POLITIK HUKUM ADAT BIMA: Dari Sintesis, Transpalntasi Hingga Konservasi Hukum TESIS
Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
OLEH RIDWAN NIM : R100100011
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012
i
POLITIK HUKUM ADAT BIMA: Dari Sintesis, Transpalntasi Hingga Konservasi Hukum TESIS
Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum
OLEH RIDWAN NIM : R100100011
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012 iii
NOTA PEMBIMBING
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H. M.Hum. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal : Tesis Saudara Ridwan Kepada Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamu’ Alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara : Nama NIM Judul
: Ridwan : R100100011 : Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi Hingga Konservasi Hukum.
Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk di ajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’ Alaikum wr. wb.
Surakarta, 10 Juli 2012 Pembimbing Utama,
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. Hum.
iiiii
NOTA PEMBIMBING Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H. M.Hum. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal : Tesis Saudara Ridwan Kepada Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamua’ Alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara : Nama NIM Judul
: Ridwan : R100100011 : Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi Hingga Konservasi Hukum.
Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk di ajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’ Alaikum wr. wb.
Surakarta, 09 Juli 2012 Pembimbing Pendamping,
Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum.
iv iii
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: RIDWAN
NIM
: R100100011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi
: Hukum Tata Negara
Judul
: Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi Hingga Konservasi Hukum.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasanringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari tesis ini jiplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.
Surakarta, 09 Agustus 2012 Yang membuat pernyataan,
RIDWAN NIM: R100100011
vi v
MOTTO
“kematangan berawal dari ketidak matangan”
vii vi
ABSTRAK RIDWAN: R100100011, Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi, Hingga Konservasi Hukum.Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarajana Universitas Muhammadiya Surakarta. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pola perkembangan hukum adat Bima dan melihat bagaiman politik hukum adat Bima serta eksistensinya pasca reformasi, sehingga diketahui kecenderungannya. Jenis penelitian adalah non-doctrinal atau socio legal (kualitatif), dengan pendekatan sejarah dan yuridis (historical and juridical approach), Data yang digunakan terdiri atas, data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menemukan; (1) pola perkembangan hukum adat Bima terdapat, a) sitensis hukum, yaitu ketika hukum adat dan hukum Islam bertemu lalu saling mengisi, dan tidak terdapat konfrontasi diantara keduanya, b) transplantasi hukum, terjadi ketika sistem hukum kolonial merangsek ke dalam tatanan lokal dengan membatasi kewenangan lembaga peradilan Islam, yang menyebabkan kekosongan hukum, c) Integrasi hukum, ketika pemerintah pusat membangun politik hukum keseragaman lewat kodivikasi dan univikasi, (2) ketika reformasi berhembus, hukum adat Bima terpositivisasi, lewat berbegai bentuk kebijakan, seperti perda, (3) adalah komunitas masyarakat Donggo yang yang sampai saat ini masih menjalankan hukum adat, dengan segala kelentunturan dan berbagai bentuk sanksinya, mulai dari di nasehati, di nikahkan secara paksa, di pukul, di ‘baja’ (di arak keliling kampung), sampai pada pemberian sanksi ganda. Bertahannya hukum adat di Donggo akibat langsung dari upaya konservasi oleh berbagai pihak, poin dua dan tiga selain menjadi pola perkerkembangan hukum adat Bima (positivisasi dan konservasi) juga menjadi kecenderunganya pasca reformasi. Kata Kunci: Politik Hukum, Pola Perkembangan, Kecenderungan.
viii vii
ABSTRACT RIDWAN: R100100011, Politik Hukum Adat Bima: Dari Sintesis, Transplantasi, Hingga Konservasi Hukum. Student of Master of Law of Graduate Program Muhammadiyah University of Surakarta 2012. The purpose of this is to achieve the development route of adaetrech of Bima, and to show how is the Bimanese ethnic in the contekcs of its politic of law within its existene after revormation, thus the intention of that idea could be understood. The type of this tudy is non-doctrinal or socio legal research (qualitative), with historical and juridical approach, the dat utilizet were consists of primary data and secondary data. The result of this study founds; (1) the development route of Bima adatrech was consist of, a) the synthesis of law when the adatrech and the Islamic law is faces and acculturate each and other, and there is no conrotation among them, b) the process of transplantation has been happening when the system of colonial law infiltrates the local system though limiting the authority of Islam juridical institution where it impacts to the emptiness of law itself, c) law integration, when the central of government estabilishes the political law through codivication and univication foundations, (2) when the flows of reformation, the law of Bima adatrech has constructed in pocitivistic through the from regional rules, (3) there was Donggo’s social of community who still runs the and adatrech itself, it is held with the all of its dynamic and the from of punishment, starting from the advisement, marrying, bitten, then ‘baja’ (rounded on the street), until giving the double punishment. The robustness of adatrech in Donggo has been established as the development route of adatrech of Bima (through the positivistic and conservation) have also being the tendentions after revormation. Key words: Political Law, Development route, intentional/tendency.
