PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukaan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2006; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabaupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 1
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
19.
Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan angka 31 dan angka 32 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
4
31. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 32. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari. 2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10 A Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 (1)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, Pasal 23 D, Pasal 23 E, dan Pasal 23 F sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 A (1)
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan daerah;
(2)
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. Rendah.
5
Pasal 23 B (1)
Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
(2)
Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(3)
Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Pasal 23 C
(1)
Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 B adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
(2)
Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.
Pasal 23 D Pengelompokan kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut: a. di atas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi; b. antara Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan c. di bawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah;
Pasal 23 E (1)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
(2)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3)
Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, 6
Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD. Pasal 23 F (1)
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 E ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD.
(2)
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, dan Pasal 24 D sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 A (1)
Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A ayat (2).
(2)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
dan dan
b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara memperingati hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil. Pasal 24 B (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. (2)
Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Belanjang Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. 7
(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Pasal 24 C (1)
Besaran Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 B ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD.
(2)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 24 D Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan kesejahteraan, belanja penunjang kegiatan DPRD, dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 10 A dianggarkan dalam pos DPRD. (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: d. Belanja Pegawai; e. Belanja Barang dan Jasa; f. Belanja Modal. (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD. (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 8
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. 8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tigat) Pasal, yakni Pasal 27 A, Pasal 27 B, dan Pasal 27 C sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 A (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan. Pasal 27 B (1) Sekretaris DPRD Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara. (3) Penganggaran dana pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek pendapatan dari pengembalian, rincian obyek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21. (4) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat (1) ke Kas Umum Daerah. Pasal 27 C (1) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 A ayat (2) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2007. (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD. (3) Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi jumlah 9
bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 24 Juli 2007 BUPATI LANDAK, ttd CORNELIS
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 31 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, ttd LUDIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 18
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK I.
I.
UMUM
Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2006, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain menerima penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD. Dalam Peraturan Daerah ini, pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Landak sekaligus menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan seimbang. Selain itu pemberian Belanja Penunjang Operasional diharapkan dapat memperlancar tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sehari-hari dan tidak diperkenankan dipergunakan untuk keperluan pribadi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas
11
Angka 2 Pasal 10 A Cukup jelas Angka 3 Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 4 Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 5 Pasal 23 A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 B Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 C Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 D Cukup jelas Pasal 23 E Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 12
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 F Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 6 Pasal 24 A Ayat (1) Yang dimaksud dengan disediakan adalah penyedian anggaran dalam pos sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 B Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 C Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 D Cukup jelas Angka 7 Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas 13
Angka 8 Pasal 27 A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 B Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 C Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 14
14
