OPINI AKADEMIK. EDITOR : Prof. Dr. Thomas Sunaryo, MSi

OPINI AKADEMIK Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

NARASUMBER : Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum Prof. Dr. Eman Emma Ramelan, S.H., MS Prof. Dr. Kabul Santoso, SH Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA Dr. Soeryo Adiwibowo Al Araf, SH, MA EDITOR : Prof. Dr. Thomas Sunaryo, MSi

Serikat Kerakyatan Indonesia Centre for Law and Order Studies 2013

Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 16 x 23 cm, viii + 168 ISBN : Penulis : Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum Prof. Dr. Eman Emma Ramelan, S.H., MS Prof. Dr. Kabul Santoso, SH Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA Dr. Soeryo Adiwibowo Al Araf, SH, MA Editor : Prof. Dr. Thomas Sunaryo, MSi September 2013 Desain Sampul dan Tata Letak : Ahmad Muzakar

Daftar Isi Kata Pengantar

vii

BAB I

Pendahuluan

1

BAB II

Ringkasan Opini Akademik Berdasarkan Pandangan Ahli Terhadap PP No. 109 Tahun 2012

7

1. Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan 2. Iklan Rokok 3. Diversifikasi Produk Tembakau (Pasal 7 ayat 2) 4. Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 8 huruf d) 5. Larangan Penggunaan Bahan Tambahan (Pasal 12 ayat 1) 6. Peringatan Kesehatan Pada Bungkus Rokok (Dalam Pasal 14 sampai dengan 18) 7. Peringatan : “Tidak Ada Batas Aman” dan “Mengandung Zat Kimia dan Zat Penyebab Kanker” (Pasal 20 sampai dengan 22) 8. Perlakuan Hukum yang Berbeda Bagi Perusahaan yang Memiliki Sertifikasi Merek (Pasal 24)

7 12 14 19 21

23

26

31

iii

9. Peringatan Kesehatan Dalam Bentuk Gambar dan Tulisan Sebesar Paling Sedikit 10% (Pasal 17) 10. Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang Diatur oleh Pemerintah Daerah (Pasal 34) 11. Larangan Iklan dan Sponshorship untuk Acara atau Kegiatan dengan Mencantumkan Logo, Brand Image, dan Identitas CSR Sebuah Perusahaan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 37) 12. Larangan Menyiarkan dan Menggambarkan Dalam Bentuk Gambar atau Foto Orang Sedang Merokok, Batang Rokok, Asap Rokok, Bungkus Rokok atau yang Berhubungan Dengan Segala Informasi Tentang Produk Tembakau (Pasal 39) 13. Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 49 sampai dengan Pasal 51) 14. Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayahnya Dengan Peraturan Daerah (Pasal 52) 15. Kesimpulan Umum: Pendapat Ahli Berdasarkan Prinsip Disiplin Ilmu Masing-Masing

iv

34

35

37

41 45

48

51

BAB III

PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

57

Pedoman Wawancara

57

Transkrip Hasil Wawancara

69

1. Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 3. Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum Ahli Filsafat, Pengajar Pada fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia 4. Prof. Dr. Eman Emma Ramelan, S.H., MS Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama 5. Prof. Dr. Kabul Santoso, SH Guru Besar Universitas Negeri Jember

69

82

97

119

125

v

6. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 7. Dr. Soeryo Adiwibowo Pakar Ekologi Politik Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor 8. Al Araf, SH, MA Dosen Universitas Paramadina dan Universitas Al-Azhar; Direktur Program IMPARSIAL

141

145

150

BAB IV

HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

153

BAB V

KESIMPULAN DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

157

Pendahuluan Tentang PP No. 109 Tahun 2012 Penutup

157 160 161

Indeks Kata

163

vi

KATA PENGANTAR

Akhir Desember 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sebagai upaya menyumbangkan pemikiran-pemikiran berkenaan dengan regulasi mengenai tembakau dan rokok, Centre for Law and Order Studies bersama Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), melakukan studi mengenai “Kretek Sebagai Warisan Budaya Nusantara” dan “Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: kebijakan tentang tembakau dan rokok kretek yang efektif, jika senantiasa memperlihatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya terkait tembakau dan rokok kretek. Hasil studi kedua tema kajian tersebut telah diterbitkan dalam sebuah buku yang di launching pada 10 Juni 2013 di Jakarta. Dari hasil penelitian itu antara lain disimpulkan bahwa rokok kretek dan bagaimana cara menikmatinya, bisa menggambarkan perkembangan peradaban masyarakat. Rokok kretek merupakan produk asli Indonesia yang unik dan diakui dunia. Bahan baku rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh yang sebagian besar menggunakan sumber alam lokal. Industri rokok kretek sendiri merupakan industri yang padat modal, padat karya, dan memiliki andil besar dalam penerimaan cukai negara. Deangan begitu, industri rokok di Indonesia menempati posisi penting dalam postur industri dan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. vii

Konsumen tembakau Indoensia terbilang unik, mengingat mayoritas perokok (sekitar 90%) mengkonsumsi rokok kretek yang merupakan rokok tradisional yang dibuat dari tembakau, kuncup cengkeh, dan bumbu (saus). Jenis rokok semacam ini merupakan satu-satunya yang diproduksi dunia, baik yang dibuat tradisional oleh tangan (sering dikenal sigaret kretek tangan/SKT) ataupun yang dibuat oleh mesin (sigaret kretek mesin/SKM). Regulasi mengenai rokok selayaknya tidak kehilangan daya membangun manusia Indonesia yang mampu memahami hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia di bumi Nusantara. Mampu memahami resolusi konflik, mengantisipasi terjadinya segregasi sosial, dan lebih jauh lagi adalah mencegah disintegrasi bangsa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan peradaban global. Berdasarkan penelitian itu, diperlukan suatu opini akademik, yaitu pandangan sejumlah ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dukumen yang ada ditangan pembaca inilah, hasil naskah akhir dari kajian dimaksud. Semoga dengan kerja keras Tim Peneliti ­—tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan keterbatasan– dapat memenuhi atas apa yang menjadi tujuan awal perlunya kajian ini dilaksanakan. Terimakasih kami ucapkan kepada sejumlah pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses panjang kegiatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Jakarta, September 2013

Dr. Thomas Sunaryo Ketua Tim

viii

BAB I PENDAHULUAN

Industri hasil tembakau dihadapkan kepada berbagai permasalahan seperti isu dampak merokok terhadap kesehatan, baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO sebagaimana tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC); maupun di tingkat nasional dalam bentuk pengendalian produk tembakau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan, salah satu upaya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok itu adalah melalui jalur regulasi dengan penerbitan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk tembakau. Sudah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penjualan, pengawasan dan pengamanan tembakau di Indonesia. Beberapa garis hukum mengenai tembakau dan kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 tentang Cukai atas Tembakau, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peratuaran Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 1

Penilaian sejumah kalangan, terdapat indikasi penyimpangan antara PP No. 109 Tahun 2012 dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkannya, yaitu dalam konsideran “Menimbang” disebutkan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan”. Terdapat perbedaan nomenklatur, dimana PP ini diberi judul “Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan”, sementara Pasal 116 UU Kesehatan menyatakan “... Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif ...”. Judul PP tersebut sangat tendensius, karena hanya mengatur Pengamanan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau. Padahal Pasal 116 UU Kesehatan tidak mengatakan demikian. Dengan kata lain, zat adiktif tidak hanya terkandung dalam produk tembakau, tetapi dimungkinkan terdapat dalam produk yang lain. Berkaitan dengan ruang lingkup, muatan PP No. 109 Tahun 2012 ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun Pasal 116 UU Kesehatan berbicara tentang Kesehatan khususnya yang terkait dengan pengamanan bahan yang mengandung  zat adiktif  dan  bukan pengaturan khusus produk tembakau atau rokok. Jadi, PP ini bukan sekadar ingin melaksanakan Pasal 116, tetapi sudah memberi pengaturan tersendiri yang ruang lingkupnya seharusnya diatur dalam UU. Lebih jauh lagi dilihat dari beberapa pasal krusial, PP No. 109 Tahun 2012 bukanlah aturan yang melindungi kesehatan, namun sudah mengarah pada tata niaga/perdagangan disektor industri tembakau (rokok). Kretek merupakan industri nasional berkarakter lokal. Modal dari dalam negeri, berproduksi di dalam negeri, sebagain besar bahan bakunya 2

dari dalam negeri, tenaga kerjanya (dari hulu sampai hilir) dari dalam negeri, mayoritas kapasitas produksi dipasarkan di dalam negeri dan menguasai pasar dalam negeri. Kontribusi penciptaan lapangan kerja dari sektor industri yang terkait dengan tembakau mencapai 24.4 juta. Dengan rincian pada sisi on farm sebanyak 1.25 juta orang petani tembakau, 1.5 juta bekerja di ladang cengkeh dan 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok (off farm). Selain itu, kontribusi cukai rokok merupakan pendapatan negara terbesar keempat setelah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, serta pajak penghasilan minyak dan gas. Penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok per tahun 2011 mencapai Rp 62,76 triliun. Target penerimaan negara dari cukai tembakau tercatat sebesar Rp 59,3 triliun pada APBN-P 2010 menjadi Rp 62,7 triliun pada APBN-P 2011. Sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah juga tidak bisa dianggap remeh. Sebagai contoh, dana bagi hasil cukai tembakau di Kabupaten Temanggung mencapai Rp 10,05 miliar pada 2009 atau lebih dari seperempat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Temanggung. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 13,67 miliar pada 2010 atau 24,81%  PAD. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai secara umum PP No. 109 Tahun 2012 ini lebih banyak mengatur bisnis rokok dan tembakau dari pada mengatur kesehatan. Di dalam PP itu, terdapat sejumlah pasal pengaturan iklan, promosi, sponsor, tar dan nikotin, diversifikasi tembakau, penjualan rokok, dan seterusnya. Di satu sisi PP ini telah menyederhanakan persoalan karena melihat tembakau dan rokok hanya dengan perspektif kesehatan. Tetapi sekaligus juga melampaui kewenangannya (over authority), karena mengatur berbagai problem diluar konteks bidang kesehatan. Dalam konteks ini pemerintah hendaknya mengambil posisi yang lebih bijak. Masalah tembakau dan rokok tidak bisa direduksi hanya semata persoalan kesehatan, akan tetapi lebih luas lagi dalam dimensi sosial ekonomi dan budaya, yang melibatkan 3

jutaan rakyat menggantungkan hidup dalam temali mata rantai dari sektor ini. Tembakau dan rokok juga merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, yang dikelola dengan sumber daya dalam negeri (tenaga kerja dan bahan baku). Ditengah gejala de-industrialisasi yang ditandai dengan keterpurukan wajah industri nasional, oleh globalisasi dan perdagangan bebas, tindakan memaksakan standarisasi aturan yang berdampak ‘mematikan’ industri dalam negeri, adalah cermin sikap yang bertentangan dengan semangat nasionalisme. Beberapa kenyataan mengenai polemik mengenai industri hasil tembakau diatas menggambarkan bahwa pembatasan terhadap industri tembakau dan rokok, harus dilihat secara komprehensif dari bebagai segi dan sudut pandang, terutama berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, secara komprehensif, serta lintas disipilin ilmu (interdisipliner). Atas dasar pemikiran itu, diperlukan pandangan sejumlah ahli dari dari berbagai bidang dan disiplin ilmu mengenai PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Kesehatan, yang kemudian terangkum dalam bentuk “Opini Akademik”. Para ahli yang telah dihubungi dan bersedia memberikan penilaian terhadap PP tersebut adalah sejumlah nama-nama dibawah ini: 1. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar (Ahli Sosiologi Hukum, Universitas Indonsia); 2. Prof. Dr. Muhammad Mustofa (Kriminolog, Universitas Indonesia); 3. Prof. Dr. Soedjito, SH (Ahli Hukum, Ketua Pusat Studi Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada); 4. Prof. Ahmad Erani Yustika (Ekonom, Komisioner Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya); 4

5. Prof. DR. Eman Emma Ramelan, S.H., MS (Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga). 6. Dr. Soeryo Adiwibowo (Ahli Ekologi Politik, Ketua Depertemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor); 7. Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum (Ahli Filsafat, Pengajar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia); 8. Al Araf, SH, MA (Ahli Hukum, Pengajar Universitas Paramadina dan Universitas Al Azhar, Direktur Program Imparsial). Selain melaksanakan wawancara dengan sejumlah ahli dan pakar tersebut diatas, guna memperoleh kumpulan pendapat dalam kegiatan ini juga dilaksanakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur. Diskusi dalam FGD ini dihadiri oleh: 1. Prof. Dr. Kabul Santoso (Pakar Pertanian, Guru Besar Universitas Jember, dan aktif mengadvokasi hak-hak petani tembakau di Jawa Timur); 2. Dr. Fendi Setyawan (Ahli Hukum, Pengajar di Universitas Jember); 3. Prof. Dr. Sutiman (Ahli Biologi Universsitas Brawijaya); 4. Prof. Dr. Saraswati (Dokter dari Lembaga Penelitian Peluruhan Radikal Bebas); 5. Dr. Subagjo (Pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur); 6. Drs. Bambang Budiono, M.Sosio (Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga); 5

7. Samsuri (Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga); 8. Jusuf Adiwijoyo, SH (Direktur Lentera Hukum, Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jember); 9. Mulyana Wirakusumah (Fasilitator, Aktivis HAM); 10. Dr. Thomas Sunaryo (Moderator, Center for Law and Order Studies); 11. Agung Setiawan (Center for Law and Order Studies); Dalam menggali pandangan-pandangan para ahli tersebut, digunakan daftar pertanyaan yang merupakan pandangan-pandangan “Tim Peneliti” atas sejumlah pasal-pasal dalam PP No. 19 Tahun 2003. Meskipun pada umumnya para ahli sependapat dengan pandangan Tim Peneliti atas beberapa pasal yang diajukan, pandangan-pandangan para ahli tersebut banyak memperkaya pemikiran-pemikiran dari berbagai sudut pandang. Bahan-bahan yang terkumpul kemudian disusun melalui sistematika yang telah ditentukan, kemudian dalam tahap penyelesaian akhir Tim Peneliti membagi dua kelompok tugas yang bekerja secara paralel. Kelompok Pertama menyusun kesimpulan-kesimpulan umum beserta rekomendasinya. Kelompok Kedua, utamanya terdiri dari ahli hukum, menyusun rekomendasi dan kesimpulan hukum (legal opinion) sekaligus memberikan rekomendasi langkah-langkah aksi litigasi yang paling mungkin dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut advokasi.

6

BAB II RINGKASAN OPINI AKADEMIK BERDASARKAN PANDANGAN AHLI TERHADAP PP. NOMOR 109 TAHUN 2012

Konsideran PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan dan iklan rokok. 1. Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Pertanggungjawaban isi sebuah pasal dalam PP, umumnya dimuat di dalam Naskah Akademik atau bagian penjelasan. Apakah isi konsideran PP tersebut ilmiah atau tidak ataukah sekedar merupakan judgement, tanpa pertanggungjawaban akademis atau tanpa pembuktian ilmiah, di antara para pihak yang berbeda latar belakang atau berbeda kepentingan menjadi berbeda pendapat atas isi konsiderans tersebut. Suatu produk hukum berupa peraturan perundangan harus menjadi peraturan yang tidak menghasilkan perbedaan kesempatan yang besar antar kelompok yang bervariasi kepentingannya. Apabila tidak memenuhi unsur tersebut, maka hukum hanya akan menjadi alat pemaksa yang bersifat tiran. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus mampu 7

mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik antar kelompok, khususnya dalam tahap implementasinya. Hukum harus dapat berfungsi seperti lampu lalulintas dengan para pengguna lalu-lintas yang taat peraturan, di satu sisi menghambat laju kendaraan agar tidak mendominasi arus kapan saja, di sisi lain memberi fasilitas agar pada sisi tersebut arus lalu-lintas berjalan lancar pada waktu yang tertentu. Bila lampu lalu-lintas tidak berfungsi dan pengguna jalan tidak peduli kepentingan pengguna lalu-lintas yang melintas, hasilnya adalah kekacauan. Demikian pula pengaturan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan harus mengakomodasi kepentingan baik perokok, bukan perokok, petani tembakau, produsen rokok dan kelompok kepentingan lain yang relevan. Studi tentang rokok –termasuk kretek– di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan parsial untuk ukuran besaran dampak masalahnya, karena sering terbatas hanya pada beberapa aspek saja. Bahkan, ukuran sampelnya pun relatif kecil dan lebih bersifat hospital based research karena sampel diambil dari orang sakit yang datang ke rumah sakit. Seharusnya, penelitian bersifat population based research dengan sampel diambil dari populasi dengan sebaran yang mempertimbangkan aspekaspek sosial, ekonomi, psikologi, kependudukan, pendidikan, gizi, iklim, kualitas lingkungan serta faktor-faktor lain yang diperlukan. Program riset seperti itu harus diinisiasi oleh pemerintah dan menjadi program nasional sebagai bentuk pertanggunggjawaban negara, mengingat isu negatif terkait tembakau dan rokok yang berhembus dari luar negeri jelas mengancam kelangsungan nasib jutaan rakyat Indonesia dan aset negara yang bernilai triliunan rupiah. Apabila riset komperehensif belum dilakukan, sangat naif jika pemerintah sudah berani membuat kebijakan 8

regulasi terkait rokok dan produk tembakau, seperti menetapkan defenisi tembakau sebagai zat adiktif dalam “UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” pada Pasal 113 ayat (2). Pengaturan secara eksklusif tersebut juga mencerminkan adanya lobi kuat dari kelompok yang mempunyai kepentingan intern terhadap peraturan tersebut. Zat adiktif adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan “penurunan atau perubahan kesadaran”, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan kata lain zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis (drug dependence) serta menggangu kesehatan. Namun jika istilah zat adiktif hanya disandingkan dengan tembakau saja, hal itu dapat menimbulkan penafsiran seolah-olah zat adiktif hanyalah tembakau. Pada hal terdapat bermacam-macam jenis zat adiktif, seperti ganja, opium, kokain, sedativa dan hipnotika, nikotin, alkohol dan lain-lain. Fungsi daripada peraturan pemerintah pada dasarnya adalah untuk melindungi warganya dari berbagai bahaya zat adiktif, karena itu sebaiknya dicamtumkan semua jenis zat tersebut dalam suatu aturan yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi dan menekan maupun mempersempit kehidupan masyarakat. Zat adiktif, apapun bentuknya termasuk tembakau, adalah zat yang secara ilmiah dapat dinetralisasi. Namun demikian, informasi ilmiah tentang zat adiktif yang terkandung dalam tembakau cenderung didominasi oleh dampak yang merugikannya saja, sehingga memberi kesan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau sepenuhnya buruk, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa tembakau berbahaya. Penyimpulan semacam itu mengabaikan bahwa tembakau juga mempunyai fungsi9

fungsi yang positif di samping ada pengaruh negatif dari zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Dikalangan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan, selama ini berkembang pandangan yang cenderung bersifat reduktif dalam menyikapi masalah rokok dan merokok. Dalam asap rokok secara simplikatif direduksi bahwa zat yang berbahaya adalah nikotin dan tar. Ini pandangan atau pendapat yang salah kaprah, sebab yang justru berbahaya dalam asap rokok adalah radikal bebas yang tercipta dari pembakaran rokok, bukan nikotin dan tar. Dalam presepektif kuantum, nikotin bukanlah racun atau berbahaya bagi manusia karena elemen pembentuk nikotin sama dengan elemen pembentuk DNA manusia. Nikotin (C10H14N2) terbentuk dari unsurunsur atom C, H dan N, sementara tubuh manusia sebagian terbesar juga dibangun oleh atom-atom unsur C, H, N dan O yang merupakan atomatom pembangunan DNA. Keberadaan nikotin dalam tubuh manusia tidak merusak DNA, tetapi justru membersihkan DNA. Nikotin akan larut keluar dari tubuh dalam bentuk keringat dan air seni hanya dalam beberapa jam. Dengan demikian, nikotin positif bagi manusia, sehingga kebiasaan merokok memberikan rasa nyaman karena DNA dibersihkan, energi menjadi lebih besar. Proses itu akan berlangsung optimal apabila rokok yang digunakan adalah divine kretek, yaitu rokok yang sudah disehatkan/dinanokan. Merokok dapat menjadi kebiasaan karena reaksi alamiah dari tubuh yang selalu ingin membersihkan struktur DNA dari “pencemaran” Hg* metal. Dalam hal ini jelas bahwa nikotin berfungsi membersihkan DNA, yang secara visual dalam penelitian ditunjukkan oleh nikotin dalam air membuat air berwarna kecoklatan.

10

Nikotin sejatinya sama dengan nasi (karbohidrat) dengan rumus kimia C(H2O)n yang terlarut sangat baik dalam air, kemudian dikeluarkan dari tubuh sebagai air seni dan keringat. Dengan penjelasan dasar sifat kimiafisika tersebut di atas bisa dipahami bahwa nikotin bukan zat adiktif. Jadi, indikator-indikator yang menunjukan sesuatu dikategorikan zat adiktif itu sebenarnya terlalu berlebihan kalau diterapkan pada tembakau. Karena addict itu dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar orang berulang kali membeli, berulang kali menkonsumsi, tapi ada efek psikologis yang merusak, jadi ada psicologycal damage. Orang yang merokok berbeda dengan orang yang menkonsumsi narkotika seperti morfin, heroin atau kokain, karena efek sebagaimana mengkonsumsi narkotika yaitu efek ‘sakau’, itu tidak ditemukan dalam konsumen rokok. Pernyataan bahwa di dalam produk tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik itu terlalu berlebihan (over claim). Hampir semua barang-barang konsumsi pasti ada ada zat-zat karsinogeniknya. Tapi dalam konteks ini, kenapa yang disasar hanyalah tembakau. Poin penting dalam PP itu, jika memang mengutip dari hasil penelitian yang kredibel dari insitusi-institusi yang layak untuk dipercaya dan memiliki reputasi bagus dari sisi akademik. Sehingga pernyataan yang dibuat itu ada dasarnya secara akademik, sehingga cara berpikir yang mendasari lahirnya produk hukum tersebut haruslah memiliki kajian mendalam dan menyeluruh tentang dampak negatif dan positifnya dari sudut pandang kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan.

11

2. Iklan Rokok Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor rokok dianggap berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok. Korelasi antara gencarnya iklan rokok dan dampak yang ditimbulkan yaitu semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak, perlu mendapatkan justifikasi dari suatu penelitian yang jelas dan obyektif. Iklan sebagai media informasi dan publikasi produk memang benar, tetapi iklan rokok merupakan sumber satu-satunya penyebab meningkatkan kuantitas perokok khususnya pada anak-anak, perlu dipertanyakan. Pernyataan dengan menggunakan landasan penelitian tersebut sangat tendensius, meskipun mungkin ada penelitian untuk masalah itu, namun tingkat validitasnya perlu diuji secara metodologis. Hal ini dapat dilihat dari perumusan variabel penelitian, sebagai berikut : Varian 1) Iklan; Varian 2) Promosi; dan Varian 3) Sponsor rokok sebagai variabel independen (bebas) dihadapkan pada anak-anak perokok sebagai variabel dependen (terikat) dari segi penentuan populasi penelitian memiliki lingkup/obyek/sifat yang berbeda-bedadan jika disatukan tidak jelas siapa respodennya, demikian pula teknik sampling yang akan digunakan. Karena itu diragukan hasil penghitungan statistik korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat, khusus dalam hal pengaruhnya yang signifikan, sebab sejak awal perumusan hubungan variabel itu sudah menunjukkan sifat tendensius.

12

Seseorang merokok tidak hanya dipengaruhi oleh suatu informasi yang diterima dari iklan, promosi maupun sponsor, tetapi juga karena dibentuk oleh lingkungan (keluarga ataupun masyarakat). Yang menjadi tidak jelas (dan cenderung adanya generalisasi) adalah bahwa iklan, promosi dan sponsor rokok penyebab utama meningkatnya prevalensi anak-anak merokok. Apalagi iklan-iklan rokok itu memiliki kecerdasan visual yang tidak mudah dicerna anak-anak, tidak eksplisit atau terang benderang seperti iklan susu dan menyembunyikan makna yang harus ditafsirkan khusus untuk segmen orang dewasa yang membutuhkan upaya lebih untuk menafsirkan. Misalnya “how long can you go”, “go a head”, “fine cute for fine taste”, dll. Dalam hal perilaku atau kebiasaan merokok bagi anak-anak dan kalangan remaja, sejatinya faktor lingkungan lebih berperan, ketimbang iklan. Pengaruh lingkungan dimaksud adalah keluarga, bisa orang tua, saudara kerabat, paman, dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini pergaulan teman-teman sebaya. Sementara itu, dalam lingkungan pergaulan teman sebaya, merokok dicitrakan sebagai simbol pergaulan. Sampai kini masih disebarkan anggapan (semu), bila remaja, khususnya laki-laki, dianggap kurang “macho” bila tidak merokok. Dalam idiom remaja masa kini, dianggap “kurang gaul” bila masih enggan menghisap sigaret. Dari lingkungan keluarga, si anak meniru kebiasaan merokok, bahwa merokok adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, terkait masalah kesehatan. Yang paling utama, tidak ada larangan yang tegas. Anak-anak dan remaja melihat generasi yang lebih tua, dalam melakukan aktivitas apa pun, tidak lepas dari sebatang rokok. Bahkan untuk aktivitas yang secara logika bertentangan, seperti olah raga, bermain bulutangkis, namun tetap sambil menghisap rokok.

13

Ditinjau dari segi psikologi, jika anak-anak merokok dimungkinkan karena masa anak itu memiliki sifat meniru, coba-coba (ingin tahu) atau melakukan sesuatu untuk menarik perhatian atau agar dikatakan berani dan hebat oleh kawan sebayanya. Jika penelitian terhadap anak-anak yang merokok menggunakan pendekatan psikologi sangat mungkin hasilnya akan berbeda. Dengan demikian pernyataan iklan, promosi, dan sponsor rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak itu perlu diuji secara metodologis tingkat kebenarannya, bukan dengan menggunakan trik-trik tertentu penelitian untuk pembenaran. Walau begitu iklan tetap berperan penting, meski bukan untuk “merekrut” generasi baru perokok, namun lebih sebagai upaya mempertahankan ceruk besar konsumen perokok. Iklan lebih berperan dalam upaya, agar konsumen tidak berpindah ke merek lain, dan yang lebih penting, agar si perokok tidak meninggalkan kebiasaan merokoknya. Jika kita mau melihat secara obyektif, ada hal yang positif terkait dengan perusahaan-perusahaan rokok sebagai sponsor, donatur, penyelenggara even-even olah raga nasional dan internasional dan pemberian beasiswa yang memberi pengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan keolahragaan nasional serta pendidikan. Tentunya pada even-even tersebut perusahan akan menitipkan pesan sponsor. Jika hal seperti ini juga menjadi obyek larangan yang diatur dalam Pasal 26 s/d 40 PP No.109 Tahun 2012 maka apakah kegiatan-kegiatan olah raga dan beasiswa tersebut masih dapat diberlangsungkan?

3. Diversifikasi Produk Tembakau (Pasal 7 ayat 2) Dalam Pasal 7 ayat (2), dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau. 14

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2), dinyatakan sebagai, (cukup jelas). Pada konteks logika hukum itu bisa melahirkan beragam interprestasi (multi interprestasi). Padahal nilai dasar dari hukum positif adalah adanya kepastian makna —tidak boleh membuka peluang adanya penafsiran ganda. Karena itu bisa menimbulkan problematika serius dari sudut kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yang mengatur setiap peraturan pemerintah harus mengandung asas antara lain: 1) Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektifitas peraturan itu di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; 2) Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” yaitu setiap pembuatan peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu jika PP No. 109 Tahun 2012 tujuannya untuk melindungan kesehatan masyarakat, mengapa di dalam PP itu pada Pasal 7 (2) mengatur juga tentang diversifikasi produk tembakau yang tidak sejalan dengan undang-undang induknya (UU tentang Kesehatan), bahkan hal itu lebih tepat jika diatur melalui UU tentang Pertanian. Pemecahan lahan pertanian tembakau dinilai sebagai diversifikasi untuk menemukan tanaman lain selain tembakau. Melihat fakta pertanian tembakau yang sudah lama berkembang di daerah-daerah Indonesia, kebijakan diversifikasi ini dinilai kurang tepat untuk menggeser pertanian tembakau yang ada, dimana kondisi tersebut sangat terkait dengan mata pencaharian masyarakat yang sudah melembaga. Alih-alih pertanian tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kalau dorongan pelaksanaan diversifikasi produk tembakau benar-benar akan dilakukan 15

perlu pertimbangan terhadap alih-alih mata pencaharian para petani tembakau yang ada.  Di samping itu, selama ini hasil bumi tembakau juga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan devisa bagi pemerintah, di mana Negara Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai produsen tembakau dengan kapasitas rata-rata produksi 165.000 ton per tahun. Dan hingga saat ini sektor tembakau dan ikatannya menyokong 10% s/d 15% pendapatan nasional. Diversifikasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa ekonomi. Logikanya adalah semua komoditas itu sebetulnya bisa dibikin dalam aneka rupa produk olahan, untuk tujuan peningkatan nilai tambah. Mengapa diversifikasi perlu dalam kegiatan ekonomi? Minimal karena dua pertimbangkan, yaitu pertama, mempertimbangkan nilai tambah, tentu pelaku ekonomi akan memilih diversifikasi kepada komoditas yang memberikan nilai tambah lebih besar, itu rumus bakunya ekonomi. Dia tidak mungkin akan melakukan pengelolahan untuk komoditas yang nilai tambahnya kecil karena tidak menguntungkan secara ekonomi. Sedangkan yang kedua, diversifikasi komoditas itu, untuk mencegah agar kalau misalnya pada komoditas yang bersangkutan itu tiba-tiba selera masyarakat berubah, ada krisis atau apapun sebabnya sehingga permintaan terhadap produk itu tiba-tiba hancur maka dia masih memiliki cadangan pada komoditas lain. Dalam konteks tembakau ini, cara berfikir pemerintah adalah bahwa ketika itu dilakukan diversifikasi maka tembakau tadi itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas yang dari sisi kesehatan lebih tidak ‘merusak’, seperti judgment yang dipakai pemerintah, misalnya sebuah pernyataan bahwa “tembakau itu bisa dilakukan untuk komoditas sabun maupun yang lain”. Nah kerangka itulah, yang dipakai oleh pemerintah. Oleh karena itu, diversifikasi —apabila dianggap penting– mestinya betul-betul diarahkan bagi kesejahteraan petani tembakau. Perlu untuk 16

dicermati sebagai catatan, dalam struktur industri rokok yang ada di Indonesia, nisbah ekonomi kepada petani (tembakau) merupakan yang paling kecil dibanding pelaku ekonomi yamg lain. Untuk itu, apabila misalnya ada diversifikasi tadi itu harusnya orientasinya pada kesejahteraan petani itu yang paling utama. Diversikasi tanaman tembakau tidak cukup hanya berhenti pada peraturan tetapi harus diikuti oleh adanya program yang konkrit memperkenalkan budidaya selain tembakau yang sama menguntungkan bagi kalangan petani. Bertanam tembakau adalah budaya yang sudah berlangsung secara mengakar selama berabad-abad, dengan demikian tidak bisa dengan mudah diganti atau didiversifikasi. Apabila, misalnya komoditi tersebut dianggap sebagai hortikultura untuk palawija, misalnya dari jagung ke singkong, itu tidak masalah, tetapi jika dari tembakau ke jagung atau ke singkong atau ke umbi-umbian itu sesuatu yang mustahil karena logika tanamannya berbeda, logika agrikulturalnya berbeda. Selain itu, hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat petani selama ratusan tahun. Nah ini tidak mungkin dipotong ditengah jalan dipaksa untuk berubah ke jagung atau ke tanaman-tanaman pangan lainnya. Hal seperti inilah yang perlu diketahui oleh pemerintah, bahwa tidak mungkin mengubah satu pertanian yang memiliki komunitas dan pengetahuan khusus tentang itu untuk dirubah. Diversifikasi apabila dalam lingkup satu domain, sebagaimana dijelaskan diatas, misal dari jagung ke umbi-umbian atau sebaliknya, tidak masalah. Namun apabila dalam domain tanam yang berbeda, akan sulit dan sama halnya dengan penghilangan pengetahuan yang sudah terakumulasi selama ratusan tahun, yang notabene merupakan sebuah kekayaan budaya sebenarnya. Tehnik penanaman tembakau yang bisa bertahan sampai 120 tahun tidak bisa dianggap remeh, itu ilmu tersendiri. Kalau di diversifikasi ini 17

dipaksakan, maka pengetahuan dan ilmu ini akan hilang nantinya. Jadi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai dengan memaksakan penerapan diversifikasi ini nantinya kita kehilangan pengetahuan, akar sosial dan komunitas. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) mengandung ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “diversifikasi produk tembakau”. Apakah pengembangan jenis atau varian dari tembakau/ produk tembakau atau yang dimaksudkan adalah substitusi dari tembakau/ produk tembakau? Dalam persepsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah “diversifikasi produk tembakau” dimaksudkan untuk mengalihkan sektor tembakau ke sektor yang lain. Dengan kata lain masyarakat yang bergerak dibidang pertembakauan didorong untuk alih fungsi dan alih profesi ke sektor yang lain. Jika demikian maka akan menjadi ancaman hampir 30 juta orang yang bergerak di sektor pertembakauan, baik secara langsung atau tidak langsung atau dalam sub sistem on farm maupun sub sistem off farm. Jika “diversifikasi produk tembakau” dimaknai pemanfaatan tembakau diluar rokok, yaitu untuk obat-obatan, insektisida nabati, sumber protein nabati, pupuk organik, parfum dan minyak nabati, pertanyaannya adalah seberapa besar serapan bahan baku tembakau ini untuk produksi diversifikasi tersebut? Jika serapannya rendah, maka ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani tembakau. Karena hasil produksinya tidak diserap oleh pasar. Diversifikasi itu memang memberikan ruang untuk kemudian meniadakan kretek sebagai produk tembakau yang sudah ratusan tahun berakar urat pada kultur masyarakat Indonesia. Seharusnya bukan diversifikasi, tapi proteksi terhadap produk kretek dari tembakau. Seperti halnya kita memproteksi cagar budaya, seperti halnya kita melindungi rumah yang dibangun zaman Belanda. 18

Aturan ini, apalagi nanti pemerintah daerah didorong untuk melakukan pelaksanannya, ini yang sangat berbahaya sekali, karena sangat mudah misalnya ada infiltrasi-infiltrasi dari kekuatan-kekuatan global, yang kemudian akan membuat pemerintah daerah yang akhirnya menghasilkan Perda yang mematikan kretek, ini membuka lobi-lobi kekuatan-kekuatan global dalam industri rokok yang kemudian untuk bisa menguasai pasar, dan produsen-produsen kretek yang secara kultural telah ratusan tahun berurat dan berakar ini tidak bisa bertahan menghadapi infiltrasi. Logikanya perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, misalnya. Apabila dari sudut pandang ekonomi, mungkin saja tembakau bisa diolah menjadi apa saja —kendati penjelasan diatas disebut tidak akan mampu terserap pasar secara optimal diluar komoditi rokok. Untuk itu, perlu dilihat juga dalam perspektif sebagai produk budaya, sehingga perlu diproteksi. Dengan diproteksi itu maka diharapkan nilai tukar petani akan naik.

4. Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 8 huruf d) Pasal 8 huruf d menyatakan “Kawasan Tanpa Rokok”. Dalam penjelasannya dikatakan, Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap rokok. Perihal kawasan tanpa rokok ini juga bisa multiinterpretatif: Yang dilarang keberadaan rokok pada area tertentu atau orang yang merokok pada kawasan tertentu? Orang dilarang membawa dan atau menjual rokok atau orang dilarang merokok di kawasan tertentu? Karena itu adalah dua materi yang berbeda. Pada poin penjelasannya disebutkan, “Pengaturan 19

kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain”. Lantas apa pemerintah sudah membuat sebuah regulasi yang baik untuk melindungi rakyat dari bahaya asap knalpot mobil? Keputusan MK No. 57/PUU-IX/2011 jelas mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan argumentasi yang diberikan, yang mana merokok atau tidak merokok merupakan hak setiap individu. Secara alami lingkungan kawasan umum, terdapat berbagai bahaya dari adanya asap yang dikandung di udara. Dari berbagai asap yang ada di udara tentu tidak hanya asap rokok yang dinyatakan membahayakan kesehatan manusia. Pernyataan kawasan “tanpa rokok” tanpa disertai kata “asap” yang tercantum pada pasal 8 huruf d cenderung mendiskreditkan rokoknya, bukan asapnya, padahal —apabila sepakat membahayakan– yang dianggap bahaya adalah asap yang mengandung radikal bebas hasil pembakaran. Jadi ketentuan tentang “kawasan rokok” itu sudah mengkotak-kotakan wilayah maupun udara, yang efeknya menjadi “pelabelan” atau cap baik buruk bagi siapa saja yang berada di kawasan tersebut. Sangat dimungkinkan kondisi itu suatu ketika dapat menyatakan “kriminalisasi” terhadap warga yang merokok, dimana tindakan itu sebenarnya bukanlah suatu tindak pidana. Kawasan itu merupakan suatu teritori yang cukup luas, yang terdiri dari berbagai tempat, berbagai unit, berbagai satuan kerja, yang tidak masuk akal untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Sebaikmya lokasi-lokasi kawasan tanpa rokok disebutkan saja secara eksplisit agar tidak menimbulkan tafsiran ganda. Dengan kata lain, tidak perlu kalimat bias seperti itu dan tempat lain yang ditentukan, seperti tranportasi publik, lembaga pendidikan, rumah sakit, dll.

20

5. Larangan Penggunaan Bahan Tambahan (Pasal 12 ayat 1) Pasal 12 ayat 1 menyatakan: Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam penjelasanya dikatakan: Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lain penambah rasa, penambah aroma, dan pewarna. Cengkeh, klembak, atau kemenyan tidak termasuk bahan tambahan, melainkan bahan baku. Meskipun cengkeh, klembak, dan kemenyan tidak termasuk sebagai bahan tambahan, namun penggunaan kata “penambah rasa, penambah aroma dan penawar” merupakan rumusan yang justru sangat terbuka (luas) untuk menghambat suatu kreativitas dan/atau inovasi warga masyarakat dalam kaitan memproduksi rokok. Hal ini jelas tidak sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan yang hendak melindungi kesehatan warga masyarakat, kecuali jika ditentukan bahwa pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Badan POM) akan menguji produk rokok dan menentukan layak tidaknya produk rokok itu untuk dijual di masyarakat. Pertanyaannya siapa yang berhak untuk menentukan bahwa bahanbahan itu membahayakan kesehatan? Apakah satu institusi tertentu ditunjuk oleh pemerintah (di dalam PP ini tidak dijelaskan). Dalam konteks ini, perlu ada unsur dari industri rokok dan pemerintah sebagai perwakilan yang disitu bisa mengambil keputusan secara bersamasama. Jadi pada prinsipnya semua komoditas apapun tidak boleh dalam menambahkan bahan berbahaya. Dalam pasal 12 ayat 2, dikatakan: Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud 21

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri; dan ayat (3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen. Dengan dasar tersebut bersifat umum dan memberikan kewenangan tak terbatas pada menteri untuk menafsirkan bahan-bahan tambahan sesukanya, hal ini terlihat dalam kalimat “Ketetapan Peraturan Menteri”. kapan akan diberlakukan, kapan akan dibahas, bagaimaana pembuktian kalau tidak berbahaya, bagaimana tim pengkaji, dan lain sebagainya akan didapat sebagai barrier yang sangat membahayakan, karena kewenangan tersebut dapat dipakai sebagai lahan pungutan yang tidak jelas. Dalam pandangan teknik perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dilarang mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisip suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Bila dicermati, maka ketentuan tersebut ternyata telah menambah dari apa yang diperintahkan oleh pasal 133 UU No. 36 tentang Kesehatan. Bahkan ketentuan tersebut juga melakukan pelarangan/pembatasan terhadap penggunaan suatu bahan/produk yang keberadaannya tidak dilarang oleh undang-undang. Terlebih, diatur juga sanksi yang tentunya akan merugikan industri rokok dalam negeri. Cita rasa kretek sebagai produk lokal adalah mewakili taste khusus sebagai produk rokok yang khas Indonesia. Dengan adanya Pasal 12 ayat (1) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 secara tidak

22

langsung akan mematikan ciri khusus kretek (ke-khas-an) sebagai produk lokal yang sangat berbeda cita rasanya dengan produk rokok negaranegara lain. Pasal ini berdampak negatif terhadap produsen rokok kretek nasional.

6. Peringatan Kesehatan Pada Bungkus Rokok (Dalam Pasal 14 sampai dengan 18) Dalam Pasal 14 s/d 18, dinyatakan peringatan Kesehatan pada bungkus rokok dengan gambar serta perubahan peringatan teks yang berisi tentang : 1) Kewajiban mencantumkan peringatan teks dan tanda gambar pada bungkus rokok; 2) Prosentase besaran ukuran gambar dan lokasi penempatan pada bungkus rokok; 3) Varian gambar dan jangka waktu perubahan gambar. Tidak ada hubungannya peringatan dengan tingkat konsumsi rokok. Rokok—kendati tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok — namun, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, artinya ada atau tidak ada peringatan orang akan membeli rokok, untuk mengkonsumsinya. Mungkin peringatan itu bagi orang yang belum/tidak merokok terkesan bermakna, akan tetapi orang yang sudah merokok tidak akan terpengaruh. Orang yang belum merokok melihat peringatan itu menjadi memiliki pertimbangan lagi. Tetapi orang yang sudah merokok tidak ada hubungannya, tidak ada efeknya. Apakah gambar yang secara literal memperlihatkan bahaya rokok bagi kesehatan itu sungguh-sungguh efektif. Logikanya, melakukan semacam teror psikologis dengan gambar itu, sehingga orang akan kehilangan hasratnya untuk menkonsumsi. Pertama, bentuk teror semacam ini tidak terbukti efektif untuk menghentikan hasrat konsumsi. Kedua adalah 23

secara etis sebenarnya ini jadi persoalan, artinya kita melanggar kebebasan individu dengan mencitrakan resiko secara berlebihan. Pasal ini merupakan informasi yang sangat berlebihan, diskriminasi, karena dikatakan bisa mengakibatkan penyakit jantung, kanker dan sebagainya. Semua barang-barang konsumsi mempunyai zat-zat yang kurang lebih sama, di teh, kopi, cokelat, hampir semuanya punya kandungan seperti itu, dengan kadarnya masing-masing. Sudah adanya ingredients (komposisi), kadar tar, nikotin itukan sudah cukup, tidak harus ditambah pencitraan berlebihan untuk membuat orang tidak merokok. Kalau begitu teh yang di-sachet harus diberikan peringatan yang sama, kopi seharusnya diberikan peringatan yang sama. Soda juga berbahaya sekali, kenapa minuman bersoda seperti Coca Cola, tidak diminta untuk membuat peringatan kalau kita mau hitung-hitungan resikonya. Kita tidak bisa tahu, misalnya ada seorang yang sedang merokok atau perokok, kemudian terkena serangan jantung, apakah karena rokoknya atau dia mengkonsumsi lemak berlebihan sehingga menggandakan kadar kolesterolnya, membuat sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan serangan pada jantung. Jadi yang membuat tersumbat itu karena rokoknya atau pola makannya, kita tidak pernah tahu, berapa persen kontribusi rokoknya. Padahal bisa jadi akibat pola makan dan konsumsi tak sehat seperti kolestrol dan kadar lemak, pola hidup yang tidak sehat seperti tidak olah raga, junk food, dll. Tentunya, kita tidak bisa menduga tafsiran orang seperti apa, begitu suatu produk itu lepas dipasar orang akan menilai sendiri-sendiri. Seharusnya membuat dan memberi informasi yang cukup untuk membuat pilihan-pilihan yang cerdas. Tapi, bila informasi ini berlebihan maka dia tidak mempunyai pilihan, dia dipaksa untuk tidak mengkonsumsi, bukan diberi informasi yang cukup sehingga dia 24

membuat pilihan sendiri. Artinya konsumen berhak untuk tahu dan dia bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi atas konsumsi pembelian itu, jadi produsen bertanggung jawab untuk menginformasikan seluruh apa yang dia lakukan dalam komoditasnya itu, konsumen mengetahui itu dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri, ada kesetaraan. Dari penelitian tidak membuktikan bahwa ada korelasi antara peringatan berlebihan itu dengan penurunan peningkatan konsumsi rokok. Dari pada terlalu berlebihan merugikan industri rokok, juga efeknya tidak signifikan, lalu buat apa? Intinya iklan tidak boleh membodohi dengan informasi yang komplit, tetapi pembuat regulasi juga tidak boleh menganggap konsumen itu bodoh, yang seakan-akan tidak dapat melakukan filterisasi sendiri dalam proses pencernaan terhadap informasi dan iklan apapun. Kalau memang konsisten untuk melindungi rakyat terhadap dampak negatif rokok. Maka disamping peringatan tentang bahaya merokok harusnya juga dicantum manfaat positif rokok sebagaimana data-data penelitian akademis yang sudah ada. Kalau tidak maka pemerintah hanya bersuara keras melarang orang untuk merokok sebagai sebagai keniscayaan karena negara-negara lain sudah melakukannya. Pasal 14 s/d 18 dalam PP No. 109 Tahun 2012 ini mempunyai makna mengaburkan produk rokok tertentu karena sebagian pembungkusnya tertutup oleh berbagai peringatan. Dengan mengaburkan produk rokok tertentu (berbahan baku tembakau) maka suatu ketika juga akan dilupakan masyarakat akan produk rokok tersebut atau melupakan “merek rokok tertentu” yang sudah menjadi favorit masyarakat. Sangat dimungkinkan hal ini terkait dengan persaingan antara rokok tradisional (bahan baku tembakau) dengan rokok modern (bahan baku sintesis).

25

7. Peringatan : “Tidak Ada Batas Aman” dan “Mengandung Zat Kimia dan Zat Penyebab Kanker” (Pasal 20 sampai dengan 22) Dalam Pasal 22 dinyatakan: Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”. Kuantitas 4000 zat kimia (berbahaya), kalau fair harusnya disebutkan, 4000 zat itu apa saja, tetapi itu tidak mungkin. Kita menyebutkan 4000 zat berbahaya, dicantumkan semua, itu tidak mungkin. Dan kita harus meminta pertanggung jawaban terhadap mereka yang mewajibkan itu. 4000 itu apa saja? Jadi ini menurut saya over claim yang berbahaya karena bisa saja menipu. Kita bisa meminta kepada pemerintah yang menginginkan ketentuan ini, kenapa bisa sampai jumlah sebesar itu, dan jika kita mau fair terhadap konsumen, 4000 itu apa saja. Hal ini tidak mungkin suatu kewajiban tidak dilaksanakan dan tidak masuk akal, berujung pada peringatan bergambar yang vulgar dan seram. Padahal gambar seperti ini, seharusnya merepresentasikan bahaya sesungguhnya, jadi perceived risk itu harus berkorelasi dengan real risk, resiko yang dipersepsi harus sama dengan resiko yang nyata. Pernyataan ada di 4000 zat ini, merupakan sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak pernah diperlihatkan secara jelas dan terang, terdiri dari zat apa sajakah itu. Jadi sebenarnya hanya karena 4000 lah maka kita harus memuat peringatan yang vulgar dan berlebihan. Padahal peringatan vulgar dan berlebihan ini tidak merepresentasikan resiko sesungguhnya. Sesungguhnya ada di 4000 zat ini tidak pernah diketahui apa saja 4000 ini. Jadi tidak berlebihan apabila timbul pernyataan seperti ini “buatlah gambar yang bisa membuat orang terteror untuk orang tidak merokok”, 26

begitu sebenarnya logikanya. Karena kandungan 4000 zat berbahaya sebagaimana disebutkan didalam Pasal ini, tidaklah valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Atau terkesan sebagai semacam tipuan yang berbalut sesuatu yang akademis, jadi bisa disebut sebagai manipulasi yang seolah disajikan melalui kajian akademis. Sebagai ilustrasi, apabila kita menghirup udara ini, terdapat jutaan zat berbahaya yang masuk, makanya kita punya self system yang disebut anti body. Polusi itu misalnya bila kita hitung, dan kita uji coba di lab, mungkin ada ratusan ribu zat berbahaya. Oleh karena itu setiap orang mempunyai antibody, kalau dia sedang turun antibody-nya maka akan jatuh sakit, karena seluruh udara yang ada di ruangan ini penuh zat berbahaya. Melalui ilustrasi ini apabila merujuk pada instrumen dalam PP tersebut sebagai komparasi, apakah nanti orang dilarang bernafas karena banyak zat berbahaya. Sesuatu yang dianggap “berbahaya” tentunya ada semacam gradasi. Dari low, medium sampai high. Sehingga dapat diidentifikasi mana rendah, mana yang sedang dan mana yang tinggi. Apakah semua sama bahayanya, apakah ini berbahaya kalau ada kontribusi dari zat lain. Jadi ada yang berbahaya pada dirinya, ada yang berbahaya bila dikompositkan dengan zat lain. Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan instrumen didalam PP tersebut terdiri dari apa sajakah apakah 4000 zat kimia yang berbahaya itu? Seandainya dilakukan sebuah uji undang-undang, dalam proses uji PP ini ke Mahkamah Agung (MA), maka pertanyaan ini harus keluar, karena secara akademik tidak valid dan lalu apa bedanya dengan barang-barang konsumsi lain. Penelitian mengenai rokok telah dilakukan oleh banyak lembaga dan hasilnya banyak sekali. Semua statistik penelitian rokok menyimpulkan dampak signifikan yang kurang baik. Diantaranya, misalnya, senyawa27

senyawa itu disebut mengandung racun. Pendekatan keilmuan seperti ini adalah analisis dengan alat observasi dengan ditekan dan pecah, selanjutnya terdiri dari senyawa gramatikal yang pecah tadi menjadi racun. Tapi penelitian tersebut kurang kuat, dikuatkan lagi eks penekanan, komponen tadi dicobakan di tikus kemudian diasap, dan bermasalah. Semua yang penyebab masalah tersebut disebabkan mercury yang sudah mengotori udara dan meracuni tumbuhannya. Mercury tersebut menjadi radikal bebas ketika bersinggungan dengan sinar UV menjadi asing, sisi lain keasingan penelitian tersebut, ketika menjadi asing tersebut butiran tersebut di udara menjadi 10.000 nanometer. Nikotin tersebut melakukan kuantum bolak-balik, nikotin kanan dan nikotin kiri, ketika dicobakan di tikus maka menjadi positif baik, artinya bukan menjadi racun melainkan menjadi obat. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh Prof. Greta Zahar (Pakar Fisika Nuklir), dr. Saraswati, Prof. Dr. Sutiman dengan segala dedikasinya. Dari hasil penelitian mereka menunjukan bahwa pederita kanker akut kebanyakan tidak merokok. Penyebab penyakit harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dokter Greta 2007, menemukan rokok bisa menjadi aman dengan merubah karakter asap, yaitu dengan merubah sifat material (kimia radiasi). Uraian materi dalam Pasal 20 hingga Pasal 22 PP No. 109 Tahun 2012 secara umum tidak jelas kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Bagi perokok, besar kecilnya ‘kadar’ nikotin dan tar tidak dihiraukan, yang penting cita rasanya. Jika PP No. 109 Tahun 2012 ini benar-benar turunan dari Undang-Undang Kesehatan, maka pencantuman kadar seharusnya dikaitkan dengan efek dari kadar nikotin dan tar terhadap kesehatan. Karena tidak ada ketentuannya, hal ini cenderung hanya untuk mempersulit perdagangan 28

produk rokok dengan bahan baku tembakau. Cita rasa produk rokok dengan tembakau asli dibanding dengan produk rokok dengan tembakau sintesis rasanya tentu berbeda, bisa jadi lebih nikmat produk rokok dengan tembakau asli. Dalam dunia perdagangan, produk rokok dengan tembakau asli bisa menguasai pasar dibanding dengan produk rokok dengan tembakau sintesis. Jika mencermati alur pernyataan tersebut, maka buka berlebihan apabila terdapat suatu selubung didalam PP ini bermakna instrumen sebuah persaingan ‘dagang’ yang tidak sehat. Pasal 22 yang menyatakan “Tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker” bersifat over-excessive (over-exaggeration), membesar-besarkan, menakut-nakuti atau bombastis. Padahal fungsi dari pada peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 menjelaskan bahwa, setiap peraturan pemerintah harus mengandung asas antara lain: 1) Dapat dilaksanakan, artinya setiap peraturan harus memperhitungkan efektifitasnya di dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; 2) Daya guna dan hasil guna, artinya setiap peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Pengayoman, artinya setiap materi peraturan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat; 4) Kemanusiaan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 5) Kekeluargaan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat 29

dalam setiap pengambilan keputusan; 6) Keadilan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; 7) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 justru tidak selaras dengan fungsi pemerintahan yang seharusnya membangun “kesadaran” masyarakat atas kesehatan dalam hal merokok, bukan “menakut-nakuti”. Pada umumnya masyarakat mengetahui tembakau sebagai bahan baku rokok, meskipun ada yang menganggap daun tembakau mengandung zat yang berdampak negatif, tetapi ada juga yang menganggap tidak berdampak negatif. Bahkan ada yang memahami tembakau sebagai obat, khususnya orang-orang tua. Manfaat tembakau yang mereka ketahui sebagai obat anti kanker, melepaskan gigitan lintah, obat diabetes, anti radang, obat untuk kesehatan ternak, penghilang embun, obat luka bernanah, obat sakit gigi, dan lain-lain. Di desa masih ada orang menggunakan tembakau untuk menginang, tembakau digunakan sebagai alat pembersih gigi (di Jawa Tengah namanya susur). Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang tua yang masih menjalani hidup secara alami (belum tercemar oleh bahan-bahan kimia) menggunakan tembakau dalam fungsinya yang lain, artinya tidak apriori memandang tembakau sebagai zat yang negatif seperti yang tertuang dalam Pasal 20 s/d 22 PP No. 109 Tahun 2012. Dengan demikian rumusan pasal itu mengundang pertanyaan apa sesungguhnya yang hendak dituju dengan PP tersebut oleh pemerintah ? Berdasarkan data WHO pembunuh nomer satu bukanlah rokok melainkan kolesterol, maka cukuplah di tiap kemasan rokok sudah 30

mencantumkan peringatan bahwa “Merokok Dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin” atau bisa juga dengan kalimat yang lebih aktif seperti “Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin dapat Disebabkan dari Merokok”. Meski hal tersebut sebenarnya masih debatable karena adanya fakta-fakta penelitiaan akademis yang juga menyajikan fakta tentang adanya manfaat positif dari rokok.

8. Perlakuan Hukum yang Berbeda Bagi Perusahaan yang Memiliki Sertifikasi Merek (Pasal 24) Pasal 24, berisi perlakuan hukum yang berbeda bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi merek atas produknya dan yang belum atau tidak memiliki sertifikasi merek. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Suatu peraturan pemerintah harus bersifat operasional, jelas petunjuk-petunjuknya, dan tidak bersifat umum seperti undang-undang. Secara yuridis konstitusional tidak satupun Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Presiden di luar perintah dari suatu Undang-Undang. Mencermati materi Pasal 24 ayat (1) khususnya dalam pernyataan larangan untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, merefleksikan kalimat itu sangat terbuka (istilah umum pasal karet) bisa diinterpretasikan oleh siapapun termasuk oleh pemerintah, sehingga dikhawatirkan digunakan untuk menjerat siapapun termasuk produser rokok dengan bahan tembakau. Perlu ketegasan materi dalam pasal tersebut, yaitu “keterangan 31

atau tanda yang menyesatkan” itu rinciannya apa? Dan “kata-kata yang bersifat promotif” itu rinciannya apa? Kejelasan materi ini diperlukan agar dalam penerapannya, PP itu tidak menimbulkan polemik atau kegalauan di masyarakat. Sebaliknya jika mencermati Pasal 24 ayat (2), pencantuman kata Light, Ultra Light, Mild, Extra Mild, Low Tar, Slim, Special, Full Flavour, Premium justru hal itu tidak menyesatkan masyarakat meskipun belum disertai dengan kadarnya. Masyarakat bisa memilih sesuai dengan seleranya atau kadarnya untuk disesuaikan dengan kondisi dirinya. Pada dasarnya PP No. 109 Tahun 2012 untuk menegakan UU Kesehatan, maka rumusan materinya harus mengarah pada masalah nonmaterial (peringatan-peringatan tentang baik buruknya sesuatu dalam kaitan untuk kesehatan warganya). Ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) yang membagi-bagi perusahaan yang produknya sudah bersertifikat merek dengan yang belum bersertifikat dapat atau tidak dapat mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif menjadi lepas dari konteks utama dengan masalah kesehatan, dan mereflesikan peraturan itu bersifat diskriminatif. Sebagai suatu peraturan, pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan warganya dalam melakukan suatu usaha. Materinyapun juga tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang yang diacunya. Dengan kata lain yang diatur bukan soal usaha perusahaan, tapi masalah tembakau dalam konteks kesehatan. Meskipun ada pendapat bahwa Pasal 24, tentang perlakuan hukum berbeda antara perusahaan yang memiliki sertifikasi merek dan perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi merek, kalau ketentuan itu dijalankan secara konsisten, transparan, fair dan tidak ada pembohongan/rekayasa dalam proses sertifikasi merek, maka pembedaan perlakuan hukum itu 32

betul dan bagus, agar tidak ada perusahaan ilegal, namun posisi, kualitas dan kemampuan perusahaaan berbeda-beda, apalagi antara perusahaan besar di banding perusahaan kecil. Ketentuan ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan besar dengan skala besar yang telah memiliki pemasaran yang luas, namun akan berdampak negatif dan merugikan jika dilihat pada perusahaan kecil yang tidak memiliki sertifikat, atau memang kesulitan dalam mengurus sertifikat. Secara tidak langsung, apalagi untuk Indonesia, sertifikasi merek sering dilakukan dengan penuh rekayasa, sehingga ketentuan tersebut merupakan bentuk monopoli industri rokok besar untuk menguasai pasar dengan cara aturan promosi yang dibuat tidak seimbang, sertifikasi itu akan hanya menjadi urusan jual-beli saja. Sementara itu tidak ada penjelasan siapa yang melakukan sertifikasi? Di dalam PP tidak tidak dijelaskan institusi mana yang melaksanakan sertifikasi, subyek tenaga ahlinya seperti apa dan bagaimana pembiayaannya. Apakah industri kecil tidak punya hak juga untuk membuat alternatif produk yang menggunakan kata-kata atau frase yang sama dengan produk-produk sebelumnya. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan. Memang industri kecil menengah tidak menggunakan kata-kata itu, akibatnya ini nanti akan tidak adil kalau industri kecil menengah yang kemudian akan merangkak besar dan bermain pada segmen-segmen yang tadi dikuasai mild dan sebagainya. Justru, ketentuan ini sebenarnya harus dilihat sebagai upaya persaingan usaha antar industri besar dan industri kecil menengah di bidang industri olah tembakau. Kalau sertifikasi itu konteksnya adalah menjamin bahwa komoditas itu dalam ambang batas aman untuk bisa dikonsumsi tentu kita semua setuju, tetapi kalau untuk bisa mendapatkan sertifikasi, misalnya prosedur yang panjang dan biaya yang sangat mahal dan tidak mungkin terjangkau 33

oleh industri kecil, ini tentu regulasi yang tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses yang sama. 9. Peringatan Kesehatan Dalam Bentuk Gambar dan Tulisan Sebesar Paling Sedikit 10% (Pasal 17) Pasal 17 Ayat (4) huruf a mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % dari total durasi iklan dan atau 15 % dari total luas iklan. Memasukkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan pada iklan audio-visual sedikitnya 10 % dari total durasi tayangan lebih tepat ditempatkan pada produk “obat” bukan produk rokok. Karena itu bersifat over-exessive (over-ezaggeration) dan terkesan mengada-ada. Jika “peringatan” diharuskan dalam bentuk gambar dari efek orang merokok, seperti halnya bagi pengguna narkoba dalam berbagai poster dengan gambar tengkorak akibat memakai narkoba, ketentuan itu justru tidak mendidik bahkan hanya sebagai jalan pintas untuk menakut-nakuti para perokok. Peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan apabila dilakukan di televisi, berupa gambar yang di-blur, apabila ditayangkan di media iklan memberikan dampak yang tidak layak untuk dinikmati publik karena ada kecenderungan iklan-iklan sarat dengan kebohongan dan karikatur, artinya : 1) 2) 3) 4)

34

Tujuan periklanan pasti tidak tersampaikan; Semakin tidak jelas iklan yang akan tersampaikan; Sebagai upaya membatasi ruang gerak industri; Pada akhirnya dapat mematikan IHT (Industri Hasil Tembakau) Indonesia karena tidak ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi IHT baru;

5) Tidak memberikan kepastian hidup bagi petani dan tenaga kerja. Hak berekspresi itu fundamental dan tidak bisa terlalu dicampur tangani oleh pemerintah. Kita ambil contoh misalnya iklan 1 menit, berarti 60 detik. 60 detik itu sendiri kalau kita konversi menjadi rupiah untuk biaya iklan tinggi sekali, itu cost. Yang kedua juga durasi 6 detik itu cukup lama tetapi tidak efektif, orang bisa membombardir konsumen dengan gambar apapun untuk memikat orang membeli dan 6 detik itu ya cukup besar, tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya iklan di awal, tengah dan diakhir. Dalam psikologi komunikasi pesan itu di tengah, sisanya pelengkap atau asesoris saja, misalnya rokok membahayakan kesehatan, orang sudah tidak mendengar lagi. Orang beriklan itu sebenarnya bukan hanya sebuah tindakan ekonomi, tapi sebenarnya juga sebuah karya seni, work of art bukan semata-mata untuk mendapatkan uang saja. Jadi kebebasan berekspresi disini juga terganggu. Kebebasan berkespresi dalam artian iklan bukan dipahami semata-mata untuk menggaet konsumen tapi sebagai sebuah karya seni, atau ekspresi dan aktualisasi dari pekerja kreatif. Ini yang juga haus dicermati. Intinya, iklan tidak boleh membodohi dengan informasi yang komplit, tetapi pembuat regulasi juga tidak boleh menganggap konsumen itu bodoh, yang seakan-akan tidak dapat melakukan filterisasi sendiri dalam proses pencernaan terhadap informasi dan iklan apapun.

10. Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang Diatur oleh Pemerintah Daerah (Pasal 34). Pasal 34 PP No. 109 Tahun 2012 menyatakan: Ketentuan yang memberi amanat lebih jauh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur iklan produk tembakau di media luar melalui Peraturan Daerah. 35

Bunyi Pasal 34 yang mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah “Cacat Prosedur”, karena bentuk produk hukum yang bisa memberikan delegasi kepada Pemerintah Daerah adalah undang-undang. Sebuah Peraturan Pemerintah tidak boleh memberikan delegasi kepada Pemerintah Daerah, lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah. Ditinjau dari sudut pembuatan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (1) telah ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah. Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maksudnya, materi atau isinya itu merupakan pengaturan secara umum (publik) tidak sama dengan “Instruksi Presiden” untuk mengatur kelembagaannya termasuk Pemerintah Daerah. Jadi ketentuan dalam pasal 34 yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk mengatur iklan produk tembakau di media luar ruang adalah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 34 tidak terlepas dari pasal 31, 32, dan 33 dalam PP No. 109 Tahun 2012. Pasal tersebut merupakan ketentuan mengenai iklan media luar ruang yang harus memenuhi ketentuan, dimana salah satunya tidak boleh diletakkan di kawasan tanpa rokok. Ketentuan tersebut jelas keliru. Kawasan tanpa rokok harus jelas apakah melarang untuk merokok atau membawa rokok dengan segala bentuknya termasuk iklan maupun bentuk lainnya. Ketentuan ini jelas berbenturan dengan banyak peraturan 36

daerah terkait dengan izin iklan media luar ruang. Dampaknya berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah, dan jelas akan menghambat pembangunan daerah. Apakah Pemerintah Daerah mau membuat peraturan-peraturan yang membuat industri rokok kesulitan untuk mengiklankan daerah, kecuali pemerintah pusat memberikan alternatif lain. Kedua penjabaran teknis itu tidak diperlukan karena di Peraturan Pemerintah sudah cukup jelas, yang ketiga Pemerintah Daerah bergantung pada iklan rokok dari mediamedia untuk PAD nya, jadi ini pintu terhadap pendapatan daerahnya. Kalau ini dihilangkan, pemerintah meminta pemerintah daerah harus mengekang, tapi harus mengatur secara lebih teknis iklan-iklan rokok di ruang terbuka. Ini persoalan politik anggaran yang harus diperhatikan pemerintah pusat. Dengan aturan ini akan hilang berapa pemasukan dari 33 propinsi, jadi harus ada hitung-hitungan ekonomi, ada konsekuensi ekonomi dari sebuah peraturan. Ini hitungannya harus ada, pemerintah daerah kehilangan setahunnya 2 milyar rupiah. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab dengan peraturan ini harus digantikan alternatifnya apa, inovasinya apa? Apakah ada industri lain selain rokok yang menggantikan ini dalam waktu cepat.

