PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa; 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81; 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564; 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647); 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437); 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tanggal 30-05-1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatsblad 1933-75 sebagaimana diubah dengan Staatsblad Tahun 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47-1-785 Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun keatas; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kepedudukan; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 15 Seri B); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 7 Seri D); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 5 Seri D); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.
PENYELENG-GARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
PENDAFTARAN
4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
28.
29.
30. 31.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di Daerah. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan kegiatan pendaftaran, pengelolaan, dan penyajian informasi data kependudukan termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat-surat Keterangan Kependudukan. Mutasi Pendaftaran Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, pindah atau datang dan perubahan data lainnya. Mutasi Pencatatan Penduduk adalah perubahan pencatatan penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta, dan perubahan pencatatan penduduk lainnya. Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas di wilayah Daerah. Penduduk Musiman adalah WNI yang datang dari luar Daerah dan berdomisili sementara di Daerah, namun yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Daerah. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah merupakan izin kependudukan bagi WNI dari luar Daerah untuk berdomisili sementara di Daerah. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara. Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Keluarga adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam Keluarga. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk. Kartu Identititas Penduduk Musiman yang selanjutnya dapat disebut KIPEM adalah Kartu bukti diri bagi penduduk musiman. Perpindahan atau kedatangan adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat yang baru untuk menetap. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya dapat disebut SKPPS adalah bukti diri bagi Penduduk Sementara yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam wilayah Daerah. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya dapat disebut SKPPT adalah bukti diri bagi WNA yang bermaksud tinggal menetap dalam wilayah Daerah. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya dapat disebut KITAP adalah izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing untuk tinggal secara menetap di wilayah Daerah yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang dengan setiap kali perpanjangan masa berlakunya 5 tahun. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya dapat disebut KITAS adalah izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing untuk tinggal sementara secara terbatas di wilayah Daerah yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang beberapa kali dengan setiap kali perpanjangan masa berlakunya tidak lebih dari 1 tahun. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data Penduduk dan penerbitan akta tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan Akta. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai Pejabat Publik yang merupakan alat bukti otentik mengenai peristiwa kehidupan seseorang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada penduduk. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data.
32. Pembatalan Akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. 33. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil. 34. Camat adalah Kepala Kecamatan. 35. Lurah Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 36. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapatkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
pelayanan
dalam
Pasal 3 (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan setiap Mutasi Pendaftaran Penduduk. Pasal 4 (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, dan Penduduk Musiman wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan akta, dan pembatalan akta kepada Kepala Daerah melalui Kantor Catatan Sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mencatatkan setiap Mutasi Pencatatan Penduduk. BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA Pasal 5 (1) (2) (3) (4)
Setiap Penduduk diberikan NIK. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai Penduduk. Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup. Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Daerah. BAB IV KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA, DAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN Bagian Pertama Kartu Keluarga Pasal 6
(1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK. (2) Dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga yang bersangkutan. (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga. (4) Setiap Anggota Keluarga hanya tercantum dalam 1 (satu) KK. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Keluarga dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Dukuh, Lurah, dan Camat. (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah. (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut : a. lembar I untuk kepala keluarga; b. lembar II untuk dukuh; c. lembar III untuk lurah;
d. lembar IV untuk camat. (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang. (9) Setiap terjadi perubahan data dalam KK diadakan perubahan KK. Bagian Kedua Kartu Tanda Penduduk Pasal 7 (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan Surat Keterangan Kependudukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun. (3) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP. (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan KK dan ditandatangani oleh Camat. (5) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku dimaksud disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang KTP. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya KTP, pemegang KTP harus mendaftarkan kembali/memperpanjang KTP-nya kepada Camat melalui lurah setempat dan kepadanya dapat diberikan KTP baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (7) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak atau hilang wajib diajukan penggantian baru dengan menunjukkan bukti kerusakan atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. (8) Setiap terjadi perubahan status penduduk dari tidak kawin menjadi kawin atau sebaliknya, maka KTP yang bersangkutan wajib diperbarui. Pasal 8 Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan KTP yang berlaku seumur hidup. Bagian Ketiga Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Pasal 9 (1) Setiap Penduduk Sementara pemegang dokumen KITAS wajib memiliki SKPPS. (2) Jangka waktu berlakunya SKPPS dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya KITAS yang dimiliki. (3) SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya KITAS perpanjangan. (4) Bagi pemegang SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan KK dan KTP. Bagian Keempat Kartu Identitas Penduduk Musiman Pasal 10 (1) Setiap Penduduk Musiman wajib memiliki KIPEM. (2) KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat. (3) Jangka waktu berlakunya KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai keperluan tinggal Penduduk Musiman dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. BAB V PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN DAN STATUS KEWARGANEGARAAN Bagian Pertama Perubahan Status Kependudukan Pasal 11 (1) Penduduk Sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk memperoleh SKPPT. (2) Jangka waktu berlakunya SKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya KITAP yang dimiliki.
