3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 4. Pelaksanaan proses izin lingkungan. 5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan 7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam 9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 14. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan 15. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman
16. 17. 18. 19. IV.
hayati. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; Pemantauan dan evaluasi KLHS; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Monitoring dan evaluasi pelaporan
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B 3 dan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry; 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; 10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;(diperjelas di uraian Tugas) 12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 13. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah; 14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerahKabupaten/Kota; 26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerahKabupaten/Kota; 30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; 32. Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3); 33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan 34. Monitoring dan evaluasi pelaporan IV.1 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN Tugas pokok : Melaksanakan pengelolaan dan penanganan persampahan Fungsi : 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 2. Penetapantargetpengurangansampahdanprioritasjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk. 8. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; 9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 10. Penyediaan sarpras penanganan sampah; 11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 12. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah; 13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 14. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah; 15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 17. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 18. Pelaksanaanperizinanpengolahansampah,pengangkutansampahdan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 19. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 21. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura; 22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan 23. Monitoring dan evaluasi pelaporan.
IV.2 SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH Tugas pokok : Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan limbah Fungsi : 1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; 9. Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan limbah (cair, B3, medis) 10. Pelaksanaan Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3) 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 12. Monitoring dan evaluasi pelaporan V.
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menyelenggarakan fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pelaksanaan pemantauan kualitas air; Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Penentuan baku mutu lingkungan; Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaanpemulihan pencemaran(pembersihan, remidiasi,rehabilitasidan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; Penentuan baku mutu sumber pencemar; Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; Penyusunankebijakanpembinaanterhadapsumberpencemarinstitusi dan non institusi; Pelaksanaan pembinaan terhadapsumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; 18. Pelaksanaan pemulihan(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan. 19. Melaksanakanpendampinganpemantauanperingkatkinerjaperusahaanterhadappengelo laanlingkungan; 20. Pelaksanaan monitoring pelaporanpelaksanaan RKL-RPL 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas 22. Monitoring dan evaluasi pelaporan V.1
SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN Tugas pokok : Melaksanakan Identifikasi dan pengkajian kualitas lingkungan Fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pelaksanaan pemantauan kualitas air; Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Penentuan baku mutu lingkungan; Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; Melaksanakan pendampingan pemantauan peringkat kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 12. Monitoring dan evaluasi pelaporan V.2
SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN Tugas pokok: Melaksanakan Penanggunalangan dan pemulihan kualitas lingkungan Fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakan lingkungan; Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; Penentuan baku mutu sumber pencemar; Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
9.
Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi. 10. Pelaksanaan monitoring pelaporan pelaksanaan RKL-RPL 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas 12. Monitoring dan evaluasi pelaporan VI.
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup dan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 7. Sosialisasi tata cara pengaduan; 8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan; 14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; 17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 21. Pembentukan panitia pengakuanMHA; 22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; 29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; 30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; 31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 32. Pengembaan kelembagaankelompokmasyarakat peduli LH; 33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; 35. Pengembangan jenis penghargaan LH; 36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; 37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan 39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. 40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 41. Monitoring dan evaluasi pelaporan VI.1 SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Tugas pokok : Menyiapakan bahan, melaksanakan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum Fungsi : 1.
Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 7. Sosialisasi tata cara pengaduan; 8. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9. Penyusunankebijakanpengawasanterhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; 14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH; 15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 16. Penanganan barangbukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan 18. Monitoring dan evaluasi pelaporan. VI.2 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH Tugas pokok : Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kualitas lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Fungsi : 1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pengembangan Sekolah Adiwiyata, pengembangan Peran Serta Masyarakat Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; Pengembangan jenis penghargaan LH; Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
21. 22. 23. 24. 25. 26. VII.
Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional Evaluasi pelaporan pelaksanaan RKL – RPL Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Monitoring dan evaluasi pelaporan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Melaksanakan tugas: 1. Membantu bidang sesuai dengan jabatan fungsional 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
VIII.
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan Fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Validasi klaim ketidakpastian pengujian. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium Penanganan pengaduan hasil pengujian. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalianpencemaran lingkungan. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain. Melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
IX.
SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN Tugas Pokok : Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Laboratorium Lingkungan Fungsi : 1.
Menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan; Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan; Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol; Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi; Menyiapkan bahan kerja antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya; Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, melaksanakan tugas: 1. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan; 2. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan 2.2 SUMBER DAYA SKPD Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, DLH Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 47 orang PNS ditambah 299 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer). Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan pegawai DLH Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1 s/d 1.5. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian Golongan No
Status
I
II
III
IV
Jumlah
1.
PNS
-
17
25
5
47
2.
PTT
-
-
-
-
10
3
THL/Honorer
-
-
-
-
22
-
-
-
-
267
(Kantor) 4
THL/Honorer (Lapangan) Jumlah
346
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian 2017
Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan Golongan No
Unit Kerja
I
II
III
IV
Jumlah
1.
