Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih:

Seri Demokrasi Elektoral Buku 9

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan www.kemitraan.or.id

Seri Demokrasi Elektoral Buku 9

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan www.kemitraan.or.id

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih:

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar BUKU 9 Penanggung Jawab : Utama Sandjaja Tim Penulis : Ramlan Surbakti Didik Supriyanto Hasyim Asy’ari Editor : Sidik Pramono Penanggung Jawab Teknis : Setio. W. Soemeri Agung Wasono Nindita Paramastuti Seri Publikasi : Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu Cetakan Pertama : September 2011

ISBN 978-979-26-9666-0

Diterbitkan oleh: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http://www.kemitraan.or.id

ii

Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar

Daftar Singkatan Bappenas

: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPS

: Badan Pusat Statistik

DP4

: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

DPS

: Daftar Pemilih Sementara

DPT

: Daftar Pemilih Tetap

ICCPR

: International Covenant on Civil and Political Rights

KPU

: Komisi Pemilihan Umum

KTP

: Kartu Tanda Penduduk

LP3ES

: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

NIK

: Nomor Induk Kependudukan

P4B

: Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan

PP

: Peraturan Pemerintah

PPDP

: Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih

PPK

: Panitia Pemilihan Kecamatan

PPS

: Panitia Pemungutan Suara

UU

: Undang-Undang

iii


Kata Pengantar Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan adalah visi dari Kemitraan yang diwujudkan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Kemitraan yakin bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus menerus melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait reformasi sistem kepemiluan di Indonesia. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Kemitraan adalah dengan menyusun seri advokasi demokrasi elektoral di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan secara lebih rinci terdiri dari 16 (enam belas) seri advokasi. Pada bagian pertama tentang Sistem Pemilu terdiri dari 8 seri advokasi yang meliputi; Merancang Sistem Politik Demokratis, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, dan Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih. Pada bagian kedua tentang Manajemen Pemilu, terdiri dari 5 seri advokasi yakni; Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara. Pada bagian ketiga tentang Penegakan Hukum Pemilu, terdiri dari 3 seri advokasi yakni; Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu, Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu. Seri advokasi demokrasi elektoral tersebut disusun melalui metode yang tidak sederhana. Untuk ini, Kemitraan menyelenggarakan berbagai seminar publik maupun focus group discussions (FGDs) bersama dengan para pakar pemilu di Jakarta dan di beberapa daerah terpilih. Kemitraan juga melakukan studi perbandingan dengan sistem pemilu di beberapa negara, kajian dan

iv


simulasi matematika pemilu, dan juga studi kepustakaan dari banyak referensi mengenai kepemiluan dan sistem kenegaraan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim di Kemitraan terutama di Cluster Tata Pemerintahan Demokratis yang telah memungkinkan seri advokasi demokrasi elektoral ini sampai kepada tangan pembaca. Kepada Utama Sandjaja Ph.D, Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari, August Mellaz, Sidik Pramono, Setio Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti yang bekerja sebagai tim dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama buku ini kami susun yang tidak dapat kami sebutkan satu-per-satu. Kami berharap, seri advokasi elektoral demokrasi ini mampu menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder pemilu di Indonesia seperti Depdagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu dan juga menjadi bahan diskursus bagi siapapun yang peduli terhadap masa depan sistem kepemiluan di Indonesia. Kami menyadari seri advokasi demokrasi elektoral ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan untuk perbaikan naskah dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan reformasi sistem kepemiluan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan kita semua untuk membuat pemilihan umum sebagai sarana demokratis yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca! Jakarta, Juli 2011 Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif Kemitraan

v


Daftar Isi Daftar Singkatan................................................................................................. iii Kata Pengantar.................................................................................................... iv

BAB 1 Pendahuluan................................................................................. 1 BAB 2 Kerangka Konseptual: Sistem Pendaftaran Pemilih.............. 5 BAB 3 Sistem Pemutahiran Daftar Pemilih Pemilu 2009.................. 9 BAB 4 Daftar Pemilih Tidak Akurat: Identifikasi Masalah................. 17 BAB 5 Rekomendasi................................................................................. 29 Daftar Pustaka...................................................................................................... 34 Lampiran................................................................................................................ 36

vi


BAB 1 Pendahuluan1 Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis-tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.2 Dari definisi demokrasi tersebut terlihat bahwa partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi.3 Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.4 Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair). 1

Sebagian besar data dan analisis dalam tulisan ini bersumber pada: Hasyim Asy’ari, 2011, “Pendaftaran Pemilih di Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, diselenggarakan oleh E-MDP UNDP, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta,30 Maret 2011.

2

G. Bingham Powell, Jr., Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence, Cambridge: Harvard University Press, 1982.

3

Afan Gaffar, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi”, dalam Moh. Busyro Muqaddas et.al. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: UII Press, 1992, h. 107.

4

Dieter Nohlen, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume IV, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, h. 1353-1354. Nohlen berpendapat bahwa “The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

1


Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara—tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik—memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktik diimplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipatoris.5 Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak memilih. Dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih 5

2

Paul R. Abramson, “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume III, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, h. 914. Abramson menyebut bahwa “Suffrage, or the right to vote, is the most basic form of democratic participation....”


dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menyatakan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan”. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undangundang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Sebenarnya jaminan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul dalam Pemilu 2009 adalah daftar pemilih yang tidak akurat dalam arti luas. Daftar Pemilih yang Akurat dalam arti luas di sini dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu cakupan (comprehensiveness) warga negara berhak memilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih, kemutahiran Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan mutahir: misalnya pemilih yang meninggal, pindah, atau tidak lagi berhak memilih tidak lagi tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi warga negara yang sudah berhak memilih pada hari pemunguta n suara sudah tercantum dalam Daftar Pemilih), dan akurasi dalam arti penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3


Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara berhak memilih belum terdaftar.6 Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih.7 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya. Gambaran di atas memperlihatkan bahwa begitu pentingnya partisipasi pemilih dalam demokrasi dan pemilu. Oleh karena pentingnya hal itu, kemudian disiapkan sejumlah instrumen hukum untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Namun demikian masih terdapat problem pada tingkat implementasi, yang utama adalah tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dalam konteks tersebut, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menyebabkan tidak akuratnya daftar pemilih. Hasil identifikasi itu selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun sejumlah rekomendasi perbaikan pendaftaran pemilih untuk pemilu ke depan.

6

Audit Daftar Pemilih Pemilu 2009, sumber: http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_co ntent&task=view&id=189&Itemid=73, 1 Agustus 2008, diakses 28 Februari 2011.

7

Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009, Jakarta: Komnas HAM, 2009.

4


BAB 2 Kerangka Konseptual: Sistem Pendaftaran Pemilih Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.8 Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat. Terdapat dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yaitu berdasarkan skala periode waktu serta berdasarkan hak dan kewajiban. Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu periodic list, continuous register or list, dan civil registry.9 Sistem periodic list adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. Pendaftar pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali pemilihan umum pada Era Orde Baru. Sistem continuous register or list adalah sistem pendaftaran pemilih 8

ACE-Electoral Knowledge Network, “Quality Standards of Voter Lists”.

9

ACE-Electoral Knowledge Network, “Overview of Voter Registration” dan “Guiding Principles of Voter Registration”.

5


untuk pemilu yang berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutahirkan untuk digunakan pada Pemilu berikutnya. Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2007 melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pemilih Pemilu Berkelanjutan (P4B) tidak hanya untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 tetapi juga digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2006. Sistem civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih memerlukan data-sharing agreements. Berdasarkan model pendaftaran pemilih seperti ini, KPU wajib menggunakan data pemilih yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bertugas mengurus administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengharuskan penggunaan sistem pendaftaran ini tidak saja karena KPU wajib menyusun Daftar Pemilih Sementara dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP3) tetapi juga karena setiap pemilih wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajiban ada tiga jenis, yaitu pendaftaran sukarela (voluntary registration) pendaftaran wajib (mandatory registration), dan campuran sukarela-wajib (mix strategy).10 Pada voluntary registration, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri (self-initiated registration). Pada mandatory registration, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (state-initiated registration). Pada mix strategy pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih (citizens and the state share responsibility for registration) atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh pemilih. (the state takes steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process.

10

6

ACE-Electoral Knowledge Network, “Voluntary versus Mandatory Registration” dan “Selfinitiated versus State-initiated Registration”.


Setidaknya terdapat tiga isu dalam pendaftaran pemilih.11 Isu-isu tersebut adalah siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu merupakan hak ataukah kewajiban. Dalam isu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, terdapat prinsip setiap warga negara dewasa yang dimasukkan dalam daftar pemilih. Terdapat beragam kategori kedewasaan di sejumlah negara. Ukuran usia dewasa di antaranya: 16 tahun (Austria, Brasil, Kuba, Nicaragua, Somalia); 17 tahun (Indonesia, Korea Utara, Sudan, Timor Leste); 18 tahun (86 persen negara demokrasi menganut batas ini); 20 tahun (Jepang, Liechtenstein, Nauru, Maroko, Korea Selatan, Taiwan, Tunisia); dan 21 tahun (Bahrain, Fiji, Gabon, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maldives, Pakistan, Samoa). Tentang isu siapa yang melakukan pendaftaran pemilih pengalaman di sejumlah negara setidaknya ada tiga jenis, yaitu dilakukan oleh pemerintah,dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau dilakukan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan data dari Pemerintah. Pada mayoritas negara demokrasi, pendaftaran pemilih dilakukan pemerintah pusat/daerah (57 persen). Sementara di negara-negara Eropa (18 persen), pendaftaran pemilih dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (electoral management body). Pendaftaran pemilih selama enam kali Pemilu pada masa Orde Baru dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum(LPU) yang tidak lain adalah Departemen Dalam Negeri. Pada Pemilu 2009, pemutahiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam isu pendaftaran pemilih apakah merupakan hak ataukah kewajiban, juga terdapat keanekaragaman. Sebagian besar negara-negara demokrasi (64 persen) menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Kurang dari 50 persen negara-negara Afrika dan bekas koloni Inggris menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Penegakan prinsip memilih adalah kewajiban juga beragam di berbagai negara. Australia misalnya mengenakan denda sejumlah uang bagi pemilih yang tidak menjalankan kewajiban memilih tetapi sejumlah negara membatalkan hak mendapatkan peleyanan publik tertentu bagi pemilih yang tidak melaksanakan kewajiban memilih. Sebagian besar negara-negara Eropa (84 persen) menganut prinsip 11

ACE-Electoral Knowledge Network, “Voter Registration” dan “General Issues”.

