PA.Sub DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

PUTUSAN Nomor: 270/Pdt.G/2013/PA.Sub

‫ﺒﺴﻢ ﺍ ﻟﻟﻪ ﺍ ﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍ ﻟﺮ ﺤﻴﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Harta Bersama” antara : Penggugat, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai penggugat; MELAWAN Tergugat, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai tergugat; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan dalam persidangan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang terdaftar

pada

register

perkara

Pengadilan

Agama

Sumbawa

Besar

Nomor

:

270/Pdt.G/2013/PA.Sub yang kemudian diperbaiki dan disempurnakan secara lisan di muka sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012, telah terjadi perceraian dengan Akta Cerai Nomor : 558/AC/2012/PA.SUB. dan ditanda tangani oleh PLT Panitera Pengadilan Agama : Mursal, S.H (copy terlampir) secara sepihak dan penggugat menanyakan tentang keapsahan surat pernyataan Tergugat (mantan suami) terlampir; 2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa : a. Tanah Pekarangan serta rumah seluas kurang lebih 174 M2 terletak Kabupaten Sumbawa (copy SPPT terlampir) dengan batas batas : - Utara

: H. Dahlan

- Timur

: Sekolah

- Barat

: Gang

- Selatan : Peseng b. Ladang (gempang) seluas 14.632 M2 (copy SPPT terlampir) terletak di Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : - Utara

: H. Umar

- Timur

: Usman HB

- Barat

: Sanudin Makari

- Selatan : H. Makaruddin c. Sawah seluas 1,5 Ha yang terletak di wilayah P3A Buing Pamaning Dusun Abadi Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : - Utara

: H. Suerman

- Timur

: Peseng

- Barat

: Sambi

- Selatan : A. Ali Dibeli pada tanggal 2 bulan Juni 1993 kepada Peseng dengan Parabola serta tanah Sambi Bore; d. Tanah pekarangan seluas 339 M2 atau 22 x 15M yang terletak di Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : - Sebelah utara

: tanah milik Jisung;

- Sebelah selatan

: Gang Desa;

- Sebelah timur

: Gang;

- Sebelah barat

: tanah milik H. Ismail;

e. Pergi Haji dengan uang penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tahun 2007; f. Uang yang ditinggalkan oleh penggugat yang dipinjam pada Jaluddin (saksi gugat cerai) berjumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah); g. Pupuk Urea 1 ton (20 zak); h. 1 buah sepeda motor merek Yamaha Yupiter CW tahun 2011; i. Kerbau 10 ekor tinggal 4 (empat) ekor, yang 6 (enam) ekor sudah dijual; j. Kambing 6 ekor dibeli tahun 2008;

Halaman 2 dari 37 : Putusan nomor : 270/Pdt.G/2013/PA.Sub

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat

mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1.

Mengabulkan gugatan penggugat

2.

Menetapkan harta yang disebut dalam posita gugatan sebagai harta bersama

3.

Menetapkan bagian penggugat dan tergugat atas harta bersama sama-sama mendapat setengah bagian;

4.

Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat atas harta bersama tersebut;

5.

Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR : Mohon keputusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di muka sidang, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya upaya perdamaian dilanjutkan dengan melalui mediasi dengan Dra. ST. Nursalmi, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara; Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 28 Mei 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil; Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan pihak penggugat yang isinya diperbaiki dan disempurnakan oleh pihak penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal 23 Juli 2013 yang terdiri dari eksepsi dan bantahan atas pokok perkara sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : A. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan termohon;


Gugatan eror in persona B. Point (a) pada surat gugatan pemohon jelas (terlampir Surat Akta Cerai Nomor : 558/AC/2012/PA.SUB dan risalah sidang gugatan cerai termohon; C. Point (b) pada surat gugatan pemohon, tentang surat pernyataan tertanggal 03 Oktober 2013, yang mana surat pernyataan tersebut sah dan termohon buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan sanksi administrasi secara dinas telah pemohon jalani; D. Point (c ) pada surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (plurium litis consortium), hal ini dikarenakan obyek sengketa yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah termohon bangun dengan uang dari hasil kerja sebagai PNS dan dengan cara meminjam sejumlah uang dari Bank Rakyat Indonesia dan LKP. Selanjutnya obyek sengketa ini akan termohon wariskan kepada anak laki laki termohon atas nama Anak Penggugat hasil pernikahan dengan pemohon (Penggugat); Exceptio Domini ; E. Point (d) pada surat gugatan pemohon bahwa obyek sengketa yang pemohon ajukan memang benar merupakan harta gono gini yang dibeli dari saudara M. Tahir namun bukan dengan seekor kuda mahar, tetapi kuda mahar tersebut telah dijual oleh orang tua pemohon (saudara Jahmad) kepada saudara Ace seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya obyek sengketa tersebut akan termohon wariskan kepada anak laki laki termohon atas nama Anak Penggugat hasil pernikahan dengan pemohon (Penggugat); F. Point (e) pada surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (Plurium litis consortium) hal ini dikarenakan seharusnya obyek sengketa yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah bukan merupakan harta gono gini karena sumber uang untuk pembelian obyek sengketa tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta warisan orang tua termohon (Bapak Bore). Selanjutnya obyek sengketa tersebut akan termohon wariskan kepada ketiga anak termohon hasil pernikahan dengan pemohon (Penggugat), dengan pembagian sebagai berikut : 1. Anak Penggugat I 2. Anak Penggugat II

seluas 25 are; seluas 25 are;


3. Anak Penggugat III

seluas 25 are;

Dan pernyataan pemohon dalam surat gugatannya bahwa obyek sengketa dibeli pada tanggal 2 Juni 1993 kepada Saudara Peseng adalah tidak benar; G. Point (e) pada surat gugatan pemohon, bahwa obyek sengketa yang pemohon ajukan memang benar merupakan harta gono gini. Selanjutnya obyek sengketa akan termohon wariskan kepada anak termohon atas nama Anak Penggugat I

dan Anak Penggugat

II hasil pernikahan dengan pemohon (Penggugat), sebagai tempat pembangunan rumah mereka; H. Point (g) pada surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon telah kabur/tidak jelas atau obscuur libel, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon dalam surat gugatannya bukan bersumber dari pemohon melainkan berasal dari uang pinjaman Bank dengan agunan gaji termohon sebagai PNS dan penjualan 2 (dua) ekor kerbau jantan berumur 2,5 tahun yang dijual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saudara Jalaluddin; I. Point (h) pada surat gugatan pemohon, memang benar obyek sengketa dan memang benar telah ada dan telah termohon pergunakan untuk wisuda anak termohon atas nama Yuni Astuti hasil pernikahan dengan pemohon (Penggugat), namun obyek sengketa tersebut masih belum cukup untuk membiayai biaya wisuda sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah), untuk mencukupi biaya tersebut termohon pinjam kepada pihak ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); J. Point (i) pada surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan dengan jelas dalam surat gugatannya atas obyek sengketa serta letaknya ternyata secara riil tidak dapat dijelaskan keberadaannya secara pasti yang menunjukkan pemohon sendiri kebingungan atas obyek sengketa yang dimaksudkannya; K. Point (j) pad surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (plurium litis consortium), hal ini dikarenakan seharusnya obyek sengketa yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah bukan merupakan harta gono gini karena obyek sengketa tersebut kredit dari gaji sebagai PNS sejak tanggal 12 Oktober 2012, dalam keadaan termohon sudah tidak bersama pemohon; L. Point (j) pada surat gugatan pemohon, bahwa gugatan pemohon semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan dengan jelas dalam surat gugatannya atas obyek sengketa


serta letaknya secara riil tidak dapat dijelaskan keberadannya secara pasti, hal mana obyek tersebut termohon tidak pernah merasa mempunyai kerbau 10 (sepuluh) ekor namun hanya 8 (delapan) ekor kerbau dengan rincian sebagai berikut : 1. untuk membeli sepeda motor anak atas nama Anak Penggugat I

, termohon jual

sebanyak 3 (tiga) ekor; 2. untuk membeli 1 (satu) unit laptop anak atas nama Anak Penggugat I, termohon jual sebanyak 2 (dua) ekor; sehingga sisa obyek sengketa saat ini hanya bersisa 3 (tiga) ekor; M. point (j) pada surat gugatan pemohon, memang benar obyek sengketa pernah ada dan telah termohon jual untuk pembayaran pinjaman kepada pihak ke tiga dalam poin (h) surat eksepsi ini; Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi termohon tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan termohon; 2. Bahwa dalil dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini; PRIMAIR: DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard; 3. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;


2. Menghukum pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang disampaikan di depan sidang yang pada pokoknya penggugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dalam surat gugatannya; Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, pihak tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada jawabannya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 558/AC/2012/PA.SUB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar diberi kode (P); Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, penggugat juga menghadirkan saksisaksi di persidangan, sebagai berikut : Saksi

I :, umur 55, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten

Sumbawa Besar, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu jauh penggugat;  Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai;  Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang mas kawin pernikahan penggugat dengan tergugat, karena saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat; Saksi II : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;



Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai;



Bahwa saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara yang diajukan oleh penggugat meskipun saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan penggugat;



Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat berupa kerbau;




Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kerbau dibeli oleh penggugat dan tergugat dan uang pembelian kerbau berasal dari mana, pengetahun saksi hanyalah bahwa penggugat dan tergugat sewaktu masih menjadi suami istri pernah menyerahkan seekor kerbau betina kepada saksi untuk dipelihara dan dirawat oleh saksi;



Bahwa saksi merawat dan memelihara kerbau penggugat dan tergugat tersebut selama 11 (sebelas) tahun, kemudian kerbau tersebut oleh saksi diserahkan kembali kepada tergugat dan penggugat karena saksi sudah tidak mampu untuk memeliharanya;



Bahwa pada saat saksi menyerahkan kembali kerbau tersebut kepada penggugat dan tergugat jumlahnya belasan ekor, namun saksi sudah tidak ingat jumlah yang pasti, seingat saksi ada dua ekor kerbau induk namun lupa jumlah anak anaknya;



Bahwa pada saat saksi menyerahkan kembali kerbau tersebut kepada penggugat dan tergugat, status penggugat dan tergugat masih suami istri;



Bahwa dalam beberapa waktu kemudian saksi mengetahui tergugat menjual sebagian kerbau tersebut sebanyak 4 (empat) ekor untuk biaya tergugat naik haji;



Bahwa setelah tergugat menjual 4 (empat) ekor kerbau tersebut, sisa kerbau yang tertinggal adalah 2 (dua) ekor kerbau induk dan 2 (dua) ekor anak kerbau;



Bahwa pada saat tergugat menjual kerbau tersebut penggugat mengetahuinya, karena penggugat saat itu berada di rumah, tidak pergi ke luar negeri;



Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya tentang kerbau kerbau tersebut;



Bahwa saksi tidak mengetahui harta harta penggugat dan tergugat selain dan selebihnya;

Saksi III : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kabupaten

Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan tergugat;



Bahwa saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara yang diajukan oleh penggugat meskipun saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan tergugat;



Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat berupa tanah dan berupa kuda;






Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai tanah kebun yang terletak di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa seluas kurang lebih 2 Ha, dengan batas batas sebagai berikut :




Sebelah utara

: tanah milik H. Umar;

Sebelah selatan

: tanah milik H. Maharuddin;

Sebelah timur

: tanah milik Usman;

Sebelah barat

: tanah milik Sanuddin;

Bahwa pembelian tanah tersebut pada tahun 1982 pada saat penggugat dan tergugat masih menjadi suami istri, dibeli dari seorang bernama M. Tahir, dan proses transaksi jual belinya dilaksanakan di rumah saksi, namun saksi lupa harga tanah tersebut saat dibeli oleh penggugat dan tergugat;



Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat;



Bahwa penggugat dan tergugat juga mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 11 x 15 M2 yang dibangun rumah di atasnya terletak di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah utara

: tanah milik H. Dahlan;

Sebelah selatan

: tanah milik Peseng;

Sebelah timur

: Sekolah SDN;

Sebelah Barat

: Gang Desa;

Bahwa tanah tersebut di beli dari seorang bernama Hesen, dan pembeliannya pada saat penggugat dan tergugat masih sebagai suami istri;



Bahwa di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah yang pembangunannya pada saat penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri;



Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh penggugat, karena penggugat dan anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut;



Bahwa penggugat dan tergugat juga mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 22 x 15 M2 yang terletak di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah utara


Sebelah utara

: Gang Desa;