Kepala Dinas
-
-
-
1
1
2
Sekretariat
-
1
4
1
6
3
Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3
-
-
3
-
3
-
9
4
-
12
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Jabatan Fungsional
-
0
3
1
4
-
3
3
2
8
-
2
3
-
5
-
1
7
-
8
4 5
6
7 7
Jumlah
47
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017 Berikut Rincian Data Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017 : NO
NAMA
NIP
JABATAN
1
Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda / IV c
19580507 198503 1 009
Kepala DLH
2
Drs. Zurkani S, M.Si Pembina Tk. I / IV b
19640109 199512 1 003
Sekretaris DLH
3
H. Tinus SP Pembina / IV a
19600628 198202 1 004
Kabid Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4
Zainal Fajar S.Pi Pembina / IV a
19670903 199803 1 009
Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5
Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP Penata TK.I / IIId
19730228 199212 1 004
Kabid Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup
6
Herry Susilo, ST/ Penata TK.I / IIId
19691001 199203 1 013
Kabid. Pengelolaan Sampah dan B3
7
Siti Fatimah SP, MM Pembina / IV a
19720320 199803 2 008
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH
8
Hj. Laili Hartati, SP Penata TK.I / IIId
19740801 200003 2 008
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9
Hanny Ulfiah, S.Hut Penata TK.I / IIId
19770101 200604 2 059
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10
Indah Maya Suryanti, ST Penata TK.I / IIId
19821127 200604 2 023
KasubbagInformasi dan Pelaporan
11
Samsudin Riadi, ST Penata TK.I / IIId
19821113 200604 1 012
Kepala Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup
12
M. Faisal Padli, ST Penata TK.I / IIId
19760202 200604 1 020
Kepala Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan
13
H. Agus Salim, S.Ag Penata TK.I / IIId
19720817 200604 1 043
Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
14
Hairul Saprudin, S.Hut, MS Penata / III c
19780619 200604 1 015
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
15
Zania Safany, S.Pi, MS Penata / III c
19850825 201101 2 016
Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan
16
Syahrojat, ST Penata / III c
19760210 200904 1 001
Kasubbid Wasgakum
17
Luthfiandini Murdianti, S.Si Penata / III c
19820820 201001 2 029
Kasubbid Tekadal
18
Wahyuni, S.Hut Penata Muda TK. I / III b
19770618 2009031 002
Kepala Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan
19
M. Lukman Hakim, ST Penata Muda TK. I / III b
19800921 200904 1 002
Pengawas Lingkungan
20
Medya Rosana Sinaga, ST Penata Muda TK. I / III b
19830108 201001 2 021
Pengendali Dampak Lingkungan
21
Mexi Yunita Abdul Fatah, S.Si Penata Muda TK. I / III b
19860625 201001 2 032
Pengendali Dampak Lingkungan
22
Rizky Kurniawan, SP Penata Muda TK. I / III b
19810522 201101 1 006
Pengendali Dampak Lingkungan
23
Marta Tri Susanti, ST Penata Muda TK. I / III b
19820301 201101 2 002
Pengendali Dampak Lingkungan
24
Herman Ari Afnizar, ST Penata Muda TK. I / III b
19850213 201101 1 009
Pengendali Dampak Lingkungan
25
M. Saleh, SKM Penata Muda TK. I / III b
19850716 201101 1 005
Pengendali Dampak Lingkungan
26
M. Syafrudin Heraini, S.Si Penata Muda / III a
19860122 201402 1 001
Pengawas Lingkungan
27
Mujaiyanah, S.Si Penata Muda / III a
19870107 201402 2 002
Pengawas Lingkungan
28
M. Syarief Budiman, ST Penata Muda / III a
19891005 201504 1 003
Perencana Pertama
29
Firman Hadinata, S.Si Penata Muda / III a
19911115 201504 1 001
Analis Lingkungan
30
Dewi Meilani, A.Md Penata Muda / III a
19750517 200904 2 002
Pengadminstrasi Data
31
H. Heriadi Penata Muda / III a
196106031985121001
Admin Karcis Kecamatan Satui
32
Junindra Jaya,A.Md Pengatur TK. I / II d
19810602 200604 1 023
Pengadminstrasi data
33
Yulia Martasari, A.Md Pengatur TK. I / II d
19850717 200904 2 005
Pranata Laboratorium
34
Moh Prabowo, A.Md Pengatur TK. I / II d
19790101 201001 1 030
Pranata Komputer
35
Sih Lestari, AMKL Pengatur TK. I / II d
19820106 201001 2 012
Analis Laporan
36
Achmad Fachyudi Pengatur / II c
19810816 200604 1 011
Pengadminstrasi Lab
37
Lalu Padlun Pengatur / II c
19731221 200701 1 020
Administrasi Karcis Kab. Tanah Bumbu,
38
Sukma Kencana Marista Pengatur Muda Tk. I / II b
19840119 200903 1 006
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat
39
Zulkarnain Pengatur Muda Tk. I / II b
19690822 199703 1 008
Admin Karcis Kecamatan Kusan Hilir
40
Ciptasari Pengatur Muda TK. I / II b
19840207 201001 2 032
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
41
Renawati Pengatur Muda TK. I / II b
19810915 201001 2 022
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
42
Trismiati Pengatur Muda Tk.I / II b
19840902 201001 2 025
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
43
Dardiansyah Pengatur Muda / II a
19640420 198503 1 017
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat
44
Hamdanah Pengatur Muda / II a
19850703 201001 2 031
Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
45
Murni Wardaniah Pengatur Muda / II a
19780115 201409 2 001
Teknis/Administrasi Lainya
46
M. Fajeri Samsi Pengatur Muda / II a
19801210 201409 1 002
Teknis/Administrasi Lainya
47
Abdul Anwar Pengatur Muda / II a
19830401 201409 1 002
Teknis/Administrasi Lainya
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015– 2019, sasaran dan prioritas pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah : 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta bahan berbahaya dan beracun (B3) 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu : 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak 3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 5. Pencemaran Status Mutu Air 6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 7. Penegakan hukum lingkungan
8. Prosentase Penanganan Sampah 9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dari kegiatan tersebut adalah : 1. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegah pencemaran air 2. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegah pencemaran udara 3. Prosentase jumlah luasan lahan dan/tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 5. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 6. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 2.3.1 KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN TUPOKSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, penilaian lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup data lingkungan hidup tertuang dalam review pencapaian kinerja pelayanan pada Tabel 2.1 dibawah ini.
Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 Target No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BLHD
Target SPM
Target
Indikator
IKU
Lainnya (IKK)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Renstra BLHD Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target
Realisasi Capaian Tahun ke-
x 100%) 2011
2012 2013 2014
(6)
(7)
(8)
(9)
2015
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
100%
60%
80% 100% 100% 100%
0
76%
76%
73%
86,67%
0
95%
100%
73%
86,67%
2
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
100%
60%
80% 100% 100% 100%
0
50%
100%
80%
100%
0
62,5%
100%
80%
100%
3
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
100%
0
0
0
0
20%
40%
100%
0
0
100%
100%
167%
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
100%
70%
80%
90% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
142%
125%
100%
100%
100%
5
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
80%
40%
50%
60%
6
Penegakan Hukum Lingkungan
100%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7
Pencemaran status mutu air
100%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8
Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer Dan Sekunder LH
80%
77%
77%
77%
78%
80%
77%
77%
77%
100%
100%
100% 106,17% 100,38%
9
Persentase Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi
100%
35%
64%
84% 94%
100%
35%
64%
84%
100%
100%
100%
20%
40%
60%
60%
80%
51,95% 55,13% 63,95% 67,78% 60,87% 129,87% 110,26% 106,59% 112,96% 76,09%
82,81% 80,30%
94%
100%
100%
100%
Target No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BLHD
Target SPM
Target
Indikator
IKU
Lainnya (IKK)
(1)
(2) Kualitas
(3)
10
Prosentase Udara
Air
dan
11
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Berdokumen AMDAL
(4)
(5)
70%
80%
40%
Target Renstra BLHD Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target
Realisasi Capaian Tahun ke-
x 100%) 2011
2012 2013 2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
60%
60%
60% 65%
70%
60%
60%
60%
78,76% 81,03%
100%
100%
100% 121,17% 115,76%
50%
60%
60%
80%
40%
72,09%
60%
63,93% 55,36%
100%
144,2%
100% 106,55% 67,8%
80%
2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DLH Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DLH pada level program, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015
Anggaran pada Tahun Uraian
(1)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke(%)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1.802.287.647
2.382.412.153 2.541.532.016
2.671.792.764
2.930.220.184
1.760.184.364
2.307.190.133
2.405.685.906
2.654.123.596
2.930.220.184
97,66
96,84
94,65
99,34
100
225.586.507
234.007.164
Belanja Langsung - Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
397.305.000
266.025.000
279.825.000
476.425.000
514.685.000
372.335.000
263.475.000
272.056.581
465.470.250
507.485.000
93,72
99,04
97,22
97,70
98,60
23.476.000
27.030.000
1.197.528.200
3.177.937.400
2.229.261.400
3.457.838.050
1.780.490.309
945.449.100
1.908.110.050
1.737.861.619
2.957.845.817
1.473.044.996
78,95
60,04
77,96
85,54
82,73
116.592.422
105.519.179
1.501.687.600
1.355.320.000
3.067.070.000
2.088.358.000
426.580.691
1.328.645.000
1.298.196.000
2.988.575.400
2.049.756.000
411.215.000
88,48
95,79
97,44
98,15
96,40
(215.021.382)
(183.486.000)
6.856.608.447
9.722.414.553
11.623.488.416
11.694.413.814
11.121.177.493
6.796.766.799
8.671.630.451
11.589.359.512
823.664.347
741.178.417
- Belanja Barang Jasa - Belanja Modal TOTAL
11.874.250.962
10.648.308.886
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2.4
2016-2020
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument
SWOT
(Strenghts,
Weaknesses,
Opportunities,
dan
threats).
Analisis
ini
untuk
menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal tersebut sebagai berikut : 1.
Faktor Internal : a. Strengths ( Kekuatan ) 1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu b. Weaknesses ( Kelemahan ) 1) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang 3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai
2. Faktor Eksternal a. Opportunities ( Peluang ) 1) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah 2) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup 3) Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik b. Threaths ( Ancaman ) 1) Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor 3) Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni memiliki kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan faktor ancaman. Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut, dikaitkan dengan hasil analisa :
37
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Memperhatikan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019, dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut : - Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati - Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan - Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten - Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup - Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan Berdasarkan 6 (enam) strategi arah kebijakan tersebut, menjadi acuan pengembangan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Bentuk pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Hasil Telaahan Terhadap RTRW / KLHS Berpedoman pada RTRW dan KLHS tahun 2012 masih adanya tumpang tindih pemanfaatan kawasan untuk berbagai sektor kegiatan dan belum pastinya acuan tata ruang wilayah tanpa memperhatikan adanya daya dukung serta daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan pengawasan dan evaluasi pemanfatan ruang belum dapat dimaksimalkan. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) sebagai kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program Raperda atau Perda RTRW terhadap pembangunan Kabupaten beserta evaluasi sebagai rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program Perda/Raperda RTRW dan RPJMD yang telah mengintegrasikan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
38
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
39
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1.1
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”
Misi : 1.
Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point
guna
mendorong
pemanfaatan
keunggulan
maritim
serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2.
Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4.
Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5.
