Organisasi Perburuhan Internasional. PROGRAM PEKERJAAN LAYAK NASIONAL untuk INDONESIA

Organisasi Perburuhan Internasional

PROGRAM PEKERJAAN LAYAK NASIONAL untuk INDONESIA 2012 - 2015

PROGRAM PEKERJAAN LAYAK NASIONAL untuk INDONESIA 2012 - 2015

Daftar Singkatan

Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012-2015

APINDO ASEAN

Asosiasi Pengusaha Indonesia Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara) BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPS Badan Pusat Statistik BWI Better Work Indonesia C-BED Community-Based Enterprise Development (Komunitas Berbasis Pengembangan Usaha) DWCP Decent Work Country Programme (Program Pekerjaan Layak Nasional) ETE Assessing and Addressing the Effects of Trade on Employment (Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan) G-20 Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral) GDP Produk Domestik Bruto GJP Global Jobs Pact (Pakta Lapangan Kerja Global) IJP Indonesia Jobs Pact (Pakta Lapangan Kerja Indonesia) ILO International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) KSBSI Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia MAP Monitoring and Assessing Progress on Decent Work (MAP) (Memantau dan Menilai Kemajuan dari Pekerjaan yang Layak) MDGs Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium) Kemenakertrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia MP3EI Rencana Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RAN Rencana Aksi Nasional K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja PcDPII People centred Development Programme Phase II (Program Pembangunan berbasis Masyarakat Fase II) ODHA Orang dengan HIV dan AIDS

2

PROMISE IMPACT Promoting Micro and Small Enterprises through Improved Entrepreneurs’ Access to Finance and Green Business Services (Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan dan Usaha Ramah Lingkungan) PROPEL Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation (Mendorong Hak dan Peluang bagi para Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan) RACBP Nias Islands Rural Access and Capacity Building Project (Proyek Akses Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias) REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Penggundulan dan Kerusakan Hutan) RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SAMASAMA Social Accounting Matrix Advisory Support And Monitoring Assistance (Dukungan Bantuan Teknis dan Pengawasan terhadap Matriks Akuntasi Sosial) SCORE Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (Keberlanjutan melalui Usaha yang Kompetitif dan Bertanggungjawab) SIDA Swedish International Development Cooperation Agency (Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia) SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional UKM Usaha Kecil dan Menengah TRIANGLE Tripartite Action to Protect Migrants in the ASEAN Region from Labour Exploitation (Tindakan Tripartit untuk Melindungi Pekerja Migran di Kawasan ASEAN dari EksploitasiPerburuhan) TUK Tempat Uji Kompetensi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCRPD United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (Konvensi PBB mengenai Hak Disabilitas) UNPDF United Nations Partnership for Development Framework (Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan) WIL Women in Leadership – Access to Employment and Decent Work (Perempuan dalam Kepemimpinan – Akses atas Kesempatan Kerja dan Pekerjaan yang Layak)

3

4


PROGRAM PEKERJAAN LAYAK NASIONAL 2012-20151

I. Indonesia dalam Konteks Pengantar Selama lima belas tahun terakhir, Republik Indonesia telah mengalami sebuah transformasi ekonomi dan politik besar yang mengarah pada sistem berbasis hak yang lebih kuat dan demokratis dengan dukungan dari pasar tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan dan reformasi jaminan sosial yang telah mengubah lanskap dari Pekerjaan Layak.2 Indonesia telah mengadopsi beberapa UndangUndang utama (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) guna memperbaiki kerangka hukum nasional. Indonesia pun telah meratifikasi ke-delapan konvensi pokok ILO selama periode ini. Dengan perekonomian G-20 yang tumbuh lebih dari enam persen per tahun dan pendapatan per kapita sebesar USD 4.000, Indonesia telah menjadi negara berpenghasilan menengah, dengan penguatan peran dan tanggung jawab untuk melakukan advokasi terhadap masalah-masalah ekonomi dan ketenagakerjaan. Indonesia akan memiliki peluang dan tantangan besar untuk lebih memajukan Agenda Pekerjaan Layak di tahun-tahun mendatang, termasuk komitmen dan persiapan Indonesia menuju Komunitas ASEAN 2015 (kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal).

1

2

Dokmen ini disusun berdasarkan wawancara dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Bappenas, Apindo ,KSBSI, KSPSI dan KSPI pada 2011, diikuti lokakarya tripartit pada Oktober 2011 dan konsultasi bilateral dengan konstituen pada 2012. Profil Pekerjaan Layak di Tingkat Negara, Indonesia, ILO Jenewa, 2011

5

(a) Konteks sosial-ekonomi dan situasi pasar tenaga kerja


Kendati sempat terhambat krisis ekonomi global pada 2008, perekonomian Indonesia secara tangguh mampu memperlihatkan pertumbuhan yang stabil akibat rendahnya paparan eksternal dan kuatnya konsumsi domestik. Negara ini telah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen di tahun 2011, sebuah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 4,5 persen pada 2009. Antara tahun 2007 dan 2011, angkatan kerja Indonesia tumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan dua persen, atau sekitar 2,2 juta. Angka kemiskinan pun terus menurun, dari 16,6 persen pada 2007 menjadi 12,5 persen pada 2011, kendati jumlah ini masih mewakili sekitar 30 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan3 nasional. Kemajuan dalam kesempatan kerja pada dekade lalu merupakan perpaduan beberapa hal, terutama dalam hal gender, kaum muda dan informalitas.4 Para pekerja muda masih menghadapi tantangan-tantangan serius dalam pasar tenaga kerja, terutama perempuan muda. Sementara penciptaan lapangan kerja formal mengalami stagnasi selama krisis keuangan global, dengan jumlah pekerja yang bekerja di perekonomian informal meningkat hampir sekitar dua juta dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Dalam situasi belum memadainya jaring pengaman sosial, para pekerja yang kehilangan pekerjaan berupah formal hanya memiliki sedikit alternatif selain beralih ke pekerjaan dengan produktivitas yang lebih rendah dan kegiatan perekonomian informal.5 Terlepas dari upaya pemerintah untuk memajukan jaminan sosial di Indonesia, yang meliputi baik skema iuran dan tanpa iuran bagi para pekerja dan keluarga mereka baik di perekonomian formal maupun informal, sebagian besar penduduk masih belum memiliki akses atas ketentuan jaminan sosial dasar. Pengecualian sosial-ekonomi marjinal dan rentan dalam masyarakat masih terus menjadi perhatian dan tetap menjadi tantangan penting bagi para pembuat kebijakan. Dalam hal pembangunan daerah, kesenjangan pertumbuhan ekonomi di antara provinsi sangat signifikan. Gabungan antara Jawa and Sumatera menyumbang lebih dari 82 persen dari total PDB nasional, sementara provinsi-provinsi bagian Timur masih tertinggal jauh.6 Upaya terpadu 3 4 5 6

6

Laporan Badan Pusat Statistik 2011. Profil Pekerjaan Layak di Tingkat Negara, Indonesia, ILO Jenewa, 2012 Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global, Indonesia, ILO, 2010 Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi, ILO Jakarta

dibutuhkan instansi pemerintah nasional, pemerintah provinsi dan mitra pembangunan untuk memperbaiki situasi.

