PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG

PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur Pengelolaan Pasar yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

1

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember ; 3. Bupati adalah Bupati Jember ; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ; 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan ; 7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 8. Pasar adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan diwaktu siang maupun malam yang terdiri dari bangunan pasar, halaman dan fasilitas lain seperti toko/kios bedak,

2

halaman terbuka, rumah toko dan bangunan lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember ; 9. Wilayah Pasar adalah Lingkungan pasar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember dan dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang sifatnya tetap maupun temporer/insidentil ; 10. Mantri Pasar adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) Non Struktural yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan unit pasar ; 11. Los adalah bangunan tetap ataupun tidak tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ; 12. Toko/Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha pekerjaan ; 13. Rumah Toko adalah bangunan bertingkat yang lantai 1 (satu) dipergunakan untuk tempat kegiatan perdagangan sedangkan lantai berikutnya dipergunakan untuk tempat tinggal atau gudang ; 14. Bedak adalah bangunan sementara atau tidak permanen yang terpisah satu dengan lainnya dengan dinding pembatas dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan/atau pedagang atau pengusaha didalam lingkungan pasar serta dipergunakan sebagai tempat untuk berdagang ; 15. Tanah pasar adalah tanah dalam wilayah pasar yang didalamnya ada bangunan maupun belum ada bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen atau diatasnya ditempati berjualan yang sifatnya insidentil ; 16. asar umum adalah yang dipergunakan sebagai tempat jual beli bermacam-macam jenis barang dagangan ; 17. Pasar khusus adalah pasar yang khusus disediakan sebagai tempat jual beli barang yang sejenis yakni pasar burung, pasar sepeda, pasar loak, pasar hewan, pasar ikan dan lain sebagainya ; 18. Pasar insidentil/darurat adalah pasar yang dikarenakan sesuatu hal, didirikan untuk pedagang insidentil/darurat dalam wilayah pasar ; 19. Tempat parkir/pemberhentian adalah bagian dari halaman pasar yang disediakan untuk pemberhentian semua kendaraan kecuali truk yang tidak sesuai dengan kondisi halaman pasar untuk menaikkan dan menurunkan barang ; 20. Tempat dasaran adalah ruangan kosong dalam pasar yang dapat dipergunakan untuk berdagang selama tidak mengganggu kepentingan pasar khususnya pembeli ; 21. Karcis Pasar adalah tanda bukti pembayaran retribusi harian wilayah/lingkungan pasar ; 22. Pedagang/pemakai adalah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin untuk menempati suatu tempat dalam wilayah/lingkungan dalam pasar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ; 23. Penjaja adalah seseorang yang melaksanakan usahanya dengan menawarkan barang dagangannya dengan secara tidak menetap dalam wilayah/lingkungan pasar ; 24. warung adalah bangunan dalam wilayah/lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit khususnya dipergunakan untuk usaha makanan dan minuman ; 25. Surat Ijin Menempati (SIM) adalah hak Guna tempat usaha pedagang/pengusaha dalam jangka waktu tertentu untuk berjualan/berdagang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku Pejabat yang mendapat otorisasi dalam penanganan retribusi pasar ;

3

26. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los, kios, bedak, toko/ruko dan/atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa ; 27. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 28. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ; 29. Kas Pemerintah Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ; 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang disebut dengan SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ; 31. Surat Tagihan Retribusi daerah atau yang disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda. BAB II PENDIRIAN PASAR Pasal 2 (1) Untuk menampung kegiatan jual-beli dalam daerah, Pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola pasar daerah yaitu pasar umum, pasar khusus maupun pasar darurat ; (2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ; (3) Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah pasar umum, pasar khusus, maupun pasar darurat yang diklasifikasikan menjadi Kelas Utama, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III yang kriterianya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB III PENGELOLAAN PASAR Pasal 3 (1) Bupati menetapkan tingkat kelas masing-masing pasar berdasarkan fasilitas bangunan, lokasi pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan ; (2) Dalam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan bangunan toko/kios, warung, bedak, dan los pasar maupun rumah toko serta tempat parkir sesuai dengan kebutuhan ; (3) Pengelolaan pasar sehari-hari dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan ; (4) Berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut : - LTU 1 yakni toko/kios yang menghadap keluar ; - LTU 2 yakni toko/kios yang menghadap kedalam ; - LTU 3 yakni toko/kios, bedak los tertutup ; - LTU 4 yakni los terbuka didalam pasar ; - LTU 5 yakni halaman pasar didalam/diluar areal sekitar pasar.

