MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS : Sebuah Analisa Etis dalam Persfektif dan Praksis Apriwan1 Abstract Millennium Developments Goals (MDGS) emerged as respond to critical over what is often called development economic growth, for instance ‐‐ may be bad for people, communities and the environment. Hence, the process of development should be reconceived as beneficial change, usually specified as alleviating human misery and environmental degradation in poor countries. The critic has argued that development needs to be redefined, demystified, and thrust into the arena of moral debate. In addition, it argues that development should be understood ultimately not as economic growth, industrialization or modernization, but it should be based on human need strategy, as the expansion of people's valuable capabilities and functioning. The paper will portray how MDGs as the new model of developments take up the values of ethic to deal with all critics above. Keywords : MDGs, development, growth, ethic Abstraksi Millenium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah respon kritis terhadap apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi, singkatnya, mengantisipasi kemungkinan kesengsaraan manusia, komunitas dan lingkungan. Proses pembangunan seharusnya memberikan perubahan yang menguntungkan, namun biasanya justru membawa dampak buruk pada kehidupan manusia dan degradasi lingkungan di Negara miskin. Kritik ini beranggapan bahwa kebutuhan akan pembangunan harusnya dipahami ulang, dikaji ulang dan digagaskan dalam perdebatan moral. Selanjutnya, kritikan ini juga menganggap bahwa pembangunan hasurya tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi, namun didasarkan pada kebutuhan dasarmanusia sebagai ekspansi kapabilitas dan fungsi nilai kemanusiaan. Artikel ini menggambarkan bagaimana MDGs sebagai model baru pembangunan membawa nilai yang tepat dengan kritikan diatas. Kata kunci : MDGs, pembangunan, pertumbuhan, etik 1
Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Andalas‐Padang
106
Latar belakang Pembangunan sebagai produk modernisasi mulai berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Modernisasi merupakan proses perubahan individual dari gaya hidup tradisional ke suatu cara hidup yang lebih kompleks, secara teknologis lebih maju dan berubah cepat. Ditandai dengan keberhasilan pemulihan Eropa pasca perang dengan proyek Marshal Plan, menjadikan pembangunan sebuah metode dan mekanisme yang ‘harus‘ diadopsi oleh Negara‐negara post colonial bahkan menjadi tren yang lebih menglobal. Perdebatan muncul ketika beberapa dekade proyek pembangunan berjalan banyak ketidaksesuain dan ketimpangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kemiskinan, kelaparan dan kerusakan lingkungan serta kekerasan tetap menjadi bagian yang terus melekat pada negara‐negara terbelakang dan berkembang. Berangkat dari kondisi itu muncul kritikan atas konsepsi dan proyek pembangunan, salah satunya mempertanyakan (kembali) nilai‐nilai etika yang ada dalam mekanisme pelaksanaan proyek‐proyek pembangunan. Lebih lanjut, para pengkritik menganggap model pembangunan kebanyakan Negara Dunia Ketiga merupakan pencerminan paradigma Pembangunan Model Barat. Dalam konsep tersebut, pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju “modernitas”, yang tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi sebagaimana yang dilalui oleh bangsa‐bangsa industri maju. Di sebagian besar Negara Dunia Ketiga, penaksiran konsep Pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standart hidup, disamping itu juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara melalui proses industrialisasi dengan pola seragam antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi utama atau menjadi subyek pembangunan, sedangkan masyarakat menjadi obyek dan penerima dari dampak pembangunan. Pembangunan seringkali diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara dalam setiap tahunnya. Secara teknis ilmu ekonomi, ukuran yang digunakan untuk mengihitung produktivitas adalah Gross National Product (GNP) dan Gross Domestic Product (GDP). Tetapi menurut Dr. Arief Budiman (1996), sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu sering tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya, yaitu lingkungan yang semakin rusak dan sumber daya alam yang semakin terkuras. Sementara itu percepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari percepatan perusakan sumber alam tersebut. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa, atas nama pembangunan, pemerintah juga sering memberangus kritik yang muncul dari masyarakat. Kritik tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas politik.Hal tersebut dilakukan karena mengangap bahwa stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Senada dengan apa yang ditulis Peter L Berger dalam Pyramids of Sacrifice, ' sosiolog asal Universitas Boston ' mengungkapkan fakta yang benar‐benar menyakitkan, betapa mayoritas negara‐negara dunia ketiga tidak pernah mendasarkan kebijakan‐ kebijakan politik dan pembangunan berdasarkan etika. Di sini, rumusan etika yang dimaksudkan adalah pembelaan, pengarus‐utamaan terhadap kepentingan serta hak‐hak sosial, politik, dan ekonomi warganya. Sebaliknya, yang menempati prioritas utama dasar pengambilan kebijakannya adalah mitos‐mitos pembangunanisme. Politik dan pembangunan berjalan tanpa pernah memerhitungkan "biaya‐biaya manusiawi" (Berger;1974). Kritikan yang sama juga berasal dari kritikus pembangunan lainnya seperti
107
Franz Fanon, Ghandi, Paul Presbich dan berbagai Kelompok pemikiran Interdependesia yang tergabung dalam UCLA (United Commission for Latin America). Berger tidak antipati dengan pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengejawantakan pembangunan (kapitalis dan sosialis) manusia kebanyakkan yang menjadi korban. Selain itu, hasil yang dicapai dari pembangunan adalah kemiskinan, penggusuran tanah warga tanpa ganti rugi yang layak, ketidakadilan yang mencekik rakyat banyak dan ketidakmerataan pendapatan bagi kebanyakkan warganya. Dalam kerangka itulah yang menjadi titik berangkat Berger mengkritisi ideologi pembangunan. Pemikiran Berger ini merangsang pemikiran dan membuka cakrawala para perancang pembangunan, agar sungguh memperhitungkan nilai‐nilai universal kemanusiaan dalam setiap pembangunan. Berangkat dari berbagai kritikan dan praktek pembangunan yang mengalami ketimpangan samapai akhir melinium ini, Persatuan Bangsa‐Bangsa merasa memiliki tanggungjawab atas kegagalan model pembangunan selama ini. Millenium Development Goals (MDGS atau dalam bahasa diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Millenium muncul memberikan sebuah tawaran baru bagi teori dan praksis pembangunan khususnya di negara‐negara berkembang. Pada bulan September tahun 2000, perwakilan‐perwakilan dari 189 negara menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration yang mengandung 8 poin dan harus dicapai sebelum tahun 2015. Negara‐negara yang membuat kesepakatan tersebut bukan saja negara kaya tetapi juga negara‐negara miskin dan berkembang. Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan sebagai Millennium Development Goals (MDGs)2. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kerangka etis seperti apa yang ditawarkan dalam Tujuan Pembangunan Melilenium, bagimana kerangka etis yang ditawarkan tersebut tercover dalam persfektif dan praksis dari Tujuan Pembangunan Millenium. Dari paparan diatas, penulis ingin melihat bagaimana MDGs atau Tujuan Pembangunan Millenium menjawab tantangan pembangunan yang lebih berpihak kepada kepentingan kemanusiaan. Mekanisme seperti apa yang ditawarkan dalam pendekatan baru pembangunan sehingga refleksi moral yang memposisikan manusia pada hakekat kemanusiaan itu sendiri. Dan terakhir, posisi etis seperti apa yang tercover dalam MDGs tersebut. Konsep Etika Pembangunan Etika atau sering juga disebut filsafat moral sudah berkembang dari filsafat klasik, seperti Plato, Socrates sampai filsafat modern seperti Hegel dan Imanuel Kant, JJ Roseau, David Hume dan lain sebagainya. Beberapa dari mereka berusaha menjadikan etika sebagai nilai‐nilai