Sebelah timur

: Gang;

Sebelah barat

: tanah milik H. Isma’il;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat dari saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan kuda oleh tergugat;



Bahwa kuda yang dijual oleh tergugat sejumlah 1 (satu) ekor kepada seorang bernama Andang pada tahun 1982, namun saksi tidak mengetahui harga penjualan kuda tersebut;




Bahwa pembelian tanah pekarangan tersebut pada saat penggugat dan tergugat masih bestatus suami istri, namun saksi lupa tahun berapa;



Bahwa tanah pekarangan tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, penggugat membenarkannya

dan merasa tidak keberatan, sedangkan tergugat membantah sebagian keterangan saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa betul ada tanah di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecmatan Empang, namun luasnya 1,25 Ha, bukan 2 Ha, tanah tersebut dibeli saat penggugat dan tergugat masih menjadi suami istri; 2. Bahwa betul ada tanah pekarangan seluas 11x15 M2 terletak di Desa Gapit yang dibangun rumah di atasnya dan sekarang ditempati oleh penggugat dan anaknya, tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun pada saat penggugat dan tergugat masih suami istri; 3. Betul ada tanah pekarangan seluas 22x15 M2 terletak di Desa Gapit yang dibeli dari hasil penjualan kuda, namun kuda tersebut bukan kuda mahar untuk penggugat, karena kuda yang dijual tersebut dibeli pada saat penggugat dan tergugat setelah menikah; 4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal ihwal pemberian mahar berupa kuda kepada penggugat; 5. Bahwa tanah seluas + 75 are yang ada di Tin Pemukur adalah dari kakak tergugat dengan hasil tukar Parabola, bukan hasil pembelian antara penggugat dan tergugat; 6. Bahwa tergugat pergi haji dari uangnya buruh, bukan uang penggugat; Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya tergugat menghadirkan saksi saksi di muka sidang sebagai berikut : Saksi Tergugat I : umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Besar, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat dan bertetangga dengan penggugat dan tergugat;  Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai;  Bahwa saksi mengetahui tentang mahar pernikahan penggugat dengan tergugat, karena saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat;  Bahwa mahar pernikahan penggugat dengan tergugat adalah seekor kuda betina;


 Bahwa tergugat pernah bilang kepada saksi bahwa mahar tersebut telah diserahkan oleh tergugat kepada penggugat saat menikah, namun saksi tidak mengetahui penyerahan mahar tersebut dan hanya mendengar pengakuan tergugat saja; Saksi

Tergugat II : umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar tergugat;



Bahwa meski saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan tergugat, namun saksi tetap bersedia menjadi saksi bagi tergugat;






Bahwa saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara yang diajukan oleh tergugat meskipun saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan tergugat;



Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat berupa tanah sawah;



Bahwa tanah yang digugat oleh penggugat seluas 1½ Ha adalah tanah yang ada di Tin Pemukur, tanah tersebut seluas + 75 are, bukan seluas 1½ Ha sebagaimana gugatan penggugat dan bukan terletak di Buin Pamaring;



Bahwa tanah selebihnya adalah seluas + 35 are yang dibeli oleh tergugat terletak di Kayu Dingin, yang semula berupa kebun kacang sekarang sudah menjadi sawah;



Tanah tersebut dibeli oleh tergugat dari kakak penggugat bernama Maga Bore seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Bahwa tanah tersebut dibeli oleh tergugat dari hasil penjualan tanah warisan tergugat dari orang tua tergugat; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tergugat

tersebut,

tergugat

membenarkaannya, sedangkan penggugat membantah sebagian keterangan saksi dengan memberikan keterangan bahwa tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) petak; Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya; Menimbang, bahwa tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya; Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat agar dilaksanakan pemeriksaan setempat (decente) terhadap obyek obyek sengketa, namun


penggugat menolak dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan alasan penggugat tidak mempunyai biaya untuk pelaksanaannya; Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan penggugat dan tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan; Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa eksepsi tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban yang diajukannya, sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 114 Rv dan sesuai dengan pasal 162 Rbg eksepsi tergugat bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat merupakan rangkaian dalil yang dapat diklasifikasi menjadi dua pokok eksepsi sebagai berikut : 1. Gugatan mengandung salah pihak (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium) 2. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) Menimbang bahwa terhadap tangkisan tergugat tentang gugatan penggugat yang salah pihak (error in persona), majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat adalah tentang harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama penggugat dan tergugat terikat dalam suatu pernikahan yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dengan demikian kepemilikan harta bersama setelah perceraian adalah dimiliki oleh mantan suami dan mantan istri; Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengakui dalam jawabannya bahwa tergugat adalah mantan suami dari penggugat, berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga majelis berpendapat bahwa penggugat dan tergugat adalah berkualitas sebagai pihak pihak dalam perkara ini, oleh karenanya alasan tangkisan tergugat


tersebut tidak benar karena tidak ada kesalahan pihak atau tidak ada unsur error in persona dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat; Menimbang, bahwa terhadap tangkisan tergugat tentang kurangnya pihak dalam gugatan penggugat (plurium litis consortium), majelis mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa obyek obyek sengketa dalam gugatan penggugat telah berpindah tangan kepada pihak lain, yakni telah tergugat wariskan kepada anak anak hasil pernikahan penggugat dengan tergugat, sehingga seharusnya penggugat menjadikan anak anak tersebut sebagai pihak dalam gugatan penggugat; Menimbang, bahwa suatu kewarisan adalah terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Dengan demikian alasan yang dikemukanan oleh tergugat bahwa obyek obyek sengketa telah dipindah tangankan melalui kewarisan sebelum terjadinya kematian, hal tersebut tidak dibenarkan karena pemindah tanganan harta dilakukan menyalahi hukum, sehingga harta harta yang menjadi obyek sengketa tersebut tetap merupakan harta bersama milik berdua antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi berdua; Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut masih merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat, maka tidak diperlukan adanya pihak lain yang ditarik dalam gugatan penggugat; Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek selebihnya yang dijadikan alasan tergugat dalam tangkisannya sebagai harta yang bukan harta bersama serta obyek yang kurang jelas (obscuur libel), majelis berpendapat hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di muka sidang dan tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan dalam tangkisan atau eksepsi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat tangkisan atau eksepsi tergugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut ditolak; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan


dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama; Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif; Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat ( 1 ) dan penjelasan pasal 49 ayat ( 2 ) angka 10 oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya; Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat) sesuai pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR atau pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan isteri tergugat yang sudah bercerai, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap tergugat di depan pengadilan; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan pembagian harta bersama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan perkara secara damai, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;


