PELAKSANAAN e-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN AGAMA
OLEH : MASYHURI, AM
I. LATAR BELAKANG 1. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang kemudahan mengakses tata kelola pemerintahan; 2. Volume pendayagunaan teknologi informasi yang luas berdampak pada kecepatan dan akurasi penyebaran informasi; 3. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi baik secara nasional maupun internasional, terutama dalam berbagai transaksi bisnis/perdagangan.
LATAR BELAKANG (Lanjutan….) 4.
Sejak reformasi bergulir hingga saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif ;
5.
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif
6. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis;
Lanjutan… 7. Perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan berbagai lembaga-lembaga negara lainnya, dengan masyarakat, dunia usaha, dan dengan masyarakat internasional.
II.Pengertian e-Govt Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: pendayagunaan TI oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communication Technology) oleh pihak pemerintahan.
Lanjutan… Secara mudahnya teknologi informasi: adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tsb akan: -lebih cepat -lebih luas sebarannya, dan -lebih lama penyimpanannya.
Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya atau resources yang dimilikinya .
Waktu lampau, yang dimaksud sumber daya utama sebagai faktor produksi adalah : man, money, materials, machine,methode
Dalam era ekonomi baru perlu diperhatikan adalah sumberdaya keenam yi:”informasi” (Rabindra Kanungo)
PRA SYARAT KE ARAH MODERN
•TRANSPORTATION •TRADE •TELECOMUNICATION •INFORMATION •( John Naisbit)
III.Karakteristik penggunaan e-Government Lanjutan… Tiga karakteristik e-Government, adalah: Secara mudahnya teknologi informasi: hasil rekayasa terhadap proses 1. adalah Merupakan suatumanusia mekanisme interaksi baru penyampaian informasi dari bagian pengirim (moderen) antara pemerintah dengan ke masyarakat penerima sehingga pengiriman informasi tsb akan:
dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); -lebih cepat 2. Melibatkan -lebih luaspenggunaan sebarannya, danteknologi informasi -lebihinternet); lama penyimpanannya. (terutama 3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan selama berjalan.
IV.Manfaat e-government: (1)
Pelayanan/servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
(2)
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Manfaat e-Government (lanjutan) (3). Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan menjawab berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. (4). Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat memecahkn permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. (5). Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Manfaat e-Government (lanjutan) Dua negara besar (Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair), terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet antara lain: Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
V. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (Inpres No: 3/2003)
-
Dalam instruksi Presiden No.3 tahun Tahun 2003 dijabarkan tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-Government sebagai berikut : Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya; Menata sistem dan proses kerja pemerintahan secara menyeluruh; Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mempercepat terwujudnya e-government. -
-
Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, dengan pengembangan aplikasi dasar seperti aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi kearsipan, laporan secara elektronis dan sebagainya; Mengembangkan kapasitas SDM baik dilingkungan pemerintah maupun masyarakat;
VI. Cakupan utilisasi ICT
• Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik; • Pemanfaatan kemajuan ICT agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
VII.Langkah-langkah Pengembangan e-Government (Inpres No: 3/2003) 1. mengambil langkah sesuai tusiwen guna pengembangan e-Gov berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov; 2. merumuskan rencana tindak berkoordinasi dengan Kominfo; 3. melaksanakan rencana tindak yang dikoordinasi Kominfo; 4. melaksanakan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov.
V III.Arah pengembangan e-gov Pembentukan jaringan info & transaksi pelayanan publik yang tak dibatasi sekat waktu dan lokasi dg biaya terjangkau; Pembentukan hubungan interaktif dg dunia usaha; Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dg semua lembaga negara dan penyediaan fasilitas dialog publik; Pembentukan sistem manajemen & proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.
