Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol. 12 No. 1 Maret 2016
62
MODEL PEMBERDAYAAN DESA ADAT PADA DUA DESA TUJUAN WISATA DI BALI (STUDI KOMPARATIF DESA ADAT INTARAN DAN KUTA) I Gusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali Email :
[email protected] Abstrak: Penelitian ini direncanakan dilaksanakan secara multi years selama tiga tahun didahului dengan tujuan identifikasi dan analisa kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan model pemberdayaan Desa Adat dengan menggunakan manajemen modern dengan sentuhan teknologi informasi dalam pengelolaan database yang terintegrasi untuk pembentukan Badan Usaha Desa (BUMdes) adat sehingga dapat mensejahterakan kramanya, . dilaksanakan di Desa Adat Intaran dan Kuta sebagai daerah tujuan wisata yang ada di Bali.Potensi belum dimanfaatkan secara optimal untuk dana penunjang kegiatan Tri Hita Karana yang ada di Desa Adat. Profesionalisme sumber daya manusia belum optimal untuk mengelola potensi.Teridentifikasi bahwa adanya kebutuhan dana desa adat serangkaian pelestarian adat dan budaya berdasarkan ajaran agama Hindu yang cendrung meningkat, belum optimalnya pengelolaan potensi palemahan secara profesional untuk kesejahteraan kramanya. Analisis kebutuhan bertujuan mengatasi masalah dalam pemberdayaan desa adat baik yang terjadi di Intaran maupun di Kuta untuk kesejahteraan krama dan mengatasi penganggurandengan penerapan manajemen modern dengan pembentukan unit-unit bisnis dan pemberdayaan pecalang serta aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dengan stakeholder.Perbedaan pemberdayaan yang dilakukan oleh kedua desa adat ini yaitu mengenai potensi,,dan tipe kepemimpinan yang diterapkan.Perberdayaan desa adat akan dapat tercapai apabila partisipasi krama dan adanya komitmen bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Potensi diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai unsur penggerak perubahan tersebut. Tahapan kegiatan penelitian ke tahap tahun kedua maupun ketiga diharapkan akan dapat mengoptimalkan pemberdayaan tersebut. Kata Kunci :Pemberdayaan Desa, Manajemen, Teknologi Informasi, Tri Hita Karana
Abstract : This research was planned to be implemented in multiple years for three years was preceded by the identification and analysis of the need to develop and implement a empowerment model of Traditional Villages with the use of modern management with apply a information technology in the management of an integrated database for the formation of a business entity of traditional village (BUMdes) so it can prosper for society. Implemented in Intaran and Kuta as a tourist destination in Bali.Untapped potential optimally supporting funds for activities of Tri Hita Karana in the tradition. The professionalism of the human resources have not been optimal for managing. Identified that the existence of a customary set of village funds needs the preservation of culture and tradition based on the Hinduism which is increase, yet its optimal management of potential area professionally for the welfare of its society.The analysis aims to overcome problems in both villages happens in Intaran as well as in Kuta for welfare of manners and overcoming unemployment with the application of modern management with the creation of business units and empowerment “pecalang” and application of information and communication technology as a medium of communication with stakeholders. Differences in empowerment undertaken by both village is about potential, and the type of leadership that is applied. Empowerment the village will be achieved in the participation of manners and the existence of a joint commitment to make a change to the better. Potential empowered through education and training of human resources as driving elements of those changes. The next activities to the the second and third years are expected to be able to optimize the empowerment. Keywords :Village empowerment, Management, Information Technology, Tri Hita Karana, PENDAHULUAN Bali yang terdiri dari sembilan kabupaten kota memiliki 1.456 desa adat, dimana desa adat tersebut dikelola dan diberdayaan sesuai dengan kemampuan prajuru (pengurus) nya. Di lain pihak perkembangan manajemen dan teknologi demikian pesatnya. Dua diantara desa adat itu adalah Desa Adat Intaran yang ada di kota Denpasar dan Desa Adat Kuta yang ada di Kabupaten Badung. Kedua Desa Adat ini terletak di daerah tujuan wisata baik manca negara (international) maupun domestik. Karakteraistik ke dua desa tersebut memiliki ciri tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya.
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….63 Maka dari itu perlu dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam tentang model pengelolaan dan pemberdayaan kedua desa adat tersebut. Desa Adat/Pakraman dapat membantu pemerintah untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan desa adat demi kesejahteraan masyarakat desa adat.Pola pengelolaan dan pemberdayaan potensi desa adat dapat dilakukan melalui manajemen modern dan sentuhan teknologi yang terintegrasi.Terdapat 1.456 desa adat yang ada di Bali, keunikan dan derasnya pengaruh budaya asing menerpa desa adat, diantaranya desa adat Intaran dan Kuta sebagai destinasi wisata dunia maupun domestik. Penerapan manajemen modern yang tidak menyimpang dari konsep desa pakraman seperti proses persiapan upacara (ngayah) dilakukan pada sore/malam yang tidak mengganggu mata pencaharian sehar-hari krama yang sebagian besar tergantung dari pariwisata seperti dilakukan oleh Bendesa Adat Kedewatan[1]. Begitu pula yang dilakukan Desa Adat Kemoning yang memiliki Blog untuk menginformasikan berbagai aktivitas yang dilakukan di desa adat tersebut melalui website seperti http://kemoning.info/blogs. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai : bagaimana model pemberdayaan desa adat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pada desa adat Intaran dan Kuta sebagai tujuan wisata di Bali ? Inilah hal yang perlu diteliti lebih lanjut, pada dua desa adat tujuan wisata tersebut. Melalui penelitian pengembangan dengan tiga tahapan, yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan (potensi wilayah dan sumber daya), pengembangan model yang inovatif (penerapan manajemen modern dan penggunaan TIK) dan penerapan model (penyusunan standar operasional, diklat, dan pembentukan badan usaha desa adat). Diantara desa adat yang menjadi tujuan wisatawan di Bali adalah Desa Adat Intaran dan Kuta. Desa Adat Intaran dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Adat Sanur, sebelah Selatan : Pantai, Selat Badung, sebelah Timur : Pantai, Selat Badung, dan Sebelah Barat : Desa Adat Renon, Desa Adat Penyaringan dan Desa Adat Sidakarya. Jumlah penduduk Desa Adat Intaran pada tahun 2011 berjumlah 2.825 KK atau sekitar 11.300 orang terdiri atas dua Desa Dinas yaitu Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh. Kelurahan Sanur dipimpin oleh seorang Lurah sedangkan Desa Sanur Kauh dipimpin oleh seorang Kepala Desa.Kelurahan Sanur memiliki wilayah seluas 402 Ha, sedangkan Desa Sanur Kauh memiliki wilayah seluas 386 Ha. Luas total dari Desa Adat Intaran adalah 788 Ha. Desa Adat Intaran terdiri atas 19 banjar dengan luas 788 Ha dan berpenduduk 2,825 KK atau sekitar 11.300 orang pada tahun 2011, memiliki pantai membentang dari utara (dekat Hotel Inna Grand Bali Beach) ke selatan sampai pantai Mertasari sepanjang 6 kilometer terdapat hotel berbintang dan non bintang, restoran, banyaknya galeri dan art shop. Desa Adat Kuta sebagai jantungnya pariwisata di Bali, terdiri atas 13 Banjar dan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 1.714 KK atau 7.688 jiwa. Desa Adat Kuta memiliki laba pura yang telah dimanfaatkan menjadi usaha yang produktif untuk menunjang Pembangunan Desa Adat. Karakteristik kedua desa tujuan wisata ini memiliki ke khasan tersendiri, walaupun keduanya samasama memiliki pantai dengan pasir putih yang menawan. Desa Adat Intaran Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pernah sebagai Juara I pada lomba Desa Adat tahun 2006 terdiri atas 2(dua) desa dinas, sedangkan Desa Adat Kuta pada satu kelurahan Kuta dan tahun 2013 mengikuti lomba desa adat tingkat provinsi Bali mewakili kabupaten Badung . Potensi yang dimiliki kedua desa adat ini berbeda satu dengan lainnya dengan pola pemberdayaan yang berbeda pula sesuai dengan kemampuan prajurunya.Pembentukan semacam badan usaha desa seperti holding company untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka pelestarian budaya dengan konsep Tri Hita Karana nya melalui komunikasi yang harmonis dengan desa dinasnya. Desa adat yang merupakan lembaga sosial tradisional adalah pengelompokan sosial berdasarkan kesatuan teritorial ditandai mereka bertempat tinggal dalam wilayah yang sama, mempunyai tugas dalam kegiatan gotong royong dan melaksanakan tugas pasukadukaan. Ada juga pengelompokan lain berdasarkan genealogis seperti apa yang disebut tunggal kawitan, tunggal sanggah, pengelompokan sosial yang disebut sisya yang didasarkan atas siapa yang dijadikan pimpinan di dalam suatu upacara keagamaan Lembaga tradisional tadi sangat fungsional bagi upaya pelestarian dan penyelarasan kebudayaan Bali yang dibangun atas dasar landasan konsepsi Tri Hita Karana. Salah satu unsur dari Tri Hita Karana yaitu unsur parhyangan dari setiap desa adat di Bali.Pada Kahyangan Tiga masyarakat desa memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk desa dan masyarakatnya.Unsur yang ke dua dan tiga dari Trihita Karana disebut dengan pelemahan dan pawongan. Dengan demikian maka di dalam mewujudkan rasa aman, tentram, sejahtera lahir batin
64
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12 No. 1 Maret 2016
dalam kehidupan desa adat berlandaskan tiga hubungan harmonis yaitu hubungan manusia dengan alam atau hubungan krama desa dengan wilayah desa adat, hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam desa adat dan hubungan krama desa dengan Hyang Widi sebagai pelindung. Inilah yang dinamakan Tri Hita Karana dalam desa adat di Bali. Perpaduan antara adat dengan agama Hindu di Bali adalah erat sekali sehingga sulit memisahkan secara tegas unsur-unsur adat dengan unsur agama, karena adat-istiadat di Bali dijiwai oleh agama Hindu dan aktivitas agama Hindu didukung oleh adat istiadat di masyarakat. Perjalanan reformasi di tanah air telah melahirkan tuntutan masyarakat adat dalam rangka memperoleh hak-haknya untuk memiliki suatu sistem sosial tersendiri yang sebelumnya hakhak masyarakat adat telah dirampas oleh rezim Orde Baru. Salah satu akibatnya adalah lahirnya proses marginalisasi di segala bidang antara lain dengan lahirnya UU no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka masyarakat adat tidak lagi memiliki suatu pemerintahan lokal yang otonom yang menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan politik dan ekspresi sosial kulturalnya. Dalam UU No. 5 tahun 1979 pemerintah desa menggantikan pemerintahan adat seperti nagari, pasirahan, ketemukungan, dan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Menurut Pattiasina (2010),Pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan[2]. Ada beberapa yang dapat dipergunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Pertama, menguatkan kapasitas lembagalembaga adat sehingga bisa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.Kedua, pelembagaan demokrasi masyarakat adat dengan kepemimpinan yang demokratis, dan bisa diterima oleh komunitas dan masyarakat.Ketiga, membangun akses organisasi dan masyarakat adat untuk menggunakan hak ulayat, sumberdaya ekonomi lokal dan kerjasama dengan pemerintah. Mengawal proses perubahan sosial pada organisasi masyarakat adat maupun pada diri kelompok dengan bekerja sama dengan stakeholder masyarakat adat itu sendiri. Beberapa strategi yang bisa ditempuh antara lain: Pengembangan Wacana. Pendekatan ini diperlukan untuk menghasilkan suatu kesadaran kritis mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat adat dari berbagai perspektif.Pengembangan Partisipasi, dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses untuk memperoleh hak-haknya. Pengembangan Jaringan Kerja, untuk membangun semangat visi gerakan bersama. dan kerja sama masyarakat adat. Proses pemberdayaan masyarakat adat, akan menyisakan berbagai tantangan yang multidimensional. Peran kebijakan pemerintah tentulah diperlukan untuk mempercepat komunitas ini lebih mandiri dan siap menyongsong perubahan sosial yang semakin memperkuat modal sosial. Oleh karena itu diperlukan model pemberdayaan