Menimbang bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menegaskan:1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya; 2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa; Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan pada Perma No.1 tahun 2008 sebagai berikut : Pasal 2 ayat 3 : ” Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”; Pasal 7 ayat 5 : ” Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi”; Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui jalur mediasi merupakan media solusi penyelesaian masalah dengan tujuan sengketa dapat diselesaikan dengan hasil damai sehingga tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, menghemat biaya dan waktu serta perkara bisa cepat tuntas diselesaikan; Menimbang, bahwa setelah berbagai nasehat yang menyentuh hati, petunjuk penyelesaian secara musyawarah mufakat, menawarkan konsep penyelesaian diluar sidang diberikan kepada kedua belah pihak agar bisa berdamai tetapi terlalu sulit diperoleh kesepakatan yang memberi gambaran kuatnya tekad dan kemauan agar perkara diteruskan melalui proses pemeriksaan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan, akan tetapi hasil akhirnya ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan penyelesaian melalui litigasi; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni gugatan


penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi dua pokok dalil sebagai berikut ; 1. Pokok dalil pertama Penegasan penggugat dan tergugat sebagi suami isteri yang telah bercerai; 2. Pokok dalil kedua uraian dan tuntutan pembagian harta bersama dengan identitas obyek berupa jumlah atau ukuran atau luas dan batas-batas sebagaimana surat gugatan; Menimbang, bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan dari penggugat

tersebut,

Tergugat memberikan jawaban yang dapat dipilah menjadi dua bagian sebagai berikut : 1. Jawaban atas pokok dalil gugat yang pertama tergugat mengakui secara murni dan bulat; 2. Jawaban atas pokok dalil gugat yang kedua jawaban tergugat dapat diklasifikasi menjadi dua katagori sebagai berikut : a. Katagori pertama gugatan diakui yang dikelompokkan menjadi tiga yakni : 1). Kelompok pertama diakui secara murni dan bulat meliputi obyek yakni : - Obyek gugatan berupa tanah kosong (pekarangan) seluas 339 m2 yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan; 2). Kelompok kedua diakui dengan klausula meliputi empat obyek sengketa yakni : - Tanah pekarangan beserta rumah dengan luas kurang lebih 174 m2 yang terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan; - Uang tunai yang ditinggalkan oleh penggugat sebesar Rp. 4. 000.000,- Satu buah sepeda motor Yamaha Yupiter CW tahun 2011; - Kambing sejumlah 6 ekor; 3). Kelompok ketiga diakui dengan klasifikasi berupa : - Kerbau yang didalilkan dalam gugatan berjumlah 10 ekor tapi diakui hanya 3 ekor - obyek gugatan berupa tanah ladang seluas 14.632 m2 yang terletak di Desa Gapit

Kecamatan

Empang

Kabupaten

Sumbawa

dengan

batas-batas

sebagaimana surat gugatan, diakui sebagai harta bersama tapi dibantah luasnya hanya 1 hektar 25 are; b. Katagori kedua gugatan dibantah yang terdiri dari tiga obyek berupa : 1). Tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di wilayah P 3 A Buin Pamaning Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas


sebagaimana gugatan, dengan pokok bantahan ada dua sisi yakni pertama mengenai asalnya dari menjual harta warisan tergugat dan kedua mengenai luasnya bukan 1,5 hektar tetapi hanya 75 are; 2). Uang yang dipakai oleh tergugat untuk pergi haji; 3). Pupuk sebanyak 20 sak; Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah harta obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatan merupakan harta bersama atau bukan; Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut : 1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti; 2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam; 3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah; 4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran; 5. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan tergugat

dibebankan untuk membuktikan dalil

jawaban; 6. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif; Menimbang bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dalil yang diakui atau dibenarkan secara tegas, maka dalil tersebut harus dinilai terbukti meliputi : -

Penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri yang sudah bercerai;


-

Obyek gugatan berupa tanah kosong (pekarangan) seluas 339 m2 yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan;

2. Dalil-dalil yang diakui dengan klausula atau klasifikasi maka dalil tersebut harus dinilai sebagai bantahan, akan tetapi yang tidak dikecualikan harus dinilai sebagai pembenaran meliputi obyek sengketa yakni : a. obyek gugatan berupa tanah ladang seluas 14.632 m2 yang terletak di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan diakui sebagai harta bersama tetapi dibantah luasnya; b. Tanah pekarangan beserta rumah dengan luas kurang lebih 174 m2 yang terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batasbatas sebagaimana gugatan, dibenarkan diperoleh selama perkawinan tetapi didalilkan berasal dari gaji tergugat dan sudah diwariskan kepada anak-anaknya; c. Uang tunai yang ditinggalkan oleh penggugat sebesar Rp. 4. 000.000,d. Satu buah sepeda motor Yamaha Yupiter CW tahun 2011; e. Kambing sejumlah 6 ekor; f. Kerbau 10 ekor tapi diakui hanya 3 ekor 3. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang menegaskan jika suatu dalil tidak dijawab dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam meliputi : -

Waktu diperolehnya tanah pekarangan beserta rumah dengan luas kurang lebih 174 m2 yang terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan adalah selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat tapi didalilkan oleh tergugat diperoleh dari hasil gaji sebagai PNS, jadi yang dibantah mengenai asal perolehan obyek bukan waktu perolehannya;

-

Waktu diperolehnya tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di wilayah P 3 A Buin Pamaning Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan adalah sewaktu penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tapi didalilkan oleh tergugat diperoleh dari hasil penjualan harta warisan tergugat, jadi yang dibantah asal perolehan bendanya bukan waktu diperolehnya meskipun tanggal dan tahun diperolehnya dibantah;

4. Bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang menyatakan dalil-dalil yang secara tegas dibantah, harus dinilai belum terbukti oleh karena itu harus diajukan alat bukti untuk membuktikan kebenarannya meliputi :


a. Tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di wilayah P 3 A Buin Pamaning Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan, khusus obyek sengketa yang ini penggugat dibebankan bukti waktu diperolehnya harta tersebut selama perkawinan dan luasnya obyek sebagaimana surat gugatan, sedangkan tergugat dibebankan bukti asal harta tersebut dari hasil penjualan harta warisan tergugat; b. Uang yang dipakai oleh tergugat untuk pergi haji; c. Pupuk sebanyak 20 sak; Pupuk urea 1 ton (10 sak ) yang didalilkan oleh penggugat sudah habis; d. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter CW tahun 2011 tapi tidak jelas identitasnya berupa nomor polisi dan warnanya serta wujud benda tersebut masih ada atau tidak; Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh penggugat terdiri dari : 1. Tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di wilayah P 3 A Buin Pamaning Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan, khusus obyek sengketa yang ini penggugat dibebankan bukti waktu diperolehnya harta tersebut selama perkawinan dan luasnya obyek sebagaimana surat gugatan, sedangkan tergugat dibebankan bukti asal harta tersebut dari hasil penjualan harta warisan tergugat; 2. Waktu diperolehnya tanah pekarangan beserta rumah dengan luas kurang lebih 174 m2 yang terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan adalah selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat; 3. obyek gugatan berupa tanah ladang seluas 14.632 m2 yang terletak di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan, diakui sebagai harta bersama tapi dibantah luasnya hanya 1 hektar 25 are, penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan luasnya 14.632 m2; 4. Kerbau yang didalilkan oleh penggugat berjumlah 10 ekor tapi yang diakui hanya 3 ekor maka penggugat harus membuktikan sisanya 7 ekor; 5. Kambing sejumlah 6 ekor karena seluruhnya dibantah; 6. Uang sejumlah Rp. 4.000.000,-; 7. Uang untuk ongkos naik haji tergugat ; 8. Pupuk urea 1 ton (10 sak ) yang didalilkan oleh penggugat sudah habis;


9. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter CW tahun 2011 tapi tidak jelas identitasnya berupa nomor polisi dan warnanya serta wujud benda tersebut masih ada atau tidak; Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, oleh karena itu tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti atas dalil jawaban yang menyatakan tanah sawah seluas 1,5 hektar yang terletak di wilayah P3 A Buin Pamaning Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana gugatan, tergugat dibebankan bukti untuk membuktikan asal harta untuk membeli obyek sengketa tersebut berasal dari harta warisan; Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa akta cerai (P) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

merupakan alat bukti akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan

mengikat yang memberi bukti Penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri dan sudah bercerai secara sah; Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Hasanuddin bin Hamu, H. Abbas bin H. Hayat dan Jalaluddin bin H. Antuk; Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi meskipun sebagian saksi mempunyai hubungan kekerabatant namun saksi tetap bersedia menjadi saksi penggugat serta saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi; Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi karena meskipun ada hubungan sebagai ipar atau sebagai sepupu atau sebagai keponakan telah tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :  Bahwa satu orang dari tiga saksi penggugat yang mengetahui penggugat mempunyai kerbau, tetapi tidak mengetahui jumlahnya yang pasti saat ini;  Bahwa satu dari tiga orang saksi penggugat yang mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai tanah di Unter Kera luas kurang lebih 2 hektar, mempunyai tanah pekarangan ukuran 11x 15 m2 dan rumah di atasnya dan tanah pekarangan seluas 22x15 m2;  Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal selainnya;


Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis berpendapat saksi penggugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi; Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi tahu sebagian obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat dan dibantah oleh tergugat; Menimbang, bahwa selain itu ada sebagian bantahan Tergugat tidak diketahui oleh saksi oleh karena itu majelis berpendapat saksi penggugat tidak bisa mendukung seluruh dalil gugatan penggugat; Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yakni H. Abdul Muji bin Tabrani dan Burhanuddin bin H. Umar; Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena meskipun ada hubungan sebagai ipar atau sebagai sepupu telah tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; Menimbang, bahwa dilihat dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis berpendapat saksi tergugat memenuhi syarat materiil bukti saksi; Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, akan tetapi jika dikaitkan dengan pokok-pokok bantahan Tergugat

atas

dalil-dalil gugatan, maka keterangan saksi dapat dipilah yakni keterangan saksi hanya satu dari dua orang saksi yang mengetahui salah satu obyek sengketa yakni tanah yang terletak di Tin Pemukur luasnya 75 are bukan 1,5 hektar dan selebihnya seluas 35 are dibeli oleh tergugat; Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti saksi dari penggugat dan tergugat, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 1. Bahwa baik saksi penggugat maupun tergugat hanya masing-masing satu orang yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi; 2. Bahwa alat bukti saksi penggugat maupun tergugat sama-sama tidak memenuhi batas minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat materiil saksi untuk membuktikan dalil masing-masing; Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil


jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bahwa pada dasarnya alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat masing-masing tidak bisa mendukung dalil gugatan dan dalil jawaban karena tidak memenuhi batas minimal saksi sebagai alat bukti; 2. Bahwa oleh karena itu fakta hukum ditemukan hanya bertumpu pada pembenaran dalil oleh pihak lawan atau dengan menilai alasan dalil masing-masing dengan berpijak dan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian yang telah dikemukakan di atas; Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, bertitik tolak dari penegasan pokok-pokok dalil gugatan dan klasifikasi jawaban tergugat serta dikaitkan dengan perumusan pokok sengketa di antara para pihak, dapat dipertimbangkan segi-segi hukum kedudukan obyek sengketa secara keseluruhan sebagai berikut; Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pertama berupa tanah pekarangan serta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 174 m2 yang terletak di dusun Abadi RT 03 Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan, dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini; Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat secara tertulis menyatakan obyek tersebut dibangun dari hasil kerja sebagai PNS dan hasil pinjaman tetapi tidak membantah dibangun saat suami isteri; Menimbang bahwa pada saat tanggapan tergugat atas keterangan saksi di depan sidang tergugat membenarkan obyek tersebut sebagai harta bersama; Menimbang, bahwa pengakuan tergugat terhadap obyek tersebut di atas adalah merupakan pengakuan yang berklausul, yakni pengakuan yang diikuti pernyataan membebaskan dari tuntutan; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 313 Rbg bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, namun hakim wajib mempertimbangkan apakah klausul tersebut terbukti benar ataupun palsu dan tidak sesuai dengan hukum; Menimbang bahwa pengakuan tergugat atas obyek sengketa tersebut mengandung dua sisi yakni pertama obyek tersebut dibangun dari gaji tergugat sebagai PNS dan sisi kedua obyek tersebut sudah diwariskan kepada anak-anak penggugat dan tergugat; Menimbang, bahwa dilihat

dari segi ketentuan hukum kedua sisi pengakuan

tergugat yang mengandung klausula tersebut kedua-duanya tidak dapat dibenarkan dan berlawanan dengan hukum;