4

Pasal 4 (1) Setiap Pedagang dalam pasar dapat mempergunakan tempat atau bangunan dalam pasar untuk kepentingan berjualan ; (2) Bagi pedagang yang memerlukan tempat didalam pasar untuk membangun dengan biaya sendiri sebuah warung atau bedak sepanjang lokasi memungkinkan, dapat mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-Undangan ; (3) Bangunan bedak atau warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya berada dibawah penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. BAB IV KETENTUAN PERIJINAN Pasal 5 (1). Untuk menggunakan tempat dalam pasar daerah, pemakai terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan ijin dari Bupati ; (2). Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan setiap penerbitan surat ijin menempati dikenakan retribusi ; (3). Dalam surat ijin ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin wajib memperbaharui kembali setiap 3 (tiga) tahun ; (4). Untuk kepentingan umum dan jika dipandang perlu, segala ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama jangka waktu berlakunya surat ijin, dapat diubah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; (5). Setiap pemakai yang akan menempati kembali toko/kios, rumah, toko, bangunan bedak dan warung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan kontribusi pada Pemerintah Daerah sebesar harga bangunan ; 6). Setiap pemakai yang akan menempati kembali petak-petak dalam los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan kontribusi pada Pemerintah Daerah sebesar 5/oo (lima permil) setiap meter persegi dari harga bangunan ; (7). Pemakai bedak, warung atau los pasar dalam lingkungan pasar daerah hanya disediakan untuk barang dagangan yang ditetapkan Oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 (1). Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dapat memindahkan haknya kepada pihak lain tanpa seijin Bupati ; (2). Apabila perpindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa seijin Bupati, perpindahan hak dinyatakan tidak sah dan surat ijinnya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; (3). Setiap pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi : a. Untuk pasar kelas utama, kelas I dan kelas II sebesar 30 (tigapuluh) kali ketentuan retribusi bulanan ; b. Untuk pasar kelas III sebesar 20 (duapuluh) kali setelah surat ijin diterimakan kepada pemohon, pemegang ijin harus melaksanakan usahanya ditempat yang telah ditentukan.

5

(4). Paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah Surat Ijin diterimakan kepada pemohon pemegang ijin harus melaksanakan usahanya di tempat yang telah ditentukan. Pasal 7 (1). Surat ijin dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila : a. Permohonan dari pemegang ijin yang bersangkutan ; b. Pemegang ijin meninggal dunia ; c. Tidak mentaati atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin ; d. Dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati ; e. Pemegang ijin tidak melaksanakan usaha berjualan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; f. Pemegang ijin ternyata tidak dapat melanjutkan usahanya selama 30 (tigapuluh) hari secara terus menerus tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang ditunjuk ; g. Pemegang ijin melanggar Peraturan tata tertib yang berlaku didalam pasar. (2). Apabila pemegang ijin meninggal dunia, maka ijin pemakaian kios/toko, bedak, warung, los pasar maupun rumah toko dapat diteruskan oleh ahli warisnya dengan mengajukan permohonan secara tertulis melanjutkan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enampuluh) hari sejak meninggalnya pemegang ijin. BAB V KETENTUAN TATA TERTIB PASAR Pasal 8 (1). Setiap pasar daerah harus dipisahkan dari tempat-tempat sekitarnya dengan menggunakan pagar/tanda batas yang nyata dan jelas ; (2). Setiap los pasar bangunan-bangunan lainnya didalam lingkungan pasar daerah diberi tanda batas dan tanda pengenal yang menyebutkan jenis barang yang diperdagangkan ; (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga pada tempat parkir kendaraan ; (4). Untuk keseragaman tanda batas dan pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bentuknya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 (1). Pedagang yang berjualan di pasar daerah, tidak diperbolehkan mengubah atau menambah bangunan pasar atau membuat bangunan baru yang bersifat permanen didalam pasar tanpa seijin Bupati ; (2). Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah dilarang : a. Merusak bangunan pasar ; b. Menempatkan kendaraan atau hewan penarik kendaraan di lingkungan pasar selain ditempat parkir yang telah ditentukan ; c. Memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan dalam pasar dengan tidak melalui pintu masuk yang telah ditentukan ; d. Memperjual belikan dan/atau menyimpan barang dagangan terlarang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ; e. Memasuki pasar bagi orang yang menderita penyakit menular atau membahayakan ; 6