desa adat. Penelitian oleh Sungkowo Edy Mulyono [3] menyatakan Strategi pemberdayaan masyarakat miskin dan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan non formal dengan menggunakan metode mixed method, yakni gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian adalah masyarakat miskin yang menganggur adalah seseorang yang tidak memiliki penghasilan atau uang, sedang pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau berdiam diri di rumah. Ada tiga formulasi strategi pemberdayaan masyarakat yaitu pertama apabila supply lebih kecil dari demand, strategi ini difokuskan dari pelatihan dasar sampai warga belajar mampu usaha mandiri atau bekerja, kedua supply sama dengan demand, strategi ini difokuskan pada skill kewirausahaan, dan strategi yang ketiga apabila supply lebih tinggi dari demand, strategi ini difokuskan pada fasilitasi usaha atau fasilitasi pencarian alternatif pengembangan. Sedangkan penelitian oleh M. Mawardi J[4] menyatakan modal sosial merupakan energi pemberdayaan masyarakat yang sangat dahsyat yang berpengaruh kuat pada karakteristik perilaku masyarakat dan respon yang mereka tunjukkan terhadap setiap kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah apakah akan dapat memperlancar atau bahkan menggerogoti pemberdayaan itu sendiri. Di sini peran modal sosial yang sangat menentukan.Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal sosial sebagai salah satu komponennya. Pemberdayan masyarakat akan mengalami kegagalan tanpa menyadari pentingnya melibatkan dimensi kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dalam mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan itu sendiri. Modal sosial yang berisikan trust, resiprositas, norma sosial dan nilai-nilai etis merupakan pondasi penopang yang akan menentukan
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….65 perkembangan dan keberlanjutan beragam aktifitas usaha di berbagai sektor kehidupan. Terakhir penelitian oleh Adrianus , Fery andSumarni, Leli and Kamarni, Neng[5], Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas menyatakan program-program pemerintah yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Namun program tersebut belum berfungsi secara optimal, bahkan tidak memberikan hasil samasekali. Faktor- faktor yang mempengaruhi kegagalan program tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket program tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan program. Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, sebaiknya program-program tersebut dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembinaan dan penyuluhan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebaiknya program tersebut dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Di Bali sesuai dengan Perda tentang Desa Pakraman berkenaan dengan aspek ekonomi, Desa Pakraman memiliki fungsi dalam aspek ekonomi yaitu membantu pemerintah dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Ini berarti Desa Adat berusaha untuk mensejahterakan masyarakat adatnya, Pola pengelolaan dan pemberdayaan potensi desa adat dapat dilakukan dengan manajemen modern dan sentuhan teknologi yang terintegrasi. Dari 1.456 desa adat yang ada di Bali, keunikan dan derasnya pengaruh budaya asing menerpa desa adat, diantaranya desa adat Intaran dan Kuta sebagai destinasi wisata dunia maupun domestik. Penerapan manajemen modern yang tidak menyimpang dari konsep desa pakraman seperti proses persiapan upacara (ngayah) dilakukan pada sore/malam yang tidak mengganggu mata pencaharian sehar-hari krama yang sebagian besar tergantung dari pariwisata seperti dilakukan oleh Bendesa Adat Kedewatan dan Kemoning. Akhir-akhir ini di media masa terdapat berbagai berita tentang konsep ngayah dalam menanggapi pernyataan Gubernur Bali saat simakrama pada minggu terakhir bulan Pebruari 2012 dan menuai tanggapan yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai : bagaimana model pemberdayaan desa adat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pada desa adat Intaran dan Kuta sebagai tujuan wisata di Bali ? Inilah hal yang perlu diteliti lebih lanjut, pada dua desa adat tujuan wisata tersebut. Desa Adat Intaran dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Adat Sanur, sebelah Selatan : Pantai, Selat Badung, sebelah Timur : Pantai, Selat Badung, dan Sebelah Barat : Desa Adat Renon, Desa Adat Penyaringan dan Desa Adat Sidakarya. Jumlah penduduk Desa Adat Intaran pada tahun 2011 berjumlah 2.825 KK atau sekitar 11.300 orang terdiri atas dua Desa Dinas yaitu Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh. Kelurahan Sanur dipimpin oleh seorang Lurah sedangkan Desa Sanur Kauh dipimpin oleh seorang Kepala Desa.Kelurahan Sanur memiliki wilayah seluas 402 Ha, sedangkan Desa Sanur Kauh memiliki wilayah seluas 386 Ha.Luas total dari Desa Adat Intaran adalah 788 Ha. Desa Adat Intaran terdiri atas 19 banjar, yaitu yang ada di Desa Sanur Kauh terdiri dari 9 banjar yaitu : Banjar Belanjong, Banjar Medura, Banjar Dangin Peken, Banjar Tewel Sari, Banjar Abiantimbul, Banjar Penopengan, Banjar Pekandelan, Banjar Puseh Kauh, Banjar Puseh Kangin. Sedangkan di Kelurahan Sanur terdiri dari 10 banjar, yaitu Banjar Langon, Banjar Singgi, Banjar Panti, Banjar Gulingan, Banjar Taman Sari, Banjar Sindu Kaja, Banjar Sindu Kelod, Banjar Batujimbar, Banjar Semawang, dan Banjar Betngandang. Desa Adat Intaran memiliki pantai membentang dari utara (dekat Hotel Inna Grand Bali Beach) ke selatan sampai pantai Mertasari sepanjang 6 kilometer terdapat hotel berbintang dan non bintang, restoran, banyaknya galeri dan art shop. Pada zaman dulu Sanur terkenal sebagai daerah nelayan dengan potensi di bidang kelautan, disana terlihat banyaknya jukung (perahu nelayan) di daerah pantai yang merupakan alat bagi nelayan untuk berlayar ke laut. Di Desa Sanur Kauh memiliki tanah yang cukup subur sebagai daerah pertanian, namun saat ini alih fungsi lahan menjadi daerah untuk menunjang pengembangan pariwisata. Sedangkan di Kelurahan Sanur di sepanjang pantai berdiri fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata. Dimasa lampau Kuta juga merupakan sebuah desa nelayan yang sunyi namun kini berubah menjadi kota kecil lengkap dengan kantor pos, kantor polisi, pasar, apotik, photo centre dan lain-lain.
66
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12 No. 1 Maret 2016
Di sepanjang pantai Kuta yang berpasir putih yang berbentuk bulan sabit banyak terdapat hotel mewah sebagai sorga bagi wisatawan mancanegara. Kebutuhan wisatawan seperti pantai pasir putih, tempat yang sangat sempurna untuk berselancar, restaurant, kafetaria, kios-kios yang menjual beraneka barang keperluan wisatawan serta disco yang membuat kehidupan malam sangat mengesankan. Desa Adat Kuta sebagai jantungnya pariwisata di Bali, terdiri atas 13 Banjar yaitu : Br. Pelasa, Br. Pemamoran, Br. Pengabetan, Br. Pering, Br. Pande Mas, Br. Temacun, Br. Tegal, Br. Buni, Br. Jaba Jero, Br. Teba Sari, Br. Anyar, Br. Segara, Br. Mertajati dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Adat Legian, sebelah selatan Desa Adat Tuban dan disebelah timur Desa Suwung. Dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 1.714 KK atau 7.688 jiwa. Desa Adat Kuta memiliki laba pura yang telah dimanfaatkan menjadi usaha yang produktif untuk menunjang Pembangunan Desa Adat Kuta diantaranya : Pasar Seni Kuta I di Jl. Dewi Sartika, Pasar Seni Kuta II di Jl. Poppies II, Kontrakan Toko di Jl. Singosari, Pasar Senggol di Jl. Blambangan, Kelola Pantai Kuta di Lingkungan Desa Adat Kuta serta LPD Desa Adat Kuta : Jl. Singosari (dikutip profil Desa Adat Kuta : http://lpdkuta.com) Karakteristik kedua desa tujuan wisata ini memiliki ke khasan tersendiri, walaupun keduanya sama-sama memiliki pantai dengan pasir putih yang menawan. Desa Adat Intaran Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pernah sebagai Juara I pada lomba Desa Adat tahun 2006 terdiri atas 2(dua) desa dinas, sedangkan Desa Adat Kuta pada satu kelurahan Kuta dan tahun 2013 mengikuti lomba desa adat tingkat provinsi Bali mewakili kabupaten Badung . Potensi yang dimiliki kedua desa adat ini berbeda satu dengan lainnya dengan pola pemberdayaan yang berbeda pula sesuai dengan kemampuan prajurunya. Pembentukan semacam badan usaha desa seperti holding company untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka pelestarian budaya dengan konsep Tri Hita Karana nya melalui komunikasi yang harmonis dengan desa dinasnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menerapkan model pemberdayaan Desa Adat dengan menggunakan manajemen modern dengan sentuhan teknologi informasi dalam pengelolaan database yang terintegrasi sehingga akan mempermudah dalam pembentukan Badan Usaha Desa (BUMdes) adat itu sendiri. Penelitian pengembangan (Research & Development sering disingkat RD) merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan[5].Penelitian pengembangan biasanya dilakukan dengan langkah-langkah: (1) analisis kebutuhan, (2) pengembangan dan pengujian produk, dan (3) penerapan produk. Pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar. Pemberdayaan sebagai proses dalam memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Direktur Jendral PUOD (M.Ryaas Rasyid), pernah menyampaikan “Pengalaman sejarah telah membuktikan, bahwa pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ternyata belum memenuhi harapan masyarakat, karena Undang-Undang No.5 Tahun 1979, hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya yang menghendaki penyeragaman bentuk dan susunan organisasi Pemerintahan Desa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keanekaragaman adat, yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya” (Sambutan Direktur Jendral PUOD, tanggal 21 Juli 1999 di Cipayung, Bogor). Berdasarkan hal itu, dapat dimengerti bahwa semangat UndangUndang No.5 Tahun 1979, adalah membangun keseragaman sistem di desa, dan mengabaikan sistem kearifan lokal yang masih hidup.Hal ini tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, penerapan model sistem ganda dalam pemerintahan desa di Bali, adalah relevan, atau dapat diadopsi untuk membangun satu masyarakat desa yang sejalan dengan semangat UndangUndang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila. Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak.Hal ini sangat terbatas bagi masyarakat minoritas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat yang saling mendukung satu dengan lainnya meliputi: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya[6]. Pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebh baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….67 Desa Adat di Bali sebagai satu persekutuan hukum adat yang diakui dalam kerangka kehidupan bernegara, secara khusus diatur lagi dalam Perda Daerah Tingkat I Bali, No.6 tahun 1986, sehingga semakin jelas pula eksistensinya.Dengan peraturan seperti itu maka diharapkan desa Adat dapat lebih berperan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penjelasan umum dari Perda tersebut dinyatakan bahwa desa adat selama ini memegang peranan yang amat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat, maupun dalam proses pembangunan. Untuk masa mendatang, desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayan Bali. Fungsi seperti ini akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Membantu pemerintah, pemerintah daerah /pemerintah kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. b. Melaksanakan hukum adat dan adat-istiadat dalam desa adatnya. c. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan. d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khusunya, berdasarkan paras paros salunglung sabayantaka/musyawarah untuk mufakat. e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat[7]. Ada 2(dua) istilah di Bali dalam sistem pemerintahan/kepemimpinan masyarakat dalam tingkatan desa. Pertama yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dikenal dengan nama desa dinas, dikepalai oleh kepala desa (kades) / lurah yang secara formal bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat desa, seperti pengurusan KTP, Surat domisili yang memberikan pleyanan publik pada masyarakat di tingkat pemerintahan terbawah. Sedangkan sistem yang kedua adalah dikenal dengan Desa Adat, yang berdasarkan awig-awig (aturan adat setempat), desa adat ini di kepala oleh Bendesa Adat. Desa adat ini memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi kegiatan adat yang ada di suatu desa, lengkap dengan satuan pengamanan desa adat (Pecalang). Desa adat ini diikat oleh aturan adat (awig-awig). Wilayah dari desa adat ini belum tentu sama dengan desa dinas nya umumnya 1 desa adat itu adalah 1 desa dinas dengan nama yg sama, tapi ada juga 1 desa adat yang wilayahnya merupakan wilayah 2 desa dinas. Seperti halnya Intaran, desa adat ini dibagi dalam 2 desa dinas yaitu Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh. Batas wilayah desa adat itu tidak wajib/selalu merupakan batas dari desa dinas. Begitu pula desa adat yang ada di Kuta dengan berbagai “glamour” pariwisata namun keberadaan tradisi adat istiadat masih tetap dipertahankan yang pemberdayaan yang dilakukan memiliki cirinya tersendiri. Hasil-hasil penelitian dan jurnal tersebut menyatakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kinerja sebagai agen pembaharu dapat menggunakan modal sosial demi tercapainya pemberdayaan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakatnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan akan menghasilkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui strategi pendekatan nilai-nilai budaya, diharapkan kebijakan yang diambil dapat melahirkan suatu keputusan yang benar-benar memperoleh dukungan masyarakat. Berbagai perbedaan diharapkan dapat disadari sebagai kekurangan, sehingga prinsip kebersamaan dan persamaan persepsi dapat dipelihara dipertahankan.Konsekuensi dari pengakuan masyarakat terhadap langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat yang telah direncanakan itu dapat mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan realistik. METODELOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan dengan pendekatan ini akan dikaji dari berbagai aspek yang diteliti untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan dengan yang didibutuhkan. Disamping itu dilakukan observasi yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek-objek penelitian, diharapkan data yang diperoleh lebih akurat dan mendasar.