objektif dan universal, sementara yang lain menganggap nilai‐nilai etika ada pada kepercayaan, dan ada yang mengasumsikan proses yang tidak tetap dari gabungan pengalaman dan pandangan individu. Menurut Michael Josepshon, etika merupakan code of conduct, yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral, yang mengindikasikan bagaimana kita harus berprilaku, nilai‐nilai etika sepakat dengan kemapuan untuk membedakan baik dan buruk, dan komitmen untuk melaksanakn kebaikan tersebut (Pettey;2008). Sederhananya, Etika secara konseptual merupakan nilai‐nilai moral yang disandarkan pada nilai‐nilai kemanusiaan. Memposisikan manusia sebagai makluk yang bermartabat. Memberikan penghargaan akan entitas manusia sebagai subjek utama dalam tatanan kehidupan. 2
About the MDGs: Basics, diakses dari http://www.undp.org/mdg/basics.shtml lihat juga http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 diakses tanggal 10 Juni 2009
108
Dalam konteks pembangunan, etika dipahami sebagai refleksi moral pada tujuan dan mekanisme yang digunakan dalam proses perubahan social ekonomi(pembangunan) mulai dari tingkat local, nasional, regional dan global. Etika pembangunan setuju bahwa dimensi moral pada teori dan praktek pembangunan sama pentingnya dengan komponen keilmuan dan kebijakan (Crocker :2008) Untuk melihat arti penting etika dalam pembangunan, bisa dilihat dari beberapa sumber penilaian teori dan praktek pembangunan. Pertama, seperti apa yang dikritik oleh Gandi, Paul Prebicsh, dan Frans fanon, mereka mengkritik kolonialisme dan pendekatan ekonomi ortodok sebagai biang dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara negara‐negara kolonial (maju) dengan negara‐negara berkembang. Prinsip etika dibutuhkan untuk menghapus ketimpangan‐ketimpangan tersebut, karena adanya refleksi moral pembangunan tidak sekedar bentuk lain dari penguasaan negara‐negara maju atas negara‐negar berkembang. Kedua, berangkat dari pendapat Denis Goulet, mengusulkan pembangunan perlu diredefenisi, dipahami dan diarahkan pada perdebatan moral, sejauh ini konsepsi pembangunan cenderung hanya meletakkan dasar‐dasar pertumbuhan ekonomi seperti yang telah diterapkan di negara‐negara utara, tanpa melihat esensi moral dalam pelaksanaannya. Ketiga, apa yang dikembangakan oleh Peter Singer, dengan memperdebatkan filsafat moral dalam hal bantuan pangan dan usaha meringankan kelaparan. Keempat, etika pembangunan yang dikembangkan oleh Amatya Sen dan Paul Streeten, menurut mereka, penyebab dari ketimpangan ekonomi global, kelaparan dan keterbelakangan merupakan akibat dari konsepsi pembangunan yang tidak menempatkan prinsip‐prinsip etika dan moral secara eksplisit dalam teori dan prakteknya. Menurut mereka pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi, tetapi juga sebagai perluasan kemampuan dan fungsi manusia lainnya melalui pendidikan , kesehatan dan lain sebagainya. Sementara, B. Ingham membedakan terdapat beberapa persfektif yang menggunakan prinsip etika dalam pembangunan, hal ini sekaligus mencerminkan arti penting etika dalam proses pembangunan. Pertama Etika Kantian, yang memfokuskan pada kewajiban moral negara‐negara kaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari Negara‐ negara miskin. Dimana, kemakmuran yang diperoleh disuatu negara juga harusnya bisa dibagi dan dinikmati oleh negara lain. Kemudian Utilitarian model, yang dikembangkan oleh ekonom Peter Singer, yang mempertimbangkan bagaimana pilihan hidup bisa merefleksikan dampak terbaik bagi semua orang. Tujuannya, ingin mempromosikan masarakat yang lebih egalitarian yang bisa berbagi kemakmuran atau menurunkan tingkat konsumsi dari pertumbuhan. Terakhir, persfektif yang tampak pada hukum‐hukum universal, dikembangkan oleh John Rawls, dia mengajukan harus adanya kesempatan yang sama serta distribusi yang merata atas kemakmuran dan pendapatan. Dia menyarankan perlu ada minimum standar kehidupan yang layak bagi semua orang. Dan tidak hanya menempatkan mekanisme pasar(pertumbuhan) dalam melihat pendapatan nasional suatu Negara. Dari paparan diatas jelas menggambarakan