OPRESI POLITIK PADA PEREMPUAN DALAM KEMBANG-KEMBANG GENJER KARYA FRANSISCA RIA SUSANTI Yunita Furinawati FPBS, IKIP PGRI Madiun
[email protected] FPBS, IKIP PGRI Madiun
Abstrak “Kembang-Kembang Genjer”--Istilah yang akrab dengan „wanitanya PKI‟. Mereka di cap sebagai tangan kanan dan pendukung setia Partai Komusi Indonesia. dalam novei Kembang-Kembang Genjer Karya Fransisca Ria Susanti dipaparkan tak sedikita atau bahkan hampir semua mantan tapol yang teridentifikasi sebagai anggota Partai Komunis nasional adalah fitnah. Perempuan dalam novel KembangKembang Genjer mengalami opresi politik yang luar biasa sehingga menimbulkan luka batin yang tidak bisa dihapus seumur hidup. Kata kunci: perempuan tahanan politik, opresi politik, feminisme sastra 1. Hubungan Sejarah dan Karya Sastra Karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan, kelahirannya di tengah-tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh tersebut bersifat timbal balik, artinya karya sastra dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Karya sastra merupakan cermin kehidupan, namun sebagai gambaran, karya sastra tidak pernah menjiplak kehidupan. Karya sastra merupakan hasil pemikiran tentang kehidupan yang berbentuk fiksi dan diciptakan oleh pengarang untuk memperluas, memperdalam dan memperjernih penghayatan pembaca terhadap salah satu sisi kehidupan yang disajikannya (Sumardjo dan Saini, 1991:14--15). Pengarang merupakan anggota masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian, terciptanya sebuah karya sastra oleh seorang pengarang secara langsung atau tidak langsung merupakan kebebasan sikap budaya pengarang terhadap realitas yang dialaminya. Oleh karena itu, proses penciptaan
karya sastra lebih banyak disebabkan oleh kontinuitas kehidupan yang tidak pernah habis antara nilai realitas sosial dengan nilai ideal dalam diri pengarang. Seorang pengarang menciptakan karya dalam konteks tertentu, cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat-imajiner yang dikehendaki atau ditolaknya. Oleh karena itu, pengarang sebagai bagian dari masyarakat dengan kekuatan imajinasinya dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Kegelisahan masyarakat menjadi kegelisahan para pengarang. Begitu pula harapanharapan, penderitaan-penderitaan, aspirasi mereka menjadi bagian pola diri pribadi pengarangpengarangnya. Itulah sebabnya, sifat dan persoalan suatu zaman dapat dibaca dalam karya-karya sastranya (Sumardjo dan Saini, 1991:3). Pernyataan tersebut menandakan bahwa suatu karya sastra tidaklah akan cukup diteliti dari aspek strukturnya saja tanpa kerja sama
dengan disiplin ilmu lain, karena masalah yang terkandung di dalam karya sastra pada dasarnya merupakan masalah sosial dan kebudayaan masyarakat. Salah satu aspek yang menarik untuk diangkat menjadi karya sastra adalah kisah yang berdasarkan pada sejarah bangsa. Kisah berarti cerita, kejadian, riwayat, dikehidupan seseorang (KBBI, 2005: 572). Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau (KBBI, 2005:1011). Jadi, kisah sejarah adalah cerita, kejadian, riwayat kehidupan seorang yang berdasarkan pada fakta yang nyata dan benar-benar pernah terjadi pada masa lampau. Contoh karya sastra yang mengandung kisah sejarah adalah novel berjudul Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Novel tersebut menceritakan kehidupan seorang tokoh besar di Indonesia bernama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi modern yang berbasis pada agama Islam bernama Muhammadiyah. Sang Pencerah digolongkan pada novel yang mengandung kisah sejarah karena tokoh bernama Ahmad Dahlan ada di Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam novel didasarkan pada cerita turun-temurun mengenai kehidupan sang tokoh. Selain Sang Pencerah, karya sastra yang mengandung kisah sejarah adalah Kembang-Kembang Genjer (KKG) karya Fransisca Ria Susanti. KKG sebagai kumpulan kesaksian sejarah dapat digolongkan ke dalam seni sastra. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugihastuti (2007:160) seni sastra dianggap
sebagai jejek sejarah yang mengandung informasi tentang apa yang dianggap terjadi dan bermakna dalam skala luas dan sempit. Sastra termasuk sumber sejarah dilihat dari corak informasinya, sastra merupakan sumber naratif. Sumber naratif ialah sumber yang berisi uraian lengkap, kebanyakan sumber tertulis, terutama yang menyangkut masalah sosial, politik, kultural, atau agama KKG mengisahkan tiga belas perempuan yang menjadi korban fitnah peristiwa G/30/S PKI. Korbankorban fitnah tersebut hampir semuanya adalah perempuan yang aktif dalam organisasi perempuan pada masa itu. Ketiga belas perempuan dalam KKG menerima siksaan dari oknum pemerintah karena dianggap terlibat dengan PKI. Penyiksaan yang diterima tidak hanya berupa penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan seksual dan psikologis. 2. Feminisme, Opresi dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dua belas tokoh dalam KKG merupakan perempuan yang aktif dalam bidang politik pada dekade 1960‟an. Keaktifan tokoh-tokoh dalam bidang politik membawa dampak bagi kehidupan mereka, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sesuai dengan hal tersebut, teori mengenai feminis dan kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk menganalisis KKG. Feminisme secara leksikal dapat diartikan sebagai gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme adalah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan
teroganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan (Goefe, 1986 via Sugihastuti, 2009:21). Pergeseran peran perempuan dari peran domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas perempuan. Kesadaran perempuan tentu semakin meningkat terhadap peran non domestik, terlepas disadari oleh kepentingan apa dan siapa. Namun, keterlibatan itu bukan berarti hak perempuan semakin diperhatikan karena keterlibatan perempuan dimanfaatkan oleh laki-laki dan oleh berbagai kepentingan lain, seperti negara dan kapitalisme. Perempuan telah menjadi faktor penting dalam ekonomi rumah tangga, terutama pada saat laki-laki “kehilangan” kesempatan terlibat akibat segmentasi pasar tenaga kerja (Abdullah, 2003:22) Kritik sastra feminis bukan berarti mengkritik wanita atau bukan tentang kritik pengarang wanita. Arti sederhana yang dikandungnya adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus; kesadaran bahwa ada dua jenis kelamin lain yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai wanita berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan lakilaki yang androsentris dan patriakal, yang sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra. (Sugihastuti, 2009:21-22). Kritik sastra feminis-sosialis meneliti tokoh-tokoh perempuan dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Pengkritik feminis mencoba mengungkapkan bahwa kaum wanita merupakan kelas masyarakat yang tertindas (Soenarjati-Djayanegara, 2000:30).