7


pendaftaran pemilih adalah hak. Memilih pada masa Orde Baru merupakan hak dan kewajiban sekaligus tetapi sejak Pemilu 1999 dan terutama sejak amandemen UUD 1945, memilih merupakan hak.

8


BAB 3 Sistem Pemutahiran Daftar Pemilih Pemilu 200912 Karena yang diterapkan bukan lagi model pendaftaran pemilih secara periodik, maka yang dilakukan setiap menjelang penyelenggaraan Pemilu adalah pemutahiran daftar pemilih. Seperti pada pendaftaran pemilih, pemutahiran pemilih pada dasarnya menganut dua sistem (stelsel), yaitu stelsel aktif dan pasif. Apakah sistem pemutahiran daftar pemilih termasuk kategori aktif ataukah pasif akan dilihat dilihat dari sisi keterlibatan pemilih. Sistem pemutahiran daftar pemilih dapat dikategorikan aktif apabila penyelenggara pemilu (KPU) hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia kepada warga masyarakat di tempattempat yang strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat. Pada sistem ini warga masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya partisipasi warga masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip utama. Sistem pemutahiran daftar pemilih dikateorikan pasif kalau petugas aktif mendatangi kediaman warga masyarakat untuk meminta mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang berhak memilih sudah masuk dalam daftar pemilih. Dalam sistem seperti ini warga masyarakat pasif menunggu didatangai oleh petugas. Ketika diadakan P4B menjelang Pemilu 2004 diterapkan sistem pendaftaran pemilih pasif. Hal ini terlihat dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menentukan bahwa pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih.13 Sementara pada Pemilu 2009 diterapkan sistem pemutahiran daftar pemilih 12

13

Bagian ini bersumber pada: Hasyim Asy’ari, 2009, “Daftar Pemilih Tanggung Jawab Siapa: Perbandingan Pada Negara-Negara Demokrasi”, makalah disampaikan pada Seminar “Mengawal Hak Politik Rakyat: Belajar dari Problematika DPT pada Pemilu dan Pilkada”, diselenggarakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Hotel Milenium, Jakarta, 21 April 2009. Pasal 53 ayat (1) UU No. 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

9


aktif. Hal ini ditentukan dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari warga masyarakat dan peserta pemilu paling lama 14 hari sejak hari pertama DPS diumumkan.14 Menurut Peraturan KPU No. 20/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengumuman DPS dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2008 dan tanggapan masyarakat dilakukan pada 8-21 Agustus 2008.Dari sini dapat diketahui bahwa pada Pemilu 2009 warga masyarakat dan peserta pemilu mendapat posisi penting untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2009 penting untuk mengetahui bagaimana sistem pemutahiran daftar pemilih bekerja. Terdapat empat pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, dan warga masyarakat yang berhak memilih. Pertama, pemerintah dan pemerintah daerah. UU No. 10/2008 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.15 Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).16 Selanjutnya UU No. 10/ 2008 menentukan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya termuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.17 Dalam ketentuan yang lain, yaitu UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk

14

Pasal 36 ayat (3) dan (5) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

15

Pasal 32 ayat (1) UU No. 10/2008.

16

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 10/2008.

17

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 10/ 2008.

10


setelah dilakukan pencatatan biodata.18 NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, Dalam konteks penyusunan daftar pemilih Pemilu 2009, pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut di antaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, seharusnya KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan merupakan kesalahan Pemerintah karena Pemerintahlah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk. Kedua, KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu 2009.19 UU No. 10/2008 menentukan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah.20 Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPS dan PPK. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. 21 Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang mengenal dan dikenal olrh warga Desa/Kelurahan sehingga memudahkan pemutahiran daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah. Dalam kenyataan tidak semua PPDP yang diangkat PPS ini memenuhi persyaratan jabatan ini.

18

Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

19

Pasal 8 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e dan f, Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f, ayat (2) huruf e dan f, ayat (3) huruf f, g, dan h UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 34 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 10/ 2008.

20

Pasal 34 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 10/2008.

21

Pasal 35 ayat (1) UU No. 10/2008.

11


Pada tahapan berikutnya, DPS disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain.22 DPS disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.23 Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu tentang DPS” adalah untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.24 Salinan DPS harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan. Selanjutnya PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT).25 Pada bagian akhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan dari PPS.26 Selanjutnya PPS mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.27 Yang dimaksud dengan “mengumumkan DPT” adalah menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau tempat yang mudah dijangkau dan dilihat 22

Pasal 36 ayat (1) s.d. (6) UU No. 10/2008.

23

Penjelasan Pasal 36 ayat (3) UU No. 10/ 2008.

24

Penjelasan Pasal 36 ayat (5) UU No. 10/ 2008.

25

Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 10 /2008.

26

Pasal 38 ayat (1) UU No. 10/2008.

27

Pasal 39 ayat (1) UU No. 10/2008.

12


oleh masyarakat.28 Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan DPS menjadi DPT adalah tanggung jawab KPU (yang secara teknis kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS). Kendatipun publikasi proses pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT melalui serangkaian pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT, hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas tanpa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. Sekali lagi, partisipasi masyarakat dan peserta pemilu menjadi penting untuk menjamin akurasi daftar pemilih. Peran ini tidak dapat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena berbagai sebab. Pertama, keterlambatan pembentukan PPDP di berbagai daerah. Kedua, keterlambatan pembentukan sekretariat PPS sehingga Sekretariat KPU Kabupaten/Kotalah yang melayani kebutuhan PPS secara administratif, khususnya urusan keuangan. Ketiga, PPS dan PPDP cenderung bersikap pasif dalam memutahirkan daftar pemilih sementara, yaitu menunggu kedatangan warga di kantor Desa/Kelurahan. Keempat, sosialisasi tentang pemutahiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutahiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas. Kelima, sebagian besar warga bersifat pasif karena berbagai alasan, seperti merasa sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu sebelumnya, tidak tahu apa, kapan dan di mana pemutahiran daftar pemilih, ataupun menunggu kedatangan petugas. Karena itu tidak heran kalau hanya sedikit warga masyarakat yang mengecek daftar pemilih sementara. Ketiga, partai politik peserta pemilu. Partai politik terlibat dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan. Partai politik juga memperoleh dari PPS salinan DPS hasil perbaikan melalui perwakilan partai poilitik di tingkat desa/kelurahan. Selain itu KPU Kabupaten/Kota harus memberikan salinan DPT kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan “salinan DPT” adalah salinan yang dalam bentuk kopi peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disk), atau fotokopi.29 Salinan atau fotokopi DPT sebagaimana dimaksud dapat diperoleh 28


29


13


di kantor KPU Kabupaten/Kota bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 (1) UU No. 10/2008, PPS mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat betapa seharusnya partai politik sudah mengetahui kondisi daftar pemilih sejak DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT. Dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS dan DPS hasil perbaikan sebagai bahan DPT, pertanyaan yang patut diajukan adalah atas dasar apa partai politik melakukannya? Seharusnya masukan dan tanggapan partai politik terhadap daftar pemilih berdasarkan data keanggotaan partai politik (data konstituen) yang dimiliki partai politik bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU No. 2 /2008 tentang Partai Politik yang menentukan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.30 Lalu bagaimana halnya bila partai politik tidak memenuhi kewajibannya melakukan pendaftaran dan memlihara data anggota? Apakah ada partai politik yang memiliki dan memelihara ketertiban data anggota? Ternyata tidak banyak partai politik Peserta Pemilu yang memelihara daftar anggota dan hanya sedikit yang menjalin hubungan denagan para anggota DPR. Karena itu tidaklah mengherankan apabila hanya beberapa partai politik Peserta Pemilu yang melakukan tugas mengajak dan mendorong anggota, simpatisan, dan warga masyarakat mengecek nama mereka dalam Daftar Pemilih Sementara. Partai Politik Peserta Pemilu seharusnya melaksanakan peran ini walaupun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang karena secara langsung menyangkut kepentingan partai. Kebanyakan Partai Politik Peserta Pemilu menghabiskan anggaran cukup besar untuk kegiatan kampanye yang tidak efektif tetapi tidak melakukan kegiatan “kampanye” yang paling efektif, yaitu mendorong anggota, simpatisan dan warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih atau mengecek apakah nama mereka sudah tercatat sebagai pemilih. Kesempatan memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyusunan daftar pemilih dibatasi waktu oleh undang-undang. Masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih masih dapat diakomodir sepanjang daftar pemilih belum berstatus sebagai DPT. Tanggung jawab partai politik terhadap validitas daftar pemilih adalah dalam memberikan masukan dan tanggapan 30

14

Pasal 13 huruf g UU No. 2/2 008 tentang Partai Politik.


pada waktu penyusunan daftar pemilih karena pada tiap tahap partai politik memperoleh salinan daftar pemilih (mulai dari DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT). Dengan demikian bila daftar pemilih tidak akurat, sudah semestinya partai politik juga ikut bertanggung jawab. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan partai politik sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja. Keempat, warga masyarakat yang berhak memilih. Karena sistem pemutahiran daftar pemilih yang dianut UU No. 10/2008 adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan, dan pengumuman DPT akan bermakna dalam penyusunan daftar pemilih yang valid hanya bila didukung partisipasi warga masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan. Partisipasi warga masyarakat dalam mengecek daftar pemilih sementara pada Pemilu 2009 ternyata sangat rendah. Sebagaimana dikemukakan di atas, partisipasi warga negara rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutahiran daftar pemilih, merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu/Pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli. Gambaran tersebut diharapkan dapat menjelaskan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih. Pada akhirnya harus dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat masing-masing memiliki tanggung jawab secara proporsional dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat. Kepada empat pihak itulah seharusnya pertanggungjawaban dialamatkan bila pada akhirnya DPT Pemilu 2009 tidak akurat.