arti penting etika moral dalam pembangunan. Disamping sebagai panduan dalam teori dan praktek pembangunan, sekaligus sebagai refleksi bagi pengembangan keilmuan dan proses pengambilan kebijakan yang menempatkan manusia sebagai unit utama dan esensi kehidupan (antropocenris). Tujuan Pembangunan Millenium Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB), sebanyak 189 negara anggota PBB bersepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium untuk menangani isu perdamaian, keamanam, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara‐negara anggota PBB kemudian mengadopsi tujuan pembanguan Millenium (Millenium Development
109
Goals/MDGs)3. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya dan menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan memiliki tenggat waktu serta kemajuan yang terukur.Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah diadopsi oleh komunitasinternasional sebagai kerangka kegiatan pembangunan di lebih dari 190 negara disepuluh wilayah dan telah dikembangkan menjadi lebih dari 20 target dan lebih dari60 indikator. Sebagai komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; MDGs yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global. MDGs juga mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja‐kerja mereka untuk mencapai target‐target pembangunan yang spesifik, ada tenggat waktu dan terukur ke dalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu4: 1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan. 2. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal Target 2015: Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar. 3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015. 4. Mengurangi tingkat kematian anak Target 2015: Mengurangi tingkat kematian anak‐anak usia di bawah 5 tahun hingga dua‐pertiga 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 2015: Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya. 7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan. Target: Mengintegrasikan prinsip‐prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi berkurang setengahnya. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Target: Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan‐kebutuhan khusus negara‐negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara‐negara terpencil dan kepulauan‐kepulauan kecil. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang 3
Lihat United Nations Millennium Declaration diakses dari http://www.un.org/millennium/ 11 Juni 2009 4 Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia, 2007 Bappenas dan PBB, hlm Lihat juga Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007, 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kerjasama dengan PBB
110
negara‐negara berkembang. Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda. Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi‐teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Delapan tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati oleh 189 negara itu didasarkan pada pemenuhan hak dasar warga negara atau right based approach. Hak dasar/asasi manusia (human right) bersifat universal, legal dan belaku sama bagi setiap warga negara. Hak dasar ini merupakan suatu konsep etika politik dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya. MDGs sebagai Kerangka Baru pembangunan Pada saat mengadopsi Deklarasi Milenium di tahun 2000, komunitas internasional berikrar untuk “melakukan segala usaha yang dibutuhkan untuk membebaskan sesama manusia, baik laki‐laki, perempuan dan anak‐anak dari kondisi kemiskinan ekstrim yang tidak berperi‐kemanusiaan. MDGs sekarang berada lebih dari separuh jalan menuju tenggat waktu ‐ 2015 – saat Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) diharapkan akan tercapai. MDGs merangkum aspirasi pembangunan dunia secara menyeluruh. Tapi aspirasi ini bukanlah sebagai tujuan pembangunan semata, namun juga mencakup nilai dan hak universal manusia seperti bebas dari kelaparan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak akan kesehatan dan sebuah tanggung jawab kepada generasi mendatang. MDGs telah menjadi factor penting dalam mencapai kemajuan dengan delapan tujuan tersebut.5 Satu keberhasilan utama sejauh ini adalah kedalaman dan jangkauan yang menakjubkan terhadap komitmen MDGs – suatu upaya bersama global yang tidak dapat diungguli selama 50 tahun pengalaman pembangunan. Bukan hanya pemerintah dari negara berkembang dan komunitas internasional yang telah mengadopsi MDGs sebagai kerangka untuk kerjasama pembangunan internasional, tapi juga sector swasta, dan terutama, masyarakat sipil baik di negara maju dan berkembang. Selain menjadi pendukung MDGs, yayasan swasta di Negara‐negara maju telah menjadi sumber pendanaan yang sangat penting untuk berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai MDGs. Organisasi Non‐Pemerintah di negara berkembang semakin terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, selain juga dalam memonitor hasil‐hasilnya6. Tujuan Pembangunan Millenium atau MDGs telah menjadi model dan kerangka baru pembangunan dunia. Hal ini karena, MDGs telah menjadi titik pusat dari suatu agenda bersama yang dianut oleh semua mitra pembangunan, termasuk masyarakat pemberi bantuan pembangunan, MDGs merupakan sarana yang efektif untuk melakukan perubahan. Tetapi yang lebih penting daripada konvergensi agenda pembangunan ini adalah timbulnya konsensus bahwa upaya‐upaya untuk mencapai MDGs harus terus menerus diilhami oleh visi yang ditentukan dalam Deklarasi Milenium. Meskipun ditentukan pencapaian tujuan dengan target dan indikator tertentu untuk megurangi kemiskinan, MDG hanya dapat memberikan rentang dan garis besar pekerjaan yang harus dilakukan. Deklarasi Milenium menjadi panduan negara‐negara berkembang dengan membawa MDG ke dalam tataran praksis pembangunan. Berbagai upaya untuk mengimplementasikan komitmen yang dideklarasikan melalui hasil‐hasil konferensi dunia 5
Laporan Tujuan Pembangunan 2008, PBB hlm. 3 lihat juga di http://www.targetmdgs.org/ 6 Ibid lihat juga More than a Numbers Game? Ensuring that the Millennium Development Goals address Structural Injustice,a Trocaire Report Analysis, April 2005 www.trocaire.org
111
yang menjadi hukum internasional dengan standar hak asasi manusia, harus dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi daripada sebelumnya. MDGs sebagai Kerangka Etis Agenda dari Etika Pembangunan sederhananya memfokuskan pada harga kemanusiaan, pilihan atas kebijaka pembangunan yang diambil, tarik menarik kepentingan, dan penekanan pada proses pembangunan sosial ekonomi7. Membicarakan MDGs dalam konteks etika pembangunan relevan dengan beberapa konsepsi yang ditawarkan oleh beberapa teoritikus dan kritikus pembangunan. Goulets (1971) melihat etika pembangunan harus menempatkan porsi human interest, hak dan kewajiban dari berbagai dilemma kebijakan dan praktek pembangunan. Sementara itu Berger (1975), menambahkan perlunya menetapkan kesetaraan, kebutuha dasar, partisipasi, otonomi dan penguatan masayarakat sipil dalam proses pembangunan. Perkembangan berikutnya dari pemikiran etis dalam pembangunan dikembangkan oleh kelompok pemikir Neo Kantiant seperti yang dikembangkan oleh Rawls dan Sen, yang mencoba meredefinis ulang konsepsi Hak dalam persfektif pembangunan. Menurut mereka pembangunan merupakan perluasan atas kemampuan individu dalam mengatur dan mencapai tujuan hidup mereka sendiri. Jadi mereka punya hak untuk merumuskan apa dan bagaimana pembangunan menurut versi mereka. Terakhir mengacu pada perdebatan konsep ‘kebutuhan’ dan ‘pembangunan’. Bahwa pembangunan dimaknai sebagai bentuk variasi dan relativitas sosial, dan menyangkut tuntutan praksis serta bagiamana hubungan nya dengan nilai‐nilai etis lainnya seperti modernitas, pre modernitas, religi dan unreligi, hak dan kebutuhan dan lain sebagainya8. Sementara itu, MDGs dalam tataran praksis etika pembangunan cenderung dipandang dalam konteks pemisahan geografis antara belahan dunia utara dan belahan dunia selatan seperti yang digadang‐gadangkan dalam MDGS. Tujuan Pembangunan Millenium sebagai kerangka baru dari model pembangunan mencoba