Opresi merupakan istilah untuk menunjukkan adanya penindasan, tekanan, dan kekerasan terhadap perempuan. Penindasan merupakan suatu proses perbuatan menindas yang dilakukan individu maupun instansi terhadap individu lain. Kata tekanan berarti suatu pemaksaan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap pihak lain terhadap pihak yang lebih berkuasa sehingga menimbulkan beban batin. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Sugihastuti, 2010: 90). Opresi terhadap kaum perempuan biasa disebut dengan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Adapun yang dimaksud dengan KTP adalah setiap tindakan kekerasan yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin, yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk di dalamnya ancaman suatu tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Danamik, 1998:08). Bentuk KTP dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu, (1) kekerasan fisik yaitu tindakan kekerasan yang diarahkan oleh pelakunya kepada korban dengan cara-cara yang berupa memukul, menonjok, menendang, membentur-benturkan kepala/tubuh, menjambak rambut, membantingbantingkan badan, memarang, mencakar, menombak, mengapak, membacok; (2) kekerasan seksual yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan pelakunya terhadap korban dengan cara melakukan hubungan
dengan cara paksa, memperkosa, memasukkan penis ke dalam vagina secara paksa, melakukan oral sek, memeluk secara paksa, mencium secara paksa, meraba-raba alat vital (buah dada dan vagina); (3) kekerasan psikologis yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan pelakunya terhadap korban dengan cara mengancam, menghina, mencemooah, mencaci-maki, menyepelekan (Anisa, via Wattie, 2002: 06--07). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat dikenali dalam bentuk kekerasan yang terjadi, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan dalam ranah domestik meliputi tindak kekerasan baik secara fisik, seksual, mau pun psikologis yang melibatkan relasi kekerabatan dan bersifat altruistik antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, misalnya pemukulan atau perkosaan terhadap istri, pengabaian dan kekerasan seksual terhadap anak. Sebaliknya, kekerasan di ranah publik merupakan tindak kekerasan yang tidak melibatkan relasi kekerabatan dan bersifat anonim. Termasuk dalam kategori ini adalah: pelecehan seksual oleh reekan kerjan atau atasan di tempat kerja, berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang tidak dikenal, serta bentukbentuk kekerasan yang tidak bisa dikenali siapa pelakunya seperti marginalisasi, eksploitasi, dan perampasan atas hak-hak perempuan (Abdullah, 2004: 10). Kekerasan sosial terhadap perempuan merupakan sosial construct yang melibatkan negara, pasar dan masyarakat. Negara konstitusional seharusnya melindungi negaranya, pada
kenyataannya secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan tindak KTP semakin meningkat. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara mencakup kebijakan negara yang merugikan perempuan. Persoalan yang substansial dalam bidang hukum dan kekerasan terhadap perempuan antara lain: (a) kurangnya aksen informasi hukum, (b) kurangnya perlindungan dan bantuan hukum, (c) sulitnya mengadakan reformasi di bidang hukum, (d) belum cukupnya upaya negara dan masyarakat untuk menegakkan hukum bagi perempuan (Nurdiana, via Abdullah, 2004:02). Konstruksi sosial di Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mungkin untuk berperan secara aktif dalam kancah politik. Peran laki-laki sangat dominan dan sangat kuat, sehingga kalaupun ada perempuan yang muncul dalam karier politik, itu bukan karena kehebatan perempuan, melainkan kebaikan dari laki-laki (istri yang akan berkiprah dalam politik harus mendapat ijin dari suami (Katjasungkana, 2001: 05) Peran perempuan dalam kancah politik di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 dengan ditandai berdirinya organisasiorganisasi modern. Organisasi formal perempuan modern yang pertama berdiri adalah Putri Mardika pada tahun 1912 di Jakarta (Diniah, 2007:05). Keberhasilan Putri Mahardika diikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi lain yang ratarata hanya memperjuangkan hak perempuan dalam sektor domestik dan hak perempuan dalam memperoleh pendidikan. Seiring dengan berkembangnya ideologi-ideologi di
