PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang :
a. bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul secara efektif dan efisien menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera, maka diperlukan adanya rencana pembangunan jangka panjang daerah, sebagai visi, misi, arah, dan prioritas pembangunan secara menyeluruh; b. bahwa guna menjamin kepastian hukum dipandang perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4406);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005 – 2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Kecamatan. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan mengacu RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD. (2) Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 terdiri dari : a. Lima Tahun Pertama (Tahun 2005 – 2010); b. Lima Tahun Kedua (Tahun 2010 – 2015); c. Lima Tahun Ketiga (Tahun 2015 – 2020); dan d. Lima Tahun Keempat (Tahun 2020 – 2025). (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. (4) RPJPD selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam penyusunan RKPD. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RAPBD. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. (2) Bupati menugaskan kepada masing-masing kepala SKPD untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah menghimpun serta menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD. (4) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Pasal 5 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pengendalian terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pasal 6 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi evaluasi terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 7 (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat. (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. (4) Mekanisme penyampaian dan tindaklanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 masih tetap berlaku sampai dengan Tahun 2010. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 15 Maret 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, TTD SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 18 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, TTD MOHAMAD JOKO SASONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 01 SERI E.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005 - 2025 I. UMUM Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di daerah. RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dengan memperhatikan Karakteristik dan potensi daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJPD memuat filosofi, visi, misi, dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahun. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. ------- // -------
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2005 - 2025