68
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12 No. 1 Maret 2016
Penelitian pengembangan (Santyasa, 2010) [6]ini dilaksanakan selama tiga tahun (bersifat longitudinal). Rinciannya sebagai berikut: tahun pertama kegiatannya fokus pada identifikasi dan analisis kebutuhan, tahun kedua fokus pada pengembangan model dan validasi, dan tahun ketiga penerapan model dan pengembangan. Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian dilaksanakan di kedua Desa Adat (Intaran dan Kuta). Pemilihan lokasi ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan penelitian, yakni model pemberdayaan Desa Adat pada kedua desa adat tersebut. Populasi penelitian ini mencakup seluruh krama (anggota masyarakat desa adat) tersebut. Sedangkan sampel penelitiannya adalah mereka yang memiliki peran penting dan menguasai dalam memberdayakan desa adat tersebut, yang didasarkan pada teknik purposive sampling, yakni dengan cara mengambil subjek, yang bukan didasarkan atas strata, random, lokasi, akan tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Untuk itu diperlukan informan-informan yang benar-benar mengetahui persoalan tersebut secara mendalam. Para informan yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain: Prajuru Desa dan atau Banjar, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan para anggota masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pemberdayaan desa adat tersebut. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.Peneliti langsung turun ke lapangan, melakukan observasi ke lapangan dan wawancara dengan para informan.Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan diri dengan membawa perbekalan yang siap membantu peneliti selama berada di lapangan, di antaranya membawa alat perekam wawancara, buku catatan, dan kamera.Alat Perekam dipergunakan untuk merekam jalannya wawancara, dan buku catatan dipergunakan untuk mencatat kegiatan pada observasi yang dilakukan langsung di lapangan.Kamera dipergunakan untuk memotret objek observasi yang dianggap penting dan relevan dengan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun cara pengumpulan data dapat diperinci sebagai berikut: (1) Observasi, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk melihat dan mengetahui aktivitas pemberdayaan desa adat tersebut di masing-masing lokasi desa adat. (2) Wawancara, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk mengungkap bagaimanakah para subjek penelitian memberi makna terhadap aktivitas pemberdayaan desa adatnya. (3) Dokumentasi, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk meramu dan menempatkan terminologi dan sumber-sumber teori dalam penelitian ini yaitu teori yang menyangkut pemberdayaan desa dan masyarakat desa adat. Data yang terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ini berupa data kualitatif. Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data penelitian adalah teknik analisis deskriptif interpretatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memilih dokumen/data yang relevan dan memberi kode. (2) Membuat catatan objektif, dalam hal ini sekaligus melakukan klasifikasi dan mengedit (mereduksi) jawaban. (3) Membuat catatan reflektif, yaitu menuliskan apa yang sedang dipikirkan peneliti sebagai interpretasi dalam sangkut pautnya dengan catatan objektif yang telah dilakukan. (4) Menyimpulkan data dengan membuat format berdasarkan teknik analisis data yang dikendaki peneliti. (5) Melakukan triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan cara menyimpulkan data ganda yang diperoleh melalui tiga cara: memperpanjang waktu observasi di lapangan dengan tujuan untuk mencocokkan data yang telah ditulis dengan data lapangan, mencocokkan data yang telah ditulis dengan bertanya kembali kepada informan, dan (3) mencocokkan data yang telah ditulis dengan sumber pustaka. HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Berdasarkan informasi dari Bendesa Adat, baik dari Desa Adat Intaran maupun Kuta terdapat beberapa hal berikut yang dapat diidentifikasikan hal-hal pokok , yaitu : a. Kebutuhan dana desa adat untuk melestarikan adat dan budaya berdasarkan ajaran agama Hindu yang mesti dipertahankan dan jumlahnya cendrung terjadi peningkatan. b. Belum optimalnya pengelolaan potensi palemahan yang ada untuk kesejahteraan kramanya (masyarakatnya). c. Sumber daya lainnya yang dimiliki cukup banyak, namun masih perlu pengelolaan secara profesional.