(b) Kerangka pembangunan nasional Presiden Yudhoyono, dalam periode keduanya (2009-2014), melanjutkan program ekonominya dengan fokus “pro pertumbuhan, pro pengentasan kemiskinan, pro lapangan kerja dan pro lingkungan” melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014, yang telah diterjemahkan ke dalam 11 prioritas nasional untuk pembangunan.7 Dalam RPJMN, pemerintah mengidentifikasi dialog sosial sebagai prioritas utama dan bertujuan untuk membangun sistem hubungan industrial yang lebih kuat guna mempromosikan kewirausahaan dan kesempatan kerja yang layak.8 RPJMN juga menekankan sinergi antara program pembangunan pemerintah pusat dan lokal yang sangat penting dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Untuk mempertahankan kinerjanya, pada pertengahan tahun 2011, pemerintah membentuk Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menempatkan penekanan signifikan pada investasi infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Sebuah investasi skala besar direncanakan hingga tahun 2025 dengan jumlah total sebesar Rp 4 ribu triliun, dengan investasi awal sebesar Rp 190 triliun pada 2012. Program ini terfokus pada pengembangan enam koridor ekonomi.

(c) Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan (UNPDF) di Indonesia Sebelumnya, PBB telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia termasuk upaya-upaya pemulihan dan rekonstruksi setelah tsunami pada 2004, konsolidasi perdamaian dan demokrasi, peningkatan hak asasi manusia, dan mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan millenium (MDGs). Indonesia saat ini tergabung dalam negara berpenghasilan menengah, karenanya modalitas kontribusi PBB bergeser dari program bantuan yang tertuang dalam UNPDF sebelumnya menjadi

7

8

RPJMN 2009-2014 menekankan 11 prioritas nasional: Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Mekanisme Penanganan Bencana, Daerah Tertinggal-Pasca Krisis, Kreativitas Budaya dan inovasi Teknologi. Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global

7

lebih mengarah pada pembangunan kemitraan. UNPDF 2011-2015 telah dipersiapkan untuk menetapkan kerangka keseluruhan bagi kerja sama pembangunan PBB dengan Indonesia yang didukung oleh Komitmen Jakarta pada 2009 dengan lima prioritas tematiknya: Layanan Sosial; Kesinambungan Mata Pencaharian; Pemerintahan; Ketahanan Bencana; dan Perubahan Iklim dan Lingkungan. Peningkatan kerangka kebijakan, perhatian geografis bagi wilayahwilayah tertinggal untuk desentralisasi yang efektif, dan kesejahteraan, termasuk persamaan gender, yang terfokus pada kelompok masyarakat yang miskin, rentan dan kurang beruntung, merupakan area strategis sebagai keunggulan komperatif PBB dalam kerja sama pembangunan di Indonesia.9

II. Program Pekerjaan Layak Nasional ILO


Mandat ILO adalah mempromosikan kesempatan bagi semua perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan layak dan produktif dalam kondisi bebas, sejahtera, aman dan bermartabat. Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) menerjemahkan mandat tersebut ke dalam kontribusi ILO di Indonesia terhadap pencapaian strategi pembangunan nasional seperti RPJMN dan MP3EI serta MDGs. Selama proses perumusan DWCP, identifikasi prioritas dengan tegas mengacu pada Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI). Sejalan dengan diadaptasinya Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact/GJP), saat Konferensi Perburuhan Internasional pada Juni 2009, sebagai sebuah alat kebijakan yang efektif untuk mengurangi guncangan eksternal, PLKI telah dirumuskan sebagai adaptasi dan pelaksanaan GJP pertama di tingkat negara berdasarkan hasil tinjauan ketenagakerjaan global. Pakta ini, yang merupakan kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk menempatkan ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagai prioritas kebijakan utama, ditandatangani para konstituen tripartit pada 2011 di Istana Kepresidenan dengan Presiden Yudhoyono sebagai saksinya. DWCP telah disusun melalui serangkaian konsultasi untuk meningkatkan dan memperbarui prioritas PLKI dengan melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan

9

8

UNPDF 2011-2015, Indonesia

Pembangunan Nasional (Bappenas), anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta para pemimpin konfederasi serikat pekerja/buruh10, serta mengacu pada pengalaman, pencapaian dan evaluasi DWCP 2006-2010 serta inisiatif sebelumnya. DWCP ini juga mencakup masukan-masukan dari staf ILO di Jakarta dan daerah lainnya yang memberikan kontribusi berdasarkan revisi analisis kebijakan nasional, perencanaan, peraturan dan statistik serta dilengkapi dengan pengalaman dari rumusan DWCP lainnya di kawasan AsiaPasifik. DWCP 2012-2015 ini berfungsi sebagai kerangka program jangka menengah untuk program kegiatan ILO di Indonesia dengan keterlibatan penuh dari para konstituen ILO. Hal ini termasuk pembangunan kapasitas kelembagaan, saran kebijakan dan implementasi program di tingkat nasional dan provinsi dalam konteks desentralisasi. Dari 33 provinsi, DWCP akan memusatkan kegiatankegiatannya di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur sebagai upaya memanfaatkan sumber daya yang ada secara strategis, kendati tidak mengecualikan bantuan untuk provinsi lain berdasarkan ketersediaan sumber daya tambahan selama pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan RPJMN dan UNPDF dalam mewujudkan desentralisasi dengan mempersempit kesenjangan pembangunan di daerah melalui kebijakan dan intervensi program. DWCP sepenuhnya dianggap sebagai arah strategis dari UNPDF. Berdasarkan Hasil UNPDF 1: Layanan Sosial, sebagai contoh, DWCP terfokus pada akses yang lebih baik atas perlindungan sosial dan pengurangan diskriminasi sebagai upaya memperbaiki situasi kelompok yang rentan. Untuk Hasil UNPDF 2: Kesinambungan Mata Pencaharian, DWCP mendukung peningkatan status sosial ekonomi kelompok yang rentan dan akses mereka atas pekerjaan yang layak dan kesempatan memiliki mata pencaharian yang produktif. Dalam hal kesetaraaan gender, DWCP secara langsung memberikan kontribusi pada sub-hasil UNPDF 2.1: Kapasitas kelembagaan diperkuat untuk meningkatkan lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi kelompok yang rentan dan kaum marjinal, dan respons spesifik di bawah Hasil UNPDF 3 Pemerintahan, misalnya: pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan, terutama perempuan dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), di tingkat masyarakat pada provinsi terpilih, untuk mengklaim, membela dan memperjuangkan hak-hak mereka.