menjawab disparitas atau ketimpangan antara belahan dunia utara dan selatan. Utara yang diasumsikan makmur, stabil, maju, modern harus berbagi dengan kawasan dunia belahan Selatan yang identik dengan kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kekerasan, tidak demokratis dan seterusnya. Ujung‐ujungnya pembangunan lagi‐lagi muncul sebagai respon atas apa yang disebut dengan Global South, istilah ini mengacu pada kondisi kemiskinan dan krisis, Seperti satire yang diberikan Pierre Bordieau, Jobless, Homeless, Paperless (Hetnee 1994). Dalam konteks ini kerangka etis dalam pembangunan millennium bisa menjadi perdebatan. Karena asumsinya MDGs tidak hadir atas refleksi moral atau etis itu sendiri, akan tetapi muncul sebagai respon atas kekhawatiran dari kondisi yang disebut Global South, kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan Utara yang kaya, stabil, aman dan sebagainya. Dengan meningkatnya ketergantungan dan keterhubungan global sekaligus mencerminkan perputaran arus barang dan jasa. seperti pertumbuhan pasar global (food, investasi, minyak etc.), perubahan iklim dan sumber daya alam dan teknologi informasi9. Keterhubungan ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada meningkatnya kasus‐ kasus seperti migrasi, penularan virus dan penyakit, implikasi perubahan iklim dan seterusnya. Pertimbangan ini cenderung menjadi alasan utama yang muncul dalam perumusan MDGs. Bukan pada tanggungjawab moral dari negara‐negara utara yang selama beberapa abad sebelumnya mengeruk keuntungan dari eksploitasi negara‐negara 7
Gasper, Des and Thanh-Dam Truong, Development Ethics trhough the Lenses of Caring, Gender, and Human Securit, ISS Working Paper Series No. 459, September 2008. Hlm. 6 8 Gasper, des, Culture and Three Levels in Development ethics; from advocacy to analysis and from analysis to practice, ISS Working Paper Series no. 195, April 1995 hlm. 8-9 9 Andy Sumner Moral Ambiguity, Quantum Leaping and Being Well: The Next 30 Years of Development Studies? ,Working Paper, DSA Conference, 2008, Hlm. 5
112
selatan. Sederhananya, masalah pembangunan tidak hanya cukup dimaknai atas kondisi selatan yang harus dijawab oleh utara, dengan kata lain relasi utara‐selatan atau Timur‐ Barat, Maju‐Terbelakang bukanlah reason d’etre yang relevan dalam menjelaskan arti penting etika dalam persfektif dan praktek pembangunan seperti yang didengungkan MDGs. Walaupun MDGs yang menawarkan kerangka etis seperti Distribusi Keadilan (Distribution of Justice). Bahwa negara‐negara kaya di belahan utara harus memiliki tanggung jawab moral dengan memberikan bantuan bagi negara‐negara selatan untuk memperbaiki kualitas hidup, sehingga standarisasi kualitas hidup yang layak bisa terpenuhi seperti yang distandarkan (pendidikan, kesehatan dan perekonomian). Namun dalam praksis cenderung mencerminkan kepentingan politik negara‐negara utara atas selatan, seperti kritikan atas program MDGs terkait dengan persoalan ketergantungan negara‐ negara anggota pada negara donor. Pendanaan dari negara‐negara biasanya disertai berbagai persyaratan yang pada akhirnya justru memberatkan negara penerima bantuan. Negara donor sering memasukkan agenda tersembunyi terhadap negara yang dibantu dimana agenda‐agenda tersebut seringkali tidak terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas kehidupan manusia tetapi lebih mengenai faktor‐faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam batas tertentu kadang‐kadang tidak berarti apa‐apa bagi orang miskin sehingga perlu konsep pembangunan yang benar‐benar berpihak kepada mereka. Kritikan senada juga muncul atas MDGs dalam Forum masyarakat sipil se‐Asia Pasifik di Bangkok, pada 6‐8 Oktober 2003 secara spesifik menghasilkan kritik terhadap TPM antara lain10: (1)MDGs merumuskan kemiskinan dalam konteks visi, ruang lingkup dan arah secara sempit, mengenyampingkan HAM; (2)MDGs tidak memberikan sebuah peninjauan ulang analisa yang dalam terhadap perubahan kebijakan dan institusi. Dengan demikian menghubungkan TPM dengan perangkat resep‐resep utama seperti yang disodorkan oleh Bank Dunia