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….69 Selama ini kedua desa adat selalu berperan dalam mensubsidi kramanya, baik kegiatan upacara maupun pembangunan fisik dan non fisik, seperti mensubsidi kegiatan ritual yang dilakukan oleh banjar-banjar.Pola subsidi yang dilakukan sesuai dengan yang disepakati pada paruman desa, namun pedoman untuk itu belum ada dan bersifat insidental. Dilain pihak kegiatan adat dan budaya ini merupakan daya tarik dan keunikan bagi industri pariwisata yang tidak dimiliki oleh daerah tujuan wisata lainnya yang ada di Indonesia bahkan di seantero dunia. Terdapat usaha di desa adat seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu usaha ekonomi yang mendukung pembiayaan di desa adat. Namun di lain pihak masih ada usaha yang dilakukan oleh anggota desa adat (banjar) yang melaksanakan usaha tanpa adanya ijin usaha (seperti simpan pinjam). Jarang adanya komunikasi intensif terhadap kegiatan ini, namun kalau terjadi masalah di kemudian hari akan dilibatkan desa adat. Adanya pembiaran kegiatan yang bukan dilakukan oleh desa adat, namun oleh krama/banjar yang nakal seperti over kontrak usaha kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan ke desa adat serta pelanggaran penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemanfaatan pantai untuk usaha. Peluang pengelolaan parkir yang belum optimal, padahal pendapatan dari sektor ini cukup besar serta peluang pekerjaan bagi krama desa. Koordinasi dengan unsur desa dinas seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu diintensipkan. Banyaknya tempat-tempat hiburan yang kadang-kadang mengganggu kegiatan krama, baik hiburan malam maupun kegiatan siang hari (seperti diskotik, tempat-tempat berbelanja wisatawan, parkir-parkir sepeda motor diatas trotoar dan parkir mobil di marka jalan raya). Potensi pemberdayaan sumber daya lainnya yang perlu mendapat perhatian, diantaranya potensi pantai, laut dan darat. Bilamana potensi ini digarap dengan profesional maka disamping mendapat pendapatan juga menjaga kelestarian lingkungan. Begitu pula pemberdayaan pecalang sebagai lembaga desa adat di bidang keamanan dan ketertiban.Pecalang sampai saat ini cukup disegani oleh masyarakat sekitarnya, karena membawa misi sosial di bidang keamanan dan ketertiban, sebagai bagian untuk mengedukasi masyarakat. Pengenaaan kontribusi masuk pantai sebagai palemahan yang dimiliki desa adat dan pengelolaan kegiatan (event organizer) di pantai maupun palemahan lainnya sangat menjanjikan saat ini. Disamping itu kerjasama dengan industri pariwisata untuk kelestarian adat dan budaya serta kebersihan lingkungan belum dilakukan secara optimal dengan manajemen yang baik. Walaupun kedua desa adat memiliki karakteristik kunjungan wisatawan yang berbeda, yaitu di Kuta lebih dominan usia muda dengan keinginan menghibur diri baik siang maupun malam. Sedangkan kalau di Intaran, wisatawan usianya relatif lebih tua dan tempat hiburan malam yang tersedia relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Kuta. Struktur organisasi yang digunakan kedua desa adat adalah organisasi garis dengan tetap menggunakan elemen tri hita karana di dalam pelaksanaan oraganisasinya. Maka dari itu tujuan kedua organisasi ini adalah mempertahankan adat dan budaya yang ada di Bali. Masa jabatan prajuru 5 tahun di desa adat Kuta dan 6 tahun di desa adat Intaran. Analisis Kebutuhan Direktur Jenderal PUOD (M.Ryaas Rasyid) pernah menyampaikan, belum memenuhi harapan masyarakat pelaksanaan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keanekaragaman adat serta dapat mengatur dirinya. Keseragaman sistem di desa, dan mengabaikan sistem kearifan lokal yang masih hidup amat sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan model sistem ganda dalam pemerintahan desa di Bali, adalah relevan, atau dapat diadopsi untuk membangun satu masyarakat desa yang sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Maka dari itu perlu dilakukan inventarisasi potensi yang ada, baik di palemahan di darat, laut dan pesisir pantai. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan krama banjar yang dekat dengan potensi tersebut, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan tidak akan terjadi perebutan kekuasaan wilayah. Pengelolaan potensi yang dimiliki desa adat ini bertujuan untuk pelestarian adat dan budaya serta kesejahteraan krama/masyarakatnya. Setelah potensi tersebut diketahui maka selanjutnya dikelola oleh krama desa/banjar. Hal ini akan berdampak tersedianya sumber pendapatan yang berguna untuk kesejahteraan krama. Disatu sisi
70
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12 No. 1 Maret 2016
kegiatan ritual keagamaan tetap terus berlangsung, pembangunan tempat suci, yang selama ini dibebankan kepada krama. Pendapatan yang diperoleh sebesar-besarnya akan dikembalikan dalam bentuk fisik dan non fisik. Tidak ada istilah terlambat dalam mengambil peran. Selama ini peran desa adat dapat dikatakan sedikit terlambat, namun masih ada waktu menghilangkan pembiaran-pembiaran yang nantinya akan menimbulkan konflik horisontal antara wilayah/palemahan kering dan basah (jauh atau dekat dari pusat kegiatan kepariwisataan) a. Potensi Pantai Adapun potensi yang dapat diberdayakan adalah potensi pantai.Baik pantai yang ada di Intaran maupun di Kuta merupakan tempat rekreasi yang murah dan menghibur.Pengunjung yang menggunakan pantai dan laut untuk mandi sebagai tempat rekreasi. Banyaknya pengunjung akan membawa berkah bagi pelaku pariwisata. Pelaku jasa perorangan juga berebut berkah tersebut.Juga kelompok-kelompok nelayan tadisional yang sudah secara turun menurun menggantungkan hidupnya di laut.Selama ini pelaku pariwisata bebas memanfaatkan palemahan secara gratis tanpa retribusi sepeserpun untuk memasuki pantai, hanya dikenakan biaya parkir. Melihat fenomena ini dan diobservasi langsung potensi di pantai dapat dipungut retribusi : seperti payung pantai, long chair, meja dan kursi restoran, dipan untuk massage, retribusi khusus hotel/restoran/art shop, rekreasi kano/papan selancar, dan yang tak kalah pentingnya adalah event organizer untuk kegiatan khusus. Walaupun desa adat Kuta telah mengelola beberapa potensi pantainya, namun masih bersifat konvensional dan belum profesional. Padahal kalau dikelola sebagai event organizer tentu akan dapat mengalahkan event organizer yang berasal dari luar Bali mengingat sebaga sesuatunya diketahui dengan baik dan detail oleh Desa adat itu sendiri, disamping kegiatan yang dilaksanakan di pantai harus mendapat persetujuan dari Bendesa Adat. b. Potensi Laut Laut adalah tempat menggantungkan hidup bagi sebagian krama yang berada di sekitarnya sebagai zona yang kaya untuk dikembangkan.Keterbatasan baik sarana maupun teknologi, sumber daya manusia maka eksplorasi laut untuk kemakmuran masyarakat belum bisa dilakukan secara optimal. Potensi yang bisa dilakukan dan dikembangkan sebagai salah satu pemasok pendapatan desa adalah : - Retribusi penanaman trumbu karang, dikenakan bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin melihat trumbu karang. - Retribusi Penyebaran tukik, dihargakan per ekor untuk setiap dilakukan penyebaran tukik tersebut. - Emergency docking, mengacu pada lamanya pengerjaan kapal tersebut dan tetap menjaga kebersihan areal khusu yang disediakan untuk docking tersebut. - Parkir kapal pesiar dan boat, tanpa memperhitungkan bobotnya, tetapi dengan menggunakan sistem parkir bulanan. - Retribusi “mooring” (pelampung untuk menambatkan kapal), dilakukan dengan metode rata-rata setiap bulan, sehingga tidak menyusahkan pemilik usaha tersebut. Metode yang sama juga dilakukan untuk water sport activities c. Potensi Darat Disamping kedua potensi tersebut diatas, potensi daratpun sangat menjanjikan. Adapun potensi darat yang dapat dikembangkan adalah : - Laundray dan sebagainya yang menggunakan jalan umum sebagai akses usaha akan dikenakan retribusi khusus pengusaha yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan besar usaha yang dijalankan. Penetapan retribusi ditentukan dengan mengundang pengusaha yang Parkir : tidak dapat disangsikan bahwa parkir adalah lahan empuk untuk dapat mendongkrak pendapatan desa. Parkir dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu : 1) Parkir yang sudah ada pengelolanya dengan pola bagi hasil 2) Parkir yang belum ada pengelolanya yaitu sepenuhnya dikelola oleh desa adat. - Usaha dagang, toko, hotel restoran, galery, kafe, bar, lg bersangkutan. Sumber daya lainnya perlu dikelola dengan lebih profesional, karena kenyamanan dan keamanan pengunjung kawasan wisata sangat membutuhkan hal ini. Dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari pengelola baik dari segi operasional maupun manajerial serta pemanfaatan teknologi informasi maupun komunikasi akan dapat meningkatkan pendapatan.
