PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

:

a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa; b. bahwa agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemben-tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben-tukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEMASYARAKATAN DESA.

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Camat adalah Kepala Kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala desa dengan persetujuan BPD. 14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. 15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut LPMP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

18. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 2 (1) Di desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 3

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 4 (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan; c. Rukun Warga; d. Rukun Tetangga. (2) Selain Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya, seperti Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan. Pasal 5 Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; b. pengembangan kemitraan; c. pemberdayaan masyarakat; dan d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 LPMD merupakan mitra dan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7 Tugas LPMD meliputi : a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat. Pasal 8 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPMD mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pembangunan partisipatif; b. pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif; c. pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat. Bagian Kedua Organisasi Pasal 9 Organisasi LPMD terdiri dari : a. Ketua sebagai unsur Pimpinan; b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;

6 c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana. Bagian Ketiga Kepengurusan Paragraf 1 Susunan Pengurus

Pasal 10 (1) Susunan pengurus LPMD terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Seksi-seksi. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. Seksi Prasarana Wilayah; b. Seksi Perekonomian; c. Seksi Kesejahteraan Rakyat; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; e. Seksi Pemberdayaan Perempuan; f. Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan g. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 11 Jumlah kepengurusan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan. Paragraf 2 Persyaratan Pengurus Pasal 12 (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. berkelakuan baik, jujur, dan adil; d. sehat jasmani dan rohani; e. dapat membaca dan menulis; f. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap desanya. (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan menjadi pengurus LPMD. Paragraf 3 Mekanisme Pembentukan Pengurus Pasal 13 (1) Calon anggota pengurus LPMD diajukan dari masing-masing Padukuhan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Padukuhan. (2) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. (5) Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa. Paragraf 4 Pemberhentian Pengurus Pasal 14 (1) Pengurus LPMD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan; b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMD; c. melanggar larangan bagi Pengurus LPMD; d. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat;

e. telah berakhir masa jabatannya. Paragraf 5 Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMD Pasal 15 (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu. (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah pengurus LPMD. (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB IV LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 16 LPMP merupakan mitra dan mempunyai tugas membantu Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat padukuhan. Pasal 17 Tugas LPMP meliputi : a. menyusun rencana pembangunan partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat. Pasal 18 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, LPMP mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pembangunan partisipatif; b. pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif; c. pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat. Bagian Kedua Organisasi Pasal 19 Organisasi LPMP terdiri dari : a. Ketua sebagai unsur Pimpinan; b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi; c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana. Bagian Ketiga Kepengurusan Paragraf 1 Susunan Pengurus Pasal 20 (1) Susunan pengurus LPMP terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Kelompok Kegiatan. (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jumlahnya disesuaikan kebutuhan. Pasal 21 Jumlah kepengurusan LPMP disesuaikan dengan kebutuhan. Paragraf 2 Persyaratan Pengurus

Pasal 22 (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMP adalah penduduk padukuhan setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. berkelakuan baik, jujur, dan adil; d. sehat jasmani dan rohani; e. dapat membaca dan menulis; f. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap desanya. (2) Kepala desa, Perangkat Desa, anggota BPD, RW, RT, dan pengurus LPMD tidak dibenarkan merangkap jabatan menjadi pengurus LPMP. Paragraf 3 Mekanisme Pembentukan Pengurus Pasal 23 (1) Calon anggota pengurus LPMP diajukan dari masing-masing RT berdasarkan hasil musyawarah RT. (2) Pemilihan pengurus LPMP dilakukan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMP disampaikan kepada Kepala Desa. (4) Pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Masa bakti pengurus LPMP ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. (6) Pengurus LPMP dilantik oleh Kepala Desa. Paragraf 4 Pemberhentian Pengurus Pasal 24 (1) Pengurus LPMP berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Pengurus LPMP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. pindah tempat tinggal dari padukuhan yang bersangkutan; b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMP; c. melanggar larangan bagi Pengurus LPMP; d. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat; e. telah berakhir masa jabatannya. Paragraf 5 Pergantian Antar Waktu Pengurus Pasal 25 (1) Pengurus LPMP yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu. (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus LPMP. (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB V RUKUN WARGA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 26 RW berkedudukan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga dan mengkoordinasikan RT. Pasal 27 RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas : a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; b. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat.

Pasal 28 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, RW mempunyai fungsi : a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; b. pelayanan masyarakat. Bagian Kedua Organisasi Pasal 29 Organisasi RW terdiri dari pengurus dan unsur wilayah. Bagian Ketiga Kepengurusan Paragraf 1 Susunan Pengurus Pasal 30 (1) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Ketua; b. Unsur Pembantu Pimpinan

:

1. Sekretaris; 2. Bendahara;

c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. (2) Unsur wilayah RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari RT - RT. Paragraf 2 Persyaratan Pengurus Pasal 31 (1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah penduduk setempat dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. berkelakuan baik, jujur, dan adil; d. sehat jasmani dan rohani; e. dapat membaca dan menulis; f. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap desanya. (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus LPMP, dan RT tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus RW. Paragraf 3 Mekanisme Pembentukan Pengurus Pasal 32 (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh tokoh masyarakat dalam musyawarah pemilihan pengurus. (2) Pembentukan Pengurus RW dihadiri Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Masa bakti pengurus RW adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Paragraf 4 Pemberhentian Pengurus Pasal 33 (1) Pengurus RW berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan; b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW;

c. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat; d. telah berakhir masa jabatannya. Paragraf 5 Pergantian Antar Waktu Pengurus Pasal 34 (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RW yang memenuhi persyaratan. (2) Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Dukuh. (3) Pemberhentian Pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VI RUKUN TETANGGA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 35 RT berkedudukan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW. Pasal 36 RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas : a. memelihara kerukunan hidup intern dan antar keluarga; b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat; d. melaksanakan kerjasama antar RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, RT mempunyai fungsi : a. pemeliharaan kerukunan hidup intern dan antar keluarga; b. pendukung pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; c. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; d. pelaksanaan kerjasama antar RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Bagian Kedua Organisasi Pasal 38 Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota. Bagian Ketiga Kepengurusan Paragraf 1 Susunan Pengurus Pasal 39 Susunan pengurus RT terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 40 (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga. (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga. Paragraf 3 Persyaratan Pengurus Pasal 41 (1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RT adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. berkelakuan baik, jujur, dan adil; d. sehat jasmani dan rohani; e. dapat membaca dan menulis; f. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak putus-putus; g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap desanya. (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, pengurus LPMD, pengurus LPMP, dan pengurus RW tidak dibenarkan menjadi pengurus RT. Paragraf 4 Mekanisme Pembentukan Pengurus Pasal 42 (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah anggota yang diwakili Kepala Keluarga (KK). (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. (3) Masa bakti pengurus RT adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Paragraf 5 Pemberhentian Pengurus Pasal 43 (1) Pengurus RT berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT; c. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat; d. telah berakhir masa jabatannya. Paragraf 6 Pergantian Antar Waktu Pengurus RT Pasal 44 (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan. (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui Dukuh. (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA Pasal 45 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan dimaksud dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEUANGAN Pasal 46 Sumber keuangan LPMD, LPMP, RW, RT, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya diperoleh dari : a. anggota sesuai dengan kesepakatan; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan; c. usaha kegiatan dari masing-masing kegiatan lembaga; d. sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 47 (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LPMD, LPMP, RW, RT, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal. (2) Setiap pimpinan di Lembaga Kemasyarakatan Desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan. BAB X PEMBINAAN Pasal 48 Dalam rangka pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sebelum lembaga kemasyarakatan desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 26 Desember 2006 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 30 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. BAMBANG HARIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA I.

UMUM Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Disamping itu keberadaan Lembaga Kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai wadah partisipasi dan terwujudnya demokratisasi, transparansi serta dapat mendorong, memotifasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat desa dipandang perlu diberikan pedoman dalam pembentukannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal

1 Cukup jelas.

Pasal

2 ayat

(1) Yang dimaksud dengan dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

ayat

(2) Cukup jelas.

Pasal

3 Cukup jelas.

Pasal

4 Cukup jelas.

Pasal

5 huruf

a Cukup jelas.

huruf

b Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya, dan saling mengisi.

huruf

c

huruf

Cukup jelas. d Cukup jelas.

Pasal

6 Cukup jelas.

Pasal

7 huruf

a Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

huruf

b Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

huruf

c Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal

8 Cukup jelas.

Pasal

9 Cukup jelas.

Pasal

10 Cukup jelas.

Pasal

11

Pasal

Cukup jelas. 12 ayat

(1) huruf

a Cukup jelas.

huruf

b Cukup jelas.

huruf

c Cukup jelas.

huruf

d Cukup jelas.

huruf

e Cukup jelas.

huruf

f Cukup jelas.

huruf

g Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan suka rela. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainya. Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap dan perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan

ayat

(2) Cukup jelas.

Pasal

13 Cukup jelas.

Pasal

14 Cukup jelas.

Pasal

15 Cukup jelas.

Pasal

16 Cukup jelas.

Pasal

17 Cukup jelas.

Pasal

18 Cukup jelas.

Pasal

19 Cukup jelas.

Pasal

20 Cukup jelas.

Pasal

21 Cukup jelas.

Pasal

22 Cukup jelas.

Pasal

23 Cukup jelas.

Pasal

24 Cukup jelas.

Pasal

25 Cukup jelas.

Pasal

26

Pasal

Cukup jelas. 27 Cukup jelas.

Pasal

28 Cukup jelas.

Pasal

29 Cukup jelas.

Pasal

30 Cukup jelas.

Pasal

31 Cukup jelas.

Pasal

32 Cukup jelas.

Pasal

33 Cukup jelas.

Pasal

34 Cukup jelas.

Pasal

35 Cukup jelas.

Pasal

36 Cukup jelas.

Pasal

37 Cukup jelas.

Pasal

38 Cukup jelas.

Pasal

39 Cukup jelas.

Pasal

40

Pasal

Cukup jelas. 41

Cukup jelas. Pasal

42 Cukup jelas.

Pasal

43 Cukup jelas.

Pasal

44 Cukup jelas.

Pasal

45 Cukup jelas.

Pasal

46 Cukup jelas.

Pasal

47 Cukup jelas.

Pasal

48 Cukup jelas.

Pasal

49 Cukup jelas.

Pasal

50 Cukup jelas.

Pasal

51 Cukup jelas. --***--