dan IMF akan menjadi pendekatan yang salah.; (3) Perhatian dan sumber daya keuangan dari negara‐negara maju justru dialihkan jauh dari prioritas untuk kemiskinan dan malah dialokasikan untuk pelayanan hutang dan pembelanjaan kebutuhan militer. Kesimpulan MDGs dalam kerangka etis harusnya dipandang bukan hanya sebagai tujuan yang harus dipenuhi oleh negara‐negara berkembang, tetapi juga menjadi kewajiban negara‐ negara maju atas pertimbangan‐pertimbangan etis. Pola dari MDGs yang berangkat dari isu geografis antara utara dan selatan bukan satu‐satunya pertimbangan untuk menempatkan nilai‐nilai etis dalam Pembangunan Millenium tersebut. Sehinga MDGs tidak hanya terjebak dalam pergulatan kepentingan politik negara‐negara Utara atas negara‐ negara Selatan, dan meninggalkan esensi dari refleksi moral yang harusnyamenjadi tujuan. Sasaran Pembangunan yang terangkum dalam MDGS pada dasarnya cukup merefleksikan konsep etika cukup ideal, tetapi harus mempertimbangkan konstelasi politik dan relasi kekuasaan di tingkat global, nasional dan lokal. Sehingga kerangka etis tidak sekedar jargon kepentingan politik semata. Dengan demikian MDGs sebagai kerangka baru pembangunan tidak hanya sebagai New Bottle with Old Wine, namun bisa menjadi katalis dalam menciptakan konsep dan pendekatan yang berpihak pada nilai‐nilai‐nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. 10
Laporan Tujuan Pembangunan 2008, PBB hlm. lihat juga di http://www.targetmdgs.org/
113
Daftar Pustaka Crocker, David.A, 2008, Ethics of Global Development; Agency, Capability, and Deliberative Democracy, Cambridge University Press Des Gasper, Feb. 2008, Denis Goulet and The Project of Development Ethics: Choices in Methodology, Focus and Organization, ISS Working paper no.456 Norman, Richard, 1997, The Moral Philosophers : An Introduction to Ethics. Oxford University Press Nitin Sawhney, Understanding Ethics in Development: Rational Reasoning and Cultural diakses dari www.media.mit.edu, 2000 Pettey, Janice Gow, 2008, Ethical Fundraising : A Guide for Nonprofi t Boards and Fundraisers, John Wiley & Sons, Canada Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2007, Policy and Research Department Transparency International – International Secretariat, Germany Setiawan Bonie, Ekonomi Pasar yang Neo‐Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial, diakses dari www.infid.or.org Peter L. Berger, Pyramids of Sacrifice. New York: Basic Books, 1974. Mansour Fakih, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Pressdan Pustaka Pelajar, Yogyakarta Budiman, Arief, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Andy Sumner Moral Ambiguity, Quantum Leaping and Being Well: The Next 30 Years of Development Studies? ,Working Paper, DSA Conference, 2008 Pieters, Jan Nederveen, The Development of Development Theory towards Critical Globalism, ISS Working Paper Series no. 187, February 1995 Gasper, des, Culture and Three Levels in Development ethics; from advocacy to analysis and from analysis to practice, ISS Working Paper Series no. 195, April 1995 Hettne, Bjorn. (1995) Development Theory and the Three Worlds, Harlow: Longman. Jalan Menuju Kesetaraan Gender: CEDAW, Beijing dan MDG, Jakarta, Juni 2007 Marina Komarecki, Thinking and Acting on Poverty, International Affairs Working Paper, March 2006 Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia, 2007 Bappenas dan PBB Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007, 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kerjasama dengan PBB Sulistyastuti, Dyah Ratih,Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. II, No. 2, 2007 Laporan Tujuan Pembangunan 2008, PBB More than a Numbers Game? Ensuring that the Millennium Development Goals address Structural Injustice,a Trocaire Report Analysis, April 2005 www.trocaire.org Gasper, Des and Thanh‐Dam Truong, Development Ethics trhough the Lenses of Caring, Gender, and Human Securit, ISS Working Paper Series No. 459, September 2008. Hlm. 6 http://www.undp.org/mdg/basics.shtml http://www.targetmdgs.org/ http://www.un.org/millennium/
114