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….71 Kebutuhan di Desa Adat Intaran Kebutuhan dana yang diperlukan di desa adat ini diantaranya kebutuhan yang bersifat rutin dan insidentil untuk pelestarian dan pelaksana konsep tri hita karana. Yang bersifat rutin seperti pengggunaan dana untuk kegiatan upacara keagamaan berupa bantuan kepada kahyangan tiga setiap piodalan setiap 210 hari. Sedangkan yang bersifat insidentil adalah kaitan dengan kegiatan pawongan dan palemahan, seperti dana kematian, pengobatan prajuru, maupun pengadaan sarana dan prasarana di desa adat maupun bantuan kepada banjar-banjar. Potensi yang dimiliki belum digarap secara optimal, baik potensi pesisir pantai, laut maupun darat. Apabila hal ini dapat dilakukan maka kebutuhan dana yang jumlahnya setiap tahun meningkat tersebut dapat diatasi disamping bagian dana dari LPD. Bila inventarisasi potensi dilakukan dan dibuatkan model pengelolaan sebagai unit bisnis-unit bisnis secara profesional akan dapat menambah pendapatan di masa-masa mendatang. Apalagi Intaran yang merupakan salah satu elemen yang besar di Sanur, dimana Sanur telah menjadi percontohan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Keterlibatan penataan potensi ini bersambut dan akan menghasilkan benefit apabila ditunjang komitmen dan kerjasama semua pihak. Penertiban usaha-usaha yang ada di palemahan desa adat yang selama ini terjadi pembiaran perlu dilakukan.Tujuannya adalah agar tidak hanya saat timbul masalah baru desa adat dilibatkan, sedangkan kalau menghasilkan pendapatan dinikmati sendiri oleh usaha atau hanya segelintir orang saja. Dengan melakukan pola partisipatif akan lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat dengan menempatkan desa adat sebagai pusat pengembangan [8] Maka dari itu komitmen bersama perlu diwujudkan dengan sesegera mungkin, apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan kesenjangan dan konflik internal di desa adat. Bila hal ini terjadi maka akan lebih sulit untuk memperbaikinya dan menyeleraskan kepentingan yang lebih besar, yaitu di desa adat sendiri. Pengelolaan parkir pun perlu dilakukan penertiban, sehingga pola bagi hasil sangat tepat dilakukan.Pendapatan parkir memamng sangat menjanjikan, sebab telah ada beberapa desa adat yang dengan leluasanya memungut retribusi parkir di palemahan desanya.Selama ini yang dikerjasamakan dengan PD Parkir hanya pada tempat-tempat tertentu saja, padahal kalau diberikan pengelolaan di seluruh palemahan desa, maka lebih mudah dilakukan pengawasan bilamana ada petugas parkir yang bekerja kurang baik.Selama ini petugas parkir yang berasal dari luar hanya menikmati hasilnya tanpa adanya kontribusi kepada penguasa palemahan desa, malah tanpa memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir tersebut. Pengenaan kontribusi masuk pantaipun perlu dilakukan sebagai imbal balik kontribusi untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban pengunjung kawasan wisata ini.Apabila hal ini dilakukan maka disamping untuk hal yang telah disebutkan tadi juga untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di kawasan wisata tersebut. Besarnya kontribusi ini dapat disepakati melalui paruman desa, sehingga akan lebih cepat sosialisasinya kepada masyarakat. Penggunaan pesisir pantai untuk kegiatan promosi usaha, konser maupun kegiatan lainnya perlu dikelola secara profesional dengan membuat ketentuanketentuan dan persyaratan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan di pantai tersebut. Dengan demikian kelestarian, kebersihan, kenyamanan pantai akan terjaga dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pecalang desa, karena eksistensi pecalang masih disegani di desa adat. Kerjasama dengan industri pariwisata seperti hotel-hotel, vila, restoran, dan sebagainya perlu dilakukan, mengingat semua ini dinikmati oleh mereka, seperti keunikan adat, budaya dan kegiatan lainnya yang menarik wisatawan. Pola kemitraan perlu dijalin yang saling memberikan manfaat menguntungkan kedua belah pihak. Kebutuhan di Desa Adat Kuta Di desa adat Kuta pun kebutuhan dana untuk kegiatan pelestarian tri hita karana memiliki kecendrungan meningkat. Maka dari itu prajuru desa berusaha untuk memperoleh pendapatan disamping dari LPD juga dari potensi yang dimiliki.Kerjasama kemitraan pun dilakukan dengan berbagai komponen industri pariwisata yang ada di palemahan objek wisata ini.Beberapa pembiaran yang selama ini terjadi berusaha dilakukan penertiban, seperti pemungutan kontribusi keamanan, kebersihan dan ketertiban bagi hotel dan industri pariwisata lainnya.Pengenaan kontribusi ini tidak terlepas dari hasil yang dinikmati oleh industri pariwisata tersebut.