10

Para Serikat Buruh diwakili oleh KSBSI, KSPSI dan KSPI

9

III. Prioritas dan Hasil DWCP DWCP 2012-2015 kembali menegaskan tiga bidang prioritas berikut: Penciptaan Lapangan Kerja, Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial, dengan hasil, strategi, indikator dan target yang sesuai dengan masing-masing prioritas tersebut. Hal ini mencerminkan konteks sosial ekonomi saat ini, prioritas nasional Indonesia,11 dan mandat ILO serta prioritas para Konstituen ILO.


A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan 1.

Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.

2.

Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.

3.

Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.

4.

Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.

5.

Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

11

10

1.

Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.

2.

Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.

3.

Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan

RPJMN 2009-2014 menetapkan sasaran untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, pengangguran 5-6 persen, dan kemiskinan 8-10 persen pada akhir tahun 2014. Hal ini juga disebut Renstra (Rencana Strategis) dari Kemenakertrans 2009-2014.

industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masingmasing.

C. Jaminan sosial untuk semua 1.

Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.

2.

Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.

3.

Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

4.

Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.

5.

Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diarusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP. Partisipasi konstituen tripartit melalui dialog sosial akan didorong dalam seluruh tahap pelaksanaan program dan proyek yang tertuang dalam DWCP. Isu-isu gender diarusutamakan dalam keseluruhan tiga prioritas dengan perhatian khusus pada Prioritas 3 mengenai penanganan masalah yang terkait dengan perlindungan dan tanpa diskriminasi. Mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan merupakan tema lintas sektoral lainnya. ILO mendukung lingkungan rendah karbon, iklim yang tangguh, pembangunan yang ramah lingkungan di Indonesia yang akan mendorong pergeseran dalam pasar tenaga kerja dan menciptakan permintaan akan program keterampilan baru dan pelatihan ulang. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi yang diperlukan dalam menuju perekonomian yang beriklim ramah memerlukan keterpaduan sosial, gender dan dimensi kerja dalam pengambilan keputusan.

11

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan ILO mendukung pencapaian pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua laki-laki dan perempuan. Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terbilang luar biasa, pertumbuhan ekonomi sendiri tidak secara otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas. Pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan banyak lapangan kerja sebagai prioritas DWCP, berasal dari prinsip-prinsip kebijakan pertumbuhan pemerintah saat ini,“ pro lapangan kerja dan pro pengentasan kemiskinan,” yang membutuhkan koordinasi kebijakan dan program dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


Hasil DWCP

Indikator

Target

Proyek Kerjasama Teknis

Ketenagakerjaan diarusutamakan dalam kebijakan ekonomi makro, perburuhan dan sosial melalui analisis dan perangkat ketenagakerjaan yang baik

Jumlah metodologi atau perangkat ILO yang diterapkan untuk menempatkan ketenagakerjaan dalam pusat kebijakan ekonomi, sosial dan tenaga kerja yang digunakan untuk perumusan kebijakan

2 pada tahun 2015

ETE, MAP, PcDP II

Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih mempersiapkan perempuan dan lakilaki muda memasuki dunia kerja

Jumlah inisiatif untuk berbagi pengetahuan untuk mereplikasi praktik-praktik terbaik, perangkat dan modul-modul pelatihan, yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian, mitra dan jaringan kaum muda.

2 pada tahun 2015

ILO/SIDA tentang Ketenagakerjaan Muda

Jumlah kajian oleh Konstituen dengan dukungan ILO, untuk meningkatkan kebijakan, program ketenagakerjaan kaum muda untuk diintegrasikan kedalam strategi penciptaan lapangan kerja.

1 pada tahun 2015

ILO/SIDA tentang Ketenagakerjaan Muda

Jumlah pemerintah provinsi/ kabupaten yang mengadopsi metodologi intensif ketenagakerjaan dan pendekatan berbasis sumber daya lokal melalui penerapan perangkat teknis ILO, bantuan teknis dan proyek percontohan

5 pada tahun 2015

RACBP Nias, Proyek Jalan Aceh, Proyek SAMASAMA

Pengoptimalan hasil ketenagakerjaandari investasi publik dan masyarakat

12

Hasil DWCP

Peningkatan kebijakan dan program tentang kewirausahaan, bisnis dan pengembangan koperasi untuk penciptaan lapangan kerja bagi perempuan dan laki-laki termasuk inklusi keuangan

Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui sertifikasi berbasis permintaan dan kompetensi dan pelatihan untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja

Indikator

Target


Jumlah provinsi yang menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal ILO dalam konteks perubahan iklim untuk meningkatkan hasilhasil ketenagakerjaan dari kegiatan rehabilitasi lingkungan

1- tingkat provinsi pada tahun 2015

Green Jobs Asia (pipeline) Proyek REDD+

Jumlah pemerintah provinsi/ kabupaten dan pemangku kepentingan yang terkait memperkenalkan pelayanan keuangan yang inovatif untuk meningkatkan akses bagi pengusaha laki-laki dan perempuan

2 - pemerintah, 1 – Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015

PROMISE IMPACT (tahap persiapan) PcDP II, Pelagandong SCORE,

Jumlah kementerian, mitra sosial, koperasi dan lembaga lokal yang terkait di tingkat nasional/provinsi yang menggunakan perangkat ILO untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kelompok-kelompok pedesaan

1- tingkat nasional, 3 – tingkat provinsi pada tahun 2015

Green Jobs Asia, Proyek Mentawai, Proyek UKM ASEAN

Jumlah Konstituen dan mitra sosial yang memperkenalkan sertifikat kompetensi, menggunakan bantuan teknis dan produk-produk ILO

2 pada tahun 2015

(Pipeline) Proyek rumput laut

Jumlah Konstituen dan lembaga terkait yang mengadopsi strategi, pemetaan, atau rencana aksi untuk perbaikan keterampilan di tingkat nasional atau provinsi menggunakan bantuan teknis dan produk-produk ILO

1pada tahun 2015

Green Jobs Asia

A1. Ketenagakerjaan yang diarusutamakan dalam kebijakan ekonomi makro, perburuhan dan sosial melalui analisis dan perangkat perburuhan yang baik Selain mendukung konstituen ILO dalam upaya mereka untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan pekerjaan yang layak untuk semua, sebuah fokus penting dari kegiatan ini adalah pengarusutamaan masalah ketenagakerjaan pada perencanaan sosial ekonomi dan pengembangan kebijakan. Oleh karena itu menetapkan ketenagakerjaansebagai pusat perhatian dalam ekonomi makro, keuangan, perdagangan dan kebijakan investasi sangatlah penting. Yang juga merupakan hal penting adalah

13

memberikan dukungan analitis pada penerapan pendekatan berdasarkan bukti untuk menyusun kebijakan; sehingga pengembangan metodologi, perangkat diagnostik, produk pengetahuan dan sistem pemantauan selanjutnya merupakan bagian terpadu dari DWCP. Di bawah DWCP sebelumnya, metodologi yang dikenal sebagai “diagnosa ketenagakerjaan” dikembangkan untuk mendukung para konstituen dalam menganalisis defisit pekerjaan yang layak dan mengidentifikasi strategi mengenai cara mempromosikan lapangan kerja secara lebih efektif di tingkat provinsi. Usaha pengembangan kapasitas juga telah diberikan kepada para konstituen untuk menangani analisis kerja menggunakan neraca akutansi sosial. Selain itu, publikasi tahunan tentang tren ketenagakerjaan dan sosial ditujukan untuk memastikan para konstituen memiliki akses terhadap informasi tren ketenagakerjaan terbaru.