11. Larangan Iklan dan Sponshorship untuk Acara atau Kegiatan dengan Mencantumkan Logo, Brand Image, dan Identitas CSR Sebuah Perusahaan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 37) Pasal 35 s/d 37 PP No. 109 Tahun 2012 menjelaskan tentang larangan iklan dan sponsorship untuk acara atau kegiatan dengan mencantumkan logo, brand image, dan identitas CSR (Corporate Social Responsibility) 37

sebuah perusahaan. Keberadaan Pasal 35 s/d 37 dalam PP No. 109 Tahun 2012 adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak sipil dari warga negara khususnya mengenai produsen Produk Tembakau. Larangan tersebut dalam jangka panjang nampak diarahkan pada usaha pelemahan, pengikisan hingga kebangkrutan perusahaan rokok yang menggunakan bahan baku tembakau. Kebijakan pemerintah yang kurang melihat secara luas tujuan dibuatnya suatu peraturan, sangat mungkin terselip usaha kompetisi tidak sehat dalam perdagangan rokok. Demikian pula materi ketentuan itu tidak selaras dengan UndangUndang yang harus ditegakkan yaitu, Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Hal itu nampak dari larangan yang berkompromi dengan kepentingan bisnis (iklan dan sponsorship), tetapi tidak berjalan secara fair dengan bisnis-bisnis lain seperti industri farmasi, dimana industri farmasi saat ini telah memproduksi berbagai macam produk agar orang berhenti merokok. Dengan demikian materi yang terurai dari Pasal 35 hingga Pasal 37 tersebut tidak lagi merupakan substansi hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang yang hendak ditegakkan (UU Kesehatan). Ketentuan ini merupakan pengaturan terhadap promosi dan pemberian sponsor terhadap kegiatan lembaga dan atau perorangan. Pembatasan yang demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 adalah pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, bertentangan pula dengan asas keadilan, dan asas keseimbangan. Dari Pasal 35 hingga Pasal 37 PP No. 109 Tahun 2012, dapat dimaknai sebagai : 1) Pemerasan terhadap satu pihak dengan pihak yang lain yang dilegalkan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 37 tentang CSR, dimana CSR adalah 38

hal yang wajib diberikan sebagaimana kebanyakan Peraturan Daerah (Perda) selama ini; 2) Menghilangkan asas kebebasan berkontrak, dimana ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 yaitu sepakat merupakan kedudukan seimbang satu pihak dengan pihak lain. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 PP No. 109 Tahun 2012 berbunyi “tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau”. Padahal Industri Hasil Tembakau tersebut sebagai “Setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan atau perorangan.” 3) Peraturan Pemerintah ini menjadi peraturan yang bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain, dan kesemuanya menjadikan pertentangan, bahkan pada sisi filosofinya, bagaimana tidak jika dilihat dari Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 huruf b. Dimana dalam substansi pasal tersebut berisi cara beriklan, larangan dalam periklanan, dan terakhir pada Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 huruf b tujuannya bukan untuk promosi. Misalnya CSR Sampoerna atau Bentoel, yang mensponsori acara talk show Kick Andy, apa tidak boleh ada yayasan di situ? Gudang Garam Foundation misalnya, Djarum Foundation misalnya, yang selama ini aktif berdedikasi mensponsori suatu kegiatan seni yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, apa tidak boleh. Jadi, ini akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan komersialisasi rokok. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat karikatif, kegiatan yang bersifat sosial yang juga terpukul oleh aturan ini, sehingga kita lost-nya cukup besar artinya akan ada kehilangan potensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif maupun sosial karena aturan ini. 39

Jadi bisa dilihat ini dari dua sudut pandang, yang pertama, penetrasi rokok jika itu dianggap sebagai komoditas yang merugikan, adalah dengan membatasi ruang gerak dari industri rokok yang besar, yang memiliki kekuatan untuk melakukan iklan, sponsor, CSR, dan seterusnya adalah pabrik rokok dalam skala besar. Pabrik rokok-pabrik rokok semacam itulah yang seharusnya dikenakan regulasi semacam ini sehingga dengan begitu ekspansi mereka dalam jangka panjang tidak akan semakin besar, paling tidak ruang gerak mereka untuk menambah omset, menambah penetrasi, produknya menjadi lebih ketat, lebih sempit. Dengan kata lain, tidak berlaku bagi pabrik kecil. Yang perlu dilakukan pemerintah sebetulnya regulasi-regulasi yang sangat teknikal, tapi secara ekonomi, maka konsentrasi pemerintah itu adalah bagaimana dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka panjang, memberikan alternatif kegiatan ekonomi yang memang memungkinkan diakses oleh petani tembakau tadi itu, baik mereka tetap melakukan tembakau tapi di diversifikasi komoditasnya atau pindah kegiatan lain dibantu oleh pemerintah sehingga proses perpindahan tadi itu lewat masa transisi, ada jaminan mereka kesejahteraannya semakin bagus. Seharusnya itu yang perlu dilakukan pemerintah daripada sekedar terkonsentrasi melakukan regulasi-regulasi yang teknis semacam ini. Law enforcement juga sulit, juga mestinya harus dilihat efektif atau tidak juga pengaruhnya. Dalam konteks ini ada dua dimensinya, pertama bedakan antara industri rokok yang besar dengan yang kecil, bisa juga yang industri kecil dipersyaratkan sebagian sahamnya dimiliki oleh petani tembakau (akses hilirisasi bagi petani, ed), yang kedua, pemerintah harus menyusun roadmap industri tadi itu. Kalau perlu untuk pabrik rokok yang sebagian sahamnya dimiliki oleh petani tembakau diberi perlakukan yang khusus, pencantuman logo, 40

kemasan, dll bisa diperbolehkan. Banyak anggapan bahwa sebenarnya industri rokok itu hanya soal menunggu waktu kejayaannya saja atau sunset industry. Di negara-negara maju sekarang sudah mengalihkan proses produksi dan pasarnya ke Negara-negara berkembang karena memang regulasi disana semakin lama semakin ketat, sudah semakin sulit bagi orang di sana untuk mengakses rokok, maka mereka agresif sekali mengalihkan, membeli saham di Negara-negara berkembang. Ini cepat ataupun lambat pola yang sama itu juga akan diadopsi Negara berkembang, mengikuti itu, berhubungan dengan kompetisi pasar tersebut. 12. Larangan Menyiarkan dan Menggambarkan Dalam Bentuk Gambar atau Foto Orang Sedang Merokok, Batang Rokok, Asap Rokok, Bungkus Rokok atau yang Berhubungan Dengan Segala Informasi Tentang Produk Tembakau (Pasal 39) Pasal 39 PP No. 109 Tahun 2012 menyatakan: Larangan menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan segala informasi tentang produk tembakau melalui media cetak, media penyiaran dan media teknologi informasi. Pasal ini juga merupakan pelanggaran pada hak-hak sipil untuk berkreasi dan juga tidak melihat kaitan struktural dari produk tembakau dengan kemajuan potensi di bidang-bidang yang lain, seperti misalnya di bidang olahraga. Materi pada Pasal 39 PP No. 109 Tahun 2012 sama seperti pada pasal-pasal lain, isinya tidak selaras dengan upaya untuk menegakkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu, hubungan larangan penyiaran dan penggambaran melalui iklan di media cetak dan media TV dengan orang menjadi tidak merokok, 41

mengurangi maupun meniadakan orang merokok, tidak valid, materi pada pasal tersebut sangat ambigu dan dikhawatirkan tumpang tindih dengan Undang-Undang Penyiaran. Dikhawatirkan bisa ada unsur manipulasi visualisasi fakta melalui media penyiaran baik melalui film maupun foto. Kondisi demikian seperti pada masa Orde Baru, dimana sesuatu kegiatan dan usaha masyarakat dikendalikan pemerintah. Pasal ini telah mengunci semua ruang garak promosi untuk produk yang baru tumbuh, dan bertentangan dengan UU Industri, karena: 1. Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan: a. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia; b. Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur; 2. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatankegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya; 3. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Soal pembatasan terhadap penyiaran tentang tembakau, lalu media cetak, dan teknologi informasi, sekali lagi harus dibedakan. Ada fungsifungsi ekonomi, fungsi-fungsi sosial. Kalau fungsi sosial misalnya menyebarluaskan suatu cabang olahraga yang tidak dikenal luas menjadi dikenal luas. Jadi, bukan hanya sekedar fungsi ekonomi yang dilihat, 42

tapi ada fungsi sosial, sehingga tidak bisa disama-ratakan, dipukul rata pembatasan penyiaran di media cetak, teknologi informasi ini. Perlu di garisbawahi adalah larangan menyiarkan dan mengambil foto orang sedang merokok. Di dalam media seperti foto dan film, ini pelanggaran cukup serius dari kebebasan berekspresi. Apakah orang tidak boleh memfoto orang sedang merokok, walaupun terdapat nilai estetika yang tinggi. Apakah tidak boleh dibuat pameran, foto-foto petani sedang merokok di pagi hari dan itu punya nilai estetika, itu suatu bentuk pelanggaran. Misalnya dalam film biografi, kalau memang di film itu tokohnya dalam masa mudanya perokok, apakah tidak boleh, ini tidak setia dengan fakta karakternya. Misalnya Bung Karno merokok, Pak Harto merokok, apa harus dihilangkan fakta historis itu hanya karena peraturan ini. Dalam film dokumenter, kalau memang tokoh yang akan diperankan merokok, apa harus kita melarang dia merokok hanya untuk pengambilan rokok. Ini hak orang juga dilanggar dan juga kesetiaan terhadap fakta juga dipertanyakan. Kalau film dokumenter itu realita, reality show, sedangkan kalau film sinetron memang dibuat-buat. Kriminalisasi ini terlalu berlebihan, melanggar banyak hak orang dalam berekspresi dan lainnya dan yang paling penting apakah perlu aturan sedemikian rijit dalam penyiaran media cetak dan teknologi informasi untuk melarang menampilkan orang sedang merokok. Kalau diambil analogi, misalnya kita tahu banyak juga bahaya yang ditimbulkan orang berlayar atau diving. Banyak kecelakaan karena banyak orang hilang. Ini akan memprovokasi aturan-aturan lain yang akhirnya, kita tidak bisa menebak, banyak orang diving meninggal karena berbagai hal, sehingga tidak boleh dimunculkan dalam film dalam media penyiaran. 43

Akan lebih penting misalnya, orang dilarang melintasi lintasan kereta tanpa ada batasan, tanpa ada pos perlintasan. Jadi tidak perlu diatur sedemikian rijit. Tidak boleh memfilmkan orang yang menerobos perlintasan kereta api karena nanti orang akan meniru, padahal dalam film-film Hollywood orang menerobos perlintasan kereta api terus, kenapa tidak dilarang, film-film gangster dll, Produk film atau visual yang lain itukan komunitas budaya, yang hidup karena ada kontekstualisasi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Bagi insan film, gerak, sorot mata, ekspresi, dia melakukan apapun aktivitas seperti merokok ada makna budayanya, ada makna/ pesan yang ingin disampaikan, bukan sekedar bahwa itu karena tuntutan atau aspek estetika semata-mata, tapi ada nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan. Tentu saja mungkin ada semcam kontradiksi, ketika ada adegan yang menampilkan gambar orang merokok, dia ingin menunjukkan pesan, misalnya dalam kasusnya film Sugija ada orang tertentu disitu yang punya kebiasaan merokok dan itu bagian penting dari penggambaran individu yang bersangkutan. Tapi disisi lain ada hebatnya Sugija, mempunyai kebiasaan merokok maka itu akan memiliki efek tular terhadap penonton. Misalnya “Kyai saya atau Pastur saya melakukan seperti ini atau itu”, berarti saya bisa melakukan hal yang sama. Memang tidak mudah untuk bisa mendamaikan antara hal tadi, kalau insan film tentu keberatan karena pribadi tertentu tanpa rokok akan menghilangkan karateristik orang yang bersangkutan. Bahwa itu akan melanggar kebebasan berekspresi bagi pekerja seni pada khususnya, tetapi di sisi lain harus disadari juga bahwa kesenian lewat tokoh-tokoh tertentu memiliki efek yang besar (efek tular), terutama tokoh. Tak terkecuali anak-anak, dalam kasus yang lain kalau seorang 44

tokoh yang kredibel tiba-tiba beropini tentang A, yang semula orang ragu untuk menyampaikan itu, tapi punya keberanian, orang menjadi lebih yakin lagi, kekuatan tokoh itu luar biasa. Contohnya, dalam posisi ketika orang ragu tidak setuju BBM naik, tapi ketika ada tokoh kredibel seperti Rizal Ramli atau Kwiek Kian Gie menyampaikan BBM tidak perlu naik karana berbagai alasan, maka orang akan semakin yakin, karena ada patron yang punya sikap sama. Ini yang tidak mudah, dimana pemerintah dan pekerja seni mempunyai argumen yang kuat. Pasal 39 PP No. 109 Tahun 2012 yang menyebut mengenai larangan menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok, dan sebagainya. Pasal ini merupakan “kemenangan masyarakat kesehatan”. Kalau industri rokok keberatan terhadap isi pasal ini, terbuka jalur hukum untuk menggugatnya (judicial review) ke MA.

13. Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 49 sampai dengan Pasal 51) Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 PP No. 109 Tahun 2012 menyebut tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berisi tentang: 1) Pengaturan kawasan mana saja yang disebut sebagai KTR; 2) Terdapat sanksi pidana dan denda terhadap yang melanggar; 3) Ruang merokok (smoking areas). Bunyi Pasal 51 (2) : Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 juga merupakan bentuk dari pelanggaran hak-hak sipil warga negara. Seluruh rumusan pada Pasal 49 s/d Pasal 51 ada kecenderungan hendak memperluas memanipulasi makna yang terkandung di setiap kalimat, sehingga bisa diterjemahkan 45

pada aspek-aspek lain dalam kehidupan terutama yang berkaitan dengan merokok yang menggunakan bahan baku tembakau. Dalam kaitan dengan istilah KTR yaitu Kawasan Tanpa “Rokok”, kata rokok dalam kaitan dengan “orang merokok” pada suatu ketika bisa mengarah pada upaya “kriminalisasi” terhadap para perokok. Merokok terutama rokok yang dibuat dari bahan baku tembakau bisa dianggap suatu tindak pidana. Sejalan dengan hal itu, kawasan tanpa rokok juga bisa membawa kearah timbulnya kelompok “in group” dan “out group” dalam kehidupan masyarakat yang konsekuensinya akan timbul “labeling” bahwa kelompok satu lebih baik bila dibanding dengan kelompok yang lain. Hal ini sama dengan memecah-mecah sistem sosial yang ada (segregasi), yang seharusnya dibina dalam hubungan yang terintegrasi. Adanya delegasi dari Peraturan Pemerintah (PP) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan daerah (Perda) jelas ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Pasal 50 ayat 1 merupakan pasal krusial yang memberikan keluasan penafsiran sepanjang keinginan penguasa, hal ini karena pasal tersebut berisi: Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: 1) Fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Tempat proses belajar mengajar; 3) Tempat anak bermain; Tempat anak bermain adalah hamparan yang tidak terbatas, alam bebas juga merupakan tempat bermain anak-anak. 4) Tempat ibadah; Pada dasarnya bumi ini adalah tempat beribadah, hal ini berbeda dengan rumah ibadah. 46

5) Angkutan umum; 6) Tempat kerja; dan Tempat kerja juga merupakan ruang yang luas, seperti ruang kerja buruh tani, kuli, dan tukang becak adalah alam luas, begitu juga tempat umum. 7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Orang menafsirkan kawasan itu bisa sangat luas, apalagi diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dia bisa menganggap seluruh kabupatennya adalah kawasan. Harus ada parameter yang jelas yang disebut sebagai kawasan itu. Kalau benar yang diatur adalah asap rokok, maka istilahnya perlu diubah menjadi KTAR, yaitu Kawasan Tanpa Asap Rokok. Gedung tanpa asap rokok, jadi jelas tempat-tempat orang berkumpul dalam waktu lama. Gedung itu beroperasi dari jam 09.00 s/d 17.00 WIB, harusnya diberi koridor dengan disediakan tempat merokok dengan ketentuan ada exhaust fan, berapa kali berapa meter persegi, tingkat kenyamanannya, itu seharusnya dibuat aturan, diserahkan kepada pemilik gedung, pemerintah hanya memberi koridor, luasan dan sebagainya. Kembali pada hakikat cara berfikirnya pemerintah. Pemerintah itu menganggap bahwa merokok itu merugikan kesehatan, sama halnya dengan pelacuran merusak moral. Sehingga kenapa pelacuran itu dilokalisasi supaya memang tidak ada interaksi dengan manusia, orang kalau mau melakukan itu perlu melakukan upaya tertentu. Yang ditekankan adalah kepastian mengenai lokasi-lokasi apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas itu. Itu perbandingan yang tidak tepat, maka sebetulnya yang lebih pokok perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam PP itu tadi harus disebutkan secara eksplisit di sini, tidak boleh bias. 47

Mengenai yang lain-lain, seperti bandara, itu sebetulnya ruang publik, pada sistuasi seperti itu justru pengadaan tempat-tempat khusus tadi melindungi, karena seharus tempat-tempat tadi dibikin steril, seperti rumah sakit, kalau ada rumah sakit memberi tempat khusus seperti itu justru merupakan pelanggaran. Oleh karena itu lebih baik dibuat aturan yang lebih eksplisit. Mana yang betul-betul kawasan itu tidak diperbolehkan sama sekali, dan mana yang diperbolehkan, sehingga ada kepastian. Aturan itu harus memiliki dimensi universalitas bukan karena ada tekanan. Kalau ada kelompok yang memiliki perhatian tertentu dan menekan pemerintah secara terus menerus, kemudian pemerintah harus mengeluarkan itu, karena subtansinya adalah itu harus dilakukan kepada semua komunitas yang menurut pemerintah atau ukurun umum atau publik yang akan membahayakan maka dia akan terkena aturan yang sama. Yang selama ini terjadi persoalan hanya pada komoditas rokok semata, sementara aneka komoditas lain dibiarkan, karena adanya tekanan kelompok tertentu untuk pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu. Minuman bersoda misalnya, itukan sebenarnya tidak boleh untuk anakanak, karena merusak gigi, merusak kesehatan dan sebagainya. Tapi ini lepas dari aturan.

14. Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayahnya Dengan Peraturan Daerah (Pasal 52) Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 memberi amanat lebih jauh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah. Bunyi pasal 52 adalah, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”. 48

Bunyi Pasal ini adalah “Cacat Prosedur” karena menyimpangi dari hierarkis perundang-undangan. “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”, hal ini bukan kewenangan dari Peraturan Pemerintah, namun kewenangan dari Undang undang, jadi PP ini adalah cacat hukum dan sepatutnya dibatalkan. Peraturan Daerah tidak dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah, tetapi harus diproses bersama lembaga legislatif di daerah (DPRD). Selain itu ditinjau dari sudut pembuatan perundang-undang di Indonesia, UndangUndang No. 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (1) telah ditetapkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materinya mengatur penerapan (menegakan) suatu Undang-Undang yang tidak sama dengan “Instruksi Presiden” untuk mengatur kelembagaannya termasuk pemerintah daerah. Jadi ketentuan dalam pasal 52 terlalu jauh dan memasuki kewenangan lembaga lain (legislatif) di daerah (DPRD). Banyak kepala-kepala daerah yang menafsirkan kawasan itu. Kawasan apa yang mau mereka jadikan sebagai kawasan tanpa rokok. Bisa jadi misalnya ini menjadi celah terhadap tindakan-tindakan yang tidak efektif, misalnya karena persoalan politik, lalu dia bisa saja men-tanpa asap rokokkan wilayah-wilayah yang memang bukan konstituennya, padahal konstituennya rata-rata merokok. Sebagai contoh, apabila kita meminta Pemerintah Daerah untuk membuat kawasan daerah tanpa asap rokok. Pemda bisa memilih-milih 49

kawasan mana, ini ada kawasan yang membuat kontribusi finansial lebih dari pada kawasan lainnya misalnya, atau misalnya ada kawasan pertokoan dimana mereka tidak mau kalau ada larangan merokok, karena mereka harus menyediakan sendiri tempat-tempat merokok dan sebagainya. Karena parameternya tidak jelas lalu menjadi diskresinya Bupati/walikota, diskresi gubernur. Dan diskresi ini karena tidak ada aturan yang jelas, tidak ada spesifikasinya, lalu menjadi subjek dari loby-loby financial. Itu yang wajib bila diterapkan Pemerintah Daerah. Terlalu berlebihan, dipaksakan dan cenderung tidak memikirkan resiko-resiko tambahan beban pemda yang didelegasikan. Ada resiko finansial juga, ada anggaran operasional untuk Satpol Pamong Praja, kalau Satpol PP tadinya mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL), sekarang mengawasi orang merokok juga. Bisa dijadikan sebagai self campaign, tapi kampanye yang diskriminatif. Jadi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak mempunyai prestasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dijadikan alat untuk menaikan pretasinya. Caranya dengan menggeser titik-titik kampanyenya, peduli kesehatan, membuat kawasan tanpa rokok, padahal kalau kita cek efektifitasnya, artinya berapa orang yang terkena peraturan itu, sanksinya apa? Denda atau apa. Denda masuknya berapa? Paling berlaku satu-dua minggu selanjutnya? Padahal biaya untuk memobilisasi orang untuk mengawasi tidaklah sedikit. Jangka waktunya tidak berlangsung lama. Sebagai contoh kita ambil negara Singapura yang sudah mapan, karena semuanya titik dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Namun bagaimana dengan kota-kota di Indonesia. Belum biaya operasional Satpol PP. Ini akan ada konsekuensi politik, pengkampanyean kepala daerah yang peduli kesehatan hanya karena tidak punya prestasi. Terus diskriminasi wilayah berdasarkan kepentingan politik, itu akan terjadi.

50

Jadi Peraturan Pemerintah tidak perlu mendelegasikan pada Pemerintah Daerah untuk membuat aturan lagi. Pemerintah Daerah dalam menjalankan PP itu tidak boleh menjalankan dengan cara pandang daerah.

15. Kesimpulan Umum: Pendapat Ahli Berdasarkan Prinsip Disiplin Ilmu Masing-Masing Secara umum, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 adalah Produk Hukum “Gegabah”, yang hanya melihat produk tembakau dalam kaitannya dengan dimensi kesehatan saja. Padahal dalam dimensi kesehatan pun masih debatable tentang manfaat dan kerugiannya. Peraturan Pemerintah tersebut tidak melihat kaitan struktural tentang produk tembakau yang tidak saja berdimensi kesehatan melainkan juga dimensi soial, ekonomi, politik bahkan juga dimensi peradaban dan kebudayaan nusantara. Ditinjau dari teori resiko (risk theory), merokok beresiko terhadap kesehatan masih dalam bentuk persepsi, belum resiko nyata. Berbeda dengan jika rokok memang sudah membunuh sekian juta orang. Jadi, resiko rokok terhadap kesehatan masih dikategorikan resiko yang dipersepsikan (perceived risk) belum real, sehingga pengaturan rokok berdasarkan PP ini, tidak tepat, kecuali resiko ini sudah manifes, resiko ini betul-betul sudah secara akademik terbuktikan, yang dalam kenyataan sangat sulit. Jurnal-jurnal kesehatan belum terlalu banyak mengupas hal ini. Harus ada pertanggung jawaban akdemik ilmiah yang memadai, sebelum diundangkan. Bukan yang meyakinkan masyarakat ini sungguh bersiko, bukan akan menjadi. Data-data scientific pendukung ini sangat lemah,

51

sangat terbatas, yang ada akhirnya mitos, yang ada generalisasi, yang kemudian menciptakan ketakutan massal yang tidak berdasar. Lalu ini dijadikan alasan untuk dijadikan aturan. Jadi kecemasan yang dibuat, kecemasan yang dikonstruksi sebenarnya, bukan kecemasan sungguhan. Orang yang terkena serangan jantung karena rokok atau karena dia kurang olah raga, bagaimana membuktikannya? Seberapa besar kontribusi nikotin terhadap serangan jantung dibandingkan dengan makan berlemak yang membuat sumbatan di pembuluh darah itu disebabkan oleh nikotinnya atau karena konsumsi lemaknya. Tidak bisa orang membuat hukum berdasarkan kecemasan. Kecemasan ada sesuatu yang bakal terjadi. Misalnya aturan emisi, sudah ada data-data ilmiah, permukaan laut di kutub utara itu sudah hilang sekian persen, itu ada data-datanya ada bukti-buktinya, bukti ilmiah, ada ratusan jurnal yang menulis tentang hal itu Suatu aturan bukan sekedar dibuat berdasarkan apa yang disangkakan menjadi resiko, tapi harus didasarkan pada resiko yang sungguh-sungguh real. Resiko nyata tidak bisa dengan mengatakan bahwa ada 4000 zat adiktif, harus betul-betul dibuktikan satu per satu memiliki dampak terhadap kesehatan, dibuktikan betul secara rinci, secara detail, baru kemudian dijadikan Peraturan Pemerintah. Kita tidak bisa membuat undang-undang berdasarkan resiko yang dicemaskan. Secara sosiologi, Peraturan Pemerintah PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan pada hakekatnya menggeser tatanan kehidupan tradisional ke modern dari kebudayaan masyarakat yang bersifat komunal (falsafah oriental) ke kehidupan masyarakat yang bersifat individual (falsafah oksidental). Rokok tradisional dapat dikaji dari dua sudut pandang. Pertama, dari proses pembuatan rokok di dalam masyarakat baik 52

dikerjakan secara individual maupun oleh pabrik, seluruh bahan bakunya bersifat alami. Artinya, rokok tidak dibuat dari satu bahan, tetapi dihasilkan/kombinasi dari beberapa bahan lain (klobot/daun jagung, cengkeh) yang masing-masing merupakan mata pencaharian dari masyarakat. Penyatuan bahan-bahan itu menjadi rokok menggambarkan adanya suatu hubungan sosial yang saling melengkapi atau kehidupan yang saling berkontribusi yang disebut sebagai kehidupan komunal.Inilah cermin dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kedua, nilai guna rokok dalam kehidupan masyarakat. Di daerah pedalaman masyarakat menggunakan rokok sebagai alat sesaji (ritual); rokok juga digunakan sebagai sarana keakraban dalam pergaulan; dan rokok juga digunakan sebagai sarana penghangat tubuh terutama bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan. Jadi, rokok tidak sekedar sebagai produk materi akan tetapi memiliki nilai sosial budaya yang khas bagi masyarakat Indonesia. Dari produk rokok tradisional yang berbahan baku tembakau dan cengkeh pada dasarnya merupakan produk kebudayaan komunal. Jika hasil budaya dari masyarakat Indonesia tersebut dihilangkan maka sama dengan menghilangkan budaya dasar bangsa Indonesia. Secara normatif, PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan dalam hal pembuatanya dalam proses hukum hampir tidak memperhitungkan kondisi pranata sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Jika keluarnya PP tersebut selain untuk menegakkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 juga dimaksud untuk mengubah tata cara kehidupan masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern, maka faktor penting yang perlu diperhitungkan lebih dahulu adalah masalah ideologi dan pendidikan bangsa Indonesia. 53

Upaya perubahan masyarakat melalui jalan undang-undang memang dapat dilakukan (law as a tool of social engineering), namun hal itu perlu memperhatikan kondisi sosial, seperti (1) Compliance, yaitu dapat memenuhi harapan masyarakat akan adanya imbalan untuk menghindari hukuman yg mungkin dikenakan bila seseorang melanggar ketentuan; (2) Identification, mengarahkan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah bukan karena takut terkena sanksi, tetapi memahami dan menghargai nilai intrinsiknya dari suatu peraturan; (3) Internalization, kepatuhan warga masyarakat tahap kaidah telah melembaga dalam dirinya. Karena itu Penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan perlu memperhatikan basis-basis dalam kehidupan masyarakat, yaitu: Hukum atau peraturan bukan sekedar “alat” yang dapat dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu, akan tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Dalam kasus konsumsi tembakau (khususnya) di Indonesia akhirakhir ini, ada dua konstruksi sosial yang berjalan bersamaan. Pertama, adalah konstruksi sosial yang menganggap mengkonsumsi rokok tidak berdampak buruk pada kesehatan. Konstruksi sosial kedua, adalah lawan dari yang pertama. Singkat kata, persoalan rokok bukan semata-mata soal kesehatan, namun juga masalah sosial, mirip-mirip dengan kasus konsumsi pinang, di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, tradisi warga Papua yang biasa mengunyah buah pinang. Selain karena tradisi, mengunyah pinang adalah untuk memelihara gigi, jadi berfungsi seperti pasta gigi. Dalam kadar tertentu mengunyah pinang juga memberi kenikmatan bagi pemakainya, layaknya orang yang mengonsumsi rokok atau (bahkan) ganja, pemakai bisa merasakan 54

halusinasi (fly). Cuma yang jadi masalah, kebiasaan mengunyah pinang ini menimbulkan limbah dari pemakainya, berupa air liur berwarna kemerahan, yang sering dibuang di sembarang tempat, bahkan di tempattempat yang sangat disiplin dalam hal kebersihan, seperti di bandara dan hotel. Dari segi konstitusi, maka: 1) PP ini tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 2) PP ini bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 45; 3) PP ini tidak sejalan dengan pasal 33 UUD 45; 4) PP ini tidak sejalan dengan pasal 27 UUD 45. Dengan demikian PP ini layak untuk dibatalkan. Pemerintah selayaknya harus: 1) memberikan perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya; 2) Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Para pecandu rokok umumnya tidak terlalu khawatir terhadap kandungan produk tembakau, termasuk pada kretek. Para pecandu rokok umumnya memiliki anggapan, tingkat bahaya kandungan dalam rokok masih “di bawah ambang batas”, kecuali kalau memang terbukti, bahwa kandungan dalam rokok itu memang benar-benar racun yang mematikan, yang tingkat ancamannya setara arsenik atau sianida. Pada titik ini perlunya sosialisasi ke masyarakat soal bagaimana para perokok harus berperilaku, semisal dengan cara menghisap rokok di tempat yang telah disediakan. Rasanya sosialisasi, dengan pendekatan 55

persuasif ke masyarakat lebih efektif ketimbang pendekatan hukum, berupa pemberian sanksi bagi yang merokok di sembarang tempat. Ini bisa dilihat dari banyaknya perda (peraturan daerah) soal KTR (kawasan tanpa rokok) dan pemasangan iklan media luar ruang, yang tidak berjalan, sementara eksekusinya juga sulit ketika diterapkan di lapangan. Bagaimana mungkin diterapkan, karena kebiasaan merokok itu sudah demikian kuatnya di masyarakat kita. Termasuk petugasnya sendiri (Satpol PP), juga pecandu rokok, hingga diliputi kegamangan saat operasi di lapangan. Dan lagi pro dan kontra soal rokok ini sudah menjadi isu nasional, jadi kurang tepat bila PP No. 109 Tahun 2012 ini didelegasikan pada perda. Dikhawatirkan masing-masing daerah memiliki persepsi sendiri-sendiri, dan ini sudah terjadi. Sehingga peraturan yang muncul menjadi beragam, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Sekeras apa pun peraturan juga akan sia-sia bila pada akhirnya akan sulit dijalankan. Karena itu seluruh perda terkait KTR dan pemasangan iklan media luar, perlu ditinjau ulang. Industri rokok memang berkepentingan dengan memasang iklan di media, baik di media elektronik, cetak, dan media luar ruang. Namun niat dari perokok, beserta lingkungan lebih menentukan. Tanpa iklan pun, kalau seseorang memang berniat menghisap rokok, dia akan tetap menghisap.

56

BAB III PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pedoman Wawancara 1. Konsideran PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi produk tembakau terutama rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam produk tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Pernyataan yang termuat pada konsideran dalam pandangan kami merupakan judgement tanpa pertanggungjawaban akademis atau tanpa pembuktian ilmiah. Dalam PP No. 109 Tahun 2012 pasal 22 juga tidak dijelaskan lebih jauh tentang hal tersebut. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut di atas?

2. Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor 57

rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan tersebut?

3. Pasal 7 ayat 2 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau. Dalam pandangan kami, bunyi pasal ini berpotensi akan melahirkan aturan-aturan lain yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah tentang diversifikasi untuk menghadang produk kretek dari tembakau, dan menurut kami pasal ini ada unsur peniadaan kretek yang merupakan warisan budaya nusantara. Pasal ini juga sangat kontradiktif dengan kenyataan dimana semakin tingginya peningkatan impor tembakau. Dengan adanya diversifikasi penanaman ini sama sekali tidak mempertimbangkan nilai ekonomis dari petani. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut?

4. Pasal 8 huruf d d. Kawasan tanpa rokok Penjelasan Huruf d 58

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Menurut pandangan kami, merokok atau tidak merokok adalah hak setiap individu sesuai dengan keputusan MK, Putusan No. 57/PUUIX/2011. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal itu?

5. Pasal 12 ayat 1 (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” antara lain penambah rasa, penambah aroma, dan pewarna. Cengkeh, klembak, atau kemenyan tidak termasuk bahan tambahan, melainkan bahan baku. Dalam pandangan kami, produk krektek adalah, selain kombinasi tembakau dan cengkeh juga merupakan senyawa dari racikan berbagai bahan rempah (herbal) seperti kayu manis, kapulogo dan lain sebagainya. Resep ini lazim kita kenal dengan istilah “saos”. Dengan adanya pelarangan menambah bahan tambahan sudah tentu akan berdampak pada perubahan cita rasa (taste) khas produk rokok kretek. Ini berarti juga sebuah eliminasi terhadap kekhasan produk (tradisi) kretek yang eksistensinya sudah berlangsung lebih dulu daripada eksistensi kretek sebagai warisan budaya nusantara. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang hal tersebut di atas? 59

6. Pasal 14-18 Peringatan Kesehatan pada bungkus rokok dengan gambar serta perubahan peringatan teks yang berisi tentang : 1. Kewajiban mencantumkan peringatan teks dan gambar pada bungkus rokok; 2. Prosentase besaran ukuran gambar dan lokasi penempatan pada bungkus rokok; 3. Varian gambar dan jangka waktu perubahan gambar. Dalam pandangan kami : 1. Model peringatan gambar sebaiknya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, yaitu dengan gambar yang tidak bersifat verbal, tidak vulgar dan mengerikan (model Canada), sehingga dapat merupakan simplifikasi dan generalisasi sebab-sebab munculnya penyakit yang seolah-olah adalah karena rokok; 2. Peringatan kesehatan berupa gambar pada produk tembakau bersifat over-excessive (over exaggeration), terkesan sangat mengadaada dan diskriminatif. Sejauh ini tidak ada bukti konkrit yang menyatakan dan menunjukkan bahwa peringatan bergambar dapat secara efektif menurunkan tingkat konsumsi rokok. Di samping itu, penggunaan gambar dapat merusak konsep dan desain kemasan serta melanggar kebebasan berekspresi sebagai bagian nalar strategi marketing sebuah produk. 3. Peringatan gambar diterapkan sebesar 40 % yang diletakkan pada sisi depan dan belakang bungkus rokok, selain mengganggu hak berekspresi sebagai industri dan produk yang legal, lebih jauh

60

tentu akan membebani biaya produksi. Terlebih pengaturan satu merek rokok dengan 5 varian gambar yang diganti secara periodik akan menyulitkan secara teknis pencetakan serta menambah biaya produksi. Ini sekaligus juga menimbulkan keraguan konsumen akan keaslian produk rokok. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut?

7. Pasal 20-22 Peringatan teks dalam PP No. 109 Tahun 2012 : “Tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker” Dalam pandangan kami, perubahan peringatan ini memberatkan, karena dapat menjadi titik masuk diberlakukannya penerapan peringatan gambar dalam bentuk ‘vulgar’ yang dapat merupakan generalisasi serta menjustifikasi munculnya semua penyakit disebabkan rokok. Pencantuman pernyataan ini bersifat over-excessive (over exaggeration) mengingat bahwa selama ini pada kemasan rokok telah dicantumkan sederatan informasi lengkap yang meliputi: informasi mengenai kadar tar dan nikotin, peringatan kesehatan berupa tulisan, dan pernyataan larangan penjualan kepada anak-anak dan perempuan hamil. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut di atas?

8. Pasal 24 Berisi perlakuan hukum yang berbeda bagi perusahaan yang memiliki 61

sertifikasi merek atas produknya dan yang belum atau tidak memiliki sertifikasi merek. Dalam pandangan kami, pasal 24 adalah ketentuan yang melarang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, serta kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan kepribadian, ataupun kata-kata lain dengan arti yang sama. Akan tetapi, dikecualikan pada produk yang sudah bersertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam skala industri rokok besar, ketentuan tersebut jelas akan dapat direalisasikan dengan mudah. Karena industri rokok besar jelas sudah pasti atau memiliki kemudahan untuk membuat sertifikat merek untuk setiap produknya. Namun tidak demikian dengan skala industri rokok menengah-kecil. Jelas, disini yang dirugikan adalah industri rokok menengah-kecil, dimana umumnya tidak mempunyai sertifikat merek, sehingga akan berimplikasi kalah bersaing dengan industri rokok besar. Dengan begitu secara tidak langsung ketentuan tersebut merupakan bentuk monopoli industri besar untuk menguasai pasar dengan cara aturan promosi yang dibuat tidak seimbang. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut?

9. Pasal 17 Ayat (a) Pengendalian iklan Bunyi pasal: Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk

62

gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan atau 15 % (lima belas persen) dari total luas iklan; Dalam pandangan kami, ketentuan untuk memasukkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan pada iklan audio-visual sedikitnya 10 persen dari total durasi tayang jelas bersifat over-excessive. Klausul ini terkesan mengada-ada. Disamping itu, penggunaan peringatan gambar dapat merusak konsep dan desain iklan sekaligus melanggar kebebasan berekspresi. Juga tanpa terkecuali, penerapan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan yang mengambil besaran 15 persen pada total luas iklan. Ketentuan ini jelas terasa tendensius dan mendiskriminasi sektor usaha Industri Hasil Tembakau (IHT). Muncul kesan ada upaya yang meerupakan simplifikasi dan generalisasi seluruh gejala penyakit masyarakat modern secara umum disebabkan bersumber dari konsumsi tembakau. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal tersebut di atas?

