MENTERI KOMUWlKASI DAN IWFORMATIKA REPlIBLIK INDONESIA
BERATURAN MENTEHl KOMUNlKASl DAN INFOWMATIKA NOMOR: 28 IPEWM.K13MINFO~l2!2010
PENGALBHAN URUSAN PENAGIHAN DANIATAU PEMUNGUTAN PEPIERiMAAN WEGARA BUKAN PAJAK Dl BIDANG KOMUNlKASl DA,N INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAM YAPJG MAHA ESA MENTERI KOMUNIUSI DAN INFORMATIKA, Men~mbang: a.
Mengingat
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi ~~~~~~ dan lnformatika Nomor ~ ~ I P E R I M . K O M I N F O I ~tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan pengalihan urusan penagihan danlatau pernungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di hidang komunikasi dan informatika;
b.
bahwa berdasarkan pertimbar~gansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika tentang Pengalihan Urusan Penagihan danlatau Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Komunikasi dan Informatika;
: 1.
Undang-Undang Nornor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Wegara Republik lndonesia Nomor 3687);
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999-tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.
Undang-Undany Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5065);
5.
Peraturan Rernerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3980);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrram Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nornor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Norrior 3981);
7.
Peraturan Pemerintakt Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Repi~bliklndonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4485);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Le~nbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4565);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahari Lembaran hlegara Republik lndonesia Nomor 4566);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Kornunitas (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4567); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang h i s dan Tarif afas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kamunikasi dan lnformatika (Le~nbaran Negara Republik !ridonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4974) sebayaimana telah diubah dengar, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komirnikasi dan Infomatika (Lembaran Nega~aRepublik lndonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5171); 13. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kemanterian Negara; 14. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 'rahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Seda Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Repr~blikIndonesia Nomor 84lP Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 2014;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor ~9/PER/M.KOMINF0/1(312005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerirnaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penygunaan Spektrurn Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 25lPER/M.KOMIMF0/6120Q9; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 20lPER/M.KOMINFO11012005 tentang F'etunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Neyara Bukan Pajak dari Biaya lzin Penyelenggaraan Jasa Titipan; 18. Peraturan Merlteri Komunikasi dan Informatika Nornor 21lPERlM.KOMINF0l10l2005 tentung Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian AlatIPerangkat Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22lPERIM.KOMINF~/l012005 tentang Petunjuk Pelaksa~iaanTarif atas Pe~ierimaanNeyara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi; 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor O51PER/M.KOMlWF0/21201)7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Alas Jenis ~eneri'maanNegara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Relayarlan Universal TelekomunikasilUniversalSenlice Obligation sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ko~nunikasidan lnformatika Nomor 26/PER/M.K0MINF0107/2008 tentang Perubal,)an atas Peraturan Menteri I
Menetaykan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGALIHAN URUSAN PENAGIHAN DANIATAU PEMUMGlJTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dl BIDANG KOMUNlMASl DAN INFORMATIKA.
Jenis Penerimaan Megara Bukan Pajak di bidang komunikasi dan inforrnatika meliputi: a. Penerimaan Negara BuEtan Pajak yang ditagih danlatau dipungut oleh Direktorat Jenderal Pos dar~Telekomunikasi terdiri atas: Pengusahaan Jasa Titipan; Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomcrn~kasi; Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR); Biaya PenyelenggaraanIPengawasUjian Amatir Radio; Biaya lzin Amatir Radio; Biaya lziri Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP); Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Per Frekuensi, Per Stasiun, Per Lokasi, Per Tahun; 8. Biaya Sertifil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditagih danlatau dipungut oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi lnformasi terdiri atas: 1. Biaya lzin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik; 2. Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik Lokal; 3. Biaya lzin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta; 4. Biaya lzin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Komunitas; 5. Biaya lzin Penyelenggaraan ~nnyiaran Lembaga Berlangganan; dan 6. Penerimaan Denda Administratif.
Penyiaran Penyiaran Penyiaran Penyiaran Penyiaran
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditagih danlataw dipungut oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: 1. penerimaanjasa sewa sarana dan prasarana; dan 2. penerimaan jasa pendidikan dan pelatihan.
d. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditagih danlatau dipungut oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta terdiri atas: 1. penerimaan jasa sewa sararla dan prasarana; dan 2. penerimaan jasa pendidikan dan pelatihan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka '1, angka 2, angka 10, angka 12, dan angka 13 yang semula ditagih danlatau d~pungutoleh Direktorat Jenderal Pss dan Telekomunikasi, dialihkan kepada Direktordt Jenderal Penyelenygaraan Pos dan Informatika.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, dan angka 14 yang semula ditagih dan/atau dipungut oleh airektorat Jenderal Pos dan ~elekbmunikasi, dialihkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Oaya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalaln Pasal I huruf b yang seunula ditagih danlatau dipungut oleh Direktorat Jenderal Sarana Kornunikasi dan Diseminasi Inforrnasi, dialihkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Inforrnatika.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang semula ditagih danlatau dipungut oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tetap dipungut oleh Pusat Pendidikan dan Palatihan. Pasal6 Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d yang senlula di.tagih danlatau dipungut oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta, tetap dipungut oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta.
Pengalihar urusan penagihan danlatau pernungutan Penerimaan Negara Buf:an Pajak sebagairr~ariadimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal4 ternlasr~kPenerimaan Negara Bukan Pdjak terutany.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidar~g komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal IJanuari 2011. Agar semua orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berila Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Desember 2010 MENTERl KOMlJNlKASl DAN INFORMATIKA,
A
Diundangkan di pada tanggal
: Jakarta Desember 2010
MENTERl HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR