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung
40
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
pelaksanaan misi ke-3 (tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi:
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI) Misi dan Program No
Faktor Permasalahan
KDH dan Wakil KDH
Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
1. Jumlah Sumber
1. Kurangnya kesadaran
terpilih (1)
(2) Misi 3 Pengelolaan
3
dan
Daya
Manusia
pelaku usaha terhadap
kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
Pemanfaatan Sumber Daya
tidak sebanding
pengelolaan
Alam dan Sumber Daya
dengan
Lingkungan Hidup
Ekonomi
tugas
yang
berkelanjutan, berwawasan
Lingkungan
serta
memperhatikan
Kearifan
Lokal
Untuk
Menghadirkan
beban
2. Kurangnya koordinasi
2. Kurang
kelembagaan
memadainya sarana
dan
prasarana
antar
sektor 3. Dominasi
2. Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup 3. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah
investasi
usaha yang berdampak
penunjang
Kesejahteraan
1. Adanya dukungan
besar dan penting
3. Dana
Program
melaksanakan
1. Peningkatan
program
Pengendalian Pencemaran Perusakan
dan Lingkungan
dan
kegiatan belum memadai
Hidup 2. Peningkatan dan
Akses
Kualitas Informasi
Sumber Daya Alam dan
41
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Lingkungan Hidup 3. Program
Peningkatan
Pengendalian Polusi 4. Program
Perlindungan
dan Konservasi Sumber Daya Alam 5. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
1.2
Telaahan Renstra Kementerian dan BLHD Provinsi Kalimantan Selatan
1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA
sebagai
sistem
penyangga
kehidupan
untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. 3.2.2 Telaahan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi
42
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Kalimantan Selatan adalah : Visi : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING” Misi : 1.
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil;
2.
Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
3.
Mengembangkan
Infrastruktur
wilayah
yang
mendukung
percepatan
Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 4.
Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal; dan
5.
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
dengan sasaran jangka menengah adalah: 1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca 3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan 4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang 5. Terwujudnya peningkatan sumber daya alam 6. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH 7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH 8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel Dari uraian sasaran menengah KLHK dan DLH Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat program-program pada KLHK dan DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut : 1. KLHK -
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Program Pengendalian Perubahan Iklim Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Planologi dan Tata Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK
43
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
2. DLH Provinsi Kalsel -
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perlindungan dan konservasi SDA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Pemanfataan Ruang Bila disandingkan, antara program KLHK dan DLH Provinsi Kalsel dengan
program yang ada pada DLH Kabupaten Tanah Bumbu sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut yaitu : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
44
2016-2020
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran Renstra BLHD Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra BLHD Provinsi Kalsel (2)
1
Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2
Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)
3
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4
Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang
5
Terwujudnya peningkatan sumber daya alam
6
Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH
7
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
8
Terwujudnya peningkatan kinerja BLHD Provinsi Kalsel
Sebagai Faktor
Permasalahan Pelayanan BLHD Kab. Tanah Bumbu
Penghambat
(3)
- Pengelolaan LH belum terpadu untuk lintas sektor
(4)
-
- Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar - Belum adanya data penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) - Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan - Masih meningkatnya pencemaran air permukaan oleh aktifitas manusia - Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha - Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan
Pendorong
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas (Kualitas SDM yang masih tergolong rendah dan jumlah diklat tehnis yang diikuti masih sangat terbatas)
-
Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan LH
-
Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan LH
-
Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
-
Kurangnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengendalian dan pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)
-
Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)
(5)
-
Adanya peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan
-
Adanya perangkat pengelolaan LH yaitu Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sehingga dari hasil pengambilan sampel dan pengujian dapat diketahui kondisi lingkungan hidup Kabupaten dalam bentuk IKLH
-
Adanya anggaran
45
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.3
2016-2020
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
1.4
Faktor
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DLH
Permasalahan Pelayanan DLH
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra DLH Provinsi Kalsel, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4 Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu Faktor yang Mempengaruhi Standar
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi
yang
Saat ini
Digunakan
EKSTERNAL INTERNAL (KEWENANGAN DLH)
(DILUAR
Permasalahan Pelayanan BLHD
KEWENANGAN DLH)
(1) 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
(2) 87%
(3) SPM 100% -
(4)
(5)
Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar air
Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas air limbah
(6) Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
46
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Faktor yang Mempengaruhi Standar Aspek Kajian
Capaian/Kondisi
yang
Saat ini
Digunakan
EKSTERNAL INTERNAL
(DILUAR
(KEWENANGAN DLH)
Permasalahan Pelayanan BLHD
KEWENANGAN DLH)
(1)
(2)
(3)
(4) -
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
100%
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
100%
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
100%
SPM 100% -
-
SPM 100%
(6)
Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar
Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas udara dari sumber tidak bergerak
Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada - Belum adanya SDM pengambil sampel/uji kualiats tanah yang kompeten - Belum tersedianya peralatan Lab. Untuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas tanah sehingga sampel tanah yang ada di uji pada Lab. Lain
SPM 100%
(5)
Koordinasi antar bidang dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk
-
Lemahnya koordinasi dalam rangka upaya Pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah oleh Dinas/Ibstabsi terkait sesuai hasil rekomendasi kajian status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas serta belum tersedianya peralatan pengambil sampel maupun pengujian kualitas tanah pada Lab. Lingk BLHD
- Masih kurangnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH - Informasi pengaduan yang kurang jelas dari pengadu
47
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.5
2016-2020
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra DLH Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 1. Kualitas air tercemar “sedang” 2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan Terjadinya degradasi tutupan lahan vegetasi 3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman 4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik belum maksimal
48
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
49
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi DLH Kabupaten Tanah Bumbu Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh ke depan yang ingin dicapai dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi organisasi agar eksis, unggul, antisipasif dan inovatif. Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah ” Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas”. Guna mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup, maka Misi pembangunan yang akan dilakukan adalah : 1.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2.
Meningkatkan kualitas layanan laboratorium Lingkungan Hidup
3.
Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup kabupaten
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kab. Tanah Bumbu Tujuan dan sasaran Rencana Strategis DLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 20162020, adalah sebagai berikut : 1.
Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan : Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran :
2.
Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup
Misi kedua :
Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup
Tujuan : Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup
50
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
3.
Misi Ketiga :
Menyediakan
Data
dan
Informasi
2016-2020
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang Sasaran : Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten Tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan dari misi DLH tersebut menjadi panduan bagi DLH dalam menyusun Renstra DLH tahun 2016– 2020. Penjelasan kesesuaian antara tujuan dan sasaran misi DLH dengan program kegiatan DLH dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.