10. Pasal 34 Ketentuan yang member amanat lebih jauh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur iklan produk tembakau di media luar melalui Peraturan Daerah Bunyi pasal: Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah daerah. Dalam pandangan kami, norma yang didelegasikan oleh Pasal 34 adalah tidak tepat dan secara hokum adalah cacat moral. Pasalnya sesuai dengan tata kaidah hirarki perundang-undangan, Peraturan 63

Pemerintah (PP) adalah domain eksekutif yang tidak mungkin mendelegasikan sebuah norma kepada Peraturan Daerah. Bagaimanapun, Perda adalah Undang-undang Daerah; keberadaannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah (PP). Pemberian delegasi kepada Pemerintah Daerah hanya boleh dilakukan melalui Undangundang dan bukan Peraturan Pemerintah. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal itu?

11. Pasal 35-37 Larangan iklan dan sponsorship untuk acara atau kegiatan dengan mencantumkan logo, brand image, dan identitas CSR sebuah perusahaan. Dalam pandangan kami, ini jelas sangat bermaksud membatasi ruang gerak eksistensi industri tembakau, bahkan cenderung tendensius dan mendiskriminasi. Sebab, umum kita ketahui ada kelaziman ‘tradisional’ penggunaan nama perusahaan dan nama produk (baca: merek dagang) dengan menggunakan satu nama yang sama. Dengan begitu ketentuan pelarangan nama merek dagang atau nama perusahaan —yang seringkali keduanya adalah nama yang sama– baik itu dalam kegiatan sponsorship maupun tanggung jawab social perusahaan (CSR), sudah tentu merpakan pembatasan yang diskriminatif terhadap ruang gerak wirausaha sektor industri tembakau. Keberadaan industri hasil tembakau dalam menggerakkan sektor ekonomi lain di Indonesia sudah terbukti. Terutama sebagai penggerak pada sektor industri kreatif dan penyelenggaran even-even olahraga. Sektor ekonomi kreatif, terutama seni pertunjukan (musik, 64

teater, tari) baik kontemporer ataupun tradisi adalah sektor utama yang menggantungkan uluran tangan industri tembakau. Tidak ada industri lain yang menggerakkan sektor ini. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal ini?

12. Pasal 39 Larangan menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan segala informasi tentang produk tembakau melalui media cetak, media penyiaran dan media teknologi informasi. Dalam pandangan kami, tidak berbeda halnya dengan dunia olahraga. Dalam hal ini terutama olahraga yang sedikit peminatnya atau olahraga popular tetapi penuh resiko sebagai sebuah bisnis. Olahraga ekstrim dan olahraga otomotif tanpa didukung oleh sponsorship dan publikasi yang luas dari industri hasil tembakau tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Peranan industri rokok tidak bisa dilihat hanya dari sekedar memberikan sejumlah dana dalam even olahraga tetapi bagaimana sponsor dapat memberikan efek yang sangat besar dalam memasyarakatkan olahraga yang belum banyak mendapatkan perhatian di Indonesia. Olahraga basket yang dulu begitu popular ketika masih di bawah brand merek rokok kini popularitas olahraga tersebut di Indonesia menurun drastis. Pada pasal 39 PP No. 109 Tahun 2012 disebutkan bahwa larang menyiarkan atau menampilkan gambar atau foto orang sedang merokok, bungkus rokok, batang rokok dan asap rokok. Harian 65

Kompas dalam Rubrik Fokus yang terbit pada hari Jumat 1 Februari 2012 telah jelas disebutkan bahwa tafsir dari pasal tersebut adalah pelarangan untuk menampilkan gambar orang merokok seperti dalam film Soegija karya Garin Nugroho. Pelarangan dalam PP No. 109 Tahun 2012 sudah merujuk kepada satu manipulasi visualisasi fakta melalui media penyiaran baik itu film maupun foto. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal itu?

13. Pasal 49-51 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berisi tentang: 1. Pengaturan kawasan mana saja yang disebut sebagai KTR; 2. Terdapat sanksi pidana dan denda terhadap yang melanggar; 3. Ruang merokok (smoking areas). Bunyi pasal 51 (2) : Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Dalam pandangan kami : 1. Terdapat ketidaktepatan penggunaan istilah “KTR” (Kawasan Tanpa Rokok). Istilah yang tepat menurut kami adalah “KTAR” (Kawasan Tanpa Asap Rokok). Hal ini karena pengaturan KTR ditujukan pada asap rokok, bukan pada rokok sebagai barang. 2. Istilah KTR selain berbeda pengertian dan sasarannya dibanding

66

KTAR, juga untuk menghindari munculnya penafsiran bahwa orang yang membawa rokok di wilayah “KTR” meskipun tidak menyalakan rokok, dapat dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam PP tersebut. 3. Penetapan kawasan tanpa (asap) rokok pada pasal 50 poin (g), dinyatakan: “tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”. “Tempat lain yang ditetapkan” memiliki makna yang luas dan dapat mendorong penetapan pelarangan merokok di semua kawasan di luar yang telah disebut. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, frase tersebut juga menyulitkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan dilarang merokok. 4. Konsepsi pengadaan fasilitas ruang merokok ini jelas mendudukkan masyarakat perokok sebagai “warga kelas dua” (second class citizen). Sementara ini, dalam beberapa kasus di beberapa tempat kerja atau umum, keberadaan tempat khusus untuk merokok terlihat sangat tidak memadai. Alih-alih berharap beroleh kenyamanan, bahkan fasilitas ruang merokok cenderung terkesan dibuat sempit dan kumuh. 5. Padahal dengan piranti kemajuan sains dan teknologi sebenarnya masih memungkinkan dibuat tempat khusus merokok di dalam gedung. Misalnya dengan menggunakan exhaust fan yang besar untuk membuat system sirkulasi udara yang baik. Selain itu, fasilitas ruang merokok ini bisa mengambil lokasi pada bagian sisi gedung paling luar atau lantai paling atas sebuah bangunan, sehingga penggunaan teknologi exhaust fan pada sistem sirkulasi udara sebuah gedung dapat berfungsi maksimal.

67

6. Disini apa yang mesti dicatat adalah, bahwa sumbangan langsung konsumen produk tembakau pada konstribusi pemasukan Negara (APBN) melalui mekanisme cukai, total nilainya sangat besar. Sehingga tidak sepantasnya Pemerintah justru membuat regulasi yang mendiskreditkan eksistensi para konsumen produk tembakau sebagai “warga kelas dua”. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal itu?

14. Pasal 52 Ketentuan yang memberi amanat lebih jauh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah Bunyi pasal: Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah Dalam pandangan kami, Norma yang didelegasikan oleh Pasal 52 adalah tidak tepat dan secara hukum adalah cacat formal. Pasalnya sesuai dengan tata kaidah hirarki perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP) adalah domain eksekutif yang tidak mungkin mendelegasikan sebuah norma kepada Peraturan Daerah. Bagaimanapun, Perda adalah Undang-undang Daerah, sehingga keberadaannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah (PP). Pemberian delegasi kepada Pemerintah Daerah hanya boleh dilakukan melalui Undang-undang dan bukan Peraturan Pemerintah. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hal itu? 15. Secara umum berdasarkan Prinsip Disiplin Ilmu Bapak/Ibu, 68

bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan ini?

Transkrip Hasil Wawancara 1. Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jawaban Pertanyaan No. 1 Saya sendiri memang pernah membaca hasil-hasil penelitian soal rokok, meski saya sendiri lupa, karena membaca hal itu hanya dari laporanlaporan berita yang disarikan dari hasil penelitian. Saya rasa kalau poin pentingnya saya kira sebaiknya dalam PP itu jika memang mengutip dari sumber-sumber penelitian tertentu disebutkan saja sumbernya, sehingga pernyataan yang dibuat itu ada dasarnya secara akademik. Toh mencari sumber tidak sulit, banyak sekali hasil penelitian yang disampaikan itu, namun alangkah lebih baik sumber-sumber yang dikutip itu dari hasil penelitian yang kredibel dari insitusi-institusi yang layak untuk dipercaya, yang memiliki reputasi bagus dari sisi akademik. Jawaban Pertanyaan No. 2 Tentu saja iklan menjadi salah satu instrumen untuk mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan tertentu. Saya kira itu bukan hanya kasus di komoditas rokok, tapi hampir pada semua komoditas. Iklan memiliki daya pengaruh yang besar, hanya tentu seseorang melakukan melakukan tindakan itu bukan hanya dipengaruhi iklan. Setiap komoditas memiliki

69

karakteristik yang spesifik, dalam kaitannya dengan seseorang itu melakukan tindakan konsumsi atau pembelian. Dalam kasus rokok saya kira banyak faktor, ada iklan ada pengaruh dari pergaulan, dalam hal ini juga lingkungan, faktor pendidikan dan yang tidak boleh dilupakan saya kira norma-norma dimana anak tersebut tumbuh dalam keluarga. Seperti saya, misalnya, lingkungan saya itu lingkungan dari kecil sampai dewasa adalah lingkungan dimana semua orang biasa merokok. Jadi, merokok itu menjadi sesuatu yang lumrah, tapi orang tua saya melarang keras anaknya untuk merokok, norma yang dianut orang tua saya dijadikan menjadi aturan main dalam keluarga saya sehingga itu tidak memungkin saya melakukan tindakan merokok, meskipun lingkungan saya seperti itu dan meski iklan saya terima. Kalau saya ingin merokok, pasti saya harus mencuri kesempatan. Saya kira itu dan mungkin banyak faktor lain. Jawaban Pertanyaan No. 3 Saya kira gini, diversifikasi itu bahasa logis dalam ekonomi sebetulnya. Semua komoditas itu sebetulnya bisa dibikin dalam aneka rupa produk olahan. Mengapa diversifikasi perlu dalam kegiatan ekonomi? Minimal karena dua pertimbangkan, yang pertama mempertimbangkan nilai tambah, tentu pelaku ekonomi akan memilih diversifikasi kepada komoditas yang memberikan nilai tambah lebih besar, itu rumus bakunya di ekonomi. Dia tidak mungkin akan melakukan pengelolahan untuk komoditas yang nilai tambahnya kecil karena tidak menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua diversifikasi komoditas itu, untuk mencegah agar kalau misalnya pada komoditas yang bersangkutan itu tiba-tiba selera masyarakat berubah, ada krisis atau apapun sebabnya sehingga permintaan terhadap produk itu tiba-tiba hancur maka dia masih memiliki cadangan pada komoditas lain. Dalam konteks tembakau ini, cara berfikir pemerintah adalah bahwa ketika itu dilakukan diversifikasi maka tembakau tadi itu 70

bisa dimanfaatkan untuk komoditas yang dari sisi kesehatan lebih tidak “merusak” seperti judgment yang dipakai pemerintah, misalnya kan itu bisa dilakukan untuk komoditas sabun maupun yang lain, nah kerangka itu yang dipakai oleh pemerintah. Tapi menurut saya begini diversifikasi mestinya betul-betul diarahkan bagi kesejahteraan petani tembakau. Dalam struktur industri rokok yang ada di Indonesia, nisbah ekonomi kepada petani yang paling kecil dibanding pelaku ekonomi yamg lain. Kalau misalnya ada diversifikasi tadi itu harusnya orientasinya pada kesejahteraan petani itu yang paling utama saya kira. Jawaban Pertanyaan No. 4 Jadi definisinya hak asasi manusia itu adalah setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki hak untuk mendayagunakan seluruh pikiran dan keinginannya yang membuat eksistensi dia itu nampak. Nah itu saya kira garis yang kita semua tidak bisa menolak, pagarnya adalah selama itu tidak melanggar hak asasi orang lain, selama itu tidak merugikan kepentingan pihak lain. Kenapa pemerintah membuat peraturan itu semacam itu, saya kira berangkat dariawal pertanyaan itu tadi itu, bahwa pra sikap pemerintah memberikan judgment bahwa rokok itu membahayakan bagi kesehatan, sehingga ketika seseorang merokok ada orang lain yang akan terkena itu, yang ada sekelilingnya. Artinya dia diberikan kesempatan tetap memiliki haknya tetapi dipastikan hak nya itu tidak merugikan kepentingan orang lain. Saya kira posisi dari kebijakan itu adalah dalam kerangka yang semacam itu, mengenai soal apa tadi itu yang kedua, (Pengaturan Kawasan tanpa rokok dan penjelasannya), iya saya rasa itu bagian dari cara berfikir pemerintah, memang dalam beberapa aspek kan kita menjumpai ada beberapa orang yang sebal, yang diangkutan umum, atau diruangan tertentu diruangan umum, ada keluarga tertentu yang membawa anak kecil yang kemudian terpapar dari 71

asap rokok mereka menunjukan ekspresi yang kesal, konteksnya saya kira semacam itu Pertanyaan tambahan: ada kalimat dan tempat lain yang ditentukan dan kemudian sejumlah daerah lalu kan dimandatkan kepada daerah untuk mengatur itu terdapat unsur yang dianggap berpotensi melakukan “ kriminalisasi”? Jawaban: saya setuju bahwa sebaikmya lokasi-lokasi semacam itu disebutkan saja secara eksplisit di dalam PP tadi itu, sebab pola semacam ini kan dilakukan banyak pada banyak Negara yg melakukan itu, agar tidak menimbulkan tafsiran ganda. Dengan kata lain, tidak perlu kalimat bias seperti itu dan tempat lain yang ditentukan. Jadi saya kira langsung disebutkan saja tempatnya seperti tranportasi publik, lembaga pendidikan, rumah sakit, dll. Jawaban Pertanyaan No. 5 Saya setuju dengan substansinya bahwa dia tidak boleh menambahkan campuran tertentu yang membahayakan kesehatan. Pertanyaannya siapa yang berhak untuk menentukan bahwa bahan-bahan itu membahayakan kesehatan, itu siapa? Apakah satu institusi tertentu ditunjuk oleh pemerintah (didalam PP ini tidak dijelaskan). Dalam konteks ini, perlu ada unsur dari industri rokok dan pemerintah sebagai perwakilan yang disitu bisa mengambil keputusan secara bersama-sama. Jadi pada prinsipnya semua komoditas apapun tidak boleh dalam menambahkan bahan berbahaya, misalnya pengusaha bakso menambahkan dengan boraks, tahu dengan formalin itu kan membahayakan bagi kesehatan, pencampuran semacam itu. Pertanyaannya siapa yang berhak menentukan, kalau bakso atau tahu okelah, tapi kalau rokok kan lebih kompleks, siapa saja yang berhak menentukan zat itu membahayakan, barangkali bisa lebih spesifik kira72

kira apa yang tidak diperbolehkan, itu yang lebih penting. Tapi bahwa hal itu tidak diperbolehkan untuk menambahkan bahan berbahaya substansinya betul. Pertanyaan tambahan: kita bandingkan bahan makanan di bawah badan POM misalnya, rokok ini bisa memungkinkan semacam membuat badan pengawas? Jawaban: ya betul, yang semacam itu, sehingga sekali lagi tidak ada pemberlakuan aturan-aturan yang secara sepihak tanpa ada judgment akademiknya. Jawaban Pertanyaan No. 6 Saya sih gini, yang lazim suatu komoditas itu, yang harus dibuka kepada publik dan konsumen itu adalah zat apa saja, bahan apa saja yang terkandung di dalam rokok itu. Kalau saya membeli snack itu (makanan anak, snack dst) ada ingredients, komposisi termasuk monosodium glutamak, penguat rasa, dst. Sehingga saya sebagai konsumen bisa mengambil keputusan, apakah saya harus membeli itu. Kalau saya anggap itu ada MSG saya tidak akan membeli. Tapi kan ini untuk konsumen yang ‘melek’, yang mengerti, nah makanya, saya tidak spesifik untuk rokok, semua saya kira untuk ingredients tadi itu, untuk benda, zat-zat yang memiliki efek tidak bagus bagi kesehatan itu harus dikasih keterangan, kalau misal monosodium glutamak misalnya, atau penguat rasa efek bagi kesehatan apa-apa, itu ditulis. Sehingga lebih jelas, tentu untuk zat-zat yang berdampak bagi kesehatan, yang lain-lain kan netral sifatnya. Saya rasa pola yang semacam itu tidak hanya pada rokok, tetapi juga di semua komoditas. Artinya konsumen berhak untuk tahu dan dia bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi atas konsumsi pembelian itu, jadi produsen bertanggung jawab untuk menginformasikan seluruh 73

apa yang dia lakukan dalam komoditasnya itu, konsumen mengetahui itu dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri, itu yang saya kira ada kesetaraan. Kalau gambar dst, itu saya kira memang mungkin memilki makna untuk beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa membaca, pendidikan rendah, dst. Tetapi pada keseluruhan pada masyarakat terdidik informasi dalam bentuk tulisan sudah sangat cukup. Karena orang seperti kita, misal saya masuk ke supermarket membeli sesuatu untuk saya maupun anak saya, pasti saya membaca itu begitu ada zat-zat yang ini, tidak akan saya beli, ada atau tidak ada gambar. Zat yang membahayakan itukan bukan hanya di rokok, diminuman bersoda ada, mereka tinggal menyampaikan saja. Cuma sampai saat ini yang saya kira kurang adalah keterangan zat-zat itu efeknya apa? Misalnya, obat itu kan jelas bagi mereka yang memiliki darah tinggi disarankan untuk tidak menkonsumsi ini, kan ada keterangan-keterangan semacam itu, sehingga ada keterangan yang bagus untuk konsumen Jawaban Pertanyaan No. 7 Saya sih begini, yang penting informasi semacam itu kan pokokpokoknya. Sama seperti tadi itu, komoditas makanan tadi itu ya memang mencantumkan hal-hal yang pokok yangg rinci-rinci tidak perlu yang dalam arti tidak ada efek bagi kesehatan, yang penting halal, kedua isinya apa subtansinya. Konsumen tidak memiliki waktu yang cukup untuk membacanya semacam itu. Untuk komoditas yang dibeli secara berulang, pasti yang kedua, ketiga dia tidak akan baca lagi. Nah, yang penting menurut saya adalah subtansi pokok isi yang terkandung di dalamnya sudah tercantum di dalamnya. Nah, misalnya ada informasi-informasi yang lebih detail misalnya sekitar 4000 zat kimia tadi itu, itu harus ada 74

judgment akademiknya dari lembaga yang dianggap kredibel, dipercaya sehingga memenuhi syarat justifikasi itu. Artinya dia ingin menentukan 4000 aman itu, apa justifikasinya, apa bedanya dengan 3999 zat kimia dengan 4001 bedanya apa? Jawaban Pertanyaan No. 8 Sertifikasi itu siapa yang melakukan? Di PP ini belum ada penjelasan. Saya sendiri sering mengkritik pola sertifikasi ini, dalam hal apapun. Saya tidak tahu di industri rokok itu siapa, pelaku sertifikasinya? Pertanyaan saya bisa panjang, siapa yang melakukan, biayanya berapa? Nah, kasus dipetani secara umum misalnya untuk bibit. Bibit itu baru bisa dikomersialisasikan kalau dia itu sudah ada paten, nah untuk paten itu biayanya 500 juta. Prosedurnya yg lama. Petani kecil jelas tidak mampu melakukan itu, nah itu akhirnya menjadi seleksi bagi, entahlah, kelompok tertentu untuk mendelegitimasi petani-petani kecil itu agar dia tidak memiliki peluang bersaing dalam industri bibit. Nah sama dengan ini, kalau sertifikasi itu konteksnya adalah menjamin bahwa komoditas itu dalam ambang batas aman untuk bisa dikonsumsi tentu kita semua setuju, tetapi kalau untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu, misalnya prosedur yang panjang dan biaya yang sangat mahal dan tidak mungkin terjangkau oleh industri kecil, ini tentu regulasi yang tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses yang sama. Itu saya rasa komentar tentang ini, makanya saya ingin tahu siapa orang-orang yang berhak mengeluarkan sertifikasi, orang-orang dibalik itu siapa saja? Independensinya seperti apa? Dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat sertifikasi itu? Karena kalau negara seperti Indonesia yang tidak terlalu mapan kelembagaannya, sertifikasi itu hanya urusan jual-beli saja.

75

Jawaban Pertanyaan No. 9 Sebetulnya substansinya hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan di bungkus rokok, dst. Bahwa di zaman seperti saat ini yang hampir seluruh komoditas itu ada zat kimia di dalamnya, itu memiliki potensi menganggu kesehatan. Nah, sebetulnya regulasi semacam ini harus diberlakukan secara universal, tidak ada perkecualian pada komoditaskomoditas tertentu. Nah dalam kasus rokok tadi itu, saya kira sama dengan komoditas yang saya contohkan tadi itu, ada penyebutan mengenai zat apa yang terkandung di dalamnya dan efek kesehatan tertentu yang diakibatkannya. Nah kalau seandainya misal dalam makanan, selama ini dimakanan belum ada, maka harus terkena regulasi itu, seperti alkohol, dst. Saya menyadari sepenuhnya bahwa memang ada beberapa karakteristik unik seperti di alkohol atau rokok karena pertimbangan tertentu harus dapat perlakuan khusus, misalnya, iklan harus di atas jam 10 malam, asumsinya pada saat jam 10 malam: pertama, anak-anak tidak ada disitu dan akses anak-anak terbatas; kedua, karena orang-orang dewasa sudah bisa mencerna dengan baik tiap komoditas yang diiklankan; ketiga, karena dia penonton tv maka tentu dari beberapa aspek dia tergolong orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi, dengan begitu akses terhadap informasi yang lain seperti informasi kesehatan, pendidikan dan lain-lain lebih bagus, sehingga dapat menseleksi informasi tadi itu. Intinya begini, iklan tidak boleh membodohi dengan informasi yang kumplit, tetapi pembuat regulasi juga tidak boleh menganggap konsumen itu bodoh, yang seakanakan tidak dapat melakukan filterisasi sendiri dalam proses pencernaan terhadap informasi dan iklan apapun. Jawaban Pertanyaan No 10 (Tidak terjawab, karena sudah terakomodasi dalam pertanyaan yang dijawab pada point nomor 14) 76

Jawaban Pertanyaan No 11 Saya kira mungkin kita bisa melihat ini dari dua sudut pandang, yang pertama, penetrasi rokok jika itu dianggap sebagai komoditas yang merugikan, itu saya kira adalah dengan membatasi ruang gerak dari industri rokok yang besar, jadi yang memiliki kekuatan untuk melakukan iklan, sponsor, CSR, dst itu pabrik rokok dalam skala besar. Nah pabrik rokok-pabrik rokok semacam itulah yang saya kira bisa dikenakan regulasi semacam ini sehingga dengan begitu ekspansi mereka dalam jangka panjang tidak akan semakin besar, paling tidak ruang gerak mereka untuk menambah omset, menambah penetrasi, produknya menjadi lebih ketat, lebih sempit. Untuk pabrik kecil, logo, dst silahkan saja. Kalau perlu untuk pabrik rokok yang sebagian sahamnya dimiliki oleh petani tembakau diberi perlakukan yang khusus, pencantuman logo, dst boleh. Saya sih mempunyai pikiran bahwa industri rokok itu sebetulnya hanya soal menunggu waktu kejayaannya saja, di negara-negara maju sekarang sudah mengalihkan proses produksi dan pasarnya ke negara-negara berkembang karena memang regulasi disana semakin lama semakin ketat, sudah semakin sulit bagi orang di sana untuk mengakses rokok, maka mereka agresif sekali mengalihkan, membeli saham di negara-negara berkembang. Ini cepat ataupun lambat pola yang sama itu juga akan diadopsi Negara berkembang, mengikuti itu, karena ada kesadaran tadi itu. Nah yang perlu dilakukan pemerintah menurut saya, yang semacam ini kan sebetulnya regulasi-regulasi yang sangat teknikal, tapi untuk orang ekonomi seperti saya maka konsentrasi pemerintah itu adalah bagaimana dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka panjang, memberikan alternatif kegiatan ekonomi yang memang memungkinkan diakses oleh petani tembakau tadi itu, baik mereka tetap melakukan tembakau tapi di diversifikasi komoditasnya atau pindah kegiatan lain dibantu oleh pemerintah sehingga proses perpindahan tadi itu lewat masa transisi, ada 77

jaminan mereka kesejahteraannya semakin bagus. Seharusnya itu yang perlu dilakukan pemerintah daripada sekedar terkonsentrasi regulkasiregulasi yang teknis semacam ini. Law enforcement juga sulit, juga mestinya harus dilihat efektif atau tidak juga pengaruhnya. Dimensinya dua: pertama bedakan antara industri rokok yang besar dengan yang kecil, bisa juga yang industri kecil dipersyaratkan sebagian sahamnya dimiliki oleh petani tembakau (akses hilirisasi bagi petani, ed), yang kedua, pemerintah harus menyusun roadmap industri tadi itu. Jawaban Pertanyaan No. 12 Saya kira, produk film atau visual yang lain itukan komunitas budaya, yang dia hidup karena ada kontekstualisasi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Bagi insan film, gerak, sorot mata, ekspresi, dia melakukan apapun aktivitas seperti merokok ada makna budayanya, ada makna/ pesan yang ingin disampaikan, bukan sekedar bahwa itu karena tuntutan atau aspek esetetika semata-mata, tapi ada nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan. Nah tentu saja ada mungkin semcam kontradiksi, maksud saya begini, ketika ada adegan yang menampilkan gambar orang merokok, dia ingin menunjukkan pesan, misalnya dalam kasusnya film Sugija ada orang tertentu disitu yang punya kebiasaan merokok dan itu bagian penting dari penggambaran individu yang bersangkutan. Tapi disisi lain ada hebatnya Sugija, mempunyai kebiasaan merokok maka itu akan memiliki efek tular terhadap audies. Misalnya Kyai saya atau pastur saya melakukan seperti ini atau itu, berarti saya bisa melakukan hal yang sama, itu yang saya maksud dengan kontradiksi. Nah, memang tidak mudah untuk bisa mendamaikan antara hal tadi itu, kalau insan film tentu keberatan karena pribadi tertentu tanpa rokok akan menghilangkan karateristik orang yang bersangkutan. Tetapi pemerintah selalu berifikir soal mekanik, pemerintah itu bekerja pada disiplin administrasi, prosedural, yang memiliki cara 78

pandang berbeda dengan pekerja seni atau pekerja film. Buat saya tidak mudah menjawab pertanyaan ini, saya setuju bahwa itu akan melanggar kebebasan berekspresi bagi pekerja seni pada khususnya, tetapi di sisi lain harus disadari juga bahwa kesenian lewat tokoh-tokoh tertentu memiliki efek yang besar (efek tular), terutama tokoh. Ngga usah anak-anak, saya saja dalam kasus yang lain kalau seorang tokoh yang kredibel tiba-tiba beropini tentang A, yang semula saya ragu untuk menyampaikan itu tapi punya keberanian, saya menjadi lebih yakin lagi, kekuatan tokoh itu luar biasa. Contohnya, saya dalam posisi ketika saya tidak setuju BBM naik namun saya ragu, tapi ketika ada tokoh seperti Rizal Ramli, Kwiek Kian Gie menyampaikan BBM tidak perlu naik karana halhal ini itu, maka saya semakin yakin, karena ada patron saya yang punya sikap sama. Ini yang bagi saya tidak mudah, dimana pemerintah dan pekerja seni mempunyai argumen yang kuat. Jawaban Pertanyaan No. 13 Saya ingin kembali pada hakikat cara berfikirnya pemerintah. Pemerintah itu menganggap bahwa merokok itu merugikan kesehatan, sama halnya dengan pelacuran merusak moral sehingga kenapa pelacuran itu dilokalisasi supaya memang tidak ada interaksi dengan manusia, orang kalau mau melakukan itu perlu melakukan upaya tertentu. Nah, yang saya tekankan adalah kepastian mengenai lokasi-lokasiapa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas itu. Sebetulnya yang lebih pokok perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam PP itu tadi harus disebutkan secara eksplisit di sini, tidak boleh bias. Nah mengenai yang lain-lain, itu kan sebetulnya seperti bandara, itu sebetulnya ruang publik, dalam kasus tertentu interaksi manusia kian dekatnya, nah pada sistuasi seperti itu justru pengadaan tempat-tempat khusus tadi melindungi, karena seharusnya tempat-tempat tadi dibikin 79

steril, seperti rumah sakit, kalau ada rumah sakit memberi tempat khusus seperti itu justru merupakan pelanggaran. Nah makanya kalau seperti tadi bandara, rumah sakit dsb, dibangun ruangan khusus seperti itu harus dilihat dari perspektif tempat bagi perokok pada ruang publik. Tentang kelayakan ruangan tadi itu (ukuran, pola, dsb) menjadi bahan perdebatan sendiri. Kalau menurut saya lebih baik dibuat aturan yang lebih eksplisit. Mana yang betul-betul kawasan itu tidak diperbolehkan sama sekali, dan mana yang diperbolehkan, sehingga ada kepastian. Ingat, komoditas yang merugikan kesehatan, bukan hanya rokok.Jangan sampai begini, aturan itu kan harus memiliki dimensi universalitas bukan karena ada tekanan. Kalau ada kelompok yang memiliki perhatian tertentu dan menekan pemerintah secara terus menerus, kemudian pemerintah harus mengeluarkan itu, karena subtansinya adalah itu harus dilakukan kepada semua komunitas yang menurut pemnerintah atau ukuran umum atau publik yang akan membahayakan maka dia akan terkena aturan yang sama. Nah yang selama ini terjadi kan hanya persoalan pada komoditas rokok semata, sementara aneka komoditas lain itu dibiarkan, karena adanya tekanan kelompok tertentu untuk pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu. Minuman bersoda misalnya, itukan sebenarnya tidak boleh untuk anak-anak, karena merusak gigi dan sebagainya. Tapi ini lepas dari aturan. Jawaban Pertanyaan No 14 Saya setuju dengan itu PP saja. Sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan PP itu tidak boleh menjalankan dengan cara pandang daerah. Misalnya rumah sakit, seluruh rumah sakit daerah tidak boleh, lembaga pendidikan, seluruh lembaga pendidikan daerah (SD, SMP, SMA) tidak boleh, stasiun, seluruh stasiun daerah tidak boleh. Jadi PP tidak perlu mendelegasikan pada Pemerintah Daerah untuk membuat aturan lagi. 80

