PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI PT TRIKOMSEL OKE Tbk. I.
Pendahuluan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
II.
Dasar Hukum -
III.
Anggaran Dasar Perseroan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Peraturan Otoritas Jasa Perbankan No. 33 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. 1.A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Nilai-Nilai 1.
Semangat Mengutamakan intergritas sebagai prioritas utama, mengabdi pada pekerjaan dalam setiap keadaan.
2.
Kerjasama Hadir bagi Tim dan siap menolong.
3.
Fokus pada Konsumen Inovatif dan mengutamakan kepuasan konsumen
4.
Berorientasi pada Hasil Berfokus pada kesempurnaan dan berupaya menjadi lebih baik.
IV.
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi 1.
Tugas Direksi Tugas Direksi adalah dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh memimpin dan mengurus Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, yang meliputi antara lain:
2.
a.
menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
b.
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
c.
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
d.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
e.
Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -
pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
-
kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Wewenang Direksi Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut : a.
mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3.
b.
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu.
c.
mengatur sumber daya manusia Perseroan termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
Tanggungjawab Direksi a.
Bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
b.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan: -
kerugian tersebut kelalaiannya;
bukan
karena
kesalahan
atau
-
telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
-
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
-
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
c.
Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG.
d.
Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, sedangkan laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS ;
e.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.
V.
Komposisi Direksi (1).
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
(2).
Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : (satu) orang Presiden Direktur; (dua) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
(3).
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: (a). (b). (c).
mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1.
tidak pernah dinyatakan pailit;
2.
tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4.
tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: i.
pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ii.
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
iii.
pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
(d).
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; dan
(e).
memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
(f).
VI.
selain memenuhi persyaratan tersebut diatas, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Waktu Kerja Waktu Kerja anggota Direksi
VII.
a.
setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
b.
anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka kedinasan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
Rapat Direksi a.
Mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
b.
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
c.
Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
d.
Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Rapat yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Rapat.