KEGIATAN POKOK : 1. Menata Sistem Informasi 2. Memfasilitasi Pengembangan dan Penyelenggaraan SI Pusat &Daerah 3. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data/informasi Keagamaan 4. Mengembangkan sdm pengelola data/info, dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan jejaring bank data
1. MENATA SISTEM a. Penyusunan aturan pengumpulan, pengolahan dan pemanfatan data/informasi keagamaan b. Penyusunan database keagamaan secara nasional c. Penyusunan prosedur komunikasi data
2. FASILITASI SIDA a. Pengembangan SI/TI; b. Pengolahan data/ informasi keagamaan Pusat dan daerah c. Pengembangan SDM pengelola data d. Pembuatan perangkat lunak untuk pengolahan data/ informasi Pusat & daerah
IX.Program pelatihan yg diperlukan:
Diperlukan empat program pendidikan yang berjalan berurutan dan satu program optional : 1. wawasan teknologi informasi dan internet; 2. pelatihan komputer, jaringan dan internet; 3. pelatihan administrator jaringan dan internet; 4. pelatihan komputer programming dan webmaster. apabila diperlukan : pelatihan hardware komputer
X. Konsep Pengembangan TI utk e-govt: Konsep ideal pengembangan TI utk e-govt setidaknya memerlukan: Dukungan politis dan kebijakan yang konsisten dari level manajemen tertinggi Kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM dan Industri (kolaborasi dan konvergensi) Pelatihan dan pendidikan SDM secara periodik dan berkelanjutan yang tujuan utamanya membangun Departemen Sistem Informasi internal yang mandiri.
XI. PRIORITAS PROGRAM YANG DIPERLUKAN (INTEGRASI SISTEM & JARINGAN) Integrasi Jaringan; -menyatukan leases line Integrasi Website; -standarisasi website unit kerja Kementerian Agama, link website. Integrasi Sistem Aplikasi; -membangun pintu gerbang data
XII.KONDISI YANG ADA DI KEMENAG 1. Terdapat berbagai inisiatif terkait pemanfaatan SI/TI; 2. Banyak unit kerja yang memiliki situsweb dan berlangganan jaringan internet secara terpisah dan tidak terintegrasi. 3. Pengelolaan data yang dilakukan terpisah dan manual menimbulkan terjadinya: - Redundansi dan inkonsistensi data. - Penyajian data tidak up to date 4. Aliran data dari unit-unit kerja di Pusat/daerah tidak otomatis sbg keluaran sistem informasi.
XII. KONDISI YANG ADA DI KEMENAG (Lanjutan….) 5.
Unit kerja Pusat/daerah mencetak laporan standar yang kemudian di entry ulang sesuai dg format PINMAS
6.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola sistem informasi.
7.
Belum adanya kerja sama dari masing masing unit kerja untuk berbagi pakai data.
24
KONDISI WEB SAAT INI : 1. Situs web : www.kemenag.go.id, www.bimasislam.kemenag.go.id, www.pkub.kemenag.go.id, www.haji.kemenag.go.id, www.bagais.go.id, www.ropeg.kemenag.or.id, www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, www.pnbp.kemenag.go.id, www.pendis.kemenag.go.id www.bimasbuddha.kemenag.go.id www.itjen.kemenag.go.id dan 22 Kanwil Kementerian Agama Prov. (sumut, sumbar, riau,kepri,sulsel,sulteng, sulut, sultra,kalbar kalsel dan ntb.depag.go.id). 2. Pengelola jaringan : • PINMAS: Berca : 45 Mbps Internasional, lokal IIX 125 Mbps • Biro Kepegawaian (SIMPEG) : Indosat, 128 Kbps • Ditjen Haji (Siskohat): Telkom, 2 Mbps • Ditjen Bimas Islam: lintasarta, 1 Mbps 25
3. SISTEM INFORMASI YANG ADA SAAT INI : • SIMPEG • E-PROCUREMENT • SIMKAH • SISKOHAT • EMIS
26
4. INFRASTRUKTUR : - NOC di PINMAS - Data Center di Siskohat (PHU) - Data Center di EMIS (PENDIS) - Data Center LAPI di Bag.Um (PENDIS) - Data Center di SIMPEG ( ROPEG) 5. SDM : - Operator - Webmaster - Teknisi jaringan
27
HASIL YANG DIHARAPKAN DG E-GOVT: 1. Efisien dalam pengelolaan data dan informasi keagamaan dalam suatu sistem informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat; 2.Efisiensi dalam berbagi pakai data dan informasi antar unit kerja dilingkungan Departemen Agama Pusat dan Daerah; 3.Meningkatkan koordinasi dalam diseminasi informasi dua arah antara Pusat dan Daerah; 4. Meningkatkan layanan informasi keagamaan kepada masyarakat.
28
Selesai Terima kasih
29
30