Jawaban Pertanyaan No. 15 Secara umum saya melihat bahwa semangat dari PP ini adalah memberi tekanan agar ruang gerak industri rokok itu makin mengecil, dan disisi-lain ada spirit untuk melindungi konsumen. Tetapi satu yang dialpakan oleh pemerintah adalah melindungi kepentingan petani dan buruh yang bekerja disektor industri ini. PP ini sama sekali tidak memiliki keberpihakan kepada petani. Yang ingin saya sampaikan adalah (mungkin tidak harus di PP) tetapi pemerintah harus berfikir bagaimana kalau seandainya industri ini dianggap berbahaya—itu suatu langkah yang memungkinkan petani bisa mendiversivikasikan komoditasnya atau memindahkan pada kegiatan yang secara financial bisa membuat sejahtera, secara practical mudah diakses oleh petani yang bersangkutan, tanpa dia harus meninggalkan daerah dimana dia hidup selama ini, tidak tercerabut dari lingkungan daerah asalnya. Ini yang sama sekali tidak dilakukan oleh pemerintah. Saya kira pola seperti ini tidak mendidik, pemerintah dalam hal ini fungsinya tidak lebih hanya sebagai agen pemberi hukuman atau pinalti, seharusnya fungsi pemerintah adalah sebagai organ yang seharusnya memfasilitasi dan memberi insentif kepada kelompok masyarakat yang harus yang harus dibantu (dalam hal ini adalah industri sektor tembakau) tidak dijalankan. Jadi konteks dalam industri rokok dari mulai hulu ke hilir itu, dalam kasus pencegahan yang tadi itu hanya dilihat pada aspek kesehatan saja semata. Dalam kebijakan publik itu banyak aspek yang harus diperhatikan (kompleks), misal dalam disiplin ilmu saya aspek ekonomi, harus ada keberlanjutan kegiatan ekonomi, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dll. Kalau misalnya itu hendak merapuhkan industri itu bagaimana memindahkan puluhan ribu pekerja di indusri rokok. Jadi isu ini menurut saya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Jangan pemerintah ini 81

abai terhadap konstruksi sosial ekonomi yang ada di negara ini. Jangan sampai pemerintah menggunakan standar ganda, disatu sisi menerima pendapatan dari industri ini, namun disisi lain pemerintah justru bertindak sebagai agen pemberi hukuman pada industri tersebut. Itu yang saya kira perlu. Pemerintah dapat membuat roadmap-nya misalnya dalam 20 tahun ke depan, sehingga seluruh kebijakan dalam hal ini selalu memiliki cantolan sampai ke atas itu. 2. Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SIK, M.Si Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jawaban Pertanyaan No. 1 Sependapat dengan pernyataan surveyor yang menyatakan bahwa Konsideran PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan merupakan judgement tanpa pertanggungjawaban akademis atau tanpa pembuktian ilmiah. Zat adiktif adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan “penurunan atau perubahan kesadaran”, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan kata lain zat adiktif adalah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis (drug dependence) serta menggangu kesehatan. Namun jika istilah zat adiktif hanya disandingkan dengan tembakau saja, hal itu dapat menimbulkan penafsiran seolah-olah zat adiktif hanyalah tembakau. Pada hal terdapat bermacam-macam jenis zat adiktif, seperti ganja, opium, kokain, sedativa 82

dan hipnotika, nikotin, alkohol dan lain-lain. Fungsi daripada peraturan pemerintah pada dasarnya adalah untuk melindungi warganya dari berbagai bahaya zat adiktif, karena itu sebaiknya dicamtumkan semua jenis zat tersebut dalam suatu aturan yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi maupun menekan maupun mempersempit kehidupan masyarakat. Jawaban Pertanyaan No. 2 “Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevelensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok”. Menurut pendapat saya pernyataan dengan menggunakan landasan penelitian tersebut sangat tendensius, meskipun mungkin ada penelitian untuk masalah itu, namun tingkat validitasnya perlu diuji secara metodologis. Hal ini dapat dilihat dari perumusan variabel penelitian: Variabel 1) Iklan; Variabel 2) Promosi; dan Variabel 3) sponsor rokok sebagai variabel independen (bebas) dihadapkan pada anak-anak perokok sebagai variabel dependen (terikat) dari segi penentuan populasi penelitian memiliki lingkup/obyek/sifat yang berbeda-beda dan jika disatukan tidak jelas siapa respodennya, demikian pula teknik sampling yang akan digunakan. Karena itu diragukan hasil penghitungan statistik korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat, khusus dalam hal pengaruhnya yang signifikan, sebab sejak awal perumusan hubungan variabel itu sudah menunjukkan sifat tendensius. Ditinjau dari segi psikologi, jika anak-anak merokok dimungkinkan 83

karena masa anak itu memiliki sifat meniru, coba-coba (ingin tahu) atau melakukan sesuatu untuk menarik perhatian atau agar dikatakan berani dan hebat oleh kawan sebayanya. Jika penelitian terhadap anakanak yang merokok menggunakan pendekatan psikologi sangat mungkin hasilnya akan berbeda. Dengan demikian pernyataan itu perlu diuji secara metodologis tingkat kebenarannya, bukan dengan menggunakan trik-trik tertentu penelitian untuk pembenaran. Jawaban Pertanyaan No. 3 Pasal 7 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau. Menurut pendapat saya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yang mengatur setiap peraturan pemerintah harus mengandung asas antara lain: 1. Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektifitas peraturan itu di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis 2. Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” yaitu setiap pembuatan peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu jika PP No. 109 Tahun 2012 tujuannya untuk melindungan kesehatan masyarakat, mengapa di dalam PP itu pada Pasal 7 (2) mengatur juga tentang diversifikasi produk tembakau yang tidak sejalan dengan undang-undang induknya (UU tentang Kesehatan), bahkan hal itu lebih tepat jika diatur melalui UU tentang Pertanian. Pemecahan lahan pertanian tembakau dinilai sebagai diversifikasi 84

untuk menemukan tanaman lain selain tembakau. Melihat fakta pertanian tembakau yang sudah lama berkembang di daerah-daerah Indonesia, kebijakan diversifikasi ini dinilai kurang tepat untuk menggeser pertanian tembakau yang ada, dimana kondisi tersebut sangat terkait dengan mata pencaharian masyarakat yang sudah melembaga. Alih-alih pertanian tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kalau dorongan pelaksanaan diversifikasi produk tembakau benar-benar akan dilakukan perlu pertimbangan terhadap alih-alih mata pencaharian para petani tembakau yang ada.  Di samping itu, selama ini hasil bumi tembakau juga mempunyai kontribusi yang lumayan terhadap pemasukan devisa bagi pemerintah, dimana Negara Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai produsen tembakau dengan kapasitas rata-rata produksi 165 ribu ton per tahun. Dan hingga saat ini sektor tembakau dan ikatannya menyokong 10 s/d 15% pendapatan nasional. Jawaban Pertanyaan No. 4 Pasal 8 huruf d. Kawasan tanpa rokok. Keputusan MK No. 57/PUUIX/2011 jelas mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan argumentasi yang diberikan, yang mana merokok atau tidak merokok merupakan hak setiap individu. Secara alami lingkungan kawasan umum, terdapat berbagai bahaya dari adanya asap yang dikandung di udara. Dari berbagai asap yang ada di udara tentu tidak hanya asap rokok yang dinyatakan membahayakan kesehatan manusia. Pernyataan kawasan “tanpa rokok” tanpa disertai kata “asap” yang tercantum pada pasal 8 huruf d cenderung mendiskreditkan rokoknya, bukan asapnya, padahal yang dianggap bahaya adalah asapnya yang mengandung nikotin. Jadi ketentuan tentang “kawasan rokok” itu sudah mengkotak-kotakan wilayah maupun udara, yang efeknya menjadi “pelabelan” atau cap baik buruk bagi siapa saja yang berada di kawasan tersebut. Sangat dimungkinkan kondisi itu suatu 85

ketika dapat menyatakan “kriminalisasi” terhadap warga yang perokok, yang tindakan itu bukanlah suatu tindak pidana. Jawaban Pertanyaan No. 5 Pasal 12 ayat 1. Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Penjelasan: Yang dimaksud “bahan tambahan” tersebut antara lain tpenambah rasa, penambah aroma dan penawar. Cengkeh, klembak, atau kemenyan tidak termasuk bahan tambahan, melainkan bahan baku. Meskipun cengkeh, klembak, dan kemenyan tidak termasuk sebagai bahan tambahan, namun penggunaan kata “penambah rasa, penambah aroma dan penawar” merupakan rumusan yang justru sangat terbuka (luas) untuk menghambat suatu kreativitas warga masyarakat dalam kaitan memproduksi rokok. Hal ini jelas tidak sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan yang hendak melindungi kesehatan warga masyarakat, kecuali jika ditentukan bahwa pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Badan POM) akan menguji produk rokok dan menentukan layak tidaknya produk rokok itu untuk dijual di masyarakat. Jawaban Pertanyaan No. 6 Pasal 14 s/d 18. Peringatan Kesehatan pada bungkus rokok dengan gambar serta perubahan peringatan teks yang berisi: 1) Kewajiban mencantumkan peringatan teks dan gambar pada bungkus rokok; 2) Prosentase besaran ukuran gambar dan lokasi penempatan pada bungkus rokok; 3) Varian gambar dan jangka waktu perubahan gambar. Sependapat dengan tiga pandangan surveyor yang disampaikan. Selain 86

itu ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 14 s/d 18 mempunyai makna mengaburkan produk rokok tertentu karena sebagian pembungkusnya tertutup oleh berbagai peringatan. Dengan mengaburkan produk rokok tertentu (bebahan baku tembakau) maka suatu ketika juga akan dilupakan masyarakat akan produk rokok tersebut atau melupakan “merk rokok tertentu” yang sudah menjadi favorit masyarakat. Sangat dimungkinkan hal ini terkait dengan persaingan antara rokok tradisional (bahan baku tembakau) dengan rokok modern (bahan baku sintesis). Jawaban Pertanyaan No. 7 Uraian materi dalam Pasal 20 hingga Pasal 22 PP No. 109 Tahun 2012 secara umum tidak jelas kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Bagi perokok, besar kecilnya “kadar” nikotin dan tar tidak diambil pusing, yang penting cita rasanya. Jika PP No. 109 Tahun 2012 ini benar-benar turunan dari Undang-Undang Kesehatan, maka pencantuman kadar seharusnya dikaitkan dengan efek dari kadar nikotin dan tar terhadap kesehatan. Karena tidak ada ketentuannya, hal ini cenderung hanya untuk mempersulit perdagangan produk rokok dengan bahan baku tembakau. Cita rasa produk rokok dengan tembakau asli dibanding dengan produk rokok dengan tembakau sintesis rasanya tentu berbeda, bisa jadi lebih nikmat produk rokok dengan tembakau asli. Dalam dunia perdagangan, produk rokok dengan tembakau asli bisa menguasai pasar dibanding dengan produk rokok dengan tembakau sintesis. Jika demikian, PP ini dimaknai oleh suatu persaingan yang tidak sehat. Sependapat bahwa kalimat pada Pasal 22 yang menyatakan “Tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker” bersifat over-excessive (overexaggeration), membesar-besarkan, menakut-nakuti atau bombastis. 87

Padahal fungsi daripada peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 menjelaskan bahwa, setiap peraturan pemerintah harus mengandung asas antara lain : 1) Dapat dilaksanakan, artinya setiap peraturan harus memperhitungkan efektifitasnya di dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; 2) Daya guna dan hasil guna, artinya setiap peraturan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Pengayoman, artinya setiap materi peraturan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat; 4) Kemanusiaan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 5) Kekeluargaan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 6) Keadilan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; 7) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, artinya setiap materi peraturan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,  masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan dalam Pasal 20 s/d 22 justru tidak selaras dengan fungsi pemerintahan yang seharusnya membangun “kesadaran” masyarakat atas kesehatan dalam hal merokok, bukan “menakut-nakuti”. Pada umumnya masyarakat mengetahui tembakau sebagai bahan baku rokok, meskipun ada yang menganggap daun tembakau mengandung zat yang berdampak negatif, tetapi ada juga yang menganggap tidak berdampak negatif. Bahkan ada yang memahami tembakau sebagai obat, khususnya orangorang tua. Manfaat tembakau yang mereka ketahui sebagai : obat anti 88

kanker, melepaskan gigitan lintah, obat diabetes, anti radang, obat untuk kesehatan ternak, penghilang embun, obat luka bernanah, obat sakit gigi, dan lain-lain. Di desa masih ada orang menggunakan tembakau untuk menginang, tembakau digunakan sebagai alat pembersih gigi (di Jawa Tengah namanya susur). Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang tua yang masih menjalani hidup secara alami (belum tercemar oleh bahanbahan kimia) menggunakan tembakau dalam fungsinya yang lain, artinya tidak apriori memandang tembakau sebagai zat yang negatif seperti yang tertuang dalam Pasal 20 s/d 22 PP No. 109 Tahun 2012. Dengan demikian rumusan pasal itu mengundang pertanyaan apa sesungguhnya yang hendak dituju dengan PP tersebut oleh pemerintah ? Jawaban Pertanyaan No. 8 Pasal 24 ayat (1). Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Suatu peraturan pemerintah harus bersifat operasional, jelas petunjuk-petunjuknya, dan tidak bersifat umum seperti undang-undang. Secara yuridis konstitusional tidak satupun Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Presiden di luar perintah dari suatu Undang-Undang. Mencermati materi Pasal 24 ayat (1) khususnya dalam pernyataan larangan untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, merefleksikan kalimat itu sangat terbuka (istilah umum pasal karet) bisa diinterpretasikan oleh siapapun termasuk oleh pemerintah, sehingga dikhawatirkan digunakan untuk menjerat siapapun termasuk produser rokok dengan bahan tembakau. Perlu ketegasan materi dalam pasal tersebut, yaitu “keterangan atau tanda yang menyesatkan” itu rinciannya apa? dan “kata-kata yang bersifat promotif”, itu rinciannya 89

apa? Kejelasan materi ini diperlukan agar dalam penerapannya, PP itu tidak menimbulkan polemik atau kegalauan di masyarakat. Sebaliknya jika mencermati Pasal 24 ayat (2), pencantuman kata Light, Ultra Light, Mild, Extra Mild, Low Tar, Slim, Special, Full Flavour, Premium justru hal itu tidak menyesatkan masyarakat meskipun belum disertai dengan kadarnya. Masyarakat bisa memilih sesuai dengan seleranya atau kadarnya untuk disesuaikan dengan kondisi dirinya. Pada dasarnya PP No. 109 Tahun 2012 untuk menegakan UU Kesehatan, maka rumusan materinya harus mengarah pada masalah nonmaterial (peringatan-peringatan tentang baik buruknya sesuatu dalam kaitan untuk kesehatan warganya). Ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) yang membagi-bagi perusahaan yang produknya sudah bersertifikat merek dengan yang belum bersertifikat dapat atau tidak dapat mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif menjadi lepas dari konteks utama dengan masalah kesehatan, dan merefleksikan peraturan itu bersifat diskriminatif. Sebagai suatu peraturan, pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan warganya dalam melakukan suatu usaha. Materinya pun juga tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang yang diacunya.Dengan kata lain yang diatur bukan soal usaha perusahaan, tapi masalah tembakau dalam konteks kesehatan. Jawaban Pertanyaan No. 9 Pasal 17 ayat (a). Memasukkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan pada iklan audio-visiual sedikitnya 10 % dari total durasi tayangan lebih tepat ditempatkan pada produk “obat” bukan produk rokok. Karena itu saya setuju jika hal itu dikatakan bersifat over-exessive (over-ezaggeration) 90

dan terkesan mengada-ada. Jika “peringatan” diharuskan dalam bentuk gambar dari efek orang merokok, seperti halnya bagi pengguna narkoba dalam berbagai poster dengan gambar tengkorak akibat memakai narkoba, ketentuan itu justru tidak mendidik bahkan hanya sebagai jalan pintas untuk menakut-nakuti para perokok. Jawaban Pertanyaan No. 10 Pasal 34. Bunyi pasal 34: Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah. Ditinjau dari sudut pembuatan perundang-undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (1) telah ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maksudnya, materi atau isinya itu merupakan pengaturan secara umum (publik) tidak sama dengan “Instruksi Presiden” untuk mengatur kelembagaannya termasuk pemerintah daerah. Jadi ketentuan dalam pasal 34 yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk mengatur iklan produk tembakau di media luar ruang adalah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jawaban Pertanyaan No. 11 Pasal 35 -37. 91

Makna pasal : Larangan iklan dan sponsorship untuk acara atau kegiatan dengan mencantumkan logo, brand image, dan identitas CSR sebuah perusahaan. Sejalan dengan pandangan surveyor, menurut pendapat saya larangan tersebut dalam jangka panjang nampak diarahkan pada usaha pelemahan, pengikisan hingga kebangkrutan perusahaan rokok yang menggunakan bahan baku tembakau. Kebijakan pemerintah yang kurang melihat secara luas tujuan dibuatnya suatu peraturan. Sangat mungkin terselip usaha kompetisi tidak sehat dalam perdagangan rokok. Demikian pula materi ketentuan itu tidak selaras dengan Undang-Undang yang harus ditegakkan yaitu, Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Hal itu nampak dari larangan yang berkompromi dengan kepentingan bisnis (iklan dan sponsorship), tetapi tidak berjalan secara fair dengan bisnisbisnis lain seperti industri farmasi, dimana industri farmasi saat ini telah memproduksi berbagai macam produk agar orang berhenti merokok. Dengan demikian materi yang terurai dari Pasal 35 hingga Pasal 37 tersebut tidak lagi merupakan substansi hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang yang hendak ditegakkan (UU Kesehatan). Jawaban Pertanyaan No. 12 Pasal 39 Pokok materi Pasal 39 : Larangan menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan segala informasi tentang produk tembakau melalui media cetak, media penyiaran dan media teknologi informasi. Menurut pendapat saya, materi pada Pasal 39 sama seperti pada pasalpasal lain yang isinya tidak selaras dengan upaya untuk menegakkan 92

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Demikian pula tidak valid hubungan larangan penyiaran dan penggambaran melalui iklan di media cetak dan media TV dengan orang menjadi tidak merokok, mengurangi maupun meniadakan orang merokok. Materi pada pasal tersebut sangat ambigu. Bisa jadi dikhawatirkan ada unsur manipulasi visualisasi fakta melalui media penyiaran baik melalui film maupun foto. Kondisi demikian seperti pada masa Orde Baru, segala sesuatu kegiatan masyarakat dan usaha dikendalikan pemerintah. Selain itu dikhawatirkan materi PP No. 109 Tahun 2012 tumpang tindih dengan Undang-Undang Penyiaran. Kualitas legislasi setidak-tidaknya ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas materi sebuah Peraturan Pemerintah dan kualitas proses pembentukan sebuah Peraturan Pemerintah. Mencermati rumusan Pasal 39, kualitas materi dari suatu Peraturan Pemerintah dilihat dari kualitas kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang hendak ditegakkan.Dalam hal ini materinya jauh daripada tujuan tersebut. Sedangkan proses pembentukannya dimungkinkan juga tidak melibatkan perwakilanperwakilan dari kelompok masyarakat, sehingga hasilnya sangat subyektif dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang dapat menjadi titik masuk bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Jawaban Pertanyaan No. 13 Pasal 49 s/d 51. Kawasan Tanpa Rokok (KTR), berisi tentang : 1. Pengaturan kawasan mana saja yang disebut sebagai KTR. 2. Terdapat sanksi pidana dan denda terhadap yang melanggar. 3. Ruang merokok (smoking area). 93

Bunyi Pasal 51 (2) : Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Sependapat dengan pandangan surveyor. Seluruh rumusan pada Pasal 49 s/d Pasal 51 ada kecenderungan hendak memperluas/memanipulasi makna yang terkandung di setiap kalimat, sehingga bisa diterjemahkan pada aspek-aspek lain dalam kehidupan terutama yang berkaitan dengan merokok yang menggunakan bahan baku tembakau. Dalam kaitan dengan istilah KTR = Kawasan Tanpa “Rokok”, kata rokok dalam kaitan dengan “orang merokok” pada suatu ketika bisa mengarah pada upaya “kriminalisasi” terhadap para perokok. Merokok terutama rokok yang dibuat dari bahan baku tembakau bisa dianggap suatu tindak pidana. Sejalan dengan hal itu, kawasan tanpa rokok juga bisa membawa kearah timbulnya kelompok “in-group” dan “out group” dalam kehidupan masyarakat yang konsekuensinya akan timbul “labeling” bahwa kelompok satu lebih baik dan kelompok yang jelek. Hal ini sama dengan memecahmecah sistem sosial yang ada, yang seharusnya dibina dalam hubungan yang terintegrasi. Selanjutnya, sependapat dengan jawaban surveyor point 5 dan 6. Jawaban Pertanyaan No. 14 Pasal 52 Ketentuan yang memberi amanat lebih jauh kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah. Bunyi pasal : Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

94

Peraturan Daerah tidak dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah, tetapi harus diproses bersama lembaga legislatif di daerah (DPRD). Selain itu ditinjau dari sudut pembuatan perundang-undang di Indonesia, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (1) telah ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materinya mengatur penerapan (menegakan) suatu Undang-Undang yang tidak sama dengan “Instruksi Presiden” untuk mengatur kelembagaannya termasuk pemerintah daerah. Jadi ketentuan dalam pasal 52 terlalu jauh dan memasuki kewenangan lembaga lain (legislatif) di daerah (DPRD). Jawaban Pertanyaan No. 15 Secara sosiologi, PP No. 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan pada hakekatnya menggeser tatanan kehidupan tradisional ke modern dari kebudayaan masyarakat yang bersifat komunal (falsafah oriental) ke kehidupan masyarakat yang bersifat individual (falsafah oksidental). Rokok tradisional dapat dikaji dari dua sudut pandang. Pertama, dari proses pembuatan rokok di dalam masyarakat baik dikerjakan secara individual maupun oleh pabrik, seluruh bahan bakunya bersifat alami. Artinya, rokok tidak dibuat dari satu bahan, tetapi dihasilkan/kombinasi dari beberapa bahan lain (klobot/daun jagung, cengkeh) yang masingmasing merupakan mata pencaharian dari masyarakat. Penyatuan bahanbahan itu menjadi rokok menggambarkan adanya suatu hubungan sosial yang saling melengkapi atau kehidupan yang saling berkontribusi yang 95

disebut sebagai kehidupan komunal. Inilah cermin dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kedua, nilai guna rokok dalam kehidupan masyarakat. Di daerah pedalaman masyarakat menggunakan rokok sebagai alat sesaji (ritual); rokok juga digunakan sebagai sarana keakraban dalam pergaulan; dan rokok juga digunakan sebagai sarana penghangat tubuh terutama bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan. Jadi, rokok tidak sekedar sebagai produk materi akan tetapi memiliki nilai sosial budaya yang khas bagi masyarakat Indonesia. Dari produk rokok tradisional yang berbahan baku tembakau dan cengkeh pada dasarnya merupakan produk kebudayaan komunal. Jika hasil budaya dari masyarakat Indonesia tersebut dihilangkan maka sama dengan menghilangkan budaya dasar bangsa Indonesia. Secara normatif, PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan dalam hal pembuatanya dalam proses hokum hampir tidak memperhitungkan kondisi pranata sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Jika keluarnya PP tersebut selain untuk menegakkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 juga dimaksud untuk mengubah tata cara kehidupan masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern, maka faktor penting yang perlu diperhitungkan lebih dahulu adalah masalah ideologi dan pendidikan bangsa Indonesia. Upaya perubahan masyarakat melalui jalan undang-undang memang dapat dilakukan (law as a tool of social engineering), namun hal itu perlu memperhatikan kondisi sosial, seperti (1) Compliance, yaitu dapat memenuhi harapan masyarakat akan adanya imbalan untuk menghindari hukuman yang mungkin dikenakan bila seseorang melanggar ketentuan; (2) Identification, mengarahkan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah bukan karena takut terkena sanksi, tetapi memahami dan menghargai nilai intrinsiknya dari suatu peraturan; (3) Internalization, kepatuhan warga masyarakat tahap kaidah 96

telah melembaga dalam dirinya. Karena itu Penerapan PP No. 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan perlu memperhatikan basis-basis dalam kehidupan masyarakat, yaitu : Hukum atau peraturan bukan sekedar “alat” yang dapat dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu, akan tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya.

3. Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum Ahli Filsafat, Pengajar Pada fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia

Jawaban Pertanyaan No 1 Ya, saya kira zat adiktif itu zat yang menyebabkan konsumsi berulang. Artinya ada efek yang menimbulkan keinginan untuk konsumsi terus menerus. Nah, tetapi adiktif ini selalu diasosiasikan dengan narkotika kan sebenarnya. Sementara tembakau masih belum bisa dikategorikan sebagai zat adiktif, artinya apa? Saya mengatakan bahwa sebenarnya betul bahwa kalau kita bicara tembakau, sama juga dengan zat-zat lain, yang menimbulkan konsumsi berulang. Misalnya, zat penambah rasa makanan itukan sebenarnya membuat orang ingin mengkonsumsi terus, seperti restoran-restoran fast food juga menggunakan zat penambah rasa, itukan sebenarnya sama, juga membuat orang ingin mengkonsumsi berulang kali, ada efek ketagihan. Lalu kenapa contoh tersebut tidak dikategorikan sebagai zat adiktif, kenapa kemudian nikotin sebagai zat adiktif? Kemudian 4000, saya kira 4000 itu over claim, 4000 zat kimia yang bersifat adiktif dan karsinogenik, 97

itu saya kira hampir semua barang-barang konsumsi pasti ada ada zatzat karsinogeniknya. Tapi kenapa disini yang disasar adalah tembakau. Jadi ini ada over claim, kesimpulan yang tidak berbasis penelitian ilmiah, dan menurut saya kalaupun tembakau dikategorikan sebagai zat adiktif maka ini saya kira diskriminasi terhadap tembakau, karena banyak sekali ditemukan zat-zat yang ditemukan di dalam makanan punya zat yang bersifat adiktif, kenapa tembakau yang dihantam. Kenapa tembakau yang dikategorikan sebagai zat adiktif. Adiktif, addict, itu kan ketagihan dan ketagihannya bukan sekedar orang beli lagi-beli lagi, tapi ketagihan ini sebenarnya punya efek yang psikologis. Jadi kalau orang yang kecanduan narkoba dengan kecanduan siomay atau keanduan rokok, itu kan berbeda. Ada efek psikologis sampai ada orang ada yang menggumuk, sampai orang menjual hartanya, sampai orang melakukan hal-hal yang tidak wajar untuk mendapatkannya, itu kan tidak ditemukan dalam konsumen tembakau. Jadi indikator-indikator yang menunjukan sesuatu dikategorikan zat adiktif itu sebenarnya terlalu berlebihan kalau diterapkan pada tembakau. Karena addict itu dalam bahasa inggrisnya bukan sekedar orang berulang kali membeli, berulang kali menkonsumsi, tapi ada efek psikologis yang merusak, jadi ada psychological damage. Orang yang merokok berbeda dengan orang yang menkonsumsi sabu-sabu, heroin atau kokain efek ini tidak ditemukan, efek sakau, itu tidak ditemukan dalam konsumen rokok. Jadi menurut saya terlalu berlebihan (over claim) dan basis ilmiahnya patut dipertanyakan. Jawaban Pertanyaan No 2 Saya kira pertama adalah lingkungan terdekat, adalah orang tua, kakak, saudara, itu yang saya kira faktor utama yang menimbulkan kecenderungan rokok pada anak. Iklan saya kira tidak punya dampak langsung terhadap prevelensi ini. Iklan rokok sebenarnya untuk segmen 98

dewasa. Iklan-iklan rokok itu memiliki kecerdasan visual yang tidak mudah dicerna anak2: “How long can you go”, misalnya, kan kita tdk pernah tahu, dan membutuhkan upaya lebih untuk menafsirkan itu dan tidak terang benderang. Iklan-iklan rokok kan tidak terang benderang seperti iklan susu, balsam, dsb, itu kan menyembunyikan makna yang harus ditafsirkan, dan itu khusus untuk segmen orang dewasa. Jadi menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah lingkungan terdekat, ya kalau melindungi anak-anak harus betul-betul diedukasi sehingga tidak menularkan kebiasaan merokok pada anak-anak, itu peran paling utama. Ini yang harus dicermati, bukan diperangi. Artinya iklan tidak ada, tapi orang sekitar lingkungan semuanya orang merokok dan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan bahaya merokok pada usia dini, sama juga bohong. Jawaban Pertanyaan No. 3 Saya kira diversifikasi itu memang memberikan ruang untuk kemudian meniadakan kretek sebagai produk tembakau yang sudah ratusan tahun berakar urat pada kultur masyarakat Indonesia. Saya kira ini seharusnya bukan diversifikasi, tapi proteksi terhadap produk kretek dari tembakau. Seperti halnya kita memproteksi cagar budaya, seperti halnya kita melindungi rumah yang dibangun zaman Belanda. Sebenarnya logika yang sama harus dikenakan pada kretek. Jadi seharusnya bukan diversifikasi, tapi proteksi, karena diversifikasi ini ya sudahlah silahkan apapun boleh dibuat dari tembakau, lalu kretek bagaimana, kan begitu. Jadi saya kira aturan ini apalagi nanti pemerintah daerah didorong untuk melakukan pelaksanannya, ini yang sangat berbahaya sekali, karena sangat mudah misalnya ada infiltrasi-infiltrasi dari kekuatan-kekuatan global, yang kemudian akan membuat pemerintah daerah yang akhirnya

99

menghasilkan Perda yang mematikan kretek, ini membuka lobi-lobi kekuatan-kekuatan global dalam industri rokok yang kemudian untuk bisa menguasai pasar, dan produsen-produsen kretek yang secara kultural telah ratusan tahun berakar urat ini tidak bisa bertahan menghadapi infiltrasi. Jd ini saya kira alih-alih diversifikasi, seharusnya justru proteksi kalau kita mau memperlakukan kretek ini warisan budaya bukan semata-mata produk yang mempunyai nilai ekonomi. Ini kan kita bicara kretek sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi dengan kretek ssebagai produk budaya.Jadi jangan dilihat sebagai ini dulu, tapi harus dilihat sebagai produk budaya. Dengan proteksi ini punya konsekuensi ekonomi terhadap petani, seharusnya begitu. Logikanya jangan dilihat dari ekonomi, kalau ekonomi, ya sudahlah boleh dibuat apa saja dari tembakau itu. Tapi jika dilihat dari produk budaya, diproteksi, dengan diproteksi itu maka nilai tukar petani akan naik, harusnya logiknya seperti itu itu. Pertanyaan Tambahan: tambahan opini, dalam pengamatan kami bentuk proteksi ini hampir setiap produk regulasi yang berhubungan dengan pembatasan rokok ini selalu ada pasal mengenai diversifikasi. Dalam ranah hulu ini, misalnya,di beberapa daerah yang menjadi sentra-sentra tembakau itu bahkan kepala daerahnya menjadi subperson untuk mengkampanyekan kepada petani, kepadamasyarakatnya untuk mendiversifikasi tanaman tembakau ke tanaman lain, padahal hanya tembakau lah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan tidak semua tempat atau lahan bisa ditanami tembakau, misalnya di Wonosobo, Temangung dan lain-lain, program ini bisa dipastikan gagal. Sebagai contoh, Di Temanggung itukampanye menanam jagung gencar sekali sebagai pengganti tembakau, nah di ranah tangah atau pra hilir ada upaya bagaimana produk tembakau ini dijadikan produk lain selain rokok,padahal 97% itu peruntukan tembakau untuk rokok. Hampir dipastikan tidak bisa dalam produk komestik atau produk lainnya tidak bisa, nah ini sebenarnya gagal. jadi diversivikasi di ranah hulu petani diminta 100

menanam lain, di ranah produksi tembakau dialihkan untuk produksi selain rokok. Jawaban: Kalau misalnya ini Hortikultura untuk palawija, misalnya, dari jagung ke singkong, itu tidak masalah, tetapi jika dari tembakau ke jagung atau ke singkong atau ke ubi-ubian itu susah karena logika tanamannya kan berbeda, logika agrikulturalnya berbeda. Dan ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat petani selama ratusan tahun. Nah ini tidak mungkin dipotong ditengah jalan dipaksa untuk berubah ke jagung atau ke tanaman-tanaman pangan lainnya. Ini saya kira pmerintah harus tau, tidak mungkin mengubah satu pertanian yang memiliki komunitas dan pengetahuan khusus tentang itu untuk dirubah. Kalau satu domain tidak ada masalah, diversifikasi satu domain, namun ini kan dari tembakau ke jagung itu jauh dan ini akan membuang pengetahuan yang sudah diakumulasi selama ratusan tahun, inikan suatu kekayaan budaya sebenarnya. Tehnik penanaman tembakau yang bisa bertahan ssampai 120 tahun tidak bisa dianggap remeh, itu ilmu tersendiri. Kalau di diversifikasi ini hilang nanti. Kita kehilangan pengetahuan, kita kehilangan komunitas nantinya, itu yang saya kira hrs digaris bawahi. Jawaban Pertanyaan No. 4 Saya kira kawasan itu merupakan sesuatu yang sebetulnya melanggar hak-hak individu seseorang. Kedua, sebenarnya itu persoalan law enforcement kita dalam soal regionalisasi untuk kawasan tanpa rokok sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Artinya, ya kita tahu beberapa kepala daerah dulu mencoba uji coba tentang itu, cuma pada kenyataannya penegakan hukumnya tidak ada sanksi, hanya razia sesekali. Dulu Faiuzi Bowo (Gubernur DKI, -ed) pernah melakukan uji coba itu, tapi kan saya kira jelaslah seperti misalnya di kendaraan umum yang ber AC itu sudah jelas, pesawat, ruang-ruang ber AC, itu sudah jelas. Ya kalau dibuat kawasan 101

akan semakin rumit. Lalu diserahkan saja pada instansi-intansi terkait, unit-unit terkait, rumah sakit, ya rumah sakitnya yang suruh mengatur itu, sekolah ya sekolahnya yang mengatur itu. Kalau dibuat kawasan lalu yang mengawasi kawasan itu siapa? Kawasan itu kan berarti merupakan suatu teritori yang cukup luas, yang tadi dari berbagai tempat, berbagai unit, berbagai satuan kerja, itu kira-kira. Nah ini yang menurut saya tidak masuk akal untuk ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Misalnya Jakarta utara kawasan tanpa rokok, bagaimana kita mengawasinya, apakah kita harus mengawasi seluruh gedung di sana, seluruh trotoar, seluruh stasiun bis di sana, seluruh rumah sakit di sana, dll. Apa kita menggunakan CCTV. Tidak mungkin kalau kawasan, jadi serahkan saja pada masing-masing pengelola (pengelola taman, hotel,rumah sakit, mall dsb). Saya kira diserahkan saja, jangan diatur oleh pemerintah dimana pemerintah menjadi pengawas wilayah yang cukup luas, itu saya kira tidak efektif dan membuang-buang biaya. Diserahkan saja pada pengurus masing-masing, aturannya dijelaskan, nah semuanya ikut peraturan ini. Daripada kita membuang-buang tenanga dan biaya untuk membayar polisi atau pengawas yang setiap hari mengawasi satu kawasan. Sebetulnya yang diawasi lebih banyak yang serius daripada itu kan? Jawaban Pertanyaan No. 5 Jawaban Pertanyaan No. 6 Ya, saya kira betul tidak ada hubungannya peringatan dengan tingkat konsumsi rokok. Rokok ini kan sudah menjadi kebutuhan yang menyehari, artinya orang ada atau tidak ada peringatan akan beli rokok. Jadi peringatan itu bagi orang yang belum merokok bermakna, tetapi orang yang sudah merokok tidak akan terpengaruh. Orang yang belum merokok 102

melihat peringatan itu menjadi memiliki pertimbangan lagi. Tetapi orang yang sudah merokok tidak ada hubungannya, tidak ada efeknya. Nah yang kedua juga apakah gambar yang secara literal memperlihatkan bahaya rokok bagi kesehatan itu sungguh-sungguh efektif, apakah orang akan terteror dengan gambar itu, ini kan logikanya melakukan semacam teror psikologis dengan gambar itu, sehingga orang akan kehilangan hasratnya untuk menkonsumsi, ini kan untuk menekan hasrat konsumsi. Pertama, bentuk teror semacam ini tidak terbukti efektif untuk menghentikan hasrat konsumsi. Kedua adalah secara etis sebenarnya ini jadi persoalan, artinya kita melanggar kebebasan individu dengan mencitrakan resiko secara berlebihan. Jadi begini, misalnya kita mengkonsumsi kue cokelat, terus dikatakan cokelat itu mengandung kafein, dan kafein itu bisa berbahaya bagi jantung misalnya. Kita mengkonsumsi teh, teh itu mengandung kafein tapi tidak setinggi kopi dan kafein itu terbukti, ini kan pencitraan berlebihan yang membuat pertimbangan orang menjadi terganggu, harusnya kan dia membuat dan memberi informasi yang cukup untuk membuat pilihan-pilihan yang cerdas. Tapi bila informasi ini berlebihan maka dia tidak mempunyai pilihan, dia dipaksa untuk tidak mengkonsumsi, bukan dia diberi informasi yang cukup sehingga dia membuat pilihan sendiri, ini berbeda kan, ini informasi yang sangat berlebihan karena misalnya dikatakan bisa mengakibatkan penyakit jantung, kanker dan sebagainya. Saya kira semua barang-barang konsumsi mempunyai zat-zat yang kurang lebih sama, di teh, kopi, cokelat. Coba kita cek, kan hampir semuanya punya itu, dengan kadarnya masingmasing. Jadi toh sudah adanya ingredients (komposisi), kadar tar, nikotin itukan sudah cukup, tidak harus ditambah pencitraan berlebihan untuk membuat orang tidak merokok. Kalau begitu teh yang disaset harus diberikan peringatan yang sama dong, kopi seharusnya diberikan peringatan yang sama, soda berbahaya sekali, coca cola kenapa tidak 103