15


16


BAB 4 Daftar Pemilih Tidak Akurat: Identifikasi Masalah Sebelum melakukan analisis tentang penyebab DPT Pemilu 2009 bermasalah, sepantasnya apabila dilakukan identifikasi permasalahan DPT Pemilu 2009. Sebagaimana dikemukakan pada Bab 3, Daftar Pemilih Akurat dalam arti luas dapat diukur dari tiga indikator, yaitu cakupan (comprehensiveness), kemutahiran (up to date), dan akurasi (accuracy). Berapa persen sesungguhnya derajad cakupan, derajad kemutahiran, dan derajad akurasi DPT Pemilu 2009? Untuk itu terlebih dahulu perlu diperkirakan berapa jumlah warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri, yang berhak memilih? Badan Pusat Statistiklah yang semestinya dapat menjawab pertanyaan ini berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Akan tetapi karena hak memilih berkaitan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemilih, patut dipertanyakan apakah BPS memiliki data perihal hari/tanggal, bulan dan tahun kelahiran setiap warga negara Indonesia. Instansi lain yang kemungkinan dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Akan tetapi karena kualitas data kependudukan setiap kabupaten/kota masih jauh dari akurat, dan sistem pemutahiran penduduk bersifat pasif, maka SIAK juga belum dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu cara untuk memperkirakan jumlah warga negara yang berhak memilih adalah menggunakan semacam konvensi. Jumlah pemilih di negara yang menetapkan umur memilih minimal 18 tahun diperkirakan sekitar 70% dari jumlah penduduk. Karena Indonesia menggunakan batasan minimal berumur 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah walaupun belum berumur 17 tahun, dan mengingat struktur umur penduduk Indonesia menumpuk pada umur muda usia, maka jumlah pemilih Indonesia diperkirakan mencapai 75% dari jumlah penduduk. Kalau Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 238 juta. Karena data jumlah penduduk tahun 2008lah yang digunakan untuk Pemilu 2009, maka jumlah penduduk Indonesia pada akhir tahun 2008 diperkirakan mencapai sekitar 235 juta. Berdasarkan data

17


ini, maka jumlah warga negara sehingga jumlah pemilih yang tidak terdaftar diperkirakan mencapai sekitar 5 juta. Akan tetapi permasalahan DPT Pemilu 2009 tidak hanya menyangkut cakupan pemilih yang termasuk DPT tetapi juga kemutahiran dan akurasi. Persoalan kemutahiran dan akurasi tampak sangat nyata pada apa yang disebut “pemilih siluman” (ghost voters), yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain, dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai anggota TNI/ Polri belum dihapus dari DPT. Ternyata jumlah “pemilih siluman” (ghost voters) pada setiap DPT TPS cukup besar. Kalau jumlah pemilih siluman ini mencapai sekitar 15%, maka jumlah pemilih yang tidak terdaftar diperkirakan mencapai sekitar 31 juta (5 + 26 juta) alias sekitar 18% (31 juta/176.250.000 x 100%). Cara lain untuk mengetahui jumlah pemilih terdaftar adalah melakukan audit. Di Indonesia hanya LP3ES yang pernah melakukan audit terhadap Daftar Pemilih. Pada tahun awal 2004, LP3ES melakukan audit terhadap DPT di Provinsi Aceh hasil pelaksanaan P4B yang dilaksanakan oleh KPU bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan BPS pada tahun 2003. Hasil audit menunjukkan 92% warga negara yang berhak memilih sudah terdaftar, 5% pemilih siluman, dan sisanya belum terdaftar. Pendaftaran pemilih di Aceh tersebut dilakukan pada tahun 2003, tahun ketika Aceh masih belum aman dari segi keamanan. Pada tahun 2008, LP3ES melakukan audit terhadap Daftar Pemilih Sementara seluruh Indonesia. Laporan LP3ES tentang audit terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Legislatif 2009 menemukan sejumlah masalah.31 Audit ini menemukan: (1) Hanya 7,3 persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS dari 8-14 Agustus 2008; (2) Terdapat sebanyak 20,8 persen pemilih belum terdaftar dalam DPS; (3) Sebanyak 19,8 persen nama yang terdapat di dalam daftar tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut, baik secara permanen maupun dalam jangka waktu tertentu;

31

18

DPS Memuat Mayoritas Pemillih Namun Banyak Tugas yang Masih Harus Dilakukan, sumber: diakses 28 Pebruari 2011.


(4) Terdapat 3,3 persen nama yang seharusnya tidak terdapat dalam DPS masih terdapat dalam daftar (yang termasuk dalam kategori ini adalah pemilih yang telah meninggal dunia, nama dan alamat yang tidak dikenal, serta orang yang tidak memiliki hak pilih (mereka yang berusia 17 tahun ketika hari pemilu dan anggota TNI/ Polri). Audit DPS yang dilakukan LP3ES yang dilakukan pada 7-11 Agustus 2008 dengan mewawancarai lebih dari 7.800 responden yang dipilih menggunakan metode statistik, ambang kesalahan dari audit ini adalah +/- 2,5 persen untuk sampel nasional dan +/-5 persen untuk analisis regional, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, menemukan bahwa: (1) Hanya 39,5 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akurat; (2) Sebanyak 67,9 persen nama pemilih telah akurat; (3) Sebanyak 77,1 persen jenis kelamin akurat; (4) Sebanyak 58,8 persen penulisan tanggal lahir yang akurat; dan (5) Sebanyak 68,6 persen yang menuliskan alamat dengan akurat. Dari hasil wawancara tim audit LP3ES dengan Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP), masih ditemukan ketidakpastian penggunaan prinsip de jure maupun de facto dalam mendaftar pemilih. De jure mengacu kepada penggunaan alamat yang terdapat di Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar tempat pendaftaran. Sementara de facto menggunakan alamat faktual di mana pemilih itu tinggal. Terkait dengan penerapan prinsip de facto dan de jure ini, dari responden yang mengaku memiliki rumah di tempat lain (8 persen) ternyata mereka juga memiliki KTP di alamat tersebut (29 persen). Jika prinsip de jure diterapkan, kepemilikan KTP ganda gebaliknya jika prinsip de facto diterapkan, revisi yang cukup besar perlu dilakukan terhadap daftar pemilih untuk memverifikasi domisili mereka yang sebenarnya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan LP3ES memang tidak dimaksudkan untuk mengetahui jumlah warga negara yang berhak memilih melainkan untuk mengetahui berapa persen derajad cakupan pemilih terdaftar, berapa persen derajad kemutahiran, dan berapa persen derajad akurasi. Hasil audit LP3ES terhadap DPS menunjukkan baru 79,20% pemilih yang sudah masuk

19


dalam DPS, derajad kemutahiran hanya mencapai 76, 9% (pemilih siluman mencapai 23,1%), dan derajad akurasi paling tinggi dari 5 aspek yang dilihat hanya mencapai 71%. Karena pemutahiran DPS berlangsung tidak efektif sebagaimana dikemukakan di atas, maka tingkat keakuratan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 diperkirakan tidak akan terlalu jauh berbeda dengan hasil audit LP3ES, yaitu 79,20% untuk derajad cakupan, 76,90% untuk derajad kemutahiran, dan 71% untuk derajad akurasi. Singkat kata, hasil perkiraan yang dilakukan di atas khususnya untuk indikator pertama (derajad cakupan) hampir sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh LP3ES tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sumber persoalan DPT Pemilu 2009 adalah sekitar 20% pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dan lebih dari 20% DPT tidak mutahir dan tidak akurat. Siapakah yang belum terdaftar tersebut? Pemilih yang belum terdaftar tersebut diperkirakan mereka yang tinggal di perkotaan, seperti penduduk yang tinggal di pemukiman “liar,” pekerja, mahasiswa, dan warga kota yang tinggal di pemukiman eksklusif, dan sudah barang tentu pemilih yang tinggal di pedesaan yang tidak terdaftar karena tidak tahu mengenai pemutahiran daftar pemilih. Hasil evaluasi terhadap integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform (Kemitraan), yang dilakukan dengan metode focus group discussion (FGD) di tiga daerah (Surabaya, Aceh, dan Jakarta) mengidentifikasi sejumlah masalah. Terutama pada proses pendaftaran pemilih Pemilu 2009 ditemukan berbagai masalah sebagai berikut:32 (1)

Sejumlah warga negara yang berhak memilih tetapi tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) atau nomor induk kependudukan (NIK), sehingga tidak dapat terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT);

(2) Sebagian besar data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat diandalkan dari segi derajat cakupan, kemutakhiran dan akurasi, tidak hanya karena pemutakhiran data penduduk dilakukan secara pasif tetapi juga karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengakomodasi DPT pemilu/pilkada sebelumnya dalam penyusunan DP4 Pemilu berikutnya; 32

20

Laporan Evaluasi Integritas Proses dan Hasil Pemilu 2009, Jakarta: Kemitraan.


