WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM KOTA KOTAMOBAGU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2g rahun 2oog tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya operasional dan pemeliharaan Kendaraan
Mengingat :
/Alat Berat dan Alat Laboratorium
pada
Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Kendaraan I Alat Berat dan Alat Laboratorium dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan lAlat Berat dan Alat Laboratorium; 1. undang-undang Nomor 8 Tahun 1gg1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g rahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e)..
3.
4.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2oor tentang pembentukan Kota Kotamobagu di provinsi sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aor Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46g0l; undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran Si
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9l; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3258); 6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2alo tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku Pada Kementrian pekerjaan Umum; 9. Peraturan Menteri Pekerjaarr umum Nomor 14 Tahr_rn 2oo4 tentang Sewa Alat; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lz rahun 2oo7 tentang PedomanTeknis pengeroraan Barang Milik Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukurn Daerah; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSI(AN MCNCTAPKAN
:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEI(AYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu 2' Femerintatr Daerah adalahr Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu
;
&
Dewaa Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.
;
Satuan Keda Perangkat Daerah Pengeloiah yang selanjutnya disebut SKPD yang Tugas dan fungsinya mengelolah Kekayaan Daerah;
6. Alat Berat atau Hear,y Equipment
adalah Alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia/mernbantu rnanusia dalam mengerjakan pekerjaan berat, semua jenis alat berat yang merupakan BMD Pemerintah Kota Kotamobagu yang dikelola oleh satuan Kerja perangkat Daerah;
7. Laboratorium adalah sarana untuk melakukan pengujian yang berkaitan 8. 9.
dengan Kegiatan Keciptakaryaan, Mekanika Tanah, dan Kebinalnargaa.n; Kendaraan Adalah Suatu Alat Yang Dapat Bergerak di Jalan Sebagai Sarana Angkut terdiri dari kendaraan bermotor; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang rnenentukan besarnya jumlah pokok reiribusi yang terutang; 10. Biaya Operasional adalah Keseluruhan Biaya-Biaya Komersil yang Dikeluarkan
Untuk Menunjang atau Mendukung Kegiatan Dalam Mencapai Sasaran yang Di tentukan Agar Lebih rnaksimal; 11. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kota Kotamobagu 12.
Badan adalah sekutnpulan orang d,an/atant rnodal yang merupakal kesatua-l,.,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroar lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) dengan nar1la dan dala:n bentuk apa pun, firrna, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, pengumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, organisasi massa, organisasi sosial politik atau orgalisasi iainnya lelrbaga da, bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 13' Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas Jasa yang Disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut prinsip komersial karena pada dasarnya Dapat pula disediakan oleh sektor swasta.; 14' Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalahr pungutan daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu pemakaian alat berat dan alat laboratorium yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pernerintatr Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
15' wajib Retribusi Jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan utuk
h
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha; 16.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinart tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17.
Surat Tagihan retribusi Daerah Yang Selanjutnya Dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
18.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keteralgan dan atau bukti yallg diiaksanakatl secara objektif dap profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain da-lam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik' untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan narna Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan /a1at berat dan alat Laboratorium pada pemerintah kota kotamobagu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kendaraan lalat berat dan alat laboratorium.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah Pemakaian Kendaraan/ Atat Berat dan Alat Laboratorium Pasal 4
subjek Retribusi adalah orang pribadi atau menggunakan/memantraatkan kendaraan / aJat berat dan alat
badan
yarlg
laboratorium yang
dimiliki Pernerintah Kota Koiamobagu. BAB
III
GOLONGAIT RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Kendaraan
/a1at berat dan
alat Laboratorium termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. BAB IV PENGUKURAN TINGI{AT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa terhadap Kendaraan/ALat Berat dan Alat Laboratorium diukur berdasarkan jangka waktu dan frekuensi perneriksaan.
h
BAB V PRINSIP PEITETAPA}T DAN
STRUKTUR BESARAIT TARIF RITRIBUSI Pasal 7
(1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilal
(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Kendaraan /Atat Berat dan Alat Laboratorium Pada Pemerintah kota Kotamobagu wajib membayar retribusi. (2) Struktur da-n besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah. Pasal 9 (1) (21
Tarif Retribusi ditinjau kernbati paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
ayat
1
perkernbangan
perekonomian. BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 1O
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Kendaraan
/Atat Berat dan
Alat
Laboratoriurn dipungut di wilayah Kota Kotamobagu BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAIY, PEMBAYARAN Pasal 11
(U Pemungutan retribusi tidak (21 Retribusi
dapat diborongkan.
dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SI(RD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {21dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (a) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. (5) Tarif Retribusi tidak termasuk biaya bahan bakar, Oli/minyak pelumas dan Operator.
ftt
Ketentuan lebih lartjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
(6)
Pasal 12
t! Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang /1i
bentuk,model dan ukurannya yang telah ditentukan. (2) Pembayaran retribusi haru s dilakukan secara tunai/ lunas. (3) Setiap
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disetorkan
kepada bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola kekayaan daerah Kota Kotamobagu atau kepada petugas yang di tunjuk Pemerintah Kota Kotamobagu. BAB
VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 13
(1)
(2| (3)
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan. BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14 (1) (2)
,,.r tq
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(li
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15
(1)
(2)
(3)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat meng4jukan permohonan pengemba_lian kepada Walikota. walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teiah diiampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
gu
(41 Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
(5)
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (U dilakukan dalam jangka waktu paling lama
(6)
2
(dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka rvaktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan irnbalan bunga sebesar- 2yo (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
(7i Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana (1)
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. Pasal 16 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertuiis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan d. Alasan yang singkat dan jelas (21 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
;
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.