DWCP ini akan terus mendukung para penyusun kebijakan dan mitra sosial untuk mengarusutamakan pekerjaan yang layak dalam sistem perumusan, pemantauan dan evaluasi ekonomi makro, kebijakan sosial dan tenaga kerja melalui pengembangan perangkat analisis, sistem pemantauan, analisis pasar tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan bantuan teknis dalam rangka mempromosikan ekonomi yang lebih inklusif dan produktif. Tema sentral dalam kegiatan ini akan melibatkan tanggapan terhadap permintaan untuk memperkuat kapasitas konstituen dalam melakukan reformasi kerangka regulasi ketenakerjaan dan hubungan industrial di tingkat nasional dan provinsi. Bantuan teknis akan lebih terfokus pada inisiatif untuk mendukung pertumbuhan sektoral dan strategi untuk mengembangkan rantai yang bernilai.

A2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih mempersiapkan perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja Ketenagakerjaan muda masih menjadi permasalahan penting mengingat pekerja muda (usia 15-24) lima kali lebih besar kemungkinannya menjadi penganggur dibandingkan pekerja yang lebih tua. DWCP sebelumnya menempatkan penekanan cukup penting pada ketenagakerjaan muda ini, dengan pencapaian penting meliputi: •

14

Pengembangan kurikulum pelatihan pendidikan kecakapan hidup yang diadopsi, direplikasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

•

Persiapan pedoman bagi konselor sekolah untuk mendukung keputusan kaum muda atas pekerjaan dan pendidikan sebagai upaya mempromosikan keberhasilan transisi dari sekolah-ke-dunia kerja.

•

Pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan oleh pelatih non-formal yang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

•

Penciptaan lebih dari 100 peraturan tentang penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan dukungan terhadap anakanak yang rentan untuk tetap bersekolah.

•

Pengenalan ”Mengetahui tentang Bisnis” ke sekolah-sekolah menengah kejuruan, sehingga para semakin mempertimbangkan kewirausahaan sebagai suatu kemungkinan dalam karir mereka.

•

Pendirian enam ‘Pusat Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi’ (TUK) di beberapa provinsi.

•

Pembentukan Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Youth Employment Network) untuk Indonesia.

•

Penyusunan kurikulum pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak-hak di tempat kerja bagi kaum muda.

Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa memadukan pelatihan kewirausahaan dengan pelatihan keterampilan kejuruan menggandakan kemungkinan kaum muda menemukan pekerjaan atau memulai bisnis. Ini merupakan pelajaran penting dan pencapaian yang akan dipergunakan DWCP ini dalam bekerja sama dengan para konstituen untuk mendukung hasil kerja inklusif bagi kaum muda. Strategi ini akan terfokus pada berbagi pengetahuan dan replikasi praktik terbaik serta menanggapi permintaan resmi para penyusun kebijakan dan memperkuat kapasitas mitra sosial untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan muda dalam perancangan kebijakan dan intervensi yang ditargetkan melalui penyediaan bantuan teknis.

A3. Pengoptimalan hasil ketenagakerjaan dari investasi publik dan masyarakat Tsunami Samudera Hindia tahun 2004 merupakan sebuah peristiwa besar yang bersifat global dan tak terduga yang mengakibatkan hilangnya banyak kehidupan. Kejadian ini juga meluluhlantakkan infrastruktur dan

15

mata pencaharian masyarakat. DWCP sebelumnya sangat dipengaruhi oleh upaya-upaya pemulihan dan rekonstruksi, dengan terfokus pada pendalaman sinergi antara investasi infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan pendekatan berbasis sumber daya lokal dan metodologi ketenagakerjaan intensif. Investasi yang dilakukan melalui dua proyek utama, yaitu “Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh dan Nias” dan “Proyek Akses Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias” (Nias-RACBP) telah mampu mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi, sementara pada saat yang sama pembangunan daerah telah disegarkan dengan semakin berkembangnya daerah-daerah budidaya pertanian dan peningkatan omset bisnis. Intervensi strategis pada pengembangan keterampilan telah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kontraktor lokal dan masyarakat, yang juga memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan keuntungan produktivitas di sektor konstruksi di wilayah-wilayah sasaran.


Meski demikian, ada kebutuhan untuk terus terfokus pada hasil kerja infrastruktur publik dan aset masyarakat dalam rangka (a) mengoptimalkan hasil pekerjaan bagi para individu miskin dan keluarga mereka, (b) menggunakan investasi publik sebagai mekanisme untuk memberikan intervensi berkala, dan (c) mendukung penerapan pendekatan berbasis sumber daya lokal dalam konteks perubahan iklim melalui mempromosikan konsep “pekerjaan ramah lingkungan”. Oleh karena itu, DWCP ini akan terfokus pada memproduksi perangkat teknis dan terlibat dalam proyek percontohan yang mempromosikan penerapan metodologi kerja intensif dan pendekatan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya mengoptimalkan hasil kerja dari investasi tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh merupakan tema utama dalam prioritas strategi pembangunan Indonesia, dengan kesadaran bahwa pertumbuhan yang menghasilkan banyak lapangan kerja dan iklim keadilan merupakan tujuan strategis yang selanjutnya harus dikerjakan para konstituen. Mempromosikan “pertumbuhan yang berkelanjutan dengan keadilan” merupakan pengalaman belajar yang senantiasa memerlukan komitmen dan partisipasi yang kuat dari para konstituen untuk mengatasi tantangan iklim sekaligus memperkuat ketahanan pertumbuhan di Indonesia. DWCP sebelumnya aktif dalam membangun pemahaman konstituen tentang konsep “pekerjaan ramah lingkungan” dan menekankan pentingnya mengembangkan strategi yang memastikan bahwa pertumbuhan ramah lingkungan juga merupakan pertumbuhan

16

yang menghasilkan banyak lapangan kerja. DWCP saat ini dibangun berdasarkan pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan dalam tahap sebelumnya, dan terfokus pada penyediaan dukungan teknis untuk perumusan kebijakan dan strategi pertumbuhan lapangan kerja ramah lingkungan yang menghasilkan banyak lapangan kerja, selain juga memperkuat akses terhadap sumber data dan informasi terpercaya. Mengembangkan kemitraan strategis untuk Pengurangan Emisi dari Penggundulan dan Kerusakan Hutan (REDD) guna mempromosikan ketenagakerjaan yang akan terus menjadi prioritas.