(3) KPU tidak mempunyai sikap yang jelas terhadap DP4 dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kualitas yang tidak dapat diandalkan; (4) KPU tidak memiliki parameter yang terukur dalam menerima atau menolak DP4 dari Pemerintah Kabupaten/Kota; (5) Persyaratan domisili pemilih yang diterapkan antara de jure dan de facto menimbulkan masalah; (6) Pemilih bersikap pasif dalam menanggapi DPS karena merasa sudah tercatat sebagai pemilih karena ikut memberikan suara pada pemilu sebelumnya, karena tidak tersedia informasi yang memadai dan menarik mengenai pemutakhiran daftar pemilih, atau menganggap hal lain lebih penting daripada mengecek daftar pemilih; (7) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan PPDP; (8) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPDP cenderung bersikap pasif (menunggu di kantor desa/kelurahan) dalam pemutakhiran daftar pemilih; (9) Hanya sedikit partai politik yang meminta salinan DPS kepada PPS, dan PPS hanya akan memberikan salinan DPS kepada partai politik apabila wakil partai politik mengganti biaya fotokopi; (10) Panitia Pengawas Pemilu belum terbentuk ketika KPU melaksanakan program pemutakhiran daftar pemilih sehingga tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan tahap pemutakhiran daftar pemilih; dan (11) KPU beserta seluruh jajarannya di daerah tidak cukup transparan dalam membuka data pemilih kepada publik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dalam laporan hasil pemantauan yang dilakukan di 5 provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatera Utara, serta DKI Jakarta) terhadap akar masalah daftar

21


pemilih Pemilu 2009 mengidentifikasi empat masalah utama. 33 Akar masalah daftar pemilih adalah: (1) Masalah penyelenggara pemilu; (2) Masalah Keterlambatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu); (3) Data kependudukan dan penyusunan daftar pemilih; dan (4) Pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam laporan hasil pemantauan pelaksanaan pilkada tahun 2010 di 10 daerah kabupaten/kota (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Malang, Kota Palu, Kabupaten Semarang, dan Kota Manado [Pemilu Gubernur Sulawesi Utara]), terutama pemantauan terhadap pendaftaran pemilih, menemukan sejumlah masalah.34 Identifikasi masalah temuan pemantauan JPPR adalah: (1) Data awal DP4 tidak valid yang membuat kerja verifikasi menjadi berat. Sering terjadi lempar tanggung jawab antara pihak yang mengeluarkan DP4 dan KPU; (2) Petugas verifikasi/pemutakhiran data tidak bekerja secara profesional; (3) Proses verifikasi dan teknis pemutakhiran yang masih manual menyulitkan KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi, apalagi ada dua sumber data, yaitu DP4 dan DPT pemilu terakhir; dan (4) Beberapa KPU Kabupaten/Kota tidak konsisten mematuhi batas akhir pemutakhiran DPT sesuai dengan tahapan yang dibuatnya berdasarkan aturan yang berlaku. 33

Laporan Hasil Pemantauan Formappi, “Akar Masalah Daftar Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, dan Saran Perbaikannya: Temuan Dari Lima Provinsi”, Jakarta: Formappi, 11 September 2009.

34

Laporan Hasil Pemantauan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2010: Program Perbaikan Tata Kelola Kepemiluan di Indonesia”, Jakarta: JPPR, 2010.

22


Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 yang dibentuk Komnas HAM menemukan beberapa penyebab ketidakakuratan daftar pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009. 35 Daftar pemilih Pemilu Legislatif 2009 tidak akurat disebabkan oleh: (1) Carut- marutnya sistem administrasi kependudukan Depdagri; (2) Tidak adanya kebijakan khusus sistem penganggaran pemilu; (3) Ketidakmampuan kelembagaan KPU dan kelemahan organisasional eksekusi Pemilu Legislatif 2009; dan (4) Lemahnya perangkat lembaga pengawas pemilu. Laporan KPU dalam evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 menyebutkan bahwa salah satu masalah dalam Pemilu 2009 yang paling banyak mendapat sorotan adalah mengenai daftar pemilih. Bahkan selama dan sesudah pemilu berjalan, daftar pemilih menjadi salah satu isu menonjol yang digunakan untuk mengkritik penyelenggara pemilu. Isu pendaftaran pemilih memuat masalah yang paling banyak dibanding isu-isu pemilu lainnya.36 Menurut KPU masalah daftar pemilih dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Kurang sinkronnya aturan, khususnya mengenai pembentukan PPK dan PPS sehingga terlambat dibentuk; (2) Buruknya data awal yang berasal dari data kependudukan yang dihasilkan oleh Departemen Dalam Negeri menjadi akar masalah yang penting dari karut marutnya daftar pemilih, di mana sistem administrasi kependudukan ternyata juga tidak membantu memperjelas masalah ini; (3) Terlambatnya petunjuk teknis dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih menyebabkan pelaksana pemilu di daerah kesulitan menjalankan tugas pemutakhiran daftar pemilih; 35

Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009, Jakarta: Komnas HAM, 2009.

36

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2009, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010.

23


(4) Dari sisi masyarakat disorot mengenai adanya sikap kurang aktif untuk mengecek daftar sementara dan memberikan usulan perbaikan. Salah satu masalah yang luput dari pengamatan adalah masalah inkonsistensi sistem pendaftaran pemilih yang dianut Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap sejumlah regulasi yang mengatur pemilu, yaitu UU No. 12/ 2003, UU No. 23/ 2003, UU No. 32/ 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/ 2005 (jo. PP No. 17/ 2005), UU No. 10/ 2008, dan UU No. 42/ 2008, sistem pendaftaran pemilih yang dianut Indonesia tidak konsisten atau berubah-ubah. Ketidakkonsistenan terhadap sistem tertentu juga berdampak kepada ketidakakuratan daftar pemilih yang tersedia (lebih detail lihat Lampiran Tabel 1. Perbandingan Sistem Pendaftaran Pemilih Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Pada mulanya sistem pendaftaran pemilih di Indonesia dirancang menganut sistem continous register or list. Hal ini terlihat pada Pemilu 2004 yang menggunakan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Data hasil P4B digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar pemilih Pemilu Legislatif 2004. Selanjutnya pada Pemilu Presiden 2004, data pemilih yang dijadikan dasar untuk pemutakhiran daftar pemilih adalah DPT Pemilu Legislatif. Demikian juga untuk Pilkada 2005-2008, menurut UU No. 32/ 2004 masih menggunakan sistem continuous register or list karena pemutakhiran data pemilih untuk pilkada berdasarkan daftar pemilih pemilu terakhir. Namun sistem itu berubah menjadi civil registry (kependudukan dan catatan sipil) ketika terbit PP No. 6/ 2005 di mana di dalamnya ditentukan bahwa data pemilih berdasarkan daftar pemilih pemilu terakhir di daerah dimutakhirkan dan divalidasi oleh perangkat daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil. Data hasil pemutakhiran oleh pemerintah itulah yang kemudian dikenal dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). 37 Pada titik inilah terjadi perubahan sistem pendaftaran pemilih, di antaranya adalah perubahan kategori domisili pemilih, semula pada Pemilu 2004 berdasarkan domisili de facto kemudian dalam pilkada berubah menjadi domisili de jure. Kemudian terkesan bahwa daftar pemilih pemilu sebelumnya tidak berkelanjutan dengan daftar pemilih pemilu berikutnya. Dengan kata 37

24

Istilah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pertama kali digunakan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 470/3300/SJ tertanggal 29 Desember 2004.


lain daftar pemilih pilkada memang hanya ditujukan untuk digunakan sebagai daftar pemilih pilkada saja. Perubahan sistem pendaftaran pemilih masih berlanjut dalam Pemilu 2009, di mana sistem yang digunakan cenderung bercorak civil registry. Hal ini ditunjukkan oleh UU No. 10/ 2008 yang menentukan bahwa data sebagai dasar penyusunan daftar pemilih adalah data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Data kependudukan adalah data penduduk dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), dan setiap pemilih harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dapat dikatakan bahwa data pemilih Pemilu 2009 berdasarkan kepada data yang disediakan oleh pemerintah, atau terputus sama sekali dengan daftar pemilih pemilu sebelumnya. Pada Pemilu Presiden 2009 kembali dianut sistem continuous register or list karena data pemilih yang digunakan adalah daftar pemilih pemilu legislatif sebelumnya. Sistem pendaftaran pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah 2010 hingga kini berubah lagi menjadi periodic list karena pada dasarnya regulasi pilkada (UU No. 32/2004) belum mengalami perubahan sehingga sistem pendaftaran pemilih sama dengan yang dianut pada Pemilu Kepala Daerah 2005-2008. Inkonsistensi atau perubahan sistem pendaftaran pemilih dari pemilu ke pemilu pada akhirnya potensial menyebabkan daftar pemilih tidak akurat. Hal ini disebabkan asumsi masyarakat pemilih bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu sebelumnya. Namun karena sistem yang berubah-ubah itu, sangat mungkin pemilih yang semula terdaftar menjadi tidak terdaftar kembali pada pemilu berikutnya karena daftar pemilih disusun berdasarkan data yang berbeda. Selain masalah inkonsistensi sistem pendaftaran pemilih, satu masalah besar yang sering dituding sebagai penyebab tidak akuratnya daftar pemilih adalah data penduduk. Lembaga yang memiliki otoritas melakukan pendataan jumlah penduduk di Indonesia adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Data jumlah penduduk dari dua lembaga tersebut sering berbeda. Perbedaan data penduduk itu dapat disebabkan dua hal, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, data penduduk ada dua jenis, yaitu penduduk berdomisili secara de facto dan penduduk domisili

25


de jure. Berdasarkan dua jenis data itu, Kemendagri mendata berdasarkan data penduduk domisili de jure dengan dibuktikan identitas kependudukan. Sementara BPS berdasarkan data penduduk domisili de facto, tanpa memperhatikan identitas kependudukan setiap orang yang secara de facto berdomisili di suatu tempat dicatat dalam data jumlah penduduk. Dengan demikian, metode yang digunakan oleh Kemendagri dan jajarannya di pemerintah daerah adalah mendata jumlah penduduk berdasarkan identitas kependudukan yang ada. Atau dengan kata lain, Kemendagri lebih bersifat pasif terhadap data penduduk atau kemutakhiran data penduduk sangat bergantung kepada laporan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi) dari masyarakat kepada aparat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi secara berjenjang. Sementara BPS menggunakan metode sensus, yaitu mencatat data penduduk secara aktif dengan melibatkan petugas sensus menemui orang dalam suatu wilayah tertentu. Kedua lembaga itu, Kemendagri dan BPS, pernah bekerja sama di bawah koordinasi KPU dalam kegiatan P4B tahun 2003 untuk penyusunan data penduduk dan pemilih Pemilu 2004. Saat itu KPU berperan sebagai leading sector P4B, pemerintah sebagai fasilitator, dan BPS sebagai pelaksana di lapangan melakukan pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan. Yang menarik diperhatikan adalah data jumlah penduduk berdasarkan beberapa kegiatan pada tahun 2008 dan 2010. Pada April 2008, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menyerahkan data agregat penduduk Indonesia untuk keperluan Pemilu 2009, di mana data jumlah penduduk Indonesia adalah 226.066.129 (lihat Tabel 2). Pada awal hingga pertengahan tahun 2010 dilakukan kegiatan sensus penduduk oleh BPS yang hasilnya pada Agustus 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237.556.393. Berdasarkan data penduduk Kemendagri 2008 dan BPS 2010, atau dalam selang dua tahun, terdapat selisih penambahan jumlah penduduk sebesar 11.490.264orang. Menurut BPS angka pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah 1,49 persen. Dengan kata lain penduduk Indonesia selama dua tahun bertambah 11.490.264 jiwa merupakan hal yang tidak rasional dan perlu dipertanyakan. Berdasarkan perbandingan data penduduk Kemendagri 2008 dengan BPS 2010, yang menarik diperhatikan adalah jumlah penduduk Jawa Tengah. Di tengah-tengah pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup tajam,