(1)
Pasal 17 Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
hutang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
(1)
BAB XI PENGURANGAN, KTRINGAITAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2)
(3)
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,
antara lain untuk mengangsur karena bencana alam d.an kerusuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan clan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Wa1ikota. %
BAB
XII
KIDALUWARSA PENAGII{AIT Pasal 19 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi meiakukan tindak pidana di bidang retribusi.
{2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh jika
(1)
:
a.
(3)
Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak iangsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut; (4)
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah; (s)
Pengakuan utang retribusi seca-ra iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah; Pasal 2O (1)
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk mela-kukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapu skan
;
(2)
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota. BAB XIII KETENTUAIV PIDANA Pasal 21
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana
dimaksud pasal 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kati jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(21 Tindak pidana
(3i
sebagaim€rna yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima€Ln negara.ft
BAB XIV
PENTIDIIIAN
Pasal22 Pdabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
11\
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. //)\ \z)
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana
b.
di bidalg Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi rengkap dan jelas. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangem mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
c. d.
Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
e.
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen terhadap barang bukti tersebut.
lain serta melakukan penyitaan
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
g.
Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
e.
h- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
i.
N{emanggil orang
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi
j.
;
Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu
pidana di
untuk kelancaran penyidikan tindak bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat
dipertanggu ngiawabkan.
(3)
Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam Undang-Undang Nomor g Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana. 0,,
BAB )rTI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal ! Septenber 2015 hr[rALrKoTA KOTAMO B,AGV, 14,
Diundangkan cli Kotamobagu pada tanggal 9 tenber 2015 q,hsEKRETARrjs
NIP.
KorA KorAMoBAeu$l
A UTAMA MADYA 9610119 198803 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR
2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (NCN{CR 2 /TA"rrJ}i 2015 )
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2
TAHUN
20 15
TANGGAL $ Septenber 2Ol5
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAI(AIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM.
1.
Kendaraan / Alat-alat berat NAMAALAT
NO.
TARTFISEWA PERHARI fRnl
KAPASITAS
MERK/TYPE
4 Ton
Toyota/Dyna 130HT
468.000,00
1
Dump Truck
2
Tandem Roller
24AA Kg
Bomag/BW 100 AD-4
689.000,00
3
Concrete Cutter
13 PK
Type Mesin GX 390
83.000,00
4
Concrete Cutter
8,5 PK
Tiger/
CC-1,49
79.000,00
5
Hand Stamper
4,1HP
Yanmar Diesel
51.000,00
6
Baby Roller
500-600 Kg
7
Truck Crane
4-6Ton
1.
278.000,00 2.078.000,00
Tarif penggunaan Dump TruckToyota Dyna 130 HT
Fp = 22B3B I Faktor Pengali
Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 KpTs/M /ZOo4)
H =1[Satu)hari Hp = 29.28+0.000,00 7x
1,
x 228.38 x 29.2840.0A0,-
Tarif 1000.000
=
Tarif
2.
468.1,51,,59
= 468.000,00,- per
hari
Tarif penggunaan Tandem Roller Bomag BW
1OO
AD-4
Fp = 228.38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 XPTS/M lZOO4 )
H=1(Satu)hari Hp = 431.000.000,00 7x
Tarif
1.
x 22B3Bx 431.000.000,00
=
1000.000
Tarif
3.
689.022.46
=
= 689.000,00,- perhari TarifPenggunaan Concrete Cutter 13 pK Type mesin
GX
390
Fp = 729.75 ( Faktor Pengali Tarif sewa Peralatan Periam PERMEN pu No. 15 KpTs/M
H =1(Satu)hari Hp = 16.302.000,7
Tarif
=
Tarif
=
xix729.75 x 16.302.000,1000.000
83.274,69 = 83.000,00,-
per hari
/2oo4)
+.
TarifPenggunaan Concrete Cutter 8,5 PK Tiger/CC-t49
Fp --729,75 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perlam PERMEN PU No. 15 KPTS/M
/2AO4)
H =l-(Satu)hari HP = 15.427.AA0,7x1x
Tarif
=
Tarif
=
7
29,7 5
x t5.427
.O00,-
1.0c0.c00
5.
78.804,97
=
79.000,00,- Per hari
Tarif Penggunaan Hand Stamper 4,L Hp Yanmar Diesel
Fp = 729,75 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M /ZOO4)
H
=1(satuJhari
Hp = 10.000.000, xLx7Z9,75 x 10.000.000,-
7
Tarif
=
Tarif
=
1000.000
6.
