PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir merupakan jenis pungutan Kabupaten/Kota;

b.

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

4.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 1

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak. e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. f. Dinas Pendapatan Kabupaten adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Koordinator didalam Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, 2

Koperasi Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;. i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara ditempat parkir; j. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Landak dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu dan atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya; k. Retribusi Parkir adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian tempat-tempat parkir dalam Daerah Kabupaten Landak; l. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi; m. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum ditetapkan oleh Kepala Daerah; n. Kupon Retribusi Parkir disingkat (KRP) adalah karcis tanda pembayaran retribusi parkir yang digunakan sebagai tanda pembayaran oleh setiap pengguna jasa parkir; o. Surat Pemberitahuan disingkat (SPT) adalah surat yang oleh wajib pungut retribusi digunakan untuk melapor data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhitung menurut ketentuan menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku; p. Nota Retribusi adalah perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, berfungsi sebagai surat kuasa untuk menyetor retribusi; q. Surat Ketetapan Retribusi disingkat (SKR) adalah surat keterangan retribusi yang diterbitkan secara jabatan; r. Surat Ketetapan Retribusi Tambahan disingkat (SKRT) adalah surat keputusan yang menambah jumlah retribusi yang telag ditetapkan; s. Surat Tagihan Retribusi disingkat (STR) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa Denda Administrasi t. Pemeriksa adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan; u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah; v. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 3

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir. (2) Objek Retribusi adalah jasa perparkiran yang disediakan oleh Pemerintah. (3) Tempat-tempat parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 3 (1) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat-tempat yang dipergunakan di Kantor-kantor Pemerintah, rumah ibadah, atau tempat lain yang sifatnya untuk kepentingan sosial. (2) Ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak Kepala Daerah untuk menetapkan sebagai Objek retribusi apabila tempat-tempat dimaksud itu telah memenuhi syarat sebagai Objek Retribusi. Pasal 4 Dilarang memarkir kendaraan selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini. BAB III WAJIB RETRIBUSI Pasal 5 (1) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa parkir. (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi adalah : a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya; b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. BAB IV DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Dasar perhitungan Retribusi adalah jenis kendaraan, waktu yang digunakan dan tempat yang telah ditentukan. Pasal 7 (1) Besarnya tarif Retribusi Parkir sebagai berikut : a. Kendaraan Bermotor Roda Dua ditetapkan sebesar

Rp.

500,00

b. Kendaraan Bermotor Roda Empat ditetapkan sebesar

Rp. 1.000,00

c. Kendaraan Bermotor Roda Enam ditetapkan sebesar

Rp. 2.000,00

d. Bis Roda Enam atau Bis yang memiliki tempat duduk 28 orang keatas ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 4

e. Kendaraan Bermotor Roda Sepuluh atau lebih ditetapkan sebesar

Rp. 3.000,00

(2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum ditetapkan 1 (satu) Tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali, biaya administrasi dan penerbitan perizinan ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) Klasifikasi tempat-tempat parkir dan batas waktu pelayanan Parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB V MASA RETRIBUSI DAN SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 8 Masa Retribusi adalah berlaku untuk satu kali parkir berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pasal 9 (1) Wajib pungut retribusi wajib mengisi SPT dengan jelas, benar dan lengkap. (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB VI KETETAPAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Retribusi (SKR). (2) Apabila pungutan Retribusi Parkit dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga, maka daftar permintaan Kupon Retribusi merupakan Nota Retribusi. (3) Bentuk dan isi nota retribusi, SKR dan STR ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi kupon parkir dilakukan setiap kali setelah menggunakan jasa parkir yang ditentukan. (2) Wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Pasal 12 (1) Kepala Daerah dapat menghapus retribusi yang terutang, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Tata cara penagihan dan penghapusan retribusi terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5

Pasal 13 Pemungutan retribusi parkir dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga (Orang atau Badan) yang tata caranya ditetapkan oleh Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. BAB VIII PENGADAAN TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Pengadaan tanda pembayaran retribusi parkir dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. (2) Tata cara pengadaan dan persyaratan tanda pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 15 Tanda pembayaran retribusi parkir dianggap sah, apabila telah dibubuhi cap dan atau perforasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Landak. BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Pasal 16 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap ketetapan Retribusi kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan Retribusi dianggap diterima. (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak ditunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tempat parkir pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

6

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

7

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Parkir Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2000 Tanggal 11 April 2000 seri B Nomor 03) di Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh oleh Kepala Daerah. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 7 April 2003 BUPATI LANDAK, ttd CORNELIS DIUNDANGKAN DI NGABANG PADA TANGGAL 8 APRIL 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK ttd Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN Pembina Tingkat I NIP. 010056299 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2003 NOMOR 05, SERI C NOMOR 01

8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR I. UMUM Daerah Kabupaten Landak terbentuk dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000. sebagai suatu Daerah Otonom, Daerah Kabupaten Landak perlu menggali sumber-sumber Keuangan yang berasal dari jenis Pajak dan Retribusi untuk mendukung pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Retribusi Perkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola disamping sebagai sumber penerimaan keuangan juga untuk memberikan pelayanan atas pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan hal-hal yang mengatur tentang Retribusi Parkir. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ketentuan yang melarang memarkir kendaraan selain pada lokasi atau tempattempat Parkir, dengan maksud tidak saja agar tujuan Peraturan Daerah ini tercapai tetapi juga untuk menanamkan kesadaran masyarakat khususnya para pengemudi kendaraan untuk mematuhi/mentaati kebijaksanaan-kebijaksanaan

9

yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah dan sekaligus mendidik masyarakat akan tertib berlalu lintas. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya kendaraan penumpang/angkutan umum yang di parkir di tempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk menunggu penumpang. Kenyataan yang ada pada saat ini adalah masih adanya kendaraan yang sengaja di parkir diluar tempat parkir yang disediakan. Padahal bagi kendaraan-kendaraan tersebut diatas telah disediakan tempat-tempat khusus untuk keperluan menunggu penumpang, jadi kalau ada kendaraan yang bersangkutan karena suatu keperluan menghendaki/mengharuskan kendaraankendaraan tersebut di parkir di tempat-tempat khusus yang telah disediakan untuknya, maka kendaraan tersebut harus di parkir di tempat parkir, dan oleh karena itu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya, kecuali apabila pada tempat yang berdekatan tidak ada tempat parkir. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah, orang (WNI), Badan Hukum Indonesia. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum meliputi : a. Pembangunan; b. Pengoperasian; c. Pemeliharaan. Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum orang atau badan harus memiliki izin menyelenggarakan fasilitas parkir umum. Izin penyelenggaraan dimaksud diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali, biaya administrasi dan penerbitan perizinan serta persyaratan perizinan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin, dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas 10

Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Pelaksanaan pungutan Retribusi yang dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga orang atau badan yang ditunjuk, pelaksanaannya oleh Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak. Disamping itu untuk menentukan bentuk, isi kualitas kerjasama dan tata cara pelaksanaannya. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5

11