diminta untuk membuat peringatan karena soda itu sangat berbahaya, kalau kita mau hitung-hitungan resikonya. Antara rokok dengan coca cola (mungkin) lebih berbahaya coca cola. Ini diskriminasi, dikatakan rokok berbahaya bagi kesehatan padahal semua barang-barang konsumsi itu saya kira memiliki zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi kenapa hanya tembakau, rokok yang diwajibkan membuat peringatan berbahaya bagi kesehatan. Dan kita kan tidak bisa tahu, maksud saya begini, orang itu merokok, dia terkena penyakit jantung, apakah karena rokoknya atau dia mengkonsumsi lemak berlebihan sehingga menggandakan kadar kolesterolnya, membuat sumbatan-sumbatan. Jadi yang membuat tersumbat itu karena rokoknya atau pola makannya, kita tidak pernah tahu, berapa persen kontribusi rokoknya, padahal dia makannya sate kambing, sop gulai kambing, lemak-lemak, dia tidak olahraga, tidak menjaga pola makan, makan seperti fast food, kita kan tidak pernah tahu. Bisa diambil sampel 10 orang penyakit jantung, kita tidak pernah tahu, berapa orang yang terkena rokok, semua orang merokok misalnya, berapa persen kontribusi pola makan, berapa persen kontribusi pola makan, dan ini tidak pernah terbukti, sehingga berbahaya, dan membuat orang menuding rokok, padahal yang harus dipersoalkan adalah gaya hidupnya, pola makan. Nah ini yang menurut saya tidak fair. Bisa juga terlihat t, tafsiran anak-anak bisa macam-macam. Kita ngga bisa menduga orang tafsiran orag sperti apa, begitu lepas dipasar orang akan menilai sendirisendiri. Dan penelitian tidak membuktikan bahwa ada korelasi antara peringatan berlebihan itu dengan penutunan peningktan konsumsi rokok, saya kira model Canada yg edukatif, daripada terlalu berlebihan merugikan industri rokok, juga efeknya tidak signifikan, lalu buat apa? Jawaban Pertanyaan No. 7 Saya menyoroti kuantitas 4000 zat kimia (berbahaya). Itu kalau fair 104

harusnya kan disebutkan, 4000 zat itu apa saja, tetapi itu tidak mungkin. Kita menyebutkan 4000 zat berbahaya, dicantumkan semua, itu kan tidak mungkin. Dan kita harus meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang mewajibkan itu. 4000 itu apa saja? Jadi ini menurut saya over claim yang berbahaya karena bisa saja menipu. Dikatakan 4000 kita bisa meminta kepada mereka yang mengiginkan ini, yang mewajibkan ini, coba list 4000 itu dan bandingkan dengan produk-produk lain, apakah hanya rokok yang punya 4000 itu. Kenapa produk lain yang punya 2000 tidak kena. Kenapa bisa punya 4000, saya kira tidak masuk akal, sampai jumlah sebesar itu, dan jika kita mau fair terhadap konsumen, 4000 itu apa saja. Ini kan tidak mungkin suatu kewajiban tidak dilaksanakan tidak masuk akal. Ini kan kewajiban, cuma informasinya tidak mungkin dipublikasikan, karena kita tidak tahu 4000 itu apa saja sebenarnya. Nah karena kita tidak tahu, berujung pada peringatan bergambar yang vulgar seram, padahal gambar ini kan harusnya merepresentasikan bahaya sesungguhnya, jadi perceived risk itu harus berkorelasi dengan real risk, resiko yang dipersepsi harus sama dengan resiko yang nyata. Nah resiko yang nyatakan ada di 4000 zat ini, cuma 4000 zat ini kan sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya dan tidak pernah diperlihatkan secara jelas dan terang apakah dia itu. Jadi sebenarnya hanya karena 4000 lah maka kita harus memuat peringatan yang vulgar dan berlebihan. Padahal peringatan vulgar dan berlebihan ini tidak merepresentasikan resiko sesungguhnya. Sesungguhnya ada di 4000 ini kan, tapi kita kan kita tidak pernah tahu 4000 ini. Jadi orang bilang 4000 loh zat berbahayanya itu, oleh karena itu buatlah gambar yang bisa membuat orang terteror untuk orang tidak merokok, kan begitu sebenarnya logikanya, 4000-nya sendiri itu tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi itu yang berbahayanya di situ. Jadi saya ketika membaca, saya bilang, saya tidak percaya ada 4000 zat berbahaya. Kalau kita menghirup udara ini, jutaan zat berbahaya, 105

makanya kita punya antibody. Polusi itu misalnya bila kita hitung, dan kita uji coba di lab, mungkin ada ratusan ribu zat berbahaya. Oleh karena itu setiap orang mempunyai antibody, kalau dia sedang turun antibodynya maka dia sakit, karena seluruh udara yang ada di ruangan ini penuh zat berbahaya. Apakah nanti orang dilarang bernafas karena banyak zat berbahaya. Saya tidak habis fikir ada 4000 zat kimia itu dari mana? Dan berbahaya itu kadar gradasinya kan? Dari low, medium sampai high. Mana rendah, mana yang sedang mana yang tinggi. Apakah semua sama bahayanya, apakah ini berbahaya kalau ada kontribusi dari zat lain. Air itu tidak berbahaya, tapi kalau baygon berbahaya. Jadi ada yang berbahaya pada dirinya, ada yang berbahaya bila dikompositkan dengan zat lain. Harusnya ditanyakan kepada yang membuat regulasi ini, 4000 zat kimia itu apa? Seharusnya di uji lab, mana yang low, medium, mana yang high, mana yang komposit bisa menjadi berbahaya jika bercampur, mana dia yang pada dirinya sudah berbahaya. Jadi harus di breakdown 4000 zat berbahaya itu, jadi kita tidak bisa telan mentah-mentah. Nah inikan semacam tipuan yang berbalut sesuatu yang akademis, ini manipulasi tapi diselimuti sesuatu yg akademis. Ini yang menurut saya agak bermasalah. Karena gak mudah orang me-list 4000 zat berbahaya itu. Saya kira tidak masuk akal barang konsumsi sampai ada ribuan zat berbahaya, puluhan mungkin, ratusan mungkin, tapi 4000-an dari mana angka itu dan apa saja. Saya kira dalam proses uji PP seandainya dilakukan MA ini harus keluar, karena secara akademik tidak valid dan lalu apa bedanya dengan barang-barang konsumsi lain. Kalau kita misalnya menemukan 4001 zat dalam barang konsumsi, harus dihilangkan. Harus disamaratakan.

106

Jawaban Pertanyaan No. 8 Justru ini merupakan diskriminasi terhadap industri yang belum mempunyai sertifikasi. Jadi ini kan aturannya tidak berlaku mundur. Atau kalau ada industri kecil menengah misalnya dia mensertifikasi mereknya dengan misalnya gentong mild, lalu dia kena nih, kan tidak adil. Lalu yang sudah membuat produk-produk rokok semacam gentong mild yang belum mempunyai sertifikasi merek harus membuat sertifikasi, kan tidak bisa begitu karena dibuat sebelum aturan ini berlaku atau tidak tahu bakal ada aturan ini. Artinya aturan ini kalau mau fair ya berlaku mundur, semua yang memakai kata light, low, dll kena semua. Tapi logikanya menurut saya bukan itu, logikanya menurut saya adalah sebenarnya ini harus dilihat sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha antar industri besar dan industri kecil menengah di bidang industri olah tembakau, sehingga sertifikasi atau non sertifikasi tidak menjadi acuan untuk regulasi sebenarnya. Jadi tidak boleh mengunakan kata slim, ya memang industri kecil menengah tidak menggunakan kata-kata itu, cuma ini nanti akan tidak adil kalau industri ini yang kemudian akan merangkak besar dan bermain pada segmen-segmen yang tadi dikuasai mild dan sebagainya. Boleh tidak dia menggunakan kata mild, boleh tidak dia menggunakan kata slim. Ini memang diskriminatif karena ini berlaku pada industriindustri yang sudah punya sertifikasi, namun yang sesudahnya ini kan juga kita harus pikirkan. Apakah mereka tidak punya hak juga untuk membuat alternatif produk yang menggunakan kata-kata atau frase yang sama dengan produk-produk sebelumnya. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan. Jawaban Pertanyaan No. 9 Saya kira, hak berekspresi itu kan fundamental dan itu saya kira tidak bisa terlalu dicampurtangani oleh pemerintah dalam soal tadi, memberikan 107

porsi sampai 15% untuk yang visual 10 % untuk audio visual, iklan di TV. Kita ambil contoh misalnya iklan 3 menit, berarti 180 detik. 180 detik itu sendiri kalau kita konversi menjadi rupiah untuk biaya iklan, itu kan tinggi sekali, itu cost. Yang kedua juga saya kira 18 detik itu cukup lama tetapi tidak efektif, orang bisa membombardir konsumen dengan gambar apapun untuk memikat orang membeli dan 16 detik itu ya cukup besar, tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Sebenarnya iklan di awal, tengah dan diakhir. Biasanya orang jika sudah diakhir sudah tidak mencermati lagi. Pesan itu di tengah, psikologi komunikasi pesan itu di tengah, sisanya pelengkap atau aksesoris saja, misalnya rokok membahayakan kesehatan, nah itu orang sudah tidak mendengar lagi. Tapi di awalnya gambar, audio, animasi menjadi bahan yang utama. 16 detik ini cost tinggi juga tidak efektif, kalau diawal orang masih memperhatikan, di tengah orang masih memperhatikan. Jadi kalau orang seminar misalnya, begitu jam makan siang orang sudah tidak memperhatikan lagi. Iklan itu bila ditaro diakhir lama, orang sudah lagi tidak peduli. Orang akan melihat pesan itu di tengah, missal 180 detik dia di detik 90 (80, 90, 100) perhatian disitu. Maka pesan itu dipaparkan di tengah, pesan utamanya, dalam bentuk tagline atau apa. Kalau diakhir tidak ada gunanya. Jadi saya kira selain menambah cost yang tidak perlu, juga tidak efektif dan kebebasan berekspresi dilanggar, orang kan beriklan itu sebenarnya bukan hanya sebuah tindakan ekonomi, tapi itu kan sebenarnyajuga sebuah karya seni. Ya, biro-biro iklan sederhana, oke. Tapi biro-biro iklan yang memang dia membuat iklan sebagai sebuah karya seni work of art bukan semata-mata utk mendapatkan uang saja. Jadi kebebasan berekspresi disini juga terganggu. Sudah bagus audionya, pengemasannya, animasinya, dsb, terakhir-terakhir diberi peringatan, itu kan mengganggu. Jadi menganggu kebebasan berkespresi dalam artian iklan bukan dipahami semata-mata utk menggaet konsumen tapi sebagai sebuah karya seni. Kan ada iklan dari awal sampai akhir kita langsung 108

tidak tahu iklan apa, orang ketawa-tawa aja, tapi diakhirnya kita tahu bahwa iklan itu iklan Mercy. Tapi 90% itu dia work of art, 90% itu dia sebuah karya seni, sisanya baru dia menyampaikan pesan apa yg mau diiklankan. Ini yg saya kira hrs dicermati. Jawaban Pertanyaan No. 10 Secara hukum ini sudah bermasalah. Meminta aturan lebih teknis. Kemudian yang kedua peraturan pemerintah sendiri sudah cukup jelas, apalagi yang diminta pemerintah daerah untuk membuat peraturan. Saya kira untuk diminta lebih lanjut menjabarkan secara teknis jadi mengada-ngada karena PP sudah cukup jelas, karena itu menjadi acuan semua daerah misalnya gitu, tapi ada kendala lain kalau ini pemerintah daearh diminta membuat aturan, mau tidak pemerintah daerah membuat aturan, karena kita tahu pendapat uang, media dan sebagainya rokok paling besar kontribusinya, untuk PAD, pajak periklanan. Apakah pemerintah daerah mau membuat peraturan-peraturan yang membuat industri rokok kesulitan untuk mengiklankan daerah, kecuali pemerintah pusat memberikan alternatif lain. Kita 83 persen dari iklan rokok nih, apa alternatif lainnya, dari mana bisa menambal PAD yang hilang akibat peraturan-peraturan teknis ini. Jadi pertama secara hukum bermasalah, yang kedua penjabaran teknis itu tidak diperlukan karena di Peraturan Pemerintah sudah cukup jelas, yang ketiga pemerintah daerah bergantung pada iklan rokok dari media-media untuk PAD nya, jadi ini pintu terhadap pendapatan daerahnya. Kalau ini dihilangkan, pemerintah bukan,... ini kan bukan sekedar pemerintah daerah harus mengekang, harus mengatur secara lebih teknis iklan-iklan rokok di ruang terbuka, tapi ini kan persoalan fundamental bahwa, persoalan politik anggaran yang harus diperhatikan pemerintah pusat. Kalau ini hilang pemasukan daerah maka pemerintah pusat harus memberi alternatif atau alternatifnya tidak ada, 109

jangan diminta untuk mengatur itu dong. Ini kan persoalan pemasukan daerah yang mempunyai dampak fiskal terhadap daerah, kesejahteraan rakyatnya. Dengan itu dia bisa membangun berbagai jalan, infrastruktur dan sebagainya. Coba mereka katakan punya cukup banyak uang, ya udah kita ganti semua. Ya dengan aturan ini hilang berapa pemasukan dari 33 provinsi, harus ada hitung-hitungan ekonomi. Law economy kan berhubungan, ada konsekuensi ekonomi dari sebuah peraturan. Ini hitungannya harus ada, kalau ini pemerintah daerah kehilangan setahunnya 2 milyar rupiah, pemerintah pusat harus bertanggung jawab karena aturan yang meminta pemerintah pusat, meskipun punya masalah pendelegasian, tapi ini kan yang minta pemerintah pusat dan dengan peraturan ini pemerintah daerah kehilangan 2 milyar rupiah per tahun, harus digantikan dong alternatifnya apa, inovasinya apa? Mana industri lain selain rokok yang menggantikan ini dalam waktu cepat. Jawaban Pertanyaan No. 11 Misalnya CSR Sampoerna, dia mensponsori Kick Andy misalnya, apa tidak boleh ada yayasan di situ? Gudang Garam Foundation misalnya, Djarum Foundation misalnya, dia mensponsori suatu kegiatan seni yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, apa tidak boleh. Bukan rokoknya, yayasannya misalnya, ini CSR nya juga disebut di sini, ini menurut saya keterlaluan karena itu, okelah kita serahkan saja ke panitia masing-masing dia mau mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok, dalam artian dia mau atau tidak ada iklan rokok dari iklan yang mereka buat, itu diserahkan pada masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya yayasan atau foundation tidak bisa dong, hanya karena perusahaan atau merek dagang. Nah ini menurut saya agak berlebihan kalau pelarangannya sampai ke arah sana dan sebenarnya secara prinsipil saya pribadi aturan main untuk menggunakan sponsor industri rokok, tidak diatur oleh 110

pemerintah, tetapi diserahkan ke pihak-pihak yang disponsori, misalnya ada pertunjukan teater besar, pengelolanya mengatakan ya sudahlah kita tidak mau memakai Gudang Garam, tapi maunya Gudang Garam Foundation, kan tidak masalah. Kan ada pilihan kalau Gudang Garam lebih ke rokok, tapi Gudang Garam Foundation lebih ke sosialnya. Ada pilihan, juga misalnya acara cerdas cermat, Sampoerna Foundation apa tidak boleh, tidak ada iklan rokok, tidak ada gambar kemasan rokok dsb, tapi foundation-nya, karena mereka menitikberatkan pada bidang pendidikan. Jadi ini akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan komersialisasi rokok. Ada kegiatankegiatan yang karikatif, kegiatan yang bersifat sosial yang juga terpukul oleh aturan ini, sehingga kita lost-nya cukup besar dan kita uang lebih banyak di sini kan, artinya kita akan kehilangan potensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif maupun sosial karena aturan ini. Ya, Sampoerna tidak bisa mensponsori beasiswa, dan sebagainya hanya karena peraturan ini. Jawaban Pertanyaan No. 12 Saya kira pertama dalah soal pembatasan terhadap penyiaran tentang tembakau, lalu media cetak, dan teknologi informasi. Saya kira harus dibedakan sekali lagi. Ada fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi sosial. Kalau fungsi sosial misalnya menyebarluaskan suatu cabang olahraga yang tida dikenal luas menjadi dikenal luas. Betul jadi bukan hanya sekedar dungsi ekonomi yang dilihat, tapi ada fungsi sosial, sehingga tidak bisa disamaratakan, dipukul rata pembatasan penyiaran di media cetak, teknologi informasi ini. Nah kemudian yang saya mau garisbawahi adalah larangan menyiarkan mengambil foto orang sedang merokok, bungkus rokok ya. Di dalam media seperti foto dan film, ini kan saya kira 111

pelanggaran cukup serius dari kebebasan berekspresi. Apakah orang tidak boleh memfoto orang sedang merokok, kalaupun terdapat nilai estetika yang tinggi misalnya. Apakah tidak boleh dibuat pameran, foto-foto petani sedang merokok di pagi hari dan itu punya nilai estetika, itu kan suatu bentuk pelanggaran. Nah film misalnya, film biografi kalau memang di film itu tokohnya dalam masa mudanya perokok, apakah tidak boleh, ini kan kita tidak setia dengan fakta yang ada, karakternya. Misalnya Bung Karno merokok, Pak Harto merokok, apa harus dihilangkan fakta historis itu hanya karena peraturan ini. Film dokumenter, bagaimana coba itu. Film dokumenter itu realis. Kalau memang tokoh yang akan diperankan merokok, apa harus kita melarang dia merokok hanya untuk pengambilan rokok. Ini kan hak orang juga dilanggar dan kesetiaan terhadap fakta juga dipertanyakan. Kalau film dokumenter kan realita. Reality show misalnya, kalau film sinetron memang dibuat-buat, tetapi kalau film dokumenter, film biografi. Jadi kriminalisasi ini terlalu berlebihan menurut saya, melanggar banyak hak orang dalam berekspresi dan lainnya dan yang paling penting saya kira apakah perlu aturan sedemikian rijit dalam penyiaran media cetak dan teknologi informasi untuk melarang menampilkan orang sedang merokok. Jadi saya ambil analogi misalnya kita tahu banyak juga bahaya yang ditimbulkan, banyak orang misalnya orang berlayar atau diving misalnya, banyak kecelakaan karena banyak orang hilang misalnya. Ini jadi akan memprovokasi aturan-aturan lain yang akhirnya, ya opini orang kita tidak bisa menebak, banyak orang diving meninggal karena berbagai hal sehingga tidak boleh dimunculkan dalam film dalam media penyiaran. Menurut saya lebih penting misalnya, orang dilarang melintasi lintasan kereta tanpa ada batasan, tanpa ada pos perlintasan misalnya, itu kan lebih serius maksud saya begitu. Jadi apa perlunya diatur sedemikian rijit. Tidak boleh memfilmkan orang yang menerobos perlintasan kereta 112

api karena nanti orang akan meniru, padahal dalam film-film Hollywood orang menerobos perlintasan kereta api terus, kenapa tidak dilarang, filmfilm gangster dll, Jadi ini akan memicu aturan-aturan yang mengada-ada tentang bahaya yang memunculkan suatu tindakan atau adegan di dalam media cetak, atau visual, online dsb, itu yang saya kira arahnya ke sana itu, yang lain akan mengikuti membuat aturan-aturan seperti itu, semacam menjadi yurisprudensi. Rokok berbahaya, orang mincing juga berbahaya, orang tidak boleh mincing nanti, gitu loh. Ini kan opini, tapi kita kan tidak bisa menebak. Jawaban Pertanyaan No. 13 Kawasan tanpa rokok, kalau saya lebih menekankan kata kawasan itu. Orang menafsirkan kawasan itu bisa sangat luas, apalagi diserahkan kepada pemerintah daerah, dia bisa menganggap seluruh kabupatennya adalah kawasan. Padahal kita harus mempunyai parameter yang jelas yang disebut sebagai kawasan itu. Tempat umum dan tempat lainnya, tempat lainnya bisa tempat pribadi misalnya rumah. Kalau saya tempat umum dan tempat lainnya agak rancu karena apa? karena tempat umum, seharusnya kalau tempat umum dan tempat pribadi sudah dua kategorinya tidak ada tempat-tempat lainnya. Lapangan tempat umum, rumah sakit tempat umum dan tempat lain pribadi, kategori tempat lain tidak perlu. Tempat lain itu apa maksudnya. Dan kawasan ini, tadi saya katakana, dia berapa meter persegi, kemudian meliputi apa saja di dalamnya. Katakan kawasan tanpa asap rokok tapi hutan, lah terus ngapain. Kawasan tanpa asap rokok itu apa? Disitu minimal ada dua sekolah misalnya begitu. Nah yang seperti-seperti itu seharusnya lebih rigit, misalnya kita mau beresiko dengan kata kawasan. Tapi seperti pendapat saya semula, saya 113

kira jangan memakai kata kawasan, apalah, gedung tanpa asap rokok, jadi jelas tempat-tempat orang berkumpul dalam waktu lama. Gedung itu kan dari jam 09.00-17.00 WIB, nah diberi koridor, harus disediakan tempat merokok dengan ketentuan ada exhaust fan, berapa kali berapa meter persegi, tingkat kenyamanannya, itu seharusnya dibuat aturan itu, diserahkan kepada pemilik gedung, pemerintah hanya memberi koridor itu saja, luas dan sebagainya. Jangan menggunakan kata kawasan, karena kata kawasan itu mengimplikasikan supervisi yang juga cukup berat, tidak kalah peliknya. Kata kawasasn itu kan luas sekali, apakah separuh Depok ini disebut, ¾ Depok ini. Kata-kata kawasan itu mempunyai implikasi sangat-sangat luas menurut saya. Misalnya gedung tanpa asap rokok, itu lebih oke misalnya. Kalau kawasan itu orang bisa menafsirkan semenamena, jadi harus dibuat tunggal. Bisa dikatakan 80 persen Jakarta Utara merupakan kawasan tanpa asap rokok. Bagaimana menariknya, batasnya apa itu, apakah perlu misalnya. Ada satu kabupaten yang 80 persen tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit. Di Kalimantan sana , daerah pertambangan misalnya dikatakan kawasan tanpa rokok semuanya hutan. Tetapi misalnya kantor tempat kantor penambangan itu, kantor perusahaan tambang itu harus menyediakan tempat-tempat rokok. Kawasan itu menurut saya cukup rumit untuk dijadikan aturan yang mengimplikasikan penegakan hukum dan lain sebagainya. Memberikan beban tidak perlu terhadap pemerintah, aparatus negara, baik pusat maupun daerah. Jawaban Pertanyaan No. 14 Kalau tadi soal iklan, nah ini soal kawasan. Banyak kepala-kepala daerah yang menafsirkan kawasan itu. Kawasan apa yang mau mereka jadikan sebagai kawasan tanpa rokok. Bisa jadi misalnya ini menjadi celah terhadap tindakan-tindakan yang tidak efektif, misalnya karena persoalan 114

politik, politis, lalu dia bisa saja mentanpa asap rokokkan wilayah-wilayah yang memang bukan konstituennya, padahal konstituennya rata-rata merokok. Kalau kita meminta pemerintah daerah untuk membuat kawasan daerah tanpa asap rokok, ini kan yang tidak terpikirkan oleh pemerintah pusat. Dia bisa memilih-milih kawasan mana, ini ada kawasan yang membuat kontribusi finansial lebih daripada kawasan lainnya misalnya, atau misalnya ada kawasan pertokoan dimana mereka tidak mau kalau ada larangan merokok, karena mereka harus menyediakan sendiri tempattempat merokok dan sebagainya. Karena parameternya tidak jelas lalu menjadi diskresinya Bupati/walikota, diskresi gubernur. Dan diskresi ini karena tidak ada aturan yang jelas, tidak ada spesifikasinya, lalu menjadi subjek dari lobi-lobi finansial. Itu yang menurut saya wajib bila diterapkan pemerintah daerah. Tapi kata saya tadi itu, jangan kata kawasan tapi tempat-tempat spesifik, rumah sakit misalnya, pom bensin sudah jelas itu. Karena kalau kawasan kita tidak bisa mengecek semuanya. Misalnya di sini ada pertokoan atau rumah sakit di sini ada jalan, harus mengawasi di sini juga lah ngapain, orang berkumpulnya di sini kok atau apakah semua orang yang trotoar, yang dimana ada orang berkumpul juga kita awasi, ini kan cuma orang lalu lalang saja. Orang kan membuatnya di pusat pertokoan dan rumah sakit. Disetiap orang berkumpul juga kita awasi, ini kan lalu-lalang saja, ngapain kita awasin tengah-tengahnya. Kalau kawasan dia juga kena, kawasan itu kan jalannya juga, danaunya, tanah kosong dan sebagainya. Terlalu berlebihan, dipaksakan dan cenderung tidak memikirkan resiko-resiko tambahan beban pemda yang didelegasikan. Ada resiko finansial juga, ada anggaran operasional untuk satpol PP juga, kalau satpol pp mengawasi PKL, sekarang mengawasi orang merokok juga. Bisa dijadikan self campaign, tapi kampanye yang diskriminatif. Jadi pemerintah-pemerintah daerah yang tidak mempunyai prestasi di bidang ekosob, dijadikan alat untuk menaikan prestasinya. Nah itu dia 115

menggeser titik-titik kampanyenya, peduli kesehatan, membuat kawasan, padahal kalau kita cek efektifitasnya, artinya begini berapa orang yang terkena peraturan itu, sanksinya apa? Denda atau apa. Denda masuknya berapa? Ya inikan paling berlaku satu-dua minggu selanjutnya? Jakarta kan di audit, tidak berlangsung lama karena akhirnya orang lah ditegur, capek juga kan. Padahal biaya untuk memobilisasi orang untuk mengawasi ini kan tidak sedikit. Singapura sudah mapan, karena semuanya sudah cctv, di rumah kacakan. Nah kalau kita misalnya di Depok, bagaimana? Margonda oke, tapi sawangan, Parung. Belum biaya bensin satpol PP, biaya makan, misalnya yang terkena denda 1 juta orang susah, repot juga kan. Nah ini, saya kira akan ada konsekuensi politik, pengkampanyean kepala daerah yang peduli kesehatan hanya karena tidak punya prestasi. Terus diskriminasi wilayah berdasarkan kepentingan politik, itu akan terjadi kalau ini dibuat. Jawaban No.15 Saya kan disiplin filsafat, tapi saya lebih mendalami teori resiko (risk theory), jadi kalau tadi saya katakan bahwa resiko yang masih dalam bentuk persepsi, itu sebenarnya belum resiko nyata. Jadi orang mempersepsi merokok beresiko terhadap kesehatan, beda dengan rokok sudah membunuh sekian juta orang, beda itu. Jadi kalau berdasarkan itu saya menganggap, rokok itu masih dikategorikan resiko yang dipersepsikan (perceived risk) belum real, sehingga pengaturan rokok berdasarkan PP ini, saya kira tidak tepat, kecuali resiko ini sudah manifes, resiko ini betulbetul sudah secara akademik terbuktikan, yang menurut saya sangat sulit. Orang yang terkena serangan jantung karena rokok atau karena dia kurang olah raga, bagaimana membuktikannya? Seberapa besar kontribusi nikotin terhadap serangan jantung dibandingkan dengan makan berlemak yang membuat sumbatan di pembuluh darah itu disebabkan 116

oleh nikotinnya atau karena konsumsi lemaknya. Jadi suatu aturan saya kira, bukan sekedar dibuat berdasarkan apa yang disangkakan menjadi resiko, tapi harus didasarkan pada resiko yang sungguh-sungguh, real, nyata gitu. Dan resiko nyata itu tidak bisa dengan mengatakan bahwa ada 4000 zat adiktif, harus betul-betul dibuktikan satu per satu memiliki dampak terhadap kesehatan, dibuktikan betul secara rinci, secara detail, nah itu menurut saya baru kemudian dijadikan peraturan pemerintah. Karena mengatur perbuatan orang dengan hukum itu tidak sama dengan binatang, binatang kan tidak butuh argumentasi. Kita mengatur, anjing, sapi, tidak perlu dijelaskan harus dikandangkan dimana saja, tapi kalau manusia butuh argumentasi, mereka butuh jawaban mengapa saya tidak boleh. Berbahaya bagi kesehatan, berbahayanya dimana? Ada 4000 zat, 4000 itu apa saja? Apakah 4000 itu berdiri sendiri, apakah dia komposit. Dan kalau zat itu berbahaya bagi jantung misalnya, resiko stroke misalnya, berapa persen kontribusinya, kalau 0,0% bisa diabaikan, dibandingakan dengan konsumsi barang-barang lainnya. Jadi berdasarkan disiplin saya, teori resiko, maka kita tidak bisa membuat undang-undang berdasarkan resiko yang dicemaskan. Ini kan resiko yang dicemaskan, bukan resiko yang manifes. Kita cemas resiko itu akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan, jantung, paru-paru, itu kan kecemasan, tapi kan tidak bisa, hukum dibuat karena kecemasan. Karena kecemasan itu bisa iya atau tidak, kecuali sungguh-sungguh terbukti. Analoginya, kenapa Nazi dilarang karena sudah membunuh jutaan orang Yahudi, karena ada bukti sejarah, maka jadi partai terlarang. Nah ini berapa orang meninggal karena rokok, apakah benar karena rokok? Atau karena penyebab lain, rokok hanya pemicu saja. Dia syarat, bukan syarat perlu, dia syarat cukup, dia satisfaction reason misalnya. Ini kalau ditanyakan di MA saya kira menarik. Air itu necessary reason buat hidup, tapi kalau lampu merah itu satisfaction reason untuk orang 117

berhenti, gitu kan. Lain kan syarat cukup dengan syarat perlu. Faktor utama, dengan faktor kontributor lain derajatnya. Jangan-jangan rokok ini hanya kontribusi saja, kita cemas dia faktor utama. Kita mencemaskan, bukan sungguh-sungguh. Tidak bisa orang membuat hukum berdasarkan kecemasan. Kecemasan ada sesuatu yang bakal terjadi. Misalnya aturan emisi, tapi itukan sudah ada data-data scientific, misalnya permukaan laut di kutub utara itu sudah hilang sekian persen, itu ada data-datanya ada bukti-buktinya, bukti ilmiah, ada ratusan jurnal yang menulis tentang itu. Ini saya kira jurnal-jurnal kesehatan belum terlalu banyak mengupas hal ini. Maka saya bilang harus ada pertanggungjawaban akademik ilmiah sebelum diundangkan tanpa ada basis scientific yang memadai. Yang meyakinkan masyarakat ini sungguh bersiko, bukan akan menjadi, itu tidak boleh. Kalau akan bersiko semuanya akan bersiko, kita misalnya menghirup udara lama-kelamaan bisa kanker otak, menghirup Jakarta yang sudah demikian polusi, kan belum terjadi. Apakah kita orang yang di Jakarta utara tidak boleh bernafas lagi, menggunakan tabung oksigen. Ya pendapat saya itu, hukum atau aturan ini lemah karena tadi berdasarkan pada kecemasan resiko bukan resiko yang nyata. Yang kedua, juga data-data scientific pendukung ini sangat lemah, sangat terbatas, yang ada akhirnya mitos, yang ada generalisasi, yang kemudian menciptakan ketakutan misal yang tidak berdasar. Lalu ini dijadikan alasan untuk dijadikan aturan. Jadi kecemasan yang dibuat, kecemasan yang dikonstruksi sebenarnya, bukan kecemasan sungguhan, ada 4000, ada orang terkena paru-paru, lalu di blow up melalui media. Jadi kecemasan konstruksi yang menjadi alasan pemerintah menerbitkan peraturan ini. Saya kira harus ditanyakan di MA, basis datanya basis penelitiannya, kemudian ini apakah resiko yang dicemaskan atau resiko yang sungguh-sungguh nyata, manifes. Ini potensi atau manifes, kalau potensi mengapa harus diatur. Kalau potensi kan bisa iya, bisa tidak. Maka ita mengatur sesuatu yang 118

masih iya atau tidak. Mudah-mudahan di MA punya basis argumentasi baik dari segi hukum maupun segi-segi bidang ilmu lain. Segi ekonomi misalnya dari lost yang akan dihadapi pemerintah dengan adanya aturanaturan ini itu berapa? Segi sosilogis, segikultural kehilangan pengetahuan kehilangan semacam, orang itu kan mendiami suatu wilayah dengan suatu sistem pertanian tertentu, itu kan seperti ikan yg dilepas-lepaskan dari satu akuarium ke akuarium lain, dia sudah ada konsep bioregeneralisme, dia sudah menyatu dengan pengetahuan, dengan lingkungan. Jadi kalau dia diminta untuk mengganti tanaman-tanaman itunya, dan itu dia kan mempunyai kesulitan dan ini pelanggaran terhadap hak kebudayaan, cultural right. Tidak mudah orang mengganti kebudayaannya, ini kan bukan sekedar aktif ekonomi, tidak seperti orang jualan tempe jualan tahu ini kan asas ekonomi diubah, pada dasarnya bahannya sama gorengnya sama, kedelai-kedelai juga. Tetapi ini kan dari tembakau ke yang lain, pengetahuannya berubah, kemudian tekniknya berubah, penghayatan lingkungannya juga berubah, musim tanamnya berubah. Itu merubah semua kebudayan loh. Nah ini harus menjadi pertimbangan, kalau saran saya nanti harus interdisipliner.