51.082,50
=
51.000,00,- per hari
Tarif Penggunaan Baby Roller 500-600 Kg 417,36 [ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN pU No. 15 KpTs/M iaao4)
Fp
=
H
=1(Satu)hari
Hp = 95.000.000,7
Tarif
x ! x 417,38 x95.000.000,-
=
1000.000
Tarif= 7. Fp =
277.577,70 =278.000,-
perhari
Tarif Penggunaan Truck rane 3- 4 Ton
228.38
[ Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Periam PERMEN pU No. 15 KPTS/M /ZOO4
)
H =1{Satu)hari Hp = 1.300.000.000,7x
Tarif
=
Tarif
=
1,
228.38 x 1.300.000.000,1000.000
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.
2.078.258,00 = 2.078.000,-
per harr
:
7 = Standart jumlah jam Kerja alat perhari H = Jumlah harisewa alat Fp = Faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada thun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi HP = Harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian 1000'000, = bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai Fp (Faktor pengali)
2. Alat Laboratorium NO.
KOMODITI/IASA
1
2
1
Pekeriaan Lapanqan
SATUAN
TARIF (Rp)
3
4
Titik Titik Tirik Tirik Tftik Tirik Tirik Tirik
350.000,00
Standar Penetration Test (SPT) Sondir Ringan
!qltd_BrI{qof,Ig}__ Sanri Cone
CBR Lapangan Benkelman Beam fKelendutanl Core Drill Corps Of Engineer Soil Surface Sampler Pengambilan Contoh Tanah Asli
Total Station 2
Penguiian Tanah Kadar Air Tanah Berar jenis Tarulr Atterberg Limit Pemadatan Dengan Cara Modified Pemadatan Dengan Cara Standar CBR
Laboratorium
Uji Hidrometer Shrinkage Limit Uncofied Compresive Strenght (UCS')
Konsolidasi Berat Isi Kuat Geser Langsung (Direct Share') Permealrilitas [Constant Head)
!erne3!,li!4s. .1
(!e.U!Ial93O_ ___ __ _ _
Triaxial Unconsolidated Undrained fUU'l Triaxial Consolidated Undrained [CU] Penguiian Agregat Abrasi Test Sieve Analysis Gradasi Berat Jenis & Absorbsi
Berat Isi Kadar Lumpur Zat Organik Impact Test Soudness Sand Equiv4ient
Kepipihan Agregat 4
Penetrasi
Daktilitas Kehilangan Berat Penetrasi Setelah Kehilangan Berat Titik Nyala Berat Jenis Aspal Viskositas Kadar Air Extraction Asphalt (Kelarutan Dalam CHCL3j 5
Konsistensi Semen Berat IeLris Semen Kehalusan Semen 6
Pengujian Benda Uii fKubus, Cylinder, pavong Block, Dll] Kuat Tekan Mortar Kuat Tekan Stabilitas Marshall Kuat Tekan Kubus, Paving Block Kuat Tekan Silinder
Hammer Test
65.000,00
45.000,00 500,000,00
Per Samfrel Fer Sampei Per Samnel Per Sampel Per Sampei Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Samnel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Samnel
12.500,00 20.000,00 17.500,00 125.000,00 65.000,00 150.000,00 16.000,00 22.500,00 35.000,00 35.000,00 15.000,00 60.000,00 55.000,00
Per Sam_pel Per Sampel Per Sampel
_5s.q.qq,q0
Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Samnel
35.000,00 35.000,00 25.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00 65.000,00 45.000,00 20.000,00 55.000,00 50.000,00
Sampel Sampel Sampel Samoel Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Samnel Per Samnel
40.000,00
30.000.00 30.000,00 15.000,00 25.000,00 30.000,00 25.000,00 35.000,00
Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
18.000,00 27.50A,00 30.u00,00 30.500,00
Per Sampel
40.000,00
Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
40.000,00 45.000,00
Per Per Per Per Per
Penguiian Semen PengikatAwal Semen
45,000,00
250.000,00 200.000,00
Percontoh PerHari
Penguiian Aspal
Titik Lembek
650,000,00 350.000,00
150.000,00
85.000,00 195.000,00
30.000,00
45.000,00
55.000,00
30.000,00
-.
NO. 7
SATUAN
TARIF tRp)
JMf Design Beton fAnalisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)
Per Sampel
1.500.000,00
IMF Desien Mortar
Per Sampel
750.000,00
Per Sampel
L.000,000,00
Per Sampel
950.000,00
Per Sampel
950.000,00
Per Sampel
950.000,00
Per Sampel
1.000.000,00
KOMODITI/JASA
Penguiian IOB MIX FORMULA flMF)
JMF Design Asphalt [Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent dan Marshall Test) IMF LFA [Berai jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR
Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi) JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan AbrasiJ JMF LPC [Berat ]enis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi) Soil Cement (Berat |enis Tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Unconfined Compresive Strensht'l
Of WALIKOTA KOTA MoP, AGU,lll