ix viii
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kesempatan, terutama nikmat iman dan kesehatan, salam serta sholawat selalu tercurahkan atas junjungan penjuang pembebasan, yakni Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi penutup para Nabi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup menyendiri tanpa bersosialisasi, kerja sama dan saling membutuhkan, walau manusia super sekalipun. Tesis ini tidak mungkin hadir dihadapan pembaca bila tidak didukung, didorong, dan dibimbing, oleh banyak pihak, untuk itu lewat pengantar ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya, terutama kepada pihak-pihak yang disebutkan dibawah ini: 1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, sebagai Direktur Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai pembimbing utama tesis ini. 3. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang juga sebagai anggota dewan penguji tesis ini. 4. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pendamping tesis ini. 5. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum, selaku Purek III UMS. 6. Ketua Pengadilan Negari Raba Bima, Yayasan Samparaja Bima, Bagian Hukum dan Humas Pemkab Bima, Kapolres Bima, Kapolsek Donggo,
ixx
Kepada BPS Kabupaten Bima, Camat beserta para pejabatnya, dan Kepala Desa dan pejabatnya Se-Kabupaten Bima yang sempat kami wawancarai, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 7. Kepada Segenap Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pascasarjana Dan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 8. Dr. Natangsah, S.H., M.Hum, Dr. Nurhardiantomo, S.H, Kelik Wardiano, S.H., M.Hum, Dr. Imam Hardjono. 9. Drs. H. Mustahid H Kako, M.M, (Tokoh Donggo/legislator Bima) KH. Abdul Gany Masjkur, KH. Said Amin, KH. Abdul Majid Bakry, Dr. Drs. H. Umar (mantan Wakil Walikota Bima) Dr. Hj. Siti Maryam R. Salahuddin, S.H, (Ketua Lembaga Adat Bima), Dr. Muslimin, Drs. Nurfarhati, M.Si (Ketua KPUD Kota Bima), Drs. Arif Sukirman, M.H, (Puket III STISIP Mbojo) Surip, S.H., M.H, Darwis Har, M.Si (Ketua STKIP Bima), N. Marewo, (Budayawan Bima) Drs. Arfin Z. Anat. (Ketua Lasdo), Alan Malingi, Yan Suryadin, Arief Ranchman, Husen La Odet, S. Samada (para pemerhati budaya Bima), Zulkifli, S,H., M.Hum, Syarifuddin Lakuy, S.H. (Ketua KNPI Kota Bima), H. Abubakar Ismail, Drs. H. Ahmad Husen, Drs. Tajuddin (Pimpinan Bazda Kab. Bima), Hj. Siti Aisyah, Drs. M. Natsir (Unram), Kasman/Aba Moa (Raba Ntala). 10. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ayahanda Drs. Ichwan P. Syamsuddin, M.AP dan Drs. Sirajuddin Taher, (Ketua PDM Kabupaten dan Kota Bima), Drs. Sukirman Azis, S.H., M.H. (Ketua STIH Muhammadiyah Bima), Ayahanda Sekaligus guru kami bapak Munir Husen, S.H., M.H, (Ketua STIH Muh. Bima terdahulu), bapak Ilyas x xi
Sarbini, S.H (Ketua STIH Muh. Bima terdahulu dan juga Komisioner KPU NTB sekarang) Adnan, S.H. M.H, (Puket I Stih Muh. Bima/Mantan Ketua Panwaslu Kota Bima), Gufran Sanusi, S.Sos., M.H (Puket III STIH), Sukrin HT, M.Pd (Ketua fokal IMM Bima), Kak Mursalin, S.Pd, Nasrullah, S.E., M.M, Ahmad Yasin, S.H., M.H, Amar Maarif, S.H. MH. 11. Rekan-rekan di Magister Ilmu Hukum UMS, Mbak Lingga, Galuh, ibu Yuni, pak Ali, pak Darmawan, Candra, pak Fahrudin, mas Agus Cilik, pak Agus Widagdo, mas Dimas. 12. Untuk teman-teman seperjuangan di FoRMS (Forum Mahasiswa Pascasarjana NTB-Surakarta), ada Don Bazini (Bang Muslimin), Abrar, Wahyudinsah, Hamjah, Kasman, Hasan, Don Clas Father (Ichlas), ustad Hendra, bung Kadafi, Yayan/Ali Ahyar Ridha, aya Ainun/Ihsan. 