26


justru jumlah penduduk Jawa Tengah berkurang sangat mencolok, yaitu sebanyak 34.464.667 menurut data Kemendagri 2008 dan sebanyak 32.380.687 menurut sensus BPS 2010. Artinya dalam kurun waktu hanya dua tahun saja, berdasarkan data dari dua lembaga yang berbeda, jumlah penduduk Jawa Tengah merosot sebanyak 2.083.980 orang. Padahal pada kurun dua tahun terakhir tidak ada peristiwa alam atau peperangan yang mengurangi jumlah penduduk Jawa Tengah. Lebih lanjut bila ditelusuri data jumlah penduduk Jawa Tengah hasil P4B tahun 2003, data Kemendagri 2008 dan sensus BPS 2010 (lihat Tabel 3 dan Tabel 4), diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2003 adalah 32.114.306 orang, sedangkan tahun 2008 sebanyak 34.464.667 orang (naik 2.350.361), dan tahun 2010 sebesar 32.380.687 orang (turun 2.083.980). Keanehan data tersebut bisa jadi akan lebih rumit lagi karena pada pertengahan hingga akhir 2010 Kemendagri melakukan kegiatan pemutakhiran data penduduk yang hingga kini belum dipublikasi. Berdasarkan data penduduk dari Kemendagri dan BPS tersebut, jelas terlihat bahwa data jumlah penduduk memang sejak awal tidak akurat. Untuk keperluan pendaftaran pemilih agar ke depan menjamin daftar pemilih yang akurat, harus diambil sikap mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas melakukan pendataan penduduk, dan pada gilirannya data lembaga mana yang akan digunakan sebagai pedoman KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Penentuan sikap ini penting untuk menghindari data penduduk yang tidak akurat dan inkonsisten, serta menjamin ada kepastian akurasi data penduduk.

27


28


BAB 5 Rekomendasi Dari Bab 4 dapat disimpulkan sejumlah faktor penyebab mengapa DPT Pemilu 2009 mencapai derajad yang rendah dalam cakupan, kemutahiran dan akurasi. Pertama, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengharuskan pemutahiran daftar pemilih berdasarkan DP3 yang tidak hanya tidak akurat tetapi juga berdasarkan de jure (pemilikan KTP) dari Kementerian Dalam Negeri (yang berasal dari Pemda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia). Kedua, sistem pendaftaran pemilih berubah terus menerus: periodic list pada Pemilu 1999, continious list pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2004, civil registry pada Pemilu Legislatif 2009 dan continious list lagi pada Pemilu Presiden 2009. Ketiga, ketidakmampuan KPU beserta seluruh aparatnya di daerah merencanakan (khususnya dalam operational planning), melaksanakan (khususnya dalam koordinasi horizontal dan vertikal, sosialisasi, dan pelaksana lapangan), dan mengendalikan program pemutahiran daftar pemilih. Keempat, tidak tersedia anggaran dalam jumlah dan waktu yang diperlukan. Kelima, peran Partai Politik Peserta Pemilu yang sangat terbatas dalam mengajak, memfasilitasi dan mendorong para anggota, simpatisan, dan warga lainnya yang belum terdaftar dalam DPT untuk mendaftarkan diri ke kantor PPS. Dan keenam, karena berbagai sebab, para pemilih cenderung pasif atau enggan datang mengecek daftar pemilih sementara ke kantor PPS. Berdasarkan identifikasi masalah dan faktor penyebabnya sebagaimana dikemukakan terdahulu, untuk menjamin tersedianya daftar pemilih yang valid diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, karena sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan) beserta program Single Identity Numbers melalui KTP Elektronik belum dapat diandalkan dari segi cakupan, kemutahiran dan akurasi, maka untuk buat sementara Pemutahiran Daftar Pemilih perlu dipisahkan dari sistem informasi administrasi kependudukan sehingga kelemahan yang masih terjadi pada administrasi kependudukan tidak berdampak negatif pada penyelenggaraan Pemilu. Daftar pemilih harus dipisahkan dari data kependudukan (civil registry), seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena sebagian besar kabupaten/ kota di Indonesia belum memiliki administrasi kependudukan yang handal (dari

29


segi cakupan, kemutakhiran, dan akurasi daftar penduduk). Pemutakhiran data penduduk oleh Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan secara pasif, yaitu sepanjang warga melaporkan kelahiran, kematian, dan mutasi domisili penduduk. Apakah KPU akan menggunakan data dari Kemendagri (dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ataukah tidak, diserahkan kepada penilaian KPU terhadap derajat cakupan, kemutakhiran, dan akurasi data kependudukan tersebut. Kalau suatu ketika derajad cakupan, kemutahiran dan akurasi dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil (terutama pemilikan KTP) sudah mencapai 95-100%, pada saat itu pemisahan ini dapat ditinjau kembali. Kedua, perlunya dianut sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan (continuous register or list) dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang pemilu (pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu keplada daerah). Sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan ini diharapkan menjamin akurasi daftar pemilih dari pemilu ke pemilu berikutnya karena pendaftaran pemilih tidak selalu dimulai dari data mentah namun hanya melanjutkan dari daftar pemilih yang telah ada. Pengalaman KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2008 dapat dijadikan rujukan, mengingat saat itu daftar pemilih yang digunakan tidak berawal dari DP4 (data mentah) namun berdasarkan daftar pemilih pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah sepanjang 2005-2008. Demikian juga pada Pemilu 2009, data pemilih yang digunakan KPU Provinsi Jawa Tengah adalah daftar pemilih Pemilu Gubernur 2008. Ketiga, pemberian tugas dan kewenangan penuh kepada KPU beserta aparatnya di daerah untuk melakukan pemutahiran daftar pemilih setiap tahun berdasarkan DPT Pemilu terakhir. Sebelum melakukan pemutahiran daftar pemilih di lapangan, KPU dapat menggunakan, tetapi tidak wajib menggunakan, data kependudukan dari Pemerintah/Pemda dan dari BPS sebagai perbandingan. Untuk itu perlunya penguatan kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemutahiran daftar pemilih. Sebagai konsekuensinya adalah menjadikan KPU sebagai pusat basis data pemilih. Data pemilih yang telah ada selama ini disimpan, dipelihara, dan dimutakhirkan oleh KPU. Oleh karena itu, diperlukan sistem perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) bagi KPU untuk menjalankan fungsi sebagai pusat basis data pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih merupakan kegiatan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan tertentu (umur 17 tahun, status telah/pernah kawin, meninggal, domisili, dan profesi [tidak lagi sebagai

30


anggota TNI/Polri]). Data kependudukan tersebut merupakan kewenangan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri-Kemendagri). Namun demikian data kependudukan yang tersedia tidak selalu berasal dari Kemendagri karena terdapat unit pemerintahan yang memiliki data kependudukan serupa, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam konteks ini ke depan perlu adanya kesepakatan antar-unit pemerintah, Kemendagri ataukah BPS, mengenai lembaga yang menjadi penyedia data kependudukan. Sumber data ini penting mengingat bisa jadi sumber data yang berbeda akan berpengaruh terhadap akurasi data. Sebaiknya dibangun kesepakatan (data sharing agreement) antara KPU-Kemendagri-BPS dalam penyediaan data kependudukan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih. Perlu dipertimbangkan mengadopsi kembali model P4B yang pernah dioperasionalkan pada Pemilu 2004. Selain itu, penguatan kelembagaan KPU dalam hal ini dimaknai dengan memperkuat stuktur organisasi KPU. Selama ini dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU (Peraturan KPU No. 06/2008) tidak ada bagian yang khusus menangani daftar pemilih. Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, yang ada hanya di tingkat Subbagian Pemutakhiran Data dan Informasi di bawah Bagian Pengolahan Data dan Informasi pada Biro Perencanaan. Sementara pada Biro Teknis yang semestinya bertanggung jawab terhadap kegiatan pendaftaran pemilih justru tidak ada unit yang khusus menangani pendaftaran pemilih. Ke depan seharusnya dibentuk unit kerja yang bidang tugasnya khusus menangani pendaftaran pemilih, setidaknya unit tersebut pada tingkat biro, mengingat pendaftaran pemilih ini penting dan menjadi tahapan pemilu tersendiri. Unit kerja ini yang memimpin proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan menyediakan unit respons cepat terhadap segala perkembangan dalam pendaftaran pemilih. Keempat, untuk melaksanakan tugas pemutahiran daftar pemilih, KPU perlu membangun sistem informasi daftar pemilih. Sistem informasi daftar pemilih ini setidak-tidaknya memiliki tiga fungsi utama, yaitu pemeliharaan data daftar pemilih, pemutahiran daftar pemilih yang dapat diakses oleh pemilih, dan transfer informasi dari PPS/PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, dari KPU Provinsi kepada KPU dan sebaliknya. Untuk tiga fungsi ini diperlukan perangkat lunak dan keras. Untuk kemudahan akses publik terhadap daftar pemilih, KPU terutama setiap KPU Kabupaten/Kota perlu mengembangkan inovasi kemudahan akses bagi pemilih sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Untuk