A4. Peningkatan kebijakan dan program kewirausahaan, bisnis dan pengembangan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan laki-laki termasuk inklusi keuangan Dalam memaksimalkan kesempatan kerja, pemerintah dan para mitra sosial berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program kewirausahaan serta memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memulai dan mengembangkan bisnis di daerah-daerah mereka. Untuk itu, ILO akan mendukung inisiatif dari instansi-instansi pemerintah terkait dan mitra sosial untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) serta kewirausahaan terutama dengan terfokus pada masyarakat yang kurang beruntung dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan program kewirausahaan di negeri ini, ILO berada dalam posisi yang dapat mendukung inisiatif-inisiatif pengembangan kewirausahaan dari para konstituen di Indonesia. Koperasi, yang jumlahnya lebih dari 190 ribu di Indonesia menawarkan cara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang layak. Sekitar 13 persen dari populasi adalah anggota koperasi, baik melalui keanggotaan langsung dan aktif atau melalui jalur tidak langsung. Mengingat besarnya partisipasi dalam jenis kegiatan ekonomi ini, ILO pun akan mendukung inisiatif serikat pekerja/ buruh dan pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan layanan bagi anggotanya.

17

Beberapa strategi untuk topik ini meliputi: •

Mendukung Apindo, penyedia layanan pengembangan bisnis, dan badan-badan pemerintah terkait untuk menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi UMKM dan para pengusaha muda.

•

Mendukung pemangku kepentingan dan konstituen terkait dalam mempromosikan kebijakan dan program keuangan yang lebih inklusif.

•

Mendukung inisiatif-inisiatif untuk mendirikan/mengembangkan koperasi berbasis masyarakat dan pekerja dalam rangka menyediakan layanan yang lebih baik bagi anggota mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan akses terhadap pasar dan layanan keuangan.

A5. Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja


Pembangunan ekonomi dan industri mendorong kebutuhan akan keterampilan-keterampilan jenis baru. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan adanya pasokan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi yang sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pemberi kerja. Mengingat pentingnya modal manusia sebagai sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan daya saing di pasar global, ILO mempromosikan pelatihan dan pendidikan yang melengkapi para siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja. Dukungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan publik dan swasta dan penyelenggara pendidikan baik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, serta meningkatkan aspek manajemen tata kelolanya. Beberapa strategi untuk topik ini meliputi:

18

•

Meningkatkan akses pekerja dan pengusaha dalam proses sertifikasi dengan mendukung pemangku kepentingan provinsi terkait dalam mengembangkan standar kompetensi dan melaksanakan sertifikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan standar nasional.

•

Mendukung pengembangan keterampilan dan kebijakan kerja, strategi dan program melalui promosi perangkat dan metodologi ILO yang terkait dengan kementerian-kementerian utama dan bekerja sama dengan konstituen ILO.

•

Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelatihan formal atau non-formal dan penyelenggara pendidikan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan pengusaha dan diminta pasar tenaga kerja melalui i) penerapan perangkat dan metodologi ILO, dan ii) melibatkan komunitas bisnis dalam mempersiapkan dan berpartisipasi dalam pengelolaan program bagi penyelenggara pelatihan.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif Peningkatan hubungan industrial sejak lama telah menjadi salah satu fokus ILO di Indonesia. Terlepas dari kemajuan yang terjadi sejak era reformasi pada tahun 1998, tugas ini masih jauh dari selesai terutama dalam memastikan kemajuan tersebut tersebar luas di berbagai daerah dan dalam memastikan kemajuan tersebut bersifat substantif dan berkelanjutan. Mempromosikan organisasi pekerja dan pengusaha, perundingan bersama, tripartisme dan dialog sosial perlu dilanjutkan. Hasil DWCP

Administrasi ketenagakerjaan menyediakan layanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja

Konstituen tripartit secara efektif terlibat dalam dialog sosial untuk menerapkan peraturan tenaga kerja dan standar tenaga kerja internasional

Indikator

Target


Jumlah konsultasi, forum yang diselenggarakan oleh konstituen bersama ILO untuk berbagi praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas pengawasan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan provinsi

2 pada tahun 2015

BWI, SCORE, ILO/Norwegia pada Pengarusutamaan Gender

Jumlah produk pengetahuan yang dihasilkan oleh pemerintah dengan dukungan teknis ILO, misalnya Profil K3 Nasional untuk penerapan K3 yang lebih baik di tempat kerja

1 pada tahun 2015

ILO/Korea pada K3, SCORE, ILO/ Norwegia pada peningkatan administrasi ketenagakerjaan, Proyek Pelagandong, SCORE

Jumlah rencana aksi yang disiapkan oleh pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha tentang prinsipprinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja

1 untuk setiap konstituen tripartit pada tahun 2015

ILO/SIDA global (Deklarasi)

Jumlah kesepakatan tripartit sebagai pedoman penerapan kontrak kerja

1 pada tahun 2015

19

Hasil DWCP

Indikator

Target


yang dihasilkan oleh konstituen tripartit bersama Rekomendasi ILO 198 mengenai hubungan kerja


Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pekerja dan pengusaha untuk berkontribusi dalam hubungan industrial yang harmonis sesuai dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing

Jumlah rencana yang mencapai konsensus sesuai peranan masingmasing dari kepastian penghitungan upah minimum dan perundingan bersama, dalam konteks reformasi kebijakan upah yang komprehensif bersama bantuan teknis ILO

1- di tingkat provinsi pada tahun 2015

Jumlah pelayanan teknis baru atau yang ditingkatkan yang dilakukan organisasi pengusaha dan pekerja terhadap para anggotanya dengan menggunakan produk pengetahuan atau isi pelatihan ILO

1 untuk setiap organisasi pengusaha dan pekerja per dua tahunan, total 4 pada tahun 2015

Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang baru atau yang ditingkatkan (LSK Bipartit) di tingkat perusahaan

30 berfungsi secara efektif pada tahun 2015

BWI

Jumlah Perjanjian Kerja Bersama di tingkat perusahaan dengan fasilitasi pelatihan oleh ILO bersama pekerja dan pengusaha

50 Perjanjian yang difasilitasi pada 2015

BWI

Jumlah mekanisme pengaduan bipartit baru atau yang ditingkatkan di tingkat perusahaan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan secara efektif

30 pada tahun 2015

BWI

B.1 Administrasi ketenagkerjaan menyediakan layanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja Salah satu elemen utama untuk meningkatkan efektivitas administrasi ketenagakerjaan adalah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. ILO telah secara aktif terlibat dalam membangun kapasitas pengawas ketenagakerjaan melalui berbagai pelatihan yang bertujuan untuk memodernisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan, dan melalui bantuan teknis kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden Tahun 2010 yang bertujuan meningkatkan promosi dan koordinasi pelayanan pengawasan ketenagakerjaan di negara ini. Pertemuan tingkat tinggi tripartit diadakan pada Oktober 2011 dan mengadopsi konsensus tripartit mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan mendorong