(1)
TUJUAN
(2)
SASARAN
(3)
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 1
Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup
Mempertahankan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas (IKA)
Air
Indeks Kualitas Udara
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2
Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
Meningkatnya Tingkat kualitas layanan Kepuasan bidang lingkungan Pelanggan hidup Jenis Layanan
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
3
4
4
4
5
4 dok. kajian
4 dok. kajian
MISI 3 : MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
3
Meningkatkan Meningkatnya kualitas data dan data dan informasi informasi bidang bidang lingkungan lingkungan hidup hidup yang valid dan konsisten
Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)
4 Dok. kajian
5 dok. kajian
4 dok. kajian
51
2016-2020
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
MISI 4 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PERKANTORAN,PERTOKOAN dan PEMUKIMAN YANG BERSIH Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
4
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran 60,16 % dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
72,27 %
73,55 % 75,04 % 75,85 %
4.3. Strategi dan Kebijakan DLH 1.
Strategi dari Misi pertama
:
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi : 1. Pengendalian Pencemaran Air 2. Pengendalian Pencemaran Udara 3. Penyediaan Data Lahan Terganggu 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kebijakan yang akan dilaksanakan : 1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha 3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup 4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 2.
Strategi dari Misi kedua
:
Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup
Strategi : 1.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup
Sasaran : 1.
Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
2.
Akreditasi Laboratorium Lingkungan
52
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Kebijakan yang akan dilaksanakan :
3.
1.
Penyediaan Sarana dan Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup
2.
Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara
3.
Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Strategi dari Misi ketiga
:
Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup
Strategi : 1. Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup Sasaran : 1. Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan konsisten Kebijakan yang akan dilaksanakan : 1. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup 4.
Strategi dari Misi keempat :
Mewujudkan
Lingkungan
Perkantoran,
Pertokoan dan Pemukiman yang bersih Strategi : 1.
Penyediaan dan peningkatan jumlah prasarana dan sarana kebersihan dan pengelolaan sampah
2.
Peningkatan jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang melaksanakan program pengelolaan sampah 3R
3.
Peningkatan kepedulian dunia usaha dan LSM dalam melaksanakan program pengelolaan sampah dan limbah
Sasaran : 1.
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Kebijakan yang akan dilaksanakan : 1.
Meningkatkan kemampuan teknis operasional dan manajerial aparatur dibidang kebersihan dan pengelolaan persampahan
2.
Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam kebersihan dan pengelolaan persampahan
3.
Meningkatkan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan program pengelolaan sampah 3R skala kawasan
53
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Arah kebijakan keuangan dalam sisi pengelolaan keuangan operasional untuk pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan yang diberikan, dapat dilakukan dengan berbagai usaha, antara lain : a.
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pengguna pelayanan
b.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya sektor dunia usaha
c.
Melakukan survey dan meningkatkan koordinasi dalam mencari peluang baru atau menggali potensi baru PAD dengan memperhatikan azas lingkungan hidup.
d.
Menciptakan ketertiban dan kedisiplinan administrasi dan keuangan Strategi dan arah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain dengan
tujuan, sasaran strategi sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian misi. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI
: Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas
MISI I
: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran
Tujuan Mengoptimalkan Lingkungan Hidup
Kualitas
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi 1. Pengendalian Pencemaran Air 2. Pengendalian Pencemaran Udara 3. Penyediaan Data Lahan Terganggu 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakehol der dalam pengelolaan lingkungan hidup
Kebijakan 1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha 3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup
54
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup MISI II
: Meningkatkan Kualitas Layanan Laboraturium Lingkungan Hidup
Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
MISI III
1. Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup 2. Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Peningkatan Sarana 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Prasaran Laboratorium Laboratorium Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 2. Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara 3. Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
: Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup
Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan konsisten
Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup
Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup
MISI 4 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PERKANTORAN,PERTOKOAN dan PEMUKIMAN YANG BERSIH Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
1. Penyediaan dan Terciptanya Lingkungan peningkatan jumlah daerah Perkotaan, prasarana dan sarana yang bersih sesuai kebersihan dan dengan ketentuan dan perundangan pengelolaan sampah yang berlaku
1. Penyediaan
dan
peningkatan jumlah prasarana dan
sarana
kebersihan
dan
pengelolaan sampah
2. Peningkatan kelompok masyarakat yang
jumlah swadaya (KSM)
melaksanakan
2. Peningkatan jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM)
program pengelolaan
yang
sampah 3R
melaksanakan program pengelolaan sampah 3R
55
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
3. Peningkatan kepedulian
2016-2020
3. Peningkatan dunia
kepedulian dunia
usaha dan LSM dalam
usaha
dan
melaksanakan
dalam
program pengelolaan
melaksanakan
sampah dan limbah
program
LSM
pengelolaan sampah
dan
limbah
56
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
57
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana progrma dan kegiatan. Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Mengoptimalkan
Kualitas
Lingkungan Hidup
Sasaran
Indikator
Program
Mempertahankan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Mewujudkan
sarana
prasarana
dan
laboratorium
Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup
lingkungan hidup
Tingkat Kepuasan Pelanggan Jenis Layanan
Peningkatan Pengendalian Polusi
MISI 3 : Menyediakan Data Dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Meningkatkan kualitas data dan
informasi
lingkungan hidup
bidang
Meningkatnya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten
Jenis data dan informasi LH
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
58
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
MISI 4 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN PERKANTORAN,PERTOKOAN DAN PEMUKIMAN YANG BERSIH Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu untuk 5 (lima) tahun kedepan seperti ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut ini
59
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
60
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
TABEL 5.1. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2016-2020 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Kelancaran aktivitas kinerja
Sasaran
Aktivitas Kinerja Aparatur
Indikator Sasaran
Lancarnya aktifitas dan meningkat nya realisasi kegiatan aparatur
Program dan Kegiatan
Kode
1.08
1.08
01
01
1.08
1.08
01
01
1.08
1.08
01
1.08
1.08
1.08
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Rp.