4. Prof. Dr. Eman Emma Ramelan, S.H., MS Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama

Sebelum memberikan tanggapan atas daftar pertanyaan opini akademik atas PP No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan —perlu saya tegaskan di sini. Bahwa ini di luar disiplin ilmu yang saya tekuni maka

119

pendapat saya ini lebih merupakan pendapat pribadi saya, di luar disiplin ilmu yang saya tekuni, sebagai seorang penikmat kretek sejak usia 19 tahun. Jadi ini merupakan pendapat pribadi: Jawaban Pertanyaan No. 1 Berkaitan dengan konsideran peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud, pemerintah sebagai regulator yang telah mendapatkan mandat kekuasaan dari rakyat, menurut saya telah terkesan gegabah secara sepihak memberikan label negatif terhadap konsumsi produk tembakau terutama rokok. Karena menurut beberapa penelitian akademis, produk tembakau terutama rokok juga memiliki manfaat-manfaat positif bagi kesehatan manusia. Bisa mencegah parkinson, asma, menghambat penyebaran sel kanker payudara dan sebagainya. Karena sudah ada fakta-fakta akademis yang membuktikan manfaat positif dari konsumsi produk tembakau terutama rokok. Maka sebuah regulasi yang secara filosofis harusnya dilahirkan untuk melindungi kepentingan rakyat semesta. Seharusnya tidak boleh bernuansa labeling negatif. Tapi harus juga menyebut data-data akademis penyeimbang yang bernuansa positif. Karena sebuah produk hukum semacam peraturan pemerintah punya dampak struktural dari hulu sampai hilir. Sehingga cara berpikir yang mendasari lahirnya produk hukum tersebut haruslah memiliki kajian mendalam dan menyeluruh tentang dampak negatif dan positifnya dari sudut pandang kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Jawaban Pertanyaan No. 2 Saya setuju bahwa rokok harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Bahwa anak-anak yang belum dewasa harus kita lindungi agar terlatih untuk memiliki pilihan-pilihan cara hidup yang sehat sesuai dengan faktor 120

usianya. Dengan pengandaian bahwa bilah pisau yang tajam itu memang harus kita jauhkan dari jangkauan anak-anak karena bisa dipakai sebagai alat berbahaya yang bisa mengakibatkan luka. Tapi lantas, tidak boleh karena alasan pisau itu bisa berbahaya untuk anak-anak maka orang dilarang untuk memproduksi pisau. Sebab di tangan orang dewasa pisau itu bisa jadi alat yang berguna untuk memasak, untuk memotong rumput dan sebagainya. Jadi memang adalah tanggungjawab kita bersama, tidak hanya pemerintah untuk menghindarkan anak-anak agar tidak merokok sebelum mereka mencapai usia dewasa. Jawaban Pertanyaan No. 3 Dalam Pasal 7 ayat (2)…di dalam penjelasannya dinyatakan sebagai,... (cukup jelas). Pada konteks logika hukum itu bisa melahirkan beragam intepretasi (multi intepretasi). Padahal nilai dasar dari hukum positif adalah adanya kepastian makna —tidak boleh membuka peluang adanya penafsiran ganda. Karena itu bisa menimbulkan problematika serius dari sudut kepastian hukum. Jawaban Pertanyaan No. 4 Perihal kawasan tanpa rokok,... . Ini juga bisa multiintepretatif: Yang dilarang keberadaan rokok pada area tertentu atau orang yang merokok pada kawasan tertentu? Orang dilarang membawa dan atau menjual rokok atau orang dilarang merokok di kawasan tertentu? Karena itu adalah dua materi yang berbeda. Pada poin penjelasannya disebutkan, “Pengaturan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain.”Lantas apa pemerintah sudah membuat sebuah regulasi yang baik untuk melindungi rakyat dari bahaya asap knalpot mobil? Saya merasa,ada agenda tersembunyi dari regulasi tentang kawasa 121

ntanpa rokok. Bila dikaitkan dengan aliran dana dari Bloomberg Inisiative (Michael Bloomberg) ke berbagai NGO dan Pemerintah Indonesia dari sejak periode tahun 2007 sampai 2014 untuk menciptakan kawasankawasan tanpa rokok di Indonesia. Tidak kurang dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), KomNas Perlindungan Anak, Yayasan Pusaka Indonesia dan sebagainya untuk melakukan advokasi(?) demi terciptanya kawasan tanpa rokok. Lantas apa hubungannya bidang kerja ICW dengan advokasi (?) kawasan tanpa rokok? Jawaban Pertanyaan No. 5 Cita rasa kretek sebagai produk lokal adalah mewakili taste khusus sebagai produk rokok yang khas Indonesia. Dengan adanya Pasal 12 ayat (1) di dalam PP No. 109 Tahun 2012 secara tidak langsung akan mematikan ciri khusus kretek sebagai produk lokal yang sangat berbeda cita rasanya dengan produk rokok negara-negara lain. Menurut saya pasal ini harus segera diajukan uji materiil agar tidak berdampak negatif terhadap produsen rokok kretek nasional. Jawaban Pertanyaan No. 6 Kalau memang konsisten untuk melindungi rakyat terhadap dampak negatif rokok. Maka disamping peringatan tentang bahaya merokok harusnya juga dicantumkan manfaat positif rokok sebagaimana data-data penelitian akademis yang sudah ada. Kalau tidak maka pemerintah sama halnya dengan burung beo….yang hanya bersuara keras melarang orang untuk merokok sebagai sebagai keniscayaan karena negara-negara lain sudah melakukannya. Pasal ini sebaiknya juga segera diajukan uji materiil. Jawaban Pertanyaan No. 7

122

Menurut saya pasal ini juga harus diajukan uji materiil karena menurut data WHO pembunuh nomer satu bukanlah rokok melainkan kolesterol. Dan sudah cukuplah di tiap kemasan rokok sudah mencantumkan peringatan bahwa “Merokok dapat menyebabkan Kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.” Meski hal tersebut sebenarnya masih debatable karena adanya fakt-fakta penelitiaan akademis yang juga menyajikan fakta tentang adanya manfaat positif dari rokok. Jawaban Pertanyaan No. 8 Pasal 24 PP No. 109 Tahun 2012 memang cenderung melanggar Hak sipil karena filosofi dari regulasi tentang Merek adalah untuk melindungi hak sipil seseorang yang telah melakukan sebuah kreasi produk agar tidak sembarangan digunakan oleh orang lain. Bukan bermakna sebagai pembatasan hak-hak sipil rakyat untuk melahirkan sebuah produk. Jadi dalam pasal 24 ini, menurut saya, pemerintah dapat digugat karena telah melakukan perbuatan sewenang-wenang (on rechtmatige overheids daad) dengan mengingkari hak-hak sipil rakyat. Jawaban Pertanyaan No. 9 Pasal 17 ayat (a)..., pertanyaan tidak jelas karena tidak ada Pasal 17 ayat (a) Jawaban Pertanyaan No. 10 Bunyi Pasal 34 yang mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah adalah “Cacat Prosedur”…karena bentuk produk hukum yang bisa memberikan delegasi kepada Pemerintah Daerah adalah undangundang. Sebuah Peraturan Pemerintah tidak boleh memberikan delegasi kepada Pemerintah daerah. 123

Jawaban Pertanyaan No. 11 Keberadaan Pasal 35 s/d 37 PP No. 109 Tahun 2012 adalah juga salah satu bentuk pelanggaran hak-hak sipil dari warga negara a quo produsen Produk Tembakau. Untuk mana materi ini bisa juga diajukan Judicial Review terhadap keberadaan pasal tersebut. Jawaban Pertanyaan No. 12 Pasal 39 juga merupakan pelanggaran pada hak-hak sipil untuk berkreasi. Disamping juga tidak melihat kaitan struktural dari Produk tembakau dengan kemajuan potensi di bidang-bidang yang lain, semisal, bidang olahraga. Jawaban Pertanyaan No. 13 Pasal 49 s/d 51 juga merupakan bentuk dari pelanggaran hak-hak sipil warga negara. Jawaban Pertanyaan No. 14 Bunyi Pasal 52 adalah “Cacat Prosedur” karena menyimpangi hirarkis perundang-undangan. Jawaban Pertanyaan No. 15 Secara umum, menurut saya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 adalah Produk Hukum “Gegabah”. Yang hanya melihat produk tembakau dalam kaitannya dengan dimensi kesehatan saja. Padahal dalam dimensi kesehatan pun masih debatable tentang manfaat dan kerugiannya. Peraturan pemerintah tersebut tidak melihat kaitan struktural tentang Produk tembakau yang tidak saja berdimensi kesehatan melainkan juga dimensi sosial, ekonomi, politik bahkan juga dimensi peradaban dan kebudayaan nusantara. 124

5. Prof. Dr. Kabul Santoso, SH Guru Besar Universitas Negeri Jember

Jawaban Pertanyaan No. 1 Perdebatan atau masalah pro-kotra tentang rokok dan merokok sampai saat ini belum kunjung usai. Namun, sebenarnya perdebatan itu dapat dikurangi secara ekstrim, jika tidak boleh disebut diselesaikan, apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dipergunakan sebagai titik temu. Netralitas ilmu dan keberpihakan teknologi pada kemajuan umat manusia menentukan sekaligus kebaikan dan keburukan rokok dan produk tembakau. Sejauh ini, melalui beberapa studi yang berbasis pada nanosains, nanoteknologi dan nanobiologi telah ditemukan kenyataan bahwa merokok sejatinya tidak selalu berarti negatif. Sebaliknya, orang bisa tetap sehat bahkan sembuh dari penyakit yang diderita justru apabila merokok (Zahar dan Sumitro, 2011). Studi tentang rokok, termasuk kretek, di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan parsial untuk ukuran besaran dampak masalahnya, karena seiring terbatas hanya pada beberapa aspek saja. Bahkan, ukuran sampelnya pun relatif kecil dan lebih bersifat hospital based research karena sampel diambil dari orang sakit yang datang ke rumah sakit. Seharusnya, penelitian bersifat population based research dengan sampel diambil dari populasi dengan sebaran yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi, psikologi, kependudukan, pendidikan, gizi, iklim, kualitas lingkungan serta faktor-faktor lain yang diperlukan. Program riset seperti itu harus diinisiasi oleh pemerintah dan menjadi 125

program nasional sebagai bentuk pertanggunggjawaban negara, mengingat isu negatif terkait tembakau dan rokok yang berhembus dari luar negeri jelas mengancam langsung nasib jutaan rakyat Indonesia dan aset negara yang bernilai triliunan rupiah. Apabila riset komprehensif belum dilakukan, sangat naif jika pemerintah sudah berani membuat kebijakan regulasi terkait rokok dan produk tembakau, seperti menetapkan definisi tembakau sebagai zat adiktif dalam “UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” dalam pasal 113 ayat (2). Dikalangan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan, selama ini berkembang pandangan yang cenderung bersifat reduktif dalam menyikapi masalah rokok dan merokok. Dalam asap rokok secara simplikatif direduksi bahwa zat yang berbahaya adalah nikotin dan tar. Ini pandangan atau pendapat yang salah kaprah, sebab yang justru berbahaya dalam asap rokok adalah radikal bebas yang tercipta dari pembakaran rokok, bukan nikotin dan tar (Zahar dan Sumitro, 2011). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa radikal bebas sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Karena itu, sangat aneh bila dalam kampanye antirokok yang dituding berbahaya bagi manusia adalah nikotin dan tar. Apalagi sesungguhnya, secara sains, masalah efek negatif nikotin dan tar sampai saat ini masih bersifat debatable (ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak ada yang bersifat final). Issue ETS: Environmental Tobacco Smoke, passive smoking, ditempatkan sebagai perkosaan pernafasan orang. Non perokok lebih menderita daripada perokok? Faktanya memang ada orang yang tidak tahan terhadap bau asap rokok. Hal tersebut harus dihargai. Hasil penelitian terhadap ratusan ‘kafe’ yang dilengkapi dengan penangkap nikotin diatas kepala; setelah kafe tutup (sekitar durasi 4 jam) ternyata pengunjung non-perokok dapat paparan ekuivalen merokok satu batang kalau dia tinggal di kafe 126

selama 105 jam. Bandingkan dengan asap mobil dan emisi pabrik, pesawat terbang debu lainnya. Kalau 70 juta batang rokok dibakar di Jakarta per hari, akan memberikan Total Particulate Mater (TPM) sebanyak 5 ton. Kalau 200 ribu kiloliter BBM dibakar sehari, di Jakarta, akan menebarkan 100 ton TPM, ditambah dari industri, emisi pesawat terbang dan debu akan ada total 205 ton TPM per hari di Jakarta. Kontribusi TPM rokok hanya 2,4% (Serad, 2009). Dengan cara pandang holistik, kita tidak akan bersikap reduktif sertamerta memandang nikotin dan tar sebagai “tertuduh” yang menyebabkan penyakit bagi manusia karena kedua senyawa itu memapar bersamasama ribuan komponen dan partikel senyawa lainnya. Kita perlu meneliti secara seksama, mana unsur-unsur yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Diketahui bahwa unsur utama penyusunan tubuh manusia adalah atom-aton sederhana yang stabil, yaitu atom C, H, N, O dan P. Itulah atomatom pembentuk struktur DNA sedangkan sisanya terdiri atas berbagai unsur logam yang salah satunya merkuri (Hg), yang sangat tidak stabil dan hanya sedikit diperlukan tubuh. Apabila terdapat unsur Hg berlebihan dalam tubuh manusia, ia menjadi racun yang merusak komponen tubuh. Problem kesehatan sebetulnya lebih disebabkan kualitas hidup seseorang. Penyebab timbulnya penyakit pada seseorang bisa datang dari luar maupun dari dalam tubuhnya. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa rasa sakit hati, benci, kecewa dan stres yang ada dalam dirinya, yang umumnya terkait dengan kualitas hidupnya yang kurang memadai, sesungguhnya adalah sumber atau akar masalah, sehingga jangan hanya menyalahkan bakteri, karena itu daripada mengembangkan konsep akar masalah berupa mempermasalahkan bakteri dan membunuhnya, kita akan lebih arif bila memfokuskan perhatian pada metabolisme radikal bebas yang sesungguhnya sangat terkait dengan kualitas hidup. 127

Nikotin Bukan Zat Adiktif Dalam presepektif kuantum, nikotin bukanlah racun atau berbahaya bagi manusia karena elemen pembentuk nikotin sama dengan elemen pembentuk DNA manusia. Nikotin (C10H14N2) terbentuk dari unsurunsur atom C, H dan N, sementara tubuh manusia sebagian terbesar juga dibangun oleh atom-atom unsur C, H, N dan O yang merupakan atomatom pembangunan DNA. Keberadaan nikotin dalam tubuh manusia tidak merusak DNA, tetapi justru membersihkan DNA. Nikotin akan larut keluar dari tubuh dalam bentuk keringat dan air seni hanya dalam beberapa jam. Dengan demikian, nikotin positif bagi manusia. Sehingga kebiasaan merokok memberikan rasa nyaman karena DNA dibersihkan, energi menjadi lebih besar. Proses itu akan berlangsung optimal apabila rokok yang digunakan adalah divine kretek, yaitu rokok yang sudah disehatkan/dinanokan. Dalam hal ini, struktur nikotin yang terpisah, yakni pyridin yang berbentuk flat dengan ikatan yang biasa memutar-putar gugus pyrol-nya yang terlarut dalam air akan berfungsi sebagai scavenger partikel Hg* metal/amalgam*. (Zahar dan Sumitro, 2011) Merokok dapat menjadi kebiasaan karena reaksi alamiah dari tubuh yang selalu ingin membersihkan struktur DNA dari “pencemaran” Hg* metal. Dalam hal ini jelas bahwa nikotin berfungsi membersihkan DNA, yang secara visual dalam penelitian ditunjukkan oleh nikotin dalam air membuat air berwarna kecoklatan. Nikotin sejatinya sama dengan nasi (karbohidrat) dengan rumus kimia C(H2O)n yang terlarut sangat baik dalam air, kemudian dikeluarkan dari tubuh sebagai air seni dan keringat. Dengan penjelasan dasar sifat kimia-fisika terrsebut di atas bisa dipahami bahwa nikotin bukan zat adiktif. Prof. Aris Widodo yang juga ahli farmasi ini justru mempertanyakan kampanye anti rokok, sebab dikhawatirkan bila tembakau dan produk 128

turunanya dihabisi akan memicu orang mencari pengganti rokok. Jangan sampai penggantinya justru produk yang mengadung zat adiktif, seperti morpin dan kokain. Maka tidak salah bila ada ungkapan kebiasaan makan nasi bangsa kita seperti halnya kebiasaan merokok kretek. Kedua bahan yaitu nasi dan nikotin larut dengan baik dalam air, masukannya dan keluarannya dari tubuh tidak mengganggu unsur lainnya. Nikotin dituduh sebagai senyawa adiktif yang sangat kuat. Gambaran inilah yang tiadak mendidik, sehingga nikotin sebagai korban fitnah. Tingkat adiktifitas atau tingkat ketergantungan nikotin sangat rendah dibandingkan dengan Napza seperti opium, kokain ganja maupun zat lain yang menimbulkan halusinasi. Tingkat adiktifitas nikotin dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Sumber: Serad, et al, 2011

129

Jawaban Pertanyaan No. 2 Korelasi antara gencarnya iklan rokok dan dampak yang ditimbulkan yaitu semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak, perlu mendapatkan justifikasi dari suatu penelitian yang jelas dan obyektif. Iklan sebagai media informasi dan publikasi produk memang benar, tetapi iklan rokok merupakan sumber satu-satunya penyebab meningkatkan kuantitas perokok khususnya pada anak-anak, perlu dipertanyakan. Seseorang merokok tidak hanya dipengaruhi oleh suatu informasi yang diterima dari iklan, promosi maupun sponsor, tetapi juga karena dibentuk oleh lingkungan (keluarga ataupun masyarakat). Yang menjadi tidak jelas (dan cenderung adanya generalisasi) adalah bahwa iklan, promosi dan sponsor rokok penyebab utama meningkatnya prevalensi anak-anak merokok. Jika kita mau melihat secara obyektif, ada hal yang positif terkait dengan perusahaan-perusahaan rokok sebagai sponsor, donatur, penyelenggara even-even olah raga nasional dan internasional dan pemberian beasiswa yang memberi pengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan keolahragaan nasional serta pendidikan. Tentunya pada even-even tersebut perusahan akan menitipkan pesan sponsor. Jika hal seperti ini juga menjadi obyek larangan yang diatur dalam Pasal 26 s/d 40 maka apakah kegiatan-kegiatan olah raga dan beasiswa tersebut masih dapat diberlangsungkan? Jawaban Pertanyaan No. 3 Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 58 mengandung ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “diversifikasi produk tembakau”? Apakah pengembangan jenis atau varian dari tembakau/produk tembakau atau yang dimaksudkan adalah substitusi dari tembakau/produk tembakau? Dalam persepsi pemerintah dan pemerintah daerah “diversifikasi produk 130

tembakau” dimaksudkan untuk mengalihkan sektor tembakau ke sektor yang lain. Dengan kata lain masyarakat yang bergerak dibidang pertembakauan didorong untuk alih fungsi dan alih profesi ke sektor yang lain. Jika demikian maka akan menjadi ancaman hampir 30 juta orang yang bergerak di sektor pertembakauan (langsung atau tidak langsung). Jika “diversifikasi produk tembakau” dimaknai pemanfaatan tembakau diluar rokok, yaitu untuk obat-obatan, insektisida nabati, sumber protein nabati, pupuk organik, parfum dan minyak nabati, pertanyaannya adalah seberapa besar serapan bahan baku tembakau ini untuk produksi diversifikasi tersebut? Jika serapannya rendah, maka ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani tembakau. Karena hasil produksinya tidak diserap oleh pasar. Jawaban Pertanyaan No. 4 Terkait dengan penentuan ‘kawasan tanpa rokok’ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (d) jo. Pasal 49 s/d Pasal 52, ada hal-hal yang dicermati, yaitu : 1. Dalam ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 52 dinyatakan : “Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok”. Kata wajib dalam ilmu perundang-undangan memiliki konsekuensi sanksi jika tidak dilaksanakan. Pertanyaannya apa sanksinya jika Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum/tidak menjalankan amanat tersebut? 2. Penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1), sangat luas. Apa kriteria bahwa suatu tempat tersebut dapat dikatakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (1)? Hampir tidak ada tempat lagi dimana suatu kawasan diperbolehkan untuk 131

merokok. Padahal dalam Keputusan MK No. 57/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa penetapan kawasan tanpa rokok melanggar hakhak individual sepanjang pemerintah/pemerintah daerah belum/tidak menyediakan tempat untuk merokok. Jawaban Pertanyaan No. 5 Ketentuan pasal 12 adalah ketentuan yang mengatur terhadap larangan memproduksi produk tembakau dengan menggunakan bahan tambahan. bahan tambahan diperbolehkan digunakan apabila telah dibuktikan secara ilmiah bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan bahan tambahan antara lain penambah rasa, penambah aroma, dan pewarna. Ketentuan ini terlihat ingin mengatur agar produk tembakau terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi, banyak pertanyaan seperti bagaimana pembuktian secara ilmiah ? siapa lembaga yang berwenang menyatakan bahwa suatu bahan tambahan tidak berbahaya bagi kesehatan? apakah terhadap persoalan tersebut juga diberikan wewenang mengaturnya kepada menteri? apabila memang demikian, maka tentunya menteri akan memiliki kewenangan yang luas dalam pengaturan bahan tambahan untuk produk tembakau dan pengaturan pengujian secara ilmiah terhadap bahan tambahan tersebut. Artinya dapat saja menteri melalui permen menunjuk lembaga swasta sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan berbahaya atau tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa laboratorium sebagai menjadi ladang bisnis. Secara simultan, tentunya akan berimplikasi terhadap keberadaan laboratorium milik institusi pendidikan. Ketentuan pasal 12 ayat 2 memberikan masalah baru lagi berisi : (2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk 132

Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dengan dasar tersebut bersifat umum dan memberikan kewenangan tak terbatas pada menteri untuk menafsirkan bahan-bahan tambahan sesukanya, hal ini terlihat dalam kalimat “ketetapan peraturan menteri”. kapan akan diberlakukan, kapan akan dibahas, bagaimaana pembuktian kalau tidak berbahaya, bagaimana tim pengkaji, dan lain sebagainya akan didapat sebagai barrier yang sangat membahayakan, karena kewenangan tersebut dapat dipakai sebagai lahan pungutan yang tidak jelas. Dalam pandangan teknik perundang-undangan, peraturan pemerintah dilarang mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisip suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Bila dicermati, maka ketentuan tersebut ternyata telah menambah dari apa yang diperintahkan oleh pasal 133 UU kesehatan. Bahkan ketentuan tersebut juga melakukan pelarangan/pembatasan terhadap penggunaan suatu bahan/produk yang keberadaannya tidak dilarang oleh undangundang. Terlebih, diatur juga sanksi yang tentunya akan merugikan industri rokok dalam negeri. Jawaban Pertanyaan No. 6 Pasal 14-18 Ketentuan ini mengatur tentang peringatan kesehatan dalam setiap produk tembakau berbentuk tulisan dan gambar. Peringatan kesehatan dan tanda gambar berlaku tidak seragam di berbagai negara. Peraturan ini (gambar) belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan akan menambah beban biaya bagi produsen nasional. Namun 133

bagi perusahaan multinasional mereka telah memiliki desain, peralatan, mesin, dll yang diperasikan di berbagai negara dengan peraturan yang berbeda, yang menggunakan gambar dan tidak menggunakan gambar. Jawaban Pertanyaan No. 7 Pasal 22 Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”. Penelitian mengenai rokok banyak sekali, semua statistik penelitian rokok menyimpulkan dampak signifikan yang kurang baik. Diantara senyawa-senyawa itu diantaranya beracun. Pendekatan keilmuan seperti ini adalah analisis dengan alat obserfasi dengan ditekan dan pecah, selanjutnya terdiri dari senyawa gramatikal yang pecah tadi menjadi racun. Tapi penelitian tersebut kurang kuat, dikuatkan lagi eks penekanan, komponen tadi dicobakan di tikus kemudian diasap, dan bermasalah. Semua yang penyebab masalah tersebut disebabkan merkuri yang sudah mengotori udara dan meracuni tumbuhannya. Merkuri tersebut merupakan menjadi radikal bebas ketika bersinggungan dengan sinar UV menjadi asing, sisi lain keasingan penelitian tersebut, ketika menjadi asing tersebut butiran tersebut di udara menjadi 10.000 nanometer. Nikotin tersebut melakukan kuantum bolak-balik, nikotin kanan dan nikotin kiri, ketika dicobakan di tikus maka menjadi positip baik, artinya bukan menjadi racun melainkan menjadi obat. hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh Prof. Greta, Prof Saraswati, Prof Timan dengan segala dedikasinya.

134

Jawaban Pertanyaan No. 8 Ketentuan pasal 24 adalah ketentuan yang melarang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, serta kata-kata lain yang bersifat pencitraan, superioritas dan lain-lain. Akan tetapi dikecualikan baik produk yang sudah bersertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan besar dengan skala besar yang telah memiliki pemasaran yang luas, namun akan berdampak negatif dan merugikan jika dilihat pada perusahaan kecil yang tidak memiliki sertifikat, atau memang kesulitan dalam mengurus sertifikat. Secara tidak langsung, ketentuan tersebut merupakan bentuk monopoli industri rokok besar untuk menguasai pasar dengan cara aturan promosi yang dibuat tidak seimbang. Jawaban Pertanyaan No. 9 Pasal 27 ayat (a) Pasal 27 Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut: a) Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan; Kami sepakat dengan pendapat CLFO, hal ini tentunya bertentangan dengan aturan penyiaran yang lain, dimana peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan apabila dilakukan di televisi, gambar ini pada umumnya berupa gambar yang di-blur, tentu saja apabila ditayangkan 135

di media iklan memberikan dampak yang tidak layak untuk dinikmati publik, artinya : 1. Tujuan periklanan pasti tidak tersampaikan; 2. Semakin tidak jelas iklan yang akan tersampaikan; 3. Sebagai upaya membatasi ruang gerak industri; 4. Pada akhirnya dapat mematikan IHT Indonesia karena tidak ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi IHT baru; 5. Pada akhirnya tidak memberikan kepastian hidup bagi petani dan tenaga kerja. Jawaban Pertanyaan No. 10 Pasal 34 Pasal 34 tidak terlepas dari pasal 31, 32, dan 33. pasal tersebut merupakan ketentuan mengenai iklan media luar ruang yang harus memenuhi ketentuan, dimana salah satunya tidak boleh diletakkan di kawasan tanpa rokok. Ketentuan tersebut jelas keliru. Kawasan tanpa rokok harus jelas apakah melarang untuk merokok atau membawa rokok dengan segala bentuknya termasuk iklan maupun bentuk lainnya. Ketentuan ini jelas berbenturan dengan banyak peraturan daerah terkait dengan izin iklan media luar ruang. dampaknya berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah, dan jelas akan menghambat pembangunan daerah. Dalam pasal 34 merupakan delegasi terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan iklan media luar ruang adalah hal bertentangan dengan hirarki perundang undangan, dimana peraturan

136

pemerintah tidak dibenarkan memberikan delegasi kepada Pemerintah Daerah. Terlebih kedudukan Perda dalam hirarki perundang undangan lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Bahkan dalam satu teori yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa apabila ada suatu peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan daerah, maka Peraturan Pemerintah itulah yang harus dibatalkan, hal ini disebabkan karena perda bersifat sebagai UU di Daerahnya. Jawaban Pertanyaan No. 11 Pasal 35-37 Ketentuan ini merupakan pengaturan terhadap promosi dan pemberian sponsor terhadap kegiatan lembaga dan atau perorangan. Pembatasan yang demikian sebagaimana diatur dalam pasal 35 s/d 37 adalah pengaturan yang bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata, bertentangan pula dengan asas keadilan, asas keseimbangan. Dari pasal 35 s/d 37 dapat dimaknai sebagai : 1. Pemerasan terhadap 1 pihak dengan pihak yang lain yang dilegalkan, hal ini dapat dilihat dari pasal 37 tentang CSR, dimana CSR adalah hal yang wajib diberikan sebagaimana kebanyakan PERDA selama ini; 2. Menghilangkan asas kebebasan berkontrak, dimana ini diatur dalam KUHPerdata pasal 1320 yaitu sepakat. sepakat merupakan kedudukan seimbang satu pihak dengan pihak lain. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 36 PP No 109/ 2012 : “Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau” padahal IHT tersebut sebagai Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan 137

lembaga dan/atau perorangan. 3. Peraturan Pemerintah ini menjadi peraturan yang bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain, dan kesemuanya menjadikan pertentangan, bahkan pada sisi filosofinya, bagaimana tidak jika dilihat dari pasal 36 ayat (1) b, pasal 37 huruf b. Dimana dalam substansi pasal tersebut berisi cara beriklan, larangan dalam periklanan, dan terakir pada pasal 36 ayat (1) b, pasal 37 huruf b tujuannya bukan untuk promosi. Jawaban Pertanyaan No. 12 Pasal 39 Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok. Hal ini telah mengunci semua ruang gerak promosi untuk produk yang baru tumbuh, hal ini bertentangan dengan UU Industri ; 1. Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan : a) Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia b) Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur

138

2. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya; 3. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jawaban Pertanyaan No. 13 Pasal 49-51 a. Pasal 49 mengatur mengenai kawasan tanpa rokok serta tempat khusus merokok. UU kesehatan merupakan payung hukum dari PP No. 109 Tahun 2012, tidak pernah memberikan delegasi/ wewenang kepada pemerintah untuk mengatur kawasan tanpa rokok dan tempat khusus merokok dalam Peraturan Pemerintah. Adanya delegasi dari PP kepada PERDA untuk menetapkan PERDA jelas ketentuan yang bertentangan dengan hukum. b. Pasal 50 ayat 1 merupakan pasal krusial yang memberikan penafsiran yang luar biasa, hal ini berisi : Jawaban Pertanyaan No. 14 Pasal 50 (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: a) Fasilitas pelayanan kesehatan; b) Tempat proses belajar mengajar; 139

c) Tempat anak bermain; Tempat anak bermain adalah hamparan yang tidak terbatas, alam bebas juga merupakan tempat bermain anak-anak. d) Tempat ibadah; Pada dasarnya bumi ini adalah tempat beribadah, hal ini berbeda dengan rumah ibadah. e) Angkutan umum; f) Tempat kerja; dan g) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Menjadi keluasan penafsiran sepanjang keinginan penguasa. Jawaban Pertanyaan No. 15 Pasal 52 Pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Hal ini bukan kewenangan dari PP, namun kewenangan dari Undang undang, jadi PP ini adalah cacat hukum dan sepatutnya dibatalkan. Jawaban Pertanyaan No. 16 Pendapat saya, : 1. PP ini tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 2. PP ini bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 45 140

3. PP ini tidak sejalan dengan pasal 33 UUD 45; 4. PP ini tidak sejalan dengan pasal 27 UUD 45; Dengan demikian PP ini layak untuk dibatalkan.

6. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Pendahuluan Hukum yang mempunyai kapasitas menjadi instumen perubahan yang efektif apabila hukum tersebut bersifat antara lain berwibawa dan otoritatif, selain perlunya integritas penegak hukum dan ketaatan masyarakat (Evan, 1968). Hukum yang berwibawa sebagai peraturan paling tidak berbentuk undang-undang. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah akan menyebabkan hukum tersebut tidak mempunyai kemampuan efektifitas yang tinggi karena kewibawaannya berada di bawah undang-undang. Apalagi munculnya peraturan pemerintah sebagai produk hukum di Indonesia telah secara salah dipergunakan semenjak Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, berdasarkan asas konkordasi, semua undang-undang yang dibuat oleh berlaku di negara Belanda, berlaku pula di Indonesia (Hindia Belanda) tanah jajahannya. Karena undang-undang Belanda dibuat menurut seting struktur pemerintahan Belanda, ketika akan diberlakukan di Indonesia terdapat masalah karena struktur pemerintahan yang ada berbeda. Oleh karena itu agar supaya undang-undang Belanda dapat dilaksanakan di Indonesia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat surat keputusan 141

untuk menafsirkan undang-undang Belanda agar sesuai dengan konteks struktur pemerintahan di Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, seharusnya ketika membuat undang-undang tidak lagi memerlukan peraturan pelaksanaannya, sehingga ia konsisten dengan rumusan bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak diundangkan, dan tidak lagi ada pasal yang tertunda pelaksanaannya karena menunggu peraturan pelaksanaan. Implikasi dari hal ini adalah bahwa undang-undang harus dirumuskan secara rinci, panjang lebar, tidak multi tafsir dan segera dapat dilaksanakan semenjak diundangkan. Suatu produk hukum berupa peraturan perundangan harus menjadi peraturan yang tidak menghasilkan perbedaan kesempatan yang besar antar kelompok yang bervariasi kepentingannya. Kalau tidak hukum hanya akan menjadi alat yang bersifat tiran. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus mampau mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik antar kelompok. Hukum harus dapat berfungsi seperti lampu lalu-lintas dengan para pengguna lalu-lintas yang taat peraturan, di satu sisi menghambat laju kendaraan agar tidak mendominasi arus kapan saja, di sisi lain memberi fasilitas agar pada sisi tersebut arus lalu-lintas berjalan lanjar pada waktu yang tertentu. Bila lampu lalu-lintas tidak berfungsi dan pengguna jalan tidak peduli kepentingan pengguna lalu-lintas yang melintas, hasilnya adalah kekacauan. Demikian pula pengaturan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan harus mengakomodasi kepentingan baik perokok, bukan perokok, petani tembakau, produsen rokok dan lain-lain kelompok kepentingan yang relevan. Komentar terhadap PP No. 109 Tahun 2012 1. Zat adiktif, apapun bentuknya termasuk tembakau, adalah zat 142

yang secara ilmiah dapat dinetralisasi. Namun demikian, informasi ilmiah tentang zat adiktif yang terkandung dalam tembakau cenderung didominasi oleh dampak yang merugikannya saja, sehingga memberi kesan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau sepenuhnya buruk, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa tembakau berbahaya. Penyimpulan semacam itu mengabaikan bahwa tembakau juga mempunyai fungsi-fungsi yang positif di samping ada pengaruh negatif dari zat adiktif yang terkandung di dalamnya. 2. Pengaturan zat adiktif yang terkandung dalam tembakau secara ekslusif, memberi kesan bahwa zat adiktif yang lazim dikonsumsi masyarakat hanyalah tembakau, padahal banyak zat adiktif lain yang juga lazim dikonsumsi oleh masyarakat misalnya minuman yang mengandung alkohol yang justru pengaturannya dianulir oleh Mahkamah Agung. MA mengabulkan seluruhnya permohonan FPI (Front Pembela Islam) yang teregister dengan Nomor 42 P/HUM/2013. “Menyatakan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tidak berlaku, karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan secara eksklusif tersebut juga mencerminkan adanya lobi kuat dari kelompok yang mempunyai kepentingan intern terhadap peraturan tersebut. 3. Kebiasaan merokok meskipun dapat berdampak buruk, tergantung pada kondisi biologis masing-masing, dapat juga merupakan pemicu kreatifitas dan produktifitas seseorang, di samping dapat mendorong adrenalin seseorang untuk menyerempet bahaya seperti penggemar olah raga ekstrim. Dengan demikian pengendalian dalam bentuk pengaturan kemasan, peringatan, pengiklanan, pemasaran tidak akan secara kuat mengurangi kecenderungan 143

orang untuk merokok. Yang perlu dilakukan adalah penguatan pengaturan larangan menjual, menyuruh, membeli, dan memberi rokok kepada anak yang belum berusia dewasa. Menurut hemat saya ketentuan usian 18 tahun masih terlalu muda, lebih baik ditetapkan usia 21 tahun. Asumsinya pada usia 18 tahun pada umumnya masih merupakan individu yang menjadi tanggungan orang tua karena belum bekerja. Usia 21 tahun lebih tepat karena diasumsikan pada usia tersebut seseorang sudah mandiri. 4. Larangan-larangan yang terkandung dalam PP No. 109 Tahun 2012 tidak akan berjalan efektif karena tidak ada konsekuensi hukumnya bila tidak mengindahkan larangan. Selain itu harus pula adanya jaminan bahwa apabila larangan dilanggar akan ada aparat yang menindak. Selain itu di dalam kemasan perlu dicantumkan tulisan “tidak boleh dikonsumsi, dijual, diserahkan kepada seseorang yang belum berusia 21 tahun” dengan kewajiban memeriksa KTP dari orang yang membeli rokok. 5. Hal diversikasi tanaman tembakau tidak cukup hanya berhenti pada peraturan tetapi harus diikuti oleh adanya program yang konkrit memperkenalkan budidaya selain tembakau yang sama menguntungkan bagi kalangan petani. Bertanam tembakau adalah budaya yang sudah berlangsung beberapa abad yang tidak mudah diganti atau didiversifikasi. 6. Karena cukai yang diperoleh oleh pemerintah dari rokok sangat besar, maka sudah sepantasnya pemerintah mengalokasikan dana, dalam APBN maupun APBD yang dipergunakan untuk kegiatan pengamanan bahan adiktif yang terkandung dalam tembakau seperti membuat ruang-ruang khusus bagi perokok di berbagai ruang publik, memperkenalkan budidaya tanaman alternatif bagi 144

petani dalam rangka diversifikasi tanaman tembakau, maupun beaya program bagi seseorang yang ingin berhenti merokok, maupun pengobatan bagi orang yang terkena dampak negatif rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif.

7. Dr. Soeryo Adiwibowo Pakar Ekologi Politik Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Faktor Lingkungan Lebih Menentukan Dalam hal perilaku atau kebiasaan merokok bagi anak-anak dan kaum remaja, sejatinya faktor lingkungan lebih berperan, ketimbang iklan. Pengaruh lingkungan dimaksud adalah keluarga, bisa orang tua, saudara kandung, paman, dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini pergaulan teman-teman sebaya. Dari lingkungan keluarga, si anak meniru kebiasaan merokok, bahwa merokok adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, terkait masalah kesehatan. Yang paling utama, tidak ada larangan yang tegas. Anak-anak dan remaja melihat generasi yang lebih tua, dalam melakukan aktivitas apa pun, tidak lepas dari sebatang rokok. Bahkan untuk aktivitas yang secara logika bertentangan, seperti bermain bulutangkis, namun tetap sembari menghisap rokok. Sementara dalam lingkungan pergaulan teman sebaya, merokok dicitrakan sebagai simbol pergaulan. Sampai kini masih disebarkan anggapan (semu), bila remaja, khususnya laki-laki, dianggap kurang 145

“macho” bila tidak merokok. Dalam idiom remaja masa kini, dianggap “kurang gaul” bila masih enggan menghisap sigaret. Walau begitu iklan tetap berperan penting, meski bukan untuk “merekrut” generasi baru perokok, namun lebih sebagai upaya mempertahankan ceruk besar konsumen perokok. Iklan lebih berperan dalam upaya, agar konsumen tidak berpindah ke merek lain, dan yang lebih penting, agar si perokok tidak meninggalkan kebiasaan merokoknya. Dibanding masyarakat di tempat lain, sebut saja Singapura, masyarakat Indonesia termasuk toleran terhadap kelompok perokok. Di sini nyaris tidak ada teguran berarti (baca: keras) terhadap anak-anak usia SD yang sedang menghisap sebatang rokok. Hal yang sama terjadi di tempat umum, seperti di pusat perbelanjaan, halte bus, dan angkot. Tak jarang orang tetap leluasa merokok di tempat-tempat yang berpenyejuk udara (AC). Teguran yang muncul lebih bersifat moral, seperti bahasa tubuh, semisal perokok pasif menyingkir, atau mengibas-ibas tangannya di depan wajah, sekadar mengurangi paparan asap rokok. Kalau hanya sekadar sanksi moral atau sosial, tentu tidak akan efektif, mengingat kebiasaan merokok ini sudah mendarah-daging sejak berabad lalu, dan berlangsung dari generasi ke generasi. Para pecandu rokok sendiri umumnya sudah kebal terhadap sanksi seperti itu. Salah satu yang paling mungkin adalah menegakkan aturan (law enforcement), mengingat di beberapa wilayah sudah ada perda-perda larangan merokok di kawasan tertentu. Namun sebagaimana kita tahu, aturan perda praktis tidak berjalan. Sekali lagi mengambil contoh Singapura. Di negeri itu, masyarakat sudah sampai pada tingkat kepatuhan tidak akan merokok, kecuali di lokasi-lokasi yang memang diperkenankan untuk merokok. Mereka tetap 146

patuh meski tidak ada petugas yang mengawasi. Kesadaran itu bermula dari era 1970-an, ketika aturan melarang merokok di tempat-tempat umum mulai ditegakan. Bila ada yang tetap merokok, orang lain yang melihatnya, bisa langsung menghubungi petugas, dan petugas segera datang untuk menindak orang yang merokok tersebut. Di Indonesia, model penegakan aturan seperti itu sulit dilaksanakan. Sudah jamak di negeri ini, aturan selalu muncul, namun minim pelaksanaan. Dan juga tidak ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan dimaksud. Hingga muncul ungkapan salah kaprah yang menandai fenomena tersebut, bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Seandainya ada pihak yang melapor ke petugas, entah itu polisi atau Satpol PP, responnya juga lambat. Seandainya dihubungi melalui saluran telefon, lebih sering tidak diangkat. Akhirnya masyarakat juga bersikap masa bodoh. Terkait aturan larangan merokok, akhirnya perokok pasif yang menghindar, sementara yang seharusnya terjadi, si perokok aktif cukup tahu diri untuk menjauh dari perokok pasif. Termasuk dalam kategori ini adalah peringatan bergambar (visual) soal bahaya merokok dalam kemasan bungkus rokok. Bahwa gambar tidak berpengaruh secara signifikan untuk mendorong seorang perokok, untuk mengurangi konsumsi rokoknya, terlebih untuk stop sama sekali. Untuk peringatan visual pada kemasan, ada pengalaman unik di kawasan Amerika Utara (khususnya AS), justru rokok yang paling laris adalah rokok dengan gambar tengkorak. Padahal pada mulanya gambar tengkorak dimaksudkan sebagai peringatan atas bahaya rokok. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yang mungkin di luar perhitungan para pemangku kepentingan, termasuk produsen rokoknya, konsumen justru menyukai rokok tersebut, karena kemasan rokoknya bergambar unik. Benar-benar blessing in disguise. 147

Soal aturan yang mendorong pelaksanaan diversifikasi produk tembakau, sampai kini belum jelas produk apa yang bakal dihasilkan. Karena belum jelasnya aturan itu, aturan tersebut ditolak oleh petani tembakau di beberapa wilayah yang menjadi sentra tembakau, seperti Temanggung dan Wonosobo. Kalau aturan itu berujung pada kehendak mengurangi jumlah perokok, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tingkat petani, mengingat tembakau adalah soal hidup-mati. Menurut hemat saya, penurunan jumlah perokok akan terjadi secara alamiah, ketika masyarakat mulai bisa menimbang-nimbang dampak buruk dari tembakau. Seiring dengan menurunnya jumlah perokok, maka produk tembakau juga akan menurun, dan pasar rokok dengan sendirinya akan turun pula. Dengan perkembangan seperti itu, tentu petani dan pedagang (pengecer) akan menyesuaikan diri, untuk mulai berpikir soal diversifikasi produk tembakau. Dan bagi pedagang (terutama yang eceran), akan mencari peluang lain, di luar berjualan rokok. Ini bisa dibandingkan dengan tradisi warga Papua, yang biasa mengunyah buah pinang. Selain karena tradisi, mengunyah pinang adalah untuk memelihara gigi, jadi berfungsi seperti pasta gigi. Dalam kadar tertentu mengunyah pinang juga memberi kenikmatan bagi pemakainya, layaknya orang yang mengonsumsi rokok atau (bahkan) ganja, pemakai bisa merasakan halusinasi (fly). Cuma yang jadi masalah, kebiasaan mengunyah pinang ini menimbulkan limbah dari pemakainya, berupa air liur berwarna kemerahan, yang sering dibuang di sembarang tempat, bahkan di tempat-tempat yang sangat disiplin dalam hal kebersihan, seperti di bandara dan hotel. Orang lain yang merasa risi atas bertebarannya air liur tersebut, menjadi pendorong bagi penurunan jumlah konsumsi pengunyah sirih. Dengan kata lain ada semacam sanksi sosial bagi para pengunyah pinang, 148

dan itu pun masih didukung perda soal larangan meludah di sembarang tempat. Kemudian muncul kesadaran soal perlunya memakai pasta gigi. Faktor-faktor inilah yang menjadikan jumlah pengunyah pinang di Papua menurun secara alamiah. Memang mengonsumsi pinang tidak dilarang, mengingat itu adalah sebuah tradisi. Yang menjadikan publik keberatan adalah soal air liur yang dibuang sembarangan. Fenomena yang hampir mirip dengan tembakau, khususnya kretek. Kretek tetap dianggap sebagai warisan budaya bangsa, namun pada saat yang bersamaan, masyarakat mulai berfikir soal dampak dari mengonsumsi tembakau. Dalam kasus konsumsi tembakau (khususnya) di Indonesia akhirakhir ini, ada dua konstruksi sosial yang berjalan bersamaan. Pertama, adalah konstruksi sosial yang menganggap mengonsumsi rokok tidak berdampak buruk pada kesehatan. Konstruksi sosial kedua, adalah lawan dari yang pertama. Singkat kata, persoalan rokok bukan semata-mata soal kesehatan, namun juga masalah sosial, mirip-mirip dengan kasus konsumsi pinang di atas. Salah satu jalan untuk mencari titik temu di antara dua konstruksi sosial tersebut, adalah dengan merujuk apa yang dikenal sebagai konsep pendidikan orang dewasa. Salah satu ciri karakter orang dewasa adalah memberi, atau tidak mau merepotkan orang lain. Idealnya karakter seperti inilah yang ditempuh oleh para perokok. Bahwa bagi kalangan penikmat rokok, bila ingin menghisap merokok, menjauhlah sementara. Bila sudah selesai merokok, bisa bergabung lagi dengan kalangan bukan merokok. Atau dengan kesadaran sendiri, merokok di tempat yang telah ditentukan. Ilmu kedokteran sudah mengkategorikan, bahwa rokok berdampak buruk pada kesehatan. Artinya informasi keterkaitan antara rokok dan 149

kesehatan, sudahlah cukup. Kini berpulang pada para perokok (aktif), untuk memilih, akan terus merokok atau berhenti, karena yang memiliki tubuh adalah si perokok itu sendiri. Terserah mau dikemanakan tubuh si perokok itu. Bila sudah sampai taraf mengganggu orang lain, negara boleh turun tangan, untuk penegakan hukum.

8. Al Araf, SH, MA Dosen Universitas Paramadina dan Universitas Al-Azhar; Direktur Program IMPARSIAL

Pentingnya Sosialisasi dan Etika Publik Polemik soal tembakau, antara yang anti dan yang pro, telah berkembang demikian rumit, sehingga justru membingungkan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang sama kuatnya, termasuk soal rasionalitasnya. Mengingat masing-masing pihak memiliki argumentasi yang sama kuat, maka kini yang dibutuhkan adalah membangun etika publik, agar tidak ada lagi tindakan saling menghujat. Yang sekarang dibutuhkan adalah toleransi dan saling menghormati, sebagai bagian pendidikan etika di masyarakat. Salah satu bentuk etika itu adalah, bagi yang ingin merokok agar menjauh (sementara) dari kerumunan, atau menunda sebentar hasrat untuk merokok, bila sedang di angkutan umum atau ketika dalam ruangan berpendingin udara. Ini berkenaan dengan informasi, bahwa perokok pasif posisinya lebih rentan ketimbang perokok aktif, terkait dampak paparan asap rokok. Soal dampak buruk asap rokok terhadap kesehatan, informasi 150

tentang hal ini sebenarnya sudah lebih dari cukup, jadi kini berpulang pada pelakunya. Saya sendiri sebagai perokok, meski tidak masuk kategori perokok berat, juga sudah tahu tentang informasi tersebut. Namun para perokok pada umumnya, masih bisa mentolerir kandungan dalam rokok, termasuk kandungan dalam rokok kretek (seperti cengkeh dan bahan herbal lainnya). Meski PP No.109 Tahun 2012, khususnya Pasal 12, mengatur soal kandungan dalam produk tembakau (khususnya kretek), bahwa bahan tambahan dilarang, kecuali bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan, yang harus dibuktikan secara ilmiah, berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Para pecandu rokok umumnya tidak terlalu khawatir terhadap kandungan produk tembakau, termasuk pada kretek. Para pecandu rokok umumnya memiliki anggapan, tingkat bahaya kandungan dalam rokok masih “di bawah ambang batas”, kecuali kalau memang terbukti, bahwa kandungan dalam rokok itu memang benar-benar racun yang mematikan, yang tingkat ancamannya setara arsenik atau sianida. Pada titik ini perlunya sosialisasi ke masyarakat soal bagaimana para perokok harus berperilaku, semisal dengan cara menghisap rokok di tempat yang telah disediakan. Rasanya sosialisasi, dengan pendekatan persuasif ke masyarakat lebih efektif ketimbang pendekatan hukum, berupa pemberian sanksi bagi yang merokok di sembarang tempat. Ini bisa dilihat dari banyaknya perda (peraturan daerah) soal KTR (kawasan tanpa rokok) dan pemasangan iklan media luar ruang , yang tidak berjalan, sementara eksekusinya juga sulit ketika diterapkan di lapangan. Bagaimana mungkin diterapkan, karena kebiasaan merokok itu sudah demikian kuatnya di masyarakat kita. Termasuk petugasnya sendiri (Satpol PP), juga pecandu rokok, hingga diliputi kegamangan saat operasi di lapangan. 151

Dan lagi pro dan kontra soal rokok ini sudah menjadi isu nasional, jadi kurang tepat bila PP No. 109 Tahun 2012 ini didelegasikan pada perda. Dikhawatirkan masing-masing daerah memiliki persepsi sendiri-sendiri, dan ini sudah terjadi. Sehingga peraturan yang muncul menjadi beragam, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Sekeras apa pun peraturan juga akan sia-sia bila pada akhirnya akan sulit dijalankan. Karena itu seluruh perda terkait KTR dan pemasangan iklan media luar, perlu ditinjau ulang. Industri rokok memang berkepentingan dengan memasang iklan di media, baik di media elektronik, cetak, dan media luar ruang. Namun niat dari perokok, beserta lingkungan lebih menentukan. Tanpa iklan pun, kalau seseorang memang berniat menghisap rokok, dia akan tetap menghisap. Demikian pula soal pengaruh lingkungan, ajakan teman atau kerabat untuk menghisap rokok, perlu kekuatan mental tersendiri untuk menolaknya. Selanjutnya berkenaan dengan persyaratan sertifikat bagi produk rokok, sebagaimana diatur dalam PP No. 109 Tahun 2012, Pasal 24, bahwa dalam rezim sertifikasi, selalu yang diuntungkan adalah pelaku industri besar. Syarat sertifikasi ini bermuatan niatan monopoli. Terkait industri rokok, pemerintah tampaknya kurang bijak dalam melihat realita di lapangan. Salah satunya adalah kenyataan masih banyaknya industri rokok skala kecil yang masih produktif, dan meskipun kecil mereka sanggup menghidupi karyawannnya. Terlebih pabrikan yang dikategorikan kecil itu, nyatanya juga masih ada pasarnya. Pelaku industri kecil rokok jelas akan terancam dengan persyaratan sertifikasi dimaksud.

152

BAB IV HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Dalam proses menggali data dan informasi, selain pelaksanaan wawancara oleh sejumlah pakar sebagaimana dipaparkan diatas, Tim Peneliti juga menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan di kota Malang, Jawa Timur. Diskusi dihadiri oleh dihadiri oleh Prof. Kabul Santoso (Ahli Pertanian, Universitas Jember, mewakili petani tembakau di Jawa Timur), Dr. Fendi Setyawan (Ahli Hukum, Universitas Jember), Prof. Dr. Sutiman (Ahli Biologi, Universitas Brawijaya), Prof. Dr. Saraswati (Dokter, dari Lembaga Penelitian Peluruhan Radikal Bebas), Dr. Subagjo (Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Ketua IDI Jawa Timur), Samsuri, Bambang Budiono (FISIP Unair), Jusuf Adiwijoyo, SH (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Lentera Hukum), Agung Setiawan, Thomas Sunaryo (Center for Law and Order Studies, Moderator) dan Mulyana W. Kusumah. Sejumlah poin yang menjadi isu dalam FGD ini antara lain: 1. PP No. 109 Tahun 2012 sebagai salah satu regulasi nasional mengenai pengendalian dampak buruk tembakau sedang bertarung dengan RUU Pertembakauan yang saat ini masih dibahas di Badan Legislatif DPR RI dan menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. 2. Sektor Pertembakauan tidak dapat dipungkiri telah memberi 153

kontribusi kepada perekonomian nasional. Tembakau pada dasarnya memberikan hajat hidup orang banyak, 6 juta orang terlibat dalam mata rantai sektor pertembakauan, dari hulu hingga hilir. Di sisi lain pemerintah juga sangat membutuhkan, karena pendapatan dan pemasukan negara dari sektor ini tidak boleh dibilang remeh, khususnya dari cukai rokok. Saat ini Indonesia merupakan pasar potensial industri hasil tembakau, dari ceruk pasar yang besar tersebut sebesar 97% terdiri dari pasar rokok kretek, dan 7% rokok putih. 3. Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau FTCT tidak ada larangan merokok. Inilah yang kemudian menjadi legitimasi bahwa FCTC sebenarnya bukanlah kerangka kerja yang bersifat netral dan berdiri sendiri dalam konteks melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok, akan tetapi ada selubung persaingan bisnis global dalam industri rokok dengan dalih pengendalian. 4. Terdapat kontradiksi, kenapa Pemerintah Indonesia tidak berani menandatangani FCTC, namun berani mengesahkan PP No. 109 Tahun 2012 yang notabene pasal-pasalnya sesuai dengan spirit yang diakomodasi didalam point-point FCTC. 5. Sampai saat ini, mindset rokok menjadi kambing hitam yang berangkat dari asumsi (mendompleng pendapat umum akibat rokok untuk kesehatan), maka perlu undang-undang yang menetralisasi PP No. 109 Tahun 2012, dimana UU tersebut berisi sejumlah poin yang menempatkan petani tembakau sebagai mitra. 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak menyebut tembakau, akan tetapi PP No. 109 Tahun 2012 154

menyebut tembakau. Poin yang diberikan rokok lebih ‘jelek’ dari ‘narkoba’. Nomenklatur undang-undang bersifat doktriner. 7. Sebagai perbandingan, Cina sebagai produsen rokok konsekuen dalam melindungi industri hasil tembakau nasionalnya, yang terintegrasi dengan perlindungan terhadap kepentingankepentingan warga negaranya. 8. Kapasitas pemikiran Ikatan Dokter Indonesia memberikan label dan stigmatisasi terhadap para perokok: “Orang yang merokok tidak cerdas” 9. Center Penelitian Radikal Bebas yang dibentuk Prof. dr. Sarawasti, dan Prof. Sutiman menarik sebagai bahan kajian wacana tanding untuk mengubah mindset, sebagai berikut: a. Merubah pola pikir yang berkutat di dunia kedokteran tentang dogma rokok berbahaya dengan mengendalikan (diminimalkan) nikotinnya. b. Pederita kanker akut kebanyakan tidak merokok. Penyebab penyakit harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. c. Dokter Greta 2007, menemukan rokok bisa menjadi aman dengan merubah karakter asap. Merubah sifat material (kimia radiasi). d. Masalah lingkungan yang paling jelek adalah merkuri. 10. Salah satu persoalan global adalah perang ekonomi: “membunuh Indonesia” melalui substansi undang-undang dengan opini publik tentang kesehatan.

155

156

BAB V KESIMPULAN DAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINIAN)

Pendapat Hukum Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Pendahuluan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah peraturan pemerintah yang merupakan delegasi wewenang dari ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU 36/2009) yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pendelegasian wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU 36/2009 tersebut adalah khusus untuk melakukan pengaturan lebih lanjut dan pengelaborasian norma dalam Pasal 113 s/d Pasal 115 Bagian Ketujuh Belas “Pengamanan Zat Adiktif” Bab VI “Upaya Kesehatan” UU 39/2012. 157

Adapun UU 39/2012, Pasal 113 berbunyi: (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. Pasal 114 berbunyi, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.” Pasal 115 berbunyi: (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: a) Fasilitas pelayanan kesehatan; b) Tempat proses belajar mengajar; c) Tempat anak bermain; d) Tempat ibadah; e) Angkutan umum; f) Tempat kerja; dan g) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

158

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Jika dicermati secara saksama antara rumusan Pasal 113 dan Pasal 116 UU 39/2012, norma yang diatur diantara kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan mencolok. Norma yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 113 ayat (1) adalah mengenai “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif”, sedangkan norma yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 116 adalah tentang “pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif”. Padahal, antara “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif” dan “pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif” adalah 2 (dua) hal yang berbeda secara normatif. Meskipun norma yang ada dalam ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 116 UU 39/2012 boleh jadi tidak termasuk kategori antinomik misalnya, namun jelas terjadi ekstensifikasi norma. Semula hanya mengatur mengenai “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif” menjadi lebih luas lagi, yakni “pengamanan bahan dan penggunaan barang yang mengandung zat adiktif”. Banyak pihak yang merasa keberatan terhadap rumusan norma Pasal 113 UU 39/2012 tersebut. Hal ini setidaknya tercermin dari judicial review terhadap ketentuan Pasal 113 UU 39/2012 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yakni, sebagaimana: (i) Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, (ii) Putusan Nomor 34/PUU-X/2010 tanggal 1 November 2011, (iii) Putusan Nomor 24/PUU-X/2012 tanggal 18 September 2012, dan (iv) Putusan Nomor 66/PUU-X/2012 tanggal 18 September 2012. Semua judicial review tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, 159

termasuk judicial review terhadap ketentuan Pasal 116 UU 39/2012 (vide Putusan Nomor 66/PUU-X/2012 tanggal 18 September 2012). Dengan demikian, norma hukum yang mengatur “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif” (vide Pasal 113 UU 39/2012) dan “pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif” (vide Pasal 116 UU 39/2012) keduanya tetap merupakan hukum posisif. Atau apabila dibahasakan dengan kalimat lain, norma yang mengatur “pengamanan bahan dan penggunaan barang yang mengandung zat adiktif” sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 113 dan Pasal 116 UU 39/2012 adalah norma yang berlaku sah menurut hukum. Meskipun boleh jadi terdapat pihak —untuk tidak menyebut banyak pihak– yang berbeda pendapat, mengigat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, maka norma sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 113 dan Pasal 116 UU 39/2012 merupakan norma yang berlaku dan memiliki daya ikat secara hukum. Pertanyaan hukumnya adalah apakah PP No. 109 Tahun 2012 bertentangan dengan UU 39/2009, khususnya terhadap Pasal 113 s/d Pasal 116?

Tentang PP No. 109 Tahun 2012 Seperti dikemukakan di muka, PP No. 109 Tahun 2012 adalah peraturan pemerintah yang merupakan delegasi wewenang dari ketentuan Pasal 116 UU 36/2009 guna mengatur lebih lanjut dan mengelaborasi norma dalam Pasal 113 s/d Pasal 115 UU 39/2012. PP No. 109 Tahun 2012 terdiri dari konsideran, 8 (delapan) bab dan 65 pasal, serta penjelasan. Kedelapan bab tersebut adalah Bab I “Ketentuan Umum”, Bab II “Produk Tembakau”, Bab III “Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”, Bab IV “Penyelenggaraan”, Bab V “Peran Serta 160

Masyarakat”, Bab VI “Pembinaan dan Pengawasan”, Bab VII “Ketentuan Peralihan” dan Bab VIII “Ketentuan Penutup”. Setelah mempelajari dan menghubungkan keseluruhan isi PP No. 109 Tahun 2012 dan keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 UU 39/2009 sebagaimana tersebut di atas, kami tidak menemukan pertentangan antara PP No. 109 Tahun 2012 dengan UU 39/2009, khususnya terhadap Pasal 113 s/d Pasal 116 Bagian Ketujuh Belas “Pengamanan Zat Adiktif” Bab VI “Upaya Kesehatan” UU 39/2012. Oleh karena menurut hemat kami tidak terdapat pertentangan antara PP No. 109 Tahun 2012 dengan ketentuan Pasal 113 s/d Pasal 116 UU 39/2009, maka ketentuan Pasal 113 s/d Pasal 116 UU 39/2009 tidak dapat dijadikan batu uji pengajuan judicial review PP No. 109 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung. Hal itu disebabkan karena ruang lingkup, cakupan serta materi muatan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 109 Tahun 2012 merupakan pengaturan lebih lanjut dan elaborasi norma yang merupakan delegasi pengaturan norma berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU 39/2009. Meskipun demikian, pada sisi lain, kami banyak memiliki kesamaan pendapat dengan pandangan yang mengemuka sebagaimana tertuang dalam “Opini Akademik Atas PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan” yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PP No. 109 Tahun 2012 merupakan produk hukum “gegabah”.

Penutup Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah PP No. 109 161

Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU 12/2011). Apabila setalah dilakukan pengajian secara mendalam didapati pertentangan antara PP No. 109 Tahun 2012 dengan UU 12/2011, maka PP No. 109 Tahun 2012 tersebut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung dengan cara mengajukan judicial review. Demikian, terima kasih.

Jakarta, 28 Oktober 2013 Hormat ART PARTNER Law Office,

Robikin Emhas, SH.MH.

162

INDEKS KATA

A Adiktif vii, 1, 2, 4, 7-11, 52, 53, 55, 57, 58, 69, 82, 83, 95-98, 117, 19, 126, 128, 129, 131, 157-161 Asap 1, 10, 19, 20, 28, 41, 45, 47, 49, 59, 65-67, 71, 85, 92, 113-115, 121, 126, 134, 146, 150, 154, 155 Aturan 2, 4, 9, 18, 33, 37, 39, 43, 47, 48, 50, 52, 58, 62, 70, 73, 80, 83, 99, 107, 109-115, 117-119, 135, 146-148 Ayat 9, 14, 18, 20-22, 21, 32, 34, 36, 39, 45, 46, 49, 58, 59, 62, 66, 84, 86, 89-91, 94, 95, 121-123, 126, 130-132, 135, 138, 139, 158, 159

C Cengkeh vii, 3, 21, 52, 53, 59, 86, 95, 96, 151 Cukai vii, 1, 3, 68, 144, 154

D Diversifikasi 3, 14-18, 40, 58, 70,

71, 84, 85, 99-101, 130, 131, 144, 147, 148.

F Fundamental 34, 107, 109

G Gradasi 27, 106

H Halusinasi 54, 129, 148 Herbal 59, 151

I Iklan 3, 7, 12-14, 25, 34-41, 56, 58, 62-64, 69, 70, 76, 77, 83, 90-93, 98, 99, 108-111, 130, 135, 136, 138, 145, 146, 151, 158 Ilmiah 7, 9, 20, 28, 51, 52, 57, 59, 82, 86, 98, 118, 132, 134, 142, 151 Impotensi 30, 123 Industrialisasi 4 Infiltrasi 18, 19, 99, 100 Institusi 11, 21, 33, 69, 72, 132 163

J Jantung 23, 24, 30, 52, 103, 104, 116, 117, 123

K Kanker 23, 25, 26, 28-30, 61, 87, 89, 103, 118, 120, 123, 134, 155 Kawasan 19, 20, 36, 45-50, 58, 59, 66-68, 71, 85, 93, 94, 101, 103, 113-116, 121, 122, 131, 132, 136, 139, 140, 146, 147, 151, 158 Kebudayaan 11, 51-53, 95, 96, 119, 120, 124 Kemenyan 21, 59, 86 Kesehatan vii, 1-4, 7-11, 13, 15, 16, 19-23, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 45-48, 50-54, 57, 5963, 69, 70, 72-74, 76, 79, 81, 82, 84-90, 92, 93, 95-97, 103, 104, 108, 116-121, 124, 126, 127, 131-133, 135, 139, 142, 145, 149-151, 154, 155, 157, 158, 161 Kimia 11, 25-30, 57, 61, 74-76, 87, 89, 97, 104, 106, 128, 134, 155 Konsideran 2, 57, 82, 120, 160 164

Konsumen vii, 1, 11, 14, 24-26, 35, 61, 68, 73, 74, 76, 81, 98, 105, 108, 122, 146, 147 Kretek vii, viii, 2, 8, 10, 18, 19, 22, 55, 58-60, 99, 100, 120, 122, 125, 128, 129, 149, 151, 154 Kuantum 10, 28, 128, 134

L Lingkungan 8, 13, 20, 42, 55, 56, 70, 81,85, 98, 99, 119, 125, 130, 139, 145, 152, 155, 158

M Materi 19, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 41, 53, 87-93, 96, 121, 124, 133, 161 Modern 25, 52, 53, 63, 87, 95, 96

N Narkotika 11, 97 Negatif 8, 10, 11, 22, 25, 30, 33, 88, 120, 122, 125, 126, 135, 143, 145 Nikotin 3, 9, 10, 11, 24, 28, 52, 57, 61, 83, 85, 87, 97, 103, 116, 126-129, 134

Normatif 53, 96, 159

O Operasional 31, 50, 89, 115

S Sertifikasi 31-33, 62, 75, 107, 152 Sintesis 25, 28, 29, 87

P Paparan 126, 146, 150, 154 Pencemaran 10, 42, 55, 128, 139 Penelitian vii, viii, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 25, 28, 58, 69, 83, 84, 98, 104, 120, 122, 125, 126, 128, 130, 134, 155 Perusahaan 14, 31-33, 37, 38, 64, 90, 92, 110, 114, 130, 133, 135 Petani 3, 5, 8, 15-19, 34, 40, 43, 58, 71, 75, 77, 78, 81, 85, 100, 101, 112, 131, 136, 142, 144, 147, 148, 153, 154 Psikologi 8, 13, 14, 35, 83, 84, 108, 125 Putusan 59, 159-161

T

R

Z

Regulasi vii, viii, 1, 9, 19, 25, 33, 35, 40, 41, 68, 75-78, 100, 106, 107, 120, 121, 123, 126, 153 Rempah 59

Tar 3, 10, 11, 24, 28, 32, 57, 61, 87, 90, 103, 126, 127 Tradisional vii, viii, 25, 52, 53, 64, 87, 95, 96

U Uraian 28, 87

V Variabel 12, 83 Vulgar 26, 60, 61, 105

W Wawancara 5, 57, 69, 153 Wewenang 132, 139, 157, 160

Zat vii, 1, 2, 4, 7, 9-11, 23, 26, 27, 29, 30, 52-54, 57, 61, 69, 72-76, 82, 83, 87-89, 95-98, 103-106, 117, 119, 126, 128, 129, 131, 134, 142, 143, 157161 165

Tentang Penulis Nama

: Thomas Sunaryo

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 Juni 1948 Pendidikan : 1. S1 Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia 2. S2 Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia 3. S3 Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

Pekerjaan : 1. Pengajar tetap fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2. Pengajar Pascasarjana Universitas Indonesia Lain-lain : 1. Direktur Eksekutif Center for Law and Order Studies 2. Staf Ahli Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM 3. Anggota Expert Group Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 4. Penyuluh pada kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemda Provinsi DKI Jakarta 5. Penasehat Prison Fellowship of Indonesia 6. Pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) 7. Pengajar Program Pascasarjanan Fakultas Hukum Bagi perwira TNI Angkatan Laut (Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Mabes TNI-AL) 8. Pengajar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 9. Pengajar tidak tetap di Universitas Borobudur 166

Penelitian : 1. Ketua Tim Penelitian tentang Penanganan Konflik Poso dan Ambon Pasca Perjanjian Malino I dan II, 2003 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM) 2. Ketua Tim penelitian tentang Prospek Undang-undang Pertahanan Dalam Pencegahan pelanggaran HAM berat. Studi Kasus di Aceh dan Maluku/Ambon, 2004 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM) 3. Ketua Tim Penelitian tentang Konflik dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamasa, Prov. Sulawesi Barat, 2004 (Kerjasama UI, UNHAS dan Depdagri) 4. Ketua Tim Penelitian tentang Sub-Kulture di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia, 2005 (Puslitbang HAM. Dephuk & HAM) 5. Ketua Tim Evaluasi Pemenuhan Hak untuk Mengembangkan Diri bagi Narapidana di LAPAS, 2006 (Balitbang HAM. Dephuk & HAM) 6. Ketua Tim Penelitian tentang Overcrowded Penjara, 2008 (Persatuan Narapidana Indonesia) 7. Ketua Tim Penelitian Pemulangan Pengungsi Pasca Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 2009. 8. Ketua Tim Pengarah Penyusunan Blue Print Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM 2009 9. Tim Pengarah tentang Peredaran Narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Tangerang. (Kerjasama UI dan BNN)

167

SAKTI (Serikat Kerakyatan Indonesia) merupakan Organisasi Massa konstituen dengan etos kerakyatan dan moralitas perjuangan. Ativitas pergerakannya diarahkan guna meningkatkan efektivitas parlementer serta wahana partisipasi politik rakyat (secara langsung) untuk mendesakkan tuntutan-tuntutan sosial-politik, dengan mengedepankan Pancasila sebagai nilai- nilai dasar. Ruang lingkup aktivitas gerakannya: 1. Kontrol sosial-politik konstituen terhadap pelaksanaan trifungsi parlemen: legislasi, anggaran dan pengawasan. 2. Pengorganisiran dan pelembagaan aspirasi politik rakyat dalam rangka perwujudan demokrasi partisipatoris. 3. Kontrol rakyat dalam penegakan akuntabilitas demokratik. Center for Law and Order Studies didirikan pada tahun 1995, oleh sejumlah Pengajar dari Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila, Pengacara, dan Sarjana Hukum yang bekerja di swasta. Lembaga ini didirikan dengan maksud mengkaji permasalahanpermasalah keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan: 1. Melaksanakan studi, kajian dan riset di bidang keamanan dan penegakan hukum. 2. Memberikan masukan bagi upaya-upaya meningkatkan keamanan masyarakat dan pembangunan hukum pada umumnya. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan guna memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Mengembangkan komunikasi dalam bentuk publikasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya. 168