Indonesia, organisasi perempuan mengalami transformasi yaitu tidak hanya memiliki kesadaran dalam bidang pendidikan saja, namun mereka juga sadar akan peran dalam bidang politik. Kongres I Wanita yang diselenggarakan tanggal 22--23 Desember 1928 di Yogyakarta yang diikuti wakil-wakil organisasi perempuan menyatakan bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjajah. Keputusan dalam kongres tersebut menandai pergeseran pemaknaan gender dalam perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia memahami bahwa penjajahan yang terjadi di Indonesia dapat diberantas apabila kaum lakilaki mengikut sertakan kaum perempuan dalam perjuangan mereka (Diniah, 2007:07). Guna mencapai tujuan tersebut, sebuah organisasi perempuan bernama Perempuan Istri Sedar (cikal bakal Gerwani) didirikan dengan tujuan memperjuangkan persamaan hak bagi kaum perempuan dalam segala bidang. Perjuangan persamaan hak tersebut tidaklah mudah, karena kaum perempuan tetap saja dinilai sebagai kaum yang lemah. Kemunculan mereka dalam kancah perjuangan kemerdekaan, terutama dalam kancah politik dijadikan tameng kesadisan peristiwa 30 September 1965 (atau sering disebut dengan G/30/S PKI. Pemerintah melontarkan tuduhan bahwa salah satu organisasi perempuan, dalam hal ini adalah Gerwani merupakan onderbouw PKI. Banyak kader Gerwani atau perempuan yang hanya disangka sebagai kader Gerwani ditangkap dan mendapatkan siksaan baik secara fisik atau pun psikis (Daniah, 2007: 87)
Penulisan ini bertujuan menganalisis keaktifan tokoh-tokoh KKG dalam gerakan perempuan yang memperjuangkan persamaan gender. Selanjutnya, perjuangan perempuan tersebut berdampak buruk bagi pelakunya, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis kekerasan-kekerasan apa saja yang diterima oleh tokoh-tokoh KKG. 3. Ketika Perempuan Berpolitik Tokoh perempuan dalam KKG yang memilih jalan untuk aktif dalam bidang politik menerima dampak besar dalam hidupnya. Salah satu dampak tersebut adanya kekerasan yang diterima dalam bentuk fisik, seksual atau bahkan psikologis. Kekerasan yang diterima tokoh perempuan dalam KKG berasal dari aparat yang memanfaatkan keadaan. Aktifitas dalam kancah politik hingga kekerasan yang terima tokoh-tokoh KKG terdapat dalam pembahasan berikut: 3.1 Perjuangan KembangKembang Genjer Lagu Genjer-Genjer sudah dikenal di Banyuwangi sebelum tahun 1965 sebagai lagu rakyat terutama lagu para petani. Genjer merupakan salah satu tanaman air yang tumbuh di tanah basah dan berair seperti di rawa becek atau tegalan. Tahun 1963 lagu itu sudah sering diputar melalui siaran RRI dan TVRI. Diaransemen oleh M. Arief yang waktu bekerja di TVRI Jakarta, piringan hitam Genjer-Genjer kemudian memasuki pasaran, dinyanyikan oleh Bing Slamet dengan lirik berbahasa Jawa (Susanti, 2007:03). Lirik lagi GenjerGenjer sebagai berikut:
Genjer-genjer nang kedok‟an pating keleler Genjer-genjer nang kedokan pating keleler Emake thole teka-teka mbubuti genjer Emake thole teka-teka mbubuti genjer Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole Genjer-genjer saiki wes digawa muleh Genjer-genjer esuk-esuk didol ning pasar Genjer-genjer esuk-esuk didol ning pasar Dijejer-jejer diunting pada didhasar Dijejer-jejer diunting pada didhasar Emake jebing padha tuku gawa walasan Genjer-genjer saiki wis arep diolah Genjer-genjer lebu kendhil walang gumulak Genjer-genjer lebu kendhil walang gumulak Setengah mateng dientas wong dienggo iwak Setengah mateng dientas wong dienggo iwak Sego rong piring sambel jeruk dipelonco Genjer-genjer saiki wes arep dipangan (Susanti, 2007: v) Lagu tersebut menjadi populer di pasaran dan dinyanyikan hampir seluruh kalangan. Peristiwa G/30/S PKI mengubah lagu GenjerGenjer menjadi lagu yang tabu untuk dinyanyikan. Hal ini dikarenakan adanya gubahan dalam lirik berbunyi “esuk-esuk pating keleler” (pagi-pagi berhamburan terkapar), ulangan dari baris yang sama “neng kedhokan pating keleler” (di lahan berhamburan). Gubahan yang dinyanyikan oleh mahasiswa tersebut menimbulkan kontroversi karena nggapan bahwa penculikan dan pembunuhan para jenderal telah direncanakan jauh hari melalui sebuah gerakan yang massal dan sistematis. (Susanti, 2007:03). Istilah “kembang-kembang genjer” digunakan Fransisca Ria Susanti untuk menyebut tokoh-tokoh perempuan dalam KKG. “Kembang” dikonotasikan sebagai bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan harum
baunya (KBBI, 2005: 176), sedangkan “genjer” adalah tumbuh di rawa, daunnya menyerupai daun talas berwarna hijau (KBBI, 2005: 354). Jadi, kembang-kembang genjer, dapat diartikan sebagai mereka yang memiliki jasa yang besar bagi perjuangan perempuan, namun sempat tercemar namanya. “Kembang-kembang genjer” tersebut memiliki kontribusi sangat besar dalam perjuangan masalah gender di Indonesia. Mereka berjuang dengan jalan aktif dalam gerakan-gerakan ataupun organisasi-organisasi perempuan. Bab ini akan membahas mengenai sejauh mana tokoh-tokoh dalam KKG terlibat dalam masalah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tokoh-tokoh dalam KKG adalah tokoh-tokoh yang aktif dalam berbagai gerakan perempuan di Indonesia. Kontribusi tokoh-tokoh dalam KKG dapat dilihat dari tabel berikut:
No.
Nama
1. 2. 3. 4.
Mukinem Sumarmiyati (Mamik) Kusnah Umi Sardjono
5.
Kartinah
6. 7. 8.
Tarni Sukinah Syamsiah
9. 10.
Sumini Dalima
11. 12.
Mujiati Sudjinah
Tabel di atas memperlihatkan keaktifan kedua belas tokoh KKG dalam berbagai gerakan perempuan terutama Gerwani. Mereka memperjuangkan tujuan utama Gerwani, yaitu memperjuangkan hak perempuan. Perempuan-perempuan tersebut menganggap bahwa Gerwani adalah satu organisasi yang memiliki tujuan yang sangat mulia dan mendukung kemajuan perempuan dalam segala sektor, seperti dalam kutipan berikut: Gerwani yang ia kenal adalah sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki (hlm.17) Umi menjelaskan, di dalam negri, Gerwani
Kontribusi Tokoh dalam Gerakan Perempuan dan Kancah Politik Anggota Gerwani Anggota IPPI Aktifis SERBUNI - Pendiri Gerwis - Ketua Umum Gerwani -Anggota DPR - Sekjen Gerwani - Anggota PPI dan Persindo Mendampingi suami yang aktif di PKI Pengurus Ranting Gerwani di Blitar Pengurus Ranting Gerwani di Matraman (Jakarta) Ketua DPC Gerwani Wonosobo - Pengurus Gerwani Jawa Tenggah - Sekretaris Front Nasional Anggota Pemuda Rakyat (PR) Pengurus Gerwani Pusat memperjuangkan hak-hak perempuan, diantaranya menolak poligami, membela perceraian yang tidak adil dan membantunya sampai tingkat pengadilan (hlm. 70) Program Gerwis tentang anti poligami, kesejahteraan anak, upah layak dan hak cuti untuk buruh perempuan menarik perhatian Syamsiah (hlm.136) Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Gerwani adalah
sebuah organisasi perempuan yang membela hak-hak perempuan. Hal ini sesuai dengan materi pokok yang diprogramkan oleh Gerwani yaitu, (1) hak-hak perempuan dan anakanak tentang kesehatan; (2) agitasi; (3) kebudayaan dan perdamaian; (4) koperasi, persoalan perempuan dan petani; (5) hukum dan kesehatan (Diniah, 2007: 128). Materi-materi yang diprogramkan oleh Gerwani tersebut menjadikan Gerwani sebagai organisasi pembela perempuan. Program Gerwani menjadikan Gerwani dalam posisi genting, Gerwani dianggap melanggar kodrat sebagai perempuan. Selain menjalani programnya dengan baik, kader Gerwani juga aktif dalam kancah politik, seperti dalam kutipan berikut: Besarnya keanggotaan Gerwani membuat Umi pada tahun1960an dipilih sebagai anggota DPR mewakili fraksi Golongan Karya. Fraksi ini sama sekali tak ada kaitanyya dengan Partai Golkar yang ada pada saat ini (hlm. 70) Kutipan di atas menunjukkan bahwa keaktifan kader-kader Gerwani pun telah merambah kancah politik. Keaktifan berempuan pada kancah politik dimasa itupun didukung oleh pemerintahan Soekarno. Kepemimpinan Soekarno, perempuan telah diakui haknya dalam politik, baik dalam bentuk hak pilih dalam Pemilihan Umum 1955, maupun untuk duduk sebagai
anggota parlemen. Pada masa itu juga telah ada UU yang bernuansa keadilan gender, yaitu UU 80/1958. Undang-Undang tersebut menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, sehingga perempuan dan lakilaki tidak dibedakan dalam sistem penggajian (Darwin, 2005:47). Penggukuhan UU dan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dalam bidang politik, menjadikan alasan mengapa Gerwani aktif dalam kancah politik guna menyalurkan perjuangan mereka. Pengakuan keaktifan perempuan dalam kancah politik menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak menentang keaktifan perempuan dalam bidang politik, karena menganggap perempuan telah melampaui kodratnya sebagai perempuan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan: Para kader ormas perempuan ini berpawai sepanjang jalan sambil meneriakkan yel: “Hidup Gerwani!”. Namun teriakan ini dijawab “Belum Tentu” oleh barisan pemuda Ansor (hlm.12) Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ormas Pemuda Ansor merasa tidak setuju dengan keaktifan Gerwani. Pemuda ansor menggap Gerwani telah melanggar kodratnya sebagai perempuan. Pemuda Ansor berpendapat bahwa bahwa kodrat perempuan hanyalah pada sektor domestik. Lembaga
perempuan umumnya yang beraliran keagamaan menerima pembagian kerja karena dianggap telah menjadi kodrat. Sementara itu, gerwani merupakan satu-satunya organisasi yang mengaku politik pada umumnya adalah bidang yang sah untuk kaum perempuan sehungga dalam hal ini Gerwani dianggap melanggar kodrat sebgai perempuan (Diniah, 2007:74) Gerwani bertentangan dengan agama Islam yang notabene menjadi agama moyoritas penduduk Indonesia. Islam mengganggap bahwa manusia diturunkan di dunia secara kodrat terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut jaran Islam, perempuan dilarang menjadi imam/khalifah/pemimpin. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka hukumnya haram. Pernyataan mengenai hukum Islam terhadap perempuan dalam kancah politik semakin menyudutkan posisi Gerwani sebagai organisasi perempuan di Indonesia. KKG juga menampilkan dampak terburuk ketika Islam menyudutkan posisi Gerawani. Salah seorang anggota Gerwani memilih untuk berganti agama dan benarbenar membenci agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut: Saya dendam terhadap Islam Rumah saya di Salemba Beluntas diobrak-abrik oleh pemuda Islam, kisahnya mengenang peristiwa yang terjadi 41 tahun lampau, tepatnya tanggal 13 Oktober 1965 (hlm. 133)
Melalui kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Syamsiah yang semula beragama Islam memilih untuk berganti agama setelah mendapat desakan dari pemuda Islam. Syamsiah disiksa dan dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam tragedi G/30/S PKI. Syamsiah yang merasa bahwa Gerwani tidak terlibat tragedi G/30/ S PKI bersikukuh dengan pendapatnya walau dia harus mendapatkan siksaan dari aparat dan ormas Pemuda Islam. 3.2 Derita Kembang-Kembang Genjer Pemerintah Orde Baru menuduh perempuan-perempuan yang aktif dalam kancah politik sebagai oknum yang ikut terlibat dalam peristiwa G/30 S PKI. Gerwani dianggap termasuk eksekutor pembunuhan enam jendral dan seorang perwira di Lubang Buaya pada tanggal 30 September 1965. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Gerwani yang melakukan “tarian harum bunga”, yaitu menari telanjang di hadapan para jendral telah memotong penis hingga tega mencongkel mata para jendral (Diniah, 2007: 171) Opini yang dibentuk bahwa anggota Gerwani terlibat langsung dalam pembunuhan di Lubang Buaya tersebut menjadi sebuah motif untuk mendorong perempuan-perempuan yang aktif dalam kancah politik menjadi pihak yang bersalah dan layak untuk dihukum. Hukumanhukuman yang diterima oleh perempuan anggota Gerwani menjadi legal dalam kacamata pemerintahan maupun masyarakat. Adapun hukuman-hukuman yang diterima adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut
berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam bentuk fisik dapat dilihat melalui kutipan berikut: Sesampainya di Pabrik Gondang, ia degelandang ke rumah yang terletak berseberangan dengan pabrik tersebut. Di rumah itu, ia dimasukkan dalam sebuah kamar kecil, sendirian. Lalu proses intrograsi pun berlangsung saat ia digelandang kembali ke Pabrik Gondang. Kali ini, ia tak hanya ditanya, tapi juga dipukul, ditendang dengan sepatu berpaku milik tentara, dan disetrum setelah terlebih dahulu ditelanjangi. Berkali-kali introgasi dengan penyiksaan membabi buta itu terjadi (hlm.20). Entah berapa jam ia tergoleh tak sadarkan diri. Sampai ia mendengar suara: “Psssst…, jangan bergerak. Mereka menganggap kau telah mati..” Suara itu masuk ke telinga Mukinem sayup-sayup. Nyeri luar bisas ia rasakan saat ia mencoba menggerakan tubuhnya (hlm. 21).
Kutipan diatas menunjukkan bagaimana siksaan fisik yang dialami Mukinem. Mukinem mengalami siksaan fisik berupa pukulan, tendangan, bahkan Mukinem sempat disetrum. Siksaan tersebut, membuat Mukinem merasakan sakit pada fisiknya, rasa sakit yang diserita Mukinem membawanya dalam kondisi antara hidup dan mati. Selain Mukinem, kekerasan fisik juga dialami oleh Kusnah, seperti dalam kutipan berikut: Setiap di-bon jam 12 malam, saya kerap dipukul dan ditendang dengan sepatu lars hingga gigi saya copot. Saya jatuh. Darah di mana-mana. Hidung saya penuh darah (hlm.48). Gigi Kusnah yang samapi copot menunjukkan bahwa tendangan dari sepatu lars yang dilayangkan oleh aparat benar-benar membuatnya kesakitan. Hal tersebut disertai dengan adanya darah yang mengucur dari hidung dang mulitnya. Seperti halnya Mukinem dan Kusnah, sumilah juga mengalami kekerasan fisik. Hal tersebut susuai dengan kutipan berikut: “Saya disabet, dikaploki dan dislomot rokok di sini,” kenangnya sambil memegang dadanya. Ya, api rokok para integrator tersebut disundutkan pada payudaranya yang telanjang. Ia dipaksa mengakui sesuatu yang sama
sekali tak ia pahami (hlm. 05). Sumilah mendapat kekerassan fisik berupa sabetan, pukulan dan sundutan rokok pada dadanya. Kekerasan tersebut dilakukan untuk memaksa Sumilah mengakui kesalahannya terlibat dalam G/30/S PKI. Sumilah yang merasa tidak bersalah dan hanya dia, mendapat kekerasan fisik berkali-kali. Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual juga dialami tokoh-tokoh dalam KKG. Kekerasan seksual tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut: Mukinem ditelanjangi tanpa bisa berkutik dalam kamar yang gelap. Kemudian komandan mencopot baju dan celananya. Hanya dengan memakai kaos singlet, ia memaksa Mukinem bersetubuh dengannya (hlm.24). Ia kembali ditelanjangi, dipukul, ditendang dan ditanya agama ketika ia mulai melafalkan doa saat drama penyiksaan akan dimulai. Saat Mukinem mengatakan bahwa dia beragama Kristen, gerombolan penyiksa itu kemudian merentangkan kedua tangannya dan mendorong ke tembok berlagak
seperti tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. “mereka menggigit telinga saya, memukul dan memelintir putting payudara saya (hlm.25). Tapi ingatan yang paling buruk yang membekas dalam ingatan Mamik adalah saat ia disuruh mencium penis para tentara yang memeriksanya. Dalam keadaan telanjang, Mamik “diarak” untuk mencium penis para pemeriksa tersebut (hlm.36). Dari kutipan-kutipan di atas, kejadian yang dialami tokoh-tokoh KKG menunjukkan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang mereka terima berupa pemaksaan sek oral hingga percobaan pemerkosaan. Kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat dengan dalih supaya tokohtokoh dalam KKG yang dituduh terlibat dalam G/30/S PKI mengakui perbuatannya. Aparat keamanan memperlakukan perempuan yang berada di bawah kekuasaannya sebagai barang miliknya yang dapat diperlakukan dengan semena-mena, termasuk memperlakukan mereka sebagai obyek pemuas seksual. Perbudakan seksual ini terjadi dalam tahanan dan tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan
tersebut Eksploitasi seksual yang dilakukan oleh para penyidik dapat dilihat dari kutipan berikut: Tak hanya diborgol, saat introgasi berlangsing mamik dan laki-laki tersebut disuruh telanjang di hadapan para pemeriksanya. . jika menolak menjawab apa yang ditanyakan, keduanya disuruh duduk pangkupangkuan dalam keadaan telanjang. Dan pemeriksa akan menonton adegan tersebut sambil tertawa seolah sedang menonton sebuah adegan Blue Film (hlm.36) Kekerasan di atas dialami oleh Sumarmiyati (Mamik). Penyidik memperlalukan Mamik layaknya bintang Blue Film. Penyidik merasa puas dengan perlakuannya kepada Mamik. Hal tersebut dianggap sebagai hiburan bagi mereka. Ini terbukti ketika mereka tertawa saat melihat adegan yang diperagakan oleh Mamik. Pemerkosaan oleh aparat juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam KKG. Seperti dalam kutipan berikut: Mukinem ditelanjangi tanpa bisa berkutik dalam kamarnya yang gelap. Kemudian sang komandan mencopot baju dan celananya hanya dengan memakai kaos singlet, ia memaksa Mukinem bersetubuh dengannya. Mukinem panik.