Target
Rp.
Target
Tahun 2019
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun 2020
Rp.
Target
Rp.
Target
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
Rp.
Belanja Tidak Langsung
3.430.949.000
3.670.933.028
4.537.430.000
5.218.044.000
6.000.751.000
22.858.107.028
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Belanja Langsung
2.173.419.100
2.305.091.499
2.893.817.499
3.221.497.374
3.535.542.111
49.666.880.083
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100%
1.408.186.600
100%
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Terbayarnya Rekening Kantor
12 Bulan
12 bulan
34.800.000
12 Bulan
01
06
01
01
07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi Keuangan
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
17 unit kendaraa n
17 unit kendaraan
137.000.000
17 unit kendaraan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 Bulan
12 Bulan
153.330.000
1.08
01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
12 Bulan
12 Bulan
1.08
1.08
01
01
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki
12 Bulan (35 unit)
1.08
1.08
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1.08
1.08
01
01
;11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
1.08
1.08
01
01
12
1.08
1.08
01
01
13
09
Tahun 2018
1.523.492.500
100%
1.928.817.500
100%
2.157.801.375
100%
2.398.126.613
100%
9.416.424.588
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
12 Bulan
60.000.000
12 Bulan
66.000.000
12 Bulan
75.900.000
60 Bulan
281.100.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
145.500.000
17 unit kendaraan
150.000.000
17 unit kendaraan
165.000.000
17 unit kendaraan
189.750.000
17 unit kendaraan
787.250.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
12 Bulan
145.750.000
12 Bulan
200.000.000
12 Bulan
230.000.000
12 Bulan
264.500.000
60 Bulan
993.580.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
2.324.000
12 Bulan
2.205.000
12 Bulan
4.000.000
12 Bulan
4.400.000
12 Bulan
5.060.000
60 Bulan
17.989.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
12 Bulan
16.000.000
12 Bulan
17.600.000
12 Bulan
20.000.000
12 Bulan
22.000.000
12 Bulan
25.300.000
60 Bulan
100.900.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
12 Bulan
12 Bulan
43.201.100
12 Bulan
38.583.500
12 Bulan
62.000.000
12 Bulan
68.200.000
12 Bulan
78.430.000
60 Bulan
290.414.600
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
12 Bulan
12.383.500
12 Bulan
12.815.000
12 Bulan
27.000.000
12 Bulan
29.700.000
12 Bulan
34.155.000
60 Bulan
116.053.500
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3 item
12 Bulan
1.150.000
12 Bulan
1.050.000
12 Bulan
4.000.000
12 Bulan
4.400.000
12 Bulan
5.060.000
60 Bulan
15.660.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan ( 8 item)
12 Bulan
84.593.000
12 Bulan
117.214.000
12 Bulan
350.000.000
12 Bulan
385.000.000
12 Bulan
442.750.000
60 Bulan
1.379.557.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
44.400.000
61
2016-2020
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 1.08
1.08
01
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Terbayarnya Surat Kabar
-
-
-
12 bulan
2.280.000
1.08
1.08
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat dan acara
371 OK
12 Bulan
11.130.000
12 Bulan
28.545.000
12 Bulan
45.000.000
12 Bulan
51.750.000
12 Bulan
31.680.000
60 Bulan
1.08
1.08
01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi lintas sektoral
12 Bulan (65 OK)
12 Bulan
427.975.000
12 Bulan
433.675.000
12 Bulan
477.042.500
12 Bulan
548.598.875
12 Bulan
603.458.613
1.08
1.08
01
01
19
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
Terselenggaranya jasa tenaga non pns
23 PTT dan Tenaga Kontrak
24 PTT dan Tenaga Kontrak
470.275.000
303 PTT dan Tenaga Kontrak
526.825.000
303 PTT dan Tenaga Kontrak
510.575.000
303 PTT dan Tenaga Kontrak
561.632.500
303 PTT dan Tenaga Kontrak
1.08
1.08
01
01
21
Rapat-rapat Koordinas dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan
12 Bulan
14.025.000
12 Bulan
7.050.000
12 Bulan
19.200.000
12 Bulan
21.120.000
12 Bulan
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
168.105.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
60 Bulan
2.490.749.988
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
617.795.000
1236 PTT dan Tenaga Kontrak
2.687.102.500
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
24.288.000
60 Bulan
85.683.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya SDM yang handal
Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang bersih, sehat, indah dan nyaman;
Aktivitas kinerja aparatur
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
1.08
1.08
01
03
1.08
1.08
01
03
1.08
1.08
01
15
1.08
1.08
01
15
1.08
1.08
01
15
1.08
1.08
01
15
05
02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung/kantor
-
-
0
-
0
2 Gedung/Kant or
75.000.000
2 Gedung/Kant or
80.000.000
2 Gedung/Kantor
85.000.000
6 Gedung/kantor
240.000.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
100%
100%
22.000.000
100%
22.600.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
194.600.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
54 Pakaian Batik Tradision al
54 Pakaian Batik Tradisional
22.000.000
56 Pakaian Batik Tradisional
22.600.000
58 Pakaian Batik Tradisional
50.000.000
60 Pakaian Batik Tradisional
50.000.000
60 Pakaian Batik Tradisional
50.000.000
288 Pakaian Batik Tradisional
194.600.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
47,71 %
60,16 %
5.083.965.000
72,27 %
6.021.040.000
73,55 %
7.990.352.500
75,04 %
8.223.202.500
75,85 %
8.911.202.500
75,85%
36.229.762.500
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Jumlah sampah yang dikelola
12,22 %
13,33 %
20%
11.805.635.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Kebersihan
Jumlah sarana yang terpelihara
53,00%
7.478.387.500
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah
28 kali
1.096.250.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
2.560.315.000
14,44 %
-
2.859.000.000
-
15,56 %
55,00%
2.049.090.000
2.479.462.500
16,67 %
55,00%
2.364.440.000
2.489.462.500
17,78 %
53,00%
-
6 kali
1.972.790.000
2.509.462.500
224.250.000
4 kali
152.000.000
6 kali
240.000.000
6 kali