Menimbang bahwa pada sisi pertama berlawanan dengan hukum karena perolehan harta selama perkawinan tanpa dipersoalkan siapa yang mencari dikatagorikan sebagai harta bersama; Menimbang bahwa pada sisi kedua tergugat menyatakan sudah mewariskan obyek sengketa tersebut kepada anak-anaknya adalah suatu yang bertentangan dengan hukum karena hak waris mewaris belum terbuka sebelum meninggalnya pewaris; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang demikian harus dinilai dari segi hukum obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa yang kedua berupa tanah Ladang (gempang) seluas 14.632 M2 yang terletak di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagaimana surat gugatan, dapat dipertimbangkan berikut ini; Menimbang bahwa atas obyek sengketa tersebut tergugat mengakui sebagai harta bersama dalam jawabannya secara tertulis; Menimbang bahwa tergugat secara lisan di depan sidang mengakui sebagai harta bersama tetapi membantah luasnya bukan 2 hektar tetapi 1 hektar 25 are; Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian status harta sebagai harta bersama diakui, sehingga yang menjadi sengketa adalah mengenai luasnya obyek sengketa; Menimbang bahwa dengan adanya bantahan mengenai luas obyek sengketa, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian penggugat diwajibkan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil gugatannya; Menimbang bahwa penggugat telah tidak mampu mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya itu; Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian maka obyek sengketa tersebut dikategorikan menjadi harta bersama, akan tetapi karena mengenai luasnya dibantah dan penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti maka ukuran luas yang dipakai berdasarkan pengakuan oleh tergugat; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa yang ketiga berupa tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 hektar yang terletak di wilayah P3A Buin Pamaning Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagaimana surat gugatan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;


Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis membantah obyek sengketa tersebut bukan harta bersama tetapi hasil menjual harta warisan tergugat dan luasnya bukan 1,5 hektar tetapi hanya 75 are dan

Tergugat di depan sidang secara lisan menyatakan

tempatnya bukan di wilayah P3A Buin Pamaning tetapi di Tin Pemukur; Menimbang bahwa dengan adanya bantahan mengenai luas dan letak obyek sengketa, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian penggugat diwajibkan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil gugatannya; Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil gugatannya itu; Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang demikian sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, maka yang dinilai terbukti tentang luas dan letak obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan jawaban tergugat; Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban secara tertulis mengenai obyek sengketa tersebut tidak membantah dibeli semasa suami isteri tetapi mendalilkan dalil baru yakni obyek tersebut diperoleh berasal dari penjualan harta warisan tergugat; Menimbang bahwa pembenaran dalil ”obyek sengketa dibeli selama perkawinan” merupakan salah satu unsur yang melekat sebagai ciri harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagai hasil warisan atau hibah atau wasiat untuk pribadi Tergugat ; Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg yang menyatakan barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembebanan bukti yang telah ditetapkan di awal pertimbangan tergugat harus membuktikan asal pembelian obyek ini dari hasil warisan tergugat; Menimbang bahwa tergugat dalam proses pembuktian tidak mampu mengajukan alat bukti, oleh karena itu status hukum obyek ini kembali pada hukum dasar yakni karena obyek sengketa dibeli selama perkawinan dengan demikian jika tidak bisa dibuktikan pembelian berasal dari uang warisan maka harus dikatagorikan sebagai harta bersama; Menimbang bahwa mengenai obyek gugatan yang keempat yakni berupa tanah pekarangan seluas 339 M2 atau 22 x 15M yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas Sebelah utara tanah milik


Jisung, Sebelah selatan Gang Desa, Sebelah timur Gang, Sebelah barat tanah milik H. Ismail, dapat dipertimbangkan berikut ini; Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat secara tertulis mengakui secara murni dan bulat obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat; Menimbang bahwa pengakuan secara murni dan bulat berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg mempunyai kekuatan bukti sempurna, mengikat dan menentukan; Menimbang bahwa dengan jawaban tergugat yang demikian obyek sengketa tersebut dikategorikan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa yang kelima berupa uang untuk ongkos Pergi Haji dengan uang penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tahun 2007 dapat dipertimbangkan berikut ini; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa berupa uang untuk ongkos naik haji tergugat, pada pokoknya membantah; Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian apabila suatu gugatan dibantah oleh pihak lawan, maka penggugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil gugatan; Menimbang bahwa penggugat selama proses persidangan tidak mampu mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil gugatan; Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat mengenai uang untuk ongkos naik haji dinilai tidak terbukti; Menimbang bahwa selain itu dalil gugatan penggugat mengenai uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang dijadikan biaya haji oleh tergugat pada tahun 2007, majelis berpendapat bahwa gugatan atas harta yang sebelumnya ada, akan tetapi telah habis dipakai atau digunakan atau telah dimanfaatkan atau telah dimakan mengandung ketidakjelasan, oleh karena itu seharusnya gugatan diajukan terhadap harta yang masih dapat ditemukan dan dibuktikan keberadaannya setelah perceraian antara penggugat dan tergugat, oleh karena obyek tersebut telah dipergunakan dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya, maka gugatan penggugat merupakan gugatan yang ilusoir atau hampa dan tidak nyata serta obyek yang tidak terbukti; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa yang keenam berupa uang yang ditinggalkan oleh penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat dipertimbangkan berikut ini;


Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan membiayai pendidikan anak penggugat dan tergugat; Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya obyek tersebut karena telah dipergunakan dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tergugat membantah mengenai uang tersebut dan penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatan dengan demikian gugatan mengenai uang tersebut harus dinilai tidak terbukti; Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa yang ketujuh berupa pupuk Urea 1 ton (20 sak) dapat dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat mengenai pupuk urea tersebut, jawaban tergugat pada pokoknya membantah; Menimbang bahwa penggugat sendiri di depan persidangan menyatakan pupuk tersebut sudah tidak ada; Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa pupuk urea sejumlah 1 (satu) ton atau 20 zak, tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat atas obyek tersebut tidak jelas karena penggugat tidak mengetahui keberadaannya; Menimbang, bahwa suatu obyek gugatan haruslah terinci dan jelas keberadaannya, oleh karena gugatan penggugat terhadap obyek sengketa berupa pupuk urea sejumlah 1 (satu) ton atau 20 zak yang dibantah oleh tergugat dengan menyatakan obyek kabur dan penggugat tidak merinci gugatannya serta tidak mengajukan bukti atas obyek tersebut, majelis berpendapat penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas serta tidak membuktikan adanya obyek tersebut sehingga obyek tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur libel); Menimbang bahwa gugatan

penggugat disamping tidak jelas juga tidak bisa

mengajukan alat bukti; Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat mengenai pupuk sejumlah 20 sak harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang bahwa mengenai obyek gugatan kedelapan berupa satu buah sepeda motor merek Yamaha Yupiter CW tahun 2011 dapat dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang bahwa atas gugatan penggugat mengenai sepeda motor tersebut, jawaban tergugat pada pokoknya membantah;


Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2011 tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dipergunakan membiayai pendidikan anak penggugat dan tergugat, oleh karena tergugat telah membantah dalil gugatan penggugat, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya; Menimbang bahwa gugatan

penggugat mengenai sepeda motor tidak jelas

identitasnya yakni nomor polisi, warnanya dan alas haknya serta keberadaan bendanya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas obyek sengketa berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2011 penggugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat sedangkan penggugat tidak dapat membuktikan adanya kebenaran dan keberadaan obyek tersebut majelis berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat atas obyek sengketa berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2011 harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian penggugat

tidak bisa

mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya ; Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat mengenai sepeda motor tersebut harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang kesembilan berupa kerbau 10 ekor dapat dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat membantah jumlah kerbau 10 ekor yang diakui hanya tinggal 3 ekor; Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalilnya itu; Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan seorang saksi dan saksi yang dihadirkan penggugat di muka sidang tidak dapat menerangkan

keadaan terakhir obyek sengketa, yakni jumlahnya berapa ekor, sehingga

majelis berpendapat keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga pengakuan tergugat lebih kuat dan patut disimpulkan obyek berupa kerbau tersebut saat ini berjumlah 3 (tiga) ekor; Menimbang, bahwa penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan;


Menimbang, bahwa dengan demikian yang dianggap terbukti sesuai jawaban tergugat yakni kerbau yang ada hanya tinggal 3 ekor; Menimbang bahwa obyek gugatan penggugat yang kesepuluh yakni mengenai kambing 6 ekor dibeli tahun 2008 dapat dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, jawaban tergugat pada pokoknya membantah jumlah kambing 6 ekor tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena tergugat

menolak

terhadap dalil gugatan

penggugat atas obyek sengketa sedangkan penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas obyek sengketa tersebut, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat atas obyek berupa kambing sejumlah 6 (enam) ekor adalah kabur (obscuur libel); Menimbang, bahwa penggugat tidak bisa mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil guna meneguhkan dan membuktikan adanya 6 ekor kambing tersebut, dengan demikian majelis berpendapat gugatan penggugat dinilai tidak terbukti; Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan lapangan ( decente ) untuk memastikan keberadaan obyek obyek sengketa, maka fakta fakta yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis adalah fakta yang didapatkan di persidangan semata; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hasil akhir pembuktian gugatan penggugat mengenai harta bersama yang dinilai terbukti dilihat dari segi jumlah, ukuran, luas, letak dan batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut : a. Tanah pekarangan seluas 174 M2 atau 11x15 M beserta sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur

: sekolah SDN;

Sebelah barat

: Gang Desa;

b. Tanah Ladang (gempang) seluas 1 hektar 25 are yang terletak di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur


Sebelah barat



c. Tanah pekarangan seluas 339 M2 atau 22 x 15 M yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan

: Gang Desa;

Sebelah timur

: Gang;

Sebelah barat


d. Tanah sawah seluas 75 are yang terletak di wilayah P3A Tin Pemukur Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara

: tanah milik H. Suherman;

Sebelah selatan

: tanah milik A. Ali;

Sebelah timur


Sebelah barat

: tanah milik Sambi;

e. Kerbau sejumlah 3 (tiga) ekor; Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur terbuktinya sebagian gugatan penggugat atas harta bersama; Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut; Menimbang bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan, majelis hakim menyadari sepenuhnya putusan merupakan hasil karya ilmiah ibaratnya sebagai mahkota seorang hakim, dan untuk menghasilkan karya ilmiah harus berdasarkan metodologi ilmiah yang dapat dipertangggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah terlebih dahulu mengkonstatir fakta dan untuk mengkonstatir fakta ditempuh proses pembuktian yang bertitik tolak pada ketentuan hukum pembuktian, sekali-kali tidak boleh berdasarkan subyektifitas hakim yang justeru melanggar metodologi ilmiah; Menimbang bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan sebagai karya ilmiah yang harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang


Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; Menimbang bahwa latar belakang dari konsep pemikiran di atas, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran sebagai suatu usaha yang utama, tapi menempatkan kebenaran pada tempat yang benar lebih utama lagi, dan mewujudkan kebenaran yang telah ditempatkan pada tempat yang benar marupakan usaha yang paling utama di antara dua keutamaan sebelumnya; Menimbang bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan; Menimbang bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan; Menimbang bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur gugatan

harta bersama terbukti sebagian, di dalamnya terkandung indikator katagoris

sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan yakni Gugatan pembagian harta bersama terbukti benar sebagian; Menimbang bahwa perumusan dan penegasan fakta hukum tersebut di atas, merupakan jawaban dari perumusan pokok sengketa di antara para pihak yang telah dirumuskan pada awal pertimbangan hukum; Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini; Menimbang bahwa fakta hukum yang dirumuskan yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar sebagian mengandung arti dari keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat tentang gugatan pembagian harta bersama hanya terbukti sebagian saja sesuai dengan hasil analisis terhadap hasil pembuktian dalil oleh penggugat dan tergugat;