f. Menjual barang dagangan selain ditempat yang telah ditentukan kecuali bagi penjaja ; g. Menggunakan toko/kios, bedak, los pasar untuk gudang penyimpanan barang-barang dagangan ; h. Melakukan kegiatan perdagangan yang mengarah kepada perjudian, tindakan amoral dan sejenisnya didalam pasar maupun di lingkungan pasar. Pasal 10 (1). Setiap pedagang di pasar daerah hanya diijinkan melaksanakan kegiatan usahanya pada tempat-tempat atau lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dan diwajibkan untuk menjaga tempat usahanya dari bahaya kebakaran ; (2). Kendaraan milik pedagang tidak diperkenankan dibawa masuk ke halaman pasar, kecuali kendaraan yang dipergunakan sebagai penunjang kegiatan usaha dan penempatannya tidak mengganggu kepentingan umum dan sekitarnya ; (3). Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat ijin memasuki halaman pasar dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 11 (1). Penggunaan atau pemakaian tempat-tempat dalam pasar akan dikenakan retribusi ; (2). Besarnya retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ; (3). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari ; (4). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi ; (5). Pembayaran retribusi dengan cara berlangganan dilakukan setiap awal bulan dengan ketentuan menggunakan kartu langganan yang telah diporporasi ; (6). Bentuk, warna dan tata cara pengisian kartu langganan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ; (7). Setiap penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) terhadap pemanfaatan bangunan dalam pasar dikenakan retribusi : a. Toko/kios, rumah toko sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; b. Bedak / bedak dalam los pasar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). (8). Apabila pemilik SIM yang terlambat mengurusi perpanjangan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap 3 (tiga) tahun. (9). Ruko yang bukan berada diatas tanah Pemda tidak dipungut retribusi.

7

Pasal 12 (1). Pedagang dan pemilik toko/kios, ruko yang berada dilingkungan pasar dengan radius 250 meter dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi pasar yang berlaku ; (2). Pedagang yang memanfaatkan areal pasar di lingkungan pasar, selain pemilik toko/kios dan rumah toko dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini; (3). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Ternak atau hewan yang dibawa masuk kedalam Pasar Hewan untuk diperjual belikan atau keperluan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut : a. Ternak besar seperti kuda, sapi dan kerbau sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor ; b. Ternak kecil seperti domba dan kambing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor ; c. Setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut : - Ternak Besar seperti kuda, sapi dan kerbau sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor ; - Ternak kecil seperti domba dan kambing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor ; Pasal 14 Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan ; BAB VII KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi. (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

8

Pasal 16 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1). Pelanggaran ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1). Selain oleh penyidik, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang Kewenangan dan Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ; (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat PPNS berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat ; e. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ; f. Mendatangkan Saksi Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

9

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Disahkan di Jember pada tanggal 15 Juni 2006 BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 NOMOR 13

10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER I. UMUM Bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan PAD dari sektor pasar serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi pemakai jasa pasar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan pungutan berupa retribusi. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Jember Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pasar-pasar Daerah dan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Dati II Jember dengan segala perubahan yang telah diubah kelima kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Jember Nomor 3 Tahun 1995, tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini perlu dicabut dan ditetapkan Pengelolaan Pasar yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas

11

Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Bagian Hukum

12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 13 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 Juni 2006

TARIF RETRIBUSI PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KLASIFIKASI DAN NAMA PASAR I. KELAS UTAMA 1. PASAR TANJUNG II. KELAS I (satu) 1. PASAR TANGGUL 2. PASAR BANGSALSARI 3. PASAR RAMBIPUJI 4. PASAR AMBULU 5. PASAR BALUNG 6. PASAR KALISAT 7. PASAR KENCONG 8. PASAR MAYANG 9. PASAR SUKOWONO 10. PASAR GEBANG III. KELAS II (dua) 1. PASAR MANGGISAN 2. PASAR JENGGAWAH 3. PASAR UMBULSARI 4. PASAR MENAMPU 5. PASAR GELADAK MERAH 6. PASAR PUGER 7. PASAR MANGLI 8. PASAR KREONGAN 9. PASAR BURUNG 10. PASAR BUNGUR 11. PASAR PATRANG 12. PASAR TEGAL BESAR 13. PASAR TEGAL BOTO 14. PASAR SUKOREJO 15. PASAR BALUNG KULON 16. PASAR JOHAR 17. PASAR SEMPOLAN IV. KELAS III (tiga) 1. PASAR PETUNG 2. PASAR SUKOSARI

RETRIBUSI PASAR SEHARI / M 2 LTU 1 (Rp) 250

LTU 2 (Rp) 200

LTU 3 (Rp) 175

LTU 4 (Rp) 150

LTU 5 (Rp) 1.500

200

175

150

125

1.250

175

150

125

100

1.000

150

125

100

75

500

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL

13