240.000.000
6 kali 240.000.000
62
2016-2020
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Mengoptimal kan Kualitas Lingkungan Hidup
Mempertaha nkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
1.08
1.08
01
15
1.08
1.08
01
16
1.08
1.08
01
16
1.08
1.08
Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup
Meningkat nya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten
Jenis data dan informasi LH
1.08
Mengoptimal kan Kualitas Lingkungan Hidup
Mempertaha nkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air dan IKU
1.08
Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup
Meningkatny a data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten Mempertaha nkan kualitas lingkungan hidup
Jenis data dan informasi LH
1.08
Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
1.08
Mengoptimal kan Kualitas Lingkungan Hidup
1.08
Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
Meningkat nya kualitas layanan bidang lingkungan hidup
Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Jenis Layanan
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
01
01
01
01
01
01
01
01
16
16
16
16
16
16
16
16
04
03
04
07
14
19
20
21
22
23
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)
Jumlah sampah yang ditangani
27589,38
35038,51
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.299.400.000
Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup
Cukup
Cukup
1.899.235.000
Cukup
1.207.720.000
Cukup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Terpantaunya kondisi lingkungan hidup Kab. Tanah Bumbu
56 Titik Pemanta uan
56 Titik Pemantauan
37.640.000
56 Titik Pemantauan
29.190.000
74 Titik Pemantauan dan 1 pos pemantauan
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup
Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3 laporan
211.670.000
3 laporan
187.775.000
Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian
282 Pelaksan aan Pengawa san dan/atau evaluasi kebijakan lingkunga n hidup 1 dokumen
1.08
01
16
24
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Desa Binaan dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
Penanggulanga n dan Pemulihan Pencemaran
1 dokumen
69.740.000
2 Desa binaan
32.425.000
Monitoring dan Evaluasi
0 Pelaku Usaha Kegiatan
8 Laporan
37.785.000
Koordinasi penilaian Adiwiyata
Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan/atau Nasional
4 Sekolah Adiwiyata z
5 sekolah Adiwiyata
208.585.000
Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi
0
100 Peserta
34.770.000
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
100%
Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
173 item peralatan lab LH
Laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan
43456 ton
3 laporan
3.221.800.000
1.794.155.000
200.000.000
250.000.000
44651 ton
Baik
74 Titik Pemantauan dan 1 pos pemantauan
3 laporan
3.129.300.000
2.246.002.100
250.000.000
210.375.000
45455 ton
Baik
74 Titik Pemantauan dan 1 pos pemantauan
4.188.950.000
2.685.581.470
300.000.000
3 laporan
45455 ton
15.849.490.000
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Baik
9.832.693.570
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Tanbu
74 Titik Pemantauan dan 1 pos pemantauan
816.830.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
15 Laporan
1.103.327.750
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1 dokumen
23.740.000
1 dokumen
45.000.000
1 dokumen
114.659.600
1 dokumen
5 dokumen
392.307.620
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
10 Desa Binaan dan 4 KSM
296.915.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
3 Kecamatan
350.320.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
21 sekolah Adiwiyata
1.820.567.700
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
300 peserta
261.451.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
100%
111.156.500
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
3.346.238.500
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
64.271.500
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
139.168.020
3 desa binaan
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air dari Kegiatan Usaha Pertambangan
3.010.040.000
243.507.750
2 Desa binaan dan 1 KSM
27.600.000
0
0
2 Desa binaan dan 1 KSM
37.000.000
1 Kecamatan
92.535.000
2 Desa binaan dan 1 KSM
90.142.500
1 Kecamatan
100.000.000
2 Desa binaan dan 1 KSM
109.747.500
1 Kecamatan 120.000.000
4 sekolah Adiwiyata
211.400.000
50 peserta
24.450.000
4 sekolah Adiwiyata
350.000.000
50 peserta
40.000.000
4 sekolah Adiwiyata
476.821.000
50 peserta
74.723.000
4 sekolah Adiwiyata
573.761.700
50 peserta 87.508.000
100%
19.300.000
100%
18.450.000
100%
25.000.000
100%
22.300.000
100% 26.106.500
25 item peralatan lab. LH, 1 IPAL dan 1 bangunan tambahan lab
1.247.320.000
Jumlah Peralatan Laboratorium
1.08
42396 ton
0
0
0
10 unit peralatan lab. LH
221.570.000
1 Laporan
11.575.000
10 unit peralatan lab. LH
1 Laporan
300.000.000
10.915.000
10 unit peralatan lab. LH
1 Laporan
716.260.000
18.275.000
10 unit peralatan lab. LH
861.088.500
1 Laporan
65 unit peralatan lab. LH
4 Laporan 23.506.500
63
2016-2020
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup
Meningkat kan kualitas data dan informasi bidang lingkungan hidup
Meningkat nya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten
Meningkat nya data dan informasi bidang lingkungan hidup yang valid dan konsisten
Jenis data dan informasi LH
Jenis data dan informasi LH
1.08
01
19
1.08
1.08
01
19
1.08
1.08
01
20
1.08
1.08
01
20
Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
1.08
Mewujudkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
Meningkat nya kualitas layanan bidang lingkungan hidup
Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Jenis Layanan
1.08
1.08
Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
16
1.08
Mempertaha nkan kualitas lingkungan hidup
Mempertaha nkan kualitas lingkungan hidup
01
1.08
Mengoptimal kan Kualitas Lingkungan Hidup
Mengoptimal kan Kualitas Lingkungan Hidup
1.08
1.08
1.08
1.08
01
01
01
1.08
1.08
17
1.08
1.08
17
1.08
1.08
17
20
20
20
25
02
02
03
07
08
penyusunan RPPLH
Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar)