31


itu diperlukan keterbukaan bagi publik agar mudah mengakses informasi seputar daftar pemilih. Pada konteks ini KPU diharapkan membangun sistem untuk publikasi daftar pemilih, baik daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang daftar pemilih. Selama ini daftar pemilih dapat diakses melalui dua cara, yaitu daftar pemilih (hardcopy) diumumkan dengan cara ditempel di tempat umum dan daftar pemilih dalam format softcopy diserahkan kepada peserta pemilu dalam bentuk cakram padat (compact disc). Selain dua cara publikasi itu, KPU diharapkan membangun sistem publikasi daftar pemilih dengan berbagai cara dan teknologi yang tersedia serta memanfaatkan tempat dan forum yang selama ini berkembang di masyarakat (publikasi berbasis budaya masyarakat). Sistem publikasi ini dimaksudkan agar daftar pemilih mudah diakses masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan, termasuk di dalamnya daftar pemilih dapat diaudit oleh publik, dan pada gilirannya dijadikan sebagai bahan untuk pemutakhiran daftar pemilih yang lebih akurat. Selain itu, penguatan kelembagaan KPU dalam hal ini dimaknai dengan memperkuat stuktur organisasi KPU. Selama ini dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU (Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008) tidak ada bagian yang khusus menangani daftar pemilih. Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang ada hanya di tingkat sub bagian pemutakhiran data dan informasi di bawah bagian pengolahan data dan informasi pada biro perencanaan. Sementara pada biro teknis yang semestinya bertanggung jawab terhadap kegiatan pendaftaran pemilih justru tidak ada unit yang khusus menangani pendaftaran pemilih. Ke depan seharusnya dibentuk unit kerja yang bidang tugasnya khusus menangani pendaftaran pemilih, setidaknya unit tersebut pada tingkat biro, mengingat pendaftaran pemilih ini penting dan menjadi tahapan pemilu tersendiri. Unit kerja ini yang memimpin proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota, dan menyediakan unit respon cepat terhadap segala perkembangan dalam pendaftaran pemilih. Keempat, KPU Kabupaten/Kota yang berada di garis depan dalam pemutahiran daftar pemilih perlu menjalin kerjasama sinerjik dengan aparat Desa dan Kelurahan (khususnya dengan Pengurus RT/RW di perkotaan) di wilayahnya masing-masing karena aparat inilah yang mengenal dan dikenal oleh warga Desa dan warga Kota. Karena aparat Desa dan Kelurahan dibawah kendali Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat, maka sudah barang tentu KPU

32


Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Bupati/ Walikota dan Camat. KPU Kabupaten/Kota memerlukan persetujuan Pemda untuk menugaskan perangkat Desa dan Pengurus RT/RW sebagai Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih di wilayah masing-masing. Kerjasama sinerjik dengan aparat Desa dan Pengurus RT/RW sangat menentukan karena merekalah yang nantinya melakukan pemutahiran daftar pemilih baik dengan membandingkan Daftar Pemilih Sementara dengan data kependudukan yang mereka miliki maupun dengan pengecekan dari rumah ke rumah. Kelima, tersedianya anggaran dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Salah satu sebab masalah tidak akuratnya daftar pemilih disebabkan oleh keterlambatan dan keterbatasan dana untuk pemutahiran daftar pemilih. Amanat undang-undang untuk tersedianya daftar pemilih yang akurat, petugas pendaftaran pemilih yang memadai, dan tersedianya daftar pemilih untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan peserta pemilu menjadi tidak terwujud karena terlambat dan kurangnya dana. Oleh karena itu perlu dibangun kesepakatan antara DPR, KPU, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam membangun sistem anggaran khusus pemilu, mengingat kegiatan pemilu ini bersifat massal, melintasi tahun anggaran berjalan, dan memiliki dimensi politik. Keenam, partisipasi pemilih dan peserta pemilu. Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat-pemilih dan peserta pemilu. Akurasi daftar pemilih di antaranya ditentukan oleh respons berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. Oleh karena itu pendidikan pemilih hendaknya juga diarahkan untuk kegiatan pemutahiran daftar pemilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai Politik wajib menyelenggarakan Pendidikan Politik. Pemutahiran daftar pemilih dapat dijadikan sebagai salah satu substansi pendidikan politik. Undang-Undang tersebut juga menugaskan partai politik memelihara daftar nama anggotanya. Kalau partai politik melaksanakan amanat ini, niscaya partai politik tidak mengalami kesukaran dalam mengajak, mendorong, dan memfasilitasi para anggota dan simpatisan yang belum terdaftar dalam DPS untuk mendaftarkan diri kepada PPS di desa/kelurahan masingmasing. Pemeliharaan daftar nama anggota seharusnya tidak perlu ditugaskan oleh UU melainkan seharusnya dengan sendirinya karena bagaimana mungkin suatu organisasi dengan kepengurusan dari atas ke bawah tidak memiliki daftar nama anggota yang jelas. Kalau hal ini dapat dilakukan, maka partai tidak perlu membuang enerji kemarahan pada saat dan setelah pemungutan suara.

33


Daftar Pustaka ACE-Electoral Knowledge Network, “Quality Standards of Voter Lists”. ACE-Electoral Knowledge Network, “Overview of Voter Registration”, dan “Guiding Principles of Voter Registration”. ACE-Electoral Knowledge Network, “Voluntary versus Mandatory Registration” dan “Self-initiated versus State-initiated Registration”. ACE-Electoral Knowledge Network, “Voter Registration”, dan “General Issues”. Abramson, Paul R., “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume III, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995. Gaffar, Afan, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi”, dalam Moh. Busyro Muqaddas et.al. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: UII Press, 1992. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Laporan Hasil Pemantauan Formappi, “Akar Masalah Daftar Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, dan Saran Perbaikannya: Temuan Dari Lima Provinsi, Jakarta: Formappi, 11 September 2009. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Laporan Hasil Pemantauan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2010: Program Perbaikan Tata Kelola Kepemiluan di Indonesia, Jakarta: JPPR, 2010. Kemitraan, Laporan Evaluasi Integritas Proses dan Hasil Pemilu 2009, Jakarta: Kemitraan, 2010. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009, Jakarta: Komnas HAM, 2009. Komisi Pemilihan Umum, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2009, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010. Nohlen, Dieter, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume IV, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995.

34


Powell Jr., G. Bingham, Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence, Cambridge: Harvard University Press, 1982. Asy’ari, Hasyim, “Pendaftaran Pemilih di Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, diselenggarakan oleh E-MDP UNDP, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 30 Maret 2011. Asy’ari, Hasyim, “Daftar Pemilih Tanggung Jawab Siapa: Perbandingan Pada Negara-Negara Demokrasi”, makalah disampaikan pada Seminar “Mengawal Hak Politik Rakyat: Belajar dari Problematika DPT pada Pemilu dan Pilkada”, diselenggarakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Hotel Milenium, Jakarta, 21 April 2009. “Audit Daftar Pemilih Pemilu 2009”, sumber: http://www.lp3es.or.id/ index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=73, 1 Agustus 2008, diakses 28 Februari 2011. “DPS Memuat Mayoritas Pemillih Namun Banyak Tugas yang Masih Harus Dilakukan”, sumber: http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_ content&task=view&id=141&Itemid=92, 20 Agustus 2008, diakses 28 Februari 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

35

36

Regulasi Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 70 (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 53 (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh

UU No. 32 Tahun 2004


Pasal 14 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.


Pemilu 2009

Pilkada 2010 Tidak ada perubahan, masih tetap seperti Pilkada 20052008.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Pendaftaran Pemilih Pemilu 2004, Pilkada 2005-2008, Pemilu 2009

Lampiran


Regulasi

Pasal 54 (2) Pasal 53 (1) Data pemilih Pendaftaran sebagaimanapemilih dilakukan oleh dimaksud pada ayat petugas pendaftar (1) adalah: pemilih a. namadengan lengkap; mendatangi kediaman b. status perkawinan; pemilih dan/atau c. tempat dan dapat dilakukan tanggal lahir/umur; secara oleh d. jenisaktif kelamin; e. jenis cacat yang disandang; dan f. alamat tempat tinggal. Pasal 55 Daftar pemilih untuk setiap daerah

Pasal 19 (1) Warga20Negara Pasal Indonesia yang pada Untuk dapat hari pemungutan menggunakan hak suara telah genap memilih, Warga Negara berumur 17 (tujuh Indonesia harus belas) tahun atau terdaftar sebagai lebih atau pemilih. sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 32 (1) Pasal 19 (2) dan Pemerintah Warga Negara pemerintah daerah Indonesia menyediakan data sebagaimana kependudukan. dimaksud Penjelasanpada Pasal 32 (1) ayat didaftar oleh Yang(1) dimaksud penyelenggara dengan data Pemilu dalam daftar adalah kependudukan pemilih. data penduduk dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pasal 33 (1) KPU kabupaten/kota menggunakan data

PP No. 6 Tahun 2005


Pemilu 2009

Pasal 69 (1) Untuk70 dapat Pasal (2) menggunakan hak memilih, negara Daftar pemilihwarga sebagaimana Republik Indonesia dimaksud pada ayatharus (1) terdaftar sebagai ditambah denganpemilih. daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Pasal 71 Pasal 70 yang (1) telah terdaftar Pemilih Daftar pemilih pada saat sebagai pemilih sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dalam Pasal 70 terakhir di daerah diberi tanda buktidigunakan sebagai daftaruntuk pemilih untuk pendaftaran ditukarkan pemilihan kepala daerah dan dengan kartu pemilih untuk wakil daerah. suara. setiapkepala pemungutan



Pasal 14 (1) pemilih. Untuk54 dapat Pasal (1) menggunakan hak Pendaftaran pemilih memilih, warga dilakukan dengan negara Republik mencatat data pemilih Indonesia harus dalam daftar pemilih. terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004



37

Regulasi

38 Pasal 70 (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 16 (2) huruf c Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di daerah pemilihan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu

Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pasal 16 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.