20

organisasi pekerja dan pengusaha ke dalam posisi yang lebih baik untuk terlibat dalam kebijakan ketenagakerjaan, guna mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Program Nasional K3 tahun 2009-2014 yang memiliki visi untuk memperkuat keselamatan dan budaya kesehatan pada tahun 2015 saat ini sedang dalam proses pelaksanaan dan bersama-sama dengan undang-undang K3 terkait menyediakan kerangka kerja nasional K3 saat ini. Gagasan ini diperkuat melalui Komitmen Nasional dalam pelaksanaan tindakan K3 yang ditandatangani pada Oktober 2011 oleh para konstituen tripartit dan mitra nasional utama. Penguatan inspektorat pengawasan ketenagakerjaan dalam menangani masalah keselamatan dan kesehatan serta penegakan hukum merupakan bagian terpadu dari kerangka K3 nasional dan berkontribusi terhadap penciptaan pengawasan ketenagakerjaan yang modern dan efektif. Tantangan besar adalah menyediakan layanan K3 yang relevan dan tepat waktu kepada bisnis skala kecil, bukan hanya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan mitra-mitra sosial di tingkat nasional dan provinsi. Upayaupaya juga akan diarahkan untuk memperkuat promosi dan perluasan kemampuan K3, misalnya, melalui inisiatif di tingkat perusahaan dan melalui dimasukkannya kurikulum K3 ke dalam sistem pendidikan kejuruan.

B.2 Konstituen tripartit secara efektif terlibat dalam dialog sosial untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional Indonesia menganut prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 pada Juni 1998 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi, diikuti ratifikasi Konvensi-konvensi pokok lainnya yang menjadikan Indonesia negara pertama di wilayah Asia yang meratifikasi ke-delapan Konvensi Pokok ILO. Dalam hal pelaksanaan dan penegakan, adalah penting untuk memastikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja sepenuhnya dipahami para mitra tripartit di Indonesia dalam suatu sistem pasar terbuka yang semakin kompleks dan global.

21

ILO telah mendukung program reformasi hukum perburuhan yang melibatkan ulasan, revisi, perumusan atau perumusan ulang dari hampir semua undang-undang ketenagakerjaan yang ada dengan tujuan memodernisasi dan membuat mereka lebih relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi pasar bebas dan lingkungan yang lebih demokratis. Program ini membawa diberlakukannya tiga undangundang ketenagakerjaan utama – Undang-Undang Serikat Buruh/ Pekerja No. 21 Tahun 2000 yang memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja/buruh secara bebas, terbuka, demokratis dan bertanggungjawab, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mengatur berbagai lingkup luas terkait dengan pekerjaan dan hubungan industrial, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui pendekatan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan ketenagakerjaan tripartit yang baru dibentuk. Lembaga-lembaga kerjasama tripartit di tingkat nasional, provinsi, sektoral, dan kabupaten harus berfungsi secara efektif agar dapat menerapkan peraturan ketenagakerjaan, mendukung pembentukan hubungan industrial yang harmonis dan mekanisme tata kelola pasar tenaga kerja. Administrasi ketenagakerjaan setempat memiliki peran penting dalam proses ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan administrasi ketenagakerjaan berkualitas tinggi dan layanan pengawasan yang mendukung peningkatan produktivitas, sekaligus menjaga dan mempromosikan langkah-langkah perlindungan tenaga kerja.


Dalam hal hubungan kerja terkait dengan bentuk kontrak kerja, terdapat perbedaan yang cukup besar antara pandangan pengusaha dan pekerja mengenai bentuk-bentuk fleksibilitas kontrak kerja serta cara-cara bagaimana bentuk-bentuk tersebut akan diperkenalkan. Dialog sosial tripartit akan memainkan peran sangat penting dalam pengaturan yang memberikan perlindungan kepada pekerja terkait dengan jaminan kerja, termasuk perlindungan terhadap praktik-praktik kerja yang menyimpang, seraya di saat yang sama menyediakan bagi pengusaha fleksibilitas yang mereka butuhkan dalam mempertahankan usaha mereka. Khususnya di tingkat nasional, upaya untuk mencapai konsensus mengenai masalah kontrak kerja perlu dilakukan terus sebagai upaya memberikan arahan yang lebih baik bagi pekerja dan pengusaha. Prioritas lain yang akan dibahas melalui dialog sosial tripartit adalah sistem penetapan upah, khususnya upah minimum. Penetapan upah minimum

22

masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan nasional di Indonesia dengan masing-masing provinsi memiliki pengalaman dan dilema dalam mengelola dan mendamaikan apa yang sering dilihat sebagai pertimbangan bersaing antara kebutuhan dasar pekerja dan persyaratan perusahaan serta perekonomian untuk berkembang secara produktif dan kompetitif. Peran yang tepat dari penetapan upah minimum terus dibahas oleh pekerja dan serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI), konsensus tripartit untuk menempatkan lapangan kerja dan jaminan sosial sebagai prioritas kebijakan utama dalam menanggapi krisis keuangan global, menegaskan kembali kebutuhan untuk mempromosikan penerapan sistem upah, tidak hanya didasarkan pada penetapan upah minimum, yang ditujukan bagi kehidupan yang layak untuk pekerja dan keluarga mereka melalui pencapaian peningkatan produktivitas.

B.3 Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk berkontribusi dalam hubungan industrial yang harmonis menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing Sejalan dengan rekomendasi kajian DWCP 2006-2010, ILO akan terus menempatkan penekanan pada pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi pengusaha dan pekerja, khususnya dalam mendukung kegiatan dan layanan terkait dengan mandat inti masing-masing pihak dalam hubungan industrial selain juga menyediakan bantuan teknis untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan strategis dengan jangka waktu panjang. Dalam hal perselisihan ketenagakerjaan, keterampilan negosiasi pekerja dan pengusaha dalam melakukan perundingan bersama dan berbagai negosiasi bipartit perlu diperkuat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menekankan perlunya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan konsensus diantara para pihak yang terlibat tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Apabila hal ini tidak dapat dicapai, mediator pemerintah dari kantor tenaga kerja setempat tersedia untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Ketentuan juga tersedia bagi penyelesaian sengketa melalui konsiliasi swasta dan arbitrase, sebagaimana disepakati oleh para pihak yang bertikai. Kendati sistem penyelesaian sengketa perselisihan ketenagakerjaan baru (mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan hakim perburuhan) pada tahun 2006 telah diberlakukan berdasarkan

23

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, masih harus dilihat apakah sistem tersebut mampu mendapatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam mencapai keadilan ketenagakerjaan secara adil, cepat dan rendah biaya. Tantangan utama adalah membuat sistem yang dapat bekerja dengan cara yang paling efisien dan efektif, dan menciptakan insentif bagi pihak terkait untuk menggunakan sistem ini dalam menyelesaikan sengketa sebelum ajudikasi. Penekanan khusus pada kasus pemutusan hubungan kerja melalui tahap mediasi dan arbitrase juga akan diperkenalkan, mengingat tahapan-tahapan tersebut mampu menyelesaikan lebih dari 80 persen kasus perselisihan. Di tingkat tempat kerja, telah ada upaya mendorong ‘kerjasama antara manajemen-pekerja’ di mana pihak manajemen perusahaan dan pekerja saling bekerja sama untuk mengatasi masalah produktivitas, negosiasi upah dan K3. Mengembangkan pendekatan kerjasama dapat memberikan manfaat penting bagi kedua belah pihak. DWCP akan terus mendukung dan mempromosikan fungsi Lembaga Kerjasama Bipartit di tingkat perusahaan.