Ketakutan membuatnya sulit bernafas (hlm. 24) Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana seorang komandan tentara dengan semenamena memperlakukan perempuan tahanan politik. Selain diperkosa, perempuan tersebut diperlakukan seperti pelacur yang setiap saat bisa memuaskan nafsunya. Korban pemerkosaan oleh komandan tersebut banyak yang melahirkan di penjara atau bahkan menjadi gila. Fakta bahwa komandan tentara melakukan tidak pemerkosaan menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari para atasan untuk mencegah atau menghukum pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Para pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diambilnya adalah bagian dari serangan yang dilegalkan oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dengan kata lain, tindakan pelaku kekerasan tersebut tidak akan dicegah ataupun dihukum, bahkan didukung dalam pelaksanaannya karena lembaga pemerintahan dan masyarakat luas telah menganggap bahwa Gerwani adalah perempuan-perempuan hina yang pantas diperlakukan layaknya pelacur. Selain kekerasan fisik dan seksual terdapat pula kekerasan psikkologis. Kekerasan psikologis yang diterima oleh tokoh-tokoh dalam KKG dapat dilihat dari kutipan berikut: Dan setiap kali penyiksaan, ia kembali dilempar ke kamar kecil tersebut (hlm.20). Kamar yang kecil dan sempit dijadikan alat untuk melakukan
kekerasan psikologis. Kamar yang sempit memberi efek bagi manusia merasakan satu keterasingan. Penyiksaan dalam kamar sempit sering dilakukan oleh tim penginterograsi guna membuat tersangka menjadi depresi hingga akhirnya mengakui segala kesalahannya. Selain penyiksaan dalam bentuk pengasingan di kamar yang sempit, tokoh perempuan dalam KKG juga mengalami siksaan psikologis dalam bentuk lain yaitu, harus berpisah dengan keluarga yang mereka sayangi. Seperti dalam kutipan: Syamsiah melahirkan anak ketiga, masih statusnya sebagai tahanan. Bayi yang ia beri nama Nugroho ni ikut dengannya dalam sel penjara hingga umur dua tahun. Setelah itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bayi tersebut harus dikeluarkan dari sel dan diikutkan kepada salah satu keluarganya (hlm. 142) Belasan tahun kemudian Sumini tahu bahwa suaminya hanya berada di Penjara Wonosari selama dua hari. Tanggal 5 Maret 1966, sang suami bersama sejumlah tapol lain dibawa oleh tentara ke Luweng Grubug. Ini adalah saluran pembuangan air yang langsung mengarah ke laut lepas (hlm. 157)
Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa dampak dari adanya penahanan terhadap tokoh perempuan KKG adalah adanya siksaan ketika mereka harus berpisah dengan orang-orang yang disayangi. Syamsiah yang ditahan ketika masih mengandung terpaksa harus melahirkan anaknya dalam penjara. Saat anaknya harus tumbuh dibawah pengawasan sang ibu, dia dipaksa untuk berpisah dengan anakanya. Penyiksaan psikis semacam ini banyak dialami oleh tahanan perempuan lainnya. Perpisahan mereka denga keluarga terutama dengan anak menyebabkan mereka menderita gangguan kejiwaan. Selain kisah Syamsiah yang dipaksa berpisah dengan anaknya, hal yang sama dialami oleh Sumini. Ia harus berpisah dan harus merelakan suaminya mati dibunuh oleh aparat karena dianggap anggota PKI. Suami Sumini dibunuh dengan cara dibuang hidup-hidup ke laut lepas. Penyiksaan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat tersebut menyiksa batin Sumini dan tidak dapat dilupakan seumur hidupnya.