72
Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12 No. 1 Maret 2016
Peningkatan sewa pedagang yang dilakukan selama ini, namun tetap mendapat hambatan, yaitu penyewa kembali menyewakan tempat berdagang mereka kepada pihak lain tanpa adanya pemberitahuan kepada desa adat. Pengawasan secara reguler terhadap penyewa mesti dilakukan, malah perlu dilakukan inspensi mendadak, sehingga akan diketahui keadaan sebenarnya yang terjadi atas penyewa tersebut. Kontribusi masuk pantai merupakan peluang menambah pundi-pundi pendapatan disamping event organizer. Pembentukan petugas pemungut kontribusi masuk pantai, pengelola yang profesional di bidang event organizer akan dapat memberikan kesempatan kerja bagi krama. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pecalang desa. Penertiban usaha simpan pinjam yang belum berbadan hukum yang dilakukan oleh banjar-banjar perlu dilakukan untuk mengantisipasi bila terjadi masalah di kemudian hari.Pembentukan unit bisnis LPD di banjar-banjar adalah alternatif yang bisa ditawarkan. Dengan adanya unit bisnis ini maka perputaran uang akan terjadi di desa, disamping akan memberikan manfaat dalam menjaga eksistensi desa adat sebagai penguasa adat. Sanksi sosial akan lebih disegani daripada sanksi lainnya, karena keterikatan dalam hubungan adat dan istiadat. Jadi terlihat ada perbedaan dalam mengelola potensi yang dimiliki serta kepemimpinan yang diterapkan, di Kuta sangat pro aktih menggali potensi dan Intaran belum memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal dengan kepemimpinan demokratis. Pemberdayaan desa adat yang tidak mementingkan daerah yang berpenghasilan melalui kegiatan pariwisata perlu diperhatikan agar tidak terjadi konflik horisontal di kemudian hari, karena itu akan berpotensi perpecahan. Setelah diidentifikasi dan dianalisis kebutuhan, maka rencana tahap selanjutnya adalah proses pengembangan model pemberdayaan desa adat yang lebih inovatif yaitu mencakup pemberdayaan desa adat berbasis manajemen modern, pengembangan database terintegrasi dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Pembentukan badan usaha desa adat sebagai aplikasi manajemen modern melalui unit-unit bisnis yang selanjutnya membentuk semacam holding company akan lebih mudah dalam pengawasan dan pelaksanaan organisasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat database terintegrasi akan memeberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Keakuran dan kecepatan mendapatkan informasi merupakan ciri penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memperlancar komunikasi antara prajuru dengan kramanya.Penggunaan jaringan komputer dan media web sebagai media komunikasi baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal sebagai stakeholder adalah alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan persaingan. Melalui design web ini akan dapat ditentukan informasi apa saja yang ingin disampaikan dan kepada siapa yang menjadi sasaran untuk ditujukan informasi tersebut serta hak-hak yang akan diberikan kepada pengguna informasi tersebut. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola unit-bisnis maupun diatasnya perlu dilakukan sehingga akan memperlancar aktivitas yang akan dilakukan di desa adat tersebut. Hal ini akan berjalan lancar apabila komitmen bersama menuju perbaikan sebagai tujuan utamanya. Perubahan ke sistem yang baru memerlukan waktu, namun bila ada kemauan dan kemampuan untuk berubah telah terbentuk di masing-masing elemen pelaksana.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagi berikut : 1. Model pemberdayaan desa adat di Intaran dan di Kuta dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi dan analisis kebutuhan. Pada tahap identifikasi terdapat tiga hal, yaitu : adanya kebutuhan dana desa adat serangkaian pelestarian adat dan budaya berdasarkan ajaran agama Hindu yang mesti dipertahankan dan jumlahnya cendrung terjadi peningkatan, belum optimalnya pengelolaan potensi palemahan, dan perlu pengelolaan secara profesional Sumber daya lainnya untuk kesejahteraan kramanya (masyarakatnya).
IGusti Ketut Gede, I Wayan Wirga, I Gede Iwan Suryadi: Model Pemberdayaan Desa Adat………………………..……….73 2. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pemberdayaan desa adat baik yang terjadi di Intaran maupun di Kuta yang bertujuan untuk kesejahteraan krama dan mengatasi pengangguran. Hal ini dilakukan dengan penerapan manajemen modern dengan pembentukan unit-unit bisnis dan pemberdayaan pecalang serta aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dengan stakeholder. 3. Ada perbedaan pemberdayaan yang dilakukan oleh kedua desa adat ini yaitu ada potensi yang telah digarap di kuta namun belum dilakukan secara profesional, disamping kepemimpinan yang diterapkan selalu pro aktif menggali potensi baru. Sedangkan di Intaran banyak potensi yang belum digarap, diamping kepemimpinan yang dilakukan sangat demokratis dan berhatihati dalam pengambilan keputusan. Saran Perberdayaan desa adat akan dapat dircapai apabila partisipasi krama dan adanya komitmen bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Potensi yang ada diberdayakan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai unsur penggerak perubahan tersebut. Keberlanjutan tahapan kegiatan penelitian ke tahap tahun kedua maupun ketiga diharapkan akan dapat mengoptimalkan pemberdayaan tersebut. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penelitian ini, diantaranya : 1. Direktur Politeknik Negeri Bali beserta jajarannya. 2. Bendesa Adat dan Krama adat Desa Adat Intaran dan Kuta 3. Segenap staf pengajar Jurusan Administrasi Niaga Semoga sumbangsihnya mendapat pahala dariNya.Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna.Oleh karena itu, diharapkan adanya masukan-masukan yang sifatnya positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihat terkait.Sekian dan terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA Adrianus , Fery and Sumarni, Leli and Kamarni, Neng, :Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang”, 2010 Bali Post, 9 Maret 2012, Halaman 2 Herry Darwanto, “www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8514), diakses 28 Mei 2012 Pukul 22.00 wita M. Mawardi J, “Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, 2007 Murjana Yasa, I GW, “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali, INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2008 Perda Daerah Tingkat I Bali, No.6 tahun 1986 Pattiasina, J. R. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Kusu LovraKecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara. Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor., Sungkowo Edy Mulyono,”Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2011 Santyasa, I Wayan. “Penelitian Pengembangan”. Makalah disajikan dalam Pelatihan bagi Para Dosen di Lingkungan Politeknik Negeri Bali,tanggal 11 Maret 2010.