C. Jaminan sosial untuk semua ILO akan mendukung realisasi dari kesetaraan kesempatan kerja dan jaminan sosial bagi semua, khususnya bagi kelompok-kelompok marjinal termasuk perempuan, anak-anak, ODHA, masyarakat adat dan para penyandang disabilitas di Indonesia.


Hasil DWCP

Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial

24

Indikator

Target


Jumlah persetujuan oleh kementerian dan mitra sosial terkait dalam dokumen kebijakan utama ILO dan masukan teknis untuk memperluas jaminan sosial

2 pada tahun 2013

ILO-Korea

Jumlah lembaga akademis lokal yang melatih pembuat kebijakan, mitra sosial dan pakar jaminan sosial dengan dukungan teknis ILO

1 pada tahun 2013

ILO-Korea

Jumlah provinsi yang mengadopsi rencana yang secara khusus menangani cakupan pengembangan kelompok marjinal (tersisih) berbasis pada pendekatan jendela pelayanan tunggal dengan masukan ILO

2 pada tahun 2015

ILO-Korea

Hasil DWCP

Indikator

Target


Jumlah pekerja yang tercakup dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan

2 persen peningkatan pada 2015

Jumlah ukuran kebijakan dan program nasional dan lokal dikembangkan dan diterapkan oleh konstituen dan mitra-mitra sosial untuk mempromosikan kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan, dan bagi penyandang disabilitas

1 pada tahun 2015

Pembentukan tripartit dan satuan tugas tenaga kerja antar kementerian tentang kesetaraan kesempatan telah ditetapkan dan beroperasi

1 pada tahun 2015

Peta jalan untuk penghapusan pekerja anak disiapkan dengan masukan ILO

1 pada tahun 2013

Insiden pekerja anak berkurang

5 persen menurun pada akhir tahun 2015

Jumlah konstituen dan mitra nasional terkait menerapkan perangkat pendidikan dan pengembangan metodologi yang disusun ILO di tingkat nasional/ provinsi/kabupaten

5 pada tahun 2015

Memerangi pekerja anak melalui pendidikan

Peningkatan kebijakan, kerangka kelembagaan, dan penerapan program pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga

Jumlah kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh konstituen yang bersangkutan, dengan dukungan ILO, terhadap penempatan dan perlindungan pekerja migran

2 di tingkat nasional atau provinsi pada tahun 2015

Proyek ASEAN TRIANGLE

Jumlah pengembangan strategi oleh konstituen yang bersangkutan untuk mempromosikan dan menyatukan standar dari Konvensi ILO 189 mengenai pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga dan rekomendasi bagi landasan jaminan sosial

1 pada tahun 2015

Kebijakan dan program HIV di

Jumlah program terpadu perusahaan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dan

5 perusahaan pada tahun 2015

Hambatan ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dapat diatasi,khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas

Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

ILO/Irlandia PROPEL, Kepemimpinan Perempuan (WIL)

BWI

25

Hasil DWCP

tempat kerja terpadu untuk pekerja perempuan dan lakilaki

Indikator

Target


meningkatkan akses ODHA terhadap pencegahan, pengobatan dan perawatan sesuai dengan Rekomendasi ILO 200 Jumlah konstituen dan mitra sosial di tingkat nasional dan provinsi mengadopsi pedoman perlindungan jaminan sosial yang mecakup orang dengan HIV dan keluarga dan tanggungan mereka dengan masukan ILO

1 pada tahun 2015

(Pipeline) Proyek C-BED

C.1 Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial Dasar perlindungan sosial adalah tingkat awal perlindungan sosial yang meliputi akses terhadap kesehatan, jaminan pendapatan bagi anak-anak, pendidikan dan perawatan, jaminan pendapatan minimum bagi kelompok usia aktif dan orang-orang usia lanjut dan penyandang disabilitas yang harus dijamin untuk semua penduduk di semua negara di seluruh dunia. Kendati kebanyakan negara Asia termasuk Indonesia telah mengembangkan mekanisme perlindungan sosial yang terbilang cukup memadai, dalam banyak kasus perlindungan sosial belum terpenuhi.


Indonesia berusaha menuju perluasan cakupan perlindungan sosial bagi penduduknya dengan mengembangkan baik penyediaan pelayanan sosial dan infrastruktur serta pengembangan jaminan sosial. Strategi jaminan sosial Indonesia seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengikuti pendekatan kasus anak tangga dengan skema non-iuran bagi kaum miskin, skema iuran bagi wiraswasta dan skema jaminan sosial berhukum bagi pekerja sektor formal. Pakta Lapangan Kerja Kerja Tripartit Indonesia oleh pemerintah, perwakilan pekerja dan pengusaha, memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial dalam menanggapi krisis dan mendukung pembangunan sosial ekonomi. ILO akan mendukung pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia mengenai perlindungan sosial, yang merekomendasikan penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan ratifikasi Konvensi ILO No. 102 tentang Jaminan

26

Sosial (Standar Minimum) dengan mendorong dialog nasional diantara pihak tripartit dan penyedia bantuan teknis. Bantuan teknis akan diberikan melalui masukan-masukan teknis untuk merumuskan kebijakan dan program, mengembangkan kapasitas dan penelitian serta hal relevan lainnyadan. Pengembangan lebih lanjut dari program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan pekerja di sektor formal dan informal serta skema asuransi kesehatan dasar bagi semua akan dipandu sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi ILO, pelajaran dan pengalaman dari negara berpenghasilan menengah di bawah kerjasama selatan-selatan.