3.1 Ujung Kisah Sang Kembang Walau sempat mengalami siksaan yang luar biasa ketika menjadi tahanan politik, ketiga belas perempuan dalam KKG menemukan ujung kisah yang bahagia. Ada yang kembali pada pelukan keluarga dan menemukan kebahagiaan dan beberapa diantara mereka menemukan jodoh setelah keluar dari penjara. Negara kurang bijak dalam menyikapi korban eks tapol tahun 1965. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap aparat dan lembaga
yang diberi kekuasaan atas rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani. Apabila aparat dan lembaga negara melanggar tugas dan kewajibannya, seharusnya negara memberikan sanksi tegas. Sanksi yang tegas sampai sekarang belum diberikan kepada aparat negara yang bertanggung jawab terhadap penyiksaan dalam berbagai bentuk fisik, seksual dan psikologis yang diterima oleh perempuan-perempuan yang aktif dalam kancah politik pada dekade 1960‟an. Sampai sekarang korban perempuan yang rata-rata mantan kader Gerwani masih mengalami diskriminasi yang berat. Pengucilan dan stigmatisasi masyarakat terhadap anggota Gerwani didasari versi sejarah yang belum pernah dikoreksi sampai sekarang. Sebuah relief di Lubang Buaya yang memperlihatkan perempuan menari mengiringi lakilaki yang menyiksa jenderal-jenderal yang diculik, sama sekali tidak berdasar pada sejarah yang benar. Ada baiknya pemerintah meluruskan sejarah melalui perspektif yang berbeda. Apabila selama ini pemerintah memandang sejarah dari resim Orde Baru ada baiknya pemerintah juga memandang sejarah dari sisi yang berbeda, yaitu pengakuan korban-korban tahanan politik pada dekade 1960‟an. Tindakan tersebut sebaiknya secepat mungkin dilaksanakan, mengingat semakin sedikitnya saksi hidup dikarenakan banyak yang telah meninggal dunia. Kesimpulan Berkaitan dengan feminisme, kedua belas perempuan dalam KKG dapat dikategorikan sebagai aktifis feminis. Hal tersebut nerdasarkan pada keaktifan mereka dalam sebuah
oganisasi perempuan pada dekade 1960‟an yang memiliki tujuan memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan terutama di sektot publik. Perjuangan peran perempuan disektor publik kemudian bergulir pada keikutsertaan perempuan di sektor politik. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak organisasi perempuan yang dijadikan “tumbal” dalam kancah politik, terutama pada dekade 1960‟an. Kekerasan yang diterima oleh perempuan-perempuan yang aktif dalam bidang politik berupa kekerasan fisik seperti tendangan, pukulan atau sayatan. Kekerasan Seksual diterima dalam bentuk paksaan untuk menjilat penis, memasukkan benda-benda kotor ke dalam vagina, menelanjangi, tindakan pemerkosaan, memaksa untuk melakukan adegan erotis. Sedangkan kekerasan psikologis diterima berupa kurungan dalam kamar yang sempit, paksaan untuk mengakui kesalahan, berpisah dengan keluarga, hingga terbunuhnya orang-orang tercinta. Mengenai masalah eks tapol 1965, terutama mantan kader Gerwani hingga sekarang pemerintah belum melakukan banyak tindakan. Mereka masih saja dipandang sebagai pihak bersalah dan layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Begitu pun sebaliknya, aparat yang menjalankan penyiksaan terhadap mereka dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Daftar Pustaka Abdullah, Irwan (Ed.). 2003. Sangkan Paran Gender. Yogykarta: Pustaka Pelajar
---------------------------. 2004. Pendekatan Teoritis Alternatif Dalam Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Darwin, D. Muhajir M . 2005. Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: CV. Adipura Danamik, Asnifriyanti. 1998. “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum” , dalam Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan No.6 Diniah, Hikmah. 2007. Gerwani Bukan PKI. Yogyakarta: CarasvatiBooks Katjasungkana, Nursyahbani. 2001. Potret Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soenarjati-Djajanegara. 2000. Kritik Sastra Feminis Sebuah
Pengantar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sugihastuti. 2007. Teori Apresiasi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ---------------. 2009. Rona Bahasa dan Sastra Indonesia Tanggapan Penutur dan Pembaca. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ---------------. 2010. Membongkar Androsentrisme Dalam Prosa Lirik. Yogyakarta: Lembah Manah. Sumardjo, Jakob dan Saini K.M. 1991. Apresiasi Kesusatraan. Jakarta: Gramedia Susanti, Fransisca Ria. 2007. Kembang-Kembang Genjer. Yogyakarta: Jejak. Tim Penyusun. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Wattie, Anna Marie. 2002. Kekerasan Terhadap Perempuan di ruang Publik: Fakta, Penanganan dan Rekomendasi. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2002
Lampiran: Sinopsis KKG Kembang-Kembang Genjer (KKG) karya Fransisca Ria Susanti berisi kisah 13 perempuan korban fitnah G/30/S PKI. Ketiga belas perempuan tersebut mayoritas merupakan perempuan yang aktif dalam gerakan perempuan, terutama Gerwani. Gerwani yang dituduh ikut andil dalam peristiwa pembunuhan jendral-jendral di Lubang Buaya pada tanggal 30 September 1965 menyeret perempuan-perempuan dalam KKG ke dalam penderitaan panjang. Kisah pertama dialami oleh Sumilah, seorang perempuan yang ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan terlibat dengan Gerwani. Sumilah ditangkap dan mendapatkan siksaan dari aparat keamanan. Sumilah adalah satu diantara ratusan perempuan korban salah tangkap pasca peristiwa G/30/S PKI. Sebenarnya, Sumilah yang diincar oleh aparat adalah Sumilah yang lahir di Brosot, seorang guru SD di Kalasan dan mahasiswi tingkat III IKIP. Sumilah yang berasal dari dari Bokoharjo menerima nasibnya dengan ikhlas tanpa bisa melakukan perlawanan. Kisah selanjutnnya adalah Mukinem, seorang guru TK binaan Gerwani. Mukinem yang aktif dalam diskusi-diskusi mengenai perempuan yang diadakan oleh Gerwani ditangkap oleh aparat dan di bawa ke pabrik gula Gondang Baru Klaten Jawa Tengah. Penyiksaan oleh aparat diterima Mukinem di Parik Gula Gondang Baru. Dia dipukul, dihajar, hingga percobaan perkosaan oleh komandan tentara. Sumarmiyati atau Mamik adalah perempuan dalam IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia).
Mamik ditangkap dengan tuduhan sebagai Komandan Detasemen Wanita Merah dari Lereng Merapi. Ketika menjadi tahanan politik, Mamik mendapat siksaan seksual yang luar biasa. Ia dipaksa mencium penis para tentara, difoto telanjang dengan para laki-laki dan dipaksa beradegak layaknya bintang blue film. Selain itu, Mamik juga menderita sakit pada vaginanya. Berbulan-bulan vaginanya mengeluarkan darah dan berbau busuk akibat benda-benda kotor yang dimasukkan oleh aparat ke vagina Mamik. Peristiwa mengenai penyiksaan juga dikisahkan oleh Kusnah. Kusnah adalah anggota Serikat Buruh Unilever (Serbuni) yang ditahan dengan tuduhan sama seperti korban-korban sebelumnya, yaitu terlibat dengan Gerwani. Kusnah juga mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan fisik dia terima berupa pukulan dan tendangan. Sedangkan kekerasan seksual diterima berupa paksaan untuk melakukan oral seks. Kusnah yang memiliki 12 anak terpaksa moeninggalkan anaknya karena harus menjalani hukuman. Umi Sardjono, pendiri Gerwani yang sekaligus pernah menjabat sebagai ketua umum gerwani dan anggota DPR juga menjadi korban penahanan peristiwa G/30/S PKI. Umi ditangkap di jebloskan ke penjara Bukit Duri selama 13 thaun.walaupun selama di penjara umi tidak menerima penyiksaan dari aparat, namun jangka waktu 13 tahun dalam tahanan mampu menyiksa Umi secara psikis. Kartinah adalah Sekretaris Jendral Gerwani. Ia dijuluki sebagai Jagal Bilowo dan dituduh menjadi
eksekutor bagi enam jendral dan seorang Perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintahan Orde Baru tersebut menyebabkan Kartinah menjalani hukuman di Penjara Bukit Duri selama 12 tahun. Selanjutnya, adalah kisah Tarni. Tarni adalah perempuan yang dinikahi oleh Nyoto, salah satu pendiri PKI. Nyoto yang notabene adalah pendiri PKI membawa penderitaan panjang bagi Tarni. Pasca peristiwa G/30/S PKI, Tarni tak henti-hentinya menjadi buronan aparat pemerintahan Orde baru. Dia haru berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya demi menyelamatkan diri dan nyawa anak-anaknya. Sukinah, adalah pengurus Gerwani Ranting Blitar. Ia tidak sampai menjadi tahanan politik, karena berhasil meloloskan diri dan bersembunyi dari datu tempat ketempat lainnya. Penderitaan psikis dia terima ketika anaknya menganggap Ibunya adalah seorang pelacur. Anggapan tersebut didapat sang anak ketika dia menerimaz pelajaran sejarah dari sekolah yang menyebut bahwa Gerwani adalah pelacur dan penyiksa yang kejam. Syamsiah secara legal terdaftar sebagai pengurus Ranting Gerwani Matraman, Jakarta. Syamsiah membenci agama Islam karena pemuda Islam yang mengobrak-abrik rumahnya dan memaksanya menjadi tahanan politik. Syamsiah melahirkan anak ketiganya dalam penjara. Siksaan psikis ia derita ketika harus merelakan berpisah dengan anaknya yang baru berusia satu bulan. Selama 9 tahun Syamsiah dipenjara di Wirogunan, Bulu Semarang dan terakhir berada di penjara Plantungan Kendal.
Sumini yang menjabat sebagai ketua DPC Gerwani Wonosobo mengisahkan kekejaman aprat yang megubur hidup-hidup tahanan politik. Sumini sendiri menjalani hukuman selama 9 tahun. Selama menjadi tahan politik tersebut dia kehilangan suami dan orang-orang yang dia alami. Suaminya yang ikut diciduk sebagai tahan politik di buang ke Luweng Grubug, sebuah saluran pembuangan yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Dalima, Pengurus Gerwani Jawa Tenggah dan Sekretaris Front Nasional menjadi tahanan politik karena keterlibatannya dengan Gerwani. Dalima menjalani 11 tahun hukuman dengan berbagai siksaan fisik. Sebagai tahanan golongan B, yang tidak terbukti terlibat langsung dengan gerwani, Dalima bertemu dengan seorang Komandan Plantungan bernama Prayogo, yang bertindak keji dan semena-mena. Tindak semena-mena tersebut diantaranya: pemerkosaan, korupsi, dan provokator. Dua tokoh berikutnya adalah Mujiati dan Sudjinah. Mujiati adalah anggota Pemuda Rakyat yang menjadi tahanan politik selama 14 tahun. Ia mengisahkan bahwa bertemu dengan perempuan bernama Jumilah yang dipaksa untuk mengaku sebagai Jamilah, eksekutor peristiwa G/30/S PKI di Lubang Buaya. Jumilah dipaksa untuk melakukan adegan tarian harum bunga kemudian difoto dan disebarkan pada masyarakat. Dalam penjara, banyak teman-teman Mujiati yang tertekan dan menjadi gila. Kisah yang terakhir adalah kisah Sudjinah, ia adalah pengurus Gerwani Pusat yang sangat setia pada presiden Sukarno. Sudjinah
ditahan pada tahun1967 di Bukit Duri, selama menjadi tahanan politik, ia mendapat siksaan fisik berupa sabetan rotan dan ditelanjangi di hadapan interogator. Secara
keseluruhan, ketiga belas korban penangkapan pasca G/30/ PKI tersebut selain mendapatkan hukuman kurungan juga mendapat hukuman fisik, psikis dan seksual.
