PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian kabupaten;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pajak Air Tanah;

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PAJAK AIR TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-3-

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah;

8.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;

10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang; 12. Tahun Pajak adalah jangka waktu paling lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender; 13. Pajak yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender; 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 15. Nota Pajak adalah dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda. 19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas Keberatan terhadap SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan beruapa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

-4-

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan kewajiban pajak daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah. 23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi dibidang Pajak Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah . (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan sosial bukan komersil. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. Jenis sumber air tanah; b. Lokasi sumber air tanah; c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; d. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air tanah; dan f. Tingkat kerusakan lingkungan pemanfaatan air tanah.

yang

diakibatkan

oleh

pengambilan

dan/atau

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi dimana pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. (4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

-5-

Pasal 5 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 6 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 7 Pajak Air Tanah dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang; Pasal 9 Pajak terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa karcis dan Nota Perhitungan. (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 11 (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 12 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

-6-

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang bayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak serta tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16 (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Bupati atau pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

-7-

Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri. (2) Setelah Juru Sita Pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 19 Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 20 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu SKPD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda Penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 21 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

-8-

Pasal 22 (1) Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Pasal 23 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 24 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI Pasal 25 (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. membetulkan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dengan memberi alasan yang jelas.

-9-

(3) Bupati atau pejabat lain paling lama (3 tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberitahukan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak dapat memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 26 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; (2) Bupati atau pejabat lain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat lain tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat lain memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak. Pasal 27 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 28 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- 10 -

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 29 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 30 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 31 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang. b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11 -

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pajak daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menurut ketentuan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 33 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 34 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

- 12 -

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal : 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal : 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BUPATI ACEH TAMIANG, dto ABDUL LATIEF

dto SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 10

- 13 -

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH I.

UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Bupati (official assisment), merupakan pajak dengan potensi yang besar, kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tamiang mengingat kebutuhan air tanah untuk memenuhi sektor-sektor perindustrian, pertambangan, perkebunan dan pembangunan akan terus meningkat sejalan dengan pengembangan wilayah dan laju pertumbuhan ekonomi, terutama pada wilayah yang jauh dari aliran sungai. Dalam Qanun ini ditetapkan bahwa pajak dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor dari jenis sumber air tanah, lokasi, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatannya, volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi dimana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tersebut dilakukan.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) huruf a  Yang dimaksud dengan “keperluan dasar rumah tangga” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.  Yang dimaksud dengan “pengairan pertanian dan perikanan rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga. huruf b Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

- 14 -

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Pemungutan pajak terutang berdasarkan SKPD adalah pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan Bupati dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Batas waktu penyetoran pada ayat ini dikecualikan atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

- 15 -

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 23