Pasal 14 (1)disimpan pemilihan Untuk dapat oleh dan dipelihara menggunakan hak KPU. memilih, warga negara56Republik Pasal Indonesia harus Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih.sebagaimana pemilih dimaksud dalam Pasal 53 diberi tanda bukti pendaftaran untuk Pasal 53 (1)dengan ditukarkan kartu pemilih.pemilih Pendaftaran dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau Nota Kesepahaman dapat dilakukan antara Menteri secara aktif olehKetua Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 119.404 Tahun 2002, Nomor 17/15-A/X/2002 dan

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) kependudukan Warga Negara sebagai bahan Indonesia yang pada penyusunan daftar hari pemungutan pemilih. suara 33 telah Pasal (2) genap berumur 17 (tujuh Daftar pemilih belas) tahun atau sebagaimana lebih atau pada ayat (1) dimaksud sudah/pernah kawin sekurang-kurangnya mempunyai hakinduk memuat nomor memilih. kependudukan, nama, Pasal 19 lahir, (2) jenis tanggal kelamin, dan Warga Negara alamat Warga Negara Indonesia sebagaimana Indonesia yang dimaksud pada mempunyai hak ayat (1) didaftar oleh memilih. penyelenggara Pemilu Pasal 34 (1) dalam daftar KPU kabupaten/kota pemilih. melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.


Pemilu 2009



Regulasi

Pasal 1 (2) Dalam rangka kegiatan

Pasal 53 (1) Pendaftaran pemilih Keputusan KPU No. dilakukan oleh2002 165.2 Tahun petugas pendaftar tentang Pelaksanaan pemilih dengan Pendaftaran Pemilih mendatangi kediaman dan Pendataan pemilih dan/atau Penduduk dapat dilakukan(P4B) Berkelanjutan secara aktif oleh

Pasal 69 (1) Tanda Penduduk. Untuk dapatPasal menggunakan Penjelasan 16 (2) huruf chak memilih, warga negara Republik Indonesia harus Dalam hal seseorang belum terdaftar sebagai pemilih. memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 70 (1) Pasal 19 (1) pada saat Daftar pemilih Daftar pemilih yang umum pelaksanaan pemilihan terakhir di daerah digunakan digunakan pada saat sebagai daftarPemilihan pemilih untuk pelaksanaan pemilihan kepaladidaerah dan Umum terakhir daerah, wakil kepalasebagai daerah. daftar digunakan pemilih untuk pemilihan. Penjelasan Pasal 19 (1) Yang dimaksud daftar pemilih dalam Pemilihan Umum terakhir adalah daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD. Pasal 19 (2) Daftar pemilih sebagaimana



Pasal 14003/KS (1) Nomor Tahun Untuktentang dapat 2002 menggunakanPemilih hak Pendaftaran memilih, warga dan Pendataan negara Republik Penduduk Indonesia harus Berkelanjutan. terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004


Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Pasal 34Negara (4) Warga Hasil pemutakhiran Indonesia sebagaimana data pemilih dimaksud digunakanpada sebagai ayat (1)penyusunan didaftar oleh bahan penyelenggara daftar pemilih Pemilu dalam daftar sementara. pemilih.


Pemilu 2009



39

Regulasi

40 Pasal 69 (1)pada ayat (1) dimaksud Untuk dapat menggunakan dimutakhirkan dan hak memilih, warga negara divalidasi, ditambah dengan Republik Indonesia harus daftar pemilih tambahan terdaftar sebagai pemilih. untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Penjelasan Pasal 19 (2) Daftar pemilih dalam ketentuan ini dimutakhirkan dan divalidasi oleh perangkat Pasal 70 (1)daerah yang mengurusi tugas Daftar pemilih pada saat kependudukan dan catatan pelaksanaan pemilihan umum sipil. terakhir di daerah digunakan sebagai Pasal 19daftar (3) pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan Pemutakhiran sebagaimana wakil kepalapada daerah. dimaksud ayat (2), dilakukan karena : a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi



Pasal 14 (1) pemilih dan pendaftaran Untuk dapat pendataan penduduk menggunakan hak secara berkelanjutan memilih, warga selanjutnya disebut P4B, negara Republik dilaksanakan oleh KPU Indonesia harus bekerja sama dengan Departemen Dalam terdaftar sebagai Negeri selanjutnya pemilih. disebut Depdagri dan Badan Pusat Statistik selanjutnya disebut BPS. Pasal 53 (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih Pasal 2 (1)dengan mendatangi kediaman Tujuan P4B adalah pemilih dan/atau membangun data base dapat dilakukan penduduk yang secara aktif oleh dimutakhirkan setiap waktu.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 27 (1)pada ayat (1)Negara didaftar oleh Warga penyelenggara Indonesia yang Pemilu pada dalam daftar hari pemungutan suara pemilih. telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.


Pemilu 2009



Regulasi

Pasal 53 (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara7aktif Pasal (1) oleh Dalam pelaksanaan P4B, petugas pendaftaran akan mendata setiap penduduk, meliputi : a. penduduk yang biasa tinggal

Pasal 69 (1) sudah/pernah kawin; Untuk dapat menggunakan c. perubahan status hak memilih, wargaNasional negara anggota Tentara Republik Indonesia harus Indonesia dan Kepolisian terdaftar sebagai pemilih. Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas; d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B); e. telah meninggal dunia; Pasal 70 (1) f. pindah domisili ke Daftar pemilih pada saat daerah lain; pemilihan atau pelaksanaan umum g. perubahan dari terakhir di daerahstatus digunakan sipil menjadi sebagai daftar anggota pemilih untuk Tentara Nasional Indonesia pemilihan kepala daerah dan atau kepala Kepolisian Negara wakil daerah. Republik Indonesia. Pasal 33 (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.




Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Pasal 27 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil


Pemilu 2009



41

Regulasi

42 Pasal 33 (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.





Pasal 14 (1) tangga. dirumah Untuk dapat yang b. penduduk menggunakan hak telah tinggal memilih, warga selama 6 (enam) negara Republik bulan secara Indonesia harus berturut-turut. c. penduduk yang terdaftar sebagai belum tinggal pemilih. tetap selama 6 (enam) bulan tetapi berencana untuk Pasal 53 (1)tinggal minimal 6pemilih (enam) Pendaftaran bulan. oleh dilakukan d. penduduk yang petugas pendaftar tidakdengan mempunyai pemilih tempat tinggal mendatangi kediaman tetap, termasuk pemilih dan/atau tuna wisma. dapat dilakukan secara aktif oleh UU No. 23 Tahun 2003

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) Presiden dalam daftar Warga Negara Pemilih. Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Pasal 28 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal


Pemilu 2009



Regulasi

PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2005


Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus Pasal 33 (3) terdaftar sebagai pemilih. Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.



Pasal 14 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Pasal 8 (1)warga negara Republik Untuk dapat Indonesia harushak menggunakan terdaftar sebagai memilih, warga pemilih. negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pasal 53 (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara20aktif Pasal (1) oleh Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Amar Putusan: Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42

Pasal 19 (1) 27 harus terdaftar Warga Negara sebagai Indonesia yang pada Pemilih. hari Pasalpemungutan 29 (1) suara telah genap KPU KPU, KPU provinsi, berumur 17 (tujuh kabupaten/kota, dan belas) PPS tahun atau lebih atau menggunakan Daftar sudah/pernah Pemilih Tetap kawin mempunyai hak pemilihan umum memilih. anggota Pasal 19 (2)DPRD DPR, DPD, Provinsi, dan DPRD Warga Negara kabupaten/kota Indonesia sebagaimana sebagai dimaksud pada Daftar Pemilih ayat (1) didaftar oleh Sementara Pemilu penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil dalam daftar Presiden. pemilih. Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009


Pemilu 2009



43

Regulasi

44 Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.





Pasal 14 (1)sebagai digunakan Untuk pemilih dapat untuk daftar menggunakan Pemilu Presidenhak dan memilih, warga Wakil Presiden. negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) Tahun Wargatentang Negara 2008 Indonesia yang pada Pemilihan Umum hari pemungutan Presiden dan Wakil suara telah genap Presiden (Lembaran berumurRepublik 17 (tujuh Negara Indonesia Tahun belas) tahun atau2008 Nomor 176, Tambahan lebih atau Lembaran sudah/pernah kawin mempunyai hak Negara Republik memilih. Nomor 4924) Indonesia adalah Pasal 19konstitusional (2) sepanjang Warga Negara diartikan Indonesiamencakup warga negara yang sebagaimana tidak terdaftar dimaksud padadalam DPT ayat dengan (1) didaftar oleh syarat dan cara sebagai penyelenggara Pemilu berikut: dalam daftar 1. Selain Warga Negara pemilih. Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan


Pemilu 2009



Regulasi Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.






Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasalpilihnya 19 (1) dengan hak Warga NegaraKartu menunjukan Indonesia yang pada Tanda Penduduk (KTP) hari pemungutan yang suara telah genap masih berlaku atau berumur 17 (tujuh Paspor yang masih berlaku bagi atau Warga belas) tahun Negara lebih atau Indonesia yangkawin berada sudah/pernah mempunyai di luar negeri;hak memilih. 2. Warga Negara Indonesia Pasal 19 (2)yang menggunakan Warga Negara KTP harus dilengkapi Indonesia dengan Kartu Keluarga sebagaimana (KK) atau nama dimaksud pada sejenisnya; ayat (1) didaftar oleh 3. Penggunaan hak penyelenggara Pemilu pilih bagi Warga dalam daftar Negara pemilih.Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau


Pemilu 2009



45

Regulasi

46 Pasal 69 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.


Pasal 33 (1) Setelah daftar pemilih tetap


Pasal 20 (2) Daftar Pemilih




Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Pasal 19 (1) nama sejenisnya sesuai Warga Negara dengan alamat yang Indonesia yang pada tertera di dalam KTPhari pemungutan nya; suara telah genap 4. Warga Negara berumur 17 (tujuh Indonesia sebagaimana belas) tahun atau disebutkan lebih atau dalam angka 3 di sudah/pernah kawin mempunyai atas, sebelumhak memilih. menggunakan hak pilihnya, terlebih Pasal 19 (2) dahulu mendaftarkan Warga Negara diri pada KPPS Indonesia setempat; sebagaimana 5. Warga Negara dimaksud pada Indonesia yang akan ayat (1) didaftar oleh menggunakan penyelenggarahak Pemilu pilihnya dengan dalam daftar KTP atau Paspor pemilih. dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.