13. Untuk teman-teman AMM (Angkatan Muda Muhamadiyah Bima) Di Jogja ada Zuhrah, Husna, Walid, Pipin, Taufik Firmanto, Ilham, Sadat, Hedon, di Malang ada, Irmasah, Andang, Ipul, Kahar, Anton, Subhan, dan bung M. Tohir, di Bima ada kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah, Imran, Syamsudin, Ebit, Sukardin, Aris, Muhaemin, Rehan, Jek, Andi, Nurdiansah, Tresna, Yanti, Fat, Eka, Fani, Fahrul, Firman, Eon dan Guru Jai. 14. Persembahan untuk keluarga, kedua orang tua H.M. Said Umar, dan Hj. Rohani Abdullah, Untuk istri tercinta Eka Fitiah N, S.Pd, kedua mertua H. Junaidin Mas’ud, dan Nurjanah H. Nurdin, buat adik-adik, Darmin, Ardiani, M.Noris, Osi, Rizal, dan Atun, spesial untuk anakda tercinta AlArqam. xii xi
Tentu saja dalam lembaran pengantar ini tidak cukup kami sebutkan satupersatu, namun jasa dan bantuan semuan pihak akan selalu terpatri dalam ingatan kami. Tidak ada karya manusia yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan. Surakarta, 09 Agustus 2012 Penulis,
R I D W A N R100100011
xiii xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i NOTA PEMBIMBING …………….......................................................... ii PENGESAHAN …………….....................................................................
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ………….......................................
v
MOTTO ...................................................................................................... vi ABSTRAK ……………………………………………………………...
vii
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ix
DAFTAR ISI ..............................................................................................
xiii
BAB 1: PENDAHULUAN ….……………………………………………. 1 A. Latar Belakang …………………………………………………….
1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………
19
C. Tujuan Penelitian ………………………………………………….
20
D. Manfaat Penelitian ………………………………………………...
20
E. Kerangka Teoritik …………………………………………………
21
F. Metode Penelitian …………………………………………………
28
G. Sistimatika Pembahasan …………………………………………..
37
BAB II: KAJIAN PUSTAKA …………………………………………….
39
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat …………………………………….. 39 1.
Pengertian Hukum Adat ……………………………………..… 39
2.
Lahirnya Hukum Adat …………………………………............
42
3.
Dasar Berlakunya Hukum Adat ………………………………..
42
B. Tinjauan Tentang Hukum Modern …………………………............. 49
xiiixiv xiv
1.
Hukum Modern ………………………………………………...
49
2.
Keluarga Sistem Hukum …………………………………….....
50
C. Pembangunan Hukum Nasional ……………………………............. 52 1.
Melakukan Transplatansi ….…………………………………...
2.
Melakukan Kondivikasi dan Univikasi ………………..………. 54
3.
Model Pembangunan Hukum Nasional …………………..……
55
a. Masa Kolonial …………………………………………..…..
55
52
b. Pascakolonial ……..………………………………………… 62 c. Menyingkirkan Hukum Adat ………………………..……...
63
D. Globalisasi dan Kebangkitan Hukum Adat …………………..…….. 70 E. Kritik Atas Hukum Modern ……………………………….………..
74
BAB III: SEJARAH SINGKAT TENTANG BIMA ……………………..
81
A. Bima Masa lalu …………………………………………….……....
81
1.
Fase Sebelum Berbentuk Kerajaan ……………………….……
81
2.
Fase Setelah Berbentuk Kerajaan ………………………….…..
83
3.
Fase Berbentuk Kesultanan ……………………………..……... 87 a. Pemeritahan yang Berdasarkan Islam ………………..……..
87
b. Kelas Sosial dan Asal Usul Masyarakat Bima ……...………
93
c. Kontak Bima dengan VOC/ Kolonial ………………..……..
94
d. Peran Sultan Bima ……………………………………...…...
97
e. Pengaruh Kesultanan Bima ……………………………..…..
98
f. Bergabung dengan NKRI …………..........………………….
98
B. Bima Masa Kini …………………………………...………………
99
1. Perubahan Sistem Pemerintahan …………………….………… 99 xv
2. Geografis, Tupografi, Geologi ……………………….………...
100
3. Demografi Dan Ketenagakerjaan …………………….………... 104 4. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan ……………….………
106
a. SDM Dan IPM …………………………………………….