Jumlah Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar
1 Laporan
0
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup
80,30%
81%
28.295.000
85%
21.075.000
90%
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH
2 Dokumen
2 buku laporan
28.295.000
2 Dokumen
21.075.000
2 Dokumen
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
90%
90%
490.687.500
93%
585.923.999
95%
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri
Indeks Kualitas Udara
15 Titik Pantau
15 Titik Pantau
27.040.000
sangat baik
17.400.000
sangat baik
30 Titik Pantau air Limbah
30 Titik Pantau air Limbah/ 1 Laporan
50.640.000
2 Akreditas i (pemelih araan akreditasi air dan udara) 1 tahun
1 Laporan
118.015.000
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Akreditasi
Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Jumlah Pelayanan Jasa Laboraturium
0
0
10
0
1 dokumen
0
-
Pengelolaan Keanekaragama n Hayati dan Ekosistem
-
-
-
0
1 dokumen dan perda
300.000.000
135 Unit Usaha
143.705.000
40.000.000
40.000.000
-
135 Unit Usaha
90%
2 Dokumen
-
172.446.000
41.500.000
-
135 Unit Usaha
517.338.000
201.187.000
42.000.000
90%
172.870.000
135 Unit Usaha
90%
41.500.000
1 dokumen dan perda
751.970.000
-
2 Dokumen
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
172.870.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
100%
3.249.222.996
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
sangat baik
271.344.620
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
5 Laporan
353.482.295
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
5 Laporan
770.257.228
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
1800 sampel
1.854.138.853
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
10 Dokumen 42.000.000
634.999.999
60.000.000
98%
sangat baik
732.195.999
100%
79.478.400
805.415.499
sangat baik 87.426.220
1 Laporan
40.440.000
1 Laporan
75.000.000
1 Laporan
89.239.200
1 Laporan 98.163.095
1 Laporan
1 tahun/1200 sampel
294.992.500
1500 sampel
141.590.000
1 Laporan
150.000.000
1 Laporan
171.739.175
1 Laporan
-
-
386.493.999
1600 sampel
349.999.999
1700 sampel
391.739.224
1800 sampel 430.913.131
0
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
451.970.000
188.913.053
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 05
0
-
-
0
-
-
-
-
154.000.000
Persiapan
1 Taman Kehati
79.000.000
75.000.000
150.000.000
1 Kampung Iklim
0
100.000.000
150.000.000
-
Pemeliharaan
404.000.000
1 Kampung Iklim
329.000.000
100.000.000
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1 Taman Kehati
75.000.000
-
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
0
64
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
65
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB VI INDIKATOR KINERJA DLH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 5.
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
6.
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
7.
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
8.
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
9.
Pencemaran Status Mutu Air
10. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 11. Penegakan hukum lingkungan 12. Prosentase Penanganan Sampah 13. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk 14. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 15. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada tabel 6.1.
66
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran SKPD Kondisi Indikator No.
Kinerja
Indikator Kinerja
Standar
Kinerja
Pelayanan
pada Awal
Utama
Minimum
(IKU)
(SPM)
(IKK)
Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
Periode
pada Akhir
RPJMD
Periode RPJMD
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
Indeks Kualitas Air (IKA)
√
-
-
0
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
2
Indeks Kualitas Udara (IKU)
√
-
-
0
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
3
Tingkat Kepuasan Pelanggan
√
-
-
0
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
3,95
3,95
4
Jenis Layanan
√
-
-
3
3
4
4
4
5
5
5
5
Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)
√
-
-
5
4
4
4
4
6
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
-
√
-
7
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
-
√
8
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
-
9
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
10
Pencemaran Status Mutu Air
11
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
12
Penegakan hukum lingkungan
3
4
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen kajian
5 Dokumen
kajian
kajian
kajian
kajian
kajian
kajian
kajian
86,67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
√
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-
√
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-
-
√
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
60,87%
70,37%
72,98%
75,38%
77,60%
79,65%
81,56%
81,56%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-
-
√
67
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
13
Prosentase Penanganan Sampah
√
47,71%
60,16%
72,27%
73,55%
75,04%
75,85%
74,57%
74,57%
14
Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
√
0,1523%
0,1781%
0,2143%
0,,2449%
0,2754%
0,3058%
0,3359%
0,3359%
15
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
√
12,22%
13,33%
14,44%
15,56%
16,67%
17,78%
20%
20%
16
Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan
√
47,71%
60,16%
72,27%
73,55%
75,04%
75,85%
74,57%
74,57%
di
68
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
69
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 20162020. Renstra DLH ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH. Renstra DLH merupakan penjabaran dokumen RPJMD. Selanjutnya Renstra DLH dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DLH yang merupakan rencana tahunan DLH Kab. Tanah Bumbu selama periode lima tahun (2016 – 2020) yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra DLH diterbitkan melalui surat keputusan Kepala DLH, dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan DLH merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kab. Tanah Bumbu.
70
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2016-2020
71