Pemilu 2009



Sistem

Regulasi

Continuous Register or List


Periodic List

Pasal 33 (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Pasal (1) kependudukan, nomor70induk nama lengkap pemilih, Daftar pemilih pada saat tempat/tanggal lahir, jenis pelaksanaan pemilihan umum terakhir daerah digunakan kelamin,didan alamat pemilih. sebagai Pasal 33daftar (3) pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan Kartu Pemilih sebagaimana wakil kepala daerah. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 69 (1) KPUD diumumkan, Untuk dapatpengisian menggunakan melakukan Kartu hak memilih, warga negara Pemilih untuk setiap pemilih Republik Indonesia harus yang namanya tercantum terdaftar sebagai pemilih. dalam daftar pemilih tetap.



Pasal 14 (1) sebagaimana Untuk dapat dimaksud pada ayat menggunakan hak (1) ditambah dengan memilih, warga Daftar Pemilih negara Republik tambahan yang telah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai terdaftar sebagai pemilih.

Pilkada 2005-2008

Pemilu 2004

Civil Registry

Pasal 19 (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 19 (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.


Pemilu 2009

Periodic List



47


Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penduduk Indonesia Ditjen Adminduk 2008 dan Sensus BPS 2010 Penduduk 2008 Penduduk Hasil Ditjen Adminduk Sensus BPS 2010

No.

Provinsi

1.

Nanggroe Aceh Darussalam

4.236.378

4.486.570

250.192

2.

Sumatera Utara

12.717.697

12.985.075

267.378

3.

Sumatera Barat

4.331.095

4.845.998

514.903

4.

Riau

4.794.760

5.543.031

748.271

5.

Jambi

2.686.709

3.088.618

401.909

6.

Sumatera Selatan

7.005.551

7.446.401

440.850

7.

Bengkulu

1.439.901

1.713.393

273.492

8.

Lampung

7.564.138

7.596.115

31.977

9.

Bangka Belitung

1.049.305

1.223.048

173.743

10.

Kepulauan Riau

1.504.364

1.685.698

181.334

11.

DKI Jakarta

8.489.910

9.588.198

1.098.288

12. Jawa Barat

39.634.214

43.021.826

3.387.612

13. Jawa Tengah

34.464.667

32.380.687

-2.083.980

3.601.224

3.452.390

-148.834

37.933.861

37.476.011

-457.850

16. Banten

9.251.633

10.644.030

1.392.397

17.

3.461.770

3.891.428

429.658

18. Nusa Tenggara Barat

4.305.723

4.496.885

191.162

19.

4.122.067

4.679.316

557.249

20. Kalimantan Barat

4.534.822

4.393.239

-141.583

21. Kalimantan Tengah

1.856.952

2.202.599

345.647

22. Kalimantan Selatan

2.792.118

3.626.119

834.001

23. Kalimantan Timur

3.114.257

3.550.586

436.329

24. Sulawesi Utara

2.178.184

2.265.937

87.753

25. Sulawesi Tengah

2.319.628

2.633.420

313.792

14.

DI Yogyakarta

15. Jawa Timur

48

Bali

Nusa Tenggara Timur

Selisih


No.

Provinsi

Penduduk 2008 Penduduk Hasil Ditjen Adminduk Sensus BPS 2010

Selisih

26. Sulawesi Selatan

7.712.884

8.032.551

319.667

27. Sulawesi Tenggara

1.918.149

2.230.569

312.420

28. Gorontalo

1.085.047

1.038.585

-46.462

881.931

1.158.336

276.405

1.371.059

1.531.402

160.343

957.821

1.035.478

77.657

2.090.191

2.851.999

761.808

658.119

760.855

102.736

226.066.129

237.556.393

11.490.264

29. Sulawesi Barat 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Papua Barat Jumlah Sumber:

1. Keputusan KPU No. 106/SK/KPU/2008 tanggal 22 April 2008.

Data dalam Keputusan KPU ini berdasarkan “Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam wilayah Indonesia” dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU pada tanggal 5 April 2008.

2. Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat Per Provinsi, (Jakarta: BPS, 2010), hlm. 8.

49

50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Temanggung Magelang Kota Magelang Kota Surakarta Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang

No. Kab/Kota

1.644.118 1.503.614 848.168 885.811 1.194.974 709.628 760.569 696.528 1.144.257 120.252 488.965 926.912 1.121.780 809.840 1.005.207 813.481 860.644 1.301.750 827.737 577.280

P4B 2003

1.860.240 1.746.971 920.817 1.009.005 1.261.044 910.111 823.764 803.177 1.284.717 127.748 460.005 989.296 1.299.955 830.433 1.188.963 845.576 892.804 1.380.491 1.088.344 589.909

Versi Kab/Kota

Selisih Versi Kab/Kota Versi Provinsi dengan Provinsi 1.860.435 (195) 1.749.040 (2.069) 868.571 52.246 921.336 87.669 1.237.104 23.940 813.434 96.677 682.194 141.570 766.500 36.677 1.195.762 88.955 123.929 3.819 506.865 (46.860) 955.607 33.689 1.149.159 150.796 830.187 246 1.162.872 26.091 837.340 8.236 889.550 3.254 1.354.244 26.247 902.223 186.121 590.629 (720)

2008

1.860.240 1.746.971 916.575 1.009.005 1.261.044 910.111 812.881 671.659 1.200.741 184.209 340.059 936.772 1.050.843 830.433 800.094 845.576 691.627 1.359.956 1.068.344 553.442

Versi Ditjen Adminduk 4.242 10.883 131.518 83.976 (56.461) 119.946 52.524 249.112 388.869 201.177 20.535 20.000 36.467

Selisih Versi Kab/Kota dengan Ditjen Adminduk

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2003, 2008, dan 2010

1.641.031 1.553.902 849.323 869.284 1.158.828 694.404 754.698 708.109 1.181.916 118.316 500.642 931.537 1.129.862 823.800 928.687 813.159 856.483 1.308.592 829.604 591.617

Sensus Penduduk 2010


P4B 2003

1.189.609 739.943 1.037.919 1.028.317 880.835 883.275 159.373 1.392.739 1.432.347 242.265 1.767.314 271.812 694.018 832.101 1.320.924 32.114.306 Selisih

No. Kab/Kota

21. Pati 22. Kudus 23. Jepara 24. Demak 25. Semarang 26. Kendal 27. Kota Salatiga 28. Kota Semarang 29. Tegal 30. Kota Tegal 31. Brebes 32. Kota Pekalongan 33. Batang 34. Pekalongan 35. Pemalang Jumlah

1.517.669 792.769 1.049.826 1.062.537 968.654 1.000.793 175.829 1.104.034 1.909.426 282.311 1.907.284 289.806 740.551 922.371 1.372978 35.410.208 Selisih min

Versi Kab/Kota

Sensus Penduduk 2010

Selisih Versi Selisih Kab/Kota Versi Ditjen Versi Kab/Kota Versi Provinsi dengan Adminduk dengan Ditjen Provinsi Adminduk 1.347.950 169.719 1.270.266 247.403 1.190.821 792.769 730.932 61.837 777.954 1.049.857 (31) 1.049.826 1.097.158 1.074.502 (11.965) 1.001.965 60.572 1.058.938 1.042.449 (73.795) 1.024.888 (56.234) 931.041 1.000.793 1.050.843 (50.050) 900.611 175.078 751 166.466 9.363 171.067 1.643.385 (539.351) 1.751.453 (647.419) 1.553.778 1.465.628 443.798 1.909.426 1.392.260 249.657 32.654 261.677 20.634 242.127 1.926.589 (19.305) 1.899.147 8.137 1.732.719 276.855 12.951 275.053 14.753 282.137 738.174 2.377 739.584 967 706.015 895.246 27.125 938.715 (16.344) 838.254 1.373.297 (319) 1.343.844 29.134 1.262.013 34.449.210 960.998 34.464.667 945.541 32.380.687 945.541 (266.381)

2008


51


Tabel 4. Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2003, 2008, dan 2010 No.

Kab/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Temanggung Magelang Kota Magelang Kota Surakarta Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Kendal Kota Salatiga Kota Semarang Tegal Kota Tegal Brebes Kota Pekalongan Batang Pekalongan Pemalang Jumlah

52

P4B 2003 1.644.118 1.503.614 848.168 885.811 1.194.974 709.628 760.569 696.528 1.144.257 120.252 488.965 926.912 1.121.780 809.840 1.005.207 813.481 860.644 1.301.750 827.737 577.280 1.189.609 739.943 1.037.919 1.028.317 880.835 883.275 159.373 1.392.739 1.432.347 242.265 1.767.314 271.812 694.018 832.101 1.320.924 32.114.306 Selisih

Versi Ditjen Adminduk 2008 1.860.240 1.746.971 916.575 1.009.005 1.261.044 910.111 812.881 671.659 1.200.741 184.209 340.059 936.772 1.050.843 830.433 800.094 845.576 691.627 1.359.956 1.068.344 553.442 1.270.266 730.932 1.049.826 1.001.965 1.024.888 1.050.843 166.466 1.751.453 1.909.426 261.677 1.899.147 275.053 739.584 938.715 1.343.844 34.464.667 2.350.361

Sensus Penduduk 2010 1.641.031 1.553.902 849.323 869.284 1.158.828 694.404 754.698 708.109 1.181.916 118.316 500.642 931.537 1.129.862 823.800 928.687 813.159 856.483 1.308.592 829.604 591.617 1.190.821 777.954 1.097.158 1.058.938 931.041 900.611 171.067 1.553.778 1.392.260 242.127 1.732.719 282.137 706.015 838.254 1.262.013 32.380.687 266.381

Selisih -219.209 -193.069 -67.252 -139.721 -102.216 -215.707 -58.183 36.450 -18.825 -65.893 160.583 -5.235 79.019 -6.633 128.593 -32.417 164.856 -51.364 -238.740 38.175 -79.445 47.022 47.332 56.973 -93.847 -150.232 4.601 -197.675 -517.166 -19.550 -166.428 7.084 -33.569 -100.461 -81.831 -2.083.980

ISBN 978-979-26-9666-0

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Telp +62-21-7279-9566 Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http://www.kemitraan.or.id

Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih:

Recommend Documents