(3) SKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya perpanjangan KITAP. (4) Bagi pemegang SKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KK dan KTP WNA. Bagian Kedua Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 12 (1) Perubahan status Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari instansi yang berwenang yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Daerah (2) Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan dan diterbitkan KK baru. BAB VI PELAPORAN KELAHIRAN, LAHIR MATI, DAN KEMATIAN Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran Pasal 13 (1) Setiap kelahiran bayi wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Lurah Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat. (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, dan diterbitkan Surat Kelahiran. (4) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara, dan diterbitkan Surat Kelahiran. Bagian Kedua Pelaporan Lahir Mati Pasal 14 (1) Kelahiran bayi yang mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Lurah Desa setempat. (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Lahir Mati. Bagian Ketiga Pelaporan Kematian Pasal 15 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Lurah Desa setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, dan diterbitkan Surat Kematian. (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara, dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian. BAB VII PELAPORAN PERPINDAHAN DAN KEDATANGAN Bagian Pertama Pelaporan Perpindahan Pasal 16 (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, dan diberikan Surat Keterangan Pindah. (3) Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut : a. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Camat;
b. perpindahan keluar Daerah Surat Keterangan Pindah diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Bagian Kedua Pelaporan Kedatangan Pasal 17 (1) Setiap penduduk yang datang dari luar Daerah yang bersangkutan atau kuasanya wajib lapor kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal. (3) Pelaporan kedatangan Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, dan diberikan Surat Keterangan Izin Penduduk serta diterbitkan KK dan KTP. (4) Surat Keterangan Izin Penduduk bagi WNI diberikan oleh Camat setempat dalam hal kedatangan penduduk : a. dari Padukuhan lain dalam satu Desa; b. dari Desa lain dalam satu Kecamatan;. c. dari Kecamatan dalam Daerah. (5) Surat Keterangan Izin Penduduk bagi WNI diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam kedatangan penduduk dari luar Daerah. (6) Pelaporan kedatangan WNA dari luar negeri diterbitkan SKPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. BAB VIII PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Akta Catatan Sipil Pasal 18 (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib memiliki Akta Catatan Sipil. (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Akta Kelahiran; b. Akta Perkawinan; c. Akta Perceraian; d. Akta Kematian; e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; f. Akta Pengangkatan Anak. (3) Akta Catatan Sipil sebagaiamana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil. Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran Pasal 19 (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari bagi WNA. (2) Penduduk yang lahir di Daerah maupun di luar Daerah yang pendaftaran pencatatannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, bagi WNI dan mendapat Putusan Pengadilan Negeri bagi WNA. (3) Pencatatan Kelahiran bagi yang tidak diketahui asal-usulnya dilaksanakan setelah mendapat Putusan Pengadilan Negeri. (4) Setiap Pencatatan Kelahiran diterbitkan Akta Kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 20 (1) Penduduk WNI yang lahir di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Bukti Pelaporan Kelahiran.
Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Pasal 21 (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah disahkan oleh pemuka agama selain agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan. (2) Pencatatan Perkawinan bagi WNA yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa perkawinan dilaksanakan setelah mendapat Putusan Pengadilan Negeri. (3) Terhadap pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diterbitkan Akta Perkawinan dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 22 (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. (2) Terhadap pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Bukti Perkawinan. Bagian Keempat Pencatatan Perceraian Pasal 23 (1) Setiap peristiwa perceraian yang dilakukan oleh penduduk selain agama Islam dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud. (2) Keterlambatan jangka waktu pencatatan mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
(3) Terhadap pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Akta Perceraian dan kepada yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perceraian. Pasal 24 (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perceraian di luar negeri melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. (2) Terhadap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Perceraian. Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 25 (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud. (2) Keterlambatan jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Terhadap Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 26 (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Pengangkatan Anak di luar negeri wajib melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. (2) Terhadap pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak. Bagian Keenam Pencatatan Pangakuan dan Pengesahan Anak Pasal 27 (1) Setiap Peristiwa Pengakuan dan Pengesahan Anak yang dilakukan oleh penduduk selain Agama Islam wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. (2) Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
(3) Terhadap pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibuatkan catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahirannya. Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Pasal 28 (1) Setiap peristiwa kematian wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari sejak kematian bagi WNA. (2) Pencatatan kematian bagi WNI yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. (3) Pencatatan Kematian bagi WNA yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri. (4) Terhadap Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Akta Kematian serta dibuatkan cacatan pinggir pada Akta Kelahiran dan/atau Akta Perkawinan dan kepada ahli waris atau kuasanya diberikan kutipan Akta Kematian. Pasal 29 (1) Penduduk WNI yang meninggal di luar negeri wajib dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan Kematian diterima oleh Keluarganya. (2) Terhadap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Kematian yang diberikan kepada ahli waris atau kuasanya. Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Nama Pasal 30 (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil. Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta Pasal 31 (1) Setiap Peristiwa Perubahan Data pada Akta Catatan Sipil setelah mendapat Putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. (2) Setiap peristiwa Pembatalan Akta Catatan Sipil, setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. (3) Terhadap pencatatan atas Perubahan Data pada Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan dan diterbitkan Kutipan Akta kedua dan seterusnya. (4) Terhadap Pencatatan Atas Pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan dan Kutipan Akta ditarik. Bagian Kesepuluh Penggantian Kutipan Akta Pasal 32 Terhadap Kutipan Akta yang hilang atau rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang, kemudian diterbitkan Kutipan Akta kedua dan seterusnya. Bagian Kesebelas Surat Keterangan Catatan Sipil Pasal 33 Surat Keterangan Catatan Sipil dapat diberikan atas permohonan yang bersangkutan untuk maksud : a. memberikan keterangan terhadap diri seseorang bagi yang beragama selain Islam untuk kepentingan yang berkaitan dengan catatan sipil; b. memberikan keterangan mengenai suatu Akta Catatan Sipil.
Bagian Keduabelas Salinan Akta Pasal 34 Setiap pemilik akta dapat memperoleh Salinan Akta dan atau terjemahannya dalam bahasa asing yang diperlukan berdasarkan permohonan yang bersangkutan. Bagian Ketigabelas Pengelolaan Data Pasal 35 Akta Catatan Sipil dan Data Kependudukan merupakan Dokumen Negara yang harus dipelihara dan dilindungi. BAB IX TATA CARA DAN PERSYARATAN Pasal 36 (1) Untuk memperoleh jasa pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat. (3) Tatacara dan persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur oleh Kepala Daerah. BAB X PELAKSANAAN Pasal 37 (1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ditugaskan pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ditugaskan kepada Kantor Catatan Sipil. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 38 (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), (8), dan (9), Pasal 7 ayat (1), (3), (6), (7), dan (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 37 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 39 (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan atau memotret sesorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) KTP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (2) KK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian paling lambat dua tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini. (3) Semua Akta Catatan Sipil yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 41 Segala ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 12 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 43 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah. Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 24 Juni 2003 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. YOETIKNO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 2 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. SUGITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E.
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sebelumnya diatur dengan peraturan-perundangan Pemerintah Pusat perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Hal di atas sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan-ketenrtuan materiil dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada, sedangkan muatan yang bersifat kebijakan maupun teknis pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 ayat (1) ayat (2) ayat (3)
: : : : : : : :
ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9)
: : : : : :
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
: : : : : : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah : a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu; b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan perubahan KK disini adalah bahwa setiap terjadi perubahan / mutasi data keluarga dicatat dan dimasukkan dalam blangko KK yang baru (blangko KK tersebut diganti dengan yang baru) . Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
17 18 19 20 21
: : : : : 22 : 23 : 24 : 25 ayat (1) :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
ayat (2) : ayat (3) : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud pengadilan disini adalah Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
------ // ------