106
b. Pendidikan ………………………………………….……... 107 c. Kesehatan …………………………………………………. 109 d. Budaya …………………………………………………….
111
BAB IV: PERKEMBANGAN DAN POLITIK HUKUM ADAT BIMA ..
113
A. Pola Perkembangan Hukum Adat Bima Sebelum Reformasi …….
113
1. Sintesi Hukum: Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam ………
113
a. Embrio Hukum Adat …………………………….………… 118 b. Hukum Era Kesultanan …………………………….………
119
1) Dua Sumber Hukum Sekaligus …………………..…….. 121 2) Macam Hukum dan Bentuk Sanksinya ………….……..
124
3) Lembaga Pelaksana Hukum …………………….……..
137
2. Tranplantasi Hukum Kolonial: Awal melemahnya hukum Islam
139
a. Pengalihan Proses Peradilan…………………..……………
140
b. Kekosongan Hukum ……………………………...………... 143 c. Hukum di Era Pendudukan Jepang ……………..………….
145
3. Hukum di Awal Kemerdekaan dan Terbentuk Kembalinya Badan Hukum Syara’ ……………………………………..……
148
4. Integarasi Kedalam Hukum Nasional ………………….………... 158 B. Politik Politik Hukum Adat di Bima Pasca Reformasi ……...…..... 161 1. Inspirasi Kebangkitan Hukum Adat di Indonesia ……...……... xvi
165
a. Kebangkitan Gerakan Tribal Peoples …………...……….
165
b. Globalisasi dan Glokalisasi Hukum ……………...………. 168 2. Reformasi dan Kebangkitan Hukum Adat di Bima …………...
174
a. Lahirnya Perda Pembedayaan Lembaga Adat ……...……..
176
b. Wacana dan Usaha Dari Masyarakat …………...………...
179
c. Indentifikasi Pengangkatan Kearifan Lokal Lewat RPJMD dan RPJPD ………………………………………………...
182
d. Perda Larangan Pelacuran ………………………....……… 186 e. Program Perda Jilbanisasi (Modernisasi Budaya Rimpu) ...
189
f. Perda Zakat ………………………………………………..
191
g. Perda Jum’at Khusu’ …………………………...…………. 191 h. Perda Miras ……………………………………………..…
194
i. Perda Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa …...
196
j. Perda Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan ………….
203
k. Penetapan Lima Desa Pilot Projek Lembaga Adat …....…..
204
3. Politik hukum adat: Upaya Positivisasi Hukum ………………
204
C. Esksistensi Hukum Adat Bima Hinggga Kini ………………...…..
208
1. Penegakan dan Budaya Hukum Masyarakat Bima ……..…….. 208 2. Tinjauan Umum Eksistensi Hukum Adat Bima …………..…..
216
a. Desa-Desa yang Sudah Hilang Sama Sekali Hukum Adat…………………….…………………………..……… 216 b. Beberapa Segi Hukum Adat yang Merangkak di Beberapa Desa ………………………………………………….........
219
c. Kades Sebagai Faktor Utama Pemeberdayaan Hukum Adat 222 xvii xvii
3. Sekilas Tentang Donggo Sebagai Basis Keberlakuan Hukum Adat …………………………………………………………… 223 4. Tinjauan
Pelaksanaan
Hukum
Adat
Pada
Komunitas
Masyarakat Donggo …………………………………………..
230
a. Tinjauan Tentang Lembaga Adat …………………………
230
b. Konstruksi Pelanggaran atau Kejahatan …………………..
235
c. Konsensus Antara Aparat Dan Lembaga Adat ……………
253
d. Kompetensi Lembaga Adat …………………………….....
257
e. Larangan Atau Kejahatan Dalam Hukum Adat Donggo .....
260
f. Proses Peradilan dan Bentuk-Bentuk Hukuman ………….. 272 g. Upaya Hukum …………………………………………..…
282
5. Alasan Masih Bertahannya Hukum Adat Di Donggo ……...…
283
a. Perspektif Teori Perubahan Sosial …………………..……
283
b. Tipologi Masyarakat Agraris ……………………..………. 290 c. Penanama dan Pengadopsian Sistem Baru yang Lemah ….
297
d. Kemampuan Menyesuaikan Diri ………….……………… 303 6. Kebertahanan Hukum Adat Donggo: Konservasi Atau Resistensi ? ...……………………..…………………………...
306
BAB V : PENUTUP ………………………………………………………
310
A. Simpulan …………………………………………………………..
310
B. Saran ………………………………………………………………
314
DAFTAR PUSTAKA
xviii xviii