Menimbang bahwa dasar pertimbangan hukum rumusan fakta hukum di atas sesuai dengan pertimbangan hukum berikut ini; Menimbang, bahwa Harta Perkawinan dibedakan menjadi tiga, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan Harta Bersama suami istri; Menimbang, bahwa pada asasnya, harta pribadi suami maupun harta pribadi istri dipisahkan dari harta bersama, baik harta pribadi yang dibawa sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan atau hibah meskipun diperoleh dalam masa perkawinan; Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami istri menjadi harta bersama; Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan “Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain” ( vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa fakta hukum harta yang terbukti harta bersama maka janda atau duda berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya; Menimbang, bahwa apabila pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masingmasing mendapat separuh dari harta bersama; Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an han-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: “... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan…”. Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini; Menimbang, bahwa berdasarkan dan bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dengan mengingat sumpah jabatan Hakim serta menghayati secara mendalam nilai


dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang Hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk sebagian obyeknya serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian; Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum gugatan angka 1 dapat dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa dasar tindakan hakim mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian adalah dengan bertitik tolak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, karena jika semua gugatan penggugat dikabulkan maka akan bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman :

‫ﻮﻻﺘﺄﻜﻠﻭﺍﺃﻤﻮﺍﻠﻜﻢﺑﻴﻨﻜﻢﺒﺎﺍﻠﺑﺎﻂﻝﻭﺘﺪﻠﻭﺍﺑﻬﺎﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻜﺎﻢﻟﺘﺄﻜﻠﻭﺍﻔﺮﻴﻗﺎﻤﻦﺍﻤﻭﺍﻞ ﺍﻠﻨﺎﺲﺒﺍﻹﺜﻢ ﻭﺃﻨﺗﻢ ﺗﻌﻟﻤﻭﻦ‬ Artinya : ”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui’; Menimbang, bahwa seandainya gugatan Penggugat dibenarkan semuanya, maka akan merugikan pihak tergugat dan hal tersebut akan memberi mudharat kepada orang lain yang dilarang dalam sebuah hadits yang berbunyi:

‫ﻤﻦﺿﺮﺃﺿﺮﻩ ﺍﻠﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻤﻦ ﺸﻖ ﺴﻖ ﺍﻟﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ Artinya : ”Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya; Menimbang, bahwa sejalan dengan hadits tersebut diatas dalam fikih Islam mengenal kaidah fiqh yang menyatakan :

‫ﺍﻟﻀﺮﺮ ﻴﺯﺍﻝ‬ Artinya : ”Kemudharatan itu harus dihilangkan”; Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah fikih tersebut memberi pengertian manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti atau merugikan atau memudharatkan kepada orang lain ataupun dirinya sendiri dan tidak semestinya seseorang menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi orang lain karena perbuatannya;


Menimbang, bahwa disamping ketentuan dalam Al-Qur’an, Hadits dan kaidah fikih sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam hukum perdata Islam dan duhubungkan dengan kasusu perkara ini, dikenal asas-asas umum yang harus ditegakkan yakni: 1. Asas adil dan berimbang mengandung arti hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan; 2. Asas larangan

merugikan diri sendiri dan orang lain yang berarti para pihak yang

mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain dalam hubungan perdatanya itu; 3. Asas perlindungan hak berarti semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi; 4. Asas yang beritikad baik harus dilindungi artinya orang yang telah beritikad baik dalam hubungan perdatanya harus mendapatkan perlindungan haknya; Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim jika gugatan Penggugat dikabulkan akan bertentangan dengan asas-asas umum yang telah disebutkan diatas ; Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan menetapkan sebagai hukum yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: 1. Tanah pekarangan seluas 174 M2 atau 11x15 M beserta sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur

: sekolah SDN;

Sebelah barat

: Gang Desa;

2. Tanah Ladang (gempang) seluas 1 hektar 25 are yang terletak di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur


Sebelah barat


3. Tanah pekarangan seluas 339 M2 atau 22 x 15M yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Halaman 33 dari 37 : Putusan nomor : 270/Pdt.G/2013/PA.Sub

Sebelah utara


Sebelah selatan

: Gang Desa;

Sebelah timur

: Gang;

Sebelah barat


4. Tanah sawah seluas 75 are yang terletak di wilayah P3A Tin Pemukur Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur


Sebelah barat


5. Kerbau sejumlah 3 (tiga) ekor; Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian atas harta bersama yakni ½ bagian untuk isteri (Penggugat) dan ½ bagian untuk suami (Tergugat); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ada yang dikabulkan, berdasarkan pasal 37 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat seta tidak ada alasan lain yang dapat merubah ketentuan besarnya bagian masing masing, maka majelis berpendapat penggugat berhak atas harta bersama tersebut sebesar seperdua bagian dan tergugat juga berhak seperdua bagian; Menimbang bahwa petitum gugatan penggugat angka 4 yang meminta agar menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian

penggugat dapat dikabulkan dengan

menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing; Menimbang, bahwa petitum gugatan selain dan selebihnya oleh karena gugatan tidak terbukti dan dinilai kabur maka harus diolak dan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat angka 5 tentang pembebanan biaya perkara oleh karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah


dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka penggugat

dibebankan untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp.

701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah); Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi tergugat; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan obyek sengketa berupa : 2.1. Tanah pekarangan seluas 174 M2 atau 11x15 M beserta sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Rt. 03 Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur

: sekolah SDN;

Sebelah barat

: Gang Desa;

2.2. Tanah Ladang (gempang) seluas 1 Hektar 25 Are yang terletak di wilayah P3A Unter Kera Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur


Sebelah barat


2.3. Tanah pekarangan seluas 339 M2 atau 22 x 15M yang terletak di Dusun Abadi Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas : Sebelah utara


Sebelah selatan

: Gang Desa;

Sebelah timur

: Gang;

Sebelah barat


2.4. Tanah sawah seluas 75 are yang terletak di wilayah P3A Tin Pemukur Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :


2.5.

Sebelah utara


Sebelah selatan


Sebelah timur


Sebelah barat


Kerbau sejumlah 3 (tiga) ekor;

adalah harta bersama antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat); 3. Menetapkan penggugat dan tergugat sama-sama mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut; 4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing; 5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; 6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jum’at 29 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1435, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua, serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 H oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh MURSAL, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. MUH. ZAINI

MANSUR, S.H

Hakim Anggota

ttd. H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,


ttd. MURSAL, S.H

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Perkara

Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses/ATK perkara

Rp.

60.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 600.000,-

4. Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Meterai Putusan

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 701.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya, Oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh : Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H


PA.Sub DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents