PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan,
Pelantikan
dan
Pemberhentian
Kepala Desa. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
24,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk
Hukum
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Indonesia Tahun 2014 Nomor 143) ;
(Berita Negara Republik
3
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan
Musyawarah
Mekanisme Desa
Pengambilan
(Berita
Negara
Keputusan
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DAN BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN,
PELANTIKAN
DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.
Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4.
Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
5.
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak
tradisional
yang
diakui
dan
dihormati
dalam
sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat
setempat
dalam
sistem
pemerintahan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 7.
Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4
8.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.
Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan, pelaksanan tekhnis dan sekretariat desa. 11. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 14. Keputusan Kepala Desa, adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 15. Keputusan BPD, adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. 16. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 17. Pemilihan Kepala Desa, adalah Pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa. 18. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang, adalah pemilihan untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang. 19. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa. 20. Tokoh Masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
5
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa. 24. Calon Kepala Desa, adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa. 25. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 26. Penjabat Kepala Desa, adalah seorang Penjabat dari unsur Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan
Pemerintah
Daerah
yang
diangkat
oleh
Bupati
untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 27. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa. 28. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya. 29. Penjaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan ntuk mendapatkan Bakal Calon. 30. Penyaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
untuk
mendapatkan
Bakal
Calon
Kepala
melalui
seleksi
administrasi. 31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 32. Daftar Pemilih Tambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. 33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 34. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
6
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 36. Hari, adalah hari kerja. 37. Lembaga Pemerintahan, adala lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan Negara antara lain Lembaga Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Instansi lain. 38. Lembaga Pemerintahan, adalah ……………………. BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi : a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pasal 3 (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : a. Pemilihan Kepala Desa hanya satu kali ; b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang. (2) Tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Kabupaten. Pasal 5 (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan dilaksanakan dengan mempertimbangkan : a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten ; b. kemampuan keuangan daerah ; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
7
Pasal 6 Bupati menetapkan jenis pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. Pasal 8 (1) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati berwenang menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi di bidang Pemerintahan Desa. (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih. Pasal 9 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. (2) Pembentukan
Panitia
Pemilihan
Kabupaten
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III TAHAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1)
Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan ; b. pencalonan ; c.
pemungutan suara ; dan
d. penetapan. (2)
Ketentuan mengenai teknis Pemilihan Kepala Desa serentak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
8
Bagian Kedua Persiapan Pasal 11 Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan : a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ; b. pembentukan
Panitia
Pemilihan
oleh
BPD
ditetapkan
dalam
jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ; c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan ; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia. Pasal 12 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, bersifat mandiri dan tidak memihak. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa. (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. (4) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD
belum
membentuk
Panitia
Pemilihan
Kepala
Desa,
maka
Camat
memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan. Pasal 13 (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari : a.
Ketua merangkap anggota ;
b.
Wakil Ketua merangkap anggota ;
c.
Sekretaris merangkap anggota ;
d.
Bendahara merangkap anggota ;
e.
Wakil Bendahara merangkap anggota ;
f.
Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
9
(2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme pemilihan. (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD. (4) Panitia
Pemilihan
Kepala
Desa
dalam
melaksanakan
tugasnya
bertanggungjawab kepada BPD. (5) Panitia pemilihan mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara dengan persetujuan BPD. (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ; e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ; f.
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ; h. menfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ; i.
melaksanakan pemungutan suara ;
j.
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;
k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ; dan l.
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
(7) Ketentuan mengenai teknis pembentukan dan pemberhentian Panitia Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
10
Bagian Ketiga Pencalonan Pasal 14 Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan : a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari ; a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ; b. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ; d. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ; e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Pasal 15 (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; c. memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ; f.
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ; i.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
11
j.
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
k. berbadan sehat dan bebas narkoba ; l.
berkelakuan baik ;
m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. (2) Ketentuan mengenai teknis persyaratan menjadi Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan diberikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa. Pasal 17 (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat. (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti. (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti. (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
12
Pasal 18 (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1)
juga
harus
mendapatkan
izin
tertulis
dari
Pejabat
Pembina
Kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat tunjangan Kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah. Pasal 19 Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) juga harus memperoleh persetujuan dari atasannya yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 (1) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan izin pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat. (2) Izin yang diberikan berlaku sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan calon terpilih. Pasal 21 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon. (2) Ketentuan mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
13
Pasal 22 (1)
Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
(2)
Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Pasal 23
(1)
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)
Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 24
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 25 (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa. (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa. (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
14
Pasal 26 (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri. (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa mengundurkan diri secara tertulis, maka secara administratif dianggap tidak ada pengunduran diri, sehingga pemilihan tetap dilaksanakan. (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua sebagai Calon terpilih. (4) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang calon berhalangan tetap, maka diadakan penjaringan dan penyaringan ulang. (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 27 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih ; b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. berdomisili
di
desa
sekurang-kurangnya
6
(enam)
bulan
sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Penduduk ; e. bagi anggota TNI/POLRI, hak memilih berdasarkan ketentuan yang berlaku di instansi induknya. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
15
Pasal 28 (1)
Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2)
Pemutakhiran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
untuk
mengetahui : a. pemilih yang memenuhi syarat berdasarkan usia pemilih, yang sampai dengan
hari
dan
tanggal
pemungutan
suara
pemilihan
sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun ; b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas tahun) tetapi sudah/pernah menikah ; c. pemilih yang telah meninggal dunia ; d. pemilih yang pindah domisili ke desa lain ; atau e. belum terdaftar. (3)
Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS. Pasal 29
(1)
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)
Jangka
waktu
pengumuman
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
selama 3 (tiga) hari. Pasal 30 (1)
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)
Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberi informasi yang meliputi : a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ; b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut ; c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun ; d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)
Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
16
Pasal 31 (1)
Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)
Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Pasal 32
(1)
Daftar
Pemilih
Tambahan
diumumkan
oleh
panitia
pemilihan
pada
tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (2)
Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. Pasal 33
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT. Pasal 34 (1)
DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2)
Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. Pasal 35
(1)
Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan membuat surat undangan untuk setiap
pemilih
yang
berisi
nomor
pemilih,
nama
lengkap
pemilih,
tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, lokasi TPS dan waktu pemungutan suara. (2)
Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan surat undangan kepada pemilih sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum didalam surat undangan dibantu Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Wilayah.
(3)
Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
17
Pasal 36 (1)
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
(2)
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. Pasal 37
(1)
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan ditulis “meninggal dunia”.
(2)
Ketentuan mengenai Penetapan Pemilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 38
(1)
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya
budaya
masyarakat
desa
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (2)
Tata tertib yang memuat tentang tempat, bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan dengan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(3)
Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4)
Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Pasal 39
(1)
Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggungjawab.
(2)
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
(3)
Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(4)
Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalm rangka mewujudkan visi.
(5)
Ketentuan mengenai kampanye diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
18
Bagian Keempat Pemungutan Suara Pasal 40 Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan : a.
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
b.
penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau
c.
dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Pasal 41
(1)
Dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Panitia Pemilihan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPS.
(2)
Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
(3)
Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4)
Ketentuan mengenai pembentukan TPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 42
(1)
Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa wajib hadir ditempat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan, tetapi tidak ditempatkan di panggung khusus calon Kepala Desa.
(2)
Panitia pemilihan memasang pas foto masing-masing Calon Kepala Desa berukuran 20 R ditempat khusus di lokasi TPS.
(3)
Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemungutan suara, maka dianggap Calon Kepala Desa tersebut menerima terhadap hasil pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa oleh Panitia pemilihan.
(4)
Pada saat dimulainya penghitungan suara, Calon Kepala Desa meninggalkan TPS dan digantikan oleh saksi calon. Pasal 43
(1)
Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)
Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
19
(3)
Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
(4)
Seorang pemilih yang berhalangan hadir dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
(5)
Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 44
(1)
Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan : a. pembukaan kotak suara ; b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara ; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
(2)
Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
(3)
Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa. Pasal 45
(1)
Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2)
Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3)
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(4)
Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta
surat
suara
pengganti
kepada
panitia,
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
selanjutnya
panitia
20
Pasal 46 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
(2)
Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 47
(1)
Pencoblosan
kartu
suara
dilaksanakan
dalam
bilik
suara
dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2)
Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3)
Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan. Pasal 48
(1) Sejak ditetapkannya Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa menugaskan saksi. (2)
Ketentuan mengenai penugasan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 49
Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila : a.
Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan ;
b.
Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon ;
c.
Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon yang telah ditentukan ;
d.
Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu
kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon ; atau e.
Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
21
Pasal 50 (1)
Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila : a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ; b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ; c. Terdapat tanda tangan dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih atau tulisan-tulisan lain yang disengaja ; d. Terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang dipilih ; e. Mencoblos tidak pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon dan berada diluar kotak segiempat ; f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat coblos yang disediakan oleh panitia pemilihan ; g. Tidak dicoblos sama sekali ;
(2)
Hal-hal yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada para pemilih pada saat pemungutan suara. Pasal 51
(1)
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara selesai.
(2)
Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan para Calon Kepala desa dan atau saksi.
(3)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Dusun atau TPS masing-masing. Pasal 52
(1)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
(2)
Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
membawa
surat
mandat
dari
calon
yang
bersangkutan
dan
menyerahkannya kepada Ketua Panitia. (3)
Pembacaan surat suara oleh panitia pemilihan dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada saksi calon dan dihadapan pemilih yang hadir.
22
Pasal 53 (1)
Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
(2)
Panitia
memberikan
salinan
Berita
Acara
hasil
Penghitungan
suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. (3)
Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(4)
Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan
administrasi
pemungutan
dan
penghitungan
suara
kepada BPD, segera setelah selesai penghitungan suara. (5)
Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya. Pasal 54
(1)
Dalam
hal
terdapat
saksi
Calon
Kepala
Desa
meninggalkan
tempat
penghitungan suara sebelum proses penghitungan suara selesai, panitia pemilihan meneruskan penghitungan suara. (2)
Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membacakan dan menanda tangani Berita Acara penghitungan suara pada hari dan tanggal itu juga.
(3)
Dalam hal terdapat saksi Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara, pemilihan tetap dinyatakan sah.
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 55
(1)
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
(2)
Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
23
(3)
Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
(4)
Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Terpilih. Bagian Kelima Penetapan Pasal 56
Tahapan Penetapan Calon Terpilih terdiri atas kegiatan : a. laporan
Panitia
Pemilihan
mengenai
Calon
Terpilih
kepada
BPD
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan di lengkapi Berita Acara Pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan ; c.
laporan
BPD
mengenai calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia ; d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ; e.
Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
f.
Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Wakil Bupati atau Camat. Pasal 57
(1) Dalam hal calon terpilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum pelantikan, maka diadakan pemilihan ulang. (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasal 58 (1) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati. (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
24
(3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila
sebagai
dasar
Negara;
bahwa
saya
akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan
segala
peraturan
perundang-undangan
dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “. (5) Pelaksanaan
pengambilan
sumpah/janji
dan
pelantikan
Kepala
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat. (6) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempat lain. (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 59 Kepada Calon Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa diberikan petikan Keputusan Bupati. Pasal 60 Pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 61 Dalam hal pelantikan Kepala Desa ditunda oleh Bupati karena alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan,
Desa/pelaksana tugas Kepala Desa.
Bupati
menetapkan
Penjabat
Kepala
25
BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 62 (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa
antar
waktu 6 (enam)
waktu
dilaksanakan
paling
lama
dalam
jangka
bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan
mekanisme sebagai berikut : a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi : 1. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan ; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh
Panitia
Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk ; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan ; 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ; dan 6. Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon
yang
dimintakan
pengesahan
musyawarah
Desa
untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan : 1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan ; 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara ; 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa ; 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa ;
26
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa ; 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Terpilih ; 7. pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan ; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD ; dan 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB V SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 63 Panitia Pemilihan, BPD, Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 64 (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. (3) Bupati
memerintahkan
Panitia
Pemilihan
Kabupaten
untuk
melakukan
pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan perhitungan ulang surat suara.
27
BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 65 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut. (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa. (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 66 (1) Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia ; b. pemintaan sendiri ; c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya ; b. tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; d. melanggar larangan bagi Kepala Desa ; e. adanya
perubahan
status
desa
menjadi
kelurahan,
penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan Desa ; f.
tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
28
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 67 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 68 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 69 Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 70 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 71 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
29
Pasal 72 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa. Pasal 73 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas,
wewenang,
kewajiban
dan
hak
Kepala
Desa
sampai
dengan
ditetapkannya Kepala Desa. (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan administratif. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Pasal 74 (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa. (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah. Pasal 75 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
30
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Pasal 76 (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ; c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. Pasal 78 (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.
31
Pasal 79 (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa. (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit yang merawat Kepala Desa, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya,
maka
Bupati
memberhentikan
yang
bersangkutan
dari
jabatannya dengan mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD dan menetapkan Penjabat Kepala Desa. BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 80 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo. (2) Dana
bantuan
dari
APBDesa
untuk
kebutuhan
pada
pelaksanaan
pemungutan suara. (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan APBDesa. (4) Ketentuan mengenai teknis biaya pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 82 Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya. Pasal 83 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
32
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal , 20 Pebruari 2015 BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 26 Maret 2015 Nomor 01 Seri E
Kabupaten
Probolinggo
Tahun
SEKRETARIS DAERAH ttd H. M. NAWI, SH. M. Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19590527 198503 1 019 Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tk. I NIP. 19630619 199303 2 003
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 065-1/2015
2015
33
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I.
PENJELASAN UMUM Desa dan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan
Pelaksanaan
Pemerintah
Nomor
Undang-Undang
43
Nomor
Tahun 6
2014
Tahun
tentang
2014
Peraturan
tentang Desa
merupakan satu kesatuan masyarakat okum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub hukum penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki
kewenangan
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan
masyarakat. Bahwa
untuk
melaksanakan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
: Cukup jelas.
Pasal 4
: Cukup jelas.
Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
34
Pasal 8
: Cukup jelas.
Pasal 9
: Cukup jelas.
Pasal 10
: Cukup jelas.
Pasal 11
: Cukup jelas.
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (3)
: Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental yang tidak dapat berfungsi dengan
normal,
dibuktikan
dengan
Surat
Keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui
keberadaannya
tanpa
keterangan
apapun selama 1 (satu) bulan, dibuktikan dengan pernyataan
dari
keluarga
terdekat
yang
bersangkutan diketahui Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa. Pasal 13 ayat (4)
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (5)
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (6)
: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (7)
: Cukup jelas.
Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (1)
: Yang
dimaksud
dengan
pejabat
pembina
kepegawaian adalah : a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi ; b. Bupati/Walikota
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ; c. Lembaga Kementerian dan Instansi vertikal berlaku
sesuai
perundang-undangan instansinya. Pasal 18 ayat (2)
: Cukup jelas.
dengan yang
ketentuan berlaku
di
35
Pasal 18 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 19
: Cukup jelas.
Pasal 20
: Cukup jelas.
Pasal 21
: Cukup jelas.
Pasal 22
: Cukup jelas.
Pasal 23
: Cukup jelas.
Pasal 24
: Yang dimaksud dengan seleksi tambahan adalah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
lebih
dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Seleksi ini berdasarkan lamanya pengalaman bekerja
di
lembaga
pemerintahan,
dengan
ketentuan : 1. Apabila bakal calon yang terseleksi pada tahap ini telah terjaring 5 (lima) orang, maka tidak dilakukan seleksi pada tahap berikutnya; 2. Apabila berdasarkan lamanya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan masih melebihi 5 (lima) orang, maka diadakan seleksi berdasarkan tingkatan pendidikan tertinggi dari bakal calon ; 3. Apabila
bakal
calon
berdasarkan
pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan masih
melebihi
5
(lima)
orang,
maka
diadakan seleksi berdasarkan kriteria usia tertua sampai mendapatkan calon Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang.
36
b. Tingkat Pendidikan Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan dari tahap seleksi pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan
dan
ditentukan
berdasarkan
tingkatan pendidikan tertinggi dari bakal calon, dengan
ketentuan
apabila
bakal
calon
melebihi 5 (lima) orang dan bakal calon yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan kurang dari 5 (lima) orang, maka bakal
calon
yang
mempunyai
pengalaman
bekerja di Lembaga Pemerintahan dinyatakan lolos
seleksi,
dan
bakal
calon
selebihnya
dilakukan seleksi berdasarkan kriteria tingkat pendidikan tertinggi sampai didapatkan calon Kepala Desa keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang. c. Usia Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan apabila bakal calon yang di seleksi
dari
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan belum mencapai 5 (lima) orang calon Kepala Desa, dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua. Pasal 25
: Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (4)
: Yang dimaksud
dengan berhalangan
tetap
adalah menderita sakit mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara
normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang
keberadaannya,
dan/atau tanpa
tidak
keterangan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pasal 26 ayat (5)
: Cukup jelas
Pasal 27
: Cukup jelas.
Pasal 28
: Cukup jelas.
diketahui apapun
37
Pasal 29
: Cukup jelas.
Pasal 30
: Cukup jelas.
Pasal 31
: Cukup jelas.
Pasal 32
: Cukup jelas.
Pasal 33
: Cukup jelas.
Pasal 34
: Cukup jelas.
Pasal 35
: Cukup jelas.
Pasal 36
: Cukup jelas.
Pasal 37
: Cukup jelas.
Pasal 38
: Cukup jelas.
Pasal 39
: Cukup jelas.
Pasal 40
: Cukup jelas.
Pasal 41
: Cukup jelas.
Pasal 42
: Cukup jelas.
Pasal 43
: Cukup jelas.
Pasal 44
: Cukup jelas.
Pasal 45
: Cukup jelas.
Pasal 46
: Cukup jelas.
Pasal 47
: Cukup jelas.
Pasal 48
: Cukup jelas.
Pasal 49
: Cukup jelas.
Pasal 50
: Cukup jelas.
Pasal 51
: Cukup jelas.
Pasal 52
: Cukup jelas.
Pasal 53
: Cukup jelas.
Pasal 54
: Cukup jelas.
Pasal 55
: Cukup jelas.
Pasal 56
: Cukup jelas.
Pasal 57
: Cukup jelas.
Pasal 58
: Cukup jelas.
Pasal 59
: Cukup jelas.
Pasal 60
: Cukup jelas.
Pasal 61
: Cukup jelas.
Pasal 62
: Cukup jelas.
Pasal 63
: Cukup jelas.
38
Pasal 64 ayat (1)
: Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (4)
: Perhitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut : a. Penghitungan
suara
dilakukan
secara
tertutup ; b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya ; c. Saksi
pasangan
calon,
panitia
pengawas,
pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan
proses
penghitungan
suara
secara jelas ; d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar
tempat
dan
waktu
yang
telah
ditentukan ; e. Terjadi
ketidak
konsistenan
dalam
menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Pasal 65
: Cukup jelas.
Pasal 66
: Cukup jelas.
Pasal 67
: Cukup jelas.
Pasal 68
: Cukup jelas.
Pasal 69
: Cukup jelas.
Pasal 70
: Cukup jelas.
Pasal 71
: Cukup jelas.
Pasal 72
: Cukup jelas.
Pasal 73
: Cukup jelas.
Pasal 74
: Cukup jelas.
Pasal 75
: Cukup jelas.
Pasal 76
: Cukup jelas.
Pasal 77
: Cukup jelas.
Pasal 78
: Cukup jelas.
Pasal 79
: Cukup jelas.
39
Pasal 80 ayat (1)
: Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Probolinggo adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya,
honorarium
pelantikan. Pasal 80 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 80 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 80 ayat (4)
: Cukup jelas.
Pasal 81
: Cukup jelas.
Pasal 82
: Cukup jelas.
Pasal 83
: Cukup jelas.
Pasal 84
: Cukup jelas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOR 25
panitia,
dan
biaya