C.2 Hambatan bagi ketenagakerjaan dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas ILO akan menyediakan bantuan teknis kepada konstituen untuk memperkuat pelaksanaan dan penerapan standar ketenagakerjaan internasional, khususnya Konvensi ILO No. 111 (Pekerjaan dan Jabatan) dan Konvensi No. 100 (Kesetaraan Upah) di Indonesia melalui peningkatan kapasitas guna mendukung rancangan dan pelaksanaan program-program khusus untuk mempromosikan kesetaraan bagi kelompok marjinal, dukungan teknis terhadap pembentukan Satuan Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja, dukungan bagi pengumpulan dan pengelolaan data terpilah, dan dukungan bagi pemantauan penerapan kebijakan dan program non-diskriminasi, serta menaruh perhatian khusus terhadap kesetaraan gender. Bantuan teknis juga akan diberikan kepada para mitra sosial nasional dan kementerian terkait untuk mengembangkan respons nasional terhadap tantangan yang diidentifikasi oleh badan-badan perjanjian internasional dalam penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi di dunia kerja, dengan tujuan memperkuat kesetaraan substantif di dunia kerja bagi semua perempuan dan laki-laki. Dukungan teknis juga akan diberikan kepada konstituen untuk mengatasi hambatan dalam kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, terutama melalui penguatan kapasitas pemerintah, peningkatan kesadaran dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan dukungan terhadap peninjauan kerangka hukum nasional saat ini mengenai penyandang disabilitas, khususnya dalam ketenagakerjaan dan pelatihan.

27

C.3 Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam respons nasional untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak selama dekade terakhir. Namun, sejumlah besar anak laki-laki dan perempuan masih terlibat, atau rentan terhadap eksploitasi, dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Rencana Aksi Nasional Indonesia (RAN) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak saat ini sedang dalam Tahap Kedua yang berjalan selama periode 2008-2013. Dalam DWCP ini, ILO akan terus mendukung konstituen, melalui bantuan teknis khususnya bagi komite aksi provinsi, kabupaten dan kota, dalam melaksanakan kebijakan dan program RAN. Perhatian khusus untuk mengarusutamakan pekerja anak ke dalam pendidikan akan diberikan. Sebuah lingkungan pendidikan yang mendukung, terutama untuk anak perempuan, pengurangan dan pencegahan anak-anak terhadap bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah perlu dan akan didukung. ILO juga akan mendukung tujuan RAN atas penguatan penegakan hukum terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui peningkatan kapasitas penegak hukum. Selain peningkatan kapasitas dan dukungan teknis, khususnya di provinsi-provinsi prioritas DWCP ini, berbagi pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan didorong dan didukung.


C.4 Peningkatan kebijakan, kerangka kelembagaan, dan penerapan program pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga Pekerja migran dan pekerja rumah tangga Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan, yang bekerja di Indonesia dan luar negeri, terus menghadap permasalahan imigrasi kerja yang berbahaya, yang melibatkan eksploitasi perekrutan dan penempatan, kondisi kerja yang tidak layak dan kurangnya kesempatan ekonomi di daerah asal mereka. Terlepas dari upaya sebelumnya dan upaya terus-menerus oleh Pemerintah Indonesia, kerangka kebijakan yang ada, mekanisme pelaksanaan dan kapasitas kelembagaan masih belum memadai untuk mengatasi masalah ini. Presiden Indonesia dalam sambutannya pada Konferensi Perburuhan

28

Internasiona ILO ke-100 pada Juni 2011 mendesak ILO untuk terus mendukung upaya Indonesia memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. ILO akan terus memberikan saran teknis dan dukungan lainnya guna memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dalam kebijakan nasional dan lokal, undang-undang dan program untuk perekrutan, penempatan, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan domestik, termasuk melalui akses terhadap konvensi internasional yang relevan, serta penerapan konvensi yang sudah diratifikasi. Dukungan teknis dan lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah nasional dan lokal serta pemangku kepentingan juga merupakan strategi prioritas.

C.5 Kebijakan dan program HIV di tempat kerja terpadu bagi pekerja perempuan dan laki-laki Sejak peluncuran Kaidah ILO tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, berbagai kebijakan dan program telah diperkenalkan, termasuk peluncuran keputusan menteri tahun 2004, penerapan yang luas dari program perusahaan secara nasional dan sejumlah inisiatif percontohan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi ODHA. Pada Juni 2010, ILO mengadopsi Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja. Rekomendasi ini merupakan standar ketenagakerjaan internasional pertama dan satu-satunya tentang HIV dan hak asasi manusia serta merupakan instrumen normatif yang telah dengan baik ditargetkan untuk memandu pelaksanaan inisiatif HIV di tempat kerja. Prioritas utama terkait dengan kegiatan di Indonesia akan memastikan bahwa inisiatif dasar perlindungan sosial yang muncul di bawah kerangka hukum jaminan sosial yang baru sudah mencakup orang yang hidup dengan HIV. Adalah penting bahwa inisiatif di tempat kerja ditingkatkan di sektor yang telah terbukti lebih rentan terhadap prevalensi HIV tinggi di antara pekerja, termasuk sumber daya alam, mobilitas dan transportasi laut serta sektor hiburan.

29

IV. Kerangka Kerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemerintah Indonesia dan kementerian serta lembaga terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten merupakan mitra penting bagi penerapan DWCP di Indonesia. Organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja juga memainkan peran penting sebagai mitra dalam pelaksanaan DWCP yang efektif. Kantor ILO Jakarta akan mengoordinasikan proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan keterlibatan penuh dari konstituen, dan dengan dukungan dari pakar teknis dari Tim Pekerjaan Layak di Kantor Regional ILO, Bangkok, serta unit teknis di Kantor Pusat. Kantor ILO Jakarta akan bertemu dengan konstituen secara teratur, setidaknya setiap enam bulan, untuk membahas kemajuan DWCP tersebut. Peningkatan strategi program dan tindakan yang diperlukan untuk penanganan yang lebih baik harus didiskusikan dengan konstituen dalam pertemuan pengkajian. Setiap revisi utama akan dicatat sebagai tambahan dokumen ini. Evaluasi DWCP akan berlangsung sesuai dengan pedoman dan prosedur ILO yang telah ditetapkan.

V. Risiko dan Asumsi


Keberhasilan penerapan DWCP bergantung pada komitmen politik yang terusmenerus dari konstituen ILO. Sementara ILO akan menyediakan dukungan keuangan dan teknis terhadap pencapaian hasil-hasil DWCP, keberhasilan DWCP hanya mungkin dapat dicapai dengan keterlibatan aktif dan kepemilikan oleh para konsituen ILO. Mobilisasi sumber daya merupakan faktor utama kedua yang menentukan kemungkinan dan tingkat dampak dari setiap pelaksanaan hasil. Kantor ILO Jakarta akan menyampaikan informasi terbaru tentang ketersediaan sumber daya untuk pelaksananan hasil-hasil DWCP secara berkala dan menjalin kerjasama erat dengan para konstituen untuk memobilisasi sumber daya tambahan jika dan ketika diperlukan.

30

Organisasi Perburuhan Internasional. PROGRAM PEKERJAAN LAYAK NASIONAL untuk INDONESIA

Recommend Documents